Blog

  • Komnas Perempuan Angkat Bicara Soal Oknum TNI AL yang Intimidasi Jurnalis Perempuan 

    Melanesiatimes.com – Kasus intimidasi dan ancaman oleh oknum TNI AL terhadap 2 anggota Jurnalis Perempuan yang merupakan anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan beberapa wartawan yang terjadi pada 9 Juli 2024 lalu, membuat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan angkat bicara.

    Komisioner Komnas Perempuan yang juga merupakan Ketua Sub Com Partisipasi Masyarakat, Veryanto Sitohang mengatakan bahwa Komnas Perempuan menyerukan agar semua pihak menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis khususnya jurnalis perempuan.

    Veryanto juga mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota TNI AL terhadap 2 anggota FJPI Papua Barat Daya dan beberapa wartawan lainnya.

    “Kami berharap agar oknum TNI AL tersebut di proses sesuai dengan mekanisme dan hukum yang berlaku, agar menjadi pembelajaran bahwa tidak boleh ditolerir intimidasi dan kekerasan terhadap perempuan pembela Hak Asasi Manusia khususnya terhadap jurnalis perempuan,” tegasnya, ketika dihubungi via WhatsApp, Kamis (11/7).

    Lanjutnya, Mengingat kerentanan kekerasan yang dialami oleh jurnalis perempuan dalam menjalankan tugas, pedoman perlindungan terhadap jurnalis perempuan sebaiknya segera dibuat dan disosialisasikan oleh Dewan Pers dan Perusahaan Media.

    “Komnas Perempuan mengajak semua pihak mendukung kerja-kerja Perempuan Pembela HAM termasuk Jurnalis Perempuan dan mempromosikan wilayah Papua termasuk Papua Barat Daya sebagai kawasan bebas dari tindak kekerasan,” pungkasnya.

    “Jurnalis perempuan merupakan Perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” tegasnya.

    Dikatakan juga bahwa Perlindungan terhadap perempatan pembela hak asasi manusia diakomodir dalam Konstitusi khususnya Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

    “Kita (Komnas Perempuan) juga telah memiliki UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” katanya.

    Selain itu, kata Veryanto bahwa Deklarasi Marakesh yang dilahirkan disepakati oleh Aliansi Lembaga HAM sedunia pada tahun 2018. Dimana Komnas HAM dan Komnas Perempuan turut terlibat dalam proses tersebut, telah memandatkan kepada dunia untuk terus mempromosikan HAM dan peran Perempuan Pembela HAM.

    “Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menghormati semua ketentuan Deklarasi Pembela HAM,” pungkasnya.

  • Kenius Kogoya Ungguli Survei Pilkada Keerom 2024

    Melanesiatimes.com – Timur Barat Research Center (TBRC) merilis hasil survei terkait Pemilihan Bupati Keerom 2024. Hasilnya, nama Kenius Kogoya mengungguli petahana Bupati Keerom, Provinsi Papua, Piter Gusberger dan calon calon Bupati Keerom lainnya.

    “Pada survei top of mind, nama Kenius Kogoya yang merupakan Ketua DPD Hanura Papua unggul sebagai Cabup Keerom dengan angka 25,7%. Disusul Piter Gusberger di posisi kedua dengan angka 19,7%,” kata Direktur Eksekutif TBRC Johanes Romeo dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

    Selanjutnya, kata Johanes, di posisi 3. Yusuf Waly (14,3%), 4 Wahfir Kosasih (5,7%), 5 Hendrik Borotian (2,1%), 6 Ronal Apnawas(1,9%), dan 7 Wilhelmus Rollo( 1,3%). Kemudian, 8 Bonefasius Muenda (1,2%), 9 Petrus Solossa (1,2%), 10 Dorus Wakerkwa (1,1%), dan 11. Silfester Nof (0,9%).

    Sementara itu, TBRC juga melakukan survei mengenai tingkat elktabilitas bakal calon bupati Keerom dengan simulasi 5 nama melalui pilihan tertutup. Hasilnya posisi 1 Kenius Kogoya (30,2%), 2 Piter Gusbager, (22,8%), 3 Yusuf Waly (17,1%), 4 Petrus Solossa (8,4%), dan 5 Wahfir Kosasih (6,2%).

