Melanesia Times

Blog

  • Polri dan Kejagung Janji Tindak Lanjuti Laporan Mahasiswa Pemerhati Mimika

    Polri dan Kejagung Janji Tindak Lanjuti Laporan Mahasiswa Pemerhati Mimika

    Melanesiatimes.com – Elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Rabu (19/10/2022).

    Kedatangan massa kedua kalinya ini sekaligus menyerahkan berkas tambahan kepada pihak Kejagung dan Polri. Yakni terkait adanya dugaan fitnah dari sekolompok orang terhadap PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob. Sekaligus bukti dugaan terkait pratik terjadinya korupsi Mimika.

    Dalam aksi kali ini, Koordinator Mahasiswa Pemerhati Mimika, Dances Fasiplik, mengaku pihaknya telah diterima untuk beraudensi dengan pihak Kejagung dan Polri. Kedua lembaga negara tersebut berjanji akan menindaklanjuti laporan yang sudah mereka terima.

    Dances juga menambahkan, upaya pencemaran nama baik terhadap PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob itu diduga bagian dari sakit hati orang-orang dari lingkaran mantan Bupati Mimika Eltinus Omelang.

    Karena kelompok tersebut sedang tersandera dugaan kasus korupsi dan sakit hati. Jadi mereka berupaya dengan segala cara untuk mengulingkan kekuasaan PLT Bupati Mimika Johannes Rettob.

    Dalam aksi ini elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, turut serta membawa poster-poster wajah-wajah para sosok yang diduga sedang berupaya menggulingkan PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob.

    Di antaranya Jenny Usman (kepala dinas pendidikan Mimika), Ida Wahyuni (kepala dinas perhubungan Mimika), Jania Basir (kepala badan keuangan dan aset daerah), Johana Paliling (kepala badan perencanaan daerah) mathilda Toban, Diganti nama Nalio Jangkup dan Agus Tutupahar.

    Pada kesempatan ini massa turut melayangkan tiga tuntutan mereka:

    1. Mendesak kejaksaan Negeri Mimika, Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung profesional melakukan pemerikasaan dan tidak ikut serta dalam politik praktis kelompok tertentu yang ingin berkuasa di Mimika.

    2. Mendesak Kapolres Mimika, Kapolda Papua, dan Kapolri untuk mengusut tuntas oknum-oknum di balik demo dan memproses oknum demo yang telah memfitnah dan mencemarkan nama baik LT Bupati Mimika, Johannes Rettob.

    4. Mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di kabupaten Mimika, yang diduga melibatkan oknum-oknum dibalik demo dan pencemaran nama baik yaitu: Jeny Usman, Ida Wahyuni, Jania Basir, Johana Paliling, Mathida Toban, istri mantan bupati Eltinus Omelang dan Agus Tutupahar.

    5. Mendesak KPK dan Kejaksaan Agung, mengusut tuntas Mathilda Toban Istri mantan Bupati Eltinus Omaleng yang diduga terlibat dalam pengaturan penjualan proyek dan jual beli jabatan.

  • Mahasiswa Maluku Utara Kembali Geruduk Kantor PT. Geo Dipa Energi

    Mahasiswa Maluku Utara Kembali Geruduk Kantor PT. Geo Dipa Energi

    Melanesiatimes.com – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (ALAMMAT) kembali menggelar aksi unjuk rasa yang ketiga kalinya di depan Kantor Pusat PT. Geo Dipa Energi, Jln. Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin. (26/10/2022).

    Koordinator Lapangan, Sahrir Pabos kembali mengatakan tentang bahayanya pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), Adapun dampak negatif PLTPB rentan terjadi kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan, resiko lainnya gempa kecil, pencemaran air, tanah ambles, longsor, limbah bahan berbahaya dan beracun. Kecenderungan risikonya juga muncul rekahan di batuan bawah tanah, Risiko paling buruk munculnya semburan lumpur panas.

    “Konstruksi dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas ini memiliki potensi menjadi pemicu permukaan bumi menjadi tidak stabil dan gempa bumi, karena konstruksi PLTPB kovensional melibatkan pengeboran batu yang mengandung air dan uap yang terperangkap didalam pori-pori bumi dan pematahan secara alami,” Tegas Sahrir.

