Blog

  • RUBI Gelar Pertemuan Koalisi, Ikhtiar Penuh Menjemput Kemenangan 

    Melanesiatimes.com – Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Ria Umlati dan Benoni Saleo (RUBI) Menggelar pertemuan antara Ketua dan Sekertaris DPD Partai Koalisi.

    Hal ini merupakan hasil dari pertemuan antara Ketua dan Sekretaris Partai pengusung diantaranya Ketua PAN, PKN, PSI dan Sekretaris Demokrat Raja Ampat di sekretariat RUBI, Jalan Utama, Kota Waisai, Jumat (05/09/2024) sore.

    Ada pun beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah menunjuk Fahmi Macap sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ria-Benoni (RUBI) Melalui laman media Melanesiatime.com menyampaikan bahwa, siap memenangkan kedua pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Periode 2024-2029.

    “Hasil dari pertemuan Koalisi Partai ini kami bersepakat menentukan nama Koalisi yaitu : KOALISI RAJA AMPAT BERSATU, untuk mengusung pasangan RUBI dan siap betarung, tentunya kita akan berikhtiar penuh untuk memenangkan pasangan RUBI,” ujar Fahmi Macap selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ria-Benoni (RUBI).

    FM juga mengingatkan agar seluruh mesin partai pengusung dan pendukung pasangan Ria-Benoni dapat bergerak maksimal guna mewujudkan kemenangan tersebut.

    “Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan kedua Kandidat dan mengganggu masyarakat. Kita bertarung secara elegan dan menang dengan cara-cara bermartabat,” tutup FM. (Ino)

  • Dukungan AFU Sebagai Anak Adat Suku Maya Semakin Kuat

    Melanesiatimes.com – Dinamika pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya semakin memanas dengan kehadiran Pasangan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS). Kamis (05/09/2024).

    Baru-baru ini Provinsi Papua Barat Daya digemparkan dengan pasca verifikasi faktual dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) terhadap keaslian bakal calon Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati (AFU).

    Dengan kesaksian 2 (dua) Ketua Marga yang berasal dari suku ambel dan Pemangku Adat Hukum Day di Waigama yakni Bapak Abner Sonoy dan Hj Nasib Baria. Jelas membuktikan asal-usul Abdul Faris Umlati sebagai Orang Asli Papua.

    Dibuktikan dengan dokumen keturunan secara Matrilineal dan Patrilineal, yang diajukan oleh kedua Ketua Suku kepada Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).

    Menurut Nasib Baria dan Abner Sonoy, kedua dokumen baik dari sisi Patrilineal maupun Matrilineal keaslian bakal Cagub Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati secara resmi telah diserahkan ke tim verifikasi faktual MRPBD.

    Pasangan AFU-PIT yang kerap disapa simpatisan ARUS itu, menurut survei salah satu pasangan terkuat yang ikut berkontestasi sebagai Cakada dan Cawakada Gubernur Papua Barat Daya.

    Lewat laman media ini praktisi politik muda Raja Ampat, AFU-PIT dipastikan bakal calon yang nantinya akan memenangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.

    “Tidak ada yang bisa batasi kedua pasangan ini baik dari sisi Hukum dan Hukum Adat, jelas bahwa dibuktikan dengan dokumen yang terlampir kepada Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) saya yakin bahwa AFU-PIT akan dipastikan memenangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya,” tutup Praktisi Politik Muda yang enggan disebutkan namanya. (Ino)

  • KPU-Bawaslu Didesak Diskualifikasi Caroll dan Sendy Rumaja

    Melanesiatimes.com – KPU RI dan Bawaslu RI didesak mendiskualifikasi pasangan Calon Walikota Tomohon Caroll Senduk dan wakil Wali kota Tomohon Sendy Rumaja. Disampaikan disampaikan dalam surat terbuka kerena diduga pasangan tersebut melanggar UU Pilkada terkait larangan mengganti pejabat pada masa Pilkada.

    Surat terbuka itu disampaikan oleh Masyarakat Pemantau Pilkada Indonesia terdiri dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), dan Persatuan Advokat Pro Demokrasi (PAPD).

    “Bahwa telah terjadi pergantian Jabatan pada Pemerintah Kota Tomohon Tanggal 22 Maret 2024 bertempat diruang rapat Wali Kota Tomohon. Rolling itu ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon,” kata Koordinator Masyarakat Pemantau Pilkada Indonesia Arifin Nur Cahyono, Kamis (5/9/2024).

