Blog

  • GPK Tolak Wacana Reposisi Polri & Dukung Penuh Penguatan Polri di RUU KUHAP

    Melanesiatimes.com – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menolak wacana reposisi institusi Polri atau mengembalikan Polri di bawah TNI/Kemendagri.

    Kelrey menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi

    “Wacana reposisi Polri sudah salah kaprah dan ide ini mengkhianati semangat reformasi. Kalau saya lihat isu yang dikembangkan, maka orang-orang ini ya pasti berkhianat terhadap semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing,” jelas Kelrey, hari ini.

    Dia menyebutkan bahwa masing-masing institusi baik itu Polri atau TNI maupun Kemendagri memiliki tuposi yang berbeda-beda. Jadi, kata dia, jika Polri dikembalikan ke TNI atau Kemendagri akan menjadi masalah besar.

    “Sudah punya dapurnya masing-masing, apalagi Polri berupaya bertransformasi ke sipil bukan militer. Jadi Polisi saat ini untuk masyarakat dan jika dikembalikan akan menjadi masalah besar,” katanya.

    Lebih lanjut, Kelrey pun menyambut baik adanya penguatan Polri dalam RUU KUHAP dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dia tidak ingin ada kewenangan institusi yang tumpang tindih dan ada yang lebih superior dengan mengambil alih peran Polri.

    “Yang penting harus diperkuat lalu jangan sampai institusi lain yang lebih super body. Nah, kalau ada institusi lain yang lebih super body, ini kan bahaya. Misalnya nih, Polri sama TNI, atau misalnya Polri sama Kejaksaan, kan punya dapur masing-masing. Orang kalau udah punya dapur masing-masing, mau disatuin, ini kan jadi repot,” paparnya.

    Dia tidak ingin masing-masing institusi penegak hukum saling bertabrakan dalam rebutan pengaruh kewenangan. Sehingga tidak ada tudingan sebagai lembaga super body.

    “Kalau soal pengaruh sangat rawan. Jangan sampai ada peran Kejaksaan yang overlap mengambil alih peran Polri seperti masalah penyidikan. Hal dapat mengganggu independensi penyidik, sementara ketentuan batas waktu yang terlalu singkat dalam proses penyidikan dianggap tidak realistis mengingat beban kerja yang tinggi,” sebutnya.

    Kelrey menekankan pemisahan yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga.

    “Sinergi antara Polri dan Kejaksaan yang telah terjalin selama ini sebaiknya tidak diubah menjadi aturan konstitusional yang terlalu mengikat. Sebaliknya, mekanisme pengawasan internal dapat menjadi solusi yang lebih efisien tanpa mengganggu tatanan hukum yang ada. Sudah ada dapurnya masing-masing,” bebernya.

    Lebih jauh, Kelrey menyakini kinerja Polri semakin bagus di tengah masyarakat. Bukti terbaru muncul hastag atau tagar untung ada Polisi.

    “Jadi kalau orang bilang kok kerja polisi hari ini lain gak bagus jelek dan lain sebagainya itu mereka lihatnya oknum bos. Mereka tidak melihat bahwa institusi atau instansi Polri itu secara keseluruhan. Ada masalah apapun, orang carinya Polisi mulai dari pohon tumbang, orang berantem, masalah konflik didesa hingga depan Istana,” ujarnya.

    Kelrey menyarankan kepada Polri agar diam saja jika ada pihak yang berupaya mendeskreditkan atau memberikan kritikan negatif terhadap Polri. Dan tunjukkan saja dengan kinerja positif yang membantu masyarakat. Banyak itu Polisi yang diberi amanah dan dipercaya masyarakat jadi Ketua RT. Luar biasa sekali sambutan rakyatnya,” bebernya.

    Ia berpesan agar Polri terus menjadi garda terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di era modernisasi atau era digital modus kejahatan semakin berkembang. Maka itu, peran Polri harus diperkuat di RUU KUHAP.

    “Apalagi hari ini modus kejahatan itu sangat luar biasa, maka peran Polri itu perlu ditingkatkan di RUU KUHAP. Dan pesan saya terakhir tentang kondisi saat ini, Polisi harus semangat kalian adalah ahli surga. Karena orang yang memberantas kejahatan mengajak kebaikan itu adalah ahli surga,” pungkasnya.