    Sahrir kembali menegaskan bahwa kami datang ketiga kalinya di depan PT. Geo Dipa Energi merupakan sebagai perpanjangan aspirasi masyarakat yang tengah kecewa dan terpuruk dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dinilai tidak prorakyat.

    Massa aksi kemudian melakukan orasi dan pembakaran ban bekas di depan kantor PT. Geo Dipa Energi dan menyampaikan empat tuntutannya, tak berselang lama kemudian, perwakilan dari PT. Geo Dipa Energi menemui massa aksi dan berusaha mengajak agar melakukan audiensi di dalam gedung.

    Dalam audiensi ini, Idham Purnama Sebagai General Manager yg mewakili Pihak PT Geo Dipa Energi mengatakan mereka hanya melakukan survei terhadap panas bumi di empat desa di halbar malut sebagaimana permintaan pemerintah, sifatnya hanya membantu. Dalam audience nya pihak geodipa menyatakan tidak akan terlibat lagi dalam tender di halbar.

    “Kami berharap ini pernyataan bukan sekedar disampaikan, melainkan sekaligus menjadi penutup bahwa PT. Geo dipa energi tidak akan beroperasi di halbar dan juga kami akan tetap mengawal proses ini sampai pada putusan yang final,” tutup Sahrir

  • DPO Kasus Pasar Butung Ajukan Praperadilan Kembali Terhadap Presiden dan Jaksa Agung, SDR: Ini Sejarah, Negara di Praperadilan Dua Kali…!

    DPO Kasus Pasar Butung Ajukan Praperadilan Kembali Terhadap Presiden dan Jaksa Agung, SDR: Ini Sejarah, Negara di Praperadilan Dua Kali…!

    Melanesiatimes.com – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto angkat bicara terkait dengan kasus DPO Pasar Butung Makassar.

    DPO Kasus pasar Butung Mengajukan Praperadilan Kembali Terhadap Presiden dan Jaksa Agung, SDR: Ini Sejarah, Negara di Praperadilan Dua Kali…!

    Tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus korupsi Pasar Butung, Andri Yusuf yang bulan lalu ditolak dalam gugatan praperadilan terhadap Kejari Makassar kembali mendaftarkan gugatan praperadilan jumat tanggal 22 Oktober 2022. Kali ini tersangka Andri Yusuf menggugat Presiden RI CQ Jaksa Agung RI CQ Kejati Sulsel CQ Kejari Makassar sebagai terlapor dengan nomor 25/Prid.pra/ 2002/ PN Mks seperti dilansir di dalam halaman Sipp Pengadilan Negeri kota Makassar jumat minggu lalu.

    Andri Yusuf kembali mendaftarkan gugatan praperadilan dengan petitum dan gugatan materi praperadilan yang sama dengan petitum dan materi gugatan praperadilan sebelumnya dimana pada akhir nya Hakim Tunggal Praperadilan Negeri Makassar menolak gugatan tersebut dan menyatakan penyidikan kasus dugaan korupsi pasar butung serta penetapan tersangka terhadap Dr. Andri Yusuf dinyatakan sah.

    Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto yang sejak awal mengikuti dan memperhatikan kasus ini menanggapi hal tersebut dan menyatakan bahwa ini sebuah sejarah seorang Tersangka yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan buron kembali menggugat praperadilan setelah sidang praperadilannya ditolak, kali ini dia menggugat Presiden dan Jaksa Agung untuk mencari celah menggugurkan penetapan tersangka nya, tukas Hari.

    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa seharusnya Hakim Tunggal PN Makassar menolak gugatan ini atau dinyarakan “Nebis Bis In Idem” karena kali kedua tersangka menggugat negara dengan materi dan petitum yang sama dengan gugatan praperadilan yang lama dan sudah vonis tolak, ujarnya.

