Blog

  • Pangkoarmada III Hadiri Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama Gubernur PBD di Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat bersama Gubernur Papua Barat Daya, Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada III Ny. Dita Hersan turut serta dalam kegiatan Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama yang digelar di Kantor Bupati Raja Ampat.

    Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur TNI AL. Sabtu (8/3/25)

    Acara diawali dengan sambutan dari Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, S.IP., MM., M.EC., Dev., yang menyampaikan bahwa Safari Ramadhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merupakan bentuk kepedulian terhadap kehidupan beragama di daerah.

    Ia menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual, tetapi juga menjadi wadah komunikasi yang penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif.

    Selanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutannya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Muslim.

    Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, adat, serta perempuan, untuk bersama-sama membangun Papua Barat Daya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.

    “Bulan Ramadhan adalah waktu yang penuh berkah, mengajarkan kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian. Mari kita manfaatkan momen ini untuk semakin mempererat persaudaraan serta membangun negeri ini dengan penuh semangat dan kebersamaan,” ujar Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM., dalam tausiyah sekaligus doa berbuka puasa.

    Kehadiran Pangkoarmada III dalam acara ini menunjukkan komitmen TNI AL dalam mendukung program pembangunan daerah serta memperkuat sinergi antara TNI AL dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa kebersamaan dalam keberagaman merupakan kunci utama dalam menciptakan harmoni sosial di Papua Barat Daya.

    Suasana buka puasa berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, diakhiri dengan doa serta santapan bersama. Diharapkan, kegiatan seperti ini dapat terus menjadi agenda rutin yang mempererat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan unsur pertahanan negara demi kemajuan Papua Barat Daya yang lebih baik.

  • Pontius Omoldoman Desak Pansel DPRK Yahukimo Tinjau Ulang Pemilihan

    Melanesiatimes.com – Pontius Omoldoman, S.SOS menuntut Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yahukimo untuk meninjau ulang proses pemilihan yang diadakan. Ia menganggap bahwa kinerja Pansel sangat tidak profesional. Minggu (9/3/2025).

    Ia minta agar pendaftaran dibuka kembali dalam waktu dua minggu dan proses administrasi saat ini dihentikan.

    Menurutnya, banyak nama yang lolos dalam seleksi merupakan orang-orang yang sudah terlibat dalam pemilihan legislatif 2024 dan didukung oleh pimpinan partai politik.

    “Ini tidak adil! Kami merasa dirugikan,” ucap Pontius lewat WhatsApp. Ia juga mempertanyakan kredibilitas berkas-berkas yang diajukan, karena ditemukan banyak yang hanya berupa fotokopi, bukan asli.

    Pontius menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi ini, serta melibatkan rekomendasi dari lembaga masyarakat adat (LMA). Ia kecewa karena rekomendasi tersebut tampaknya diabaikan.

    “Lebih baik gugur di awal dengan jelas daripada ditendang tanpa alasan. Ini melanggar hak asasi manusia,” ujarnya.

    Pontius berharap agar semua tahapan dihentikan dan ditinjau kembali, serta memastikan bahwa calon yang tidak layak diberhentikan demi memberikan kesempatan lebih baik bagi yang lain.

    Pontius juga menegaskan bahwa pelanggaran ini hanya akan merugikan banyak orang dan berharap bahwa keadilan bisa ditegakkan di Yahukimo.

  • Ketua Presidium PMKRI Pusat Susana: Momentum IWD Perkuat Keadilan bagi Perempuan

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional (IWD) pada 8 Maret 2025, Susana Florika Marianti Kandaimu, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Pengurus Pusat, menekankan pentingnya refleksi bagi keperempuanan dalam mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Sabtu (8/3/2025).

    Susana menjelaskan bahwa meski Hari Perempuan Internasional dirayakan setiap tahun, tantangan yang dihadapi perempuan dalam sejarah masih berlanjut. “Selama berabad-abad, perempuan tidak mendapatkan tempat yang layak dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Mereka sering dianggap bukan ‘manusia utuh’ dan disetarakan dengan anak-anak,” ungkap Susana kepada wartawan Melanesiatimes.

    Dia mencatat, abad ke-20 merupakan momentum kebangkitan perempuan yang menandai perjuangan untuk hak-hak mereka di tengah dominasi laki-laki. “Awalnya, perjuangan ini berfokus pada upah yang layak dan kondisi kerja yang pantas. Namun kini, 8 Maret telah menjadi simbol perjuangan global kaum perempuan dalam mempertahankan hak-hak mereka,” lanjutnya.

