Melanesia Times

Blog

  • Direktur Eksekutif SDR: PT LIB dan Panitia Pelaksana Bertanggungjawab Atas Kematian Supporter di Stadion Kanjuruhan

    Direktur Eksekutif SDR: PT LIB dan Panitia Pelaksana Bertanggungjawab Atas Kematian Supporter di Stadion Kanjuruhan

    Melanesiatimes.com – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto angkat suara terkait insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang Jawa Timur.

    Pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, pada Sabtu (1/10), berakhir ricuh. Kekalahan Arema dengan skor 2-3 membuat suporter yang kecewa memaksa masuk ke dalam stadion. Aksi ini kemudian diambil langkah penertiban oleh pihak kepolisian. Kami dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa kericuhan antara Arema FC dan Persebaya yang memakan korban tewas 174 orang (update terbaru).

    Dari peristiwa persepakbolaan kita bahwa banyak stakeholder yang harus bertanggungjawab apalagi ratusan jiwa melayang hanya karena dukung mendukung klub kesayangan. Banyak hal yang bisa kita petik dari peristiwa berdarah di Stadion Kanjuruhan.

    Kami dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) mendukung Kapolda Jawa Timur untuk segera mengambil langkah cepat, menginvestigasi dan mengusut tuntas tragedi tewasnya supporter. Selain itu langkah hukum juga harus segera memeriksa PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) karena ketidak profesionalan dan menangkap Direktur PT LIB sebagai pihak yang bertanggungjawab atas jatuhnya korban jiwa.

    Semestinya pembenahan di seluruh bidang, seperti penentuan protap pengamanan dalam sebuah pertandingan, perbaikan sistem Liga, hingga pendidikan suporter bisa dilakukan jauh-jauh hari karena PT LIB sebagai penanggungjawab acara sudah memiliki pengalaman kenapa langkah antisipasi tidak dilakukan? Tentunya PT LIB sudah mempelajari karakteristik para suporter dari masing-masing klub sepakbola. Ujar Hari Purwanto Dir. Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), dalam rilisnya yg diterima Melanesiatimes.com, Minggu, (02/10/2022).

    Karena itu perlu juga diambil langkah hukum pengusut tuntas motif bisnis PT LIB yang tidak mengindahkan faktor keamanan dalam pertandingan. Tuturnya

    Bahkan info dilapangan pihak kepolisian sudah mengantisipasi kerawanan laga dengan mengajukan percepatan gelaran laga akan tetapi ditolak oleh PT LIB.

    Tentunya kesimpulan permasalahan kisruh suporter di Stadion Kanjuruhan bisa diantisipasi karena masalah teknis dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara PT LIB dan pengurus Arema FC dan Persebaya. Tutupnya

  • Presiden Madura United Angkat Suara Terkait Tragedi Kanjuruhan

    Presiden Madura United Angkat Suara Terkait Tragedi Kanjuruhan

    Melanesiatimes.com – Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, angkat suara soal insiden tragedi Kanjuruhan. Ia mendesak pengurus PSSI mundur dan meninggalkan jabatannya.

    ‘Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya. Tapi, inilah sikap saya sebagai klub Madura United FC atas tragedi di Kanjuruhan,” tulis Achsanul Qosasi di akun Twitternya.

    ‘Hentikan kompetisi sampai ada statement resmi FIFA. PSSI wajib bertanggung jawab dan semua pengurusnya harus mundur sebagai respek terhadap korban dan keluarga,” lanjutnya.

    Selain mendesak pengurus PSSI untuk mundur, Achsanul Qosasi juga menyarankan agar PSSI menyerahkan kasus ini ke Kemenpora dan KONI.

    ”Tidak perlu PSSI membuat tim ini itu, serahkan aja kepada Kemenpora atau KONI selaku organisasi pemerintah. Libatkan penegak hukum dan FIFA untuk investigasi atau langkah yang diperlukan,” tegasnya.