    Hari juga mengatakan bahwa dalam penegakkan hukum terkait kasus korupsi pasar butung, pihak tersangka sangat jelas terlihat berusaha menghindari penetapan tersangkanya dengan tidak ada itikat baik dengan menyerahkan diri sebagai buron Kejaksaan Republik Indonesia (RI). Oleh karena itu, dengan adanya gugatan prapid baru yang dilakukan tersangka melalui kuasa hukumnya, disarankan kepada Kejari Makassar juga harus memeriksa kuasa hukum Tersangka Andri Yusuf karena atas dasar kuasa apa dan dari mana seorang pengacara mendaftarkan gugatan praperadilan baru dari client nya yang selama ini buron?

    Kami mengusulkan agar pihak Kejari juga memanggil para kuasa hukum tersangka Daftar Pencarian Orang (DPO) karena telah sejak lama mengetahui tersangka keberadaanya namun patut diduga telah disembunyikan dan bukti dengan adanya permohonan baru praperadilan tentu harus dengan kuasa baru pengacara yang menerima kuasa baru yang juga wajib di tanda tangani secara sah melalui pemberian kuasa dari tersangka yang Daftar Pencarian Orang (DPO) artinya si pengacara sudah diduga menghalangi penyidikan dengan menyembunyikan buron, bahkan apabila kuasa hukum menerima kuasa dan mendapatkan ide untuk menggugat praperadilan dari seorang tersangka yang sudah Daftar Pencarian Orang (DPO). Itu sudah jelas pihak kuasa hukum yang diduga mengetahui keberadaan dan turut menyembunyikan tersangka yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dapat dikenalkan pasal 21 mengenai penghalangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam hal ini Kejari wajib periksa dan tahan para pihak yang selama ini mengetahui keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menyembunyikannya, sama dengan kasus Setya Novanto atau Setnov dan pengacaranya dulu, dan karena KPK dapat membuktikan adanya upaya penghalangan penyidikan dari penerima kuasa hukum Setnov melalui pendaftaran praperadilan terhadap KPK pasca diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh KPK maka pengacara nya Setnov dijerat dengan pasal 21 mengenai penghalangan penyidikan tegas Hari.

    Terakhir Hari juga mengatakan ia akan bersurat kembali kepada KPK untuk melaporkan dan meminta lembaga tersebut kembali mengawasi dan monitor sidang praperadilan yang didaftarkan Andri Yusuf untuk pengawalan kasus ini. Dimana menurutnya kasus dugaan gratifikasi terhadap Hakim Agung yang baru-baru saja terjadi diungkap KPK sangat memukul semua kalangan masyarakat dimana hakim seharusnya bertindak jujur dan adil, namun malah menerima suap untuk memenangkan perkara, jadi kita semua tidak mau di kasus pasar butung ini yang sudah jelas ada alat bukti merugikan keuangan pemda malah negara kalah akibat ada upaya dugaan main mata dari pihak – pihak yang ingin gugurkan kasus ini.

    Sebelumnya diketahui bahwa Andri Yusuf selaku Ketua KSU Bina Duta telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor 03/P.4.10/Fd.1/08/2022. Andri Yusuf disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2022, serta disangka melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dugaan kerugian negara Rp15 miliar per tahun. Andri Yusuf mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap penetapan tersangkanya oleh Kejari Kota Makassar dan telah ditolak oleh Hakim Praperadilan tanggal 13 September 2022.

  • Aksi Depan Mabes Polri dan Kejagung, Ini Tuntutan Mahasiswa Pemerhati Mimika

    Aksi Depan Mabes Polri dan Kejagung, Ini Tuntutan Mahasiswa Pemerhati Mimika

    Melanesiatimes.com – Ratusan orang dari elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, menggeruduk Gedung Mabes Polri, Rabu (19/10/2022).

    Kedatangan massa, menyusul adanya upaya sekolompok orang yang menyebar fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob.

    Fitnah itu dilakukan dengan cara keji, yakni lewat pembunuhan karakter dalam opini negatif di tengah-tengah masyarakat Mimika.