    TBRC, lanjut Johanes, juga melakukan survei simulasi 3 nama calon bupati dengan ditanyakan nama mana yang akan dipilih sebagai bupati Keerom jika dilakukan pemilihan bupati hari ini. Diperoleh hasil posisi 1 Kenius Kogoya, (40,4%), 2, Piter Gusbager (29,3%), 3 Yusuf Waly (18,1%), sedangkan tidak memilih 12,2%.

    “Hasil temuan survei menunjukkan Sebanyak 70,9% masyarakat Keerom kecewa dan tidak puas dengan kepemimpinan Piter Gusberger. Perihal itu, menurut 70,9% masyarakat Keerom sulit mendapatkan pekerjaan dan usaha di Keerom,” kata Johanes.

    Dijelaskan, hasil survei juga menunjukkan sebanyak 78,9 masyarakat Keerom ingin perubahan kepemimpinan di Kabupaten Keerom yang bisa membuka lapangan kerja dan usaha. Menurutnya, jika merujuk hasil survei ini, Piter Gusbager sebagai petahana bupati Keerom diprediksi sulit untuk menang kembali.

    “Sedangkan Kenius Kogoya yang sudah popular di tingkatan nasional, lebih diinginkan masyarakat Keerom agar mau memimpin kabupaten Keerom,” ucapnya.

    Survei TBRC dilakukan periode 26 Juni hingga 7 Juli 2024. Populasi survei adalah seluruh WNI di kabupaten Keerom yang punya hak pilih, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

    Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 900 orang.

    “Responden diwawancarai langsung. Survei ini memiliki Margin of error ± 3,24% pada tingkat kepercayaan 95%,” ujarnya.

  • Pembinaan Kelembagaan Bagi Bawaslu, Kasek PB Tekankan Harus Kosering 35 Miliyar Ke 5 Kabupaten/Kota Dari APBN

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan giat Pembinaan Kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya, di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong, pada Kamis (11/07/2024).

    Sebelum membuka acara pembinaan Kelembagaan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Papua Barat Beni Wahon, menyampaikan beberapa hal terkait anggaran pemilu.

    Anggaran Dana Hibah Kabupaten/Kota dirasa sangat kurang, sehingga Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya harus melakukan Kosering terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 5 – 9 M dari besar anggaran APBN 38 M.

    Beni Wahon juga memberikan ultimatum kepada Bawaslu Se-Provinsi Papua Barat Daya agar anggaran pemilu yang cukup banyak, jangan di paksakan untuk menggunakan dengan membuat program untuk menghabiskannya, tapi lebih kepada memberikan suport ke Bawaslu kabupaten/kota yang kekurangan anggarannya.

    Kepala Satker Provinsi Papua Barat Daya menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu RI, agar anggaran pemilukada, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang berasal dari APBN, harus di lakukan kosering terhadap Bawaslu kabupaten/kota yang masih kurang anggarannya.

    “Sudah ada reviuw dari Bawaslu RI terkait anggaran APBN untuk Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dari besar anggaran Pemilukada sebesar Rp.86 Miliyar, maka Rp.35 Miliyar di peruntukan untuk 5 kabupaten/kota guna membantu kelancaran proses tahapan pemilukada,” beber Kepala Sekretariat (Kasek) Papua Barat Daya, Beni Wahon.

    Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan “Bawaslu Kabupaten/Kota harus mengantisipasi segalah macam bentuk persoalan di bawah sehingga bisa diselesaikan, jangan sudah ada kasus baru mulai lobi kesana sini,” ujar Farly

    Lebih lanjut ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian seperti, tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan dan tim pemantau, itu yang menjadi data pengawasan yang di laporkan ke provinsi.

    Sebab data-data itu merupakan penilaian yang termaktub dalam perbawaslu 3 tahun 2022 maupun penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan di tingkat bawah dalam perbawaslu 15 tahun 2020, kata Farly.

    Peserta yang di hadirkan pada kegiatan ini adalah, Ketua Bawaslu, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas beserta stafnya.

    Farly juga berharap agar teman-teman kesektariatan tetap sporting sistem terhadap penyelenggara sehingga semua proses tahapan sampai hari H nya berjalan dengan ketentuan yang berlaku.

