Blog

  • Pembagian Beras Tidak Merata, Masyarakat Lakukan Protes

    Melanesiatimes.com – Sejumlah warga di Kelurahan Klawalu,Distrik Sorong Timur,mendatangi kantor lurah untuk mempertanyakan masalah terkait pembagian bantuan beras yang Dinilai Tidak Merata dan Tidak Adil. Jumat (19/07/2024).

    Yosepina, salah satu warga, mengungkapkan kekesalannya atas mekanisme pembagian bantuan yang dinilai tidak adil dan tidak merata.

    “Kami datang ke sini karena bantuan ini bukan yang pertama kalinya,Bantuan sudah berulang kali datang ke kelurahan ini, dengan ketentuan 1 kartu keluarga (KK) mendapatkan 3 karung beras ukuran 10 kg dan namanya warga yang lama juga tidak terdaftar,”

    Namun, menurut Yosepina, pada pembagian bantuan terakhir terjadi keributan karena petugas baru membagi 3 karung beras kepada warga setelah terjadi protes. “Sebelumnya, mereka hanya mau bagi 1 karung beras per KK,” keluhnya.

    Yosepina juga mempertanyakan jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan.

    “Warga di Kelurahan Klawalu ini hanya terdaftar 137 KK, sedangkan warganya ribuan dan yang terdaftar bukan orang yang lama terdaftar, tetapi semuanya orang baru terdaftar. Makanya kami datang ke sini untuk menuntut penjelasan,”ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Kelurahan Klawalu,Distrik Sorong Timur,Kepala Kelurahan Klawalu, Yohanis Manyakori mengatakan terkait keributan yang terjadi saat pembagian beras bantuan sosial di wilayahnya. Manyakori menjelaskan bahwa pembagian beras ini mengikuti stok yang tersedia dan data yang diterima dari pusat.

    “Pembagian beras ini kan setiap kelurahan dapat sesuai stok yang ada, tetapi warga tidak terima, padahal data yang di kasih 137 sesuai daftar dari pusat. Kita tidak bisa pungkiri itu.”ujarnya Yohanis kepada media ini.

    Yohanis mengakui bahwa jumlah warga yang terdaftar jauh lebih banyak daripada yang menerima bantuan.

    “Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini data dari pusat,” tegasnya, tetapi warga ngotot harus mendapatkan bantuan.”tambahnya.

    Ia menduga bahwa warga yang tidak terdaftar dalam daftar penerima mungkin sudah menerima bantuan lain seperti PKH atau BLT.

    “Kemungkinan yang tidak ada dalam daftar mereka mendapatkan PKH atau BLT atau sebagainya,” Pungkasnya.

    Dirinnya menegaskan bahwa ia tidak bisa mengubah data penerima bantuan karena ia bekerja sesuai dengan tupoksinya. “Saya tidak bisa merubah itu karena saya bekerja sesuai tupoksi kerja saya,” jelasnya.

    Lanjutnya,bahwa jumlah warga yang menerima bantuan hanya 137 dari total 5.000an warga di Keluarahan Klawalu.

    “Satu KK dapat 3 Karung ukuran karung 10 kilo”,

    Yohanis menambahkan bahwa ia sebenarnya ingin membagikan beras kepada semua warga, namun warga ngotot dan mengancam akan merobek karung beras jika dibagikan.

    “Saya mau bagi tapi warga ngotot kalau beras saya keluarkan berarti mereka mau sobek karung beras,” ujarnya.

    Yohanis  telah memberikan penjelasan kepada warga bahwa data penerima bantuan berasal dari pusat dan membutuhkan waktu lama untuk mengubahnya. “Saya sudah kasih penjelasan ke warga ini data dari pusat kita kalau mau rubah data butuh waktu lama tidak semudah membalikkan telapak tangan,” jelasnya.

    Setelah kembali menemui warga dan menjelaskan akhirnya Yohanis memutuskan untuk menunda pembagian beras hari ini untuk melihat situasi dan menginformasikan kembali kepada warga.

    “Jadi hari ini saya tunda untuk pembagian sampai melihat situasi dan menginfokan kembali. Bagaimanapun itu warga saya,” tutupnya.

  • Tanggapan Ketua KPU Prov.PBD Terkait Sidang DKPP, KPU Dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pihak terkait yang diadukan oleh beberapa partai politik kepada pihak teradu KPU Kabupaten Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, bertempat di kantor KPU Kabupaten Raja Ampat, pada Kamis (18/07/2024).

    Sidang dengan nomor perkara 101 dan 105 di adukan atas dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan, Komisioner KPU Kabupaten Raja Ampat bersama Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, dengan jumlah 9 point delik aduan yang di sangkakan terhadap KPU Kabupaten Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

    Dengan menghadirkan beberapa saksi termasuk salah kuasa hukum para pengadu, sidang pun berjalan elot dari pukul 9.00 pagi hingga 19.30 malam.