    Koordinator Mahasiswa Pemerhati Mimika, Dances Fasiplik, menekankan hal itu diduga kuat bagian dari sakit hati orang-orang dari lingkaran mantan Bupati Mimika Eltinus Omelang.

    Karena kelompok tersebut sedang tersandera dugaan kasus korupsi dan sakit hati. Jadi mereka berupaya dengan segala cara untuk mengulingkan kekuasaan PLT Bupati Mimika Johannes Rettob.

    “Kami sudah mengantongi aktor-aktor dibalik pemfitnah dan pencemaran nama baik PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob. Kami mendesak agar Kapolri memerintahkan Kapolda Papua, Kapolres Mimika untuk menangkap para pelaku,” kata Dances kepada wartawan, Rabu (19/10/2022).

    Dalam aksi ini elemen Mahasiswa Pemerhati Mimika, turut serta membawa poster-poster wajah-wajah para sosok yang diduga sedang berupaya menggulingkan PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob.

    Diantaranya Jenny Usman (kepala dinas pendidikan Mimika), Ida Wahyuni (kepala dinas perhubungan Mimika), Jania Basir (kepala badan keuangan dan aset daerah), Johana Paliling (kepala badan perencanaan daerah) mathilda Toban, Diganti nama Nalio Jangkup dan Agus Tutupahar.

    Massa yang juga selain menggelar aksi di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung itu turut melayangkan 3 tuntutan mereka sebagai berikut:

    1. Desak Kapolri instruksikan Kapolres Mimika, Kapolda Papua usut oknum dibalik aksi yang memfitnah dan mencemarkan nama baik Johannes Rettob.

    2. Usut kasus dugaan korupsi di kabupaten Mimika, yang melibatkan oknum-oknum diduga dibalik demo dan pencemaran nama baik Johannes Rettob

    3. Desak KPK dan Kejagung usut tuntas Mathilda Toban Istri mantan Bupati Eltinus Omaleng karena diduga terlibat dalam pengaturan penjualan proyek dan jual beli jabatan.

  • Lima Tempat Wisata Dengan Peringkat Teratas di Swedia

    Lima Tempat Wisata Dengan Peringkat Teratas di Swedia

    Melanesiatimes.com – Dengan sejarahnya yang kaya dan lanskap yang bervariasi, Swedia adalah surga bagi para pelancong. Jika Anda menyukai alam bebas, tentu sulit dikalahkan. Udara dan airnya sangat bersih, dan ada ribuan hektar hutan yang belum terjamah dan danau-danau megah untuk dijelajahi, belum lagi kepulauan yang luas di sepanjang pantainya.

    Jalan-jalan dan transportasi umum sangat baik, warganya selalu ramah dan membantu, dan dalam beberapa tahun terakhir, masakan Swedia telah mengalami apa yang hanya dapat digambarkan sebagai revolusi. Lemparkan sejarah yang membingungkan, dari penjajah Viking yang terkenal kejam hingga dinasti Kerajaan dan intrik kekaisaran, dan satu hal yang pasti: Anda tidak akan pernah bosan.

    Tempat-tempat wisata Swedia berkisar dari istana mewah dan kota-kota kuno hingga lanskap Arktik yang luas dan Ice Hotel yang terkenal. Ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan sehingga Anda pasti ingin memberikan banyak waktu untuk menikmati semua petualangan luar ruangan dan harta karun bersejarahnya.

    (lebih…)

  • LSP: Tradisi Keceran Harus Dikembangkan

    LSP: Tradisi Keceran Harus Dikembangkan

    Melanesiatimes.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) menghadiri kegiatan Tradisi Keceran dalam rangka memperingati Milad ke-70 Kesenian Tari Tjimande Kolot Kebon Djeruk Hilir (Kesti TTKKDH) di Senayan, Sabtu, 8 Oktober 2022, malam.