    ”Jangan melokalisir kesalahan di Malang, bahwa yang salah seolah yang mengurus pertandingan di Malang. Ini adalah keputusan federasi nasional di bawah kendali PSSI,” pungkasnya.

  • Mengawal PEMILU Serentak yang Berintegritas

    Mengawal PEMILU Serentak yang Berintegritas

    Melanesiatimes.com – Sejarah mencatat, empat pemilu yang sudah digelar sejak era reformasi menggunakan UU yang berbeda. Aturan main keempat pemilu itu pun berubah-ubah. Sebut saja soal cara menentukan pilihan. Dalam pemilu 1999-2004, pemilih menggunakan cara mencoblos, tetapi pada Pemilu 2009 diubah dengan mencontreng. Mencontreng kemudian dinilai kurang cocok dan kembali dengan cara mencoblos dalam Pemilu 2014.

    Perjalanan perubahan UU Pemilu sejak era reformasi ini adalah semangat menyajikan penyederhanaan dari proses pemilu. Penyederhanaan yang dimaksud terkait pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu dan jumlah partai di DPR. Untuk membatasi jumlah partai peserta pemilu digunakan mekanisme ambang batas pemilihan (electoral threshold).

    Pekerjaan yang tak ringan selalu menghinggapi KPU selaku otoritas negara yang dibebankan untuk menjadi operator pemilu. Untuk Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 misalnya, masih harus melewati fase gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang tidak puas dengan hasil UU Pemilu membawanya ke jalur pengadilan konstitusi.

    Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi penyelenggara pemilu. Padahal, tahapan-tahapan pemilu sudah harus dimulai sejak sekarang, mengingat waktu yang semakin mepet. Pembahasan anggaran, pembahasan format baru karena Pilpres dan Pileg yang serentak, sepatutnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sesuai dengan amanat UU Pemilu yang baru.

    Secara objektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini lahir karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak yaitu pemilu yang menggabungkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif dalam satu hari H pemilihan (concurrent election).

    Adapun tujuan UU ini hadir dalam beberapa aspek ditujukan untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang kompeten dan kredibel, meningkatan kualitas rekrutmen politisi, membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif, dan responsif, menciptakan sistem partai terbatas serta memperkuat pemerintahan presidential.

    Pemilu serentak pada tahun 2024 memang diprediksi memiliki kontradiktif dalam pelaksanaan. Tantangan manajemen untuk penyelenggraan pemilu serentak tahun 2024 sangat tinggi, yaitu bagaimana KPU melaksanakan secara demokratis dan berintegritas pemilu legislatif dan pemilu eksekutif yang dapat menggunakan hingga satu milyar surat suara. Belajar dari KPU periode kemarin yang sukses melaksanakan pemilu 2019 dengan sejumlah pembaharuan pemilu seperti : penerapan tehnologi informasi dengan efektif seperti Sipol, sidalih, sidapil hingga situng yang dikelola dengan prinsip open goverment sehingga menghasilkan partisipasi publik yang sangat tinggi dan efektif.

    Namun suksesnya pemilu 2019 pun masih menyisakan permasalahan yang perlu diperhatikan dengan serius secara integral dengan tantangan manajemen pemilu 2024. Terkait partisipasi publik dan berbagai pelanggaran Pemilu yang harus diperbaiki oleh KPU periode saat ini.

    Dari semua tupoksi KPU, yang menjadi tugas maha berat sesungguhnya adalah memastikan tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi. Sosialisasi kepada pemilih, ajakan untuk menggunakan hak pilih, kampanye tata acara memilih masih menjadi tugas utama KPU pada setiap rangkaian pemilu. Percuma saja jika aturan kuat, pesertanya banyak, pemilunya sederhana, namun masyarakat enggan datang ke bilik suara.

    Menjadi beban KPU juga pada setiap perhelatan pemilu, memastikan hak memilih warga negara tersalurkan. Jangan ada lagi warga negara yang merasa menjadi korban diskriminasi karena tidak mendapatkan tiket untuk menyalurkan hak suaranya. Kaum miskin kota, penyandang disabilitas, adalah warga negara yang harus benar-benar dipastikan hak suara mereka terpenuhi.