    Berbagai sanggahan dan tanggapan pun saling mewarnai jalannya persidangan antara pihak pengadu dan teradu dalam memberikan keterangan maupun jawaban dari kedua bela pihak.

    KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya juga hadir dalam giat tersebut selaku pihak terkait dalam perkara nomor 101 dan 105. Dari Gakumdu, teradu, pengaduh beserta saksi dan kuasa hukumnya.

    Dalam keterangannya Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya mengatakan, “persidangan hari ini berjalan baik, aman dan lancar, delik aduan yang di sangkakan juga telah di jawab oleh pihak teradu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Raja, ” ujar Andarias.

    Berlangsungnya sidang tersebut ada 9 point yang menjadi delik aduan kepada teradu I – VIII

    Teradu I-V adalah KPU Kabupaten Raja Ampat dan teradu VI-VIII adalah Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

    Dari 9 point yang di sangkakan kepada teradu, Kuasa Hukum pengadu membacakan tuntutannya kepada majelis hakim, yakni “Pemberhentian tetap kepada pihak teradu I-V dalam hal ini Ketua beserta anggota KPU Kabupaten Raja Ampat dan teradu VI-VIII yakni Ketua beserta 2 anggota Bawaslu Provinsi Raja”.

    Ketua KPU Andarias Deniel Kambu menyampaikan terima kasih kepada DKPP beserta jajarannya yang sudah hadir disini dan semua pihak-pihak terkait.

    Menurutnya, semua ini merupakan proses membangun sebuah demokrasi yang baik, hal semacam ini biasa dalam demokrasi, sehingga kita juga bisa perbaiki wajah demokrasi, terutama kepada KPU Kabupaten Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat agar ke depan lebih baik lagi.

    Semua hasil dan putusan ini kita kembalikan kepada Majelis Hakim untuk menilainya, seraya berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan dengan sebaik-baiknya dan seadli-adilnya.

    Harapannya, semua persoalan ini menjadi pelajaran bagi teradu I-VIII, sehingga di pilkada nanti bias menjadi lebih baik, karena di pilkada nanti dentumannya lebih besar,” harap Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu.

  • Tuntutan Pengadu Dalam Sidang Kode Etik DKPP, KPU Dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan oleh partai politik pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024, dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat. Pada kamis (18/07/2024).

    Sidang tersebut dipimpin langsung oleh salah satu anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo selaku Majelis Hakim (Ketua), didampingi Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati, selaku anggota, Regina Gembenop Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya selaku anggota dan James Kastanye (DKPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selaku anggota.

    Dalam berlangsungnya sidang tersebut pengadu mengadukan delik aduan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, namun semua delik aduan dibantahkan dengan bukti administrasi oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

    Saksi yang dihadirkan juga berasal dari berbagai profesi, mulai dari masyarakat biasa, ASN, Wartawan, bahkan juga dari kuasa hukum pengadu sendiri yang juga merupakan salah satu calon anggota legislatif pada pemilu kemarin.

    Aduan yang menarik dalam sidang DKPP ini adalah berkaitan dengan pemindahan lokasi pleno rekapitulasi tingkat Distrik, dari Distrik ke Kota Waisai, yang seharusnya dilakukan di Distrik masing-masing, namun KPU Kabupaten Raja Ampat, mendalilkan dengan beberapa alasan sesuai juknis dan PKPU sehingga, pleno tingkat Distrik di pindahkan ke Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat.

    “Berkaitan dengan hal ini, kami juga telah melakukan komunikasi secara berjenjang (menyurati) KPU Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya serta KPU Republik Indonesia,” kata Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dalam persidangan.

    Meskipun telah didalilkan semua oleh KPU Kabupaten Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan regulasi, PKPU dan Perbawaslu namun kuasa Hukum pengadu tetap bertahan dengan delik aduan yang disangkakan oleh pengadu.

    Dalam sidang tersebut kuasa hukum pengadu membacakan 9 point delik aduan serta menyampaikan tuntutan kepada Majelis Hakim agar memberikan sangsi pemberhentian tetap kepada 5 Komisioner KPU Kabupaten Raja Ampat dan 3 Komisioner Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

    Sidangpun berjalan dengan aman, lancar dan tertib sampai 3 kali ketukan palu oleh Ketua Majelis yang menadakan berkahirnya sidang, sekitar pukul 19.30. Wip

    Imran Rumbara, Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

    Dalam keterangannya Ketua Bawaslu Raja Ampat, Imran Rumbara, menyampaikan semua proses tahapan penyelesaian sengketa pada pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022, tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

    “Intinya kami kami sudah menjawab semua delik aduan yang disangkakan dalam sidang DKPP hari ini, sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam perbawaslu,” kata Imran.

    Lebih lanjut ia mengatakan, dari 16 laporan dan 4 temuan sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada pemilu 2024, sesuai dengan regulasi.