    “Karena dari semua ini ada sangsi dan reward yang akan di berikan oleh Bawaslu RI kepada penyelenggara, sehingga dalam giat ini lebih di tekankan terkait kinerja pengawasan agar lebih di optimalkan,” tutup Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farly Sampe Toding Rego.

  • KKJ PB-PBD Kecam Tindakan Arogansi dan Pengancaman Jurnalis di Kota Sorong oleh Oknum Anggota TNI-AL

    Melanesiatimes.com – Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat – Papua Barat Daya atau KKJ PB – PBD mengecam tindakan arogansi dan pengancaman sejumlah jurnalis oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL) di Jalan Bubara, Kelurahan Klaligi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kamis (11/07/2024).

    Koordinator KKJ PB-PBD Safwan Ashari menjelaskan, awalnya para jurnalis di Kota Sorong, tengah melaksanakan tugas peliputan, terkait salah satu oknum anggota TNI-AL meninggal dunia di di Markas Lantamal XIV/Sorong, Papua Barat Daya.

    Sekira pukul 10.50 WIT, pata jurnalis Sorong itu sempat berhenti menunggu rekannya di Jalan Bubar yang tak jauh dari Markas Lantamal XIV/Sorong, Selasa (9/7/2024).

    Selang beberapa menit, seorang petugas dari dalam Markas Lantamal XIV/Sorong tampak menghampiri rombongan jurnalis di Jalan Bubara, sembari menanyakan ihwal maksud jurnalis berhenti di areal tersebut.

    Setelah dijawab dari para jurnalis, anggota TNI-AL yang mengenakan seragam lengkap dengan helm putih tersebut kembali ke Pos Markas Lantamal XIV/Sorong.

    Tak butuh waktu lama, satu anggota TNI-AL kembali menghampiri para jurnalis sembari melontarkan kata arogansi dan arahkan jari telunjuk ke rombongan jurnalis tersebut.

    Oknum anggota TNI-AL tersebut sempat memaksa memeriksa Handphone (Hp) milik Jurnalis TribunSorong.com, sembari mengeluarkan bahasa bernada ancaman.

    Anggota itu juga tampak mengeluarkan nada keras dan mengusir para jurnalis dari Jalan Bubara Kota Sorong. Namun karena tak terima diusir dengan nada besar oleh oknum TNI-AL, para jurnalis pun sempat adu mulut dengan anggota tersebut.

    Melihat jumlah personel TNI-AL mulai lebih banyak, oknum anggota tersebut justru meningkatan tensi nada bahasa ke jurnalis, dan menyampaikan ihwal areal Militer.

    Tak terima hal tersebut, rombongan jurnalis kembali menyampaikan ihwal kerja pers dilindungi oleh Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Tensi mulai meningkat, sehingga para jurnalis terpaksa mengalah dan mau geser agak jauh, namun dalam posisi itu oknum anggota tersebut justru keluarkan nada ancaman dimana akan menangkap jurnalis.

    “Kalau kamu masih di sini saya akan tangkap kalian di sini,” ucap anggota TNI AL tersebut.

    Mendengar hal tersebut, tensi kembali memanas antara pata jurnalis dan oknum TNI-AL, tampak sejumlah anggota sontak menenteng senjata lengkap di dalam pos.

    Untuk Itu, KKJ PB-PBD menyatakan sikap:

    1. tindakan para petugas keamanan mengusir serta dugaan mengintimidasi secara verbal merupakan tindakan merusak citra demokrasi Indonesia khususnya pada perlindungan dan jaminan ruang aman untuk jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Bahkan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran UU Pers Pasal 18 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
    2. Mendorong semua pihak menghormati dan memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang melaksanakan tugas profesinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jurnalis memiliki hak dan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal sedang menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya yang dijamin Pasal 8 UU Pers. Perlindungan hukum itu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;
    3. Mendesak semua pihak termasuk aparat TNI-AL berhenti menghalang-halangi dan membatasi kerja  jurnalis yang berujung menghambat hak publik untuk mendapat informasi.
  • Agus Mawara ; Ekonomi Kita Harus Dibenahi Dengan Baik Jika Ingin Daerah Ini Maju

    Melanesiatimes.com – Bakal calon bupati Maluku Tengah Agustinus J.E Mawara, S.I.Kom., M.Si mulai diperhitungkan pada bursa calon bupati setelah dirinya menyelesaikan serangkaian proses dan tahapan pencalonan di beberapa partai politik, kamis, (11/07/2024).