    Tradisi Keceran perguruan pencak silat di Banten ini diselenggarakan rutin tiap tahunnya setiap momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini, tradisi seni dan adat tersebut berhasil rekor Indonesia dan dunia. (lebih…)

  • Menalar Penanganan Kejaksaan Agung Terhadap Kasus Impor Garam

    Menalar Penanganan Kejaksaan Agung Terhadap Kasus Impor Garam

    Melanesiatimes.com – Kasus impor garam kembali mengemuka. Kali ini yang disasar adalah mantan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Kasus ini kemudian bergulir liar sehingga kemudian menyeret beberapa orang, diantaranya adalah mantan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi , yang saat ini menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina dan bahkan mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

     

    Tanpa ingin ikut campur dalam proses penyidikan yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, rasanya perlu kita mengetahui bagaimana proses impor garam ini dari hulu ke hilir. Jika kita mundur pada tahun-tahun dimana peristiwa terjadi, maka sesungguhnya kita mudah menerka dimana ujung permasalahannya. Dengan kata lain, perlu kiranya para jaksa penyidik memahami dahulu soal garam sebelum mengurus kasus impor garam, agar kemudian tidak terjadi penyelewengan persepsi.

     

    Seperti diketahui, bahwa kadar garam perairan Indonesia adalah untuk garam rumah tangga, itupun masih jauh dari pemenuhan kebutuhan lokal. Disamping masih maraknya praktik tengkulak bahkan kartel dalam industri garam rakyat yang sangat sulit diputus mata rantainya. Karena itulah kemudian secara faktual kita memang membutuhkan impor garam, bukan sekedar memenuhi kebutuhan garam rumah tangga lokal tetapi juga untuk memenuhi keterbutuhan garam untuk industri.

    Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016, sesuai kapasitas, maka Menteri KKP mengajukan rekomendasi impor garam karena stok lokal masih sangat jauh dari kebutuhan. Bayangkan saja, kebutuhan kita akan garam kurang lebih sekitar 2,1 juta ton, sedangkan stok nasional saat itu hanya sekitar 350 ribu ton saja. Untuk itulah, kemudian Susi sebagai Menteri KKP mengajukan rekomendasi impor garam sebesar 1,8 juta ton. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan lokal.

     

    Yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa diimpor bukan sesuai kebutuhan saja, tetapi hingga tembus di angka 3,7 juta ton. Uniknya, sandaran hukum Kemenperin saat itu adalah PP Nomor 41 tahun 2015 dan rapat persetujuan impor dilakukan saat Menteri KKP, Susi Pujiastuti sedang berada di luar negeri untuk kunjungan kerja kementerian. Saat itu, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, selaku dirjen, diminta untuk mewakili menteri.

    Secara hukum, over suplai sebesar 1,6 juta ton memang mengandung masalah serius. Bukan hanya dilakukan tumpang tindih dengan UU No 7/2016, tetapi juga dilakukan berlebihan sehingga melampaui stok kebutuhan nasional. Apalagi, mendadak muncul 4 importir baru yang ikut serta mengantungi ijin impor garam tersebut, diluar 21 importir yang sudah ada sebelumnya. Indikasi kongkalikong impor garam sebenarnya bisa ditarik dari hal ini, tentang siapa keempat importir dadakan itu dan atas rekomendasi dan ijin siapakah mereka mengantungi ijin impor.

     

    Agak mundur kebelakang, jika kita melihat persoalan mengapa kita harus mengimpor garam adalah karena adanya dua persoalan utama, pertama adalah fakta bahwa kadar garam perairan kita adalah untuk garam rumah tangga sehingga kita pada akhirnya terpaksa harus impor dan kedua, praktik kartel dan tengkulak masih merajalela dalam industri garam rakyat.

    Penulis masih ingat bahwa di tahun 2017, Menteri KKP bahkan sudah menginginkan menyetop impor dengan melakukan terobosan tekhnologi yang dapat mengkonversi garam rumah tangga menjadi garam industri, hal mana telah dilakukan oleh beberapa kampus. Sayangnya, terobosan itu tidak pernah terealisasi. Kami saat itu menyebutnya sebagai konsepsi ‘Peta Jalan Garam Nasional’.

    Nah, kembali kepada judul tulisan diatas, maka sebenarnya mudah bagi penyidik kejaksaan untuk mengurai kusutnya impor garam ini. Pertama, pahami mengapa kita harus tetap impor dan kedua adalah mengapa kita mengimpor jauh lebih banyak daripada kebutuhan nasional.