     

  • Tak Mau Indonesia Gelap! Aktivis Ultimatum Polri Tuntaskan Korupsi PLN dan Gula

    Melanesiatimes.com – Koalisi Masyarakat Merah Putih, yang terdiri dari berbagai elemen kepemudaan, menggelar konferensi pers di Food Court Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat. Rabu, (12/03/2025).

    Dalam acara ini, mereka menyampaikan apresiasi sekaligus desakan terhadap penegakan hukum dalam sejumlah kasus korupsi besar yang mencuat belakangan ini.

    FSPI: Dukung Aparat Ungkap Dugaan Keterlibatan Suami Menteri Komdigi

    Juru bicara perwakilan FSPI, Zul Helmi Tanjung, mengapresiasi kinerja pemerintah yang dinilai progresif dalam membongkar kasus mega korupsi meski baru menjabat belum genap setengah tahun. Salah satu kasus yang menjadi perhatian FSPI adalah dugaan keterlibatan suami Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dalam skandal korupsi gula.

    “Kami menegaskan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai ada spekulasi liar di masyarakat. Kepastian hukum harus ditegakkan,” tegas Helmi.

    GPI: Kasus Korupsi PLN Harus Transparan

    Bung Hayum, juru bicara Gerakan Pemuda Islam (GPI), menyoroti kasus korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kini tengah dalam tahap penyidikan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Ia menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara transparan.

    “Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan dan melontarkan stigma ‘Indonesia Gelap’ hanya karena penanganan kasus korupsi PLN dilakukan secara tertutup,” ujar Hayum.

    Ia juga mengingatkan Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigadir Jenderal Arief Adiharsa, beserta jajaran agar bertindak tegas dalam menangani perkara ini hingga tuntas.

    Advokasi Indonesia Raya: Misi Asta Cita dan Pengawalan Korupsi

    Fadli R, juru bicara Advokasi Indonesia Raya, menyoroti sejumlah kasus korupsi besar yang telah terungkap, termasuk di sektor timah, Pertamina, PLN, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Ia menegaskan bahwa Asta Cita—visi besar yang mencakup penguatan ideologi, demokrasi, serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan ekonomi kreatif—tidak akan terwujud jika korupsi masih merajalela.

  • Pangkoarmada III Terima Kunjungan Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku

    Melanesiatimes.com, Katapop, Kab. Sorong – Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III), Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menerima kunjungan Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku, Mardianto, di Markas Koarmada III pada Selasa (11/3/2025).

    Kunjungan ini bertujuan memperkenalkan kepemimpinan baru di SKK Migas serta membahas kerja sama strategis antara TNI AL dan industri migas dalam menjaga keamanan wilayah perairan.

    Pangkoarmada III menyambut langsung kedatangan Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku di lobi utama Mako Koarmada III, didampingi Kapoksahli Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Heriyanto, S.T., M.M., serta para asisten panglima dan pejabat satuan kerja terkait.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Pacific Room, Pangkoarmada III mengucapkan selamat datang kepada Mardianto beserta rombongan serta memberikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Selain itu, Panglima juga memperkenalkan jajaran staf Koarmada III yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    Mardianto, yang baru menjabat sebagai Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku sejak 15 Januari 2025, menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memperkenalkan diri serta mempererat hubungan kerja sama dengan TNI AL.

    “Kami berharap dapat membangun sinergi yang lebih kuat dengan Koarmada III dalam hal pengamanan wilayah laut, khususnya di area operasional industri migas,” ujarnya.

    Pada kunjungan ini, Mardianto turut membawa perwakilan dari sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di antaranya: Petrogas (Basin) Ltd, Petrogas (Island) Ltd, Pertamina EP Cepu Zona 14 Papua Field,MontD’Or Salawati Ltd.

    Para pejabat perwakilan dari perusahaan KKKS juga berkesempatan berdiskusi dengan Pangkoarmada III mengenai berbagai tantangan yang mereka hadapi di lapangan, terutama terkait keamanan dan stabilitas operasional di wilayah kerja masing-masing.

