Blog

  • Tokoh dan Warga Adat Lakukan Aksi Penolakan Terkait Pergantian Staf Desa

    Tokoh dan Warga Adat Lakukan Aksi Penolakan Terkait Pergantian Staf Desa

    Melanesiatimes.com – Puluhan masyarakat dan tokoh-tokoh adat di Desa Wasi Kecamatan Fenalaisela Kabupaten Buru melakukan aksi penolakan pergantian staf Desa Wasi”. Namlea, Maluku, kamis, (08/12/2022).

    Dalam aksi pemasangan sebuah papan yang bertulisan, kami atas nama Toko Adat dan seluruh masyarakat Desa Wasi menolak keras pergantian Staf Desa, yang kami mengizinkan Hanya Kepala Desa Terpilih”.

    Selain pemasangan papan tersebut tokoh adat dan seluruh masyarakat Desa Wasi meminta dengan hormat kepada Camat Fenalaisela agar menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat dan toko-toko adat di Desa Wasi terkait penolakan pergantian staf Desa Wasi kepada PJ. Bupati Buru Ketua DPRD, Kepala Dinas PMD dan Komisi terkait di DPRD Kabupaten Buru.

    Bahwa terkait dengan pemasangan papan dan pemalangan kantor desa wasi itu berdasarkan informasi yang terdengar oleh para toko adat dan masyarakat bahwa kepala desa terpilih akan melakukan pergantian staf desa wasi bilamana selesai di Lantik kepala desa terpilih, informasi pergantian staf tersebut sehingga para tokoh adat mengambil langkah-langkah agar hal tesebut tidak terjadi ketika kepala desa terpilih akan masuk dan menjalankan pemerintahan desa.

    Hal tersebut disampaikan oleh tokoh-tokoh adat dan seluruh masyarakat Desa Wasi tentu harus berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Pada BAB Ke – III bagian ke- satu pasal 5 tentang pemberhentian perangkat Desa.

    Karena menurut mereka kalau kita mengacu pada Permendagri tersebut, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti sendiri (mengundurkan diri) dan atau yang bersangkutan di pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

    Lebih lanjut, untuk pemberhentian perangkat desa harus tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

    Hal ini memastikan agar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

  • SDR: Mendukung Disahkannya RKUHP Dan AS Jangan Coba Intervensi Hukum di Indonesia

    SDR: Mendukung Disahkannya RKUHP Dan AS Jangan Coba Intervensi Hukum di Indonesia

    Melanesiatimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (06/22). Seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat harus mendukung atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di 2022 yang dilaksanakan oleh DPR RI. Tentunya implementasi Undang-undang KUHP tidak merugikan masyarakat dan memastikan hak-hak masyarakat atau publik terjamin.

    Dir. Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto dalam siaran pers nya Rabu (7/12) mengatakan, Pengesahan RKUHP saat ini merupakan rancangan undang-undang yang dinilai relevan dengan perkembangan zaman. Dukungan dan support perlu diapresiasi atas upaya pemerintah dalam merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda agar perlu untuk segera dilakukan, sehingga sesuai dengan dinamika yang ada pada masyarakat, kata Hari.

    Hari menyampaikan, Bahkan upaya pemerintah dalam membuat sistem hukum nasional masih coba diintervensi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, mengkritik keras salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang melarang kumpul kebo. Sikap pemerintah AS melalui Dubes AS untuk Indonesia termasuk intervensi masalah dalam negeri Indonesia yang bertentangan dengan prinsip umum hukum perjanjian internasional yakni prinsip State Sovereignty. Retno Lestari Priansari Marsudi Kemenlu RI harusnya protes keras memanggil Dubes AS tersebut, ujar hari

    Hari Purwanto
    *Dir. Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR)*

  • Sambangin Balai Kota DKI Jakarta, Gamis Indonesia, Minta PJ Gubernur Cabut Izin Reuni 212

    Sambangin Balai Kota DKI Jakarta, Gamis Indonesia, Minta PJ Gubernur Cabut Izin Reuni 212

    Melanesiatimes.com – Puluhan aktivis pemuda yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia (GAMIS-INDONESIA) sambangin Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, (01/12/2022).

    Mereka melakukan aksi terkait dengan penolakan terhadap acara Reuni 212 di Masjid At-tin TMII, Jakarta Timur, pekan depan.

