Blog

  • Mengapa Memperkuat Keamanan Siber dengan Teknologi Canggih Sangat Penting?

    Melanesiatimes.com – Praktisi keamanan data dari PT Tri Kreasi Mandiri Teknologi, Syam Basrijal mengatakan bahwa ancaman keamanan siber di era digitalisasi akan terus berkembang canggih dan semakin kompleks. Mereka akan terus beradaptasi dengan semua teknik dan protokol keamanan yang ada saat ini, sehingga penting untuk semua pihak yang menjalankan roda organisasi dan bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis siber harus terus meningkatkan keamanan data mereka.

    “Organisasi dari berbagai sektor perlu mengambil langkah proaktif untuk melindungi data dan infrastruktur mereka. Dalam hal ini, penggunaan teknologi Next-Generation Firewall (NGFW), Security Information and Event Management (SIEM), dan Data Loss Prevention (DLP) dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan ini,” kata Syam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7/2024).

    Ancaman keamanan siber seperti malware ransomware, serangan phishing, maupun advanced persistent threats (APT) semakin sulit dideteksi dan ditangani dengan metode keamanan tradisional. Oleh karena itu, Syam mengatakan bahwa semua organisasi perlu mengadopsi teknologi keamanan yang lebih canggih untuk melindungi aset mereka.

    Dipaparkan juga oleh Syam Basrijal, bahwa Next-Generation Firewall (NGFW) merupakan evolusi dari firewall tradisional yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan paket data, akan tetapi juga menyertakan fitur-fitur canggih seperti inspeksi dalam, kontrol aplikasi, dan pencegahan ancaman.

    “NGFW mampu mengenali dan menghentikan ancaman siber yang tersembunyi di dalam aplikasi atau protokol yang sah. Dengan kemampuan ini, NGFW memberikan perlindungan lebih terhadap serangan yang kompleks dan menargetkan lapisan aplikasi,” ujarnya.

    Kemudian, pengamanan siber juga bisa dilakukan dengan Security Information and Event Management (SIEM). Ia merupakan sebuah solusi yang menggabungkan pengumpulan data keamanan dari berbagai sumber dengan analisis real-time dan manajemen insiden.

    Dengan SIEM, organisasi dapat memonitor aktivitas jaringan, mendeteksi anomali, dan merespons ancaman dengan cepat. Bahkan dengan adanya SIEM, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan.

    “SIEM membantu dalam mengidentifikasi pola serangan, mengurangi waktu deteksi, dan mempercepat respon terhadap insiden keamanan,” terang Syam Basrijal.

    Selanjutnya ada Data Loss Prevention (DLP). Ini adalah sebuah teknologi yang dirancang untuk mencegah kehilangan data sensitif melalui kontrol dan pemantauan data secara menyeluruh. DLP membantu organisasi mengidentifikasi, memantau, dan melindungi data penting dari akses yang tidak sah atau kebocoran.

    Dengan menerapkan kebijakan DLP, perusahaan dapat memastikan bahwa data sensitif tidak keluar dari lingkungan yang aman, baik melalui email, transfer file, atau perangkat penyimpanan eksternal.

    “DLP juga memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara lebih aman dan meminimalkan risiko kebocoran informasi,” lanjut Syam.

    Jika sebuah perusahaan dan organisasi tersebut menggunakan tiga mekanisme keamanan data berbasis siber ini secara integrated, peluang terjadinya serangan siber bisa semakin maksimal untuk ditekan.

    Sebab, NGFW berfungsi sebagai pertahanan garis depan, memblokir serangan sebelum mencapai jaringan internal. SIEM bertindak sebagai pusat kontrol yang memonitor dan menganalisis seluruh aktivitas jaringan, sementara DLP memastikan bahwa data sensitif tetap terlindungi dan tidak bocor.

    “Menggunakan NGFW, SIEM, dan DLP secara terintegrasi memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai ancaman siber,” tuturnya.

    Selain itu, menjalankan keamanan data dengan mematuhi protokol dan regulasi yang baik juga akan memberikan nilai tambah yang baik dalam menjalankan praktik keamanan data tersebut. Apalagi kata Syam, banyak industri diatur oleh regulasi yang ketat mengenai keamanan data, seperti ; GDPR di Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat.

    “Mengadopsi teknologi seperti NGFW, SIEM, dan DLP membantu organisasi memenuhi persyaratan ini dan menghindari sanksi yang bisa berdampak finansial dan reputasi. Teknologi ini juga memungkinkan audit yang lebih mudah dan transparansi dalam manajemen keamanan siber,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Syam Basrijal juga mengatakan bahwa semua orang memang harus peduli dengan keamanan data mereka, khususnya instansi pemerintah yang memiliki aspek pelayanan publik.

    Sebab, kebocoran data atau insiden keamanan dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Dengan investasi dalam teknologi keamanan yang canggih, organisasi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan data dan privasi pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan.