    Dikonfirmasi lewat saluran telpon miliknya, Agus Mawara menyampaikan keputusan maju mencalonkan diri sebagai bupati malteng karena dirinya berkeinginan kuat melakukan perubahan demi kemajuan bumi pamahanunusa.

    Menurutnya, kebijakan pembangunan di Maluku Tengah sudah baik namun belum merata. Hanya terfokus pada pembangunan fisik saja. Sehingga hal-hal penting lainnya terutama ekonomi kurang diperhatikan.

    “pembangunan di maluku tengah lebih fokus pembangunan fisik, sehingga kurang memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga,” kata Mawara menjelaskan.

    “padahal rendahnya kesejahteraan suatu keluarga jelas akan berdampak buruk pada kesehatan dan tingkat pendidikan,” lanjut mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua Barat ini menambahkan.

    Pribadi yang sekarang menjabat sebagai manajer Unit Advokasi FOKER LSM Papua ini menilai sektor ekonomi merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan secara benar.

    Sumber daya alam yang melimpah di negeri ini bisa dioptimalkan dengan baik jika pemimpinnya benar-benar mampu untuk merealisasikan gagasan-gagasan pembangunan daerah yang terukur.

    “pembangunan ekonomi di sini kurang mendapat perhatian serius. Kita perlu pemimpin yang bisa mengembangkan perekonomian di daerah ini,” tegasnya.

    Pada tahapan pendaftaran di partai politik, Agus Mawara diketahui menjalankan prosesnya di partai Gerindra, Partai Perindo dan Partai Hanura.

    Sementara itu, saat disinggung mengenai siapa sosok calon wakil bupati yang akan mendampingi dirinya pada pilkada november mendatang, Mawara menyebut semua itu masih dirahasiakan.

    “sudah ada pilihan calon wakil bupati saya, tapi masih kami rahasiakan dulu,” ucapnya.

    “tunggu saja nanti disampaikan pada saat deklarasi pasangan calon,” tembahnya.

    Sebagai putra daerah yang selama ini berkarier di luar, Agus Mawara mengaku hal itu tak mengurangi sikapnya yang selalu mengamati dan mengikuti semua perkembangan di Maluku Tengah. Semangat ini yang kemudian beliau tuangkan dalam moto pergerakan di pilkada ini yakni “gerak bersama biking bae daerah maluku tengah”.

    “walau saya bekerja di luar daerah, namun maluku tengah tak pernah luput dalam pengamatan saya. Termasuk pembangunan yang terjadi di sini,” tutupnya. (HUAT)

  • Kasus Ibu Palsukan Tanda Tangan Anak, Ahli Hukum Ragu Pelapor Ingin Kuasai Harta

    Melanesiatimes.com – Pendangan ahli hukum pidana, pada sidang kasus anak gugat ibu kandung di Karawang, nilai hakim sangat objektif dan perkara murni kasus pidana.

    Ahli hukum pidana, sekaligus dosen Universitas Sehati Indonesia (Usindo) Eigen Justisi menuturkan, sejak awal mendengar dan mengikuti persoalan kasus ibu dan anak tersebut, ia menilai banyak pendapat yang kontra produktif dengan perkara tersebut.

    “Iya kalau saya memang mengikuti dari awal, ini kan kasus pidana, si anak ini melaporkan ibunya karena terkait dengan pemalsuan tanda tangan. Di situ banyak mungkin masyarakat yang kontra produktif dengan duduk perkaranya sehingga seolah-olah ini adalah kasus anak menggugat warisan, padahal kalau mau menggugat warisan, konstruksi hukumnya berbeda, dan gugatannya sudah pasti perdata bukan pidana,” kata Eigen, saat ditemui di Kawasan Galuh Mas, Kabupaten Karawang, Rabu (10/7).

    Diketahui sebelumnya, seorang anak yang bernama Stephanie Sugianto melaporkan ibu kandungnya Kusumayati, gegara tak terima tanda tangannya dipalsukan dalam surat keterangan waris (SKW).

