Blog

  • Kronologi Pencarian Korban Penculikan Ulfa Tamima, Kini Menuju Harapan

    Melanesiatimes.com – Pencarian Ulfa Tamima, korban penculikan yang hilang selama tujuh hari, akhirnya membuahkan hasil. Salah satu keluarga, Iksan Loji, menceritakan kronologi penemuan Ulfa yang penuh dengan ketegangan dan harapan. Sabtu (15/02/2025).

    Iksan mengungkapkan bahwa saat ia menemukan Ulfa, lokasi penemuan itu sekitar 50 meter ke jurang dari jalan besar. “awalnya saya berjalan untuk mencari di semak-semak kemudian saya terpeleset dan jatuh ke dalam jurang, setelah itu saya melihat baju di dalam jurang tersebut,l dan saya melangkah maju kemudian menemukan adik perempuan di sudut jurang,” paparnya.

    Di samping Ulfa, terdapat dua botol minuman bir dan jejak kaki yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah TKP yang dimaksud pelaku.

    Meskipun jauh dari jalan besar, Iksan tetap berupaya menyisir area tersebut. “Saya terpleset ke jurang namun dalam keadaan sudah tidak sadar, begitu menemukan Ulfa baru saya sadar, pada saat itu kondisi sangat memprihatinkan,” ujarnya penuh kepedihan.

    Kondisi Ulfa saat ditemukan sangat mengkhawatirkan. “Dia dalam keadaan tanpa pakaian dan terlihat lemas,” jelas Iksan.

    Ulfa tampak lemas dan hanya bisa duduk ketika Iksan membantunya. Tindak lanjut dari penemuannya ini memberi harapan baru bagi keluarga yang sudah menunggu dalam kecemasan.

    “Semua ini adalah kuasa Allah,” kata salah satu keluarga Ulfa, menekankan bahwa meski dalam kondisi kritis, Ulfa masih diberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Ia juga mengapresiasi dukungan dari masyarakat Kota Sorong, yang tidak henti-hentinya mendoakan dan berusaha mencari keberadaan Ulfa.

    Kronologi Pencarian Korban Penculikan Ulfa Tamima, Kini Menuju Harapan
    Iksan Loji, keluarga yang menemukan korban Ulfa Pertama kali di TKP.

    Fatmawati Tamima Keluarga Ulfa, yang selalu optimis, merasa bersyukur atas hasil pencarian ini. “Kami mohon agar pihak kepolisian memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai perbuatannya. Kasus ini melibatkan penculikan, penganiayaan, dan pemerkosaan,” ujar Fatmawati Tamima.

    Fatmawati berharap agar masyarakat tetap bersatu dalam mengawal kasus ini. “Kita semua harus berdoa dan mendukung agar kejahatan semacam ini tidak terulang lagi, bukan hanya pada Ulfa, tetapi kepada semua perempuan,” tegasnya.

    Ia juga berpesan kepada pemerintah dan pihak kepolisian agar lebih memperhatikan kasus-kasus seperti ini. “Kami berharap agar semua pihak dapat bersikap tegas dalam menangani pelaku kekerasan terhadap perempuan,” tutupnya.

    Wakapolres Sorong Kota berjanji akan memberikan perhatian khusus pada kasus ini. “Kami tidak akan memberikan sedikitpun celah bagi pelaku-pelaku keji yang melakukan kejahatan terhadap perempuan,” ungkapnya.

    Dukungan dari berbagai organisasi seperti KAHMI, HMI, KKMU, dan Ikatan Pemuda Tidore juga menjadi bagian penting dalam pencarian Ulfa. Kesatuan Keluarga besar ini menunjukkan bahwa masyarakat luas peduli dan mendukung penegakan hukum yang adil.

    Dengan penemuan ini, harapan untuk mendapatkan keadilan terus berkobar. Ulfa kini menjadi simbol perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan. Keluarga dan masyarakat berharap kasus ini bisa menjadi perhatian serius untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di kemudian hari.