    Berikut rilis aksinya ;

    Jakarta – Masjid merupakan bangunan yang menjadi tempat umat Islam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tempat ibadah seperti masjid sudah sepatutnya menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, bukannya sebagai tempat reuni 212 yang nantinya akan membuat citra masjid buruk.

    Reuni 212 yang nantinya di adakan di Masjid AGUNG ATTIN TMII nantinya akan membuat tempat suci tersebut akan tercoreng karena bukan hanya reuni tapi di jadikan ajang berkumpul untuk memprovokasi.

    Reuni 212 nantinya akan merperalat agama dengan membuat reuni di dalam masjid. Dan mengeksploitasi agama dalam pengertian sisi luarnya itu untuk digunakan sebagai faktor pembenar atau kepentingan politik kedepan.

    Seluruh umat muslim di Indonesia sudah seyogyanya mengembalikan fungsi masjid untuk kepentingan ibadah dan dakwah, serta membangun semangat toleransi dikalangan masyarakat. Sudah saatnya umat Islam berhenti membahas politik praktis di masjid, yang nyatanya hal tersebut lebih membawa kemudharatan daripada kemaslahatannya.

    Dalam hal ini kami sangat menyayangkan apabila ada pihak yang menggunakan Masjid tidak sebagaimana mestinya.

    Sehubungan dengan hal tersebut kami yang tergabung dalam Gerakan Aktifis Mahasiswa Islam Indonesia (GAMIS-INDONESIA) menuntut :

    Tuntutan:

    1. Kami menolak keras kegiatan reuni 212 yang diadakan di lingkungan masjid karena tabiatnya Masjid AGUNG ATTIN TMII menjadi tempat ibadah bukan tempat untuk kegiatan yang sangat banyak mudharatnya.

    2. Mendesak kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi untuk tidak memberikan ijin kepada pihak yang mempergunakan Masjid AGUNG ATTIN TMII sebagai tempat kegiatan reuni 212.

    3. Menghimbau kepada seluruh masyarakat luas untuk tidak terprovokasi untuk mengikuti Reuni 212 yang diduga tidak bermanfaat/ mudharat.

  • Front Pemuda Jakarta Desak KPK Usut Kerugian Negara Di Kasus Formula E

    Front Pemuda Jakarta Desak KPK Usut Kerugian Negara Di Kasus Formula E

    Melanesiatimes.com – Front Pemuda Jakarta kembali turun ke melakukan aksi Unjuk rasa terkait kasus kerugian negara dalam penyelenggaraan formula E yang dilaksanakan dibawah kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Rizki selaku Korlap Front Pemuda Jakarta mendesak KPK untuk segera menetapkan status tersangka kepada anies baswedan karena sudah jelas kerugian negara sebesar 160 M dalam event Formula E.

    “KPK harus segera menetapkan status tersangka kepada Anies bahwa sudah jelas ada kerugian negara disitu, jangan sampai kasus ini tenggelam. Kami tunggu komitmen pak Firli untuk serius menangani kasus ini.”ujarnya.

    Front Pemuda Jakarta juga akan terus melakukan konsolidasi untuk mendorong kasus ini supaya ada langkah hukum jelas dan mendukung kinerja KPK agar bisa segera menetapkan status tersangka kepada Anies Baswedan.

  • Diduga Korupsi, Ketua Yayasan IBNU Chaldun Dilaporkan ke KPK RI

    Diduga Korupsi, Ketua Yayasan IBNU Chaldun Dilaporkan ke KPK RI

    Melanesiatimes.com – Aliansi Dosen Universitas Ibnu Chaldun Anti Korupsi melaporkan Edy Haryanto, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Jakarta, (16/11/2022). Lalu

    Edy Haryanto diduga kuat melakukan korupsi dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang populer dengan nama Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

    Berikut poin-poin tuntutan dan alasan dalam pelaporan diatas :

    Pertama : Universitas lbnu Chaldun (UIC) merupakan salah satu universitas swasta yang memperoleh beasiswa PIP atau KIP. Jumlah mahasiswa UIC yang memperoleh beasiswa PIP atau KIP saat ini sebanyak 387 orang.

    Kedua : Lembaga  Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi dengan Universitas Ibnu Chaldun tahun 2020 dan 2021.

    Ketiga :  Pasal 2  Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama, ayat (4) Pihak Kedua (Universitas Ibnu Chaldun) wajib:

    a. tidak memungut biaya apapun kepada. Penerima PIP Pendidikan Tinggi.

    b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan.

    c.  melakukan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi.

    d.  mendokumentasikan semua bukti penggunaan biaya pendidikan, dan

    e.  meminta pernyataan mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi.