    “Mengadopsi pendekatan proaktif terhadap keamanan siber tidak hanya melindungi aset perusahaan tetapi juga memastikan kelangsungan bisnis di masa depan,” pungkas Syam Basrijal.

  • IJTI: Insan Pers Boikot Pemberitaan TNI-AL Buntut Anggota Arogan dan Usir Jurnalis Di Sorong

    Melanesiatimes.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korwil Maluku-Papua mengecam tindakan arogansi dan pengancaman sejumlah jurnalis oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) di Jalan Bubara, Kelurahan Klaligi, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

    Awalnya, para jurnalis di Kota Sorong, tengah melaksanakan tugas peliputan, terkait salah satu oknum anggota TNI-AL meninggal dunia di Markas Lantamal XIV/Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

    Kecaman itu disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) IJTI Maluku-Papua, Chanry Suripatty melalui siaran persnya.

    “IJTI mengecam keras tindakan oknum TNI-AL yang mengancam dan mengusir jurnalis saat hendak melaksanakan tugas peliputan di Markas Lantamal,” ujar Chanry, melalui siaran pers, Selasa (9/7/2024).

    Tak hanya itu, Korwil IJTI Maluku-Papua juga meminta seluruh jurnalis agar harus memboikot seluruh pemberitaan terkait institusi TNI-AL di seluruh Tanah Papua.

    “Komandan TNI-AL harus turun usut tuntas tindakan arogansi ini jangan anggap remeh karena soal ancaman tidak bagus, makanya harus ada tindakan tegas,” katanya.

    “Saya minta seluruh jurnalis untuk boikot seluruh pemberitaan TNI-AL di Papua.”

    Chanry berujar, sebagai mitra harusnya anggota TNI-AL memperlakukan jurnalis selayaknya, bukan malah jadikan musuh.

    Menurutnya, hingga kini masih ada indikasi hal yang tidak baik, sehingga sering jurnalis dihalang-halangi saat menjalankan tugas.

    “Kalau sudah melakukan pengancaman serta pengusiran maka mereka anggap jurnalis ini adalah musuh,” jelasnya.

    Harusnya, TNI-AL melawan musuh negara yang mengganggu kedaulatan negara. sementara jurnalis bukan lawan negara.

    Kronologi Kejadian

    Sebelumnya, para jurnalis di Kota Sorong, tengah melaksanakan tugas peliputan, terkait salah satu oknum anggota TNI-AL meninggal dunia di Markas Lantamal XIV/Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

    Sekira pukul 10.50 WIT, pata jurnalis Sorong itu sempat berhenti menunggu rekannya di Jalan Bubar yang tak jauh dari Markas Lantamal XIV/Sorong, Selasa (9/7/2024).

    Selang beberapa menit, seorang petugas dari dalam Markas Lantamal XIV/Sorong tampak menghampiri rombongan jurnalis di Jalan Bubara, sembari menanyakan ihwal maksud jurnalis berhenti di areal tersebut.

    Setelah dijawab dari para jurnalis, anggota TNI-AL yang mengenakan seragam lengkap dengan helm putih tersebut kembali ke Pos Markas Lantamal XIV/Sorong.

    Tak butuh waktu lama, satu anggota TNI-AL kembali menghampiri para jurnalis sembari melontarkan kata arogansi dan arahkan jari telunjuk ke rombongan jurnalis tersebut.

    Oknum anggota TNI-AL tersebut sempat memaksa memeriksa Handphone (Hp) seorang jurnalis, sembari mengeluarkan bahasa bernada ancaman.

    Anggota itu juga tampak mengeluarkan nada keras dan mengusir para jurnalis dari Jalan Bubara Kota Sorong. Namun karena tak terima diusir dengan nada besar oleh oknum TNI-AL, para jurnalis pun sempat adu mulut dengan anggota tersebut.

    Melihat jumlah personel TNI-AL mulai lebih banyak, oknum anggota tersebut justru meningkatan tensi nada bahasa ke jurnalis, dan menyampaikan ihwal areal Militer.

    Tak terima hal tersebut, rombongan jurnalis kembali menyampaikan ihwal kerja pers dilindungi oleh Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Tensi mulai meningkat, sehingga para jurnalis terpaksa mengalah dan mau geser agak jauh, namun dalam posisi itu oknum anggota tersebut justru keluarkan nada ancaman dimana akan menangkap jurnalis.

    “Kalau kamu masih di sini saya akan tangkap kalian di sini,” ucap anggota TNI AL tersebut.

    Mendengar hal tersebut, tensi kembali memanas antara pata jurnalis dan oknum TNI-AL, tampak sejumlah anggota sontak menenteng senjata lengkap di dalam pos.

  • Hasil Survei Pilkada: Teguh Sapto Utomo Menang Bupati Demak 2024

    Melanesiatimes.com – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mengeluarkan hasil survei preferensi masyarakat Kabupten Demak dalam memilih kandidat Calon Bupati Demak 2024.

