Blog

  • Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Merauke Dukung Pemberdayaan UMKM Mama-mama Papua

    Melanesiatimes.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui Fuel Terminal (FT) Merauke mendukung pemberdayaan ekonomi Kelompok Wanita Papua di Merauke melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) “Pemberdayaan Rumah Albumin” di Lingkungan Gudang Arang Kel. Kamahedoga, Kabupaten Merauke. Kamis (12/09/2024).

    Program ini telah berjalan sejak tahun 2019 dengan beranggotakan 11 wanita yang tergabung dalam Kelompok Harapan Papua Baru.

    Dari program CSR Pertamina ini, Kelompok Harapan Papua Baru telah berhasil memproduksi 5 jenis produk olahan ikan, dengan produk unggulan yaitu Minyak Albumin. Produk tersebut memiliki minat tinggi di pasaran dan menjadi produk yang paling menguntungkan untuk kelompok tersebut. Produk lain yang telah diproduksi yakni abon ikan gabus, nugget ikan, baso ikan dan udang berlapis tepung.

    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Edi Mangun mengatakan melalui program ini, Pertamina memberikan wadah bagi kelompok terutama para wanita untuk dapat berperan serta sehingga menunjang peningkatan ekonomi serta pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik di Kabupaten Merauke.

    “Kami mencoba membantu saja, dari Pertamina menyediakan apa yang diperlukan untuk produksi, kami mewadahi masyarakat disini yang mau berkembang, ini potensi lokal harus kita dukung,” ujarnya.

    Edi berharap dari bantuan Pertamina dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan produktifitas Kelompok Harapan Papua Baru.

    “Di tahun 2024 ini fokus program kami pada bantuan pengadaan alat-alat produksi yang dapat meningkatkan produktifitas kelompok, serta pengembangan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk mempercepat usaha kelompok yang mandiri dan sejahtera,” tutur Edi.

    Dalam program CSR ini, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Kelompok Harapan Papua Baru melakukan inovasi produk dalam produksi, peningkatan manajerial kelompok, penguatan kelembagaan kelompok dan pengurusan izin ke tingkat BPOM dan BPJPH.

    Rusdiati selaku Ketua Kelompok Harapan Papua Baru berterima kasih atas bantuan yang diberikan Pertamina. “Terima kasih Pertamina, bantuan tahun ini memang sangat dibutuhkan oleh kelompok karena pekerjaan jadi lebih mudah. Motor roda tiga yang kita dapat bisa untuk cari ikan gastor lebih segar di kampung-kampung. Kelompok juga jadi tidak capek harus ngaduk abon berjam-jam karena sudah ada alat aduk. Alat buat bikin minyak albumin yang baru juga lebih modern, jadi kita lebih pede sama produk yang kita buat,” ujarnya.

    Pertamina senantiasa mendukung Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Poin 1 Menghapus Kemiskinan, Poin 5 Kesetaraan Gender dan Poin 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi.

  • Maskot KPU Kabupaten Maybrat (Bi’AM) Akan Digunakan Pada Saat Pengambilan Nomor Urut Paslon

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat akan menggelar penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat pada tanggal 22 September 2024 mendatang, menggunakan Maskot (Bi’AM). Kumurkek, (12/09/2024).

    Setelah penetapan calon akan dilakukan pengundian no urut calon Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Maybrat.

    KPU Kabupaten Maybrat berencana menggunakan Maskot Pilkada Bi’Am atau Koba-koba pada saat pencabutan nomor urut pasangan calon.

    “Kami telah menyiapkan Bi’AM atau Koba-koba untuk digunakan pada saat pencabutan nomor urut, selain maskot Koba-koba juga merupakan multi fungsi maka kami akan menaruh nomor urut di dalamnya,” ungkap Felix

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Felix Ulis Sasior Kepala Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten Maybrat.

    Dalam kontestasi politik tahun 2024, Kandidat paslo yang lolos administrasi ada 3 paslon, diantarnya, Kornelius Kambu – Zakeus Momao (KorZa), Karel Murafer – Ferdinando Solossa (Musa) dan Agustinus Tenau – Marthen Howay (Aman).