  • Koarmada III Gelar Doa Bersama untuk Suksesnya MNEK 2025

    Melanesiatimes.com – Prajurit dan ASN Koarmada III menggelar doa bersama dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 yang akan berlangsung di Bali pada 15-22 Februari 2025. Pada Jumat siang (14/02/2025)

    Kegiatan doa bersama ini dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Koarmada III. Umat Islam melaksanakan doa di Masjid Baiturahman, umat Kristen dan Katolik di Gereja Oikumene, sedangkan umat Hindu di Pura Jala Sukma.

    Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., dan Kapoksahli Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Heriyanto, S.T., M.M., turut hadir dalam doa bersama di Masjid Baiturahman bersama prajurit beragama Islam.

    Sementara itu, Inspektur Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Al Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla., CRMP., memimpin doa bersama bagi prajurit dan ASN beragama Kristen di Gereja Oikumene.

    Untuk doa bersama umat Hindu, kegiatan dipimpin oleh Aspotmar Pangkoarmada III, Kolonel Mar I Wayan Warga, yang berlangsung di Pura Jala Sukma.

    MNEK merupakan latihan non-kombatan yang digelar TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali sejak 2014. Latihan ini berfokus pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti pencarian dan penyelamatan (SAR), serta penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana.

    Dengan doa bersama ini, diharapkan MNEK 2025 dapat berjalan dengan aman, lancar, serta memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan masyarakat.

  • Itjen TNI Gelar Wasrik di Koarmada III untuk Tingkatkan Kinerja dan Kepatuhan

    Melanesiatimes.com – Inspektorat Jenderal (Itjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan audit kinerja dan audit ketaatan di Komando Armada (Koarmada) III. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) ini dipimpin oleh Irlog Itjen TNI, Marsekal Pertama TNI Wawan Tedy Ermando, M.Pd., yang disambut langsung oleh Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., mewakili Pangkoarmada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si. Kegiatan ini berlangsung di Pasifik Room, Mako Armada III, Katapop, Kabupaten Sorong, Jumat (14/02/2025).

    Turut hadir dalam kegiatan ini Inspektur Koarmada III, Laksma TNI Al Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla., CRMP., Kapoksahli Koarmada III, Laksma TNI Heriyanto, S.T., M.M., serta para Asisten Pangkoarmada III.

    Dalam sambutannya, Kas Koarmada III menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim Itjen TNI. “Suatu kebanggaan bisa mendapat kunjungan ini. Semoga menjadi penyemangat bagi kami, serta menjadi sarana untuk menyampaikan kendala dan kekurangan yang ada,” ujarnya.

    Sementara itu, Irlog Itjen TNI, Marsekal Pertama TNI Wawan Tedy Ermando, M.Pd., menegaskan bahwa audit ini bertujuan untuk memberikan manfaat positif bagi Koarmada III. “Kami tidak mencari kesalahan, melainkan ingin memberikan solusi yang konstruktif demi peningkatan kinerja dan kepatuhan di lingkungan TNI,” tegasnya.

    Rombongan Itjen TNI yang turut serta dalam kegiatan ini antara lain: Kolonel Inf Akatoto, S.H. (Irut Ter Itops Itjen TNI), Kolonel Laut (S) Slamet Haryanto, S.T., M.PSDM. (Irut LK Itben Itjen TNI), Letkol Inf Edy Basuki Rahmad (Irdya Lit Itops Itjen TNI), Letkol Mar Anang Agus Wahyudi, S.H., M.Tr.Opsla. (Irdya Latgab Itlat Itjen TNI), Serka Mar Khoirul Anas (Baur Sisfopers Bid Um Set Itjen TNI)

    Setelah acara seremonial penyambutan di Pasifik Room, kegiatan dilanjutkan dengan entry briefing di Ruang Rapat Pangkoarmada III, sebagai tanda dimulainya pelaksanaan audit di Koarmada III.

    Kegiatan Audit Ketaatan dan Audit Kinerja Itjen TNI Periode I TA 2025 ini akan berlangsung dari 8 hingga 20 Februari 2025, mencakup beberapa satuan, yaitu Koarmada III, Korem 181/PVT, Lantamal XIV, dan Pasmar 3.