    Pertemuan ini menegaskan komitmen Koarmada III dalam mendukung upaya pengamanan sektor energi nasional di wilayah perairan Papua dan Maluku. Dengan kerja sama yang erat antara TNI AL dan SKK Migas, diharapkan operasional industri migas dapat berjalan dengan aman dan lancar, seiring dengan upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

  • Kegiatan Wasbang dan Caracter Building di SMU N 4 Sorong: Membangun Generasi Muda yang Patriotik

    Melanesiatimes.com – SMU N 4 Sorong menjadi tuan rumah dalam kegiatan pemberian materi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan Caracter Building yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIT.

    Kegiatan yang digelar di alamat Klawana Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, pada Rabu (12/3/2025). Giat ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan pelajar.

    Kegiatan ini dihadiri oleh personel dari Satgas Mandala Kopassus Wil Sorong, yang dipimpin oleh Letnan Dua Inf Heri, serta Koramil Klamono yang diwakili oleh Letnan Satu Inf Midi. Selain itu, perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong juga berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk memberikan dukungan dan wawasan lebih lanjut kepada para peserta.

    Materi yang disampaikan dalam acara ini berkisar pada Wawasan Kebangsaan dan Caracter Building. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan nilai cinta tanah air kepada generasi muda, mendorong semangat belajar, dan meningkatkan jiwa patriotisme, sekaligus menangkal ajakan untuk bergabung dengan organisasi separatis seperti OPM.

    Dengan tema “Patriot Muda di Tanah Papua,” kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan siswa. Peserta kegiatan terdiri dari 150 siswa yang antusias mengikuti penyampaian materi. Kegiatan dibagi menjadi dua sesi, yaitu penyampaian materi di dalam ruang kelas dan praktik Character Building serta Fun Game di lapangan.

    Sesi pertama dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah dan pentingnya nilai-nilai kebangsaan kepada siswa. Dalam sesi ini, siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai macam bentuk pengabdian kepada negara serta bagaimana cara mencintai tanah air dengan baik.

    Selanjutnya, pada sesi kedua, siswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan praktis yang melibatkan permainan. Praktek Character Building ini dirancang untuk meningkatkan rasa percaya diri, solidaritas, dan kerja sama di antara siswa. Melalui permainan, diharapkan para siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga dapat menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan secara menyenangkan.

    Kegiatan Wasbang dan Caracter Building ini mendapatkan respon positif dari para siswa dan guru di SMU N 4 Sorong. Banyak siswa yang merasa termotivasi untuk meraih cita-cita mereka dan lebih menghargai nilai-nilai kebangsaan.

    Kepala sekolah SMU N 4 Sorong menyatakan, “Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan siswa dan diharapkan dapat berkontribusi positif bagi perkembangan karakter mereka.” tutupnya.

    Dengan suksesnya kegiatan ini, diharapkan akan ada kelanjutan program semacam ini di masa depan, sehingga dapat terus memperkuat karakter dan semangat kebangsaan generasi muda di Tanah Papua. (red)

  • Yoris PADRA : Menolak Keras Aktivitas Eksploitasi dan Eksplorasi Tambang di Manyaifuin dan Batan Pelei

    Melanesiatimes.com, Waisai – Kehadiran tambang di raja ampat gencar diperbincangkan. Baru-baru ini sejumlah penolakan bermunculan dari beberapa tokoh muda dan Asosiasi serta masyarakat adat Kawei selaku pemilik Hak Ulayat pulau Batan Pelei dan Manyaifuin. Rabu (12/3/25)

     

    Pulau Batan Pelei dan Manyaifuin juga merupakan salah satu titik aktivitas eksploitasi tambang bakal diizinkan.

     

    Menyikapi hal ini Wakil Ketua Perkumpulan Penyelam Professional Raja Ampat (PADRA), Yoris Sauyai, mengatakan bahwa, tambang selain merusak hutan dan mengancam pemukiman warga tentu pariwisata laut dan darat menjadi korban utama dibalik aktivitas tambang tersebut.

