Blog

Melanesiatimes.com – Misi pariwisata Kepulauan Solomon ke AS dimulai dengan awal yang baik CEO Tourism Solomons, Josefa ‘Jo’ Tuamoto dan tim yang menampung lebih dari 80 media perjalanan senior dan agen perjalanan Pantai Barat AS di sebuah acara khusus di San Diego, pada tahun 2018 lalu.

Sementara di AS, tim pariwisata Kepulauan Solomon akan menampilkan dunia bawah laut kelas dunia Kepulauan Solomon sebagai peserta DEMA 2018, pameran selam terbesar di dunia.

Berfoto dengan beberapa penulis perjalanan AS di San Diego, CEO Tourism Solomons depan kiri Jo Tuamoto; pusat pariwisata Solomons marketing officer, Ellison Kyere; direktur operasi Dive Munda depan kanan, Belinda Botha dan berdiri di belakang di sebelah kanan, manajer umum Agnes Gateway Hotel, Viliame Koyamaibole.

Melanesiatimes.com – Komite Komunikasi Parlemen akan melakukan penyelidikan terhadap berita palsu, pelaporan berita buruk, dan pendirian media sosial di negara itu tahun depan. Penyelidikan akan fokus pada peran media sosial dan dampaknya, dalam hal berita palsu, pelaporan berita buruk dan hal-hal negatif terkait pada orang, komunitas, bisnis dan politik di negara ini. Ini dipertimbangkan dan disahkan selama pertemuan pertama Komite di Parlemen Papua New Guinea (PNG), Selasa, (01/12/2022), lalu.

Komite ini dibentuk oleh Parlemen pada bulan Oktober tahun ini, yang terdiri dari Anggota untuk Wau-Waria, Marsh Narewec sebagai Ketua, Wakil Ketua adalah Sam Basil Jr, Anggota untuk Bulolo. Anggota Komite lainnya termasuk Sasindran Muthuvel, Gubernur untuk Provinsi West New Britain, Alexander Orme, Anggota untuk Sumkar, Ricky Morris, Anggota untuk Alotau, Ereman ToBaining Jr, Anggota untuk Kokopo Open, dan Simon Dumarinu, Anggota untuk Bougainville Tengah.

Fungsi Komite adalah untuk mempertimbangkan dan melaporkan kepada Parlemen tentang hal-hal yang berkaitan dengan media dan teknologi informasi dan telekomunikasi di negara tersebut sebagaimana dimaksud oleh Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi, Parlemen Nasional, Perintah Tetap Parlemen atau atas inisiatif sendiri oleh Komite. Ujar Ketua Komite.

Komite juga dapat mempertimbangkan dan melaporkan Parlemen tentang hal-hal yang penting secara nasional dalam yurisdiksi dan fungsinya dan sesuai dengan Undang-Undang Komite Parlemen Permanen. Yurisdiksinya berada di lembaga Media dan Teknologi Komunikasi Informasi di negara ini.

Dalam pertemuan tersebut, Komite menyampaikan keprihatinan pada tingkat berita palsu, dan pelaporan berita buruk yang telah beredar di media sosial dan media cetak. Ini menyebabkan keputusasaan dan kepanikan di antara orang-orang kita. Misalnya, pencetakan foto mayat di halaman depan surat kabar, mendistorsi informasi di media sosial. Komite berencana untuk fokus pada media tahun depan 2023 dan pada tahun 2024 dan seterusnya akan fokus pada TIK.

Ketua Komite mengatakan bahwa “Komite akan mengadakan penyelidikan publik tahun depan untuk menyelidiki berita palsu. Penyelidikan akan fokus pada penyebaran berita palsu dan pelaporan berita buruk di media sosial dan cetak”.

Penyelidikan akan terbuka untuk umum sehingga dapat mengumpulkan pandangan orang-orang dan pemangku kepentingan yang peduli akan diundang untuk membuat pengajuan kepada Komite. Dengan informasi yang dikumpulkan, Komite akan menyiapkan laporan, dengan rekomendasinya untuk dibahas di Parlemen Papua New Guinea (PNG).

Lebih lanjut menyatakan bahwa, “ketika mempersiapkan penyelidikan, saya akan mengundang Departemen Teknologi Komunikasi Informasi, NICTA, Dewan Media PNG, NBC dan outlet media lainnya serta pemangku kepentingan pemerintah terkait untuk memberikan pengarahan yang diperlukan kepada Komite. Pengarahan ini sangat penting karena akan membantu Komite untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran Media dalam aspirasi pembangunan PNG.