    “Intinya kami sudah menjawab semua delik aduan yang di sangkakan oleh pengadu dalam sidang DKPP hari ini, sesuai dengan mekanisme dan regulasi,” tegas Imran.

    Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farly Sampetoding, mengatakan, “dari sisi pengawasan kan kita lihat sudah ada aspek pencegahan dan penanganan pelanggaran, salah satunya adalah temuan panwas distrik terhadap perselisihan suara Partai Gerindra yang telah diperbaiki di tingkat Kabupaten, dan laporan serta temuan lainnya,” tegas Farly.

    “Tadi kita sudah saksikan bersama bahwa beberapa point yang adukan kepada jajaran kami di bawah yakni Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, sudah dijawab menggunakan rugalasi perbawaslu maupun undang-undang,” tandas Farly.

    Farly berterima kasih kepada DKPP-RI yang sudah sekian kali mengunjungi Provinsi temuda Indonesia, seraya menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi Negara. Dan juga kepada pengadu dalam hal ini parpol bersama kuasa hukumnya, yang telah berpartisipasi dalam tingkat pangawasan serta pelaporan meskipun masih dalam konteks dugaan.

    Namun demikian ada sedikit catatan dari Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada para saksi pengadu, yang seharusnya menjaga independensi sebagai ASN, Jurnalis dan Kepala Kampung namun secara de facto ikut terlibat di dalam persidangan.

    Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya juga akan menelusuri melalui Bawaslu Raja Ampat, para saksi pengadu yang dilarang dalam undang-undang pemilu.

    “Semua proses persidangan telah dilaksanakan dan hasilnya kita kembalikan kepada majelis hakim yang akan menilai dan mempertimbangkannya,” tutur Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

    Farly berharap hal ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua agar dalam menghadapi Pilkada 27 November mendatang, harus berhati-hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai independensi sebagai penyelenggara serta pengawas negara dalam kontestasi politik.

  • Sosialisasi Empat Pilar Anggota DPD RI, M.Sanusi Rahaningmas

    Melanesiatimes.com – Sosialisasi Empat Pilar merupakan salah satu agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) pada daerah pemilihannya, menindak lanjuti itu M.Sanusi Rahaningmas telah melakukan agenda rutin tahunan yang bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Sorong pada Sabtu (22/06/2024).

    Demi  melestarikan budaya Pancasila, sosialisasi Empat Pilar merupakan agenda rutin tahunan yang di lakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat yang di dalamnya terdiri dari DPRD dan DPD RI, agar memastikan budaya Pancasila terus hidup dan terawat dalam kehidupan masyarakat.

    Dalam Negara yang heterogen, potensi perpecahan menjadi sebuah keniscayaan, sehingga terus memperkuat serta memperkokoh tiang penyangga Negara dengan memastikan penerapan Pancasila dan UUD melalui sosialisasi, sehingga hal ini terus kami gaungkan pungkas agenda kenegaraan tersebut,” pungkas Sanusi

    Lanjutnya, Sanusi mengatakan, Negara Republik Indonesia yang corak akan budaya, suku etnis, agama,  akan di satukan dalam bingkai Pancasila, sehingga kekhawatiran akan perpecahan mustahil terjadi, jika Pancasila yang merupakan ideologi negara ini terus hidup dan di budayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

    Giat yang dilakukan hari ini di hadiri kurang lebih 170 siswa yang di dampingi oleh guru- guru. Olehnya itu kami memastikan agar sosialisasi ini dapat terealisasi di semua instansi dan lembaga-lembaga demi mendorong penerapan budaya Pancasila secara signifikan.

    Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Sorong.

    “Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah agar segera menghidupkan kembali BP7 guna dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga dengan muda mengakselerasi penerapan budaya Pancasila, pasalnya dengan keterbatasan anggaran MPR-RI, sehingga terkadang membatasi agenda rutin ini setahun atau dua tahun sekali,” ungkap MSR

    Ia memastikan keterlibatan semua stekholder dalam sosialisasi ini terus kami upayakan, oleh sebab itu sebagai anak muda, tanggung jawab terbesar kita adalah terus merawat kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkokoh tiang penyangga Negara melalui aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila, agar tidak muda terpecah dan terprovokasi dengan ajaran-ajaran atau ideologi -ideologi lain.

    “Kami menyadari bahwa, perlahan-lahan budaya Pancasila ini terkikis sedikit demi sedikit, namun ketika dilakukan sosialisasi, pemahaman serta pendalam budaya Pancasila masih tumbuh dalam diri dan benak masyarakat Indonesia,” ujar Sang Senator.