    Ketiga paslon ini telah melewati tahapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan, tinggal menunggu Penetapan dari bakal calon sebagai Pasangan calon di tanggal 22 september akan datang.

    Sebagai informasi, maskot Pilkada Bi’ AM (Koba-koba) ada maskot yang di desain oleh  Ottow Geisller Jitmau diberi nama Maskot Bi’AM atau Koba-koba yang merupakan alat tradisional Papua.

    Selain itu Koba-koba juga digunakan sebagai pelindung pada saat hujan dan panas matahari, juga berfungsi sebagai tempat mengisi barang bawaan dalam perjalanan jauh dan dapat juga digunakan sebagai tikar untuk tidur.

  • Jelang Pilkada Serentak, Ketua Al-Mulk Berikan Catatan Kepada Bakal Calon Kepala Daerah Maluku

    Melanesiatimes.com – Ketua Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku (Al-Mulk) memberikan catatan kepada Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah khususnya di Provinsi Maluku yang akan berkontestasi pada Pilkada 2024 mendatang.

    Ketua Umum DPP Al-Mulk Fauzan Ohorella dalam catatannya, menegaskan bahwa, pentingnya catatan serius jelang pemilihan kepala daerah agar diperhatikan bakal calon kepala daerah dan wakilnya yang berkontestasi pada Pilkada Serentak nantinya.

    “Ini penting, sebab provinsi Maluku tidak boleh terfokus hanya pada pembangunan infrastruktur yang bersifat fasos dan fasum saja. Tapi fasilitas pendidikan dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi juga sangat penting untuk membangun Sumber Daya Manusia Maluku akan datang.” Ujar Fauzan (11/09/24)

    Dia menuturkan, bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku. Jumlah fasilitas pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Kota Ambon 1 dan Maluku 1. Kata dia, bahwa hal ini harus menjadi perhatian oleh Cakada. Jangan sampai, persoalan pendidikan dinomor duakan, tapi pembangunan lain menjadi prioritas.

    “Maka itu kami beri catatan ini kepada para Calon Kepala Daerah Maluku akan datang. Bahwa membangun SDM sangat penting untuk menjawab era globalisasi pendidikan pada masa mendatang.” Tuturnya lagi,

    Pemuda asal Maluku Tengah itu juga menambahkan. Bahwa selain fasilitas pendidikan, ada pula tempat kesehatan yang belum memiliki fasilitas yang maksimal. Menurut dia, anggaran APBD memiliki alokasi sebesar 5% untuk bidang kesehatan. Namun, fasilitas kesehatan di sejumlah daerah di Maluku, masih memprihatinkan.

    “Fasilitas kesehatan ini juga penting, dalam rangka program kesehatan nasional. Beberapa fasilitas kesehatan di pelosok yang ada di 11 Kabupaten, di Maluku juga masih prihatinkan. Ini PR juga untuk katong punya kepala daerah mendatang.” Tambah dia

    Terakhir Fauzan merasa bahwa persoalan diatas ini mampu di jawab oleh Paslon 2M. Sebab, Fauzan menilai, bahwa pasangan Murada-Michael adalah figur yang sudah paham dengan kondisi fundamental di Maluku. Sehingga, apa yang sebelumnya tertunda di era Murad Ismail, bisa jadi keberlanjutan pada periode selanjutnya.

    “Pasangan 2M ini sudah miliki pemetaan yang konkret dalam menjawab persoalan yang krusial di Maluku. Periode sebelumnya, beliau (Murad Ismail) terbatas akibat bencana alam Covid-19 yang telah jadi pandemi diseluruh dunia. Tapi katong optimis beliau Murad-Michael mampu menjawab permasalahan katong orang Maluku”.

    Untuk diketahui, organisasi Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku (Al-Mulk) adalah Badan Otonom (Banom) dibawa DPP Front Pemuda Muslim Maluku ( FPMM).