  • Direktur Eksekutif GID; Asas Dominus Litis Berpotensi Meningkatkan Arogansi Kejaksaan

    Melanesiatimes.com – Asas dominus litis adalah prinsip dalam hukum acara pidana yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa untuk mengendalikan jalannya suatu perkara, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan.

    “Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin, di mana “dominus” berarti “pemilik” dan “litis” berarti “perkara”. Dengan demikian, jaksa berperan sebagai “pemilik perkara” yang memiliki otoritas menentukan apakah suatu kasus layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak”. Ujar Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Damai, Boim Nugraha di Jakarta, Jumat (14/2/2025)

    Penerapan asas ini di Indonesia menimbulkan berbagai pandangan. Beberapa ahli hukum mengapresiasi penerapan asas dominus litis oleh Kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana.

    Lebih lanjut Boim mengatakan, ada kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan, menyoroti bahwa pemberian kewenangan penuh kepada Kejaksaan melalui asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dapat menyebabkan kekuasaan yang absolut.

    “Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan sistem peradilan pidana dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang” jelasnya.

    Penguatan asas dominus litis berpotensi meningkatkan arogansi Kejaksaan. Dengan kontrol sejak tahap penyelidikan, Kejaksaan dapat bertindak sewenang-wenang tanpa kontrol yang efektif.

    Secara keseluruhan, penerapan asas dominus litis oleh Kejaksaan Indonesia memiliki implikasi yang kompleks. Di satu sisi, asas ini dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam penegakan hukum. Namun, di sisi lain, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga, Pungkas Boim.

  • Abdullah Kelrey Minta KPK Segera Panggil dan Periksa Ketua DPD RI Sultan B Najamudin

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin. Hal ini terkait dengan dugaan suap yang mencuat menjelang pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029.

    Kelrey menegaskan bahwa kasus tersebut harus segera dituntaskan agar tidak menjadi preseden buruk bagi lembaga perwakilan daerah. Menurutnya, dugaan bagi-bagi uang dalam pemilihan pimpinan DPD RI yang diungkap oleh mantan staf ahli anggota DPD RI dari dapil Sulawesi Tengah, Muhamad Fithrat Ilham, merupakan indikasi serius adanya praktik politik uang di lembaga tersebut.

    “Bayangkan kalau proses pemilihan pimpinan DPD RI seperti ini, bagaimana nasib daerah ke depan? Ingin jadi pimpinan saja harus menggunakan cara suap, kan kacau. Kualitas berpikir dan pengetahuan tidak diutamakan, lalu bagaimana kita bisa berharap DPD menghasilkan kebijakan yang baik untuk rakyat?” kata Kelrey dalam pernyataannya, Jumat (14/2).

    Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan pimpinan lembaga negara harus dijaga, sehingga dugaan ini tidak dibiarkan menguap begitu saja. Kelrey menilai pemanggilan dan pemeriksaan Sultan B Najamudin oleh KPK adalah langkah penting agar kasus ini bisa dibuka secara terang benderang dan tidak menjadi isu liar yang penuh spekulasi.

    “Untuk itu, KPK harus segera memanggil dan memeriksa Ketua DPD RI agar semuanya jelas dan tidak ada fitnah. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pemilihan pimpinan DPD RI,” tegasnya.

  • Ketua PW GPI Jakarta Raya Tolak Asas Dominus Litis, Nilai Berpotensi Bahayakan Keadilan Hukum

    Melanesiatimes.com – Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya, Ibrahim, secara tegas menolak penerapan asas Dominus Litis, yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa dalam penanganan suatu perkara. Menurutnya, asas ini berpotensi mengancam keadilan hukum, karena dapat memperkuat hak imunitas jaksa yang dianggap berlebihan.