    MSR berharap ke depan, usulan agar menghidupkan lembaga-lembaga yang mempunyai tupoksi yang sama seperti institusi lembaga dan akademisi dari pusat sampai daerah menghidupkan materi-materi,  Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), P4 dan lain lain, sebagaimana di lakukan oleh presiden – presiden sebelumnya. (Sintia_Rahayaan)

  • Survei Terbaru: Petahana Bupati Mansur Hidayat Unggul di Pilkada Pemalang

    Melanesiatimes.com – Timur Barat Research Center (TBRC) mengumunkan hasil survei terbaru tentang evaluasi kinerja dan peta elektoral Pilkada Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) 2024. Populasi survei TBRC ini adalah seluruh warga negara Kabupaten Pemalang yang punya hak pilih.

    Direktur Eksekutive TBRC Johanes Romeo menjelaskan, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan total sampel yang dianalisis sebanyak 1450 responden. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar lebih kurang 2,57 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan mulai 1 -10 Juli 2024, sementara responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Adapun, quality control terhadap hasil wawancara secara random sebesar 20 persen.

    “Jumlah itu berdasarkan dari total sampel oleh supervisor dengan spot check. Tidak ditemukan kesalahan berarti,” kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

    Hasilnya, lanjut Johanes, berdasarkan hasil survei, approval rating kinerja Bupati Mansur Hidayat menunjukan adanya tren positif. dengan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 87,1 persen (cukup puas 52,30%, dan sangat puas 34,80%).

    Johanes mengungkapkan, masyarakat Pemalang menyatakan kepuasannya pada beberapa program Pemkab Pemalang. Seperti program jaminan kesehatan gratis bagi warga Pemalang, program menekan angka anak putus sekolah, serta program pemberian seragam gratis pada siswa baru, SD dan SMP.

    “Program-program tersebut meringankan beban para orang tua murid, khususnya dari keluarga yang kurang mampu. Begitu juga program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi ke dalam program prioritas pembangunan,” kata Johanes.

    Survei TBRC ini juga mencantumkan nama 14 tokoh di Pemalang dalam pertanyaan tertutup kepada responden terkait pengetahuan dan pengenalan responden. Hasilnya H. Mansur Hidayat menjadi tokoh paling dikenal/populer dengan presentase (87,9%).

    Lalu, Agus Sukoco (63,3 %), Ahmad Iskandar Ali Syahbana (62,6%), Anom Widiantoro (44,5%), serta nama lainnya mendapatkan presentase di bawah 40 persen.

    Terkait Tingkat Elektabilitas hasil survei menunjukan Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Iskandar Ali Syahbana, dan Anom Widiantoro menjadi 3 besar top of mind pilihan kandidat bupati Pemalang. Rinciannya 1. Mansur Hidayat (31,7%), 2. Iskandar Ali Syahbana (19,3%), 3. Anom Widiantoro (15,8%), 4. Agus Sukoco (7,1%), 5. Budi Harmanto (3,5%), dan 6. Slamet Effendi (2,8%).

    Kemudian, 7. Herry Setiawan (2,8%), 8. Dwi Hartono (2.6%), 9. Istadi (1,5%), 10. RM Nur Hidayat (1,5%), 11. Nurkholes (1,3%), 12. Muhammad Bobby Dewantara (1,1%), 13. Agus Pratikno (1,1%), 14. Imam Subiyanto (0,7%), dan tidak memilih (7,2%).

    Selain itu, juga melakukan survei dalam pertanyaan semi terbuka dengan simulasi menyodorkan 10 nama pada responden untuk dipilih sebagai Bupati Pemalang. Hasilnya menunjukkan elektabilitas tertinggi tetap diraih petahana Mansur Hidayat yakni (42.7%), kedua Anom Widiantoro (18.1%), tiga Agus Sukoco (7.8%), empat Iskandar Ali Syahbana (5.1%), dan kelima Budi Hermanto (4.1%).

    Posisi keenam Istadi (2,3%), tujuh Herry Setiawan (1,2%), delapan Dwi Hartono (1,1%), sembilan Nurkholes (1,1%), terakhir sepuluh RM Nur Hidayat (1,1%), seta tidak memilih (15,4%).

    Lebih lanjut, untuk simulasi elektabilitas 5 calon bupati Pemalang dengan pertanyaan tertutup menunjukan tingkat keterpilihan Bupati Mansur Hidayat unggul kembali dengan tingkat elektabilitas 45,2 %. Disusul Anom Widiantoro 21,2%, Agus Sukoco 10,3 %, Iskandar Ali Syahbana, 8,1%, Istadi 2,8%, dan tidak memilih 12,4%.

    Survei juga menguji tingkat keterpilihan calon bupati Pemalang secara head top head antara Bupati Mansur Hidayat dan Anom Widiantoro. Hasilnya Mansur Hidayat unggul jauh dengan angka 67,3% sedangkan Anom Widiantoro 29,4%, tidak memilih 3,3%.

    “Begitu juga head to head antara Mansur Hidayat dan Agus Sukoco. Hasilnya Mansur Hidayat 69,3%, Agus Sukoco 21,6% dan tidak memilih 9,1%,” ujar Johanes.