     

    “keanekaragaman hayati lautnya yang menakjubkan menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu tujuan utama bagi para penyelam dan pecinta, kini keindahannya bakal tercermar limbah tambang dan beberapa spesies laut yang mendunia nyaris tinggal nama,” pungkasnya

    Yoris Sauyai saat diwawancarai

     

    Menurut Yoris isue penambangan ini sangat meresakan, kehidupan warga disana sudah bergantung pada laut Raja Ampat yang eksotis dan luar biasa

     

    Lanjut Sauyai menyampaikan, kurang lebih dari 75% spesies karang dunia yang dapat ditemukan di perairan Raja Ampat, Manyaifuin dan Batan Pelei juga merupakan rumah bagi ekosistem laut yang sangat kaya.

    Spesies Karang Yang di Jelajahi Yoris (Sumber Foto Yoris Sauyai)

    “Raja Ampat mendunia dengan Pariwisata, tambang mestinya menjadi solusi terakhir, pariwisatanya kini terancam dengan kehadiran tambang yang digadang-gadangkan beroperasi di Manyaifuin dan Batan Pelei,” ungkapnya

     

    Wakil Ketua Perkumpulan Penyelam Professional Raja Ampat (PADRA) itu bilang, dengan cara apapun akan ditempuh mediasi hingga gelar parlemen jalanan pun akan dilakukan pihaknya dan Kawan-kawan

     

    “Apapun itu kami sebagai pelaku wisata menolak segala macam eksplorasi dan eksploitasi tambang bila perlu mengusut tuntas oknum-oknum Korporat yang berlindung di balik kepentingan tambang ini,” tegas Yoris Sauyai

  • Masyarakat Adat Kawei Menolak Keras Aktivitas Tambang di Batan Pelei dan Manyaifuin

    Melanesiatimes.com, Waisai – Masyarakat Adat Suku Kawei selaku pemilik Hak Ulayat pulau Batan Pelei dan Manyaifuin menolak keras aktivitas tambang yang akan beroperasi di perairan wisata. Rabu (12/3/25)

    Pemasangan Baliho Penolakan di Kampung Manyaifuin

    Dukungan datang dari berbagai pihak untuk menuntut Konsesi Tambang di Manyaifuin Distrik Waigeo Barat Kepulauan segera dihentikan dan ditinjau kembali.

     

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat dan masyarakat lingkar tambang inisial (YS), jika tambang diwajibkan beroperasi maka deforestasi besar-besaran bukan hanya pada hutan namun pemukiman warga ikut terancam, sudah pasti menghancurkan sektor pariwisata.

     

    Lantaran Manyaifuin merupakan daerah dangkal, tempat hidupnya populasi karang serta berdekatan dengan salah satu destinasi wisata unggulan internasional yakni pulau piaynemo yang merupakan ikon dari mata uang Negara Republik Indonesia.

     

    Warga berharap, agar persoalan ini bisa masuk dalam atensi khusus Pemerintah. Penolakan mestinya bukan hanya Masyarakat dan Asosiasi, namun peran pejabat daerah sangat dibutuhkan dalam mengintervensi perizinan tambang yang menjadi cikal bakal hancurnya pariwisata Raja Ampat.

  • Boikot Tambang Manyaifuin Asosiasi Persatuan Pelaku Wisata Raja Ampat Kampanye Baliho Penolakan

    Melanesiatimes.com, Waisai – Penolakan keras terhadap aktivitas tambang di kampung Manyaifuin, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kab Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya masih terus bergulir.

     

    Adapun beberapa faktor pendukung menjadi alasan utama penolakan aktivitas penambangan seperti terancamnya pemukiman warga, dampak langsung pada lingkungan pariwisata dan kondisi daerah yang tidak layak dijadikan sebagai tempat eksplorasi.

     

    Pantauan media ini, pada 11 maret 2025, pukul 22.00 WIT. Kurang lebih ada 4 (empat) Asosiasi Pariwisata dengan nama Koalisi Persatuan Pelaku Wisata Raja Ampat, juga turut andil mengkampanyekan baliho penolakan.

