Blog

Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, menggelar rapat koordinasi bersama partai politik dalam rangka pembahasan kampanye dan dana kampanye sekaligus menjelaskan aplikasi, digelar di hotel Darevans pada jum’at malam (24/11/2023).

Sesuai Peraturan KPU nomor 15 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 18 tahun 2003 tentang dana kampanye pemilu serta petunjuk teknis 1621.

Balthasar B Kambuaya, menyampaikan “rakor dimalam ini terkait dengan persiapan kampanye dan juga dana kampanye, hal ini penting untuk kita laksanakan, pasalnya jadwal atau waktu tahapan kampanye secara nasional, akan dimulai pada tanggal 28 November 2023”. Ucap Balthasar

Selain itu lanjut Balthasar kami juga memberikan bimbingan petunjuk teknis terkait dengan kampanye seraya, memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU, Sikadeka merupakan aplikasi yang menghimpun semua data caleg, inforemasi kampanye dan keuangan kampanye, sehingga memudahkan partai dalam tahapan sekaligus pengguna anggaran kampanye yang terbuka dan tranparansi”. Kata Ketu KPU Kota Sorong.

Dalam giat rapat koordinasi KPU bersamas Parpol yang dilakukan didarevans hotel ini tidak dihadiri oleh dua partai poiitik, yakni Partai PSI dan Partai Umat, sedang 16 partai lainnya hadir lengkap dengan admin dan LOnya.

Sesuai agenda atau tahapan nasional KPU akan menggelar Deklarasi kampanye damai secara nasional tanggal 27 di gelora bung karno, namun ada kendala sehingga deklarasi damai yang dilakukan oleh KPU RI ini belum jelas, jadi sementara kita masih menunggu arahan dari pusat.

“untuk deklarasi damai, itu akan dilakukan secara nasional, sesuai dengan jadwal digelar tanggal 27 November 2023, di gelora bung karno, namun karena ada satu dan lain hal sehingga deklarasi damai ini belum pasti, jadi kami di daerah hanya menunggu petunjuk dan arahan dari KPU RI saja, apabila sudah ada aba-aba dari pusat maka kami yang di daerah akan bergerak sesuai instruksi”. Ungkap Balthasar.

Terkait dengan alat peraga kampanye (APK), secara aturan main tidak ada batasan dalam mengatur titik-titik APK tersebut, sehingga semua kawasan sorong raya dapat menjadi titik-titik alat peraga kampanye.

Sesuai dengan kesepakatan bersama, semua sudut kota sorong ini merupakan titik-titik apk, jadi siapapun yang mau menempel stiker atau apk, tidak ada batasan dari penyelenggara, karena waktu kampanye juga tidak lama sehingga ruang itu dibuka agar semua parpol atau caleg bisa menyampaikan visi misi,nya.

Hal senada pun di tegaskan oleh anggota KPU yang lain, “kami berikan ruang sebebas-bebasnya untuk berkampanye ditanggal 28 November 2023 nanti tapi ingat, jangan saling bully, jangan saling menghina dan jangan memberikan informasi hoax, harus berkampanye dengan sehat dan damai dan menjunjung tinggi sportifitas”.

Harapan kami sebagai kelembagaan KPU Kota sorong bahwa, suksesnya tahapan penyelenggara Pemilu ini, tidak terlepas dari peran serta daripada partisipasi aktif partai politik, dan itu sangat penting, sehingga kami berharap dalam rapat koordinasi secara berjenjang ini, kelembagaan dengan partai politik itu harus sinergi, informasi yang kami sampaikan, partai dapat menindaklanjuti dengan melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Tutup Balthasar B Kambuaya (Ketua KPU Kota Sorong)

Melanesiatimes.com – Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Daya, arly Sampe Toding, kembali mengingatkan kepada kepala – kepala Daerah terkait pembahasan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) Pemilukada tahun 2024, Jum’at (24/11/2023).

Mengacuh pada surat mendagri tanggal 24 Januari 2023, nomor: 900.1.9.1/435/SJ. Tentang: Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta  Walikota dan  Wakil Walikota. Sesuai amat UU nomor: 10 tahun 2016 pasal 166, ayat 1, bahwa kegiatan pemilihan kepala daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Katua Bawaslu Farly Menyampaikan kepada kepala daerah Se-Papua Barat Daya agar segerah ditindak lanjuti Pembahasan dan penandatnganan NPHD Kota maupun Kabupaten Se-papua barat daya. Mengingat tahapan yang begitu dekat, sehingga komisioner Kabupaten kota harus ada persiapan.

“Dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang baru membahas dan menandatangani NPHD baru 2 daerah, yakni Kota Sorong dan Kabupaten Tambrauw, kota dan kabupaten ini, hanya menunggu SP2D untuk pencairan, sedangkan Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Maybrat, baru dalam masa pembahasan dan belum menemukan kesepakatan, lebih ironis lagi Kabupaten Raja Ampat yang belum sama sekali membahas NPHD bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat”. Kata Farly.

“Jika dalam bulan November ini tidak ada tindak lanjut dari 4 kabupaten maka, kami akan mengambil langkah untuk menyurat dan melporkan kepada Bawaslu RI dan Menteri Dalam Negeri, karena daerah-daerah ini tidak mengindahkan surat edaran Mendagri, apalagi sudah 3 surat edaran yang dikeluarkan, surat edaran pertama pada tanggal 24 Januari 2023 dengan nomor: 900.1.9.1/435/SJ, yang kedua tanggal 29 september 2023 dengan nomor: 900.1.9.1/5252/SJ dan yang terakhir pada tangga 02 November 2023 dengan nomor: 900.1.9.1/16888/Keuda”. Tegas Farly

Bentuk surat terakhir pada tanggal 02 November 2023 itu sudah sangat jelas apalagi bersifat “Sangat Segerah” berarti kita tahu bahwa surat yang ketiga itu sudah sangat jelas untuk disegerahkan.

Farly berharap kerjasama yang baik dari pemerintah daerah bersama Bawaslu dalam mengawal pemilukada di tahun 2024 nanti, dalam bentuk kerjasama itu salah satunya adalah mempercepat pembahasan dan pencairan NPHD, karena mendagri sudah 3 kali mengeluarkan surat edaran terkait NPHD, jadi kami berharap agar segerah dibahas dan diselesaikan di bulan november ini.

Lanjut Farly ada beberapa Daerah yang Dana Hibanya turun dari tahun sebelumnya, padahal dilihat dari sisi ekonomi, kebutuhan pokok dan BBM serta nilai jual beli pasar lainnya ditahun ini sangat naik dan lebih mahal di tahun kemarin, kok bisa NPHDnya turun? harusnya bertambah, karena nilai ekonomi hari ini berpengaruh pada nilai jual beli dan kebutuhan lainya, contohnya seperti BBM yang pada saat itu masih harga 10ribuan namun sekarang naik signifikan hingga mencapai 15ribuan, hal ini sangat berdampak pada anggaran Pemilukada nanti, sehingga harapan saya pemerintah harus bijak melihat hal ini”. Tambahnya.

Lewat Via Whatsap Ketua Bawaslu menegaskan jika pemerintah tidak mengindahkan dan merasa apatis terhadap edaran Mendagri, maka kami akan menyurat dan melaporkan kepada Bawaslu RI dan Mendagri.

Farly juga menghimbau kepada Bawaslu Se-Papua Barat Daya, agar jangan memaksakan diri dalam pemilukada, apabila merasa anggaran tidak sesuai kebutuhan, harus ada kesepamahaman antara Pemerintah dan Bawaslu jangan membuat keputusan sepihak”. Ungkap Ketua Bawaslu PBD.

Melanesiatimes.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad hari ini berkunjung ke lokasi pameran  Papua Fest 2023. Selasa (21/11/2023).

Dalam kunjungan atau tinjauan ke lokasi persiapan Pameran Papua Fest 2023, PJ Gubernur berkeliling stand, berkomunikasi dengan beberapa penjaga stand yang ada dilokasi, sambil bertanya terkait dengan produk yang dihasilkan atau di produksi, rata – rata semua produk yang disediakan di stand-stand itu merupakan hasil prduktivitas dan pengolahan sendiri.

Pada saat ditemui di gedung Lambert Jitmau (LG), PJ Gubernur menyampaikan, “saya hari ini coba meninjau lokasi persiapan pelaksanaan pameran yang terdapat banyak kreativitas, inovasi yang ada di stand-stand tersebut”. Ucap PJ Gubernur.

Dalam giat pameran yang akan dilaksanakan besok rabu (22/11/2023),ada beberapa daerah diluar Papua Barat Daya yang turut serta ikut dalam giat ini, diantaranya ialah daerah Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan beberapa daerah lainnya lagi yang sudah menyediakan berbagai produk dari hasil inovasi daerahnya masing – masing.