  • Witjaksono Dinilai Cocok Bareng Kaesang Pimpin Jawa Tengah

    Melanesiatimes.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan pengusaha asal Kabupaten Pati, Witjaksono menempati urutan teratas survei calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024.

    Survei dilakukan oleh Lembaga Penelitian Masyarkat Milenium (LPMM) dilaksanakan 5-14 Juni 2024, dengan mewawancarai 1.200 responden melalui telepon.

    “Hasil temuan survei LPMM terkait nama Cagub Jawa Tengah sudah mengkerucut ke 4 nama yakni Kaesang Pangarep mendapat dukungan 17,4%, kemudian Sudaryono 16,8% disusul Ahmad Lutfie (16,1%) dan Hendrar Prihadi(15,8%) sedangkan tokoh lainya dibawah 5%,” kata Direktur Eksekutif LPMM, Alamsyah Wijaya dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

    Dari hasil survei dengan simulasi top of mind, lanjutnya, elektabilitas pengusaha asal Kabupaten Pati, Witjaksono berada di urutan pertama sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Berikut tingkat elektabilitas tokoh yang disebut oleh responden ketika diminta memilih cawagub Jateng ,Top of Mind Cawagub Jateng

    1. Witjaksono (29,1%)
    2. Taj Yasin (18,8%)
    3. Sri Mulyani (10,2%)
    4. Yusuf Chudlori(8,2%)
    5. Umi Azizah(6,3%)
    6. Dico Ganinduto(4,9%)
    7. Raffi Ahmad (3,7%)
    8. Heru Sudjarmoko(3,3%)
    9. Riyanta(2,8%)
    10. Casytha Arriwi (2,3%)
    Belum memberikan pilihan 10,4%

    Menurutnya, tingginya tingkat keterpilihan Witjaksono memiliki hubungan yang signifikan dengan kriteria dan latar belakang kepala daerah Jawa Tengah yang di inginkan masyarakat Jawa Tengah. Di mana sebanyak 33,7% responden ingin berlatar belakang pengusaha atau wiraswasta seperti Jokowi, sebanyak kalangan pemimpin agama 17,1%, kemudian politisi 10,1%, kalangan Kampus 7,3% dan TNI-Polri-ASN 20,2 %, selebihnya 11,6%

    Ia pun mencoba mensimulasikan pasangan Hendrar Prihadi-Sri Mulyani yang beraliran nasionalis-nasionalis. Adapun Kaesang dipasangkan dengan Witjaksono yang juga merupakan kader Nadliyin sebagai Ketua Umum SNNU (Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama).

    Begitu juga Ahmad Lutfie – Taj Yasin juga dari kalangan Nadliyin. Serta Sudaryono dan Umi Azizah, di mana Umi Azizah merupakan Ketua Muslimat NU Tegal.

    Alamsyah menerangkan, dari simulasi empat pasang cagub-cawagub, jika dipasangkan, pasangan Kaesang-Witjaksono patron politiknya Nasionalis-Nadliyin memiliki peluang menang tertinggi, jika Pilgub Jawa Tengah digelar hari ini.

    “Dalam simulasi empat nama pasangan cagub-cawagub hasil survei menunjukan pasangan Kaesang-Witjaksono tingkat keterpilihannya paling tinggi mencapai 34,3% jika Pilkada Jateng digelar hari ini,” kata Alamsyah.

    “Diurutan kedua Sudaryono -Umi Azizah dengan 29,6% kemudian Ahmad Luthfi -Taj Yasin 15,4%, pasangan Hendrar Prihadi – Sri Mulyani yang hanya meraih 13,3 %, Kemudian sebanyak 7,4% responden masih belum menentukan pilihan mereka,” tambahnya.

    Sejalan dengan survei tersebut, Aktivis Nahdatul Ulama, Rikal Dikri Muthahhari menilai, pasangan Kaesang-Witjaksono sangat cocok. “Pertama secara psikologis keduanya Kaesang dan Witjaksono adalah sosok muda dan energik, sudah pasti paham apa yang diinginkan anak muda. Kalau kita melihat kepemimpinan politik di dunia ini, saya kira sudah bergeser ke arah kepempinan kaum muda,” ujarnya.

    Alasan kedua, kata Rikal, di Indonesia selalu ada kombinasi antara kaum nasionanalis dan religius. “Kalau mengarah kepada ungkapan Kiai Maemun Zubair, bahwa pemimpin Indonesia baik itu negara atau pun wilayah-wilayahnya harus selalu dipimpin oleh sosok nasionalis dan religious,” ucapnya.

    “Kita mengenal sosok Kaesang adalah putera dari Presiden Jokowi yang kenasionalismeannya tidak perlu ditanyakan, dan bukan hanya itu, jika Kaesang dicalonkan di Jateng saya kira Jokowi effect cukup kuat seperti pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kaesang sosok Nasionalis entrepreuneur dan Witjaksono sosok religius yang lahir dari rahim NU yang juga sosok entrepreneur sukses,” katanya menambahkan.