    Survei ini menyikapi elektabilitas dan popularitas nama-nama cabup yang sudah muncul atau yang sudah mendaftarkan diri kepada partai politik.

    Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis menyatakan, survei membuktikan, tingkat elektabilitas calon bupati demak dalam pilihan Top of Mind dimenangkan pada nomor urut 1 Teguh Sapto Utomo, SH. MH (Pengusaha)-(20.9%).

    Selanjutnya, posisi 2 Edi Sayudi, ST (Anggota DPRD)-(19.4%), 3 dr. Hj. Eisti’anah, SE (Bupati Sekarang)-(19.2%), dan 4 Ali Makhsun (Wakil Bupati sekarang)-(7,1%).

    “Kemudian, 5 Fahrudin Bisri Selamet, SE (Ketua DPRD)-(5,2%), 6 Singgih Setyono (mantan sekda Demak) -(4,7%), serta 7 H. Maskuri, S.Ag (Wakil Ketua DPRD)-(4.1%). Sedangkan nama lainnya di bawah 2 persen, dan yang tidak memberikan pilihan 10,8 persen,” kata Lubis dalam keteranganny, Selasa (9/7/2024).

    LKPI, lanjut Lubis, juga melakukan survei mengenai tingkat Elektabilitas calon Bupati Demak dengan simulasi empat nama bakal calon bupati Demak dengan pertanyaan tertutup.

    Hasilnya, posisi 1 dimenangkan Teguh Sapto Utomo, SH. MH (Pengusaha)-(25.3%), 2. Edi Sayudi, ST (Anggota DPRD)-(24.7%) 3. dr. Hj. Eisti’anah, SE (Bupati Sekarang)-(22.4%), dan 4 Ali Makhsun (Wakil Bupati sekarang)-(9,3%) sedangkan yang tidak memberikan pilihan 18,3 %.

    Sisi lain, Lubis mengungkapkan, Eistianah, Bupati yang sekarang masih menjabat memiliki nilai lebih sebagai petahana (Incumbent).

    “Dia sudah dikenal masyarakat Demak secara luas namun hasil survei LKPI menunjukan tingkat kepuasan masyarakat Demak terhadap kinerja Eistianah menunjukan angka prosentase sebesar 51,7%,” kata Lubis.

    Lubis menjelaskan, hasil survei ini juga menunjukan belum satupun kandidat calon bupati yang mendominasi tingkat keterpilihan hingga mendekati kisaran 25 persen.

    Karena itu, Lubis menyarankan, kandidat calon bupati yang berminat maju dalam pIlkada Demak, mulai sekarang lebih banyak tampil di tengah masyarakat untuk mengenal lebih dekat permasalahan yang dihadapi masyarakat Demak.

    Menurutnya, para calon bupati itu juga harus sudah membangun jaringan dengan berbagai stakeholders masyarakat.

    Kalau diamati, kata Lubis, saat ini baik kandidat maupun partai masih banyak yang nunggu perkembangan pusat,

    Karena itu, sambungnya, survei ini bisa menjadi masukan atau informasi bagi para elit partai untuk mengambil keputusan dalam menentukan figur siapa yang akan diusung sebagai calon bupati Demak ke depan. Untuk dikethui, survei LKPI dilakukan mulai 26 Juni -6 Juli 2024

    Sample yang digunakan yakni sebanyam 1200 responden dengan batas toleransi kesalahan (margin of error) sebesar +/- 2,83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei ini mengambil sampel di desa/kelurahan terpilih yang tersebar di kabupaten Demak.

    Responden terpilih berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview.

    “Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling). Pewawancara mendatangi nama-nama responden yang menggunakan hak pilihnya tersebut,” ucapnya.

  • Pilgub Sulut 2024: Elektabilitas Jan Maringka Teratas Dari Figur Calon Lain

    Melanesiatimes.com – Tokoh Nasional asal Sulawesi Utara Jan Samuel Maringka kembali menduduki survei teratas dalam figur calon Gubernur Sulut 2024.

    Setelah sebelumnya survei didata oleh Timur Barat Reserch Center (TBRC), kini survei Indonesia Development Monitoring (IDM) juga mencatatkan data yang sama.

    Hasil survei (IDM) periode 23 Juni– 3 Juli 2024, figur Jan Samuel Maringka hanya diikuti calon lainnya yakni Elly Engelbert Lasut.

    Direktur Eksekutif (IDM) Heru Suyatno mengatakan, dalam simulasi pertanyaan tertutup terhadap 12 nama untuk dipilih masyarakat Sulut jika Pilgub digelar saat ini, Jan Maringka mencatatkan angka 20,7%.

    Selanjutnya menyusul, Rita Maya Tamuntuan dengan 17,8%, Elly Lasut 16,2%, Andrei Angouw 7,1%, Steven Kandau 5,2%, James Sumendap 3,4%, Vicky Lumentut 2,9%.

