Melanesia Times

Blog

  • Justin Hubner Ambil Sumpah WNI, Siap Bela Timnas Indonesia

    Melanesiatimes.com – Justin Hubner hari ini mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di kantor Kemenkumham, Rabu (6/12/2023).

    Pelaksanaan Piala Asia 2023 Qatar sebentar lagi akan di mulai. Timnas Indonesia mulai gencar-gencarnya melakukan proses naturalisasi para pemain keturunan Indonesia.

    Dalam pengambilan sumpah WNI yang juga ditayangkan secara live YouTube PSSI itu, Justin Hubner melakukan sumpah WNI dan siap membela tanah air sesuai dengan bidang dan kemampuan yang ia miliki.

    Publik pun menyambut baik kedatangan Justin Hubner sebagai WNI dan memberikan semangat kepadanya semoga bisa memberi kebanggaan yang lebih bagi tanah leluhurnya di Indonesia.

    “Semangat untuk Justin Hubner, semoga bisa membanggakan Timnas Indonesia,” demikian tulis salah satu akun Danial_official.

    “Berikan yang terbaik untuk Timnas Garuda Justin rakyat Indonesia akan selalu mendukungmu,” timpal akun lainnya.

    Sebelumnya, Justin Hubner sempat menjalani proses naturalisasi bersama Ivar Jenner dan Rafael Struick. Namun, proses naturalisasi itu pun batal.

    Dengan pengambilan sumpah WNI tersebut, Justin Hubner diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Dimana Skuad Indonesia akan menghadapi lawan di klub yang tidak gampang. Adapun tim lawan Indonesia nantinya adalah Jepang, Irak, dan Vietnam.

  • Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Ikhtiar Bersama Tunaikan HaraPAN Rakyat

    Melanesiatimes.com – Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.”– Bung Karno

    Untuk kita ketahui bersama, berdasarkan UU 32 Tahun 2004. DPRD memiliki tiga fungsi yaitu : Legislasi – Diwujudkan dalam mem-bentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. Anggaran – Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Terakhir adalah Pengawasan – Diwujudkan dalam bentuk pengawasan ter-hadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

    Pertanyaannya, apakah tiga fungsi diatas sudah sepenuhnya berjalan dan sudah dirasakan masyarakat atau belum?
    Pertanyaan diatas hanya masyarakat yang menilai dan menjawab.

    Pertanyaan diatas saya lontarkan agar, paling tidak, rakyat terutama generasi muda bertambah wawasan dan pengetahuan mengenai fungsi, konstitusi, dan fungsi DPRD. Wawasan dan pengetahuan mengenai hal ini sangat penting, karena, bagi Faris Badar, pemuda sebagai penerus estafet kepemimpinan negara, harus sedini mungkin akrab, paham, dan sekaligus dekat dengan konstitusi,” Kata Faris Badar, dalam rilis yang di terima wartawan, Selasa, (05/12/2013).

    Politisi muda PAN ini pun menjelaskan, bahawasanya generasi muda, generasi milenial, generasi Z, merupakan aktor kunci, aktor paling menentukan arah perjalanan negara. Masa depan Halmahera Tengah dan Indonesia bergantung pada pemuda. Generasi muda adalah pencetus dan pembawa perubahan.

    “Jika baik kondisi generasi muda suatu negara hari ini, maka akan baik juga perubahan yang dicetuskan, dibawa, dan dihasilkan. Demikian sebaliknya, jika kondisi generasi muda hari ini tidak baik, maka buruk pula perubahan yang dibawa dan dilakukan. Artinya sekali lagi, tampilan masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana kondisi dan tampilan generasi muda hari ini,” jelasnya

    Untuk itulah saya merasa sangat memiliki tanggungjawab besar sebagai anak muda, dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, budaya dan umumnya pembangunan di Halmahera Tengah, tentu ini komitmen agar sama-sama elem anak muda yang nantinya di legitimasi sebagai keterwakilan di Bukit Loeteglas agar sama-sama mendorang terciptanya keadilan yang merata.

