Melanesia Times

Blog

  • Abdoel Moethalib Sangadji Ulama Pejuang  Pemikir Kemerdekaan Ummat Asal Maluku

    Abdoel Moethalib Sangadji Ulama Pejuang 
    Pemikir Kemerdekaan ummat 

    Penulis : Kamil Mony

    Melanesiatimes.com – M. Sangadji (Abdoel Moethalib Sangadji) yang dijuluki Jago Toea versi Koran Hindeburg Kalimantan dan S.K. Merdeka Solo oleh pemerintah Belanda ini merupakan salah satu tokoh pendiri bangsa juga perintis kemerdekaan Republik Indonesia serta ulama tercerahkan asal provinsi seribu pulau Maluku.

    Lahir di negeri Rohomoni, pulau haruku, Kabupaten Maluku Tengah, 3 juni 1889. Ayahandanya adalah reghent (raja) negeri Rohomoni Abdul Wahab Sangadji, Ibunya adalah putri reghent (raja negeri siri sori Islam) di  Saparua, Maluku Tengah.

    Setelah cukup usia A.M.Sangadji disekolahkan kedua orang tuanya ke HIS (Hollandsche Inlandsche School) Saparua, setingkat SD setelah tamat dari HIS, A.M.Sangadji melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) setingkat SMP.

    Tahun 1909, mencoba peruntungan dan mulai bekerja pada kantor pemerintah Belanda (Landraad Saparua) sebagai griffir Landraad (panitera pengadilan). Beberapa tahun di landraad Saparua beliau dipindahkan ke landraad Amboina dan tahun 1919 atas inisiatif beliau sendiri kemudian hijrah ke tanah Jawa bertugas di landraad Surabaya dan beralamat rumah di Gang Blauran no 4,Surabaya. Dan nanti memilih jalan juang bergabung dengan Syarikat Islam 1922  setelah sering berdiskusi soalan Islam, Kebangsaan, hingga tengah malam bersama – sama duo pentolan Syarikat Islam Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, Hadji Agus Salim, Abdoel Muis dan tokoh SI lainnya di rumah peneleh (sekarang museum HOS Tjokroaminoto) nomor 29- 31, Surabaya.

    Sedari  kecil A.M.Sangadji sudah mendapat pendidikan karakter, pengetahuan Islam secara kaffah dari orang tua juga guru furqan di kampung nya. Hal inilah yang mendorong keseriusan niat tulus, ikhtiar kebangsaan, nasionalisme Islam, dalam memperjuangkan ideologi kebangsaan dari perspektif Islam melawan kolonial.

    Ketika abangnya Abdoullah Sangadji berada di Tenggarong, Kutai Kartanegara, pada tahun 1912.

    A.M.Sangadji sering bertandang kesana sebab saat itu abangnya adalah pejabat teras Karesidenan Kutai Kartanegara sebagai Commies Controleur (asisten wedana) atau wakil bupati sekarang.  Jejak peradaban Islam oude heer ini dimulai dari sana tahun 1917 mendirikan madrasah, mengajar baca, menulis, kepada anak anak pribumi. Nanti tahun 1937 bersama sama salah satu murid nya Abdoel Moeis Hassan (mantan gubernur kaltim) mendirikan BPPR (balai Pengadjaran dan Pendidikan Rakjat) di Samarinda.

    Melakukan perjalanan menuju Sulawesi tahun 1923 membersamai tuan Tjokro, Akis, menghadiri kongres SI wilayah (nationale provinciale celebes congress) kongres itu melahirkan beberapa agenda penting diantaranya pendidikan melalui pembangunan sekolah – sekolah (madrasah) dan koperasi serta intesifikasi pertanian.

    Jong Islamieten Bond (JIB) berdiri 1 januari 1925  adalah organisasi generasi muda Islam atau bisa disebut juga sebagai organisasi dari kelompok cendekiawan muda Islam pertama dan terkemuka. Dari JIB inilah lahir tokoh – tokoh penting modernis Islam sebut saja Mohammad Natsir, Mohammad

    Roem, Mohammad Sardjan, Abdul Rahman Baswedan, dan masih banyak lainnya dimana pemikiran – pemikiran Islam kebangsaan mereka mendapat pengaruh signifikan, pengajaran dari trio SI (Tjokro Salim Sangadji). Pola pengkaderan JIB menurut Mohammad Roem merupakan pola kursus dan ceramah, sebagai organisasi kader kegiatan utamanya adalah studi ilmiah tentang Islam.

    Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) adalah organisasi pemuda dan keagamaan tertua di Indonesia didirikan di Yogyakarta 25 november 1928 . Pendirinya antara lain Hadji Agus Salim, Abdoel Moethalib Sangadji, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Samsuridjal, dll.

    A.M.Sangadji didaulat menjadi pimpinan commite anshar Al Islam bekerja sama dengan Persatuan Islam (persis), Nahdatul Ulama, Al Irsyad, Muhammadiyah, dan perserorangan Islam di Batavia, 19 februari 1938 setelah melakukan oppenbare vergradering (rapat umum akbar) bertempat di gedung pemufakatan Indonesia) gang kenari batavia. Ketua A.M.Sangadji, M Kartosoedarmo (wakil ketua), Acep Moegni (sekretaris), Noor Mohammad Maricar (bendahara). Tujuannya adalah mencela tindakan tidak manusiawi tentara Inggris dan Amerika terhadap rakyat Palestina.

    Apa yang kemudian diulas oleh mas Tarli Nugroho Sebelum proklamasi kita telah mendukung kemerdekaan Palestina. Dimana tulisan Hadji Agus Salim, Abdoel Moethalib Sangadji dan Abdul Rahman Baswedan mengecam penetrasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris.

    Menariknya adalah artikel A.M.Sangadji pada Koran Fadjar Asia tahun 1929, tentang Kemerdekaan Palestina bagi kaoem moeslimin : Hendaklah negeri Palestina dengan selekas – lekasnya diserahkan kembali kepada rakyat Palestina agar supaya diurus dan diperintahkan oleh mereka sendiri dengan hak kebangsaannya menurut asas demokrasi adanya.

    Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam pernah dijabat A.M.Sangadji masa jihad 1930-1942, menggantikan sahabat karibnya Hadji Oemar Said Tjokroaminoto dimana sebelumnya tuan Tjokro menggantikan Hadji Samanhudi. Jago toea A.M.Sangadji terpilih secara demokratis pada kongres PSII di Yogyakarta, 24 – 27 januari 1930.

    Menurut keterangan Mas Agustian (ketua SiGAP (Syarikat Islam tanggap bencana) yang saat itu berkesempatan mengunjungi daerah karang kobar sebagai relawan kemanusiaan penanganan bencana tanah longsor di daerah jemblung karang kobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di karang kobar terdapat masjid raya menurut informasi dari pak Subur kepala sekolah SMP Tjokroaminoto karang kobar. menceritakan bahwa ada jejak Mimbar A.M.Sangadji ketika memberikan ceramah di Masjid Raya Karang Kobar. Saat itu Agustian membayangkan bagaimana bisa A.M.Sangadji yang terlahir dari desa Rohomoni, Maluku Tengah, jejaknya sampai di karang kobar daerah dataran tinggi, tidak jauh dari pegunungan dieng, jateng.

    Tahun 1931 oleh Tjokroaminoto. A.M.Sangadji ditugaskan menjadi khatib shalat idul fitri di lapangan tegalega bandung. Beliau menyanggupi amanah sang jawa tanpa mahkota itu dan berkirim surat kepada panitia agar shalat idul fitri digelar di lapangan luas. Sontak, panitia dibuat kelimpungan. Sebab saat itu menggelar shalat di lapangan terbuka adalah hal baru tentu pasti akan mendapat larangan dari pemerintah kolonial Belanda. Tetapi panitia tidak kehabisan akal dengan pendekatan dan lobby kepada pihak Belanda akhirnya lisensi (ijin) menggelar shalat di lapangan terbuka itupun mendapat ijin namun dengan berbagai catatan tentunya. Usai  A.M.Sangadji berceramah beliau kemudian ditangkap polisi Belanda dan dibawa ke residen van buitenzorg (Bogor) tetapi tidak membutuhkan waktu lama berkat lobby teman teman seperjuangan di sana A.M.Sangadji pun dibebaskan.