    Keempat : Edy Haryanto, ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) telah membuka rekening atas Universitas Ibnu Chaldun di Bank BTN Cabang Cawang  dan menandatangani sendiri sepecimen dan cheque/bilyet giro.

    Kelima : Perjanjian Kerjasama Penyaluran Biaya Pendidikan PIP tidak dapat di laksanakan oleh Rektor Universitas Ibnu Chaldun karena  pengelolaan Beasiswa PIP dilakukan oleh Edy Haryanto, Ketua YPPIC secara tertutup, tidak akuntabel dan tidak transparan. Pada hal dana Beasiswa PIP diperkirakan sudah mencapai sekitar Rp 2-3 milyar. Ditambah dana masyarakat melalui pembayaran SPP mahasiswa sangat besar jumlahnya.

    Ketua Aliansi Dosen Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Siti Aminah Amahoru, di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). #Istimewa

    Atas dasar tersebut, Aliansi Dosen Universitas Ibnu Chaldun Anti Korupsi melaporkan Edy Haryanto, Ketua YPPIC yang diduga keras telah melakukan korupsi.

    Keenam : Pengelolaan keuangan Universitas Ibnu Chaldun oleh YPPIC yang tertutup, tidak akuntabel dan tidak transparan yang diduga terjadi korupsi,  telah merugikan dosen Universitas Ibnu Chaldun yang menurut Perjanjian Kerja antara Dosen Tetap dengan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun, yang diketuai Edy Haryanto, akan dibayar setiap sebulan sebesar Rp2,5 juta. Hal tersebut tidak pernah dibayarkan. Kerugian lainnya honor dosen mengajar hanya dibayarkan Rp12.000/SKS. Honor pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan gaji karyawan semua dibayar dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Dampak negatif lainnya Universitas Ibnu Chaldun tidak bisa  melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena dana dikelola oleh YPPIC.

    Demikian press release ini disampaikan. Aliansi Dosen Universitas Ibnu Chaldun mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Edy Haryanto, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun dalam rangka menyelamatkan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

    Jakarta, 16 November 2022,

    ALIANSI Dosen Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

    Ketua/Mantan Dekan FISIP UIC : Sitti Aminah Amahoru (Ichi) Eks Dekan Fisip UIC Jakarta. 

  • Mahasiswa Jar Garia Gelar Pertemuan dengan Tokoh Adat di Jakarta

    Mahasiswa Jar Garia Gelar Pertemuan dengan Tokoh Adat di Jakarta

    Melanesiatimes.com – Masyarakat adat Marfenfen yang terdiri dari delapan orang mengadakan pertemuan dengan Ikatan Mahasiswa Jar Garia (IMAJAR) di Jakarta, kediaman rumah Korneles Galanjinjinay perihal tanah adat masyarakat marfenfen. Kamis, (17 November 2022).

    Pertemuan yang di pimpin oleh ketua umum Majelis Adat Aru Ursia Urlima Bpk. E, Lazarus Darakay di samping itu juga delapan orang pejuang tanah adat terdiri dari ibu gaelagoy kordinator masyarakat adat marfenfen, bpk Ahmad Naufal (Kepala Ursia) dan bpk Jakaria Djerumpun (Kepala Urlima) dan anggota lainnya.

    Dalam pertemuan itu mereka menceritakan bahwa, mereka sudah di Jakarta dalam rentang waktu 3 bulan dengan tujuan memperjuangkan hak Ulayat masyarakat marfenfen, berbagai cara sudah dilakukan audensi ke Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN, Istana Negara dan beberapa tempat lainnya.

    “Mereka menceritakan bahwa jalur perjuangan litigasi pun sudah di lakukan tapi hasilnya tidak memuaskan mereka meminta mahasiswa membantu mereka dengan perjuangan sebagai mana perjuangan mahasiswa semestinya karena hukum positif Indonesia tidak bisa di percaya lagi karena ujung – ujungnya masyarakat akan kalah dengan itu masyarakat sebagai bukti menyerahkan berkas Kepala ketua umum Ikatan Mahasiswa Jar Garia IMAJAR untuk bersama dalam satu garis perjuangan untuk tanah adat masyarakat Marfenfen .”