    Pemilu 2024 harus dipastikan lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya. Sebuah prestasi bagi penyelenggara pemilu saat ini, jika kemudian Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, jujur, mandiri dan berintegritas. Untuk itu memerlukan dukungan seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat dan bangsa Indonesia, agar kita dapat melaksanakan agenda besar nasional dengan aman, tertib dan lancar.

    Oleh : Rofingatun Khasanah, SH

  • Ke Polda Metro Jaya, Nusa Ina Connection Buka Laporan Terkait Pernyataan SBY

    Ke Polda Metro Jaya, Nusa Ina Connection Buka Laporan Terkait Pernyataan SBY

    Melanesiatimes.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

    Adalah Nusa Ina Connection yang melaporkan keduanya (red -SBY dan AHY) usai menonton video pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mantan Presiden ke 6 yg juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat & Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat yang viral dengan judul sebagai berikut:

    1. SBY : Ada Tanda – Tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Tidak Adil.

    2. AHY Sindir Proyek Jokowi Tinggal Gunting Pita, AHY menyatakan yakni ”Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita….

    3. Jiwa Demokrat, Suara Kader Partai Demokrat, Dari Rapimnas Partai Demokrat 2022, 2024, Perang Kita Melawan Kebathilan

    “Setelah menganalisis dan mengkaji pernyataan SBY dan AHY dalam video yang viral tersebut. Kami menduga kuat Video tersebut penuh dengan Fitnah terhadap kepala negara atau Hoax dan merugikan rakyat serta menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban nasional menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang,” ujar Koordinator Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey, hari ini.

    Abdullah Kelrey menambahkan, Nusa Ina Connection secara kelembagaan dan warga negara merasa tertipu oleh pernyataan SBY dan AHY dalam video tersebut, sebab tidak dilandasi dengan data yang falid dan pernyataan dalam video tersebut melanggar aturan hukum UU NO 1 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

    Pasal 14

    Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

    Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

    Pasal 15

    Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

    “Sehubungan dengan alasan diatas maka, kami dari Nusa Ina Connection datang di hadapan Bapak/I untuk melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mantan Presiden ke 6 yg juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat & Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat,” tandas Abdullah Kelrey.

  • Mahasiswa Lampung Jakarta, Soroti Gaji Perangkat Desa di Lampung Timur

    Mahasiswa Lampung Jakarta, Soroti Gaji Perangkat Desa di Lampung Timur

    Melanesiatimes.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung Jakarta (AMLJ) soroti gaji perangkat desa. Terkait dengan penghasilan tetap perangkat desa yang diduga kuat tak dibayar selama 6 Bulan.

    “Honor perangkat desa, mencakup honor kades, sekretaris desa (sekdes), kepala urusan desa (kaur), dan kepala dusun, ini hak kami sudah lima bulan hampir enam bulan belum kami terima hak kami,” ujar Guna Wijaya.

    Jumlah kades di Lampung Timur sebanyak 264 kades. Jika ditotal honor perangkat desa yang harus dibayarkan selama 6 bulan terakhir sebanyak Rp63 miliar.

    Menurut Ismail, kejadian seperti ini baru pertama dalam sejarah sejak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berdiri pada tahun 1999. Informasi yang ia terima bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sedang dalam kondisi defisit keuangan daerah.

    “Jumlah gaji kami kepala desa per triwulannya Rp 7.350.000. Gaji sekretaris desa Rp 6.690.000. Kalau digaji 6 orang Rp 36.900.000 kepala dusun 7 orang Rp 42.525.000 BPD 9 orang Rp 9.740.000, LPM 30 orang Rp 9.000.000, RT 40 orang Rp 54.000.000, linmas 31 orang Rp 9.300.000, dan operator desa Rp 2.100.000,” jelas Ismail

    Sehingga, untuk gaji  triwulan atau tiga bulan sebesar Rp 196.515.000 juta dan untuk enam bulan atau dua triwulan, total gaji yang belum terbayarkan sekitar Rp 393.030.000.

