Blog

  • Solidaritas Masyarakat Papua Barat Daya Gelar Aksi Bakar Lilin Ingatkan Keadilan Bagi Kesya dan Abner

    Melanesiatimes.com – Dalam suasana penuh haru, Solidaritas Masyarakat Papua Barat Daya menggelar aksi bakar lilin di Sorong City untuk mengenang Kesya Irena Yola Lestaluhu dan Abner Kareth, yang menjadi korban pembunuhan oknum aparat TNI.

    Acara yang dilakukan di area sorong city Papua Barat Daya pada Sabtu malam ini bertajuk “Tangkap dan Adili Secara Terbuka Pelaku Pembunuhan Kesya Lestaluhu dan Abner Kareth.” Sabtu (22/05/2025).

    Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu, Leonardo Ijie, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi rakyat sipil di Tanah Papua, khususnya di Sorong. Ia menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

    Ijie juga menyayangkan proses hukum yang lambat terkait kasus ini. “Kami mendengar ada tiga tersangka dalam pembunuhan Abner, namun informasi mengenai identitas mereka masih kosong. Kami berharap pihak berwenang dapat menegakkan hukum dengan adil,” ujarnya kepada wartawan Melanesiatimes.com

    Menariknya, Leonardo menambahkan bahwa bukti forensik menunjukkan ada dua sperma di tubuh Kesya, namun status tersangka terkait hal ini belum jelas. “Kejanggalan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam proses hukum dan berpotensi memberi imunitas hukum bagi pelaku,” ungkapnya.

    Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang menentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. “Ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat bisa melanggar hak martabat manusia,” tegasnya.

    Lebih dari itu, Ijie mengingatkan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. “Hak asasi manusia adalah hak universal yang harus dihormati,” tambahnya.Provinsi Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia, kini resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama

    Leonardo juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menegakkan prinsip “Rule of Law,” di mana semua orang sama di hadapan hukum. “Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus Kesya dan Abner. Tidak boleh ada yang ditutupi,” tegasnya.

    Masyarakat Papua Barat Daya kini menaruh perhatian besar terhadap penanganan kasus ini. LBH Kaki Abu bersama Solidaritas Masyarakat Papua Barat Daya menuntut reformasi dalam tubuh TNI agar tindakan kekerasan serupa tidak terulang di masa depan.

    “Kasus ini adalah ujian bagi komitmen aparat hukum dalam menindak tegas anggotanya yang melanggar. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara,” kata Ijie, menekankan pentingnya keadilan.

    Proses hukum terhadap pelaku pembunuhan Kesya dan Abner yang  melibatkan oknum anggota TNI masih berlanjut. Publik kini menantikan transparansi dari aparat agar memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud bagi korban dan keluarga mereka.

  • AMT – RAYA Dukung “Irjen.Pol. Asep Edi Suheri, Sebagai Kapolda Metro Jaya 

    Melanesiatimes.com – Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam “Aliansi Mahasiswa Tangerang Raya” Deklarasi Dukungan kepada Irjen.Pol. Asep Edi Suheri, sebagai Kapolda Metro Jaya.

    Deklarasi Dukungan tersebut dilaksanakan atas hasil kajian dan Investigasi kinerja Presisi yang selama ini dinilai layak oleh pemuda dan mahasiswa Se-Tangerang Raya.

    Press Confrence tersebut dihadiri beberapa perwakilan dari Kampus se-tangerang raya, yakni Kampus STIE Ganesha, UIN Jakarta, UNPAM, UMJ, PTIQ, STAI ISLAMIYA, UMT,

    Koordinator Deklarasi “Ali Moma” Menegaskan Kajian Autentik yang selama ini dinilai oleh kami para Mahasiswa dan Mahasiswi Tangerang Raya terkait Pucuk Pimpinan Polda Metro Jaya Dibawah Pimpinan “Irjen. Pol. Karyoto, S.I.K.” kurang efektif dan efisien. Ujarnya, Sabtu, (22/07/2025).

    Menurutnya, banyak problem dan pelanggaran di wilayah Hukum Polda Metro Jaya, tidak mampu di atasi dan diselesaikan oleh Kapolda Metro Jaya sendiri, Misalnya Kasus Firli Bahru, kasus judi online, kasus judi sabung Ayam, kasus penganiayaan Oknum Polisi, kasus penyebaran Konten Porno 13.336, kasus pemerasan Oknum anggota Polisi, penyelundupan Narkoba, kini belum usai.