    Lebih lanjut kata Faris, kita punya kawasan andalan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah: Weda, Patani dan Pulau Gebe. Dengan sektor unggulan seperti perkebunan, pariwisata, industri, pertambangan, pemerintahan, air bersih, serta perikanan laut. Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah : Industri kayu, wisata alam, wisata bahari, Industri perikanan laut, serta pertambangan nikel. Jelasnya

    “Kita punya kekuatan yang dahsyat. Selain memiliki kekayaan modal sosial, masyarakat di Halmahera Tengah ternyata masih memiliki potensi dan prestasi luar biasa untuk dikembangkan, sumberdaya alam yang masih tersedia, letak geografis dan iklim yang potensial, dan pelbagai keunggulan lainnya.” Kata Bung Karno: kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari di bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

    Dalam konteks inilah, satu kata kunci yang pas untuk merajut samangat kita, “Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”. Stop! menjadi penonton, kuli, dan jongos di negeri sendiri.

    Karena itu, pergulatan membangun semangat kerakyatan, yang menegaskan terbangunnya semangat perasaan senasib dan sepenanggungan, yang disertai semangat kemartabatan dan kemandirian, yang meneguhkan eksistensi terhadap harga diri sebagai anak bangsa dan percaya pada kekuatan sendiri, harus senantiasa terpatri pada diri anak bangsa. Katanya

    Dengan alasan inilah membuat saya termotivasi untuk memberanikan diri, maju sebagai wakil rakyat, berihtiar lewat Partai Amanat Nasional (PAN) agar bisa memperjuangkan hak masyarakat di Halmahera Tengah lewat tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ujarnya lagi

    Saya yakin sekali, jika saya diberikan kepercayaan sebagai wakil rakyat di tahun 2024 – 2029 dan setiap anggota dprd terpilih nantinya dapat menjalankan tiga fungsi diatas dan mengawal program dan kebijakan pemerintah sampai ke masyarakat dengan baik, maka, apa yang disampaikan Bung karno dapat terlaksana. Tegasnya

    Sebab sebagai anak muda saya sadar akan tugas dan tanggungjawab saya. Sebagaimana kata Sutan Syahrir. “Anak muda boleh pandai beretorika, tapi juga harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita.” Tutupnya

    Mohon doa dan dukungan, mari kita gotong royong bangun Halmahera Tengah. #IkhtiarBersamaTunaikanHaraPANRakyat

  • Partai Gerindra PBD Berencana DKPPkan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Memasuki hari pertama pelaksanaan kampanye serentak pekan lalu, DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya melakukan pembagian 1.000 paket makanan dan susu gratis ke ratusan anak sekolah dasar (SD) yang ada di Kota Sorong, kegiatan tersebut mendapatkan teguran dari ketua Bawaslu Papua Barat Daya. (Sorong, 05/12/2023)

    Merespon pernyataan dari ketua Bawaslu PBD, Ketua dan sekretaris Bapilu Partai Gerindra dalam pernyataannya di salah satu media, mengatakan akan melaporkan Ketua Bawaslu PBD ke DKPP, menanggapi pernyataan dari DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, ketua Bawaslu PBD melalui telfon WhatsApp mengatakan.

     

    “Silahkan saja jika Gerindra mengambil langkah tersebut, bahwa dewan kode etik juga punya mekanisme dan kami merasa sudah bekerja sesuai aturan tanpa memandang bulu,”. Kata Farly Sampe Toding melalui telfon WhatsApp

    Melalui pernyataan Ketua dan Sekretaris Bapilu DPD Partai Gerindra PBD di salah satu media, mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh partainya itu bukan kegiatan kampanye tetapi kegiatan tersebut adalah murni kegiatan bakti sosial.

    Untuk diketahui, kegiatan DPD Partai Gerindra membagikan makanan gratis adalah kegiatan dari DPP yang serentak dilakukan oleh pengurus DPD Partai Gerindra di seluruh Indonesia.

