Blog

  • KEMENPORA RI dan KPK Berikan Bimtek Anti Korupsi Kepada Peserta Talenta Muda 2024

    Melanesiatimes.com – Peserta program pelatihan kader pemimpin muda nasional yang dikenal dengan Talenta Muda angkatan ke-5 memasuki hari ke-9 diberikan bimbingan teknis (Bimtek) Anti Korupsi kerjasama kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bimtek anti korupsi’sangan penting diberikan kepada peserta program Talenta Muda, karena pemuda calon pemimpin masa depan perlu memahami pentingnya anti korupsi selain berdampak kediri sendiri, juga mampu menyebarkan nilai-nilai anti korupsi ke lingkunagan sekitarnya.

    Ini disampaikan Asisten Deputi (Asdep) Kepemimpinan Pemuda Andi Susanto dihadapan 108 peserta program talenta Muda pada pembukaan Bimtek Anti Korupsi di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Kuningan, Jakarta. Senin (9/9) pagi.

    “Peserta program Talenta Muda merupakan agen perubahan di lingkungannya masing-masing, hari ini 108 pemuda dari seluruh Provinsi di Indonesia hadir bersama untuk meningkatkan pemahaman anti korupsi, bagaimana mereka mencegah korupsi, bagaimana mereka mensosialisasikannya pada masyarakat sekitarnya” kata Asdep Andi.

    Pencegahan korupsi menurut Asdep Andi merupakan tugas bersama kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat sehingga diharapkan mampu mencetak pemimpin pemuda berintegitas tinggi yang menjadi garda terdepan pemberantasan Korupsi di Indonesia.

    “Kemenpora menyampaikan apresiasi yang tinggi dan berterimakasih kepada KPK dapat berkolaborasi untuk menciptakan calon pemimpin muda masa depan yang berintegrits melalui Bimtek anti korupsi.” tambahnya.

    Ditempat yang sama, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana berpesan agar peserta program Talenta Muda 2024 dapat berkontribusi dan berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

    Kontribusi yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi diri masing-masing ditambah dengan inovasi dan kreativitas yang dimiliki para pemuda.

    Ditambahkannya bahwa  pemuda peserta program Talenta Muda saat ini saat Indonesia Emas tahun 2045 akan menjadi pemimpin, jika sudah dibekali dengan nilai-nilai anti korupsi maka mereka akan jadi pemimpin yang berintegritas.

    “Kita yakin kalau pemimpin itu berintegritas maka Indonesia Emas tahun 2045, yang maju dan bebas dari korupsi itu bisa terwujud.” ucap Deputi Wawan.

    Bimtek bertema “Membangun Jiwa Kepemimpinan Muda Yang Berintegritas Dan Anti Korupsi, Menuju Indonesia Maju Dan Sejahtera” diisi pembicara Analis Pemberantasan Tindak Korupsi Johnson Ridwan Ginting dengan materi Kejahatan Korupsi dan Permasalahannya.

    Materi Peran Serta Pemuda Dalam Pemberantasan Korupsi disampaikan Analis Pemberantasan Korupsi Faradila Eka Amanda, Materi Desa dan Kab/Kota Anti korupsi disampaikan Firlana Ismayadin, Materi Pengaduan Masyarakat yang berkualitas disampaikan Fungsinal Direktorat PLPM Prima Agung Saputra dan Membangun Kerjasama dalam pemberantasan korupsi disampaikan Fungsinal Direktorat PJKAKI R. Andita Primanti.

    Turut hadir pada acara pembukaan Bimtek, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi.

    Sebagai informasi bahwa program Talenta Muda ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen Kemenpora dalam mendukung pengembangan generasi muda Indonesia untuk berperan aktif dalam agenda pembangunan.

    Program Talenta Muda tahun 2024 angakatan ke-5 berlangsung dari tanggal 1-16 September 2024 diikuti 110 pemuda dari berbagai provinsi di Indonesia secara berjenjang telah lulus dan lolos seleksi dari 742 yang mendaftar.