    Harapan kami adalah mesti adanya Rotasi Pucuk Pimpinan baru di polda metro jaya, hingga mampu mengkanter Kasus-kasus tersebut. Dan kami menilai yang layak dan Cocok pada posisi dan sesuai kualifikasi Kapolda Metro Jaya yakni Irjen.Pol. Asep Edi Suheri.

    Tujuan Deklarasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Tangerang Raya (AMT-RAYA), tak lain dan tak bukan hanya menekankan kepada Lembaga Kepolisian RI, agar menempatkan Kapolda Metro Jaya mestinya mengerti Dan memahami Kinerja Presisi, dan mampu menyelesaikan Masalah yang ada di wilayah Hukum se-polda Metro jaya.

  • Khairul Amin Terpilih Ketua GPI 2025 – 2028

    Melanesiatimes.com – Muktamar XI Gerakan Pemuda Islam (GPI) yang digelar di Gedung Korpri, Provinsi Banten, memilih Khoirul Amin sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) periode 2025-2028, pada Sabtu, (22/2/2025).

    Khairul Amin bersaing dengan tiga calon ketua umum lain yang ikut bertarung, yakni Veddrik Nugraha, dan Irwan Abdul Hamid.

    Dari total sebanyak 24 suara yang ditetapkan, Khoirul  Amin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jendral PP GPI memperoleh suara sebanyak 14 suara, Veddrik Nugraha 9 suara, dan Irwan Abdul Hamid tidak mendapatkan suara alias 0. Sementara satu suara dari PD GPI Subang dinyatakan gugur oleh forum karena walk out dari forum sidang.

    Penetapan Khoirul Amin sebagai Ketua Umum PP GPI terpilih 2025-2028 dibacakan oleh Pimpinan sidang Maimun, tepat pulul 23.59 WIB

    Usai terpilih, Khoirul Amin menegaskan akan membawa GPi menjadi Organisasi yang mampu menjadi penggerak perubahan.

    Selain itu, ia menyebut ada lima misi yang akan dijalankan dalam kepemimpinannya kedepan, menegakkan Nilai-nilai Keislaman dan Kemanusiaan, berkomitmen terhadap agama bangsa dan negara, meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan anggota, mencetak kader pemimpin yang berilmu dan berprestasi, dan bergerak dengan nafas dan semangat Amar ma’ruf nahi munkar.

    “Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. hakikatnya ini amanah dari PD dan PW GPI SE Indonesia untuk membawa GPI lebih baik ke depan,” Ucap Khairul Amin.

    “Terima kasih kepada semua peserta muktamar, dan semua pihak yang telah membantu mensuksesan muktamar Gerakan Pemuda Islam KE I ini, Terkhususnya kepada Pimpinan Wilayah GPI Banten sebagai panitia lokal,”Tambahnya.

  • Ustadz Hasrul Kapailu Lolos Seleksi Dai Kemashlahatan BPKH RI, Siap Berdakwah di Seram Bagian Timur

    Melanesiatimes.com – Ustadz Hasrul Kapailu berhasil lolos sebagai salah satu dari 20 dai terbaik dalam Program Dai Kemashlahatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI) bekerja sama dengan PPPA Daarul Qur’an. Ia kini siap mengemban amanah dakwah di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

    Program ini bertujuan untuk memperkuat peran dai dalam membangun kemaslahatan umat, khususnya di daerah yang membutuhkan pembinaan keagamaan secara intensif. Sebagai bagian dari program tersebut, Ustadz Hasrul akan berfokus pada penguatan literasi Islam, pembinaan keagamaan, serta mendorong nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

    “Alhamdulillah, saya bersyukur bisa menjadi bagian dari program ini. InsyaAllah, saya siap menjalankan amanah dakwah dengan sepenuh hati di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk membangun masyarakat yang religius, berakhlak, dan harmonis,” ujar Ustadz Hasrul Kapailu. Sabtu (22/0/2025).

    Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan dakwah dengan masyarakat yang antusias terhadap pembelajaran agama. Melalui sinergi antara BPKH RI dan PPPA Daarul Qur’an, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan dan sosial di wilayah tersebut.

    Dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat menjadi faktor penting dalam menyukseskan misi dakwah para dai terpilih. Dengan penempatan ini, Ustadz Hasrul Kapailu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat nilai-nilai Islam dan membangun komunitas yang lebih religius serta harmonis di Seram Bagian Timur.

  • Pemuda Kei Ambil Langkah Hukum Terkait Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Salah Satu Kepala Suku Besar Imeko

    Melanesiatimes.com – Wakil Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kei (IPMPK) Denis Faruan mengungkapkan perjuangan mereka dalam mengatasi dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap suku Kei yang dilakukan oleh oknum yang diduga merupakan salah satu Kepala Suku Besar Imeko. Hal ini terjadi pasca beredarnya video viral yang memuat pernyataan merendahkan terhadap suku kei. Sabtu (22/02/2025).