    “Diduga pelantikan tersebut dilaksanakan oleh Wali Kota Caroll Senduk yang dihadiri juga oleh Sekertaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Kota Tomohon Djon Sonny Liuw, Rohaniawan Pdt Yosua Wangka serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon,” tambahnya.

    Arifin mengungkapkan, bahwa 19 pejabat yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 tersebut diatas mulai melaksanakan tugas pada hari Senin, 25 Maret 2024 berdasarkan SK yang dibacakan secara kolektif saat pelantikan

    “Sementara pelantikan tersebut belum mendapatkan izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Tomohon baru meminta ijin kepada Kementerian Dalam Negeri pada Tanggal 29 Maret 2024,” ungkapnya.

    Karena itu, lanjut Arifin, sangat jelas Caroll Senduk Calon Walikota Tomohon melakukan pelanggaran hukum berat. Mengingat pula sangat jelas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sendiri sudah menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024, terhitung sejak 22 Maret 2024 lalu.

    “Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan E efisien,” ujar Arifin mengutip alasan Bawaslu terkait larangan aturan pejabat tersebut.

    Lebih lanjut, Arifin menegaskan, Carrol Senduk sebagai Walikota Tomohon yang mencalonkan diri lagi sebagai Calon Walikota Tomohon pada pilkada 2024 masuk sebagai Kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang melakukan mutasi atau penggantian pejabat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

    Sehingga, Carrol Senduk bisa dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Larangan mutasi ini berlaku 6 bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU RI.

    “Carrol Senduk adalah Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),” demikian bunyi pasal 190 UU Pilkada,” ujarnya.

    “Bahwa sesuai dugaan pergantian pejabat di pemerintah Kota Tomohon oleh Carrol Senduk tidak mendapatkan izin dari Mendagri dimana jelas Pada Pasal 71ayat (2), UU Pilkada mengatur bahwa kepala daerah dilakukan mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Dalam hal ini, menteri yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri,” imbuhnya.

    Disebutkan, bahwa Bawaslu RI juga menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah, melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

    Bawaslu telah mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

    “Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024,” Demikian Surat Terbuka kami layangkan pada KPU RI dan Bawaslu. Selanjutnya kami meminta untuk mendengar dan memproses dugaan pelanggaran yang sangat serius dan disengaja oleh Calon Walikota Tomohon Carrol Senduk pada pilkada 2024,” tukasnya.

  • Faisal Basri Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Ekonomi Terbaik

    Melanesiatimes.com – Indonesia berduka atas meninggalnya Faisal Basri, salah satu tokoh ekonomi terkemuka yang dikenal luas atas pemikiran kritis dan kontribusinya dalam berbagai diskusi kebijakan ekonomi nasional. Melansir dari berbagai sumber,Faisal Basri meninggal dunia setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan, pada 5 September 2024, sekitar pukul 03.50 WIB. Faisal Basri (Alm), meninggalkan jejak mendalam di dunia akademis, politik, dan masyarakat luas.

    Faisal Basri (Alm) dikenal sebagai ekonom yang vokal terhadap isu-isu ekonomi dan politik, khususnya dalam memperjuangkan transparansi, keadilan sosial, dan tata kelola ekonomi yang baik. Ia telah berkiprah selama beberapa dekade, baik sebagai akademisi, penulis, maupun pembicara di berbagai forum penting.

    Berbagai pihak, dari kalangan pemerintah, akademisi, hingga aktivis masyarakat, turut menyampaikan rasa belasungkawa dan menghargai jasa Faisal Basri dalam mengembangkan perekonomian yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

    Faisal Basri (Alm) dikenal tidak hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai seorang pejuang keadilan ekonomi, yang tak pernah ragu menyuarakan kebenaran, bahkan dalam situasi yang sulit. Karyanya akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

    Sejumlah tokoh nasional mengungkapkan duka mendalam atas kepergian Faisal Basri. Mereka menyebutnya sebagai seorang intelektual yang berani dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Reaksi juga datang dari kalangan masyarakat umum yang mengagumi sosoknya sebagai figur yang kerap memberikan pencerahan di tengah tantangan ekonomi bangsa.