Melanesiatimes.com – Pertandingan olahraga yang diselenggarakan Kepulauan Solomon telah menjadi bagian dari pergumulan China – Barat. Untuk gerakan yang suka mengatakan bahwa itu di luar politik, Pacific Games, acara regional senilai $450 juta untuk negara-negara kepulauan Pasifik, yang pertama kali diadakan pada tahun 1963, adalah satu lagi acara olahraga di bawah payung Olimpiade yang lebih besar yang terus terjebak dalam agenda geopolitik. .

Pertandingan Pasifik 2023 akan diadakan dari 19 November hingga 2 Desember di Honiara, Kepulauan Solomon, kepulauan pulau kecil dekat Papua Nugini yang semakin terjerat dalam perebutan pengaruh di Pasifik antara Barat dan China. Ini akan menjadi pertama kalinya negara tersebut menjadi tuan rumah Pacific Games secara penuh, setelah menjadi tuan rumah versi yang lebih kecil yang disebut Pacific Mini Games pada tahun 1981—dan ini menjadi kesempatan lain bagi Beijing untuk menunjukkan dukungannya terhadap pulau-pulau tersebut.

Baca juga : Pemuda Asal Melanesia Tegur Ustad Fadlan Garamatan

Tahun lalu, China dan Kepulauan Solomon menandatangani kesepakatan keamanan kontroversial yang dapat membawa kapal-kapal China masuk ke negara itu. Oposisi politik menuduh pemerintah menggunakan pasukan keamanan yang didukung Beijing untuk intimidasi dan represi. Sementara pulau-pulau itu hanya berpenduduk sekitar 700.000 orang, lokasinya menjadikannya titik kunci potensial untuk jalur pasokan AS dari Australia ke Taiwan, terutama jika terjadi konflik China-Taiwan.

Baca juga : Pemuda Melanesia Minta Pemerintah Bubarkan Kelompok Papua Merdeka

Taipei dan Beijing akhirnya, kadang-kadang, keduanya menawarkan untuk menanggung Pertandingan Pasifik, berharap untuk membangun pengaruh tidak hanya di Kepulauan Solomon tetapi di seluruh wilayah. Sementara negara-negara yang berpartisipasi, sebagian besar negara kepulauan itu sendiri, relatif kecil, Olimpiade berfungsi sebagai kualifikasi Olimpiade regional untuk berbagai cabang olahraga, memungkinkan tim tertentu untuk memasuki Olimpiade jika mereka tampil baik. Undian tempat kualifikasi sudah cukup untuk membawa atlet dari kekuatan regional seperti Australia dan Selandia Baru serta negara-negara kecil, memperkuat pentingnya tempat tersebut.

Karena banyak negara yang ekonominya sedang berkembang, tuan rumah sering menyambut sumbangan asing untuk meningkatkan fasilitas, menurut Andrew Minogue, kepala eksekutif Pacific Games Council (PGC).

Melanesiatimes.com – Center for Indonesian Medical Students’ Activities (CIMSA) terus melakukan upaya literasi seksual kepada generasi muda Indonesia agar bisa memahami situasi dan dampaknya.

Hal ini karena pendidikan seksual untuk memperkaya literasi para generasi muda, khususnya generasi Z tersebut masih dianggap sesuatu yang tabu.

“Sedangkan dalam kurikulum yang selama ini dilaksanakan, pendidikan seksual tidak diberikan dan dipersiapkan dalam suatu mata pelajaran khusus,” kata President CIMSA 2022/2023, Tasya Nabiila Edlin  dalam konferensi pers CIMSA berkaitan dengan pendidikan seksual komprehensif di Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Jumat (17/2/2023).

Baca juga : Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Nusa Ina Connection Minta DPP PDIP Pecat JR

Ia mendorong agar pendidikan seksual bisa dilakukan secara komprehensif dan tetap menggunakan batasan-batasan tertentu sesuai dengan usia para peserta didiknya.

“Materi pendidikan seksual komprehensif yang diberikan juga perlu disesuaikan dengan usia penerimanya,” ujarnya.

Apalagi berdasarkan riset yang mereka paparkan, yakni data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) tahun 2017, setidaknya 2% remaja perempuan dan 8% remaja laki-laki Indonesia usia 15-24 tahun mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dengan 11% di antaranya mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta per tahunnya dengan 20% di antaranya dilakukan oleh para remaja.

Baca juga : Inilah Alasan GMNI Ajak Pemerintah Bentuk Satgas Kekerasan Seksual di Kampus

Di samping itu, CIMSA juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk ikut terlibat di dam menyelesaikan kasus-kasus HIV/AIDS pada tahun 2030, pendidikan seksual merupakan upaya edukasi, penerangan, dan penyadaran kepada masyarakat mulai dari kesehatan hingga tanggung jawab terhadap perilaku seksual.