    Sisi Kiri Pelabuhan Kota Waisai

    Pemasangan baliho dimulai dari pintu masuk utama pelabuhan kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat dengan tulisan sebagai berikut :

     

    “MENOLAK KERAS AKTIVITAS TAMBANG DI RAJA AMPAT, KARENA AKAN MERUSAK PARIWISATA RAJA AMPAT DAN AKAN MENINGGALKAN AIR MATA BAGI ANAK CUCU KITA”

    Sisi Kanan Pelabuhan Kota Waisai

    4 (empat) organisasi tersebut yakni Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Professional Association Of Diver Raja Ampat (PADRA), Asosiasi Speedboat Raja Ampat (ASRA), Perkumpulan Penggerak Usaha dan Penghidupan Masyarakat Raja Ampat (PERJAMPAT).

     

     

  • KPU Provinsi Papua Barat Daya Berkunjung ke Pangkoarmada III Sorong: Memperkuat Sinergi Pasca Pemilu 

    Melanesiatimes.com – Dalam upaya memperkuat hubungan dan sinergitas antara TNI AL dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III), Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menerima kunjungan kehormatan dari Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, beserta tim di Markas Koarmada III pada Senin (10/3/2025).

    Kunjungan ini berfungsi sebagai momentum strategis untuk memperkuat koordinasi menjelang tahapan Pemilu mendatang dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada 2024.

    Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Koarmada III. Ia menekankan bahwa kelancaran tahapan Pemilu 2024 sangat bergantung pada kerja sama berbagai pihak, termasuk peran vital TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan.

    “Kami berharap sinergi ini terus terjalin, terutama dalam menghadapi Pemilu berikutnya agar proses demokrasi kita berjalan aman dan lancar,” ungkap Andarias.

    Fatmawati, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Papua Barat Daya, menambahkan pentingnya respons positif dari jajaran Koarmada III.

    Menurutnya, peran TNI sangat krusial dalam menjamin keamanan selama pemilu. “Kunjungan ini merupakan agenda kelembagaan kami untuk memperkuat koordinasi dan mendapatkan masukan dari Koarmada III guna menghadapi Pemilu 2029 dan 2030,” jelasnya.

    Dalam sambutannya, Pangkoarmada III menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Ketua KPU dan rombongan. Ia menjelaskan bahwa Kompleks Daerah Basis Angkatan Laut (DBAL) Katapop berfungsi bukan hanya sebagai markas utama Koarmada III, tetapi juga menaungi berbagai satuan lain seperti batalyon dan resimen dari Pasmar 3.

    Dengan fasilitas unggulan, Koarmada III mendukung operasi unsur-unsur KRI, mencakup wilayah kerja yang luas dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III hingga perairan Papua.

    Dalam pertemuan tersebut, Pangkoarmada III memberikan beberapa catatan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, terutama tentang netralitas. “Netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah kunci agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

    Kunjungan ini menitikberatkan pentingnya kolaborasi antara KPU dan TNI AL agar memastikan kelancaran proses demokrasi di Papua Barat Daya. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan Pemilu mendatang dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan demokratis.

    Pertemuan ini dihadiri juga oleh Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, S.T., M.M., para Asisten Pangkoarmada III, Kadiskum, serta Danpomal Koarmada III. Dari pihak KPU, turut hadir Fatmawati, Jefri Obeth Kambu, serta beberapa staf KPU lainnya.

    Dengan langkah-langkah awal yang mulai ditempuh, harapan akan pemilihan umum yang sukses semakin dekat. Kunjungan ini diharapkan dapat meletakkan dasar yang kokoh untuk saling bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama dalam proses demokrasi di Papua Barat Daya.

  • Perkuat Sinergi, Pangkoarmada III Terima Kunjungan Ketua KPU Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Dalam upaya mempererat sinergitas antara TNI AL dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III), Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menerima kunjungan kehormatan dari Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, beserta tim di Markas Koarmada III, Senin (10/3/2025).

    Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi pada tahapan Pemilu mendatang dan evaluasi penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada 2024

    Dalam sambutannya, Pangkoarmada III menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua KPU Papua Barat Daya dan rombongan. Panglima menjelaskan bahwa Kompleks Daerah Basis Angkatan Laut (DBAL) Katapop tidak hanya menjadi markas utama Koarmada III, tetapi juga menaungi satuan-satuan lain seperti batalyon dan resimen dari Pasmar 3.