    Sebelumnya peserta program diberikan pembekalan kepemimpinan dan bela negara selama 7 hari oleh mentor dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) yang sangat kredibel dan pengalaman membentuk karakter pemimpin secara nasional. (RMT)

  • Survei TBRC: Peta Kekuatan Isran Noor-Hadi Mulyadi vs Rudy Mas’ud-Seno Aji di Pilgub Kaltim

    Melanesiatimes.com – Lembaga Survei dari Timur Barat Research Centre (TBRC) mengeluarkan hasil survei bertujuan mengukur peta kekuatan suara di Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim). Pilkada Kaltim diikuti oleh dua pasangan calon dan dilaksanakan pada 28 Agustus hingga 7 September 2024.

    Kedua pasang calon tersebut adalah Isran Noor-Hadi Mulyadi diusung PDIP, Demokrat, Gelora, Hanura, Partai Ummat, dan Perindo. Sedangkan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji diusung Partai Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, PSI, PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, PKN, dan Partai Prima.

    Perihal ini, pada tingkat elektabilitas dengan pertanyaan terbuka, TBRC mensimulasikan dua pasangan cagub-cawagub Kalimantan Timur pada responden dengab pertanyaan “Apabila Pilkada dilaksanakan hari ini?”

    “Hasillnya, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji unggul dengan tingkat elektabilitas 47,9%. Sementara itu, pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi memperoleh 31,4%, dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 20,7%,” kata Direktur Direktur Eksekutive TBRC Johanes Romeo dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

    TBRC juga melakukan simulasi pertanyaan tertutup menggunakan kertas kuisioner yang berisikan nama dan gambar kedua pasangan cagub-cawagub, dengan pertanyaan “Jika Pilkada digelar hari ini, pasangan mana yang Anda pilih?”

    “Hasil tabulasi data survei menunjukkan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dipilih sebanyak 58,2%. Lalu pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi sebanyak 33,6%, dan yang tidak memilih sebanyak 8,2%,” kata Johanes

    Namun, lanjut Johanes, untuk persentase tingkat popularitas atau penerimaan terhadap kedua pasangan calon gubernur-wakil gubernur, hasil survei menunjukkan bahwa pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi berada pada titik tertinggi. Tercatat sebanyak 82,9% masyarakat Kaltim telah mengenal pasangan tarsebut

    Sedangkan, tingkat keterkenalan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji berada di angka 71,7%. Menurut Johanes, hal ini wajar karena Isran Noor-Hadi Mulyadi merupakan pasangan petahana.

    “Akan tetapi, dalam hal tingkat kesukaan masyarakat terhadap kedua pasangan ini, survei menemukan bahwa pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji disukai oleh 79,3% masyarakat Kalimantan Timur. Sedangkan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi hanya disukai oleh 49,1%,” kata Johanes.

    Dikatakan, rendahnya tingkat kesukaan masyarakat Kaltim terhadap petahana ternyata berkaitan erat dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana selama memimpin Provinsi Kaltim. Temuan TBRC menunjukkan bahwa 62,7% masyarakat Kaltim tidak puas dengan kinerja pemerintahan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

    Sementara 32,7% menyatakan puas, dan 4,6% tidak memberikan pendapat. Secara umum, lanjut Johanes, jika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja petahana rendah, maka peluang untuk menang pada Pilkada berikutnya akan sangat kecil.

    Ditambahkan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi juga tampak pada aspek ekonomi wilayah. Perekonomian daerah yang masih mengandalkan sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan penggalian, dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

    “Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif serta belum optimalnya pemerataan dan pengembangan layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung ekonomi. Begitu kesimpulan survei ini,” katanya.

    Dijelaskan, survei TBRC digelar pada 28 Agustus hingga 7 September 2024, menyasar 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.dengan teknik sampling Multistage Random Sampling. Survei melibatkan 1.450 responden dengan rentang usia 17-70 tahun.

    “Dan menghasilkan margin of error ±2,57% pada tingkat kepercayaan 95%. TBRC menggunakan metode survei wawancara tatap muka langsung dengan responden sehingga kevalidannya dapat lebih dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

    Terkait hasil survei TBRC tersebut, pengamat politik NU Rikal Dikri menilai, hal itu menunjukkan bahwa petahana dinilai masyarakat kurang meyakinkan.

    Bahkan, posisi petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dianggap ‘berbahaya’ karena ketidakpercayaan masyarakat yang cukup tinggi.

    Ketidakperkasaan pasangan petahana ditunjukkan melalui simulasi elektabilitas yang kalah dari pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Sehingga elektabilitas yang kurang meyakinkan ini membuat petahana berpotensi tumbang sekaligus menjadi alarm bahaya bagi mereka.