    Lebih lanjut menurut ketua Bawaslu PBD, Farly Sampe Toding melalui pesan WhatsApp mengatakan. “Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2017 tentang, tata cara perizinan dan pengawasan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik”.

    Menanggapi pernyataan Bapilu DPD Partai Gerindra, ketua Bawaslu PBD melalui telfon WhatsApp mengatakan, “Apakah kegiatan tersebut sudah ada pemberitahuan ke Bawaslu atau tidak, ini yang kemudian kami pertanyakan”.

    Hingga berita ini diterbitkan, media ini mencoba melakukan konfirmasi ke Sekretariat Bapilu DPW Partai Gerindra Papua Barat Daya, namun melalui pesan WhatsApp, Sekretaris Bapilu DPW Partai Gerindra sampai saat ini masih berada di luar daerah. (ZK)

  • Diskusi Terfocus Universitas Cendrawasi Menggandeng Pemerintah Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengembangan program belajar Pariwisata ditingkat perguruan tinggi. Sorong (04/12/2023).

    Pelaksanaan FGD sebagai bentuk kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam kegiatan FGD, merupakan kegiatan lanjutan yang lebih kepada pendalaman dengan pembobotan daripada apa yang sudah kita lakukan selama ini sesuai dengan MOU antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan universitas Cendrawsi (Uncen), dalam rangka mempersiapkan SDM terutama ke bidang pariwisata.

    Focus Group Discussion (FGD) merupakan langkah dalam perencaan pembangunan Perguruan Tinggi Pariwisata, yang tentu titik fokusnya adalah Provinsi Papua Barat Daya.

    Dr. Oscar Oswald Wambrauw menyampaikan ” Uncen sebagai universitas negeri yang ada di tanah Papua dan merupakan lembaga tertua tentu telah memiliki berbagai pengalaman, dengan kapasitas pengalaman yang kita miliki melalui program studi, ada beberapa pola yang bisa kita lakukan untuk mempercepat keberadaan dan kehadiran program studi Vokasi parawisata disini, tentu akan melalui tahapan – tahapan, kemudian akan bergandeng tangan bersama Pemda Provinsi Papua Barat Daya, untuk mengkonsultasikan program kepada Kementerian, kemudian untuk selanjutnya langkah apa yang harus kita persiapkan”. Ujar Rektor Uncen.

    FGD ini sebagai langkah terakhir untuk meramu semua pendapat, masukan serta pandangan-pandangan dan hal-hal yang bersifat kebijakan maupun teknis, yang akan diolah sebagai satu usulan, kemudian disampaikan kepada Pemda Provinsi Papua Barat Daya, guna mengambil langkah-langkah konkrit dalam pelaksanakan program ini ke depannya.

    Dr. Oscar juga mengatakan dalam pengembangan program studi ini juga ada beberapa opsi alternative yang kita tawarkan “Bisa Universitas, institusi, sekolah tinggi maupun politeknik, tinggal kita lihat pengembangan kedepannya seperti apa, yang di inginkan tentunya bukan saja program studi parawisata, bisa juga bidang – bidang ilmu lain, yang merupakan bagian dari kelengkapan suatu perguruan tinggi”.

    Program ini juga bertujuan untuk menyiapkan SDM anak-anak papua (OAP), namun tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak nusantara yang ada di papua, namun kita lebih focus pada SDM OAP yang datang dari wilayah yang menjadi distinasi, pasalnya kita memberikan ruang kepada mereka agar dapat mengembangkan potensi SDM mereka dalam bidang yang ada di daerah masing – masing.

    Hal senada juga disampaikan oleh, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Yusdi Lamatenggo, sebagai Pemerintah Daerah selalu konsen dengan masalah pendidikan, karena dengan pendidikan bisa melahirkan SDM yang unggul dan mampu mengembangkan potensi SDM khususnya dalam bidang Pariwisata. “kalau hari ini kita focus menciptakan SDM-SDM yang mumpuni, maka 5 tahun akan datang kita tidak perlu lagi bayar orang dari luar, karena kita sudah punya sumber daya sendiri”. Ungkap Kepala Dinas Dispora Parekraf.