    “Lalu Tatong Bara 2,3%, Yulius Komaling 1,9%, Tetty Paruntu 1,7%, Carlo Brix Tewu 0,9%, Ronny Sompie 0,6%, dan idak memilih sebanyak 19,1%,” kata Heru.

    Sementara itu, Heru menerangkan, dalam survei semi terbuka dari daftar 10 nama kandidat Calon Gubernur, Jan Samuel Maringka yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen dan Irjen Kementan mendapatkan pilihan dari masyarakat Sulawesi Utara sebanyak 22,1%.

    Kemudian diurutan kedua Elly Engelbert Lasut dengan dipilih sebanyak 21,2%, lalu Rita Tumuntuan dipilih sebanyak 11,8%.

    “Ada nama Steven Kandau dengan angka 8,3%, serta Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Komaling 7,4%, dan Christiani E. Paruntu di angka 5,2%. Selain itu, ada nama Tatong Bara 4,7%, James Sumendap 3,9%, Benny Mamoto 2,1%, Carlo Tewu 1,2%, dan tidak jawab atau rahasia 12,1%,” ujar Heru.

    Walau hasil survei tingkat keterpilihan tokoh untuk gubernur Sulawesi Utara secara pilihan top of mind, Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut masih berada di puncak dengan angka 19,9%, namun kata Heru, dari hasil urvei angka Jan Maringka hanya selisih sedikit saja dengan tingkat keterpilihan 19,7%. Lalu diikuti Rita Tumuntuan Olly Dondokambey di angka 10,6%.

    “Di posisi keempat ada Steven Kandau dengan angka keterpilihan 8,5%, serta Yulius Komaling dengan angka keterpilihan 5,6% dan Christiani E. Paruntu dengan angka Keterpilihannya 5,2%, Tatong Bara dengan angka keterpilihannya 4,1%. Kemudian Benny Mamoto dengan angka keterpilihan 1,7 %, Carlo Tewu dengan angka keterpilihan 1,1% dan tokoh tokoh lainnya di Bawah 1 persen dan tidak jawab/rahasia 17,8%,” jelas Heru.

    Angka dari berbagai lembaga survei tersebut dinilai wajar sebab Jan Maringka yang menjadi salah satu tokoh terbaik Kawanua ini memang banyak menjadi harapan untuk dapat membangun Sulut. Akademisi yang juga pengamat politik Prof Alex Masengi mengatakan, hal itu tak terlepas dari Jan Maringka yang juga seorang akademisi.

    “Seperti halnya individu dari latar belakang profesional lainnya, bisa menjadi pemimpin yang layak untuk memimpin suatu provinsi, termasuk Sulawesi Utara, asalkan mereka memiliki beberapa kualifikasi dan atribut penting,” kata Alex.

    Alex menyebut, ada beberapa alasan dan pertimbangan mengapa seorang akademisi layak untuk memimpin sebuah provinsi. Pertama soal kualifikasi dan pengetahuan.

    “Akademisi biasanya memiliki keahlian dalam analisis data, penelitian, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu tertentu yang bisa sangat berguna dalam pemerintahan. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data. Kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti dan penelitian bisa membawa pendekatan yang lebih ilmiah dan sistematis dalam pengelolaan daerah,” kata Alex.

    Selanjutnya Alex juga menjelaskan, bahwa seorang akademisi akan memiliki visi dan strategi yang berbeda dengan yang bukan dari kalangan akademisi, seperti dalam l pandangan jangka panjang.

    “Akademisi sering kali memiliki visi jangka panjang dan mampu merancang strategi yang berdasar pada penelitian dan prediksi tren masa depan. Akademisi juga memiliki inovasi dan kreativitas, makanya pendekatan akademis sering mendorong inovasi dan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks, kemampuan manajerial dan kepemimpinan,” sebutnya.

    “Hal lain yakni pengalaman manajerial yang mumpuni, baik dalam mengelola institusi pendidikan, proyek penelitian, atau program akademis yang besar. Juga memiliki kemampuan berkolaborasi, dan yang penting memiliki integritas dan etika,” kata Alex.

    “Bapak Jan Maringka yang patut di perhitungkan untuk dapat membangun Sulawesi Utara dengan pengalaman manajerial yang mumpuni seperti berpengalaman di Kejaksaan, Inspektorat di Kementerian Pertanian yang mana saat ini sementara giat giatnya mensosialisasikan penanaman kacang koro dan komoditas pertanian lainnya. Semoga figur seperti Bung Jan Maringka, diberi kesempatan untuk mengabdi dan membangun daerah Nyiur Melambai Sulawesi Utara yang Kita Cintai,” pungkas Alex.

  • Capacity Filling Panwaslu Sebagai Garda Terdepan Pemilukada 2024

    Melanesiatimes.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Sehingga individu seorang pengawas harus professional dan memiliki integritas baik. Senin (09/07/2024).

    Dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilukada Panwaslu terus di berikan bimbingan teknis (Bimtek) guna menambah wawasan dalam tingkat pengawasan, pasalnya Panwaslu merupakan garda terdepan dalam tingkat pengawasan.