    Menurut Rikal, faktor utama yang menyebabkan posisi petahana tidak kuat dalam temuan survei TBRC adalah persepsi masyarakat tentang keberhasilan dan kepuasan terhadap kinerja Isran Noor-Hadi Mulyadi yang berada di bawah 50%.

    “Ini merupakan persepsi yang tergolong rendah. Approval rating petahana jauh di bawah 70%, tentu akan berdampak buruk terhadap elektabilitasnya,” ujar Rikal.

    Rikal mengatakan, dalam survei ini rendahnya elektabilitas petahana juga menggambarkan perlawanan dan kemuakan oleh para Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kalimantan Timur kepada petahana atas masalah pendidikan yang tak kunjung tuntas.

    Di mana, sambungya, masalah-masalah di dunia pendidikan yang sebenarnya sudah sering dilaporkan ke pemerintah provinsi. Tapi tak kunjung ada peyelesaiannya seperti biaya bersekolah yang dinilai terlampau mahal.

    “Dalam satu tahun anak yang duduk di kelas enam SD pada 2023-2024, orang tuanya harus mengeluarkan lebih Rp1 juta hanya untuk membeli buku,” ujarnya.

  • Dugaan Keterlibatan Raja/KPN Negeri Porto Dan Larike Jelang Pilkada, Bawaslu Malteng Siap Mengawasi

    Melanesiatimes.com – Ketua Bawaslu kabupaten maluku tengah La Amisuri angkat bicara terkait dugaan keterlibatan ASN, Raja/Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) selama tahapan pilkada berlangsung, minggu, (08/09/2024).

    La Amisuri yang ditemui di ruang pertemuan komisi pemilihan umum (KPU) maluku tengah usai menghadiri rapat koordinasi perbaikan dokumen persyaratan balon bupati dan wakil bupati malteng menyebut pihaknya terus memantau perkembangan terkait dugaan keterlibatan ASN dan Raja/KPN se-kecamatan yang ada di maluku tengah.

    “informasi dari panwascam sudah kami peroleh dan hari ini telah kami berikan intruksi kepada mereka agar melakukan penelusuran lebih lanjut,” jelas Amisuri menyampaikan.

    “dugaan keterlibatan Raja/pejabat negeri itu ada di kecamatan saparua dan leihitu barat. Yakni pada negeri Porto dan Larike,” tambahnya.

    Dua tempat itu diduga keras terjadinya pelanggaran pemilu karena informasi yang diperoleh pihak Bawaslu kabupaten maluku tengah yakni melibatkan Raja ataupun kepala pemerintahan.

    “nanti kami akan informasikan lebih lanjut jika dalam hasil penelusuran panwascam memenuhi unsur, maka itu akan segera kami proses,” kata Amisuri dengan tegas.

    “sifatnya itu adalah pelanggaran undang-undang lainnya. Yang mana jika dugaan tersebut terbukti, maka kami akan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang,” ucapnya.

    Orang nomor satu di Bawaslu malteng ini juga menambahkan jika “yang bersangkutan adalah ASN, maka kami akan memberikan rekomendasi kepada komisi aparatur sipil negara untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

    Laporan atas dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan Raja/KPN di negeri Porto dan Larike ini masih bersifat informatif sehingga pihak Bawaslu sendiri masih menunggu kajian yang mendalam dari jajarannya di kecamatan saparua dan leihitu barat.

    Menurutnya “kalau hasil penelusuran lanjutan terbukti, maka panwascam akan memberikan surat pemberitahuan kepada kami (Bawaslu kabupaten) agar kemudian menindaklanjutinya,” kata Amisuri. (HUAT)

  • Fiki Sampulawa: GasFul, Pasangan Tepat Untuk Kaum Milenial Kota Sorong 

    Melanesiatimes.com – Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota sorong, Aguste CR Sagrim dan Syaiful Maliki Arif,  sangat disukai kelompok muda (milenial) kota sorong, karena dianggap sosok mudah potensial yang mampu membawa aspirasi kaum muda. Minggu (08/09/2024).

    Fiki Sampulawa salah satu kaula muda Kota Sorong, mengakui jika GasFul merupakan sosok pemimpin muda yang energik, dalam melakukan perubahan di Kota Sorong. Ia meyakini jika kedua pasangan ini dapat mengatasi berbagai persoalan kekinian masyarakat Kota Sorong.