    Bagaimana bisa mengusut kasus impor garam jika para penyidik tak pernah tahu rasa asin garam?

    Tabik.

     

    Oleh : Irwan. S

    (Penulis adalah Rakyat Indonesia)

  • Panik, Pendukung Anies Politisasi Kasus Formula E

    Panik, Pendukung Anies Politisasi Kasus Formula E

    Melanesiatimes.com – Pasca pemeriksaan 11 jam oleh KPK RI terhadap Gubernur DKI Jakarta pada Rabu (7/9/2022) sekitar pukul 09.25 WIB dan baru keluar dari ruang penyidik pukul 20.27 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan yang panjang statement yang disampaikan oleh Anies Rasyid Baswedan (ARB) mengaku senang karena telah membantu KPK agar kasus dugaan korupsi yang dialamatkan pada penyelenggaraan Formula E bisa jelas, benderang dan terbuka.

    Namun, pasca dicapreskan oleh salah satu parpol, pendukung loyal ARB mulai menarik ke wilayah politik. Padahal pemanggilan ARB dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan dijadikan saksi yang memahami perjalanan dari hulu dan hilir penyelenggaraan ajang Formula E dan KPK RI sebagai Lembaga Hukum tentunya bekerja secara profesional, prosedural sesuai ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan. Semua yang terjadi di KPK RI adalah proses hukum. KPK RI sudah pasti tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam urusan politik sesuai payung hukum UU No 19 Tahun 2019. Ujar Hari Purwanto Dir. Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, di Jakarta, (8/10/2022).

    Lebih lanjut, Hari, menyayangkan pasca dicalonkan ARB sebagai Capres kok bisa-bisanya mengeluarkan pernyataan, “Bila Anda Katakan Saya Ambil Uang dari Formula E, Tunjukkan!”. Ini khan bentuk kepanikan ARB pasca dipanggil oleh KPK RI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

    Dari ke-30 jenis korupsi tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu: 1)Kerugian Keuangan Negara, 2)Suap Menyuap, 3)Penggelapan dalam Jabatan, 4)Pemerasan, 5)Perbuatan Curang, 6)Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan 7)Gratifikasi. Terkait dugaan korupsi Formula E tentunya kita percaya kepada KPK RI prosesnya dan, “Kalau Bersih, Mengapa Risih?”, silahkan ditanyakan kepada Anies Rasyid Baswedan (ARB).

    Dengan ARB mengeluarkan pernyataan “bila Anda Katakan Saya Ambil Uang dari Formula E, Tunjukkan!”, seperti ini menunjukkan ARB dijerumuskan oleh sekelilingnya. Padahal publik tau siapa saja loyalis yang melingkarinya. Pasca diperiksa 11 jam dan pasca dicalonkan menjadi Capres bisa sama-sama publik simpulkan sikap yang dimiliki ARB. Jelasnya

    Masih ada orang bersembunyi bahwa korupsi itu harus ada uang yang diambil oleh pelaku. Kalaupun ada pelaku yang ambil uang negara mana ada koruptor mengaku. Kalau koruptor mengaku tentunya KPK RI tidak perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penjara pasti antri dan over kapasitas. Tutupnya

  • Dir. Eksekutif SDR: Kalau Bersih, Mengapa Risih? Itu yang Harus Ditanyakan ke Anies Baswedan

    Dir. Eksekutif SDR: Kalau Bersih, Mengapa Risih? Itu yang Harus Ditanyakan ke Anies Baswedan

    Melanesiatimes.com – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) merasa bangga dengan kinerja KPK RI yang sudah bekerja sesuai dengan payung hukum UU No 19 tahun 2019.

    Termasuk menerima laporan masyarakat dan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan korupsi Formula E dalam rangka memenuhi penyelidikan yang dilakukan oleh KPK RI. Ujar, Hari Purwanto, Dir. Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Jakarta, (7/10/2022).