    Selamat jalan, Faisal Basri. Warisan pemikiran dan perjuanganmu akan selalu dikenang oleh bangsa ini.

  • FM: Sebagai Politisi Senior Harus Berkomitmen Dan Menghormati Proses

    Melanesiatimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat, menggelar Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Kedua Dalam Rangka Pembahasan Materi LKPD Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 belum lama ini di Aula Wayag, halam Perkantoran Bupati Raja Ampat

    Usai menggelar sidang LKPD, Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat Fahmi Macap, SE. (FM) saat dijumpai awak media di halaman Kantor Bupati menyampaikan bahwa 6 pasangan Bacalon Bupati yang telah teterdaftar di KPUD adalah putra putri terbaik Raja Ampat.

    “Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Calon Bupati yang bertarung pada hari ini. Ada 6 pasangan calon Bupati ini adalah putra putri terbaik Raja Ampat. Apapun yang terjadi hari ini kita sama-sama menghormati proses yang berjalan, bahwa ada putra putri terbaik yang ikut bertarung,” Ujar FM

    Saat dikonfirmasi tentang mengapa hingga FM tidak jadi berpasangan dengan Pak Charles Imbir, beliau mengatakan:

    “Memang ada juga calon wakil lokal yang diusung untuk 02 (kosong dua) saya selaku politisi tentunya akan menghargai setiap proses ketika berpasangan dengan Tuan Charles Imbir dan itu adalah proses yang cukup panjang,” Pungkas Fahmi Macap

    Lebih lanjut FM menyampaikan bahwa apa yang hari ini terjadi bukanlah sesuatu yang override/menimpa atau pukulan telak bagi dirinya.

    “Tetapi pada akhirnya putusan itu yang diambil dan itu pun harus saya hargai, tidak ada soal bagi saya karena saya dan teman-teman yang ikut berkompetisi juga politisi-politisi senior Raja Ampat, yang pastinya bahwa saya tidak merasakan sesuatu yang menjadi pukulan telak bagi saya, tidak.” tegas Fahmi Macap

    Selain itu FM juga menambahkan bahwa setiap partai mempunyai keputusan yang final.

    “Ikhtiar Kami Partai Amanat Nasional (PAN) itu ada di pasangan Ria-Benoni, sehingga saya secara pribadi sebagai Ketua DPD PAN tetap mengamankan perintah DPP berdasarkan keputusan SK No: 941 yang sebelumnya adalah Saya berpasangan dengan Pak Charles Imbir, kedua Saya dengan Pak Enos Rumpaidus, dan yang ketiga adalah Ibu Ria dan Pak Benoni,” ucap Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat

    Fahmi Macap, dalam kontekstual Calon Bupati ia sangat menghargai itu tetapi konteks calon wakil bupati pun dalam tanda kutip kita harus memilah.

    “Saya mempunyai niat yang baik dan pasangan lain juga mempunyai niat yang baik. Dalam konteks Calon Bupati saya sangat menghargai itu, tetapi dalam konteks wakil bupati dalam tanda kutip bahwa, kita pun harus memilah mana yang anak Raja Ampat dan mana yang bukan. Saya fer fer saja ini, bahwa kontestasi ini diikuti oleh putra putri terbaik Raja Ampat yang berpasangan, Saya Ya, tapi kalau nda, saya bertarung dengan pasangan yang kami dukung seperti begitu,” tutup Fahmi Macap yang kerap disapa Pace FM. (Ino).

  • Sah AFU Anak Asli Suku Maya, Penyerahan Dokumen Silsila AFU Kepada Tim MRPBD

    Melanesiatimes.com – Politik pasca verifikasi faktual Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) terhadap keaslian bakal calon gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati (AFU), dibuktikan dengan dokumen keturunan secara Matrilineal dan Patrilineal.

    Ketua marga Sanoy dari kampung Andey-Kabare, Abner Sanoy di hadapan tim verifikasi MRPBD secara terperinci menjelaskan turun temurun dan silsilah Abdul Faris Umlati yang lahir dari perempuan Maya Raja Ampat asal kampung Anday.

    Dengan tegas Abner menyatakan bahwa dari dalam tubuh Abdul Faris Umlati mengalir darah perempuan Sanoy yang bernama Bisar Nafisah Tamima Sonoy (Louse Sonoy, nama Baptis).