    “GasFul adalah pasangan muda yang serasi, berkarisma dan diyakini mampu membawa perubahan, terutama dapat membawa aspirasi kaum milenial kedepannya,” ujar Fiki

    Selama perjalan satu periode pasangan GasFul terlihat sangat dekat dengan masyarakat, energik dan menjadi inspirator bagi kaum milenial Berdasarkan hasil pengamatanya selama

    “Kami tau keduanya adalah anggota DPRD, yang satu di Kota Sorong dan satunya di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dalam control social masyarakat selalu aktif. Semasa menjabat sebagai anggota DPRD mereka terus membawah kepentingan masyarakat, apalagi kalau sebagai Kepala Daerah, tentu akan jauh lebih baik lagi,” imbunya

    Hal senadapun disampaikan Hania Patty.  Pemimpin muda adalah pemimpin yang mempunyai konsep pembangunan yang luar biasa, baik pembangunan fisik maupun pembanguan sumber daya manusia.

    “GasFul merupakan pemimpin muda mempunyai energik yang visioner. Dengan semangat muda GasFul mampu membawa perubahan jauh lebih besar, dikota ini,” tandas Hania.

    Selain itu, Aguste Sagrim mengapresiasi semangat dan dukungan para kaum milenial yang telah menaruh perhatian kepada mereka.

    Ia berharap kepada kaum milenial, ketika memilih pemimpin harus melihat track recordnya selama ini, hal itu merupakan barometer, kata Sagrim, Karena ketika salah memilih pemimpin, secara tidak langsung kaum milenial memiliki tanggungjawab moril bagaimana masa depan anak muda kota sorong.

    “Teman-teman kaum muda silahkan browsing di internet untuk melihat track record dari calon wali kota. Siapa bikin apa dan siapa kerja apa selama ini, dan itu sebagai dasar kaum milenial menentukan siapa pemimpin yang tepat. Kalau dari kaum muda maka kamilah (Gusty Syaiful-red) yang menawarkan diri untuk melakukan perubahan dan bagaimana melihat perkembangan generasi muda kota sorong ke depan,” beber Agustus.

    GasFul merupakan salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota sorong yang mendapat rekomendasi dari tiga partai, yakni Partai Gerindra, PKS dan PKB Kota Sorong untuk bertarung dalam pesta demokrasi pada 27 November 2024 mendatang.

  • KPU Malteng Gelar Rapat Koordinasi Perbaikan Dokumen Balon Bupati Dan Wakil Bupati

    Melanesiatimes.com – Utusan dari keempat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten maluku tengah hadir rapat rapat koordinasi bersama KPU Malteng pada, minggu, (08/09/2024).

    Mulai dari perwakilan Bapaslon Mirati-Dani, Andi-Tina, Zulkarnain-Mari dan Ruhunussa-Aitonam datang penuhi salah satu tahapan pilkada pada agenda perbaikan dokumen bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati maluku tengah dalam pemilihan serentak tahun 2024.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh komisioner KPUD malteng Abdul Aziz Latuconsina dan Samsudin Makuituin, sekretaris KPUD Badwi Tubaka, ketua Bawaslu kabupaten maluku tengah La Amisuri serta perwakilan dari masing-masing bapaslon.

    Abdul Aziz Latuconsina yang ditemui di lokasi seusai kegiatan menjelaskan bahwa tahapan pilkada yang dijalani oleh para bapaslon sekarang sudah sampai pada perbaikan dokumen persyaratan calon.

    “tanggal 6 september kemarin kami sudah sampaikan pemberitahuan hasil penelitian syarat calon kepada empat bapaslon. Dan sekarang pada jadwal yang sama kami dan tim silon serta LO melakukan perbaikan dokumen persyaratan administrasi calon,” jelas Latuconsina.

    “ini belum final. Masih ada kesempatan sekitar dua kali bagi para bapaslon untuk melakukan perbaikan dokumen jika ada yang belum lengkap,” tambahnya.

    Namun demikian terkait batas waktu perbaikan dokumen persyaratan, Latuconsina mengatakan “sampai dengan tanggal 8 september hari ini pukul 23.59 WIT sudah harus selesai,” ujarnya.

    Itu semua karena “silon akan dikunci pada hari ini juga dengan batas waktu yang sudah disampaikan,” tegasnya mengingatkan.