    Mereka pun percaya perjuangan non litigasi yang harus di tempuh agar mungkin Tanah adat marfenfen bisa di kembalikan kepada pemiliknya, dalam pertemuan itu mereka sepakat agar membuat gerakan Save marfenfen hidup kembali dengan cara yang lebih besar agar pemerintah tau bahwa ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di provinsi Maluku, kabupaten kepulauan Aru, terkhusus desa marfenfen negara seharusnya merasa berterima kasih kepada masyarakat lokal/masyarakat adat karena mereka selalu eksistensi menjaga hutan dan melestarikan lingkungannya, Indonesia dikenali sebagai paru-paru dunia karena mempunyai hutang yang hijau luas dan utuh namun jika hari ini pemerintahan dalam hal ini TNI AL datang dengan alasan membangun pos keamanan, melindungi negara.

    Namun nyatanya baru saja mereka datang dan belum mendiami tempat itu tapi rusa, burung kaka tua dan satua lainya makin sulit di temukan mereka jauh dari tempat biasa mereka hidup karena beberapa kali TNI AL berburu membunuh menggunakan senjata yang dimiliki.

    Masyarakat siap berjuang kembali Sampai tanah adat kembali pada pemiliknya karena eksistensi masyarakat adat sudah ada sebelum Indonesia ada.

     

     

     

  • Lantik Mahasiswa Pulau Gebe Jabodetabek, Sekjend PB FORMMALUT; “Ada Harapan Baru”

    Lantik Mahasiswa Pulau Gebe Jabodetabek, Sekjend PB FORMMALUT; “Ada Harapan Baru”

    Melanesiatimes.com – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT) Jabodetabek telah resmi melantik pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pulau Gebe HPMPG Jabodetabek Periode 2022-2024. Sabtu, (19/2022).

    Pelantikan tersebut dilaksanakan di D’Hotel Jakarta Selatan. Berikut pesan dan harapan Sekjend PB FORMMALUT Jabodetabek, tepat pada hari ini, kita semua telah menyaksikan bersama pelantikan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pulau Gebe (HPMPG) Jabodetabek Periode 2022-2024.

    Pada kesempatan itu, pembentukan wadah di ibu kota negara seperti mahasiswa pulau gebe jabodetabek, sangat strategis untuk menjawab tantangan sosial di pulau gebe, kita tau bahwa secara geografis pulau gebe 80%-Nya telah di kuasai perusahaan Asing, dan implementasi perusahaan dalam menangani kesenjangan masih sangat jauh dari harapan masyarakat Gebe.

    “Sejauh ini kita telah menerapkan Ekonomi Ekstraktif, justru melahirkan kesenjangan di tengah masyarakat, dengan adanya wadah ini secara tidak langsung kita melakukan ekonomi tandingan inklusif yang nantinya menghantarkan Generasi Pulau Gebe ke Tahap Lebih baik”

    Berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih terbengkalai dan berbagai infrastruktur yang telah dibangun menjadi hancur total. Pemerintah daerah maupun negara tidak lagi mampu menyediakan layanan kesehatan selama 24 jam, pendidikan gratis, menyediakan dokter dan guru serta menciptakan lapangan pekerjaan pasca berakhirnya proses penambangan bagi masyarakat Pulau Gebe seperti yang pernah dilakukan oleh PT. Antam, Tbk (persero).

    Karena itu, berangkat dari berbagai hal ini. Kegagalan negara dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat Pulau Gebe, tidak terlepas dari proses sub-ordinasi yang terjadi saat proses penambangan sedang berlangsung. Ketidakmampuan negara dalam memberikan pelayanan publik merupakan sebuah gambaran konkret tentang dampak dari proses sub-ordinasi peran negara yang mengakibatkan rendahnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Pulau Gebe.

    Masih banyak tingkat kesenjangan yang harus di hadapi, Keterbelakangan Masyarakat dalam menikmati kemajuan teknologi dibatasi dengan tidak meratanya pembangunan Tower Jaringan salah satunya di titik-titik tertentu, padahal kita tau perputaran ekonomi disana sangat baik, dan ketergantungan masyarakat hanya pada perusahaan.