    Dikatakannya, Bisar Aye Sonoy adalah perempuan Sonoy dari Kampung Andey Distrik Waigeo Utara Raja Ampat. Dari hasil perkawinannya itu, Bisar Aye melahirkan empat anak laki-laki dan tiga perempuan;

    Ketujuh anak Bisar Aye Sonoy diantaranya;

    1.  Bisar Fatimah Tamima Sonoy
    2. Mansar Salim Tamima Sonoy
    3. Bisar Nafisa Tamima Sonoy (Ibunda Faris Umlati)
    4. Bisar Siti Tamima Sonoy
    5. Mansar Samsudin Tamima Sonoy
    6. Mansar Husen Tamima Sonoy
    7. Mansar Hasan Tamima Sonoy

    “Dari keturunan mama/ibu Bisar Nafisa Tamima Sonoy, itu sudah jelas menunjukan bahwa Abdul Faris Umlati sudah tidak diragukan lagi sebagai anak dari kandung perempuan Maya asal kampung Andey,” tegasnya.

    Dikatakannya Bisar Nafisah Tamima Sonoy menikah dengan H. Abas Umlati Dan melahirkan tiga orang anak yaitu, Abdul Faris Umlati, Muh Nur Umlati dan Siti Ria Umlati.

    Abner Sonoy tegas mengatakan dihadapan tim verifikasi faktual keaslian bakal Cagub Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati adalah benar-benar mengalir darah kental dari neneknya bernama Louse Sonoy (Bisar Aye) yang melahirkan Nafisa Tamima.

    Dikatakan bahwa setiap darah perempuan suku Maya Papua yang mengalir di dalam tubuh AFU tidak boleh diabaikan begitu saja.

    “Sehingga dari kultur dan budaya serta kearifan lokal kami marga sonoy yang adalah orang asli papua sudah selayaknya kepinakan, anak, cucu kami punya hak makan, pakai, berburu dari

    hak kesulungan marga Sonoy sepanjang tidak merampas hak kesulungan itu, maka itu sah-sah saja demi hukum adat orang asli Papua,” jelasa Abner.

    PENUTURAN SEJARAH DARI KLAN BAPAK (PATRILINIER)

    Almarhum Sangaji Muhammad Yasin Umlati adalah Sangaji yang lada saat itu memerintah dan berkuasa secara adat di Kepulauan Raja Ampat, yang bersangkutan diangkat atau ditunjuk langsung oleh Sultan Tidore dan diterima serta diakui oleh para pemangku adat di wilayah Raja Ampat.

    Pemangku Adat Hukum Day Waigama Misool Raja Ampat, H. Nasib Baria, mengisahkan pada saat itu khususnya di Kampung Waigama Misool oleh para pemangku Adat Hukum Day, Beliau adalah anak asli Kampung Waigama yang memang mempunyai talipersaudaraan sampai ke pulau-pulau di luar tanah Papua.

    “Gagah bijaksana dalam bertindak dan rendah hati, salah satu bukti kebijaksanaan beliau (alm.Sangaji Muhammad Yasin Umlati) adalah menugaskan kepada keluarga Watem untuk tinggal menetap di Kampung Tolobi Kepulauan Kofiau yang keturunannya masih ada sampai hari ini,” terang Nasib Baria.

    Kata Nasib Baria, keluarga Umlati mempunyai dua dusun kelapa yang menjadi hak ulayat yakni di Pulau Fatul dan Pula Wamos Lalel (Kepulauan Kenari) kemudian mempunyai tempat keramat dan hutan adat bersama Pemangku Adat Mat Day.

    Dituturkan secara terperinci, kata Baria Umlati asal dari bahasa asli suku Maya Kalana Fat Raja Ampat yang artinya hati atau inti dari sebuah rumah.

    “Umlati, Um artinya rumah, Lati artinya isi atau hati dari sebuah pohon kayu. Jadi Marga Umlati artinya orang asli Papua yang berasal dari suku Maya kampung Waigama Kepulauan Misool Raja Ampat,” jelas Nasib Baria.

    Dikatakannya, pada saat itu yang menggunakan marga hanya orang asli Papua sedangkan masyarakat di Pulau-pulau di luar Papua menggunakan nama bapak atau Bin.