    Susana juga menggarisbawahi bahwa hingga kini, suara perempuan sering diabaikan di ruang publik dan dianggap tidak penting. “Ada kalanya perempuan bahkan dihukum secara brutal atas nama supremasi laki-laki,” tambahnya.

    Dalam pernyataannya, Susana menegaskan nilai-nilai emansipasi dan kesetaraan gender di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

    “Momentum IWD harus menjadi seruan bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk menyadari eksistensinya dan hak-haknya, serta melawan ketimpangan dan ketidakadilan yang masih menghantui kaum perempuan,” ujarnya.

    Dalam memperkuat pernyataan sikapnya, PMKRI Pusat mengemukakan beberapa poin penting:

    1. Kesadaran Peran Perempuan: Peningkatan kesadaran akan peran penting perempuan dalam kemajuan bangsa. Tanpa kontribusi perempuan yang berkualitas, generasi emas Indonesia sulit terwujud.
    2. Melawan Kekerasan: Kekerasan terhadap perempuan yang masih dianggap wajar dalam budaya tertentu harus dilawan. Perempuan harus saling melindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis.
    3. Pemberdayaan Ekonomi: Diperlukan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, pendidikan, dan kewirausahaan. Perempuan yang berdaya akan dapat mendukung generasi berikutnya.
    4. Partisipasi Politik: Keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan harus didorong agar distribusi keadilan bisa lebih terasa.

    “Perempuan yang mandiri dan bebas akan menciptakan generasi yang profesional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah perjuangan perempuan dan menempatkan mereka di panggung utama peradaban,” tegas Susana.

    Dengan semangat dan harapan, PMKRI Pusat mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita keadilan dan kesetaraan bagi perempuan di Indonesia.

  • Kadisdik Kabupaten Buru Didesak Tangani Krisis Infrastruktur SMP Negeri 37 Buru

    Melanesiatimes.com – Aktivis Mahasiswa asal Jakarta, Bung Yoris, angkat bicara terkait kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Buru, khususnya di SMP Negeri 37 Buru, yang dinilai memprihatinkan. Ia mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru (Kadisdik) serta pihak sekolah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini.

    Menurut Bung Yoris, kondisi sekolah yang tidak layak dapat berdampak negatif terhadap kenyamanan dan keselamatan para siswa dalam menjalani proses belajar-mengajar. Atap bocor, ruang kelas yang rusak, serta fasilitas yang minim menjadi bukti nyata bahwa ada dugaan kelalaian dari pihak terkait dalam menjaga standar infrastruktur pendidikan di daerah tersebut.

    “Sangat miris melihat kondisi di SMP Negeri 37 Buru. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, bukan justru menghadirkan masalah akibat fasilitas yang tak memadai. Pemerintah daerah, khususnya Kadisdik Kabupaten Buru, harus turun tangan untuk segera memperbaiki kondisi ini,” tegas Bung Yoris.

    Lebih lanjut, Bung Yoris menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan dan lingkungan belajar yang layak. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan memenuhi standar yang layak.

    “Jangan hanya fokus pada aspek administratif. Kondisi fisik sekolah sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Jika perbaikan infrastruktur ini terus diabaikan, dampaknya akan semakin besar terhadap mutu pembelajaran di SMP Negeri 37 Buru,” tambahnya.

    Sebagai penutup, Bung Yoris berharap Kadisdik Kabupaten Buru segera mengambil tindakan nyata guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa. Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan infrastruktur pendidikan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas.

  • Pemuda Muslim Papua Desak Penegakan Hukum Terhadap Judi Togel dan Miras Selama Ramadhan

    Melanesiatimes.com – Kota Sorong, Papua Barat Daya – Masalah peredaran judi togel dan minuman keras (miras) kembali mencuat menjelang bulan suci Ramadhan.

    Pemuda Muslim Papua mengecam adanya pembiaran terhadap bisnis ilegal ini yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

    Tokoh pemuda muslim Papua, Sulaiman Merin, dalam pernyataannya pada Sabtu (8/3/2025) mengungkapkan bahwa persoalan judi togel dan miras telah menjadi masalah yang lama terabaikan oleh aparat keamanan di Sorong.