    Ibrahim mengungkapkan, penerapan asas ini bisa memperburuk situasi di Kejaksaan yang kini tengah mengalami banyak polemik. “Jika jaksa diberi kendali penuh – bukan hanya dalam dakwaan dan tuntutan, tetapi juga dalam menguasai seluruh proses perkara – ini bisa sangat berbahaya. Apakah sistem seperti ini bisa berjalan tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan?” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Warkop Raden Saleh, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/2).

    Ia menambahkan bahwa kewenangan absolut yang diberikan kepada jaksa ini berisiko menciptakan potensi “negosiasi perkara” atau bahkan “diskon hukum” yang akan merugikan keadilan. Ibrahim juga menyamakan penerapan asas ini dengan monopoli bisnis yang memungkinkan jaksa menjadi “pemain tunggal” yang mengatur arah perkara. “Seperti monopoli bisnis saja, jaksa bisa jadi pemain tunggal yang mengatur arah perkara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Ibrahim juga mengkritik uji coba penerapan asas tersebut yang dianggapnya sebagai bentuk arogansi kekuasaan. “Jangan sok uji-uji kalau akhirnya rakyat yang jadi korban ketidakadilan,” kata Ibrahim dengan nada serius.

    Sekretaris Wilayah PW GPI Jakarta Raya, Zainal, turut memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Ibrahim. Ia menegaskan bahwa penting untuk melakukan konsolidasi di internal organisasi untuk menolak asas Dominus Litis ini. “Kita perlu memperkuat kajian kritis dan menyuarakan penolakan secara tegas,” tambah Zainal.

    Penolakan ini semakin menambah deretan kritik publik terhadap wacana pemberian kekuasaan penuh kepada jaksa. Banyak pihak yang khawatir langkah tersebut bisa merusak sistem peradilan dan membuka peluang terjadinya negosiasi hukum yang tidak transparan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

    Pernyataan ini menunjukkan adanya keprihatinan atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam sistem hukum Indonesia, yang dapat merugikan masyarakat dan menodai prinsip keadilan.

  • FGD REPDEM Jakarta Utara: Menyikapi 100 Hari Kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam Membangun Kerja Sama Pemerintah

    Melanesiatimes.com – Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Jakarta Utara menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “100 Hari Kabinet Merah Putih”, dengan subtema “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Ide Astacita bagi Indonesia”. Acara ini berlangsung di Kedai Sekoci (Foodcourt Proklamasi), Jl. Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan aktivis dan masyarakat umum.

    Dalam diskusi tersebut, para peserta menyoroti 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin utama yang dibahas adalah tidak terbuktinya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait tuduhan pelanggaran HAM oleh Presiden Prabowo.

    Ketua REPDEM Jakarta Utara, Pendri Sitompul, menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi. “Kita bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun negara ini. Teman-teman aktivis harus mengawal pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar kabinet,” ujarnya.

    Diskusi ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Fernando Emas (Direktur Rumah Politik Indonesia), Samuel (Rumah Milenial Indonesia), Pendri Sitompul (Ketua REPDEM Jakarta Utara), dan Gokma Purba (Ketua PADI). Acara ini dipandu oleh moderator Rafli Maulana.

    Untuk mengetahui lebih lanjut pandangan dan pernyataan narasumber dalam diskusi ini, silakan klik dan tonton videonya melalui tautan berikut: [Full Video Channel YouTube Walang Bacarita].

  • Jelang Akhir Jabatan AFU Resmikan Assessment Center, Satu-satunya di Tanah Papua

    Melanesiatimes.com – Abdul Faris Umlati (AFU), resmikan sejumlah fasilitas publik di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat.

    Fasilitas pelayan publik yang diresmikan pada hari Jumat, (14/2/25), yakni Gedung Assessment Center yang digagas oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Raja Ampat Nyoman Sari Buana.

    Dalam sambutan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengatakan pembangunan Gedung Assessment Center ini merupakan kali pertama di tanah Papua. Kata Musa’ad.

    Dengan momen peresmian itu PJ Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKN RI,  Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan rombongan yang turut hadir dalam acara peresmian tersebut, serta memberi apresiasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Kepala BKPSDM Kabupaten Raja Ampat.