    Setelah alm.Sangaji Muhammad Yasin Umlati, beliau meninggal kemudian dilanjutkan kepada anaknya yang bernama aim.Sangaji Haji Samad Ridwan Umlati yang memperistri almarhumah Sitiri Umkabu (Istri) dari Kampung Lilinta Misool Barat.

    “Saat ini almarhumah adalah anak dari Raja Umkabu di Kampung Lilinta, gelar adat pun berpindah ke alm Haji Abbas Umlati dan Hj Nafisa Tamima (Istri ),” terangnya.

    Menurutnya, walaupun belum dikukuhkan tetapi secara otomatis gelar adat Sangaji itu akan diturunkan dan langsung ke anak keturunan Kandung, dan seterusnya turun ke bapaknya Abdul Faris Umlati.

    Menurut Nasib Baria dan Abner Sonoy, kedua dokumen baik dari sisi Patrilineal maupun Matrilineal keaslian bakal Cagub Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati secara resmi telah diserahkan ke tim verifikasi faktual MRPBD.(tribjnsoring.com, Willem Oscar makatita)

  • Layanan Mudahkan Akses Informasi Dan Pengaduan Peserta JKN

    Melanesiatimes.com – Untuk memudahkan akses informasi dan pengaduan bagi peserta Program JKN, BPJS Kesehatan hadirkan berbagai kanal layanan administrasi bagi peserta. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan dan menyampaikan pengaduan atau masukan untuk perbaikan layanan kesehatan. Ini sejalan dengan visi BPJS Kesehatan untuk memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan yang optimal, sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disampaikan oleh kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama (04/09/2024).

    Pupung mengatakan, sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai kanal yang memudahkan peserta dalam berinteraksi dan mendapatkan bantuan. Selain dengan mendatangi langsung Kantor BPJS Kesehatan setempat, bagi peserta yang ingin menyampaikan pengaduan dapat memanfaatkan layanan dari petugas BPJS Siap Membantu (BPJS SATU) di nomor telepon 081148504242 yang ada di rumah sakit serta layanan BPJS Keliling dengan konsep jemput bola yang secara langsung mendatangi peserta untuk memberikan pelayanan.

    “Untuk wilayah Sorong kami telah menempatkan petugas BPJS SATU di rumah sakit guna membantu peserta yang mengalami kendala dalam pengurusan administrasi. Kami juga melaksanakan layanan BPJS Keliling sebanyak dua kali dalam seminggu untuk memastikan kami dapat menjangkau lebih banyak peserta di berbagai wilayah,” kata Pupung.

    Pupung menambahkan, BPJS Kesehatan juga menawarkan berbagai kanal layanan non tatap muka yang memudahkan peserta untuk mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan secara online. Kanal-kanal ini meliputi Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165, BPJS Online dan Website Resmi BPJS Kesehatan. Dengan adanya kanal layanan online ini, peserta dapat mengakses informasi dan mengajukan pengaduan kapan saja dan dari mana saja.

    “Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tatap muka, kami menyediakan berbagai kanal layanan online yang bisa diakses secara fleksibel. Untuk wilayah Sorong kami juga aktif mengadakan layanan BPJS Online di wilayah-wilayah yang lokasinya jauh dari kantor cabang. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan semua peserta mendapatkan akses layanan yang optimal,” jelas Pupung.

    Selain melalui petugas BPJS Satu peserta juga dapat menghubungi Petugas Edukasi dan Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit (EP3RS) yaitu RSUD Sele Be Solu Mercy Christy Sosir 085256403836, RSUD Kabupaten Sorong Justisia A. I. Komigi, S.Ked, MM 081288069784, RSUD Kabupaten Raja Ampat Teresia Panden 082346415764, RSUD Scholoo Keyen Raodatul Jannah S.An 085392153235, RS Kasih Herlina Debby Rompas 082350226632, RS Mutiara Natasya Pesiwarissa 082343629697, RS Maleo Yovie Nanda Catur Fennesia Aprillyani 081325751127, RS Pertamina Sorong Fitria Latupono 082133699536, Rumkital dr. R. Oetojo Suri Mulia 08114878584, Klinik Prodens Wiwin Napitupulu 081247791028.

