Blog

Melanesiatimes.com – Markas besar (Mabes) Polri digeruduk oleh sekelompom Gerakan Aktifis Mahasiswa Islam Indonesia (Gamis-Indonesia) Mereka datang karena merespon pernyataan Kamaruddin Simanjuntak yang sangat mencoreng institusi Polri.

“Kami datang pada siang hari ini karena menentang pernyataan Saudara Kamaruddin Simanjuntak yang mengatakan bahwa Polisi Pengabdi mafia” tegas fahri, senin, (9/12/22).

Ketum Gamis-Indonesia Fahri ucapnya” bahwa pernyataan yang di sebutkan kamaruddin simanjuntak tersebut bukan kritik tapi menghina”

“Pernyataan tanpa yang disertai oleh bukti sama dengan penghinaan yang sangat tidak elok dilontarkan oleh saudara Kamaruddin Simanjuntak yang notabenenya adalah pengacara hukum, jika orang hukum itu berbicara harus didasari oleh bukti yang valid” Ujar Fahri.

Diketahui, Kamaruddin Simanjuntak sempat melontarkan pernyataan pedas untuk Polri. Menurutnya, rata-rata polisi di negeri ini bersikap buruk lantaran mengabdi kepada mafia.

“Kalau jujur, memang polisi di mana-mana rata-rata melakukan perbuatan itu kok (mengabdi kepada mafia),” kata Kamaruddin Simanjuntak dalam kanal YouTube Uya Kuya TV pada ,Jumat, 9 Desember 2022.

Fahri juga mengatakan “bahwa Kepolisian adalah garda terdepan dalam penegakan hukum sebelum jaksa dan hakim. Polri mengemban tugas-tugas Polisi di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

“Jadi kami meminta kepada Kepolisian untuk segera memanggil dan memeriksa Bapak Kamaruddin Simanjuntak terkait pernyataan yang mencoreng nama institusi Polri” tegas Fahri.

“Kami juga meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak Kamarudin Simajuntak jika tidak membuktikan pernyataan yang mencoreng institusi Polri ” tutup Fahri.

Melanesiatimes.com – Selain berkolaborasi bersama Kadin Indonesia untuk melakukan launching warung pancasila, pemuda pancasila juga bekerjasama dengan Bank BJB Syariah untuk membagikan doorprize berupa tabungan haji sebesar 1.000.000 kepada pengunjung beruntung yang hadir di Taman Lapangan Banteng Jumat (16/12/2022).

Di kesempatan acara kali ini mereka sebagai peserta diberikan tiket bernomor yang nantinya diundi untuk mendapatkan berbagai doorprize yanv disediakan oleh pemuda pancasila bekerjasama dengan Bank BJB Syariah berbentuk tabungan haji.

Berbagi rezeki dengan cara memberikan tabungan haji ini sebagai ungkapan rasa syukur pemuda pancasila atas berjalan lancarnya launching warung pancasila sehingga bisa menjadi doa untuk kedepannya usaha ini lebih berkah.

Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman mengungkapkan rasa bangga nya bisa meresmikan warung pancasila sekaligus merasakan kebahagiaan bisa membagikan tabungan haji.

“Senang sekali rasanya bisa berada disini meresmikan warung pancasila sekaligus membagikan kebahagiaan bersama semua peserta,” ujar Arif.

Komisaris independent Bank BJB Syariah Rio F Wilantara berharap semoga yang mendapatkan tabungan haji ini mendapatkan keberkahan dan bisa merasakan beribadah di tanah kabah.

“bagi pengunjung yang beruntung memenangkan tabungan haji ini, semoga bisa meringankan beban biaya mereka untuk mewujudkan cita-citanya beribadah di tanah suci ,” ujar Rio.

Setelah dilakukan pengundian oleh panitia keluarlah dua nama pengunjung beruntung yang mendapatkan doorprize tabungan haji ini.

“Melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu cita-cita terbesar dalam hidup ini yang ingin sekali saya wujudkan,” ujar salah satu pengunjung yang beruntung.

Penyerahan doorprize langsung diberikan oleh komisaris independent Bank BJB Syariah Rio F Wilantara dan Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman.