Muhammad Musa’ad menuturkan “ini merupakan suatu wujud dari kita untuk mengekspos apa yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, terlihat banyak sekali inovasi dan kreativitas yang dibuktikan oleh masyarakat Papua Barat Daya, melalui pameran ini, ntah itu dari sisi kuliner, pakaian, asesoris, aplikasi yang mengcover kegiatan Pariwisata, penyulingan air bersih dan lain-lain, kemudian daripada itu, anak-anak papua juga sudah mampu bersaing dengan daerah-daerah lain diluar Papua, karena banyak sekali kreativitas dan inovasi yang ada disini, itupun belum semuanya lengkap, karena hari ini masih dalam tahap persiapan. Ungkapnya.

Harapan kami pemerintah Papua Barat Daya, tetap berkreatifitas dan berinovasi, agar UMKM kita semakin maju dan berkembang tidak stagnan ditempat, pada prinsipnya kami pemrintah selalu support dan tetap mendukung dalam memajukan UMKM di Papua  Barat Daya sehingga kedepan ketika ada event-event kita bisa menunjukan skil dan bakat kita dibidang masing-masing.

“Kami sebagai pemerintah selalu menudukung dan mensuport dalam pengembangan UMKM Papua Barat Daya kedepan, ntah itu dari aspek regulasi maupun aspek anggaran, sehingga UMKM ini bisa maju dan berkembang serta bisa berdaya saing bebas dengan daerah-daerah lain, tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga tingkat nasional maupu international”. Ujar PJ Gubernur

Melanesiatimes.com –Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Devisi  Perencanaan Data dan Informasi Jefry Obeth Kambu, kembali mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Kota terkait penandatangan NPHD, pada hari ini Selasa (21/11/2023)

Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 nanti, maka berdasarkan Undan- undang nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, yang  telah diamanatkan bahwa, pemilihan kepala daerah serentak diseluruh Indonesia, itu akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 nanti.

Untuk itu dalam tahapan, Pemilihan kepala daerah serentak nanti merupakan tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan, sehingga KPU secara kelembagaan, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota, telah melakukan berbagai langkah-langkah, dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan pemilukada serentak, yang salah satunya dalah tahapan, Persiapan Penyusunan anggaran pembiayaan pemilihan kepala daerah.

Mengacu pada Pasal 5 ayat 2 juga pasal 166 Undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang, telah diatur jalur pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala daerah serentak.

“Kami selaku KPU Provinsi Papua barat daya dan KPU Kabupaten kota, telah melakukan komunikasi dan koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, kemudian dilakukan pengajuan rincian anggaran yang direncanakan oleh KPU kepada pemrintah daerah untuk ditindak lanjuti dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)”.  Tegas Jefry

Lanjut Jefry, dari satu kota, lima kabupaten yang berada di wilayah Papua Barat Daya, tinggal dua kabupaten yang belum mendatangani NPHDnya, Kabupaten Maybrat dan kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu kami selaku KPU Induk di wilayah ini menghimbau dan mengingatkan kembali kepada kepala daerah, agar segerah melakukan pembahasan dan penandatanganan NPHDnya agar KPU bisa melakukan langkah awal dari Pilkada yakni persiapan pelaksanaan pemilukada”. Jelasnya.

Sementara itu ketua KPU Kabupaten  Maybrat saat dikonfirmasi via whatsaap menyampaikan “Pada prinsipnya Kabupaten Maybrat, sudah ada pembahasan antara TAPD  dan KPU Kabupaten Maybrat terkait hibah Pilkada di kabupaten Maybrat, begitu juga teman – teman bawaslu, hanya saja untuk saat ini, kami belum mendapatkan informasi tentang rencana kapan waktu untuk penandatanganan NPHDnya, karena akan menyesuaikan juga dengan Pembahasan APBD induk Tahun 2024 Kabupaten Maybrat.

Sebenarnya sudah lewat waktu, kalau berdasarkan pada Edaran Mendagri, terkait pembahasan dana Hibah Pilkada tahun 2024 yang diberikan batas waktu sampai tanggal 10 November 2023 lalu, dan saat ini sudah seharusnya dilakukan pencairan tahap pertama  40% dan di tanggal 15 Desember 2023 sudah masuk pada batas akhir penandatanganan NPHD 60%”.