    “Dalam sambutanya, Sekjend PB FORMMALUT, Almuhasyir A. Idrus atau lebih dikenal dengan sebutan Arsil Made-Lessy, mengajak teman2 (HPMPG) Jabodetabek untuk berkolaborasi dengan PB FORMMALUT Jabodetabek lewat program serta mengajak berjuang bersama untuk keadilan pembangunan dan Hak-Hak yg wajib di terima masyarakat Gebe, karena Aset terakhir masyarakat pulau Gebe adalah mencerdaskan geberasi mereka”.

    Kedepan (HPMPG) ini akan menjadi harapan masyarakat Pulau Gebe dengan keberadaan mereka di Jabodetabek yang secara pembangunan, Ekonomi dan Teknologi sangat berkembang pesat, ini akan menjadi nilai perbandingan untuk menerapkan Pulau Gebe Menjadi pulau Smart City.

    Temukan kami di Google News

  • Sukses Amankan KTT G20, Nusa Ina Connection Apresiasi Langkah Kapolri

    Sukses Amankan KTT G20, Nusa Ina Connection Apresiasi Langkah Kapolri

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey angkat bicara terkait dengan proses pengamanan di KTT G20 pada 15-16 November 2022 lalu, kali ini Kelrey mengapresiasi kerja keras Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan TNI karena dinilai berhasil menjaga keamanan selama penyelenggaraan KTT G20 di Bali.

    “Selamat kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan TNI telah sukses menjaga keamanan penyelenggaraan KTT G20 baik dari awal hingga ditutup Bapak Presiden,” ungkap Kelrey

    Menjadi tuan rumah G20 merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia. Untuk kesiapannya dalam mendukung dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan hingga puncak KTT G20 pada 15-16 November 2022 lalu. Semuanya tergantung pada kemanan wilayah, sebab sukses dan tidaknya kegiatan tersebut, tergantung pada keamanan dan rasa amannya peserta dan itu jaminannya TNI – POLRI, kedua institusi inilah yang menjamin hal itu. Bangga menjadi warga Negara dan Bangga Punya TNI – POLRI yang Hebat.

    Kelrey menyebut, salah satu hal yang perlu dilihat dari kerja kerasnya Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, bahwasanya, sedari awal, kesiagaan Polri dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali dengan adanya atensi yang diberikan Kapolri Jenderal Pol, untuk memastikan keamanan kegiatan. “Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga minta seluruh jajarannya yang terlibat dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bekerja profesional dan penuh tanggung jawab demi menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia. Ia pun menegaskan pihaknya akan mengedepankan pendekatan humanis, namun tetap tegas dalam menghadapi segala situasi yang muncul.” Hal tersebut saya melihat sebagai langkah Kapolri dalam memastikan langsung kesiapan pasukan di lapangan. Bahkan beliau terlihat makan bareng bersama personel yang sedang bertugas di lapangan,” ujar pria yang akrab disapa BUNG REY, di Jakarta, Minggu, 20 November 2022.

  • About Humanism

    About Humanism

    Melanesiatimes.com – Humanism, an educational system and way of inquiry that originated in northern Italy during the 13th and 14th centuries and then spread throughout continental Europe and England. The term is alternatively applied to a variety of Western beliefs, methods, and philosophies that place a central emphasis on human nature. Also known as Renaissance humanism, the history program is so broad and influential that it is one of the main reasons why the Renaissance is viewed as a distinct historical period.

    Although the word Renaissance is a more recent coin, the fundamental idea of that period as one of renewal and revival comes from humanistic origin. But humanism sought its own much earlier philosophical base and, moreover, continued to exert some of its forces long after the end of the Renaissance.

    The origin and meaning of the term humanism, Ideals of humanity

    The history of the term humanism is complex yet enlightening. It was first used (as humanismus) by 19th-century German scholars to designate the Renaissance’s emphasis on Classical studies in education. These studies were pursued and supported by educators known, as early as the 15th century, as umanisti—that is, professors or students of Classical literature. The word umanisti comes from studia humanitatis, a course of Classical studies that, at the beginning of the 15th century, consisted of grammar, poetry, rhetoric, history, and moral philosophy.

    Humanitatical studies are considered the Greek equivalent of paideia. Their own name is based on the concept of humanity of the Roman statesman Marcus Tullius Cicero, an educational and political ideal that was the intellectual basis of the entire movement. Renaissance humanism in all its forms defined itself in its tension towards this ideal. Therefore, no discussion of humanism can have validity without an understanding of humanity.