    Dalam pernyataannya, Denis menyatakan bahwa tim hukum dari IPMPK telah mengambil langkah tegas untuk menyikapi situasi ini. “Kami ke sini untuk kepentingan suku terkait dengan dugaan penghinaan yang kami terima,” tegasnya.

    Kemarin, pihak yang diduga terlibat dalam video tersebut menjelaskan bahwa tidak dapat hadir karena ada kegiatan penting. “Oleh karena itu, hari ini kami kembali ke Polresta Sorong untuk melakukan upaya hukum dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” lanjut Denis.

    Setelah menyampaikan pengaduan, Denis mengungkapkan bahwa arahan dari Bimas Polresta Sorong Kota merekomendasikan pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin. “Kami berharap pihak yang bersangkutan yang diduga salah satu kepala suku besar Imeko untuk dapat hadir guna melakukan klarifikasi semua perbuatannya,” ujar Denis.

    Ia menegaskan bahwa pentingnya klarifikasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami meminta beliau datang ke ruang Polresta Kota Sorong untuk membahas video yang telah beredar luas. Dalam video berdurasi lebih dari satu menit itu, kami dihina dengan sebutan suku biadab dan suku pembunuh,” katanya.

    Pernyataan tersebut, sangat menyakiti hati semua keluarga besar suku Kei. “Kami merasa seakan-akan bukan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.Provinsi Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia, kini resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama

    Dampak dari pernyataan tersebut tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tetapi juga generasi muda. “Anak-anak yang baru lahir pun mendengar hinaan ini akan sangat mengganggu mental dan identitas kami sebagai suku kei,” tambah Denis.

    Denis menekankan bahwa tindakan negatif yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak dapat dicerminkan oleh suku Kei secara keseluruhan. “Setiap tindakan adalah perbuatan oknum dan bukan representasi dari suku kami,” terangnya.

    Namun, lanjut Denis, mereka tidak akan tinggal diam. “Kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum agar oknum yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

    Langkah ini diambil untuk memberi contoh kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya agar tidak mengaitkan tindakan pribadi dengan suku. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan menggeneralisasi yang merugikan suku mana pun,” ungkapnya.

    Denis juga mengingatkan pentingnya menghargai kontribusi suku Kei dalam pembangunan daerah. “Dari leluhur kami, kami juga memiliki andil dalam membangun dan memberikan pendidikan di tanah Malamoi ini seperti pendeta, imam dll, ditingkat keagamaan, kesehatan, dan pendidikan,” pungkasnya.

    Dengan semangat bersatu, IPMPK bertekad untuk memastikan bahwa identitas dan martabat suku Kei dilindungi. “Kami berharap pertemuan pada hari Senin dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi kami,” tutup Denis dengan penuh harapan.

  • Advokat Muda Minta Polres Raja Ampat Amankan Pemilik Akun Facebook Elias Tarigan

    Melanesiatimes.com – Unggahan Facebook milik Elias Tarigan yang diduga menciderai tatanan budaya serta Agama tertentu.

    Postingan itu selain menarik keprihatinan para Tokoh Intelektual, juga dinilai kontroversial oleh Advokat muda.

    Aprianto A. Rasyid, meminta Polres Raja Ampat segara amankan pemilik akun guna untuk keperluan pemeriksaan, Sabtu, 22/2/25.

    Pasalnya setiap orang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan bahasa bersifat permusuhan dan perpecahan diancam dengan pidana penjara kurang lebih 5 tahun.

    “Bunyi Pasal 156a KUHP setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun,” jelasnya

    Lebih lanjut Atho mengatakan Jika penistaan dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik, pelaku akan mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun,” tegas Advokat Muda itu.

    Ia menambahkan beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Sehingga setiap Umat Manusia mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati Agama lain tanpa membeda-bedakan. (Red-Ino)

  • Audit Berakhir, Tim BPK RI Apresiasi Keterbukaan Koarmada III Selama Pelaksanaan Audit

    Melanesiatimes.com – Rangkaian kegiatan Audit laporan keuangan dari BPK RI di Mako Armada III resmi berakhir, hal ini ditandai dengan Exit Meeting Tim BPK RI pada Jumat sore (21/2/2025). Pangkoarmada Laksamana Muda TNI, Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla. memimpin Exit Meeting bersama dengan Tim Audit BPK RI di Ruang Rapat Panglima Markas Komando Armada III.