    Selain itu, Koarmada III memiliki fasilitas sandar dan labuh untuk mendukung operasi unsur-unsur KRI, dengan wilayah kerja yang luas mencakup Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III hingga perairan Papua.

    Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Koarmada III.

    Ia menegaskan bahwa kelancaran tahapan Pemilu 2024 tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk peran penting TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan. “Kami berharap sinergi ini terus terjalin, terutama dalam menghadapi Pemilu berikutnya agar proses demokrasi berjalan aman dan lancar,” ujar Andarias.

    Menambahkan hal tersebut, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Papua Barat Daya, Fatmawati, mengapresiasi respons positif dari jajaran Koarmada III. Menurutnya, peran TNI sangat krusial dalam menjaga stabilitas keamanan selama pemilu.

    “Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kelembagaan kami untuk memperkuat koordinasi serta mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Koarmada III, guna menghadapi Pemilu 2029 dan 2030,” ungkapnya.

    Di sela pertemuan, Pangkoarmada III juga memberikan beberapa catatan penting terkait penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal netralitas. “Netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah faktor kunci agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat,” tegasnya.

    Kunjungan ini menegaskan pentingnya kerja sama antara KPU dan TNI AL dalam memastikan kelancaran proses demokrasi di Papua Barat Daya. Dengan komunikasi dan koordinasi yang solid, diharapkan Pemilu mendatang dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan demokratis.

    Turut hadir dalam pertemuan ini Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, S.T., M.M., para Asisten Pangkoarmada III, Kadiskum, serta Danpomal Koarmada III. Sementara dari pihak KPU turut hadir Fatmawati (Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM), Jefri Obeth Kambu (Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi), serta beberapa staf KPU lainnya.

    (dispenkoarmada3-01)

  • Walikota Sorong Septinus Lobat Paparkan Program Kerja Pada Pra Musrembang

    Melanesiatimes.com – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pra Musrembang yang diadakan di Ryilich Panorama Hotel Kampung Baru, Walikota Sorong, Septinus Lobat memaparkan program kerja dan tantangan yang dihadapi kota Sorong.

    Walikota Lobat membuka sesi presentasinya dengan menyampaikan tantangan banjir yang kerap melanda Sorong. “Banjir merupakan masalah serius yang perlu penanganan segera. Kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Lobat membahas visi pendidikan gratis di Kota Sorong yang sejalan dengan program prioritas Gubernur. “Kami berencana menyediakan pendidikan gratis dari TK hingga SLTA di 72 sekolah negeri,” katanya.

    Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada si kota Sorong.

    Menyusul dampak positif yang diharapkan dari program pendidikan, Lobat juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur kesehatan di Sorong. “Kami perlu memperluas akses kesehatan ke wilayah lain, bukan hanya terpusat di satu rumah sakit,” tambahnya.

    Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Gubernur Elisa Kambu juga menggarisbawahi program nasional pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang akan dilaksanakan saat ulang tahun daerah. Menurutnya, program ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan akses kesehatan bagi warga.

    Selain itu, Gubernur Kambu mengajak semua kepala daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Ketersediaan pangan bergizi sangat krusial untuk kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

    Dalam rakor ini, setiap kepala daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan dan harapannya. Dengan adanya koordinarasi ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar daerah dalam memajukan Papua Barat Daya.

    Sepanjang sesi yang dipimpin oleh Pj Sekda Johni Way ini, beberapa kepala daerah lain juga turut berbagi mengenai program dan permasalahan yang mereka hadapi.

    Keterlibatan lima kepala daerah menjadikan rakor ini sangat komunikatif dan efektif dalam merumuskan program kerja.

    Melalui penyampaian program kerja yang terencana dan sistematis ini, Walikota Sorong Septinus Lobat menunjukkan komitmennya dalam membangun Kota Sorong yang lebih baik. Diharapkan, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat menciptakan perubahan positif bagi daerah.

    Dengan semangat kerja sama, Rakor Pra Musrembang ini diharapkan bisa menjadi stepping stone untuk meningkatkan kualitas layanan publik di semua sektor di Papua Barat Daya.