Melanesiatimes.com – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pasar Butung, Makassar yang diduga melibatkan oknum ketua KSU Bina Duta Andri Yusuf telah dilimpah ke PN Makassar oleh Kejaksaan Negeri Kota Makassar hari Rabu 14 Desember 2023 lalu. Sebelumnya setelah ditangkap nya Andri Yusuf sebagai tersangka dan DPO kasus korupsi Pasar Butung oleh pihak Kejari Makassar, Andri Yusuf di tahan di tahanan sementara Kejari Makassar di Lapas Gunung Sahari kota Makassar. Namun pihak kuasa hukum Andri Yusuf mengajukan gugatan praperadilan kembali setelah sebelum nya gugatan praperadilan ditolak Hakim Tunggal PN Makassar. Pihak LSM Studi Rakyat Demokrasi (SDR) yang selama ini memperhatikan dan mengawal kasus ini kembali bersuara melalui Direktur Eksekutifnya Hari Purwanto. SDR mengatakan pihaknya telah bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sampai Mahkamah Agung RI untuk meminta pihak-pihak tersebut mengawasi dan melakukan supervisi terhadap jalannya dan proses sidang kasus tersebut. Menurut Hari bahwa ada laporan dan dugaan dari pihak tertentu untuk menggugurkan kasus ini dengan menggiring opini publik bahwa penyidikan ini tidak sah dan melakukan upaya mengkondisikan majelis hakim untuk menggugurkan kasus ini melalui orang dalam di MA dan PN bahkan adanya dugaan pengkondisian vonis dengan janji uang yang sangat besar nilainya. Sebelum nya diberitakan Kasus dugaan korupsi dana sewa lost Pasar Butung Makassar yang menyeret Andri Yusuf selaku Kepala Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta sebagai tersangka, disebut janggal olehkuasa hukumnya.

Kuasa Hukum Andri Yusuf, Dr Sulistyowati mengatakan, pihaknya bakal menempuh praperadilan dalam perkara dugaan korupsi yang disangkakan pada kliennya tersebut.

“Kasus Andri Yusuf, kami selaku penasihat hukum akan melakukan upaya praperadilan, itu adalah hak kami. Karena kami merasa ada beberapa persoalan serius yang harus dilawan secara hukum,” kata Sulistyowati,kepada awak media saat ditemui di salah satu kafe, Jalan Lamaddukelleng, Kota Makassar, Sulsel, pada Kamis (8/12/2022) malam.

Ada beberapa poin yang dinilai keliru dalam perjalanan perkara yang dialami kliennya tersebut. Pertama penetapan tersangka dinilai janggal, kedua audit kerugian negara yang hasilnya ditentukan bukan dari pihak BPK melainkan dari kantor akuntan publik.

“Status tersangka kita pertanyakan karena kasus ini perdata menjadi pidana. Selanjutnya, kalau kita melihat proses kerugian dihitung ketika pihak koperasi konon dianggap tidak membayar, tetapi ketika saya membaca berkas, kenapa Koperasi tidak membayar, karena dari pihak PD Pasar Makassar Raya itu tidak menerbitkan invoice yang menjadi syarat salah satu penagihan,” ungkapnya. Namun Hari Purwanto membantah pernyataan kuasa hukum Andri Yusuf dimana kantor Akuntan Publik dapat di jadikan sebagai lembaga yang sah dalam menghitung dugaan kerugian negara sesuai Unsur pasal yang paling utama dalam UU Tipikor tersebut dimana tertera pernyataa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dengan demikian, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sangat dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan kerugian keuangan negara yang tidak diatur secara eksplisit tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor yang hanya menyebutkan, bahwa : “Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Frase Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor jelas menunjukkan pada perlunya badan atau akuntan yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara. Namun, pada praktiknya, ketidaktegasan mengenai “instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk” dapat menimbulkan multi tafsir. Unsur pasal “instansi yang berwenang” dapat diterjemahkan sebagai instansi yang berwenang atau memiliki kapasitas dalam bidang akuntansi atau menghitung kerugian keuangan negara atau dapat pula ditafsirkan sebagai institusi yang berwenang dalam penanganan perkara korupsi. Sedangkan, “akuntan publik yang ditunjuk” merupakan akuntan yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang tadi, atau dengan kata lain akuntan publik tersebut bertindak untuk dan atas nama instansi yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara tegas Harri. Bahkan banyak Yuris Prudensi di lembaga APH seperti KPK dan Polri menggunakan KAP dalam menghitung dugaaan kerugian negara dan mendapat vonis yang inkrah dari Pengadilan terang Harry. Terkait pernyataan dari Ahli Keuangan negara dari pihak Tersangka Andri Yusuf yang menjelaskan bahwa 37 lots yang menjadi objek korupsi dari KSU Bina Duta yang dinilai belum diserahkan sebagai asset daerah juga dibantah oleh Hari Purwanto. Ia mengatakan pihak PD Pasar beberapa kali meminta hak retribusi daerah dan PAD kepada tersangka Andri Yusuf melalui kepala pasar yang bertugas di Pasar Butung namun diusir oleh Tersangka. Bahkan menurut Harry, tindakan pengelola di Pasar Butung yang sebenarnya sudah tidak punya dasar hukum dan legal standing dalam kerja sama pengelolaan Pasar butung yang telah dikembalikan oleh PT La Tunrung sebagai pengelola yang sah kepada PD Pasar selalu sewenang-wenang kepada pedagang pasar. Jadi sudah jelas alat bukti dan saksi ahli dari pihak Kejari sudah sah dalam menetapkan tersangka kepada Andri Yusuf tegas Hari. Selain itu ia juga melaporkan kepada Komjak dan Jaksa Agung Muda Pengawasan terkait oknum Jaksa Kasi Datung Kejari Bulu Kumba yang juga merupakan adik kandung tersangka karena berulang kali melalukan intevensi dan upaya komunikasi kepada anggota Jaksa di Kejari Makassar di dalam kasus ini.