    Lebih lanjut, pada Rabu (14/9/2022) kemarin usai pengesahan APBD Perubahan TA 2022, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo mengatakan, sebelum adanya aksi dari perangkat desa, pihaknya telah memanggil seluruh jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Timur.

    “Memang sebelum mereka demo, memang sudah dipanggil semua Apdesi dan sudah dijelaskan karena di anggaran perubahan baru dibahas dan ini pun nggak bisa langsung  karena harus dievaluasi provinsi,” ujar Dawam

    Disisi lain masyarakat Lampung Timur berharap adanya keteransparanan terkait anggaran yang belum di bayarkan tersebut

    “Kemana saja dana tersebut di alokasikan, sedangkan Lampung Timur sekarang ini lagi kerisis dengan naik nya Harga BBM Yang jelas kami sangat prihatin dan sangat menyayangkan hal ini karena tidak sebanding dengan adanya penyimpangan anggaran tersebut ”tanggapnya.

    “Jadi kebenarannya ini masih dipertanyakan, apakah dana tersebut dipergunakan dengan tepat sasaran atau tidak ini Harus di tuntaskan”Ahmad Sopian

    Terlebih dikatakan ahmad Sopian, selain masyarakat Lampung timur ia juga mewakili Aliansi Mahasiswa Lampung Jakarta (AMLJ) berharap pihak DPRD untuk dapat lebih transparan mengenai penggunaan anggaran tersebut.

  • Inilah Rilis Konfrensi Pers SOPREMASI

    Inilah Rilis Konfrensi Pers SOPREMASI

    Melanesiatimes.com – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia (SOPREMASI) melakukan konfrensi Pers, di Caffe – 1947, bilangan, Jakarta Timur, Kamis, (15/09/2022).

    Konfrensi Pers ini terkait dengan kondisi kebangsaan yang yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akhir – akhir ini. Ujar, Wixen Nando, Koordinator Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia (SOPREMASI).

    Berikut rilis konfrensi Pers yang diterima oleh wartawan :

    Assalamualaikum wr.wb  Salam hormat, salam sejahtera untuk kita sekalian.

    Jakarta – Pemerintah dengan resmi pada tanggal 03 september 2022 mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi,dengan skema subsidi yaitu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai September.

    Selain itu pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yg di berikan sebesar 600 ribu.

    Dari skema penyaluran BLT ini sebagai mahasiswa yg selalu mengontrol setiap kebijakan pemerintah dengan melihat beberapa kebijakan yg telah berlalu dengan contoh bantuan anggaran covid 19 yg dimana kebijakan ini tidak di kelola dengan baik sehingga terjadinya praktek korupsi oleh oknum pemerintah.

    Selaku mahasiswa kami menilai adanya praktek korupsi ini di karenakan kurangnya pengawasan yg begitu ketat oleh pemerintah sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran, maka dengan itu kami menganjurkan kepada pemerintah agar melalui kebijakan BBM bersubsidi dengan sekam bantuan langsung tunai (BLT) agar terhindar dari oknum-oknum yg berpotensi menyalah gunakan kekuasannya untuk kepentingan pribadi maka pemerintah seharusnya melakukan fungsi pengawasan yg begitu dan masif terutama dalam penyaluran bantuan langsung tunai di lapangan sehingga kebijakan ini tepat pada sasaran.

    Selain itu ketika pemerintah mengumumkan kenaikan BBM pertalaite dari harga awal Rp.7.500 menjadi Rp.10.000 perliter,kemudian harga pertamax dari Rp.12.500 menjadi 14.500 perliter untuk wilayah pulau jawa,dan haga bbm yg lainnya pun iktu naik.

    Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat dan terutama masyarakat pekerja,unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini pun terjadi dari berbagai daerah,namun praktek kenaikan harga BBM di jalankan oleh SPBU di seluruh Indonesia, akan tetapi yg sangat di sayangkan adapun beberapa temuan penyalahgunaan pengisian bahan bakar minyak di beberapa SPBU, sering terjadi oknum pemilik kendaran BBM NON-SUBSIDI mengisi BBM BERSUBSIDI conthnya temuan oknum pegawai Bank Bca di jawa tengah dengan pendapatan ekonomi menengah keatas yg seharusnya mengisi BBM jenis Pertamax namun kedapatan mengisi BBM dengan jenis pertalite, fenomena ini serign terjadi di SPBU, kenapa hal seperti ini bisa terjadi lagi-lagi kurangnya pengawasan dan belum adanya sanksi yg tegas oleh pemerintah kepada oknum2 seperti ini.

    Merujuk pada penjelasa Press release di atas kami dari solidaritas pergerakan mahasiswa Indonesia menuntut kepada pemerintah antara lain :

    1. Mendesak pemerintah agar membentuk suatu team pengawas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) agar tidak ada lagi praktek korupsi seperti anggaran covid19.

    2. Memastikan dan mengawasi agar penggunaan bersudsidi tepat sasaran.

    3. Mengawasi dan menindak tegas penggunaan BBM oleh kendaraan mewah.

    4. Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar penggunaan BBM bersubsidi jika benar-benar berpihak pada rakyat.

    Penanggung Jawab :

    Wixen Nando

     

     

     

     

     

     

     

  • Inilah Respon Habib Syakur Terhadap Perselisihan KSAD Dudung dengan Effendi Simbolon

    Inilah Respon Habib Syakur Terhadap Perselisihan KSAD Dudung dengan Effendi Simbolon

    Melanesiatimes.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan adanya konflik yang terjadi antara Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

    Menurutnya, keduanya saat ini dinilai telah bersalah karena masing-masing mengedepankan ego. Baik Effendi yang kurang bisa mengatur komunikasi yang baik sebagai anggota Dewan, begitu juga dengan Jenderal Dudung yang kurang bisa menahan emosi pribadi.

    “Keduanya sama-sama salah. Effendi yang tak bisa jaga lisannya dan Dudung yang tak bisa menahan diri. Sikap keduanya sama-sama bisa merugikan institusi masing-masing, dan tidak sehat bagi kondusifitas nasional,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Kamis (15/9).

    Ia berharap agar keduanya bisa saling introspeksi diri dan menahan jajaran di bawah maupun mendukungnya agar tidak bersikap yang lebih jauh dan justru bisa semakin memperuncing masalah.

    “Effendi harus bisa mawas diri, menyadari kesalahan dan meminta maaf atas sikap dan ucapannya. Jenderal Dudung sebaiknya bisa lebih bijaksana bersikap ke depannya. Dan kedua belah pihak harus sama-sama menahan hingga ke level terbawah. Saling introspeksi jadi jalan terbaik,” ujarnya.

    Presiden dan Menko Polhukam Ambil Sikap

    Kemudian, Ulama asal Kota Malang ini menilai bahwa penyelesaian konflik antara Jenderal Dudung dengan Effendi Simbolon hanya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo maupun Menko Polhukam.

    “Sebaiknya Presiden Jokowi menegur keduanya, dan meminta mereka semua saling menahan diri. Prof Mahfud selaku Menko Polhukam dan Pak Prabowo sebagai Menhan (Menteri Pertahanan -red) juga sebaiknya segera bisa menjadi mediator agar persoalan keduanya bisa lekas dituntaskan,” tuturnya.

    Ia yakin, persoalan antara Jenderal Dudung dengan Effendi Simbolon bisa teratasi dengan baik dan cepat.

    “Saya yakin Prof Mahfud bisa menuntaskan persoalan ini. Beruntung kita memiliki sosok Menko Polhukam seperti beliau, orang yang berintegritas, negarawan, berilmu tinggi dan sangat cerdas. Bahkan persoalan kamtibmas sejauh ini bisa dijaga dengan baik,” tandasnya.