    Pada acara tersebut, Pangkoarmada III memberikan sambutannya “Audit laporan keuangan yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 telah selesai, hal ini secara formal menandai berakhirnya rangkaian kegiatan Tim Audit BPK RI di Koarmada III,” ujar Pangkoarmada III.

    Pangkoarmada III menyampaikan hasil temuan dari Tim BPK RI akan dijadikan sebagai pedoman dalam upaya untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang sudah baik serta memperbaiki segala kekurangan maupun kelemahan yang ada pada masa-masa mendatang.

    Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim BPK RI berjalan seusai yang dijadwalkan , hal tersebut disampaikan oleh pemimpin Tim Audit BPK RI, Bapak Seneng Rilanto, S.E., M.M., Ak., CSFA., sebagai Pengendali Teknis 1 “Pemeriksaan berjalan lancar, koorperatif, tertib, dan yang penting menurut saya adalah keterbukaan. Saya merasakan adanya keterbukaan kepada kami selaku Tim Audit,” kata Bapak Seneng. Diakhir sambutannya, Ia mengucapkan terima kasih kepada Pangkoarmada III yang sudah menyambut Tim Audit BPK RI dengan baik.

    Hadir pada acara tersebut Ir Koarmada III Laksma TNI Al Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla., CRMP., Kapok Sahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, S.T., M.M., Danpasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M., Danlantamal XIV Laksma TNI Joni Sudianto, CHRMP., M.Tr.Opsla, Para Asisten Pangkoarmada III, Dansat dan Kasatker Koarmada III, dan para Pendamping Itjenal.

  • Ciderai Kultur Budaya dan Agama, FM: Opini Pileg Raja Ampat Jadi Sarana Ujaran Kebencian

    Melanesiatimes.com –  Raja Ampat dikenal dengan kearifan lokalnya yang kental, seperti saling menghormati antar Umat Beragama dan budaya religius yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disana.

    Namun baru-baru ini beredar sebuah postingan Pemilik Akun Facebook Elias Tarigan yang dinilai berbaur SARA, Jumat (21/02/25).

    Insiden ini tentu menjadi polemik ditengah masyarakat serta menarik keprihatinan dari berbagai tokoh.

    Fahmi Macap, kepada Melanesiatimes.com menyampaikan, akun OPINI PILEG RAJA AMPAT menjadi sarana ujaran kebencian.

    “Akun OPINI PILEG RAJA AMPAT telah melenceng dan menjadi sarana ujaran kebencian, Postingan atas nama Elias Tarigan ini menciderai Adat, Budaya dan Agama tertentu di Raja Ampat. Tidak boleh dibiarkan. Aparat Penegak Hukum segara menindak tegas perilaku oknum2 yang tidak bertanggungjawab,” jelas FM

    Postingan Ujaran bernada SARA itu ditemukan di salah satu Group Facebook OPINI PILEG RAJA AMPAT.

    Untuk diketahui bahwa adminnya sempat dipanggil dan dimintai keterangan oleh Pihak Polres Raja Ampat.

    Namun aktifitas group masih terus berjalan seperti ujaran kebencian, ancaman serta perilaku-perilaku tidak bermoral yang diperani peserta anonim dan cenderung memprovokasi serta merusak pribadi orang menjadi tradisi dari Group tersebut.

    Praktik politik identitas di Group tersebut masif di beranda dan memiliki sisi gelap yang dapat memecah belah masyarakat. Polarisasi sering kali muncul ketika identitas digunakan untuk menciptakan perbedaan yang tajam antara “kita” dan “mereka.”

    Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus imbasnya bukan hanya pada dunia maya bahkan dalam kehidupan sehari-hari, potensi konfliknya sangat berdampak besar. (Red-Ino)

  • Unggahan Bernada SARA, Ketua DPRK Minta Polres Raja Ampat Proses Hukum

    Melanesiatimes.com – Akun media sosial Facebook inisial ET milik seorang anggota Group Opini Pileg Raja Ampat diduga sengaja mengunggah postingan ujaran kebencian bernada SARA.

     

    Insiden ini bermula ketika postingan yang diunggah, berisi ujaran yang dianggap melecehkan Hari Besar Umat Bergama.

    Unggahan Pemilik Akun Facebook Inisial ET

    Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufiq Sarasa, lewat telepon seluler, Jumat 21 Februari 2025, menyampaikan postingan tersebut bukan hanya penistaan namun diduga dan melecehkan Kultur serta Budaya Masyarakat Raja Ampat.