    Sementara itu saat ditanyai mengenai ada tidaknya kendala bagi bapaslon dalam pemberkasan, Latuconsina menyebut hanya satu bapaslon yang diminta untuk melengkapi berkas setelah pada tahapan ini masih terdapat kekurangan.

    Dikatakannya “untuk empat pasangan calon sampai dengan saat ini hanya satu paslon saja yang dokumennya tadi belum lengkap,” kata Latuconsina.

    Lebih jelasnya beliau menambahkan jika berkas bapaslon tersebut ialah “SPT tahunan (5 tahun terakhir) belum dimasukkan ke kami. Sehingga kami tadi sudah melakukan kroscek bersama LO dan operator silonnya sehingga sudah direkomendasikan kepada mereka agar secepatnya dilengkapi,” jelasnya.

    Sampai dengan berita ini dimuat, persoalan tersebut telah terkonfirmasi bahwa sudah selesai dilengkapi oleh salah satu bapaslon tersebut.

    Jadi pada tahapan ini semuanya telah berjalan dengan lancar untuk keempat bapaslon pilkada malteng. (HUAT)

  • Selviana Sangkek Mengharapkan Profesionalme Timsel DPRK 

    Melanesiatimes.com – Bimbingan teknis dan penguatan kapasitas, seleksi dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota melalui mekanisme pengangkatan periode 2024-2029, giat ini berlangsung di hotel Aston Sorong, 07/09/24

    Dalam sambutan ketua badan kesatuan Bangsa dan politik (Kebangpol), Selviana sangkek menghimbau agar tim seleksi seprofesional, dalam memilih serta mempertimbangkan dari segala aspek untuk kemudian mengangkat dewan perwakilan rakyat Daerah kota/kabupaten guna mewakili kepentingan daerah masing- masing

    Giat ini dilakukan satu hari ful, guna mengoptimalisasikan waktu sedemikian mungkin, sehingga pendalaman materi akan di ulas tuntas oleh pemateri yang kami hadirkan, diantaranya sub.direktorat otonomi daerah , pembinaan otonomi daerah, direktorat jenderal otonomi daerah kementrian dalam negri dan kepala badan kesatuan bangsa provinsi Papua Barat

    Dalam rentang waktu yang terbilang mepet, kami berinisiasi menghadirkan kepala kesatuan bangsa dan politik provinsi Papua Barat sebab, diantara enam provinsi yang ada di Papua, Papua Barat hampir terbilang selesai dalam seleksi pengangkat DPRK, sehingga hal demikian tentunya sangat mengakselerasi proses ini hingga selesai, berdasarkan mekanisme yang berlaku.

    Pelantikan DPR dari jalur pemilihan Parpol dan DPRK mestinya secara bersamaan, oleh karenya. Untuk mengoptimalkan waktu tersebut efektivitas waktu satu hari ini kami gunakan semaksimal mungkin, pungkasnya

    “Sepanjang pengalaman yang ada, dari Papua Barat sendiri tentunya sudah cukup kompeten, maka hal tersebut yang mendasari kami dalam giat hari ini,” tambah Selvi

    Hal senada juga di sampaikan oleh staf ahli gubernur bidang ekbang George Yarangga mewakili gubernur PBD, menyampaikan pembinaan ini guna mendorong arah kebijakan, spesifik dalam kepentingan orang asli Papua di dalam pemerintahan dalam rangka mempertimbangkan hak- hak mereka sebagai mana mestinya.

    Sehingga dalam pengangkatan DPRK ini lebih meningkatkan angka keterwakilan OAP sekaligus menambah ruang bagi orang Papua guna mengartikulasikan kepentingan dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP)

    Lebih lanjut George  mengatakan, “dalam meningkatkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif pada dataran kabupaten/kota atas hak-hak orang asli Papua dan juga komitmen pemerintah dalam membangun papua dengan pengangkatan ini lebih mendorong OAP, pasalnya DPRK sendiri masih nihil partisipasi OAP di banding Non OAP,” terang George

    Kami berharap, usai pelantikan panitia seleksi pengangkat dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota di PDB ini, bisa menjalankan prosesinya dengan baik dan profesional, harapnya (Sintia_Rahayaan)

  • HUT Ke-89 GPM, Pemda Malteng Akui Gereja Berperan Penting Dalam Menjaga Toleransi 

    Melanesiatimes.com – Syukuran HUT ke-89 Gereja Protestan Maluku (GPM) tingkat klasis GPM Masohi dilaksanakan di jemaat GPM Waitetes, sabtu, (07/09/2024).