    Abdoel Moethalib Sangadji sang ulama dan peretas peradaban Islam ini masih dalam tugas agenda – agenda PSII akhirnya pulang ke Maluku tahun 1932. Beliau sempat memberikan ceramah kepada murid – murid Madrasah Ibtidaiyah Mahasinul Akhlak kawasan trikora dahulu sekarang kantor PLN wilayah Maluku. Dari keterangan ustadz Abdul Kadir Liem, kakek saya Mohammad Sangadji, yang notabene adalah murid Madrasah MA itu kepada penulis buku A.M.Sangadji Sam Habib Mony bahwa ketika jago toea A.M.Sangadji sedang memberikan ceramah spionase Belanda seperti oppas dan polisi Belanda tak henti – hentinya memantau pergerakan A.M.Sangadji. Setelah A.M.Sangadji memberikan ceramah Islam dan Pendidikan kebangsaan beliau pun akan ditangkap dan dibawa ke markas residen van Amboina karena narasinya dihilangkan melecehkan pihak kolonial di Ambon. Namun hal itu tidak terjadi lantaran Jago Toea A.M.Sangadji sudah mencium gerak langkah polisi Belanda suruhan residen ini.

    A. M. Sangadji  menggunakan langkah seribu segera bergegas menuju kampung halaman nya negeri Rohomoni, di kampung nya ini beliau menjadi khatib jumat dengan naskah ceramah yang ditulis beliau sendiri dengan menggunakan bahasa arab karena memang beliau pandai berbahasa Arab.

    Isi dari naskah  itu adalah “Fardhuain “ (kewajiban menjalankan Syariat Islam). Tak hanya itu ulama tercerahkan ini bersama – sama abangnya Abdoullah Sangadji (reghent negeri Rohomoni) bertolak ke daerah Iha, Luhu, Olas, Ani, di wilayah Seram Bagian barat dan berhasil mendirikan madrasah di Olas juga Ani. Menariknya itu beliau menjadi tenaga pengajar utama tapi sayangnya madrasah itu hanya bertahan beberapa tahun satu sisi minimnya tenaga pengajar juga alasan penting dan mendesak jago toea A.M.Sangadji harus segera kembali ke tanah Jawa.

    Afdelling Palopo, pada tahun 1933 – 1934 juga kota Makassar dan sekitarnya. Ketika dalam perjalanan balik dari Ambon menuju jakarta. A.M.Sangadji pun singgah di kota itu melakukan propaganda kepentingan Syarikat Islam lewat syiar dan dakwah Islam di sana. Sebagai orang pergerakan menuju kemerdekaan sekaligus risalah Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.

    Sebagai catatan semoga saya tidak keliru nama tokoh pendidikan juga ulama ini setahu saya nama beliau hanya diabadikan pada dua gugus depan (gudep) di Indonesia, yakni gugus depan Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN) Samarinda dan gugus depan Madrasah Tsanawiyah (MTsn) Batumerah, kota Ambon.

    FATTAQULLAHA MASTATHA’TUM  BILLAHI FII SABILIL HAQ… 

  • Nusa Ina Connection Apresiasi Langkah Murad Ismail atas Kerjasama dengan Pemda Jawa Timur

    Nusa Ina Connection Apresiasi Langkah Murad Ismail atas Kerjasama dengan Pemda Jawa Timur

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nusa Ina Connection apresiasi langkah Gubernur Maluku (Murad Ismail) terkait kerjasama Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan daerah pada sektor perdagangan.

    Langkah ini sangat luar biasa, maka, dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat Maluku, “ayo mendukung langkah Bapak Gubernur”, kalau mau Maluku Maju.

    Nusa Ina Connection sampai kapanpun tetap konsisten mendukung langkah Bapak Murad Ismail. Tegas, Abdullah Kelrey, Kamis, (30/12).

    Koordinator Nusa Ina Connection pun berjanji akan mengawal pembangunan daerah dengan cara pengawasan dari luar. “Jika kerja pemerintah daerah benar maka, Nusa Ina Connection terus apresiasi dan mendukung, jika tidak kami akan menegur dan tetap lawan. “Karena ini adalah tugas kita sebagai warga negara.”

    Untuk diketahui, berikut adalah hasil MOU antara Gubernur Maluku dan Gubernur Jawa Timur sebagaimana di muat dalam lama’an Instagram Murad Ismail 11.

    Gubernur Maluku dan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menandatangani Kesepakatan Bersama Misi Dagang.

    Penandatanganan berlangsung di Grand Ballroom The Natsepa Hotel, sekitar pukul 14.00 WIT, Kamis, (02/12/2021).

    Penandatanganan MoU tersebut dirangkai dengan pemukulan Tifa oleh Gubernur Murad Ismail dan Gubernur Khofifah, didampingi Wakil Ketua DPRD Maluku, Rasyad Efendy Latuconsina beserta Pangdam/XVI Pattimura, Mayjen TNI. Bambang Ismawan.