  • YLBH Sisar Matiti Laporkan 33 Anggota MRP PBD Ke Polda Papua Barat

    Melanesiatimes.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti yang dipimpin oleh Yohanes Akwan, SH., Zainudin Patta, SH., Melkianus Indouw, SH., dan Melianus P Yable, SH., resmi melaporkan 33 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya ke Polda Papua Barat. Laporan tersebut terkait dengan keputusan MRP Papua Barat Daya yang menyatakan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw bukan Orang Asli Papua (OAP). Proses pelaporan dilakukan oleh tiga orang yang dikirimkan dan didampingi oleh YLBH Sisar Matiti pada hari ini, Rabu (11/09/2024).

    Para pelapor yang menyampaikan laporan ke Polda Papua Barat adalah Abner Sanoy, dengan Nomor: STTLP/B/260/IX/2024/SPKT/POLDA PAPUA BARAT, dan Moh Nasib Baria, dengan Nomor: STTLP/B/261/IX/2024/ SPKT/POLDA PAPUA BARAT. Keduanya melaporkan MRP Papua Barat Daya karena keputusan yang tidak meloloskan Abdul Faris Umlati sebagai OAP. Sementara itu, Derek Frengky Tatuta, dengan Nomor: STTLP/B/262/IX/2024/SPKT/POLDA PAPUA BARAT, melaporkan MRP Papua Barat Daya terkait dengan tidak diloloskannya Petrus Kasihiw sebagai OAP.

    Yohanes Akwan, SH., Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, menjelaskan bahwa laporan ini dikirimkan karena para pelapor merasa bahwa 33 anggota MRP Papua Barat Daya tersebut telah melakukan penggelapan asal usul dan tindakan diskriminatif, yang tidak mengakui garis keturunan ibu dari Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw sebagai bagian dari Orang Asli Papua.

    “Keputusan MRP Papua Barat Daya yang tidak mengakui garis keturunan ibu (matrilineal) sebagai penentu keaslian OAP sangat subjektif dan telah melukai rasa keadilan bagi Orang Asli Papua,” ujar Yohanes Akwan.

    Selain laporan atas dugaan penggelapan asal-usul serta diskriminasi, YLBH Sisar Matiti juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah pelanggaran yang ditemukan ketika verifikasi faktual dilakukan oleh MRP PBD di Raja Ampat dan Sorong maupun di Teluk Bintuni. “Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh anggota MRP ketika mereka melakukan verifikasi faktual, oleh karena itu kami berharap Polda Papua Barat dapat mengembangkan laporan ini menjadi penyidikan,” pungkas Yohanes Akwan.

    Laporan ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan keadilan bagi Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw serta menegaskan pentingnya pengakuan terhadap garis keturunan matrilineal dalam penentuan keaslian Orang Asli Papua, tetapi bisa menjadi sebuah preseden tentang keadilan bagi Orang Asli Papua di Tanah Papua.

  • Bupati AFU Hadiri Penutupan Rapat Paripurna Sidang Kedua Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati menghadiri Penutupan Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang ke-2 Tahun Anggaran 2023 bertempat di Aula Bappeda, waisai, rabu, (11/09/2024).

    Rapat paripurna yang dihadiri 14 dari 20 anggota DPRK Kab. Raja Ampat itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRK, Abdul Wahab Warwey dan turut hadir Sekda Raja Ampat Yusuf Salim, pejabat tinggi Pratama, pengawas, dan pelaksana dilingkungan Pemkab Raja Ampat.

    Dalam sambutan Bupati, Abdul Faris Umlati menyampaikan bahwa rapat paripurna merupakan refleksi dan implementasi dan demokrasi dalam menentukan arah pembangunan di Kab. Raja Ampat.

    “Rapat ini merupakan refleksi dan implementasi dan demokrasi dalam menentukan arah pembangunan di Kab. Raja AmpatAmpat, tentu melalui curah pikir dan curah pendapat aantara Eksekutif dan Legislatif sebagai navigator pembangunan komunikasi dan kolaborasi ini terpatri dalam pola kemitraan yang bertumpu pada rasa saling menghormati, mempercayai dan menghormati,” ujarnya.

    Bupati, Absul Faris Umlati menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah di audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Raja Ampat kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Capaian tersebut tentunya tidak menjadikan kita untuk berbangga diri namun tetap memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Raja Ampat,” tutur Bupati, AFU.

    Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat Abdul Wahab Warwey memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kab. Raja Ampat dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2023.

    “Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendapatkan penilaian 9 kali berpredikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

    Kiranya predikat WTP ini menjadi motivasi dan spirit kinerja dalam melayani publik di tahun yang akan datang.

    Ketua DPRK juga menyampaikan, terdapat aset-aset yang sangat besar untuk itu disarankan kepada Eksekutif dapat membuat tim kajian aset yang boleh dilelang dan dihibah sesuai aturan yang berlaku.

    “Sebelum saya menutup Rapat Paripurna ini yang merupakan tahun terkahir pengabdian kami atas nama Pimpinan dan Anggota Kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam kepemimpinan kami ada kesalahan yang tidak sengaja kami lakukan, dan terima kasih kepada saudara Bupati serta jajarannya yang selama ini telah bekerja sama dalam membangun Raja Ampat yang kami cintai ini” tutup Ketua DPRK Periode 2019-2024. (Ino)

  • Ubah Data Kepesertaan JKN Dengan Mudah, Melalui Aplikasi JKN Dan PANDAWA

    Melanesiatimes.com – Transformasi digital melalui kanal layanan administrasi online, merupakan terobosan yang dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan bagi peserta Program JKN.

    Pengurusan administrasi seperti perubahan data peserta JKN kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah karena peserta tidak lagi perlu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Ini merupakan langkah nyata untuk menyederhanakan proses dan memberikan akses yang lebih efektif bagi peserta. Hal ini disampaikan oleh kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama (08/09/2024).

    Kanal layanan online BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN dan Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (Pandawa) menawarkan cara yang praktis untuk mengubah data kepesertaan secara mandiri. Melalui kanal tersebut peserta JKN dapat memperbarui informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat, tanggal lahir bahkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tanpa harus berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan. Peserta hanya perlu memastikan bahwa kepesertaan mereka aktif untuk menggunakan layanan ini.

    Dengan hanya beberapa langkah sederhana di aplikasi, peserta dapat melakukan perubahan kapan saja dan dimana saja menggunakan smartphone mereka. Fitur ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi beban administratif yang seringkali menyulitkan peserta.

    “Kanal layanan online ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang mendukung tujuan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas bagi seluruh peserta,” kata Pupung.

    Pupung menjelaskan, untuk mengubah data kepesertaan melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta hanya perlu membuka aplikasi dan memilih menu Perubahan Data Peserta, setelah itu seluruh data pribadi akan ditampilkan di layar.

    Peserta dapat memilih data mana yang ingin diubah dan mengikuti petunjuk selanjutnya. Bagi peserta yang belum memiliki Aplikasi Mobile JKN, data kepesertaan juga dapat diubah melalui layanan Pandawa di nomor 08118165165. Peserta cukup memgirimkan pesan, kemudian klik menu Administrasi. Selanjutnya klik link yang tersedia lalu pilih Perubahan atau perbaikan data, lalu pilih data yang ingin diubah dan lampirkan dokumen KTP maupun KK sebagai syarat perubahan data kepesertaan. Proses ini sangat mudah dan praktis.

    “Aplikasi Mobile JKN dan Pandawa menyediakan fitur-fitur yang memudahkan peserta dalam mengakses dan memperbarui data mereka. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses administrasi, sehingga peserta tidak perlu menghadapi antrian panjang dan proses yang rumit di kantor,” jelas Pupung.

    Lebih lanjut Pupung menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk aktif dalam memanfaatkan kanal layanan online yang telah tersedia seperti Aplikasi Mobile JKN dan Pandawa. Dengan melakukan perubahan data secara mandiri melalui kanal tersebut, peserta dapat memastikan informasi mereka selalu akurat dan terkini. Hal tersebut penting agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan hak mereka secara maksimal. Memanfaatkan kanal layanan online tidak hanya mempermudah proses administrasi tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan BPJS Kesehatan, membantu menjaga agar semua data dan proses berjalan dengan lancar dan efisien.