    Hadir dalam kegiatan tersebut penjabat (pj) sekretaris daerah kabupaten maluku tengah Jauhari Tuarita, S.Pi., yang datang mewakili pj bupati malteng Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., terlihat didampingi asisten III setda malteng M. Bahrum Kalauw, SH, pendeta se-klasis GPM Masohi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta ketua dan warga jemaat klasis GPM Masohi.

    Ucapan selamat diberikan pemerintah daerah kabupaten maluku tengah atas syukuran dan perayaan HUT ke-89 Gereja Protestan Maluku tahun 2024.

    “semoga GPM semakin maju dan terus berkiprah sebagai gereja orang basudara di Maluku-Maluku Utara,” kata Sahubawa sebagaimana disampaikan Tuarita.

    Di usia yang sudah menginjak 89 tahun, GPM sudah teruji dalam melewati berbagai masa, tantangan, cobaan dan masalah, hingga menjadi contoh yang baik bagi kehidupan antar umat beragama di Maluku.

    “kami (pemerintah daerah kabupaten maluku tengah) sangat mengapresiasi eksistensi GPM dalam kiprahnya hingga di usia ke-89 tahun telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah,” jelas Tuarita menyampaikan.

    Lewat kegiatan tersebut, pemda malteng juga mengakui bahwa GPM pada usianya yang ke-89 tahun ini telah banyak melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat dan tentu juga masyarakat demi mempercepat kesejahteraan bersama.

    Menurutnya “selain ketahanan ekonomi, kesejahteraan bersama, GPM juga turut serta dalam menjaga tatanan toleransi antar umat beragama di Maluku,” lanjut Tuarita.

    Syukuran dan perayaan HUT ke-89 GPM yang dikemas dengan tema bertumbuh dalam damai sejahtera, sebagai keluarga Allah itu oleh sebagian besar undangan yang hadir diharapkan mampu menjadikan GPM kedepannya terus konsisten pada hal-hal positif yang bisa memajukan daerah ini dan umat serta masyarakat tentunya.

    “jika keluarga kita kuat, maka gereja juga kuat, masyarakat kuat dan pada gilirannya bangsa ini juga menjadi kuat,” tegas Sahubawa disampaikan Tuarita.

    Sahubawa lewat Tuarita juga mengingatkan bahwa khususnya daerah kabupaten maluku tengah tentu tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi.

    Melainkan akan selalu membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk Gereja Protestan Maluku (GPM).

    “oleh karena itu, selaku pimpinan daerah ini saya mengajak kita semua untuk terus bergandengan tangan, bahu membahu memajukan daerah ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut beliau menambahkan “bersama GPM kami optimis bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Asalkan kita benar-benar berkarya dengan sungguh-sungguh dan menaruh pengharapan kepada Tuhan,” tambahnya. (HUAT)

  • Rumah Kata Kota Sorong, Harumkan Kota Dengan Kata-kata

    Melanesiatimes.com – Malam puncak Festival Sastra Sorong yang di lakukan oleh salah satu rumah komunitas sastra kota Sorong, menuai banyak pujian dari masyarakat, giat ini berlangsung disalah satu cafe Kota Sorong Drei kinder pada (07/09/2024).

    Rumah kata merupakan salah satu komunitas di kota Sorong yang berperan aktif dalam menumbuh kembangkan sastra melalui beragam kegiatan,

    Pendiri rumah kata, Suhardi Aras mengatakan sastra bukan hanya soal kata tapi juga soal cinta di dalamnya, melukiskan kecintaan terhadap negeri pun bisa di selipkan di selah-selah kata kata

    Suhardi juga menjelaskan, tiga hari sebelumnya ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, diantarnya cerita pendek (cerpen), puisi, naskah drama dan teater, melibatkan, pemateri yang ulung di bidang sastra, yakni Ecko Saputra Poceratu, Ibe S Palogai dan Luna Vidya dan di hadiri  kurang lebih 50 peserta.

    Sebagai orang sastra, Suhardi Aras selaku founder rumah kata mengatakan, dalam kehidupan kota yang beragam culture, Agama, dan budaya, lantunan Kata-kata indah yang bergema pada malam ini, bisa menjadi penyejuk dalam keberagaman kita.