    Penandatangan MoU turut disaksikan, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno dan Ketua Dekranasda Maluku Widya Pratiwi Murad.

    Salah satu tujuan dilakukannya kerjasama dagang ini, adalah untuk meningkatkan jejaring konektivitas pelaku usaha antar kedua provinsi. Dari agenda pertemuan ini, diharapkan perekonomian kedua provinsi terus meningkat.

    Agenda misi dagang dan penandatanganan kerjasama adalah cerminan dari pentingnya saling menolong, mendukung dan membutuhkan antara kedua pemerintah daerah.

    Pemprov Jatim sebagai sebuah provinsi dengan kemajuan pembangunan dan tingkat perekonomian yang tinggi serta memiliki para pengusaha besar, diharapkan dapat berinvestasi ke Maluku, karena di Maluku memiliki SDA yang melimpah, tetapi belum banyak dikelola secara optimal.

  • Refleksi Ahir Tahun, Wakil Ketua DPP GPM Apresiasi Pemerintah Terkait Keamanan NATARU dan Ketahanan Ekonomi Ditengah Pandemi

    Refleksi Ahir Tahun, Wakil Ketua DPP GPM Apresiasi Pemerintah Terkait Keamanan NATARU dan Ketahanan Ekonomi Ditengah Pandemi

    Melanesiatimes.com – Kapitan Kelibai, yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) angkat suara terkait dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

    Dalam rilis yang di terima, Rabu, (29/12/2021). Kapitan Kelibai, mengulas sebagai berikut.

    Libur Natal dan menyambut Tahun Baru 2022, Pemerintah telah bekerja keras dengan pihak keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI dalam mengamankan jalannya Natal yang diperingati oleh umat kristiani seluruh Indonesia ditengah Pandemi yang masih terus harus diwaspadai. Sehingga Natal dan Tahun baru bisa berjalan dengan Aman dan terkendali.

    Dalam refleksi akhir tahun 2021, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) periode 2021-2025, Bung Kapitan Kelibai, S.Pd.I,.M.Pd., menyampaikan bahwa “Sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Kuasa atas Karunia dan Berkatnya sehingga Saudara kita Umat Kristiani Di seluruh Tanah Air merayakan Natal dengan segenap Kekhusuan dalam peribadatan, walaupun dalam kondisi Pandemi Covid19 yang masih melanda Negara Indonesia. Oleh karenanya, Semoga Natal Tahun ini memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan ritual peribadatan dan saling meningkatkan nilai persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dalam pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia (TNI/POLRI), sehinga Suasana kedamaian Natal senantiasa terpelihara antar umat beragama terlebih khusus bagi Umat Kristiani.” Ujarnya

    Tahun 2021 akan bangsa Indonesia lewati bersama, banyak hambatan dan tantangan yang sudah mampu bangsa Indonesi lewati bersama. Isu Politik, keamanan, kesejahteraan sosial dan yang terutama adalah isu Ekonomi. Sebagaimana Pemerintah telah melakukan langkah langkah dan kebijakan dalam Penyelematan Ekonomi ditengah Pandemi Covid 19.

    Hal ini terbukti dengan Pemerintah lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi, dengan adanya penambahan Wakil Menteri Sosial guna fokus mensejahterakan Masyarakat. Tutur Kelibai

    Banyaknya tugas dan persoalan kesejahteraan sosial yang di emban Menteri Sosial, maka dengan adanya wakil Mentri tentunya akan menjadi perhatian Pemerintah dalam menangani angka kemiskinan.

    DPP GPM yang dalam hal ini diwakili oleh Bung Kapitan Kelibai memberi masukan kepada Pemerintah bahwa, “Wakil Menteri Sosial perlu direkrut dari kalangan Muda yang memiliki kemampuan berfikir yang cepat sesuai tantangan dan perubahan zaman yang relevan dengan kondisi dan keadaan rakyat saat ini maupun dimasa yang akan datang. serta konsisten dengan konstitusi sebagai dasar dalam menyusun kerangka dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Menteri sosial saat ini. Dengan demikian sinergitas antara Menteri dan Wakil Menteri sangat dibutuhkan sehingga visi dan misi dari presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 dapat terealisasi secara terukur, efektif dan efesien.” Tambahnya.