     

    “Postingan yang dibuat oleh akun Facebook inisial ET ini tentu melanggar hukum, Perahu Tradisional itu di buat oleh Masyarakat Adat Raja Ampat dan memiliki historis yang melekat dengan Masyarakat disana,” pungkas Sarasa

     

    Taufiq juga menambahkan selain berbaur SARA dan melecehkan Budaya Raja Ampat juga melanggar pasal 372 KUHP yang mengatur Tindak Pidana Penggelapan, Menjual Barang Bukan Milik.

     

    “Perahu yang di unggah dalam bentuk foto untuk dijual itu bukan milik dia, itu di buat Para Tetua Adat dan mempunyai makna Adat tersendiri, Pihak Polres Raja Ampat segara amankan dan proses oknum tersebut biar tidak bias masalahnya,” tutup Ketua DPRK Raja Ampat.

  • PKBM Tunas Madani dan Intensive Course Masohi Sepakat Bekerja Sama di Bidang Pendidikan

    Melanesiatimes.com – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Madani dan Lembaga Intensive Course (IC) bersepakat jalin kerjasama di bidang pendidikan.

    Kesepakatan tersebut dicapai setelah pimpinan dari kedua lembaga itu melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding yang berlangsung di Kota Masohi pada kamis, (20/02/2025).

    Hadijah Tuasikal, S.Si selaku Ketua PKBM Tunas Madani mengaku langkah strategis ini diambil agar anak didiknya dapat belajar komputer dengan baik serta miliki peluang pekerjaan kedepannya.

    Menurutnya “kerjasama ini kami lakukan agar anak didik punya masa depan yang bagus. Salah satu yang dapat kami siapkan yakni dengan melakukan MoU bersama lembaga IC yang kita tahu sudah banyak membantu generasi muda dan masyarakat lainnya menguasai komputer dan mampu bekerja di segala bidang dengan keahlian tersebut,” kata Tuasikal.

    Beliau juga menambahkan jika “semua yang kami lakukan tidak lain hanyalah untuk menyelamatkan generasi bangsa. Terutama bagi mereka yang putus sekolah,” tambahnya.

    Senada dengan yang disampaikan Tuasikal, Direktur Intensive Course Education Institute (IC) Morat Salampessy, ST., M.Pd., juga menjelaskan bahwa MoU yang dilakukan kedua lembaga ini merupakan komitmen membangun pendidikan khususnya Kabupaten Maluku Tengah.

    Apalagi, kata Morat “perhatian dari pemda Maluku Tengah terhadap peran lembaga-lembaga pendidikan seperti IC dan PKBM ini belum terlihat,” ucapnya.

    Morat juga mengkritisi lambatnya legislatif dalam melihat persoalan ini. Dikatakannya “apalagi pendidikan dan kesehatan merupakan fokus utama pemerintah sekarang. Paling tidak Komisi IV DPRD Maluku Tengah harus menanggapinya dengan serius,” ujar Morat menyoroti sikap legislatif yang dinilainya lamban dalam menyikapi lembaga-lembaga pendidikan non formal di Malteng.

    Padahal, lanjut Morat “yang dilakukan oleh IC, PKBM, maupun lembaga serupa lainnya ini jelas sangat bermanfaat dan membantu pendidikan di Maluku Tengah,” jelas pribadi yang juga merupakan Direktur dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (LPML) ini kepada wartawan usai penandatanganan MoU.

    Kurang perhatian dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan non formal selama ini diakui menjadi faktor penghambat bagi siswa maupun tenaga pendidik dalam mengembangkan lembaga tersebut serta menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.

    Salah satu yang hingga kini masih terasa yakni tidak adanya ruangan belajar khusus yang mestinya bisa difasilitasi oleh Pemda lewat dinas terkait di sekolah-sekolah. Sehingga kami tidak perlu menyewa gedung/ruang kelas untuk asesmen maupun proses belajar lainnya,” tegas Tuasikal menyampaikan.

    “selama ini kami sangat membantu pendidikan yang ada di Maluku Tengah, tapi sampai sekarang tidak ada bantuan apapun yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti kami oleh pemerintah daerah,” ungkap Tuasikal.

    Untuk itu, baik Morat maupun Tuasikal sama-sama memiliki pandangan bahwa beberapa solusi dapat dijalankan oleh pihak-pihak terkait guna menunjang proses pendidikan di lembaga tersebut lewat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

    “saya pikir sinergitas itu penting terutama bagi DPRD, Pemda dan lembaga-lembaga pendidikan (baik formal maupun non formal) guna mencapai mutu pendidikan yang baik untuk generasi kita. Selain itu perlu dibentuknya dewan pendidikan agar semua persoalan ini dapat menjadi aspirasi yang dikawal dengan serius,” tutup Morat.