    “Memastikan data peserta selalu diperbarui sangat penting untuk kelancaran akses layanan kesehatan. Kami mendorong semua peserta untuk menggunakan kanal layanan online agar layanan kesehatan yang diterima selalu sesuai dengan hak mereka,” himbau Pupung.

    Pada kesempatan terpisah, Fitri (26) seorang peserta JKN yang mengaku sering memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN mengungkapkan, baru-baru ini dia mengetahui bahwa peserta dapat melakukan perubahan data melalui aplikasi tersebut. Selama ini, Fitri hanya memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan dan mengakses Kartu Indonesia Sehat (KIS) digital miliknya, tanpa mengetahui adanya opsi perubahan data yang bisa dilakukan secara langsung.

    “Saya tidak tahu kalau Mobile JKN bisa digunakan untuk mengubah data peserta. Biasanya saya hanya menggunakan aplikasi ini untuk mengecek status peserta dan melihat KIS saya,” ungkapnya.

    Ketika menemani adiknya yang dirawat di salah satu rumah sakit, Fitri bertemu dengan petugas BPJS Siap Membantu (BPJS SATU) yang saat itu sedang melakukan visitasi kepada pasien rawat inap.

    Selain melakukan visitasi untuk meninjau kepuasan peserta JKN, petugas tersebut juga memberikan edukasi terkait kanal-kanal layanan online serta berbagai fitur yang tersedia termasuk fitur untuk memperbarui data kepesertaan. Fitri mengapresiasi kemudahan yang ditawarkan dan merasa lebih nyaman mengetahui ada banyak fitur-fitur dalam aplikasi ini yang sangat bermanfaat bagi dirinya.

    “Petugas menjelaskan bahwa saya bisa mengubah data melalui aplikasi Mobile JKN, yang ternyata sangat memudahkan. Saya tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS dan bisa melakukannya kapan saja dari ponsel saya,” tambahnya.

  • Dari KorZa untuk Maybrat Hebat, Indonesia Maju

    Melanesiatimes.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menentukan arah masa depan daerah yang kita cintai. Di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, harapan masyarakat mengalir deras menuju perubahan yang lebih baik—menuju Maybrat yang hebat dan berdaya saing. KorZa, sebagai akronim dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maybrat periode 2024-2029 yakni Kornelius Kambu dan Zakeus Momao, tak lain merupakan sebuah inisiatif yang lahir dari akar masyarakat, hadir untuk membawa semangat pembaruan. KorZa tidak hanya membawa visi, tetapi juga solusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan Maybrat.

    Atas restu dan legitimasi dari semua lapisan atau komponen masyarakat Kab. Maybrat pada perhelatan pilkada yang digelar di 27 November 2024 besok, maka paslon KorZa akan menerima dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama. KorZa berkomitmen membangun Kab. Maybrat menjadi Kabupaten yang mandiri secara ekonomi, memiliki kebijakan publik yang akomodatif secara politik, serta berkarakter secara kebudayaan.

    Pertama, secara ekonomi, kemandirian adalah aspek penting yang harus dicapai dengan dalih memutus matarantai ketergantungan ke pusat (baca: APBN). Kemandirian ekonomi di Kab. Maybrat dapat diupayakan melalui sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten ini. Dua di7 antaranya ialah sektor pertanian dan pariwisata. Di samping itu, pengembangan sektor UMKM dengan difasilitasi oleh platform-platform digital untuk menjawab tantangan zaman saat ini dan ke depan, tentu menjadi hal yang sangat dimungkinkan.

    Kedua, perihal kebijakan publik _(public policy)_ yang akomodatif menyasar pada melibatkan para pihak, baik kalangan pemerintah maupun masyarakat secara repsentatif dalam hal mencegah atau mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan di antara masyarakat. Kebijakan publik dimaksud, tentu membutuhkan _political will_i yang memadai, terutama dari kalangan pemerintah. Misalnya, dengan mewadahi aspirasi masyarakat untuk mengupayakan DOB Kab. Maybrat Sau, selain itu mencegah angka kematian penduduk melalui pendirian Rumah Sakit sentral Kab. Maybrat, termasuk optimalisasi pembangunan pendidikan melalui pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi serta membangun sarana-sarana atau infrastruktur pendidikan itu sendiri.