    Bupati Kabupaten Raja Ampat juga menambahkan “Gedung Assessment ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara di Raja Ampat,” ujarnya

    Dengan adanya fasilitas ini AFU berharap agar proses rekrutmen, penilaian kompetensi, serta pengembangan karir ASN dapat lebih profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Nasional. (Red/Ino).

     

     

     

     

     

     

     

  • New REHAB 2.0, Solusi Cerdas Bagi Peserta JKN yang Tunggak


    Melanesiatimes.com – Sejak diluncurkan pada bulan Januari tahun 2022, Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) telah menjadi solusi bagi peserta JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau segmen peserta Bukan Pekerja (BP) mandiri yang mengalami kendala dalam membayar tunggakan iuran. Program ini hadir karena rendahnya tingkat keaktifan peserta PBPU akibat tingginya jumlah peserta yang menunggak serta adanya tunggakan dari peserta PBPU yang telah berpindah segmen kepesertaan.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan melakukan transformasi dengan menghadirkan Program New REHAB 2.0 yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran secara lebih fleksibel. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama (13/02/2025).

    Pupung menyampaikan, Program New REHAB 2.0 merupakan skema pembayaran bertahap yang ditujukan bagi peserta segmen PBPU dan BP dan juga bagi peserta segmen PBPU atau BP yang telah beralih segmen.

    Melalui program ini, peserta dapat mencicil tunggakan mereka dengan lebih ringan sesuai dengan kemampuan finansialnya, sehingga kepesertaan mereka dapat segera aktif kembali dan mendapatkan manfaat jaminan kesehatan setelah menyelesaikan tunggakannya.

    “Kami ingin memastikan seluruh peserta tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan. Dengan adanya program ini, peserta dapat membayar tunggakan mereka secara lebih ringan dan bertahap sehingga hak mereka sebagai peserta JKN dapat terjamin,” jelas Pupung.

    Program New REHAB 2.0 ditujukan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran antara 4 hingga 24 bulan dengan pilihan jangka waktu cicilan maksimal 12 bulan atau setengah dari jumlah bulan tunggakan. Kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan lunas dibayarkan.

    Selain itu, program ini juga diperuntukkan bagi peserta yang telah beralih segmen kepesertaan namun masih memiliki tunggakan iuran saat masih menjadi peserta PBPU. Dalam hal ini, peserta dengan tunggakan minimal 2 bulan dapat memilih cicilan minimal 1 bulan iuran atau tiga puluh lima ribu per bulan dengan maksimal periode cicilan sebanyak 36 bulan.

    Pendaftaran untuk Program New REHAB 2.0 dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui Aplikasi Mobile JKN. Untuk pendaftaran melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta harus mengunduh aplikasi kemudian memilih menu pembayaran bertahap. Setelah itu, peserta dapat memasukkan jangka waktu pembayaran yang diinginkan.

    Sistem akan secara otomatis melakukan simulasikan besaran tunggakan yang harus dibayar, berdasarkan pilihan jangka waktu yang dimasukkan. Pada proses ini peserta juga tidak dikenakan biaya tambahan atau bunga dan status kepesertaan akan aktif kembali setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan dilunasi sehingga proses menjadi lebih transparan dan terjangkau.

    “Kami mengimbau kepada seluruh peserta JKN untuk selalu menjaga keaktifan kepesertaan dengan membayar iuran tepat waktu. Keaktifan kepesertaan JKN sangat penting untuk memastikan perlindungan kesehatan kita yang optimal.

    Mari kita manfaatkan Program New REHAB 2.0 agar kepesertaan JKN kita tetap aktif dan terhindar dari risiko tidak mendapatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan,” pesan Pupung.

    Pada kesempatan yang terpisah, Imas Nurhayati (40) berbagi pengalamannya setelah mendaftarkan diri pada Program New REHAB 2.0. Sebelumnya, Imas merupakan peserta JKN segmen PBPU atau yang lebih dikenal sebagai peserta mandiri, namun karena kondisi ekonomi yang sulit, dia beralih menjadi peserta yang iurannya ditanggung pemerintah.