  • Sri Meisista Terpilih Sebagai Ketum KOHATI PB HMI 2023-2025

    Melanesiatimes.com – Musyawarah Nasional KOHATI (Munaskoh) ke-XXV tahun 2023 resmi menunjuk Sri Meisista sebagai Ketua Umum KOHATI PB HMI periode 2023-2025.

    Dalam pemungutan suara yang berlangsung di Hotel Grand Kartika, Pontianak itu, Sri Meisista berhasil memperoleh suara terbanyak dengan 52 suara, mengungguli pesaing terdekatnya, Iik Nurul Fatimah dengan 38 suara, dan Reza Purnama serta Dri Fia Yulanda yang masing-masing memperoleh 32 suara.

    Sempat diwarnai ketidakpuasan, pembacaan Surat Keputusan sempat tertunda karena situasi forum yang tidak kondusif. Keesokan harinya forum dibuka kembali dengan pembacaan Surat Keputusan pimpinan sidang yang “…Memutuskan, menetapkan, saudari Sri Meisista sebagai formateur Ketua Umum Kohati PB HMI Periode 2023-2025….”

    Sebagian peserta yang masih tidak terima dengan keputusan tersebut kembali mengajukan protes dan keberatan. Salah satu protes yang diajukan adalah untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas tata tertib yang berbunyi “suara terbanyak 20% pada putaran pertama dinyatakan berhak mengikuti putaran kedua dengan cara melipatkan suara pada kandidat sesuai pilihannya”.

    Tata tertib tersebut hendak diubah menjadi “Pada putaran pertama pemilihan dilakukan dengan sistemone delegation one vote (satu cabang hanya memilih satu suara) dan setiap delegasi hanya berhak memilih 1 nama calon kandidat formateur/ketua umum kohati PB HMI”.

    Namun demikian, dalam proses yang terjadi di lapangan, keputusan untuk melakukan PK atas tata tertib tersebut tidak disepakati oleh mayoritas peserta forum. Dengan demikian, keputusan bahwa Sri Meisista terpilih sebagai Ketua Umum KOHATI PB HMI yang didasarkan atas perolehan suara terbanyak tetap memiliki legal standing yang jelas.

    Setelah Sri Meisista terpilih menjadi formateur/Ketua Umum KOHATI PB HMI, forum kemudian dilanjutkan dengan memilih Dri Fia Yulanda sebagai Mide Formateur I dan Riska sebagai Mide Formateur II.

     

    Kendati diwarnai sedikit kericuhan dan protes, terpilihnya Sri Meisista sebagai Ketua Umum KOHATI PB HMI dipandang sebagai tonggak penting dalam kepemimpinan KOHATI mendatang. Pasalnya, Sri Meisista membuktikan bahwa konflik dan dinamika bukan halangan baginya untuk berkontribusi secara optimal.

    “Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam proses kandidasi saya dalam MUNAS Kohati ke-25 ini, semua ikhtiar telah dilakukan, solidaritas telah dibangun, semoga proses rekonsiliasi bisa segera dilakukan,” tutupnya.

  • Antusias Kampung Se-Kabupaten Tambrauw Dalam Mengikuti Training dan Edukasi Aplikasi Smart Kampung.

    Melanesiatimes.com – Pemerintah Daerah lewat Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah (PKPD) berkolaborasi dengan Pemerintah Kampung se-Kabupaten Tambrauw dalam rangka menyelenggarakan Training dan Edukasi Aplikasi Smart Kampung, sistem informasi pelayanan dan administrasi kampung berbasis desktop dan Android, Sorong (05/12/2023).