    Harapnya adalah Output dari kegiatan ini, bisa melahirkan lebih banyak lagi penulis-penulis mudah yang kreatif dan kompeten, serta konsisten dalam dunia sastra, sehingga memastikan agar harapan itu terus terawat.

    Sudah dua tahun kami mengadakan kegiatan seperti ini, sebab semakin hari, semakin progresif dan makin terlihat perkembangan dan kemajuannya.

    Senada juga di sampaikan Yunita Syam, yang membidangi pusat pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kemendikbud ristek mengatakan, melalui komunitas sastra ini sudah 5 komunitas yang bisa di bentuk di Papua.

    Harapannya kedepan , teman-teman pegiat ini bisa juga mengadakan kegiatan yang lebih besar, seperti litereri / literasi Satra yang setiap tahun mestinya di lakukan,” tutup Efa Yunita Syam

  • Sahubawa: Pembentukan Komunitas Belajar Dalam Upaya Memajukan Pendidikan Di Kecamatan Amahai

    Melanesiatimes.com – Penjabat (pj) bupati maluku tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., melantik penggerak komunitas belajar se-kecamatan amahai masa bakti 2024-2027 di baileo Ir. Soekarno kota Masohi, sabtu, (07/09/2024).

    Selain pj bupati malteng dan kepala dinas pendidikan Husen Mukadar, kegiatan ini juga dihadiri oleh para kepala sekolah, guru dan pemerhati pendidikan yang ada di lingkup kecamatan amahai.

    Dengan membentuk komunitas belajar diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan siswa serta upaya memajukan pendidikan di kecamatan amahai dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama.

    “pembentukan komunitas belajar seperti ini sangat penting dalam upaya kita memajukan pendidikan, khususnya di kecamatan amahai dan kabupaten maluku tengah secara umum,” ucap Sahubawa saat menyampaikan sambutannya di hadapan undangan.

    Kegiatan yang dikemas dengan tema optimalisasi mutu belajar, berbudi, aktif, kritis, relevan dan inovatif atau yang disingkat omar bakri ini, menurutnya

    “mencerminkan tekad dan semangat untuk menjadikan generasi maluku tengah yang tidak hanya cerdas dalam ilmu, tetapi juga berkarakter, aktif, kritis, relevan dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman,” lanjut Sahubawa menambahkan.

    Melalui kegiatan tersebut pendidikan bagi siswa lebih dimaknai sebagai upaya membentuk karakter diri menjadi individu yang berbudaya, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

    “sehingga ini akan menjadi kunci penting dalam membangun generasi yang tangguh dan siap bersaing di era global,” ujar Sahubawa.

    Sementara itu bagi penggerak komunitas belajar Sahubawa berpesan bahwa peran mereka sangat penting dan strategis dalam menggerakkan perubahan dan berinovasi di dunia pendidikan.

    “olehnya itu saya percaya dengan kepemimpinan dan komitmen anda, mutu pendidikan di kecamatan amahai akan terus meningkat,” ucapnya.

    Lebih lanjut beliau menambahkan “saya berharap saudara-saudara sekalian dapat menjalankan tugas ini dengan penuh dedikasi, tanggungjawab dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa,” tambahnya.

    Sebelum menutup pembicaraan, pj bupati malteng ini juga mempertegas komitmen pemerintah daerah yang akan terus mendukung program-program yang akan dijalankan demi kemajuan pendidikan di maluku tengah.

    Dikataknnya “sebagai pemerintah daerah, kami akan terus mendukung program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.

    “kerjasama antara pemerintah, komunitas belajar, guru dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama ini,” tutup Sahubawa seraya mengakhiri sambutannya. (HUAT)

  • Bram Umpain:  Pilkada Provinsi Papua Barat Daya Menuai Kontroversi Pasca Putusan MRPBD

    Melanesiatimes.com – Pilkada Provinsi Papua Barat Daya menuai kontroversi pasca putusan MRPBD terhadap salah satu pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw. Sabtu (07/09/2024).

    Praktisi Politik Bram Umpain Dimara melalui WhatsAppnya kepada Media ini menyampaikan bahwa soal lolos dan tidaknya pasangan calon, tergantung pada penyelenggaraan.