    Saat masih menjadi peserta mandiri, dia memiliki tunggakan iuran yang cukup besar. Meskipun kepesertaannya tetap aktif setelah beralih segmen, Imas tetap harus melunasi tunggakannya.

    “Saya sempat bingung karena tunggakan saya yang cukup besar. Kalau harus bayar langsung, rasanya berat. Untungnya, saya mendapatkan informasi terkait adanya Program REHAB yang bisa membantu mencicil. Saya langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftar dan prosesnya cepat,” cerita Imas.

    Imas mengaku bisa mencicil tunggakannya sesuai kemampuan tanpa merasa terbebani. Dia tetap dapat memanfaatkan layanan JKN, sekaligus menyelesaikan kewajibannya secara bertahap.

    “Program ini sangat membantu. Saya berharap peserta lain yang punya tunggakan bisa ikut program ini, supaya tetap bisa berobat tanpa kendala,” tambahnya.

  • Kebal Hukum: Aktivitas T*gel Masih Berkeliaran di Sorong Pasca Penggerebekan

    Melanesiatimes.com – Meski sudah terjaring dalam penggerebekan yang dilakukan oleh anggota TNI dari Korem, aktivitas judi t*gel di Kota Sorong tampaknya masih berlangsung di balik tirai. Dalam beberapa minggu terakhir, pemantauan menunjukkan bahwa penjualan t*gel terus beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

    Media setempat melakukan investigasi dan menemukan beberapa lokasi yang masih melakukan penjualan t*gel. Meskipun tempat-tempat tersebut tidak terlihat dari luar, di dalamnya terdapat kertas sio dan catatan angka keluaran yang terpampang jelas di dinding, menunjukkan aktivitas ilegal yang masih berjalan.

    Dalam laporan yang diperoleh, beberapa masyarakat di seputaran kota Sorong  melaporkan adanya aktivitas penjualan t*gel yang berlangsung di tempat yang pernah digerebek oleh petugas TNI beberapa waktu lalu. Masyarakat merasa prihatin karena tindakan ini berpotensi merugikan orang banyak, terutama mereka yang terjebak dalam praktik perjudian.

    Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada oknum-oknum penegak hukum yang mendukung penjualan t*gel tersebut. Ketidakpedulian mereka membuat pengawasan menjadi longgar, sehingga penjual t*gel bisa terus beroperasi tanpa merasa takut tertangkap.

    Aksi penegakan hukum yang seharusnya menjadi prioritas utama tampak tidak maksimal. Banyaknya informasi dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti menciptakan kesan bahwa tindakan tegas hanya sesaat, dan selanjutnya praktik perjudian kembali berlanjut.

    Kondisi ini jelas menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang ada. Masyarakat berharap agar pihak berwenang bisa bertindak tegas untuk memberantas praktik perjudian yang meresahkan ini. Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat.

    Usaha pemerintah, terutama program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, harusnya dapat membawa dampak positif dalam penanganan masalah ini. Namun, program tersebut tampaknya hanya menjadi isu yang diabaikan oleh oknum-oknum penegak hukum yang memprioritaskan kepentingan pribadi.

    Bukan hanya merugikan individu, judi togel juga berdampak pada ekonomi masyarakat secara luas. Banyak orang yang kehilangan uang mereka akibat terjebak dalam praktik perjudian, yang pada akhirnya bisa menyebabkan masalah sosial di masyarakat.

    Sosialisasi mengenai bahaya perjudian seharusnya ditingkatkan untuk mengedukasi masyarakat akan risiko yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan orang-orang akan lebih waspada dan tidak terjerumus dalam aktivitas ilegal ini.

    Dalam penutupnya, masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan praktik perjudian togel di Sorong. Penegakan hukum yang tegas dan responsif akan sangat menentukan keberhasilan dalam menciptakan Kota Sorong yang aman dan bebas dari perjudian.