    Humanity means the full development of human virtue, in all its forms. The term thus implies not only qualities as attributed to the modern word humanity—understanding, benevolence, compassion, mercy—but also more assertive characteristics such as fortitude, judgment, prudence, eloquence, and even love of honor. As a result, the owner of humanity cannot simply be a philosopher or a sedentary and isolated man of letters but is a necessity as a participant in active life. Just as action without insight is considered aimless and barbaric, insight without action is rejected as barren and imperfect.

    “Humanity calls for a good balance between action and contemplation, a balance born not of compromise but of complementarity.”

    The purpose of such fulfilled and balanced virtues is political, in the broadest sense of the word. The sphere of Renaissance humanism included not only the education of young people but also the guidance of adults (including rulers) through philosophical poetry and strategic rhetoric. It includes not only realistic social critiques but also utopian hypotheses, not only painstaking historical reassessments but also bold reshapings of the future. In short, humanism calls for comprehensive cultural reform, the transfiguration of what humanists call a passive and ignorant society in the “dark” age into a new order that will reflect and encourage the greatest human potential. Humanism has an evangelical dimension: it seeks to project the humanity of the individual into the state at large.

    The wellspring of humanity is Classical literature. Greek and Roman thought, available in a flood of rediscovered or recently translated manuscripts, gave humanism much of its basic structure and methods. For Renaissance humanists, there was nothing outdated or obsolete about the writings of Aristotle, Cicero, or Livy. Compared to typical productions of medieval Christianity, these pagan works have a fresh, radical, almost avant-garde tone of voice. Indeed, restoring classics to humanism is tantamount to restoring reality. Classical philosophy, rhetoric, and history are seen as models of the proper method—the attempt to reconcile, systematically and without prejudice of any kind, with perceived experience.

    Moreover, Classical thought regards ethics as ethics qua ethics, political qua politics: it lacks the dualism inhibited in medieval thought by the often conflicting demands of secularism and Christian spirituality. Classical virtue, in examples of abundant literature, is not an abstract essence but a quality that can be tested on forums or on the battlefield. Finally, Classical literature is rich in eloquence.

    In particular, humanists considered Cicero to be a subtle and exaggerated pattern of discourse, as well as a model of eloquence combined with wise statesmanship. In humanist eloquence finds far more than exclusive aesthetic qualities. As an effective means of moving leaders or fellow citizens toward one political direction or another, eloquence is akin to pure power. Humanists cultivate rhetoric, consequently, as a medium through which all other virtues can be communicated and fulfilled.

    Humanism, then, can be accurately defined as a Renaissance movement that has its primary focus as the ideals of humanity. A narrower definition of the Italian term umanisti despite this, all Renaissance writers who cultivated humanity, and all their direct “descendants”, can rightly be called humanists.

  • Arsjad Rasjid : Pemuda Pancasila Harus Turut Andil Dalam Kemajuan Perekonomian Bangsa

    Arsjad Rasjid : Pemuda Pancasila Harus Turut Andil Dalam Kemajuan Perekonomian Bangsa

    Melanesiatimes.com – Pembukaan Rakornas Ormas Pemuda Pancasila di Hotel Sultan pada Jum’at (18/11/22) dimeriahkan dengan persembahan dari Sanggar Tari Pemuda Pancasila.

    Pada sambutan ketua OC Arsyad Rasyid  menyampaikan bahwa  Rakornas Ormas Pemuda Pancasila harus turut andil dalam kemajuan perekonomian bangsa dan kemitraan dengan berbagai elemen.

    “Tujuan kami, seluruh elemen bangsa termasuk Pemuda Pancasila harus punya andil dalam perekonomian bangsa sebagai tindak lanjutnya kita semua akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemuda Pancasila dengan Kadin tentang kemitraan multipihak dalam pembinaan dan penguatan warung Pancasila,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Arsjad Rasjid dalam sambutannya.

    Arsjad menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah pertama untuk memperkuat eksistensi Pemuda Pancasila.

    Sementara itu dalam sambutan ketua Umum Ormas pemuda Pancasila KPH H. Japto Soelistyo Soerjosoemarno, wajib bagi anggota Pemuda Pancasila  ketika Pemilihan Umum ada anggota PP yang diusung oleh parpol maju sebagai calon legislator maka semua satu suara.

    “Wajib hukumnya bagi anggota Pemuda Pancasila untuk memilih kader Pemuda Pancasila apabila diusung oleh parpol dan memenuhi syarat untuk menjadi capres atau cawapres,” Tegas japto.