    “Panwaslu adalah garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, Oleh karena itu, Panwaslu harus memiliki integritas, profesionalisme, dan netralitas yang tinggi,” kata Muhammad Nasir Sukunwatan saat memaparkan materi Bimtek Panwas Kelurahan di Distrik Malaimsimsa, pada Senin 8 Juli 2024.

    Dalam menyampaikan materinya, mantan ketua Bawaslu Kota Sorong ini mengutip prenyataan Frits Edward Siregar (mantan anggota Bawaslu RI), yang menyebutkan bahwa seorang pengawas harus memiliki 15 karakter.

    Ke 15 Karakter tersebut adalah Komunikasi, Mengelola Emosi, Pemahaman Intra Personal, Kepemimpinan, Kesadaran Sosial, Bekerja Sama Secara Efektif, Efisiensi, Perencanaan, Kesadaran Organisasi, Integritas, Inisiatif, Kepercaan Diri, Perhatian Terhadap Kejelasan Tugas, Ketelitian Kerja, serta Analisis dan Sintesis.

    “Seorang pengawas Pemilu harus mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik,” tutur Nasir Sukunwatan.

    Tak sampai disitu, Nasir juga juga mengingatkan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk selalu menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada siapapun. “Panwaslu harus bekerja secara profesional dan adil Pastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.” Pungaskasnya.

    Harapannya adalah, sebagai penyelenggara pemilu, patutlah kita mengerti dan paham akan tugas pokok dan fungsi, sehingga apa yang kita lakukan selalu berada pada relnya.

    Independensi selalu jadi prinsip utama dalam segalah hal dan jangan terpengaruh dengan janji politik para politikus.

  • BFI Finance Cabang Sorong Di Duga Melakukan Tindak Penipuan Kepada Calon Costumernya

    Melanesiatimes.com – Salah satu perusahaan finance di kota Sorong di duga melakukan tindak penipuan kepada nasabah atau calon Costumer. Senin (08/07/2024).

    Ditemui di tempat usahanya, calon Costumer BFI Finance Cabang Sorong, megatakan bahwa dirinya menduga ada tindak penipuan dari pihak BFI Cabang Sorong.

    Kepada Media ini Fransiskus Yamlean (FY) menyampaikan bahwa dirinya ingin meminjam sejumlah uang kepada perusahaan BFI Finance dengan menggadaikan BPKB Mobil (Pickup) namun karena BPKBnya masih berada di kantor Pegadaian maka, harus di lakukan take over.

    Kemudian yang bersangkutan menemui pihak BFI Finance dan menjelaskan terkait keberadaan BPKBnya di Pegadaian guna memastikan peminjamannya di BFI.

    Setelah menjelaskan, pihak BFI Finance menyetujui dan menyuruh FY untuk membawah mobil guna dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin pada hari jumat, setelah itu (FY) memasukan data diri dan semua persyaratan yang diminta oleh pihak BFI Finance.

    Kemudian pihak BFI Finance mengatakan kepada FY untuk mempersiapkan KTP asli Suami Istri agar hari sabtu besok datang tanda tangani perjanjian kontrak.

    Ke esokan hari FY dan istrinya datang ke kantor BFI Finance untuk menandatangani surat perjanjian (kontrak) yang di sediakan oleh BFI Finance dengan menggunakan materai 10 ribu sebanyak kurang lebih 3 lembar.

    Sesampainya di kantor BFI Finance, FY bertemu dengan Ruslan, beliau bersama istrinya di ajak masuk ke dalam ruang kecil untuk tanda tangan surat perjanjian, setelah itu Ruslan menjelaskan semua prosedur kepada FY dan mengatakan. “Pimpinan sampaikan bahwa pengajuan tidak bisa 2 tahun, harus 3 tahun dengan pertimbangan lain-lain,” kata FY mengutip dari pembicaraan Ruslan.

    FY pun menyetujui dari pengajuan 2 tahun ke 3 tahun masa kredit, kemudian FY memastikan dengan bertanya kepada Ruslan,” tapi hari senin itu pasti, jawab Ruslan pasti pak, FY berkata jangan sampai hari selasa lagi, kata Pak Ruslan hari senin itu sudah pasti,” ungkap FY.

    Setelah menandatangani Surat perjanjian FY di suruh kembali lagi hari senin untuk dilakukan pencairan dengan alasan, hari sabtu tidak ada bank yang buka sehingga bisa di lakukan pada hari senin.

    “Om kira-kira senin nanti kita ambil BPKB bisa? Tanya Ruslan, Saya bilang bisa, saya punya barang kok, itu juga kantor saya,” beber FY.

    FY juga menceritakan, bagaimana kalau pak hari senin tunggu kita di pegadaian, nanti selesai mitting disini kita langsung ke Pegadaian, kata FY di kutip dari pembicaraan bersama Ruslan.