    “Sejak awal Ramadhan, banyak pemuka agama yang telah meminta penegak hukum untuk bertindak tegas, namun permintaan tersebut seolah diabaikan,” ucap Sulaiman.

    Sulaiman menekankan pentingnya momentum Ramadhan untuk memperbanyak ibadah dan menjaga lingkungan dari hal-hal yang dapat merusak. “Masyarakat sedang membicarakan dua persoalan ini, dan sangat disayangkan jika aparat tidak segera menuntaskannya.

    Miras menjadi akar masalah dari berbagai konflik, sementara judi togel mencoreng nama baik Kota Sorong,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong periode 2006 ini menegaskan bahwa pemuda muslim Papua mendukung seruan mubaligh dan meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan masalah ini.

    Pemuda Muslim Papua Desak Penegakan Hukum Terhadap Judi Togel dan Miras Selama Ramadhan
    Fatra Soltief Pemuda Muslim Papua

    Senada dengan itu, pemuda muslim Papua lainnya, Fatrah Soeltief, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari jajaran Polda Papua Barat Daya terhadap judi togel dan miras selama Ramadhan. “Dalam Islam, tidak ada toleransi terhadap togel dan miras. Kami harap polisi tidak mengabaikan masalah ini pada momentum Ramadhan,” ucapnya.

    Fatrah juga menyatakan kecurigaannya bahwa ada pembiaran sistematis terhadap aktivitas judi dan miras selama bulan suci, yang seharusnya menjadi waktu untuk umat Islam beribadah dan berbuat baik. “Yang terpenting adalah memberikan ruang bagi umat Islam untuk beribadah tanpa gangguan,” harapnya.

    Dengan penegasan dari para pemuda Muslim Papua ini, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberantas praktik ilegal tersebut dan menjaga ketenteraman masyarakat selama bulan Ramadhan.

  • Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau Buka Puasa Bersama Keluarga Besar IKASWARA Se-Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menjalin tali silaturahmi, Ikatan Keluarga Sunda Jawa Raya (IKASWARA) Se-Provinsi Papua Barat Daya menggelar acara buka puasa bersama di sekretariat Ikaswara Papua Barat Daya, pada hari Jumat, 7 Maret 2025.

    Acara buka puasa bersama ini melibatkan berbagai elemen, termasuk Ikaswara Papua Barat Daya, Ikaswara Kota Sorong, pemuda Jawa, serta seluruh paguyuban Jawa yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan persaudaraan di antara masyarakat Jawa serta pemerintah daerah.

    Dalam sambutannya, Ketua Ikaswara Provinsi Papua Barat Daya, Tupono, menyampaikan bahwa acara ini merupakan bentuk kerukunan antara komunitas Jawa dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong. “Kegiatan ini sangat penting untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik antara kita semua,” ujar Tupono.

    Selain menikmati buka puasa bersama, IKASWARA juga mengadakan penyerahan zakat mal berupa bingkisan dan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Zakat mal ini merupakan hasil kerjasama antara IKASWARA dan Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma), yang menunjukkan kepedulian komunitas terhadap sesama.

    Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi PBD, Forkopimda Kota Sorong, serta Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau. Dalam sambutannya, Nausrau menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah telah selesai dan kini dirinya bersama Elisa telah dilantik sebagai pemimpin yang siap mengayomi seluruh masyarakat. “Hari ini, kami bukan lagi pemimpin pendukung, tetapi pemimpin bagi semua masyarakat Papua Barat Daya,” ungkap Wagub PBD dalam ajang buka bersama warga Ikaswara.

    Wakil Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya atas dukungan yang telah diberikan kepada mereka. “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua warga Papua Barat Daya, khususnya keluarga besar IKASWARA, walaupun tidak semua mendukung kami, namun itulah politik, pasti ada perbedaan pendapat,” jelas Nausrau.

    Ia kemudian mengajak semua masyarakat Papua Barat Daya untuk berkontribusi dalam membangun daerah. “Kami hanya dua orang, dengan keterbatasan yang ada, sehingga kami sangat memerlukan bantuan dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan Papua Barat Daya yang lebih maju,” harap Nausrau.