    Kasus tersebut bermula pada saat Sugiono ayah kandung dari Stephanie sekaligus suami dari Kusumayati, warga Kelurahan Nagasari, Kabupaten Karawang, meninggal pada 6 Desember 2012. Sepeninggal sang ayah, Stephanie melaporkan sang ibu Kusumayati, pada tahun 2021 karena tandatangannya diduga dipalsukan oleh Kusumayati, dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW), pada 27 Februari 2013.

    Lebih lanjut diterangkan Eigen, setelah menelaah duduk perkara kasus tersebut, pelapor mengadukan terlapor dengan sangkaan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga dalam proses perkaranya, pelapor tidak menyinggung persoalan warisan.

    “Ini pasalnya tetap 263, kalau pelapor ini niat menguasai warisan tentu salah, justru sebenarnya konteks dari persoalan ini lebih kepada motif. Apa sebenarnya motif terdakwa memalsukan tandatangan korban, dan apa sebenarnya motif korban melaporkan terdakwa. Ini yang sama-sama kita tidak tahu, dan hakim harus jeli terhadap itu,” kata dia.

    Selama berjalannya persidangan Eigen, menilai hakim cukup hebat, sebab mengarahkan persoalan ini kepada penyelesaian pribadi dalam keluarga.

    “Selama ini saya ikuti majelis hakim ini hebat, dia kan pengadil sebetulnya tidak berpihak kepada ibu atau anak. Bahkan saya dengar kemarin sempat mediasi, ini upaya yang tepat untuk kasus tersebut, karena menyangkut pemulihan hubungan baik antara ibu dan anak,” imbuhnya.

    Lebih lanjut dijelaskan Eigen, dalam perkara tersebut hakim juga harus tetap objektif dalam menangani perkara ini, bahkan hakim seharusnya bisa menelaah latar belakang dari korban dan terdakwa atas pelaporan kasus ini, agar menghasil putusan yang seadil-adilnya.

    “Iya tentu hakim harus objektif, dan kalau bisa harus tahu nih apa motif kedua belah pihak dalam kasus ini. Supaya menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, tapi sejauh ini memang saya nilai majelis hakim yang menangani kasus ini hebat-hebat dan sudah teruji,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Stephanie menempuh jalur hukum terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Surat Keterangan Waris (SKW) tertanggal 27 Februari 2013.

    Surat itu dibuat di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat dan notulen RUPSLB PT EMKL Bimajaya Mustika tertanggal 1 Juli 2013.

    Sementara itu, tim hukum Kusumayati, Nyana Wangsa kepada awak media menjelaskan duduk perkara dari sudut kliennya sebagai tergugat. Dia memastikan, kliennya sama sekali tidak pernah mengubah apa pun dalam SKW.

    “Fakta persidangan, ditanya oleh hakim, Bu Stephanie kenapa anda sampai melaporkan ibu anda dengan dalih dia hak warisnya dihilangkan padahal secara yuridis tetap tercantum sebagai ahli waris di notaris,” kata Nyana menirukan perkataan hakim saat jumpa pers di Jakarta.

  • Noralia Ulfa Terpilih Menjadi Formateur/Ketua Umum Kohati HMI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2024-2026

    Melanesiatimes.com – Korps HMI Wati (KOHATI) HMI Badko Jabodetabeka-Banten menggelar Musyawarah Daerah Kohati (MUSDAKOH) ke-X yang berlokasi di BPMP Prov. Banten, Lebak pada tanggal 5-7 Juli 2024 dengan tujuan estafet kepemimpinan.

    Hal tersebut dipandang perlu demi menjaga regenerasi kepemimpinan. Sesuai aturan main organisasi ad/art Kohati Badko dalam menjalankan amanahnya diberikan waktu 1 periode selama 2 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Koordinasi.

    Dalam perhelatan Musyawarah Daerah Kohati (MUSDAKOH) ke-X, Noralia Ulfa sebagai kandidat yang dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh tim SC kemudian melakukan Uji Kriteria Kandidat Formateur/Ketua Umum Kohati HMI Badko Jabodetabeka-Banten pada pleno IV dihadapan 23 Peserta Musyawarah Daerah Kohati yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Visi & Misi pada tanggal 6 juli 2024.