    Ketiga, memiliki karakter, kepribadian atau ciri khas dalam berkebudayaan. Aspek terkahir ini merupakan aspek yang sangat menentukan. Sebab hal ini berkaitan dengan mentalitas pembangunan. Karakter orang-orang Maybrat dibentuk dari sejarah panjang peradaban bangsa Papua yang berani, komitmen, bertanggung jawab serta memiliki rasa takut dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu hal yang bertentangan dengan karakter orang Maybrat adalah korupsi. Sebab hal itu sangat dilarang oleh Tuhan dan menghambat proses pembangunan, di samping merusak mentalitas generasi. Korupsi bukan budaya orang-orang Maybrat.

    Ketiga hal itu kiranya menjadi dasar yang penting dari paslon KorZa untuk membangun Kab. Maybrat ke depan menjadi hebat apabila dipercayakan oleh masyarakat Maybrat menjadi Bupati dan Wakil Bupati nanti.

    Kami percaya bahwa bersama masyarakat, kita bisa mewujudkan perubahan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan—dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Melalui partisipasi aktif dalam Pilkada, KorZa bertekad menjadikan Maybrat lebih maju, mandiri, dan makmur.

    Oleh sebabnya, setiap suara yang Anda berikan adalah bagian dari fondasi untuk membangun masa depan yang lebih cerah.

    Dari KorZa untuk Maybrat Hebat adalah panggilan untuk bersatu, bergandeng tangan, dan membangun Maybrat dengan semangat gotong royong dan kepemimpinan yang berintegritas. Pilihan Anda menentukan, dan bersama kita wujudkan Maybrat yang lebih hebat dari hari ini.

    Mari bersama ciptakan perubahan, dari kita untuk kita! Dari KorZa untuk Maybrat Hebat, Indonesia Maju!

    Dari KorZa untuk Maybrat 

    Oleh: M. Syahdi Difinubun

  • Dinilai Inkonstitusional, Ketua Komisariat Intidzar UMS HMI MPO, Nyatakan Sikap Berbalik Haluan

    Melanesiatimes.com – Komisariat Intidzar UMS Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Cabang Sorong nyatakan sikapnya pindah perahu, yang dipimpin oleh Asrul Kubal, Selasa (10/09/24).

    HMI MPO saat ini pun terjadi dua kubu (dualisme), yang satu di pimpin oleh, Andi Kelian dan yang satunya dipimpin oleh Asrul Kubal.

    Dinamika organisasi menjadi hal lumrah yang sering kali terjadi dalam perjalanan panjang roda organisasi, hal tersebut seringkali menjadi bagian dari proses pendewasaan setiap kader yang bernaung dalam organisasi tersebut.

    Kondisi yang sama, terjadi di HMI MPO Cabang Sorong, Ketua Komisariat Intidzar HMI MPO. Sukma Ayu Rabrusun mengatakan. Dirinya sebagai formatur ketua komisariat, merasa perjalanan pasca konferensi cabang HMI MPO yang ke-X (sepuluh) melahirkan Andi Kelian sebagai Formatur ketua cabang sudah in konstitusional.

    Pasalnya hasil forum konferensi cabang ke-X, yang berlangsung di aula Sekolah Dasar (SD) Al Izzah Sorong pada bulan Juni 2023 lalu, terpilihlah formatur ketua cabang Andi Kelian yang mendapat suara dari 2 komisariat, salah satu di antaranya komisariat Intidzar Unamin.

    “Kandidat tunggal itu resmi mendapat dukungan forum dan di tetapkan sebagai formatur ketua cabang terpilih,” pungkas Sukma.

    Namun alih alih seiring berjalan nya waktu, formatur Ketua Cabang itu dinilai mengabaikan konstitusi serta amana konferensi, pasalnya 3 bulan pasca masa formatur berjalan hingga saat ini, Andi belum juga melakukan pelantikan cabang,

    “Hal demikian menurut saya justru bukan saja inkonstitusional, namun menjadi kemandekan dalam tubuh HMI MPO Cabang Sorong itu sendiri,” ujarnya.