Melanesiatimes.com – Sejumlah Alumni Universitas Pancasila, yang tergabung dalam komunitas Sahabat Pancasila, menyampaikan permintaan secara terbuka kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk segera merestui dan mengusung kadernya Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

Adapun permintaan itu disampaikan Komunitas Sahabat Pancasila saat menggelar acara di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Ketua Sahabat Pancasila, Harry Santoso alias Koko mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari hasil lembaga survei, serta besarnya animo masyarakat yang menginginkan Ganjar sebagai presiden.

Selain itu, Sahabat Pancasila juga percaya pada PDIP yang sudah terbukti dalam memilih kader terbaiknya untuk negeri ini, sehingga Sahabat Pancasila berharap PDIP sekali lagi mau memberikan kader terbaiknya saat ini untuk mengabdi bagi bangsa dan negara kita tercinta.

“Setelah kami mengumpulkan berbagai masukan dan pendapat, Sahabat Pancasila meminta Ibu Megawati Soekarnoputri segera merestui dan mengusung Pak Ganjar sebagai capres 2024.” kata Koko.

Sahabat Pancasila, lanjut Koko, menilai Ganjar layak diusung untuk melanjutkan kinerja Presiden Joko Widodo selama dua periode lantaran memiliki track record jelas. Ganjar dianggap mampu menjaga keutuhan NKRI, Pancasila dan Kebhinekaan. Ganjar juga merupakan sosok pemimpin yang anti-radikalisme dan anti-intoleran.

“Ini merupakan hal yang sangat penting mengingat masalah intoleransi dan radikalisme semakin merebak diberbagai lini kehidupan dan elemen masyarakat serta di berbagai instansi. Hal ini jelas dapat mengganggu NKRI dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa ini, serta mencederai ke-Bhineka-an yang mana ketiganya merupakan nilai-nilai luhur yang dibuat oleh para founding-father yang wajib kita jaga dan pertahankan untuk selamanya.” tambah Waketum Wahyu Nugraha.

“Jadi kami melihat Pak Ganjar sebagai pemimpin yang pancasialis, tegas dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Sikap pemimpin inilah yang dibutuhkan ke depan agar situasi yang aman seperti saat kepemimpinan Pak Jokowi bisa terus terjaga,” ucap Koko.

Komunitas Sahabat Pancasila, dalam waktu dekat akan mendatangi DPP PDI Perjuangan untuk menyerahkan surat kepada Megawati Soekarno putri sebagai ketua umum agar segera mengusung Ganjar sebagai capres 2024.

Sahabat Pancasila juga bakal mengadakan diskusi secara kontinyu terkait persoalan-persoalan sosial kebangsaan.

Tambahan informasi, Komunitas Sahabat Pancasila sudah berdiri sejak tahun 2014 lalu dan mendukung setiap sosok pemimpin yang dianggap konsisten mempertahankan nilai-nilai Pancasila, salah satunya Presiden Joko Widodo.