    Setelah melalui serangkaian Uji Kriteria Kandidat Formateur/Ketua Umum Kohati HMI Badko Jabodetabeka-Banten, pimpinan sidang yang bertugas pada saat itu Winda Sari membacakan hasil ketetapan dan memutuskan saudari Noralia Ulfa sebagai Formateur/Ketua Umum Kohati HMI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2024-2026

    Dengan terpilihnya saudari Noralia Ulfa sebagai Formateur/Ketua Umum Kohati HMI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2024-2026 menandakan arah gerak baru Kohati Badko Jabodetabeka-Banten dibawah kepemimpinan saudari Noralia Ulfa.

    “Dengan tagline yang diusung KohatiSehati diharapkan Kohati Cabang selingkup jabodetabetaka-Banten dapat Bersatu Hati. Sehati bersama mewujudkan Kohati yang inklusif, elaboratif (kolaborasi), dan sustainability. Hal tersebut hasil buah perenungan yang saya tuangkan dalam bentuk visi, sehingga arah gerak kohati nantinya dapat mengejewantahkan ke dalam program kerja yang kemudian dapat membawa kebermanfaatan dan eksistensi Kohati Badko itu sendiri.” kata [Noralia Ulfa Formateur/Ketua Umum Kohati HMI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2024-2026].

    Dengan terpilihnya Formateur/Ketua Umum Kohati HMI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2024-2026 menandakan berakhirnya seluruh rangkain Musyarawarah Daerah Kohati ke-X. Dengan ini diharapkan kepada semua pihak yang terlibat agar menerima seluruh ketetapan-ketetapan Musyawarah Daerah Kohati ke-X dengan hati dan pikiran yang terbuka.

  • FJPI Tanggapi Intimidasi Terhadap Jurnalis Sorong, Oleh Oknum TNI AL

    Melanesiatimes.com – Dua anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Kota Sorong, Papua Barat Daya mengalami intimidasi dan diancam oleh oknum TNI AL Lantamal XIV Sorong saat berusaha mengkonfirmasi terkait kasus dugaan bunuh diri oknum anggota Lantamal XIV.

    Kasus intimidasi dan ancaman terjadi pada dua anggota FJPI PBD bersama sejumlah rekan wartawan lainnya pada pukul 10:00 WIT, Selasa (9/7).

    Hal ini ditanggapi oleh Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Cabang Papua Barat Daya (FJPI PBD), Fauzia mengecam tindakan oknum TNI AL Lantamal XIV Sorong tersebut dan meminta agar oknum TNI AL Lantamal XIV tersebut melakukan permohonan maaf.

    Fauzia menegaskan agar oknum TNI AL tersebut dipindahkan ke daerah lain, karena selama ini menurutnya, hubungan antara pers dan Lantamal XIV Sorong baik-baik saja.

    “Jadi oknum ini datang bikin kabur air saja, merusak silaturahmi kita antara Pers dan Lantamal XIV Sorong,” jelas Fauzia dengan nada yang kesal.

    Selain itu, kata Fauzia bahwa FJPI PBD akan meminta FJPI Pusat dan untuk menyurat ke Markas Besar Angkatan Laut (Mabes AL) terkait insiden ini yang belum ada respon dari Komandan Lantamal XIV dan Panglima Koarmada 3 terkait kejadian ini.

    “Kami juga akan melaporkan hal ini ke Komnas Perempuan karena intimidasi dan ancaman merupakan kejahatan, apalagi dialami oleh anggota kami yang sedang bekerja,” ujarnya.

    Sebelumnya, kejadisn berawal saat 2 anggota FJPI PBD bersama rekan wartawan lainnya mendapatkan informasi tentang kasus bunuh diri oknum anggota Lantamal XIV Sorong pada Minggu (7/7) sekitar pukul 15.00 WIT. Mereka kemudian mencoba mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Danlantamal XIV melalui pesan whatsapp, namun tidak mendapatkan balasan.

    “Selasa 9 Juli 2024 pagi, 2 anggota FJPI PBD dan beberapa teman pers berupaya mencoba mengkonfirmasi dugaan bunuh diri oknum TNI AL tersebut dengan mendatangi Mako Lantamal XIV Sorong. Setibanya di Mako Lantamal XIV Sorong, sejumlah jurnalis (termasuk 2 anggota FJPI) menunggu rekan-rekan wartawan lainnya di luar Lantamal XIV Sorong,” ujarnya.