    Kemudian hari senin FY langsung ke kantor bertemu pimpinan cabang (Pincab) Pegadaian, seraya menjelaskan kepada pincabnya dan pincab bertanya “sudah dimana prosesnya, FY mengatakan kita sudah tanda tangan akad jadi hari senin tinggal pencairan, kemudian Pincab meminta nomor pihak BFI Finance (Ruslan).

    Pincab Pegadaian menelpon pihak BFI Finance dan mengatakan “siang pak kita punya nasaba atas nama Fransiskus Yamlean katanya mau antar uang take over kesini? Jawab Ruslan, iya pak kita punya tim sudah dalam perjalanan kesitu antar uang take over kurang lebih 6 juta, kata Ruslan.

    FY dan Pincab Pegadaian pun menunggu hingga siang hari namun tak kunjung datang pihak BFI Finance, FY pun berpikir positif dan menunggu hingga soreh hari.

    Di soreh hari FY menelpon beberapa karyawan BFI Finance namun tak ada yang merespon, FY pun menelpon berulang kali dan ada salah satu petugas (Agus) yang merespon dan mengatakan,” nanti saya sampai di kantor baru saya telpon untuk bicara dengan Manager, tapi sampai malam ini tidak ada telepon dari Agus,” ungkap FY.

    FY juga menelpon petugas lain, “Bu saya minta maaf, saya mau tanya terkait dengan saya punya pengajuan kenapa sampai sekarang belum di proses, masa sudah tanda tangan akad baru tidak cair, jawab pihak BFI, Pak minta maaf kita di BFI itu begitu, tanda tangan akad dulu baru kasih naik Manager periksa, kemudian FY mengatakan wah itu bagaimana dan pihak BFI sampaikan sabar pak, nanti saya telepon balik, namun sampai sekarang tidak telepon balik,” jelas FY.

    Menurut FY, ketika sudah tanda tangan akad tinggal proses pencairan tetapi dari pihak BFI tidak mencairkan dana yang sudah di ajukan dan di tanda tangani oleh FY bersama istrinya.

    FY pun merasa tertipu oleh pihak BFI Finance Cabang Sorong dan mengatakan akan melaporkan ke pihak kepolisian bersama kuasa hukumnya Yosep Titirlolobi.

  • Octovina M Morin: Program Bantuan Beras Pangan Harus Tepat Sasaran

    Melanesiatimes.com – Program penyaluran bantuan Beras Pangan Jokowi dinilai sudah tepat sasaran, hal ini di ungkapan oleh Kepala Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi, Octovina M Morin, pada Senin (08/07/2024).

    Dalam keterangannya Kepala Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi mengungkapkan, terkait dengan pembagian beras pangan, ini merupakan program bapak Jokowi yang sudah lama berjalan.

    Kami kelurahan Malawei hanya menyalurkan sesuai nama-nama yang sudah ada sebelumnya,” kata Octovina.

    Ia menjelaskan terkait nama-nama penerima bantuan, sudah ada sebelumnya, datang bersamaan dengan beras pangan yang di bawah ke Kelurahan-kelurahan.

    Jadi pihak kelurahan tidak tau menau dengan nama-nama penerima bantuan, semua itu di data oleh pendamping.

    Menurutnya ketika nama-nama itu dari RT, pasti kelurahan tau tapi nama-nama penerima bantuan ini bukan di data oleh pihak kelurahan.

    Kepala Kelurahan juga menekankan agar penerima bantuan apabila sakit atau berhalangan bisa di wakili oleh anggota keluarga yang masuk dalam satu Kartu Keluarga (KK).

    Hal ini di lakukan agar beras pangan ini tersalurkan tepat sasaran kepada penerimanya, kalaupun ada anggota keluarga lain, harus di pastikan satu rumah dengan alasan yang tepat sebagai pengganti.

    Misalkan penerima bantuan itu sakit atau lagi berada di luar daerah, sehingga menyuruh keluarga lain untuk mengambilnya.

    “Kami dari kelurahan akan pertimbangkan itu juga, sehinggah semua bantuan ini di pastikan tersalurkan tepat sasaran,”

    Bantuan Beras Pangan ini disalurkan kepada 605 penerima bantuan yang berada di kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

    Program ini juga merupakan program rutin dari pemerintahan pusat Joko Widodo.

    Octovina berharap semua bantuan yang disalurkan lewat Kelurahan harus di pastikan tersalurkan kepada semua penerima.

    “Apabila penerima bantuan ini sudah meninggal dunia maka bisa di wakilkan oleh anggota keluarga lain, namun penerima bantuan yang sudah tidak pernah datang mengambil berkali-kali, maka akan di lakukan pergantian kepada penerima yang berhak untuk menerimanya,” tutup Kepala Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi, Octovina M Morin.

    Harapannya semua penerima bantuan agar segerah melakukan revisi KK dan KTP dari Papua Barat ke Papua Barat Daya, sehingga tidak terjadi pendobolan. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi kepada penerima bantuan agar dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapat cukup 1 penerima bantuan.