Sampai saat ini kami masi menunggu Pemda kabupaten Maybrat, untuk proses penandatanganan NPHD, pasalnya kami juga didesak agar segera melaporkan hasil atau progress perkembangan terkait kapan NPHD di Taken kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Terkait dengan besaran anggaran, kami akan sampaikan setelah penandatanganan NPHD, Sementara untuk kesanggupan pemerintah Kabupaten Maybrat, memberikan hibah Pemilukada di tahun 2024 kepada kami sebesar 40 M, itu merupakan persetujuan pemerintah Kabupaten Maybrat, kendati sampai hari ini Dokumen NPHDnya belum di tandatangani. Pesan singkat Ketua KPU Kabupaten Maybrat.

Media Melanesia Times juga berusaha menghubungi ketua KPU Raja Ampat untuk meminta konfirmasi terkait NPHDnya, namun Ketua KPU Raja Ampat Arsad Sehwaky belum memberikan tanggapan terkait NPHD Raja Ampat.

Melanesiatimes.com – Ketua Bawaslu Farly Sampe Toding memberikan pernyataan saat jumpa pers dikantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, pada senin malam (20/11/2023).

Ketika awak media bertanya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh relawan Ganjar, Farly Sampe Toding menjelaskan, sebelum masuk kepada tahapan kampenye tentunya ada tahapan – tahapan yang ditetapkan dalam PKPU atau UU Pemilu salah satunya adalah tahapan sosialisai.

Sosialisasi ini sudah berlangsung sejak bulan desember 2022, sehingga caleg atau calon presiden dan calon wakil presiden diberikan ruang untuk sosialisasi dalam bentuk memperkenalkan diri, agar masyarakat mengenal figur caleg atau capres dan cawapres, sesui dengan ketentuan yang ada, tanpa harus mengajak dan menyampaikan visi misi.

Karena semua telah diatur dalam PKPU nomo 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi, pelaksana Kampanye, materi Kampanye Pemilihan Umum, metode Kampanye, pemberitaan dan penyiaran, Kampanye Pemilu oleh pejabat negara, Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua, larangan kampanye Pemilu, koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Repubilik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sosialisasi dan pendidikan politik.

Terkait dengan kedatangan salah satu calon presiden Ganjar Pranowo di kota sorong, Relawan Papua For Ganjar Pranowo – Mafud MD (Pagama) telah melayangkan surat kepada Bawaslu PBD selaku Pengawas pemilu, pada tanggal 18 November 2023, dan telah mendapat respon balik dari pihak Bawaslu PBD, sekaligus memberikan ultimatum agar jangan sampai ada arak-arakan, mengajak untuk memilih, membagikan brosur atau selebaran, penyampaian visi misi dan jangan ada kampanye sebelum tanggal 28 November 2023.

Tahapan kampanye sendiri baru akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023, selama 75 hari, beda dengan tahun 2018 yang masa kampnyenya 200 hari, “sehingga harapan kami sebelum masuk pada tahapan kampanye peserta pemilu dapat mensosialisasikan partainya atau calegnya kepada masyarakat”. Ungkap Ketua Bawaslu PBD.

sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 22 tentang materi kampanye pemilu, dalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 267 tentang Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

“Jadi selama pantauan dan pengawasan kami dilapangan, sejak Pak Ganjar tiba di bandara DEO Kota Sorong Papua Barat Daya, hingga berkunjung ke kompleks kokoda yang berada diseputaran kota sorong, sampai bertolak ke Raja Ampat, belum ada indikasi yang memenuhi unsur kampanye atau pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh capres maupun relawan Pagama, Jawab Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farly Sampe Toding, lanjut Farly semua masih berada dalam tahap sosialisasi.

Pengawasan ini akan kami terapakan, kepada semua kontestan politik, ntah itu partai ataupun caleg, kami akan berlakukan hal yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lain”. Tandas Farly.

“selama tahapan ini berjalan, kami juga telah menindak beberapa caleg yang melakukan pelanggaran pemilu dengan pemasangan baliho yang ada kata mengajak atau tanda paku pada gambar dan beberapa kepala kampung, yang mengarahkan masyarakat untuk memilih caleg tertentu, namun telah kami rekomendasikan kepada pemerintah setempat, untuk memberikan teguran kepada oknum aparat desa tersebut, sebelumnya juga kami telah memberikan surat himbauan kepada parpol maupun caleg agar tidak melakukan kampanye sebelum tanggal 28 november tahun 2023”. Tambahnya.