    Jadikan Pelajaran

    Lebih lanjut, Habib Syakur berharap agar persoalan antara Effendi Simbolon dan Jenderal Dudung bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapapun, sehingga insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

    “DPR juga jangan merasa lebih tinggi dan gagah-gagahan. Ingat, banyak janji politik kalian yang belum tuntas kepada rakyat, jadi jangan merasa lebih top. Dan TNI juga harus bisa lebih bijak khususnya pimpinan seperti Bapak KSAD, karena sikapnya menjadi barometer para prajurit di seluruh Indonesia,” kata Habib Syakur menasehati.

    Ia tak ingin persoalan ini juga berdampak kepada sosial masyarakat. Sehingga akan berefek domino serta memicu konflik-konflik yang tidak perlu. Apalagi, konflik pemerintahan menurut Habib Syakur adalah bahan bakar bagi kelompok pengasong Khilafah untuk semakin mudah mempropagandakan ide Negara Islam atau Daulah Islamiyah.

    “Kalau konflik ini tidak segera disudahi, maka TNI akan rugi, PDIP juga akan rugi serta pemerintah akan rugi. Terlebih bangsa Indonesia secara umum akan rugi, sebab TNI bukannya fokus pertahankan negara malah fokus men-counter DPR saja,” pungkasnya.

  • Audiensi dengan KPU MALUKU , SEKPROV JPPR MALUKU Berharap, Akan Turut Terlibat Dalam Sukeskan Pemilu 2024

    Audiensi dengan KPU MALUKU , SEKPROV JPPR MALUKU Berharap, Akan Turut Terlibat Dalam Sukeskan Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Maluku siap berkolaborasi dengan KPU provinsi Maluku, Hal itu di sampaikan pada saat beraudiensi dengan Ketua KPU Provinsi Maluku di Kantor KPU MALUKU. Kamis (14/09/2022).

    Koordinator JPPR MALUKU , Nur amal syah Hehanussa dalam audiesnsi tersebut mengatakan bahwa, JPPR MALUKU siap dilbatkan untuk bekerja sama dengan KPU MALUKU , mendiskusikan hal-hal apa saja yang dapat di kolaborasikan terkait sosialisasi ke masyarakat maupun tahapan-tahapan pemilu yang akan berjalan nantinya.

    Sebagai pengawal pesta demokrasi KPU akan menghadapi beban kerja yang cukup berat dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu di tahun 2024.

    Dinilai proses demokrasi yang berlangsung memiliki banyak sarat akan variasi dan dinamika yang luar biasa.

    Maka dalam tanggapan kedatangan JPPR provinsi Maluku , Ketua KPU provinsi Maluku bapak Syamsul Rifan Kubangun SH , sangat menyambut baik kunjungan JPPR MALUKU

    KPU MALUKU akan berkolaborasi dengan pemantau pemilu dalam meminimalisasi dinamika yang ada maka peran JPPR sebagai lembaga pemantau diharapkan bisa membantu untuk mencapai hasil Demokrasi yang berkualitas.

    Ketua KPU berharap agar sinergi ini juga terjalin di tingkat kabupaten kota.

  • Ketua Jarnas : Pj. Kepala Daerah Harus Dikontrol dan Evaluasi 

    Ketua Jarnas : Pj. Kepala Daerah Harus Dikontrol dan Evaluasi 

    Melanesiatimes.com – Ketua Jaringan Nasional Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (JARNAS). Mako Waemese menilai bahwa dalam menugaskan banyak penjabat (Pj) Kepala daerah, Pemerintahan harus dapat memberi pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas.

    Salah satu poinnya yakni akuntabilitas proses evaluasi kinerja. akuntabilitas ini krusial untuk memastikan bahwa penugasan Pj. kepala daerah, perpanjangan maupun penyelesaian masa jabatannya. tidak bernuansa politis.

    Sebagai informasih, peraturan perundangan saat ini mengamanatkan bahwa pj. kepala daerah menjabat selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan apabila kinerjanya diangkap memuaskan.