    Pada kesempatan yang terpisah, Elly (38), peserta JKN Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat (PBI APBN) merasakan manfaat langsung dari kehadiran petugas BPJS Satu di rumah sakit. Menurutnya, kehadiran petugas BPJS Satu sangat membantu dalam menyelesaikan masalah administrasi kepesertaan JKN yang dialaminya. Ketika dia datang ke rumah sakit untuk mengambil obat anaknya yang sedang menjalani pemeriksaan rawat jalan, Elly awalnya berniat menggunakan kepesertaan JKN nya untuk pengobatan, tetapi setelah diperiksa, dia diberitahu oleh petugas rumah sakit bahwa status kepesertaannya dan keluarga tidak aktif sehingga anaknya harus berobat sebagai pasien umum.

    “Ketika saya bertemu dengan petugas BPJS Satu di rumah sakit, saya menjelaskan bahwa saya ingin menggunakan JKN untuk berobat anak saya, tetapi ternyata kepesertaan saya sekeluarga tidak aktif. Petugas kemudian menjelaskan situasi saya dan berkoordinasi dengan petugas pelayanan di rumah sakit untuk membantu mengaktifkan kembali status kepesertaan anak saya,” cerita Elly.

    Kota Sorong telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) non cut off, sehingga kepesertaan JKN anak Elly berhasil diaktifkan kembali sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah (PBI APBD). Dia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas respon yang cepat dari petugas atas masalah yang dialaminya.

    “Saya sangat terbantu dengan kehadiran petugas BPJS Satu di rumah sakit sebagai tempat pengaduan langsung. Mereka tidak hanya memberikan penjelasan yang jelas, tetapi juga membantu mengaktifkan kembali kepesertaan JKN anak saya. Ini sangat membantu saya sekeluarga karena kedepannya tidak perlu merasa khawatir dengan biaya pengobatan anak saya,” tutup Elly.

  • Ketua Umum Pertina PBD, AFU Optimis Atletnya Bawah Pulang Medali

    Melanesiatimes.com – Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Papua Barat Daya mengirimkan 2 petinju dan 8 official pada PON XXI di Medan Sumatera Utara (Sumut) 9-21 September 2024.

    Atlet dan official bertolak dari kota Sorong menuju Medan pada Kamis 5 September 2024.

    Ketua Harian Pengurus provinsi Pertina Papua Barat Daya, Edy Purba mengatakan Pertina Papua Barat Daya menurunkan atlet tinju putera dan putri atas nama Melkianus Konggoibo dan Dewi Loo.

    “Kami akan berangkat esok dari Sorong menuju Medan, karena kedua atlet ini akan bertanding di Medan. Kedua atlet tinju putera dan putri ini akan turun di kelas mereka masing-masing,” ujar Edy Purba

    Dikatakannya, Melkianus Konggoibo akan turun di kelas Bantam pria 52-54 Kg, sedangkan Dewi wanita akan turun di kelas Bantam 51-54 Kg.

    “Kedua petinju Melkianus dan Dewi masing-masing akan turun di kelas Bantam, Melki di kelas 52-54 Kg sedangkan Dewi di kelas 51-54 Kg,” tandasnya.

    Kata Edi, pihaknya menargetkan harus meraih medali, meskipun dalam keadaan terbatas.

    “Keterbatasan dari sisi jumlah, tidak membuat semangat kami kendor untuk meraih medali,” terangnya.

    Ia berharap penampilan kedua atlit yang diturunkan Pertina Papua Barat Daya ada di prestasi terbaik, terutama saat menghadapi lawan di atas ring. Kami juga berharap kedua atlet dalam keadaan sehat dan performa terbaik.

    Ketua umum Pengurus Provinsi Pertina Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati, mengatakan sebagai ketua umum dirinya mendukung sepenuhnya para atlet tinju Papua Barat Daya untuk mengikuti PON XIX Aceh-Sumut.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada para pelatih dan official, yang selama ini telah memberikan perhatian penuh kepada para atlet.

    “Kami memberikan dukungan penuh kepada para atlet tinju dan memberikan apresiasi kepada para pelatih dan official yang menemani atlet pada PON XIX Aceh-Sumut,” terang Abdul Faris Umlati yang adalah Bupati Raja Ampat.

    Afu pun berharap atletnya bisa membawah pulang medali untuk Papua Barat Daya, sebagai sumbangsi kepada Provinsi yang baru bahkan yang termuda di Indonesia.