    Giat training dan edukasi aplikasi smart kampung ini dilaksanakan di Vega Hotel Sorong selama 4 hari, mulai dari Senin 4 Desember – Minggu 7 Desember 2023, di ikuti 50 kampung, masing – masing kampung diwakilkan 2 orang peserta yakni kepala kampung bersama 1 orang operator kampung, sehingga total peserta berjumlah 100 orang.

    Dalam keterangan pers kepada media Widyaswara Kementerian Dalam Negeri,La Mimi menjelaskan bahwa Aplikasi Smart Kampung merupakan program yang bertujuan untuk menjadikan kampung atau desa di Indonesia menjadi pintar dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama sumber daya aplikasi.

    “Instruktur yang mengajarkan Aplikasi ini adalah Tenaga Ahli IT dari pihak PKPD berlangsung selama 4 hari. Aplikasi ini tentu akan menjadi milik masyarakat kampung dalam training ini diharapkan agar masyarakat paham, pasalnya, akan akan mendapat pendampingi selama 2 tahun,” kata La Mimi,

    Akbp Bendot Dwi Prasetio,S.Ik,Kapolres Tambrauw menyampaikan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrai adalah tujuan utama dari kegiatan ini.

    “Pemerintah adalah pelayan masyarakat, oleh sebab itu layak untuk mendapatkan akses dengan mudah oleh masyarakat dan akan dipantau langsung oleh pihak kepolisian agar berjalan secara transparan dan terbuka sehingg tidak terjadi penyelewengan atau meimbulkan temuan ” Ujar Bendot.

    Hal senadapun disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Kabupaten Tambrauw, Emilianus Baru mengatakan “Aplikasi Smart Kampung sangat penting untuk diterapkan di Kabupaten Tambrauw, karena Kabupaten Tambrauw memiliki toriterial wilayah yang sangat luas, yakni 29 Distrik dan 216 kampung”. Ucap Emilianus

    Lanjut Emilianus kendala yang saat ini kami alami adalah masalah Jaringan, sehingga telekomunikasi juga belum merata kendati dengan hadirnya smart kampung ini pemerintah bisa mengupayakan optimalisasi jaringan kedepan lebih baik lagi, karena semua ini berbasis online. Tambahnya

    Emilianus menambahkan,Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 100 peserta, masing-masing kampung mengirimkan 2 peserta, yaitu kepala kampung dan kepala operator.

    “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kampung di Kabupaten Tambrauw, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik”. tutup Emilianus.

  • Dukung Prabowo Gibran, Manise Indonesia Gali Isu Perempuan & Anak di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nasional (Kornas) Manise Indonesia, Danik Eka Rahmaningtiyas bertemu dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Papua Barat Daya – Dewi Shinta Bela di Sorong. (Minggu, 01/12/2023)

    Danik mengatakan, bahwa tujuan pertemuan ini untuk membahas penyusunan Koordinator Daerah (Korda) Manise Indonesia se-Papua Barat Daya sekaligus pengkayaan isu-isu perempuan dan anak yang perlu jadi fokus perjuangan.

    Manise Indonesia merupakan akronim dari Perempuan Islam Peduli Indonesia, terdiri dari perempuan Islam yang memiliki latar belakang aktivis organisasi Islam, profesional hingga ibu rumah tangga. “Sebagai pergerakan masyarakat sipil tentu memiliki fokus isu spesifik. Menyuarakan isu perempuan dan anak agar menjadi perhatian serius seluruh stakeholder untuk menunjukkan keberpihakan yang konkrit” Kata Danik.

    “Peningkatan kapasitas baik yang bersifat pengetahuan, keahlian maupun sikap merupakan sasaran aktivitas dari Manise Indonesia.” Tambah Danik.

    Dewi juga menyampaikan keresahan perempuan di Papua Barat Daya, “Pelayanan kesehatan mental bagi perempuan hampir tidak ada disini. Padahal masalahnya banyak sekali, tidak ada yang peduli. Salah satu dampaknya ya di pola asuh anak yang tidak sehat juga.”