    “kinerjanya seperti apa, evaluasinya bagimana, monitoring-nya bagimana, ini semua bagian dari pertanggungjawaban yang harus di lakukan tidak hanya oleh kepala daerahnya,” kata Mako Waemese dalam diskusi senin (12/9/2022).

    dasar evaluasi setelah satu tahun itu apa?” lanjutnya.

    Mako menambahkan, pemerintah harus menyusun indikator yang jelas ukuran-ukuran yang pasti, guna menentukan bahwa kinerja seorang pj wali kota/bupati yang di angkat menteri dalam negeri maupun pj gubernur yang di angkat presiden, dapat di katakan berhasil atau tidak.

    “Sehingga ada pertimbangan yang rasional, tepat sasaran, dan pihak kemendagri atau pemerintah secara keseluruhan bisa menentukan yang bersangkutan bisa dilanjutkan setengah atau 1 tahun lagi sebagai pj. kepala daerah atau diganti,”
    Tutup” Mako.

  • Ini Pesan Dekan FISIP UIC Kepada PP SBT Sejabodetabek

    Ini Pesan Dekan FISIP UIC Kepada PP SBT Sejabodetabek

    Melanesiatimes.com – Pengurus Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur (PP SBT) Sukses Gelar Pelantikan Pada Hari ini Sabtu 10 September 2022 di D Hotel Jakarta selatan.

    Acara yang berlansung pukul 15.00 – selesai itu, terlihat beberapa tokoh muda asal maluku juga hadir mensukseskan acara tersebut, diantaranya Koordinator Nusa Ina Connectiaon Abdullah Kelrey, Ketua HMI Badko Jabodekabeka Banten Fadli Rumakefing, Dekan Fisip UIC Siti Amina Amahoru yang juga merupakan putri asal Pulau Seram, serta Keluarga Besar Mahasiswa Seram Bagian Timur, dan beberapa perwakilan Organisasi – organisasi daerah Provinsi Maluku yang ada di jakarta.

    Dalam sambutan Siti Aminah Amahoru memberikan motivasi kepada Mahasiswa Seram Bagian Timur yang terhimpun dalam satu wadah organisasi untuk terus mengembangkan diri.

    “Kepada adik – adik yang saat ini berproses baik di dunia kampus maupun organisasi bahwa jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena dengan Ilmu derajat seseorang akan diangkat Oleh Allah SWT, itu janji Allah SWT dalam Alqur’an,”Ujar Ichy Amahoru.

    Sementara itu dalam sambutan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur (PP SBT) Irfandi Fesanlau menyampaikan bahwa, Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur Lahir dari semangat Generasi Muda Seram Bagian Timur yang ada di wilayah jabodetabek untuk mempersatukan Sesama anak negeri dalam Bingkai persaudaraan Ita Wotu Nusa.

    “Organisasi yang dibangun oleh sesepuh SBT sebagai wadah untuk kita menjalani silaturahmi, pada kesempatan ini juga estafet organisasi kita yang melajutkan semoga bisa mempersatukan kita semua yang ada di jabodetabek,” tegas Fandi.

    Lebih lanjut, Fandi menyatakan bahwa Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur harus dijadikan sebagai lokomotif Gerakan Mahasiswa Seram Bagian Timur di Ibu Kota Jakarta.

    “Organisasi ini kita jadikan lokomofit gerakan Mahasiswa SBT yang ada di Jakarta serta menjadi mitra Kritis Pemerintah Daerah khususnya Seram Bagian Timur dengan selalu hadir memberikan solusi – solusi Kolektif pada Pemerintah Daerah dalam membangun Negeri tercinta,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama Fadli Rumakefing juga Berharap agar Pengurus Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur di Pimpinan Irfandi Fesanlau dapat memberikan kontribusi – kontribisi Pikiran terhadap Daerah demi kemajuan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur.

    Untuk diketahui yang mengukuhkan Pengurus Pusat PP SBT yaitu Fadli Rumakefing yang merupakan Dewan Pembina Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur (PP SBT).