    Ketiga, menurutnya, menyandingkan Kaesang dan Witjaksono merupakan pilihan paling ideal. Keduanya memiliki background yang hampir sama, sama-sama dari keluarga sederhana dan juga sebagai pengusaha.

    “Barang tentu yang dibutuhkan generasi bangsa ke depan adalah kemandirian ekonomi. Kaesang dan Witjaksono menjadi solusi bagi Jateng yang mungkin tingkat kemiskinannya cukup tinggi,” ucapnya.

    Senada, Pengamat Politik Indra J Piliang mengatakan, Jateng adalah lumbung bagi kalangan nasionalis. Episentrum dari kelompok yang melihat kepentingan nasional di atas kepentingan yang lain. Begitu juga, dalam pemilu 2024, partai-partai nasionalis mendapatkan kursi mayoritas di Jateng.

    “Kehadiran Kaesang-Witjaksono membuka alternatif paling unggul untuk kalangan nasionalis-religius ini. Sekaligus mengandalkan pengaruh Jokowi yang kuat di Jawa Tengah. Walau secara politik, pasangan Kaesang-Witjaksono ini tentu berdasarkan keputusan masing-masing partai politik yang bakal mengusung,” ungkap Indra.

  • MSR Gelar Futsal Tahunan, Demi Mengembangkan Bakat Pemuda Di Bidang Olahraga

    Melanesiatimes.com – Upaya merealisasi minat dan bakat anak muda yang terpendam, turnamen MSR Championship And Game 2024,  menjadi ajang yang mendukung anak muda dalam berlaga, Rabu (17/07/2024 )

    Dalam rangka merawat potensi anak mudah dalam bidang persepak bola, mestinya menjadi perhatian setiap orang dari setiap kalangan, sebab jika di tinjau dari sejarah, cabang olahraga ini juga merupakan alat diplomasi serta memperkenalkan jati diri suatu bangsa di mata kanca negara.

    Hal tersebut menjadi cikal bakal yang memotivasi M.Sanusi Rahaningmas (MSR) selalu menjadi fasilitator dalam Iven tersebut guna mendukung serta mengembangkan potensi anak muda Kota Sorong yang terpendam.

    M. Sanusi Rahaningmas atau yang biasa di sapa MSR, selalu optimis dalam merawat potensi anak muda di bidang sepak bola.

    Hal ini merupakan keyakinannya sebab, laga ini bisa merubah nasib anak muda yang mempunyai potensi dalam ajang olahraga.

    “Sebagai cabang olahraga terbesar, sepak bola mestinya mendapat perhatian khusus dari pemerintah secara umum untuk bisa mewadahi suatu kompetisi seperti ini dan menghidupkan kembali club-club sepak bola, guna mewakili Daerah di tingkat nasional maupun internasional,” pungkas MSR

    Hal tersebut menjadi upaya mencetak generasi emas dalam laga sepak bola khususnya di kota Sorong Khususnya dan Papua pada umumnya.

    Ia mengatakan, “upaya ini sudah terawat semenjak saya masih menjadi anggota DPR tahun 2005, sudah  banyak event-event yang saya lakukan dari tingkat  RT hingga provinsi, hal demikian untuk memastikan bakat anak muda terus ter asa dalam laga sepak bola,” ujar Sanusi.

    Olehnya itu dalam sebuah event kompetisi sepak bola, keamanan menjadi kepentingan semua bela pihak yang ikut berpartisipasi.

    “Kami sudah bekerja sama dengan pihak keamanan dan sudah menyurati pimpinan keamanan setempat agar dapat mengamankan serta memonitoring Iven ini hingga akhir” Senator Papua Barat.

    Harapannya, dari event yang dilakukan 2 tahun sekali ini dapat membuka mata pemerintah baik pemerintah kota maupun provinsi, agar turut berkontribusi dalam menumbuhkan minat dan bakat anak mudah yang nantinya juga akan berlaga mewakili kota Sorong maupun provinsi Papua Barat Daya ini dalam event-event Nasional baik dari tingkat futsal hingga lapangan hijau,” harap Anggota DPD RI, M.Sanusi Rahaningmas. (Sintia_Rahayaan)

  • Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Gelar Refreshment Pelatihan Petugas SPBU

    Melanesiatimes.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui fungsi Health, Safety, Security & Environment (HSSE) dan Sales Branch Manager Rayon II Papua Tengah mengadakan Refreshment Pelatihan Petugas SPBU yang diikuti oleh perwakilan petugas seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Intan Jaya pada 08-09 Juli 2024.