    Tak lama kemudian, sejumlah jurnalis didatangi salah seorang oknum anggota Pomal dan mempertanyakan alasan para jurnalis berhenti di samping jalan tersebut.

    “Para wartawan pun menjelaskan bahwa mereka sedang menungguh rekan-rekannya sehingga mereka memakirkan kendaraan disamping jalan. Selanjutnya oknum anggota Pomal itu pergi,” bebernya.

    Tidam berselang lama, muncul salah satu anggota TNI AL dengan menggunakan pakaian preman dan nada arogan langsung meminta handphone milik wartawan dan perintahkan agar menghapus foto-foto di galeri salah satu wartawan.

    “Datang seorang oknum anggota TNI AL lain yang tidak berseragam dinas, dengan sikap arogansi meminta para wartawan untuk membuka handphone mereka dan menghapus foto-foto yang telah dituduhkan diambil di sekitar Mako Lantamal IV Sorong. Oknum tersebut menuduh para wartawan telah mengambil gambar tanpa izin,” ungkap Fauzia.

    Para wartawan merasa keberatan dengan tuduhan tersebut dan menolak untuk membuka handphone mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah wartawan dan dilindungi UU Pers. Apalagi, saat itu para jurnalis tidak mengambil 1 gambarpun.

    “Perdebatan pun terjadi antara para wartawan dan oknum anggota TNI AL tersebut. Oknum tersebut bahkan mengeluarkan suara nada tinggi dan mengatakan bahwa wilayah Mako Lantamal adalah wilayah militer dan tidak boleh ada yang parkir di sana dengan jarak 100 meter,” tuturnya.

    Para wartawan mencoba menjelaskan bahwa tidak ada rambu-rambu yang melarang parkir di sekitar Mako Lantamal. Namun, oknum tersebut tetap bersikeras dan meminta para wartawan untuk pindah dari tempat tersebut. Saat hendak memindahkan sepeda motornya, wartawan kembali diancam akan ditangkap jika tidak segera berpindah.

    “Kalau kalian melawan kita tangkap”,Hal ini membuat para wartawan semakin emosi. Untungnya, beberapa anggota intel yang berada di lokasi kejadian kemudian datang dan menenangkan situasi. Para wartawan kemudian memilih untuk meninggalkan Mako Lantamal dan menunggu di tempat lain sambil menunggu konfirmasi dari Danlantamal,” ujarnya.

    Hingga saat ini, tambah Fauzia wartawan belum mendapatkan konfirmasi dari Danlantamal terkait kasus bunuh diri oknum anggota Lantamal XIV Sorong. Mereka juga berencana untuk melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak berwajib.

  • Optimis Menyambut Angin Kemenangan, Ketua Relawan Gabriel Assem Instruksikan Pasukan Kerja Ekstra  

    Melanesiatimes.com – Usai deklarasi pasangan bakal calon gubernur  Provinsi Papua Barat Daya Gabriel Assem dan Lukman Wugaje di kediaman mantan bupati Tambrauw, Ketua Tim Relawan Gabriel Assem-Lukman Wugaje agar timnya bekerja ekstra. Selasa (09/07/2024)

    Dalam deklarasi pasangan bakal calon gubernur Provinsi Papua Barat daya, Gabriel Assem dan Lukman Wugaje Semakin mempertajam pisau kalkulasi kemenangan, hal demikian di sampaikan ketua tim kemenangan Gabriel Assem, Sergius Hae, pasalnya deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat mengsuplai angin segar kemenangan, karena mendapat dukungan dari semua golongan (Suku Nusantara).

    Lanjut ia mengatakan, akan mengarahkan seluruh pasukan untuk bekerja lebih ekstra sebelum menjemput pesta demokrasi pada kontestasi pemilukada 27 November mendatang,” ujar Sergius

    Yang menjadi optimisme dalam presentasi kemenangan ketua tim relawan adalah, hampir sebagian besar daerah daerah sudah terkonsolidasi dalam barisan Gabriel Assem serta terakomodir dengan baik.

    Optimis Menyambut angin Kemenangan, Ketua Relawan Gabriel Assem Instruksikan Pasukan Kerja ekstra untuk memenangkan pasangan yang di singkat Gaul.