    “Saya menghargai putusan MRP soal Pertimbangan OAP yang diputuskan tadi malam tanggal 6 September 2024 tentang Statuta OAP, namun disisi lain soal Pencalonan lolos dan tidaknya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tergantung syarat pencalonan yang di verifikasi oleh Lembaga Penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu,” kata Bram

    Ia juga menyampaikan, MRPBD adalah lembaga kultur, tidak hanya berbicara tentang pencalonan OAP, tetapi juga Hak Kesulungan OAP.

    “artinya MRP Lembaga Kultur tidak hanya berbicara tentang Pencalonan HAK OAP melainkan hak Kesulungan OAP, yang juga melekat pada pembangunan, karena yang menikmati pembangunan adalah Masyarakat OAP, maka Keputusan MRP juga harus ada muatan keputusan politik Kepala Daerah terpilih, tidak boleh menganak tirikan Masyarakat OAP di calon OAP yang kalah, karena kalau terjadi sama saja tidak membangun Masyarakat OAP secara pemerataan dari segi Ekonomi Pembangunan,” ujarnya

    Menurutnya, MRP telah mengambil keputusan soal seleksi OAP yang berkaitan dengan status OAP, tetapi bukanlah bagian dari verifikasi penyelenggara Pilkada yaitu KPU  Papua Barat Daya soal Kompetensi Absolut, tentang syarat pencalonan, maka KPU mengacu harus pada syarat pencalonan tersebut, bukan mengacu pada keputusan diluar Penyelenggara.

    Bram Umpain menuturkan, KPU RI & KPU PBD tidak mencantumkan syarat MRP tersebut didalam tahapan dan jadwal secara nasional, jadi masih tumpang tindih keputusan MRP, masih bisa disinyalir melampaui kewenangan KPU tentang tahapan tersebut.

    Bram juga menjelaskan bahwa, Jadi serba salah MRP memutuskan, sebab yang berbeda disini menurut pandangan Hukum tentang kewenangan Absolut itu terletak pada Penyelenggara (KPU).

    “Jadi serba salah MRP memutuskan sebab yang berbeda disini menurut pandangan Hukum tentang kewenangan Absolut itu terletak pada Penyelenggara (KPU) yang bukan merupakan Komisi Indenpendent Pemilihan (KIP) seperti Wilayah Otsus lainnya yaitu Aceh & Jogja yang telah terbentuk dalam Undangundang Pemilu/Pemilukada,” jelasnya

    Kata Bram Umpain Dimara, syarat mutlak pencalonan adalah memiliki B1 KWK Parpol yang merupakan Format Penyelenggara sebagai persyaratan dalam konteks pengusung, kalau dibuat perbedaan tentu kaitannya tetap mengarah pada Kompetensi Absolut tersebut artinya di Papua Barat Daya belum ada :

    1. Partai Lokal
    2. Status KPU belum berubah menjadi KIP
    3. Syarat B1 KWK yang termuat dalam SILON KPU melalui Partai Politik
    4. Tidak ada syarat B1 KWK MRP-PBD
    5. KPU RI tidak mensosialisasikan kepada Parpol di Pusat agar tidak menjadi nola liar di Papua tentang B1 KWK Parpol harus Calon OAP
    6. Tidak ada keputusan bersama antara KPU-RI, Pemerintah Pusat, Komisi II DPR-RI, Bawaslu-RI dan Praktisi PERLUDEM agar tidak menjadi Problem Hukum di Papua Barat Daya.

    Menurut Bram selaku Aktivis Politik Muda Raja Ampat, Keputusan MRP-PBD tidak salah tapi sangat perlu dimengerti karena tidak bisah dijadikan Syarat Pencalonan.

    “Keputusan MRP-PBD tidak salah tapi sangat perlu dimengerti karena tidak bisah dijadikan syarat pencalonan karena persyaratannya bersifat pertimbangan dan tidak bersifat mengikat secara hukum, kata Bram, untuk itu Keputusan MRP-PBD sangat perlu mendapatkan pertimbangan dari tingkatan lebih tinggi lagi yaitu Pemerintah Pusat, DPR-RI, Komisi II, KPU-RI, Bawaslu-RI, Perludem dan Mendagri serta Praktisi Hulum lainnya, hal ini perlu duduk bersama demi mencegah Konflik di Papua Barat Daya,” tutupnya. (Ino)