    “Saya sebagai ibu muda pernah merasakan bagaimana beratnya melalui baby blues, beruntung sekali memiliki support system yang baik. Namun bagaimana perempuan di luar sana? Tidak sedikit kasus ibu menyakiti diri sendiri dan bayinya.” ungkap Dewi.

    Manise Indonesia dalam akun instagramnya @maniseindonesia2023 mendeklarasikan bahwa dalam Pemilu 2024 ini mendukung Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo dan Gibran.

    Danik mengatakan, “Sepintas program makan siang dan susu gratis untuk anak Indonesia terlihat sederhana, namun jika kita telaah lebih dalam ada upaya jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045.”

    “Perempuan dan anak sebagai salah satu kelompok rentan, memerlukan langkah afirmasi baik dari segi kebijakan maupun pendampingan. Selain pergerakan kelompok sipil, tentu pemerintah harus memiliki komitmen serius untuk ini” ucap Danik.

    Harapannya dengan terbentuk koordinator wilayah dan daerah, Manise Indonesia mampu terus bersuara untuk kepentingan perempuan dan anak hingga di pelosok-pelosok daerah. (ZK)

  • Panglima TNI Diminta Koreksi soal ULP TNI-Polri, NIC: Datanya Kurang Valid, Evaluasi Pembisiknya

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nusa Ina Connection (NIC) Abdullah Kelrey angkat bicara perihal pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang meminta kepada Presiden Jokowi agar kenaikan uang lauk pauk (ULP) bagi prajurit menjadi setara dengan Polri.

    Sebab, menurut Panglima TNI, ULP bagi prajurit masih di bawah Rp88 ribu, jauh dibandingkan Polri.

    Kelrey justru menyoroti data yang dilontarkan Panglima TNI yang kurang valid terkait kesetaraan ULP antara TNI dan Polri yang katanya lebih tinggi dari Polri.

    “Sangat disayangkan dengan pernyataan data yang kami kira ini kurang valid. Perlu dievaluasi pembisik Panglima TNI nya agar nanti sajikan data yang akurat, jangan sampai salah data atau minim informasi soal ULP TNI-Polri,” tegasnya, hari ini.

    Untuk diketahui, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

    Terhitung besarnya uang lauk bagi anggota TNI dan Polri ditetapkan sebesar 60.000 per orang/hari.

    Selain itu, pernyataan Panglima TNI ini berpotensi membuat kegaduhan diruang publik seolah-olah ada diskriminasi atau kesenjangan dalam kesejahteraan ditubuh TNI-Polri.

    “Sinergitas TNI-Polri harga mati, jangan jadi pemicu untuk membanding-bandingkan soal kesejahteraan. Rawan digoreng untuk dibentur-benturkan dua institusi ini. Semoga Panglima TNI bisa mengkoreksi apa yang disampaikannya,” tuturnya.

    Disisi lain, lanjut Rey, ada hal yang prioritas jika Panglima TNI meminta kepada Presiden Jokowi. Harusnya, lebih cenderung pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan TNI nya dalam menghadapi tantangan yang sedang kompleks di era digital kali ini.

    “Sebab seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dituntut untuk melek digital dengan meningkatkan literasi digital. Prajurit TNI perlu memahami tren dan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka,” pungkasnya.

  • Memperingati Hari AIDS sedunia: KPA Menggelar Pemeriksaan HIV Gratis.

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia, komisi penanggulangan AIDS (KPA) Kota Sorong melakukan aksi pembangian bunga dan pita sebagai tanda cinta kasih juga membagikan brosur kepada warga pengguna jalan lintas Kota Sorong. Jum’at (01/12/2023)

    Aksi tersebut dilakukan di beberapa titik lampu merah Kota Sorong, aksi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar bersama-sama mencegah virus HIV/AIDS.

    Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV.

    Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Sorong berkolaborasi dengan LSM dan organisasi terkait untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemandirian masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di ibukota provinsi Papua Barat Daya, melalui penggerakan sumber daya yang melibatkan semua sektor terkait.