    Setelah deklarasi dalam waktu dekat tim relawan Gabriel Assem akan  membentuk saksi- saksi di setiap TPS, dan memperkuat pendataan, sekaligus pelatihan saksi guna mematangkan pengetahuan teknis saat pesta demokrasi mendatang.

    Menurutnya Provinsi Papua Barat daya adalah daerah yang corak akan keberagaman, oleh sebab itu membutuhkan pemimpin yang berjiwa nasionalis dan mampu merangkul semua masyarakat Oap maupun Nusantara.

    “Pasangan ini sangat mencerminkan keberagaman di Provinsi Papua Barat Daya, olehnya itu kami mengharapkan dukungan dari setiap stakeholder kesukuan untuk mendukung Gabriel Assem dan Lukman Wugaje ” terang Sergius.

    Lanjut ia mengatakan “Semua tenaga kami sumbangkan untuk mendapatkan hasil lapangan sesuai ekspektasi namun dukungan dari semua pihak sangat kami butuhkan, sebab kami tak bisa maju tanpa dukungan dari saudara-saudara kita yang lain,” pungkasnya

    Sergius ber asa, seluruh masyarakat Nusantara yang mendiami provinsi Papua Barat Daya, agar bergandengan tangan, dalam srbuah komitmen, menuju restorasi Papua Barat Daya dan transfomasi masyarakat, Papua Barat Daya, di bawah kepemimpinan pasangan Gaul,” tutup Ketua Tim Pemenangan Gabriel Assem – Lukman Wigaje, Sergius Hae. (Sintia_Rahayaan)

  • PWI PBD Kecam Tindakan Intimidasi Oknum TNI-AL Kepada Wartawan Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat Daya, Wahyudi mengecam dan sangat menyayangkan dugaan tindakan arogansi oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang mengusir dan mengancam wartawan.

    IntimidasI itu dilakukan oknum anggota TNI AL kepada wartawan di Kota Sorong yang sedang menjalankan tugas peliputan. Di mana wartawan hendak melakukan konfirmasi terkait dugaan meninggalnya salah satu anggota TNI AL yang bertugas di Lantamal XIV/Sorong, Papua Barat Daya.

    “Selaku Ketua PWI Papua Barat Daya, kami sangat menyayangkan adanya tindak kekerasan verbal yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL kepada teman-teman wartawan. Sebab ini merupakan bentuk intimidasi terhadap jurnalis saat bertugas di lapangan,” kata Wahyudi, Selasa (9/7/2024).

    Wahyudi mengatakan, hubungan antara pers dengan TNI AL selama ini sudah cukup baik. Namun dengan adanya kejadian ini, Kata Wahyudi, relasi dan sinergi yang selama ini sudah terjalin baik antara pers dengan TNI AL menjadi bermasalah.

    Selain itu, Kata Wahyudi, Tindakan intimidasi verbal kepada insan pers di kota Sorong mencederai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kemerdekaan pers.

    Untuk itu, Ia menegaskan kepada rekan-rekan aparat keamanan baik TNI/ Polri tentu harus juga menghargai dan memahami tugas jurnalis di lapangan.

    “Bagaimana aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman wartawan di luar juga harus diberikan ruang. Jika memang saat kejadian ada hal-hal bersifat internal yang belum bisa dipublikasikan, tentu tidak salah jika disampaikan dan dikomunikasikan dengan baik. Sehingga penjelasan itu bisa diterima oleh temanteman wartawan,” kata dia.

    Saat kejadian, Wahyudi mengatakan rekan-rekan jurnalis sudah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Mako Lantamal XIV/Sorong dan sudah komunikasi dengan danlantamal melalui via whatapps namun belum ada balasan.

    “Apalagi teman-teman wartawan sudah menyampaikan kepada oknum tersebut bahwa mereka sudah ada upaya konfirmasi kepada Danlantamal terkait permasalahan yang terjadi,” Ungkap Wahyudi.

    Terlabih, wartawan saat itu memang sedang menjalankan tugas profesinya dan tidak melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Wartawan hanya ingin mendapatkan informasi yang akurat untuk bisa dipublikasikan.

    “Kami berharap pihak TNI AL bisa sesegera mungkin memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut sehingga permasalahan ini tidak semakin berkepanjangan. Apalagi sampai menimbulkan gesekan baru antara pers dengan TNI AL,” tegasnya.