  • Pilgub Sulut 2024: Jan Maringka Ungguli Elektabilitas

    Melanesiatimes.com – Tokoh Sulawesi Utara (Sulut) Jan Maringka mengungguli semua bakal calon Gubernur Sulut dalam survei mengukur preferensi masyarakat Sulut dalam Pemilihan Gubernur 2024. Survei dikeluarkan oleh Timur Barat Research Center (TBRC) Sulawesi Utara.

    Data yang dikumpulkan pada tanggal 25 Juni hingga 4 Juli 2024 tersebut, dilakukan beberapa simulasi. Salah satunya tingkat elektabilitas secara Top of mind calon gubernur Sulawesi Utara.

    “Berdasarkan temuan hasil survei Pilgub Sulut dari Timur Barat Research Center (TBRC) diperoleh hasil sebagai berikut, Elly Engelbert Lasut 25,3 %, Jan Maringka 24,2 %, Steven Kandouw 6,7%, Christiany Eugenia Paruntu 5,3%, Tatong Bara 4,8%, Rita Maya Dondokambey Tamuntuan 3,1%, Yulius Selvanus Komaling 2,8%, James Sumendap 2,1%, Vicky Lumentut 1,1%, Ronny Franky Sompie 1,1%, Carlo Brix Tewu 1,1%, Lainnya 1 %, dan belum Memutuskan 18,4%,” terang Direktur Eksekutive TBRC, Johanes Romeo di Manado, Sabtu (6/7/2024).

    Menurut Romeo, hasil survei tersebut tentu menjadi menarik menuju helatan Pilgub Provinsi Sulawesi Utara ini.

    “Provinsi di beranda paling utara Indonesia, sekaligus pintu gerbang Asia Pasifik ini,” ucapnya.

    Jan Maringka dikenal sebagai sosok bersih dan mempunyai integritas tinggi dalam profesinya selama ini.

    “Hal itu membuat masyarakat Sulawesi Utara tempat asalnya mengapresiasi sangat signifikan dengan tingkat keterpilihan sebagai calon gubernur Sulawesi Utara jika Pilgub digelar hari ini dengan pertanyaan tertutup, di mana dalam survei untuk mengukur preferensi masyarakat Sulawesi Utara jelang Pilgub angka tingkat keterpilihan Jan Samuel Maringka mencapai 26,3 persen melebihi tingkat keterpilihan Bupati Kepulauan Talaud Dr. dr. Elly Engelbert Lasut, M.E di angka 24,7 persen,” jelas Romeo.

    “Kemudian petahana Wagub Sulawesi Utara Steven Kandau dengan tingkat keterpilihan 13,4 persen, lalu Mayjen (purn) Yulius Komaling tingkat keterpilihan 8,1 persen, Rita Tamuntuan, Istri gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dengan tingkat keterpilihan 7,3 persen, mantan Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara tingkat keterpilihan 4,2 persen ,Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu 4,1 persen dan tidak memilih sebanyak 11,9 persen,” sambungnya menerangkan.

    Romeo menyebut, dari tingkat elektabilitas dukungan terhadap calon gubernur dengan simulasi pertanyaan tertutup untuk 10 nama, maka hasilnya 1. Jan Maringka 27,3%, 2. Elly Engelbert Lasut 26,4%, 3. Steven Kandouw 9,5%, 4.

    Kemudian, Rita Maya Dondokambey Tamuntuan 6,8%, 5. Christiany Eugenia Paruntu 5,8%, 6. Tatong Bara 4,5%, 7.

    Selanjutnya, Yulius Selvanus Komaling 4,2%, 8. Vicky Lumentut 1,6%, 9. Ronny Franky Sompie 0,4%, 10. Carlo Brix Tewu 0,3%, dan tidak memilih 13,2%.

    “Maka kesimpulan nya, berdasarkan berbagai simulasi yang ada berpatokan kepada hasil survei TBRC yang melibatkan 1800 warga Sulawesi Utara yang sudah memiliki hak pilih saat Pilgub berlangsung nanti, dan tersebar secara proposional di 11 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan hasil survei ini memiliki margin of error +/- 2,31 persen dengan tingkat kepercayaan 95 %,” ucapnya.

    “Kesimpulannya hanya tiga nama yang konsisten peringkat teratas, mereka adalah Jan Maringka, Elly Engelbert Lasut, dan Steven Kandouw. Didasarkan perilaku pemilih masyarakat Sulawesi Utara yang unik yakni suka figur yang tidak punya masalah sosial & hukum, budaya politik yang sangat demokratis, serta pemilih rasional,” jelasnya.

    “Karena orang di Sulawesi Utara dari segi literasi/pendidikan atau pengetahuan di atas rata-rata. Dimana, pemilih di sulawesi utara tahu bagaimana memilih pemimpin yang rasional dengan mengutamakan kemajuan dan kesatuan NKRI,” tutur Romeo.