    Hari AIDS sedunia kali ini, KPA Kota Sorong bersama LSM dan organisasi terkait melakukan aksi sosial di sekitaran taman Deo Kota Sorong sehari sesudah pembagian bunga, pita dan brosur, ke-esokan harinya KPA dan Dinas Kesehatan Kota Sorong melakukan pemeriksaan tes HIV secara gratis dan lomba berhadiah, pada hari Sabtu, (02/12/2023)

    Dalam keterangan pers kepada media, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jenny Isir mengatakan dalam memperingati hari AIDS sedunia kali ini didalamnya ada kegiatan sosialisasi tentang ketersediaan layanan tes HIV dan pengobatan ARV di kota sorong, sosialisasi terhadap stigma dan diskriminasi terhadap orang HIV.

    “Kami di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), punya tugas yaitu mengkordinir semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian HIV dengan membina LSM yang ada, serta semua stakeholder terkait,”. Pungkasnya (ZK)

  • Ali Alkatiri ; Mayjen (TNI) Dominggus Pakel Layak Sebagai PJ Gubernur Maluku..!

    Melanesiatimes.com – Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Selanjutnya, jabatan gubernur akan diisi penjabat (Pj) mulai 1 Januari 2024 hingga penetapan gubernur baru pada awal 2025.

    Adapun DPRD Maluku telah menyepakati usulan tiga nama calon penjabat Gubernur Maluku yang akan diusulkan ke Kemendagri untuk menggantikan Gubernur Maluku Murad Ismail yang akan mengakhiri masa jabatan, Rabu (29/11).

    “Tiga Nama Usulan Calon Pj Gubernur Maluku itu terpilih melalui pemilihan yang dilakukan 42 anggota DPRD Maluku. Adapun tiga nama terpilih yang bakal diusulkan ke pemerintah pusat itu adalah Rektor IAIN Ambon Prof Dr Zainal Abidin Rahawarin, Deputi Bidang Operasi Keamanan dan Sandi Negara BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel, dan Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman.

    Setelah melihat dan menelusuri tiga sosok putra terbaik itu, maka, Komite Nasional Garda Nawacita dengan tegas mendorong Mayjen (TNI) Dominggus Pakel sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Maluku, menggantikan posisi Murad Ismail. Ujar Ali Alkatiri yang juga Komite Nasional Garda Nawacita, Sabtu (1/12/2023).

    Ali Alkatiri yang juga pengurus PB SEMMI menilai bahwasanya, Deputi Bidang Operasi Keamanan dan Sandi Negara BSSN, Mayjen TNI Dominggus Pakel, sangat layak dan tepat menjadi Pj Gubernur, karena dianggap, bisa menjaga netralitas pemilu di Maluku, “pemilu di Maluku bisa berjalan dengan damai di tahun 2024 akan datang jika Mayjen TNI Dominggus Pakel yang menjadi Pj Gubernur.” Ujian Alkatiri

    Mayjen TNI Dominggus Pakel memiliki rekam jejak yang mumpuni di bidang keamanan, sebab kalau suatu daerah aman orang akan hidup tenang, investasi akan masuk dan pembangunan juga pasti lancar dengan sendirinya maluku khususnya dan indonesia umumnya akan maju. Tukas Ali

    “Maluku ini adalah Daerah yang rawan konflik, jadi pemimpin juga yang harus paham betul tarkait kondisi lapangan, agar proses demokrasi bisa berjalan dengan damai dan aman agar lahirnya pemimpin Maluku yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    Terakhir, kata Alkatiri, kami juga menolak PJ Gubernur Maluku dari lingkaran OPD di Maluku, karena dirinya menilai nantinya ada kepentingan politik individu, bahkan tidak akan mengurusi kepentingan masyarakat Maluku, dan tidak pula menjaga netralitas di pemilu 2024 mendatanya. Tutup Ali