  • KPU PBD Akan Memberikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kepada Bakal Calon

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, telah menerima hasil pemeriksaan dari kelima Tim Dokter Sele Be Solu, pada tanggal 02 September 2024, bertempat di ruang Covid Rumah Sakit Sele Be Solu Kota Sorong pada Senin (02/09/2024).

    Penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, diserahkan langsung oleh Kepala Rumah Sakit Sele Be Solu, Susi Jitmau kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya, di Wakil Kepala Devisi Teknis Gandhi Sirajuddin.

    Dalam keterangannya via sambungan  telepon, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu kepada media Melanesiatimes.com Mengatakan “hasil pemeriksaan kelima bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya telah memenuhi syarat,” kata Andarias.

    Sesuai dengan PKPU 2 Tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota.

    Ditanggal 5 – 6 September 2024, KPU Provinsi Papua Barat Daya Akan menyampaikan hasil vermin kepada pasangan calon melalui silon dan Hard copynya akan diberikan kepada (LO), sehingga kelima bakal calon mengetahui syarat calon bahwa “hasilnya memenuhi syarat,” ucap Andarias

    Kendati apabila syarat calon yang belum memenuhi syarat, maka ada syarat perbaikan di tanggal 6-8 September 2024, untuk diperbaiki. Misalkan seperti, surat pidana dari pengadilan yang belum di urus, kata Andarias atau ijazah yang belum dilengkapi agar segera melengkapi.

    Sehingga KPU dapat melakukan verifikasi faktul ke perguruan – perguruan tinggi, asal kandidat tersebut berasal, guna mengetahui benar tidaknya mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi masing-masing.

    KPU Provinsi Papua Barat Daya berharap agar seluruh tahapan dan jadwal ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

  • DAP Wilayah III Tegaskan Keabsahan AFU Sebagai Orang Asli Papua Berdasarkan Garis Keturunan Sanoy

    Melanesiatimes.com – Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Zakarias Horota, menegaskan keabsahan Abdul Faris Umlati (AFU) sebagai Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan garis keturunan dari ibunya yang berasal dari marga Sanoy. Selasa (03/09/2024).

    Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan terkait status keaslian AFU, yang saat ini menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

    Zakarias Horota menjelaskan bahwa tanah Papua, dalam pandangan adat, merupakan warisan turun-temurun yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat adat Papua jauh sebelum wilayah Papua dan suku-suku di dalamnya terbentuk. Oleh karena itu, hak atas tanah dan pengakuan sebagai OAP tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga melalui sistem adat yang telah lama dipelihara oleh masyarakat setempat.

    “Dalam masyarakat adat Papua, suku-suku dan marga-marga yang mendiami wilayah adat memiliki hak penuh atas sistem kesukuan. Ketika berbicara tentang AFU dalam koridor adat, ia memiliki darah dari neneknya yang berasal dari marga Sanoy, salah satu suku dari Raja Ampat. Dengan demikian, dia berhak diakui sebagai bagian dari garis keturunan tersebut,” beber Zakarias Horota.

    Lebih lanjut, Zakarias Horota menegaskan bahwa keabsahan adat AFU sebagai anak adat dari suku Maya tidak dapat disangkal oleh pihak luar. “Keabsahan AFU sebagai Orang Asli Papua tidak bisa ditolak oleh siapa pun di luar marga Sanoy karena ia adalah anak adat dari suku Maya, dan itu sah secara adat,” tambahnya

    Zakarias Horota juga menekankan bahwa otoritas adat Papua berasal dari Tuhan dan diwariskan kepada masyarakat adat, yang kemudian dipegang oleh para pemegang marga.

    “Aturan hukum tidak dapat mengesampingkan keabsahan adat tersebut. Tradisi ini telah dipelihara oleh masyarakat adat selama bertahun-tahun, dan dalam sudut pandang hukum adat, AFU berhak untuk mengikuti pilkada karena ia adalah bagian dari otoritas adat marga Sanoy,”paparnya

    Di akhir pernyataannya, Zakarias Horota menambahkan bahwa marga lain tidak memiliki hak untuk menolak otoritas marga Sanoy dalam hal ini. “Keabsahan adat adalah mutlak, dan AFU memiliki hak penuh sebagai bagian dari marga Sanoy untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.”

    Dengan pernyataan ini, Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay menegaskan dukungannya terhadap AFU, sekaligus memperkuat posisi adat sebagai fondasi utama dalam menentukan status keaslian seseorang di tanah Papua.