    “Yang harus dipahami publik kita dan para pendukung politisi bahwa KPK RI lembaga hukum dan bekerja secara profesional, prosedural sesuai ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan,” tegas Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto, hari ini.

    Menurutnya, semua yang terjadi di KPK RI adalah proses hukum. KPK RI sudah pasti tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam urusan politik sesuai payung hukum UU No 19 Tahun 2019.

    Pemeriksaan 11 jam terhadap Gubernur DKI Jakarta oleh KPK RI bisa dibaca oleh publik saat ini yaitu pertama, ada tekanan dari eksternal KPK RI bahwa pemeriksaan AB terkesan kriminalisasi, pernyataan ini keluar dari Bambang Widjojanto eks komisioner KPK RI dan pendukung setia AB.

    “Keluarnya pernyataan BW karena laporan dari AB yang diperiksa 11 jam memiliki kekhawatiran atas langkah untuk 2024. Kedua, KPK RI dipertanyakan kinerjanya sehingga para pendukung AB coba mengiring persoalan hukum menjadi persoalan politis sehingga hari ini salah satu partai sudah mendukung AB menjadi Capres 2024,” sebutnya.

    Dua hal tersebut yang ia lihat KPK RI sebagai lembaga hukum diuji kembali tajinya karena kekhawatiran pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta selama 11 jam menjadikan ketakutan dan kekhawatiran para pendukungnya dan menariknya ke wilayah politis dari dugaan korupsi Formula E.

    “Dari awal saya sendiri sudah membaca bahwa event Formula E terindikasi kuat ada dugaan korupsi dan akan dimainkan “Playing Victim” sehingga persoalan hukum ditarik ke dalam ruang politik. Lalu ‘Kalau Bersih, Mengapa Risih?’ itu yang harus ditanyakan kepada Anies Baswedan,” pungkasnya.

  • APJ Desak KPK Panggil dan Periksa Hafisz Tohir

    APJ Desak KPK Panggil dan Periksa Hafisz Tohir

    Melanesiatimes.com – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pro Justice, melakukan aksi depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Senin, (03/10/2022).

    Dalam aksi tersebut APJ mendesak KPK untuk segera panggil dan periksa anggota DPR RI dari Fraksi PAN Achmad Hafisz Tohir dalam dugaan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua, periode tahun 2017-2018, lalu.

    Berikut rilis aksi Aliansi Pro Justice yang diterima Melanesiatimes.com, senin (03/10/2022).

    Aliansi Pro Justice mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PAN Achmad Hafisz Tohir dalam dugaan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua, periode tahun 2017-2018.

    Dalam kasus ini Sukiman telah di tetapkan sebagai tersangka oleh karena menerima Suap atau fee dari pihak PUPR dan juga KPK telah menetapkan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPS) sebagai tersangka.

    Dikrun, selaku korlap juga menegaskan bahwa jika komisi pemberantasan korupsi (KPK) Tidak menetapkan Ahmad hafiz Tohir maka ada indikasi kong kali kong antara KPK dengan Hafis Tohir, Ungkapnya.

    KPK sebagai lembaga independent harus tegas dalam menuntaskan kasus korupsi yg di duga menjerat nama hafis Tohir adik kandung dari bapak Hatta Rajasa tersebut, kasus korupsi dana perimbangan di kanupaten Pengunungan Arfak provinsi Papua barat.

    Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

    Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

    Natan Pasomba bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada anggota DPR RI Sukiman.

    Diduga,dan terjadi pemberian dan penerimaan suap oleh hafiz Tohir terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

    Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

    Natan Pasomba diduga memberi uang Rp4,41 miliar yang terdiri dari dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS.

    Jumlah itu merupakan “commitment fee” sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

    Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

    Jika rekan Hafiz Tohir Sukiman menjadi tersangka tentu hafis juga harus menjadi tersangka karena kedua anggota DPR RI tersebut satu fraksi dari partai Amanat nasional (PAN)

    Dikrun pun menjelaskan bahwa aksi ini terus di lanjutkan sampai Komisi pemberantasan korupsi benar- benar menetapkan hafiz tohir sebagai tersangka.