Menjadi salah satu isu yang terus bergulir, permasalahan kesehatan seksual menarik fokus dari berbagai pemangku kebijakan, salah satunya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang menetapkan regulasi terkait ranah anak dan orang tua, seperti program Pusat Pembelajaran Keluarga untuk orang tua yang belum memahami cara memberikan pendidikan seksual kepada anak.

Implementasi program pendidikan seksual yang dinilai belum optimal, integratif, dan komprehensif menjadi satu hal yang melatarbelakangi CIMSA untuk melakukan kajian terkait pendidikan seksual komprehensif yang selanjutnya disusun menjadi panggilan bertindak bagi pemangku kepentingan.

Baca juga : Permendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) Progresif

Nabiila mendorong agar kesadaran tentang pentingnya literasi seksual ini bisa dipahami dan disikapi dengan baik oleh semua pemangku kepentingan dan dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga, data-data yang cukup menakutkan bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia tetap bisa diperbaiki.

“Sudah saatnya masyarakat Indonesia menghilangkan kata tabu dan mengupayakan pendidikan seksual komprehensif yang disampaikan secara harfiah sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan seksual, aborsi, dan pernikahan dini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Community of Practice Officer Siklus Indonesia, UNALA  Putri Khatulistiwa memberikan penekanan tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi (Kespro) kepada para remaja Indonesia.

Sebab, kaum remaja sudah mulai bisa mengenali semua bagian tubuh mereka sendiri, termasuk alat reproduksi. Maka dari itu, literasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi harus diberikan kepada mereka sedini mungkin.

Baca juga : Lawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Kompak Adakan Seminar Nasional

“Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif menjadi salah satu strategi untuk merespons tantangan remaja yang mulai mengenali tubuhnya, identitasnya dan hubungannya dengan orang lain,” kata Putri.

Lalu, ia juga memaparkan bahwa lingkup pembelajaran Kespro sendiri melintasi siklus hidup manusia, artinya dari seseorang masih di dalam kandungan hingga lansia, sangat relevan dengan informasi yang diberikan di dalam pendidikan ini.

Selain itu kata Putri, dengan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif maka akan berkontribusi dalam perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja.

“Salah satunya remaja mulai menyadari perubahan perubahan yang terjadi terkait kesehatan reproduksinya dan mau mengakses layanan kesehatan, layanan konseling serta layanan perlindungan hukum jika menjadi korban kekerasan seksual,” paparnya.

Update Berita Lainnya di Google Berita

Melanesiatimes.com – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengajak masyarakat adat di sekitar lokasi ibu kota negara (IKN) Nusantara untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan.

“Ke depan banyak peluang baru. Ikuti berbagai sertifikasi ketenagakerjaan, dan ciptakan produk-produk yang dibutuhkan warga di IKN nantinya. Jadi mulai sekarang siapkan diri baik-baik,” kata Moeldoko usai bertemu tokoh masyarakat adat dari Dayak Paser, Balik, dan Banjar, di Kalimantan Timur, Jum’at (10/2), dikutip dari situs Sekretaris Presiden.

Baca Juga: IKN Nusantara Sebagai Tonggak Pembangunan Nasional

Moeldoko menegaskan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya kepindahan secara fisik. Namun mewujudkan pembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris, adil, merata, dan menciptakan budaya kerja yang sama sekali baru.

Ia juga memastikan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara bisa menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN dan daerah penyangga.

“Jelas pemerintah tidak pernah meninggalkan masyarakat adat dan sekitar. Justru pemerintah mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan IKN,” tegasnya.

Baca Juga: Finlandia Tertarik dengan Kota Pintar di IKN

Adapun terkait dengan persoalan tanah, Moeldoko menyampaikan, pemerintah sudah memiliki sistem dan tata cara pengadaan tanah melalui appraisal independen dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Soal harga tanah bukan ranah kewenangan dirjen di satu kementerian. Tapi yang jelas, pemerintah sudah memiliki cara untuk pengadaan tanah agar bisa diselesaikan dengan cepat, adil, dan sesuai dengan aturan,” pungkas Moeldoko.

Dalam pertemuan yang digelar di rumah Bupati Penajam Paser Utara tersebut, tokoh masyarakat adat mengemukakan sejumlah isu. Diantaranya penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendidikan generasi muda, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN, dan besaran ganti rugi tanah yang masih polemik.

Selain tokoh masyarakat adat, pertemuan yang berlangsung satu jam itu, juga dihadiri Forkopimda kabupaten Penajam Paser Utara serta perwakilan dari Otorita IKN dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kalimantan Timur.