Ketua Bawaslu juga mengajak kepada seluruh khalayak publik atau masyarakat se-papua barat daya, agar sama-sama kita jaga dan awasi semua tahapan pemilu ini sampai hari H nanti, dengan mematuhi rambu-rambu atau peraturan yang ada. Tutupnya

Melanesiatimes.com – Peresmian Sekretariat Forum Deklarator Sorong Raya Provinsi Papua Barat Daya, yang beralamat di kilo meter 10 jalan Sungai Maruni, kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, diresmikan oleh Ketua Tim Deklarator Andi Asmuruf, Senin (20/11/2023).

Peresmian ini di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa dan sambutan dari Tim Deklarator, Andi Asmuruf, SH,MH.

Dalam peresmian tersebut Andi Asmuruf menjelaskan, awal perjalanan tim deklarator ini kami belum memiliki sekretariat, kami masih kerja di jalan – jalan, namun kami tau akan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, sehingga perlu saya tegaskan disini bahwa “Lahirnya Provinsi Papua Barat Daya ini adalah perjuangan Tim Deklarator, sesuai dengan hasil pertemuan dengan DPR Papua Barat, sebanyak dua kali pertemuan, namun pertemuan itu bukan meminta rekomendasi tapi kami hanya menyampaikan laporan tentang perjuangan pemekaran papua barat daya, sesuai dengan undang – undang otsus pasa 76 dan di dukung oleh MRP di provinsi induk (Provinsi Papua)”. Kata Andi Asmuruf.

Tujuan peresmian sekretariat Forum Deklarator Sorong Raya Papua Barat Daya ini, untuk menjaga dan mengawasi pemerintah Papua Barat Daya agar menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang otsus tentang hak-hak orang Papua, karena selama 21 tahun implementasi otsus tidak berjalan.

Andi Asmuruf menegaskan tiga provinsi yang lahir dari Papua bukan melalui undang-undang otsus tetapi hadirnya papua barat daya, itu berdasarkan undang-undang otsus, jadi setelah provinsi ini jadi, banyak yang datang menjadi penikmat, sedangkan kami hanya mendapatkan satu kepala Dinas yaitu Dinas P dan P, pasalnya, sudah 16 tahun kami berjuang untuk hadirnya Provinsi ini, sampai sebagian tim kami banyak yang sudah dipanggil pulang, termasuk saya juga, ketika dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, masih banyak generasi dibelkang saya yang akan meneruskan perjuangan ini. Tegas Andi.

Andi melanjutkan, jadi kepala – kepala dinas yang saat ini diangkat, mereka itu hanyalah penikmat, maka sekretariat ini ada untuk menjaga dan mengawasi semua itu, seharusnya PJ Gubernur meminta kepada kami tim yang berjuang nama-nama kepala dinas, kendati dari sekian banyak nama-nama yang kami usulkan hanya satu yang diakomodir, oleh sebab itu kami akan terus melawan, kami tidak takut dengan siapapun, karena undang-undang otsus menjamin itu. Tambanya.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang otsus pasal 12 tentang penjabat harus orang asli papua, jadi jangan ada penyelundupan hukum, “Jadi penjabat ini datang dari mana? Tanya Andi. Seakan-akan kita tidak dihargai, nanti kalian tunggu buku yang saya tulis tentang penyelundupan hukum yang Negara lakukan terhadap orang papua, dan kami optimis bagaimana supaya Negara ini bagus dan papua merupakan integrasi dari Negara Republik Indonesia, bukan Negara politik, maka Indonesia sampai kapanpun tidak akan sempurnah, kalau tidak berasaskan hukum, jadi harus patuh terhadap hukum, jangan dominan kepada politik.

Harapan kami, Negara harus memberikan otsus kepada kami orang papua, untuk mengelola, kami sudah siap, kami mampu, kami paham regulasi, jangan anggap kami orang bodoh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Forum Deklarator Provinsi Papua Barat Daya, Zainuddin, SH.”kami akan tetap mengawal perjalanan papua barat daya ini, bilamana adal hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang otsus kami akan melawan dan menggugat”. Imbuhnya

Closing stegmen, Andi Asmuruf memberikan ultimatum, ditahun 2024 jangan coba-coba ada orang diluar tanah doberai yang mencalonkan diri di papua barat daya, kami akan melawan, itu undang-undang menjamin. Tutupnya.