    Sebagai formatur ketua komisariat, melihat kefakuman yang terjadi dalam tubuh organisasi yang tak kian usai ini, tentunya sangat merugikan organisasi secara kuantitas.

    Dampak dari persoalan ini, banyak kader yang memilih keluar dan pindah organisasi dibandingkan terus bertahan dengan dinamika yang tak pasti ini, sehingga alternatif terakhir untuk menyelamatkan komisariat dan terus menghidupkan roda organisasi.

    “Maka tanpa melangkahi mekanisme organisasi, saya selaku ketua komisariat Intidzar UMS HMI MPO cab Sorong, mengatakan, menarik diri dari formatur Andi Kelian, dan mengajukan permohonan SK kepada HMI MPO yang dipimpin oleh Asrul Kubal,” ungkap Ayu

    Tentu apa yang kami lakukan bukan atas kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, namun hal demikian kami lakukan semata untuk menyelamatkan kepentingan organisasi, dan memberikan wadah produktif kepada kader- kader yang sudah kami kaderkan di komisariat ini,” tutup Sukma Ayu Rabrusun. (Sintia_Rahayaan)

  • Suara Willem Wandik-Aloysius Giyai Meroket di Pilkada Sistem Noken di Papua Tengah

    Melanesiatimes.com – Panel Survei Indonesia (PSI) mengeluarkan hasil survei terkait Pilkada Provinsi Papua Tengah. Hasilnya, dalam pemilihan dengan sistem noken dalam berbagai simulasi pasangan Willem Wandik – Aloysius Giyai Peroleh unggul.

    Perihal ini, PSI melakukan simulasi pertanyaan terbuka terhadap empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Yakni, dengan simulasi pelaksanaan sistem noken ‘big man dan noken gantung’

    “Hasil survei menunjukkan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah Papua Tengah Willem Wandik -Aloysius Giyai berada di urutan pertama dengan 62,7%,” kata Direktur Eksekutive PSI Dominico Bagas dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

    Kemudian posisi kedua pasangan Natalis Tabuni-Titus Natkime dengan 12,1%, ketiga pasangan Meki Nawipa-Denas Geley dengan 7,9% keempat atau terakhir pasangan John Wempi Wetipo-Ausilius Youw dengan 5,4 %, dan tidak memilih sebanyak 11,9%

    Bagas mengatakan, dalam survei juga responden diminta menilai kapabilitas pasangan calon kepala daerah. Kapabilitas yang dinilai dalam survei tersebut meliputi beberapa nilai, yaitu visioner, intelektualitas, kemampuan memerintah governability, kemampuan politik, komunikasi politik, dan kepemimpinan (leadership).

    “Hasil Survei menunjukkan kapabilitas pasangan Willem Wandik -Aloysius Giyai unggul dibandingkan para pesaingnya, yaitu dengan skor 89,2%. Posisi berikutnya ditempati pasangan Natalis Tabuni-Titus Natkime dengan skor 51,7%, pasangan Meki Nawipa -Denas Geley dengan skor 49,2%, dan pasangan John Wempi Wetipo -Ausilius Youw dengan skor 47,6%,” kata Bagas.

    Hasil survei juga menemukan bahwa Masyarakat Papua Tengah memiliki pertimbangan dalam menentukan pilihan terhadap pasangan calon Kepala Daerahnya. Bagas menyatakan, sebanyak 81,3% mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman calon dalam memimpin, dan pencapaian konkret dalam memimpin atau bekerja di sektor publik.

    “Hasil survei dengan simulasi survei dengan pelaksanaan sistem noken, yakni noken big man dan noken gantung ditemukan bahwa sebanyak 52,8% publik Papua Tengah sudah mengetahui akan adanya pilkada 2024 sedangkan sebanyak 47,2 % tidak dan belum tahu,” kata Bagas.

    Kemudian, sambung Bagas, sebanyak 79,3% tertarik pada visi dan program kerja yang ditawarkan nanti dan sebanyak 80,3% menginginkan calon kepaala daerah yang mampu mengatasi permasalahan daerah serta membawa perubahan positif dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi

    “Dan sebanyak 79,4% mempertimbangkan personaliti dan prilaku calon kepala daerah,” kata Bagas.