    Usai menyampaikan sambutan, Wakil Gubernur juga menyerahkan secara simbolis santunan zakat mal berupa modal usaha dan sembako yabg disiapkan oleh IKASWARA kepada warga IKASWARA, sebagai bentuk nyata dukungan dan perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

    Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan antarsesama umat. Di tengah suasana bulan Ramadhan, acara buka puasa bersama ini diharapkan dapat memberikan inspirasi positif bagi seluruh masyarakat di Papua Barat Daya.

  • DPRK ini Lembaga Terhormat, Ketua Fraksi Demokrat : Sekda Jangan Mengada-ada Berargumen Harus Dibarengi Data

    Melanesiatimes.com, Waisai – Kontroversial antara DPRK dan Pemda/TAPD menuai dinamika yang berkepanjangan, hal ini dipicuh oleh Perkataan Sekda yang terkesan mengada-ada. Jumat (07/3/25).

    Perkataan Sekda dinilai DPRK cukup diskrimintaif dan tidak menghormati Lembaga yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia.

    Pasalnya, alat kelengkapan penyelenggara pemerintah daerah seperti DPRK yang menjadi fatwa Undang-Undang pun terabaikan oleh Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

    Soleman Dimara meluruskan kekeliruan yang disampaikan Sekda bahwa penyerahan dokumen itu tidak melalui lembaga namun kepada bagian Kesektariatan Dewan. Sekda jangan asal bicara berargumen harus dibarengi data.

    “Saya mau meluruskan bahwa penyerahan dokumen itu tidak melalui rapat lembaga namun tim TAPD datang dan langsung menyerahkan ke bagian setwan,” jelasnyaa

    Menindaklanjuti pertanyaan Sekda melalui salah satu media online dengan narasinya yang bunyinya :

    “Sekarang saya mau tanya kalau dokumen belum diserahkan di tanggal 12 desember kemudian kenapa ada agenda di tanggal 23 Desember 2024 di salah satu hotel di jakarta,” tanya Sekda Raja Ampat

    Politisi Partai Bintang Mercury ini, menegaskan apa yang disampaikan Sekda Raja Ampat itu tidak benar dan terkesan mengada-ada bicara harus berdasarkan data dan fakta.

    Soleman bilang, di tanggal 23 Desember 2024 Tim TAPD tidak ada. Sekda sendiri selaku ketua tim TAPD pun tidak hadir lantas apa yang menjadi dasar agar dokumen itu disahkan DPRK.

    Sebenarnya, Pak sekda ini keliru, di tanggal 23 Desembr itu sama sekali tidak ada pembahasan kita juga memnginginkan agar pembahasa tetap berjalan tetapi justru Sekda dan jajarannya tidak hadir hal itu yang menjadi dasar pembatalan agenda,” tambah Ketua Fraksi Demokrat itu

    Lanjutnya, Pria kelahiran Mesokapal ini, meminta dan memohon kepada Sekda ketika berargumen harus memikirkan jabatan yang melekat jangan asal bicara dengan narasi yang tidak sesuai fakta di lapangan.

  • Wakil Gubernur PBD Imbau Agar Judi Togel Selama Ramadhan Ditindak Tegas

    Melanesiatimes.com – Momentum bulan Ramadhan menjadi waktu yang sangat signifikan bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ahmad Nausrau, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan waktu ini dengan berfokus pada ibadah, termasuk melaksanakan shaum (puasa) dan kegiatan keagamaan lainnya yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan.

    Setiap malam selama bulan Ramadhan, umat Islam melaksanakan kegiatan ibadah seperti salat tarawih dan tadarus Al-Qur’an di masjid. Ini merupakan indikator bahwa bulan penuh berkah ini idealnya diisi dengan kebersamaan dan kegiatan yang positif, khususnya dalam rangka meningkatkan spiritualitas.

    “Oleh karena itu, mari kita semua menjaga agar momentum Ramadhan ini benar-benar bermakna dan tetap menjaga kebersamaan di antara kita,” ungkap Nausrau.

    Sejalan dengan hal tersebut, Nausrau mengimbau masyarakat terutama mereka yang masih terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan bulan suci, seperti perjudian (togel) untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut. “Kami berharap agar pihak-pihak terkait mengambil langkah-langkah untuk menertibkan aktivitas yang dapat mengganggu ketenangan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa,” tambahnya.

    Wakil Gubernur juga menekankan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas tersebut. “Kami berharap Kapolresta dan Polda dapat mengawasi situasi ini, agar masyarakat yang mungkin masih tidak mendengar himbauan dapat diberi efek jera,” jelas Nausrau.