    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengatakan pelatihan tersebut memang rutin dilakukan. Kamis (18/07/2024)

    “Dari rekan-rekan HSSE dan juga Retail memang rutin melakukan pelatihan terkait Quality & Quantity Control Handling BBM dan Aspek Safety SPBU, tujuannya tentu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen yang berkunjung,” ujarnya.

    Materi Refreshment Pelatihan yang diberikan meliputi layanan kepada konsumen, penanganan BBM (handling, kualitas & kuantitas) serta aspek safety HSSE di area SPBU.

    “Total diikuti 24 peserta dengan materi yang diberikan meliputi pemeriksaan Quality & Quantity Control di SPBU saat penerimaan dan pembongkaran BBM di Lembaga Penyalur, sosialisasi pengisian checklist yang telah disediakan dalam proses pembongkaran BBM oleh AMT di Lembaga Penyalur. Ada juga pelatihan penggunaan APAR kepada Operator di Lembaga Penyalur khususnya operator-operator baru,” terang Edi.

    Setelah semua pelatihan diberikan, dilaksanakan pelaksanaan Pre Test sebelum pelatihan dan Post Test setelah pelatihan untuk mengukur kemampuan para peserta kegiatan, baik dari aspek Q&Q Control maupun pelatihan APAR.

    Edi menambahkan upaya pelatihan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, termasuk memastikan kehandalan pengecekan BBM.

    “Seperti yang saya sampaikan di awal, selain untuk memastikan pelayanan prima yang diberikan operator SPBU, Pertamina juga terus berkomitmen untuk melindungi konsumen agar mendapatkan BBM dengan takaran dan kualitas terbaik,” jelasnya.

    Edi berharap dengan adanya pelatihan ini dapat mengurangi resiko kontaminasi pendistribusian BBM serta peningkatan Safety Awareness di Lembaga Penyalur. Dan juga dari pelatihan yang diberikan dapat menambah wawasan bagi peserta yang hadir, serta juga menjaga spirit personil Lembaga Penyalur sebagai frontliner untuk pelayanan kepada konsumen.

  • Sambut Kedatangan Jamaah Haji, Pemda Malteng Sampaikan Belasungkawa Atas Meninggalnya 2 Orang Jamaah

    Melanesiatimes.com – Kota masohi menyambut kedatangan jamaah haji yang tiba pada selasa siang, (16/07/2024) pukul 12.30 WIT.

    Dengan menggunakan kapal laut cantika torpedo dari pelabuhan penyeberangan tulehu, jamaah haji langsung diarahkan ke kota masohi tanpa harus berhenti terlebih dahulu di pelabuhan amahai.

    Pada acara penyambutan dan lepas jamaah di gedung islamic Center masjid agung Ibnu abdullah kota masohi, pemrintah daerah maluku tengah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 2 orang jamaah di tanah suci Mekkah.

    Penjabat bupati Malteng Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., yang diwakili asisten setda Malteng Bahrum Kalauw dalam sambutannya menyampaikan.

    “atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan turut berdukacita dan belasungkawa yang mendalam,” ucapnya.

    Pemerintah daerah sendiri mengonfirmasi bahwa 2 orang jamaah haji yang meninggal atas nama (alm) H. Gustiari Pawae dan (alm) H. Hamid Latuconsina. Sementara 1 jamaah lagi atas nama Hj. Hadijah Ely Makapul saat ini sedang sakit dan masih dirawat di Makkah.

    “mari kita juga mendoakan ibu Hj. Hadijah Ely Makapul bisa segera pulih dan sehat sehingga dapat kembali ke tanah air secepatnya,” lanjutnya menambahkan.

    Perjalanan haji merupakan perjalanan spiritual yang sangat berat, baik secara fisik maupun mental. Itulah sebabnya tak lupa Sahubawa menyampaikan pesan kepada jamaah haji agar selalu membawa kebaikan haji ke dalam kehidupan sehari-hari.

    Dikatakannya “pengalaman yang saudara semua lalui akan menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meningkatkan kualitas iman dan takwa,” kata Sahubawa menghimbau.

    “saya berharap nilai-nilai kebaikan, kesabaran, keikhlasan dan ketakwaan ini dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. (HUAT)

  • Staf Khusus AHY Sarankan, Kuasa Hukum Umi Tamher Lakukan Surat Resmi Pengaduan Ke Mentri AHY Agar Di Tindak Lanjuti

    Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum Umi Tamher, akan melaporkan dugaan perskongkolan dan pemalsuan dokumen tanah, oknum ASN di instansi Badan Pertanahan Kabupaten Sorong ke Kementerian Pertanahan.

    Pihaknya juga telah melaporkan kasus ini ke Polres Sorong Kota, atas dugaan perskongkolan dan pemalsuan dokumen (surat-surat tanah).

    Iriani menjelaskan, pihak yang di berikan kuasa oleh Umi Tamher untuk mengurus tanah berinisial (MR) telah berskongkol dengan oknum ASN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sorong, melakukan pemalsuan sertifikat tanah seluas 200.000m² (20 hektar) yang berlokasi di klalin VI Kabupaten Sorong.