  • Mahasiswa dan Pemuda Wajib Ikut Pilkada, Cari Pemimpin Terbaik Majukan Daerah

    Melanesiatimes.com – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto menyampaikan seruannya kepada seluruh elemen masyarakat, baik pemuda, mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024 yang bakal diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang.

    “Saya Herianto, Koordinator Pusat BEM SI mengajak dan mengimbau kepada seluruh elemen mahasiswa, pemuda dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada 2024,” kata Herianto dalam kepada wartawan, Sabtu (6/7).

    Cara yang konkret untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024 adalah dengan datang ke TPS lalu ikut menyalurkan hak suaranya di bilik suara. Coblos dan pilih siapa sosok calon Kepala Daerah yang dianggap mampu memimpin daerah dengan baik sesuai preferensi politik masing-masing.

    Maka dengan cara itu, Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan harapan. Di mana Kepala Daerah terbaik akan menjabat sesuai dengan pilihan rakyat.

    “Dengan cara menyalurkan hak suara kita ke TPS masing-masing pada November 2024 mendatang,” ujarnya.

    Kemudian, Herianto juga mengingatkan kepada generasi muda dan Mahasiswa, bahwa memilih kepala daerah terbaik adalah bagian dari tanggung jawab moral secara aktif untuk memastikan daerah dapat maju dan berkembang sesuai harapan rakyat.

    “Karena ini menjadi momentum kita sebagai peran pemuda tidak terlepas bagaimana kemajuan daerah kita,” tuturnya.

    Terakhir, Presiden Mahasiswa Universitas Mataram ini pun mengajak semua elemen masyarakat khususnya pemuda untuk ikut aktif menyukseskan Pilkada dengan cara memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

    “Harus kita kawal bersama Pilkada serentak ini berjalan dengan damai, menjaga persatuan. Karena ini menjadi kemaslahatan umat secara lebih luas, kita akan menentukan calon-calon kepemimpinan daerah kita,” pungkasnya.

  • Nama-nama Hasil Putusan Rapat Pleno KPU Provinsi PBD, Dapil Papua Barat Daya III Kabupaten Sorong 

    Melanesiatimes.com – Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU MK) Kabupaten Sorong dapil Papua Barat Daya III pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, yang di laksanakan di Vega Prime Hotel, pada Sabtu (06/07/2024).

    Dalam hasil putusan yang di bacakan, terlebih dahulu KPU Provinsi PBD membagikan lembaran hasil rekapitulasi kepada para peserta politik (saksi partai) untuk mengkroscek hasil tersebut dan diberikan kesempatan kepada para saksi parpol untuk memberikan sanggahan, apabila ada yang keliru atau kurang.

    Kendati ketika di tanyai oleh Pimpinan sidang Andarias Deniel Kambu kepada para saksi, tidak ada saksi yang keberatan terkait hasil tersebut.

    Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Provinsi PBD telah melaksanakan rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada daerah pemilihan (Dapil) III Papua Barat Daya yang di laksanakan pada TPS 07 dan TPS 18 Kabupaten Sorong Papua Barat Daya.

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Deniel Kambu.

    “Sesuai dengan tahapan dan jadwal PSU, maka hari ini kami lakukan pleno tingkat Provinsi dan hasil ini akan kami sampaikan ke pimpinan KPU RI untuk di tindak lanjuti,” ungkap Andarias.

    Setelah masuk pada penandatanganan berita acara yang di tanda tangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya beserta para saksi dari masing-masing partai politik.

    Sidang di skorsing untuk memperbanyak hasil putusan guna di bagikan kepada seluruh peserta pleno penetapan hasil Papua Barat Daya III Kabupaten Sorong.

    Setelah pimpinan mencabut skorsing sidang, sidang dilanjutkan dengan penyerahan berita acara D-Hasil kepada para peserta pemilu, Bawaslu dan pihak-pihak terkait, Kesbangpol, LO Polda dan Danrem.

    Usai penyerahan berita acara D-Hasil kepada seluruh peserta dan pihak-pihak terkait, Andarias Deniel Kambu selaku pimpinan sidang menutup dengan resmi Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Suara Ulang (PSU MK) daerah pemilihan III Provinsi Papua Barat Daya.

    “Untuk SK dan penetapan kursi kami masih menunggu putusan dari pusat,” terang Ketua KPU PBD.

    Hasil sementara perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah :

    1. Febry Jein Andjar          (Golkar)
    2. Marthinus A Nasarany (Demokrat)
    3. Esterlita E. Sagrim         (PDI)
    4. Yusup Marak                   (Gerindra)
    5. Zeth Kadakolo                 (Nasdem)
    6. Arifin. S                             (Hanura)
    7. Nengsi P. Karundeng      (Golkar)

    Hasil ini merupakan hasil sementara dan masih menunggu putusan yang resmi dari KPU RI terkait SK dan Penetapan Kursi DPRD Provinsi Dapil Papua Barat Daya III.