    Pentingnya koordinasi antar pemerintah juga diungkapkan oleh Nausrau. Ia menyatakan bahwa bersama dengan Gubernur serta para bupati dan walikota baru saja kembali dari koordinasi terkait masalah ini.

    “Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah kota dan kabupaten untuk menjaga ketertiban, sehingga umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk,” tegasnya.

    Nauraus mengingatkan bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat sendiri. “Mari kita bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif selama bulan Ramadhan, guna mencegah segala bentuk kerusuhan dan gangguan,” imbaunya.

    Sebagai bagian dari upaya ini, Nausrau mendorong peran serta masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekitar, sehingga upaya menjaga ketertiban dapat dilakukan secara efektif. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang nyaman selama Ramadhan, agar umat Islam dapat fokus beribadah,” katanya.

    Dalam konteks ini, Nausrau mengajak semua lapisan masyarakat untuk saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain dalam menjaga ketenangan dan kesucian bulan Ramadhan. “Kita semua harus berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada sesama umat Muslim agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik,” tutupnya.

    Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan dari semua pihak, diharapkan bulan Ramadhan ini dapat menjadi momentum yang membawa berkah dan keberkahan bagi seluruh umat Islam di Papua Barat Daya.

  • Pohon Tumbang Blokade Jalan Menuju RSUD Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Waisai – Pohon tumbang menutup jalan poros Waisai, imbasnya sempat terjadi kemacetan menju Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat.

    Pantauan Melanesiatimes.com di lokasi, Jumat (07/3/2025) pukul 10.30 WIT, kemacetan sempat terjadi saat pengguna jalan dari kota waisai menuju RSUD.

     

    Kemacetan tersebut dipicu pohon tumbang yang menutupi satu lajur dari arah kota waisai. Kendaraan pun harus mengambil lajur sebelah kiri, yang sekaligus menghambat lalu lintas dari arah waisai kota menuju RSUD, Perum dua ratus (200) dan tiga ratus (300).

    Tampak di lokasi pukul 12.15 WIT terlihat petugas kepolisian mengatur lalulintas membersihkan ranting dari pohon yang tumbang ada di jalan utama depan RSUD Raja Ampat.

    Saat Petuga Mengatur Lalulintas dan Bersihkan Ranting Pohon Tumbang Yang Meblokade Jalan Utama (Foto/Ino)

     

  • Muamar Khadafi : TAPD Raja Ampat Jangan Sembunyi di Balik UU Faktanya Lalai

    Melanesiatimes.com, Waisai – Fraksi Hanura, Muamar Khadafi memberi pernyataan tegas kepada TAPD yang enggan hadir dalam rapat paripurna ke empat masa sidang kedua guna membahas RAPBD Raja Ampat Tahun 2025.

     

    Kepada Melanesiatimes.com, (06/3/25) Khadafi mengatakan bahwa tim TAPD jangan jadikan Undang-Undang sebagai pelindung namun faktanya sendiri lalai.

     

    “Tim TAPD ini mengacu pada uu 23, bahwa DPRK melewati batas waktu pada saat penyerahan, jangan Tim TAPD menyelimuti ini dengan Undang-Undang padahal mereka sendiri lalai dalam itu,” terang Khadafi Anggota DPRK Raja Ampat Periode 2024-2029.

     

    Ia menambahkan bahwa saat ini belum sampai 60 hari jika di hitung berdasarkan tanggal 12 Desember, pada tanggal yang sama DPRK tidak melakukan penyerahan dokumen apapun.

     

    “Ini kan belum sampai 60 hari, padahal di tanggal 12 Desember tidak sama sekali penyerahan dokumen apapun, kegiatan di Jakarta juga tertanggal 23 desember 2024 itu pun belum penyerahan,” tambahnya

     

    Menurut pandangan Fraksi Hanura, penyerahan dokumen dalam lambaga terhormat ada standar mekanisme yang dipakai DPRK ini bukan seperti lembaga lain yang hanya diberikan berkas lalu diarahkan untuk dipelajari.

     

    “Kami ini bukan seperti lembaga lain yang di kasih berkas di jalan jalan terus disuruh pelajari, penyerahan dokumen itu ada aturannya. Ada nota kesepakatannya, serah terima penyerahannya,” tutup Kadafi