    “Kami telah menyurat ke Pertanahan kami pertanyakan hal ini, tanah seluas 20 hektar itu merupakan tanah kosong, yang sudah di bangun tembok oleh PT. Hanurata, hal ini dilakukan karena ada kerja sama dengan  oknum ASN di dalam BPN. Pihak BPN juga menahan surat-surat asli, milik Umi Tamher. Atas dasar ini, kami akan laporkan ke Satgas Mafia Tanah,” tandasnya

    Lebih lanjut Iriani mengatakan “tidak sampai disitu, kami juga akan melaporkan oknum ASN, terkait kedisiplinan kepada Komisi Pengawas ASN, agar oknum-oknum yang bermain mafia tanah dan merugikan orang lain ini di segerah periksa, bila perlu di copot atau dipecat,” jelas Iriani

    Iriani juga mengatakan, oknum ASN BPN ini, telah menerbitkan sebuah sertifikat seluas 6.000m² menggunakan sertifikat paslu seluas 1 hektar yang di manipulasi dari sertifikat seluas 20 hektar.

    Sertifikat asli luasnya 20 hektar, tapi mereka rubah 20 hektar tersebut menjadi 1 hektar dengan menggunakan tulisan tangan (penah), padahal sertifikat asli semuanya menggunakan mesin ketik, dari 1 hektar itulah oknum ASN tersebut menerbitkan sertifikat seluas 6.000m².

    Bukti surat kepemilikan yang asli dan bukti surat palsu yang di rubah, terlihat dari tulisan mesin ketik dan tulisan tangan 200.000m² menjadi 10.000m²

    Yang jadi pertanyaan adalah, kok pertanahan bisa menerima ini, padahal mereka juga ada tahan sertifikat aslinya.

    “Saya juga sudah konfirmasi ke Pertanahan tolong kembalikan surat-surat asli milik klien kami, jadi itu saya menyurat secara resmi,” ujar Iriani.

    Selain memalsukan dokumen tanah, mereka juga palsukan KTP klien kami dan ini yang sedang kami kejar. Kami anggap ini semua adalah permainan, sehingga kami berani sangkakan seperti itu.

    “Kami telah melaporkan masalah ini ke Polres Sorong Kota, nanti polres Sorong Kota yang akan mengejar dan menanganinya,” beber Iriani.

    Kuasa Hukum juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pertanahan dan pihak pertanahan juga sudah mengeluarkan surat keterangan bahwa sisah tanah milik Umi Tamher masih tersisah 193.323m².

    Tanah yang dimiliki oleh klien kami telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan Hukum tetap, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat kasasi.

    Oknum-oknum yang terlibat dalam perkara ini, telah menjual tanah seluas 6.677m² sehingga sisah tanah Umi Tamher 193.323m², dari penjualan sebidang tanah, oknum ASN pun memanfaatkan sertifat itu dan menahannya.

    “Saya tegaskan kepada Pertanahan bahwa, Pertanahan tidak sepatutnya menahan surat asli milik klien kami, karena ini bukan tanah kecil, seharusnya surat asli itu di kembalikan dan Pertanahan membuat cacatan bahwa telah terbit sertifikat 6.677m² pada lahan seluas 200.000m² dan masih tersisah 193.323m², harusnya seperti itu kata, Iriani, akan tetapi pertanahan dalam hal ini tidak profesional sama sekali, sehingga jadikan alasan untuk menahan surat asli klien kami,” ujarnya

    Kuasa Hukum Umi Tamher juga sudah menyiapkan bukti-bukti untuk di laporkan ke satgas mafia tanah, “bila perlu saya menyurat ke bapak AHY untuk turun sendiri memonitor kerja dari oknum-oknum di Pertanahan ini, karena ini bukan perkara kecil, mereka berskongkol dengan perusahan besar.

    Surat Keterangan dari BPN terkait sisah tanah Umi Tamher sesuai sertifikat Asli.

    Saya berharap Kepala BPN Kabupaten Sorong jeli melihat hal ini, karena ada anak buahnya yang kerja sembrono merugikan orang lain. Mereka itu di bayar untuk melakukan pelanayan yang baik, bukan terlibat melakukan hal-hal di luar aturan.

    Media ini juga mendapat informasi dari Umi Tamher selaku pemilik tanah, bahwa Umi Tamher telah melaporkan kepada keluarganya di Ambon, kemudian keluarganya sudah meneruskan berita ini kepada Staf Khusus Mentri AHY.

    Dari pemberitaan ini, Staf khusus AHY menyerankan agar kuasa Hukum Umi Tamher untuk membuat surat resmi pengaduan yang di tujukan ke bapak Menteri AHY, di Jakarta agar segerah di tindak lanjuti.