    Bagas menjelaskan, survei PSI Ini melibatkan sebanyak 1480 Warga Papua Tengah yang dipilih dari populasi DPT pemilu 2024 Sebanyak 1.128.844 Pemilih dan tersebar secara proposional di 740 titik TPS di 8 Kabupaten. Yaitu, Kabupaten Nabire, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai.

    Survei ini memiliki Margin of Error -/+2,55 % dan Tingkat Kepercayaan 95%. “Pengambilan data survei mengunakan Metode wawancara secara tatap muka dan saluran Whatsapp Video Call terhadap Responden Jajak pendapat untuk menguji tingkat elektoral setiap pasangan calon Kepala Daerah yang digelar oleh Panel Survei Indonesia mulai 28 Agustus sd 7 September 2024,” ucapnya.

    Sementara itu, Pengamat Human Resources Capital and Government Leadership dari University Utara Malaysia, Enggal Pamukty menyatakan, dengan hasil survei ini bisa disimpulkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yakni Willem Wandik, S.E., M.Si dan Dr. drg. Aloysius Giyai M.kes dinilai berpotensi besar memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Bagas menilai, tingginya tingkat keterpilihan pasangan Willem Wandik -Aloysius Giyai punya hubungan yang signifikan dengan rekam jejak Paslon ini yang mempunyai “Track Record” yang gemilang ketika menjabat di Pemerintahan.

    Sebagaimana diketahui Willem Wandik merupakan Bupati Kabupaten Puncak dua periode yakni 2013 – 2018 dan 2018 – 2023. Sedangkan wakilnya, Aloysius Giyai juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Direktur UP2KP dan Direktur RDUD Dok II Jayapura hingga mendapat gelar Bapak Kesehatan Papua.

    “Hasil survei dengan simulasi sistim noken yang menunjukkan tingginya Elektabilitas Willem Wandik – Aloysius Giyai dibandingkan ketiga paslon lainnya dapat menggambarkan dukungan yang kuat dari suku Mee, Moni, Damal, Amungme, Komoro yang ada di Papua Tengah,” ujarnya.

  • GMNI Harap Pilkada 2024 Hasilkan Pemimpin Berkualitas

    Melanesiatimes.com – Aktivis pemuda dan Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024.

    “Saya, Michael Silalahi selaku ketua DPD GMNI DKI Jakarta, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat sukseskan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024,” kata Michael kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/9).

    Salah satu kunci suksesnya Pilkada 2024 adalah peningkatan partisipasi publik dalam proses penyaluran hak suara di TPS.

    Ia pun berharap masyarakat bisa datang dan mencoblos calon Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota terbaik pilihan masing-masing, sesuai dengan preferensi politik setiap pemilik hak suara.

    Dengan partisipasi publik tersebut, Michael berharap nantinya para kepala terbaik yang akan memimpin Indonesia kecil di berbagai wilayah di Indonesia yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

    “Besar harapan saya, Pilkada tahun 2024 ini dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta amanah sesuai dengan kehendak masyarakat,” pungkasnya.

    Pilkada 2024 saat ini tengan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Baik di tingkat Provinsi mapun di tingkat Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.

    Kegiatan politik elektorl ini melibatkan 38 Provinsi (Pilgub) dan 514 Kota/Kabupaten (Pilwakot / Pilbup). Dan berikut adalah tahapan Pilkada 2024 yang tengah berjalan ;

    Penelitian Pasangan Calon
    Selasa, 27 Agustus 2024 – Sabtu, 21 September 2024

    Penetapan Pasangan Calon
    Selasa, 22 September 2024 – Sabtu, 22 September 2024

    Pelaksanaan Kampanye
    Rabu, 25 September 2024 – Sabtu, 23 November 2024

    Pelaksanaan Pemungutan Suara
    Rabu, 27 November 2024 – Rabu, 27 November 2024

    Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
    Rabu, 27 November 2024 – Senin, 16 Desember 2024