    Hal yang sama pun tentunya harus dilakukan pada kementerian pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga menjadi pokok keberhasilan pemerintah, dimasa Pandemi saat ini. Karena, masih banyak Petani yang belum maksimal menggarap perkebunan, dan pertanian sebagai sumber kehidupan yang layak, belum lagi soal pupuk subsidi yg sampai saat ini banyak petani yang belum menerima bantuan pupuk subsidi dari pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sistem yang mengawal dan melakukan pendampingan terhadap petani terkait realisasi pendistribusian subsidi pupuk tersebut terhadap Petani. Kata Kelibai dalam rilisnya

    Mito, (sapaan akrabnya) berharap, semoga ditahun 2022, Pemerintah dapat Berhasil mengentaskan kemiskinan dan membuat Petani Indonesia lebih berdaya dan menuju kesejahteraan seperti tertuang dalam Sila Kelima PANCASILA.

    DPP Gerakan Pemuda Marhaenis periode 2021-2025, dibawah kepemimpinan Bung Drs Heri Satmoko, MH, sebagai Ketua Umum (Ketum) dan Bung Dr. Shri I Gusti Arya Wedakarna MWS, SE,. M.Si, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend), yang merupakan hasil kongres Ke-X di The Soekarno Center Tampaksiring Bali Pada tanggal 5-6 November 2021, dengan esistensi GPM yang sempat mengalami Satagnasi fluktuasi dari tahun 1963-2021 barulah eksistensi GPM dapat kembali berkibar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Amanah kongres Ke-X tersebut adalah dengan agenda prioritas untuk lima tahun kedepan salah satunya menjadi perhatian serius dengan membantu Para Marhaen (rakyat) Indonesia dalam perspektif ekonomi kerakyatan, memastikan penghentian Impor beras dan Bahan Pokok lainya. Sehingga Kaum Marhaen khususnya para Petani Indonesia bisa berdaya dan terbebas dari para *Tengkulak* yang melakukan praktek eksploitasi terhadap kaum Petani. Dan GPM akan menjadi Mitra Pemerintah dalam rangka memastikan kehadiran pemerintah atau negara terhadap rakyatnya sebagaimana amanat UUD 1945 dan GPM juga selalu siap sebagai benteng PANCASILA. Tutup Mito

    SELAMAT Merayakan Natal 2021 dan Menyambut Tahun Baru 2022.

  • Mantan Pengurus PB HMI ; Geli Lihat Simbol HMI Dikemenangan Gus Yahya

    Mantan Pengurus PB HMI ; Geli Lihat Simbol HMI Dikemenangan Gus Yahya

    Melanesiatimes.com – Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dokter Fikri Suadu, yang bergelut di bidang ilmu sistem saraf atau sistem neuron angkat bicara soal pencatutan simbol tertentu termasuk HMI kepada ketua umum PB NU terpilih periode masa khidmat 2021-2026 dalam Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung yakni KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

    Seperti diketahui, pasca Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung pada beberapa pekan lalu, menjadi sorotan publik tak tekecuali juga dengan organisasi mahasiswa islam berkelahiran 1947 tersebut. Banyak beredar dan viral di media sosial postingan-postingan gambar dan text menyematkan ketua umum PB NU terpilih KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya juga sebagai kemenangan HMI.

    Menurut pria asal Manado Provinsi Sulawesi Utara yang akrab disapa Dokter Fikri hal itu merupakan sikap dan kerjaan orang yang kurang kerjaan serta kurang ilmu.

    “Yang membuat ini pasti perspektif pikirannya sangat sempit dan tidak luwes,” tulis Fikri Suadu dalam postingan facebooknya seperti dikutip Bataviatimes.com pada, Jumat (24/12/2021)

    Bahkan Fikri juga menuturkan, manyematkan simbol HMI dengan seorang tokoh yang pikirannya sudah melampaui sentimen-sentimen kelompok yang sempit merupakan perbuatan orang yang tidak waras. Bahkan kata Dikter Fiqri Geli lihatnya.

    “Gambar ini kurang kerjaan. Ini serius dan asli kurang kerjaan. Menyematkan identitas simbolik pada seorang tokoh yang pikirannya sudah melampaui sentimen-sentimen kelompok yang sempit. Asli, geli saya lihatnya. Langsung ngga percaya diri,” ucapnya

    Selain itu lanjut Dokter Fikri, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan lembaga yang dimiliki semua orang (umat) dan tidak pantas tokoh besar selayaknya KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dikotak-kotakan dengan sentimen nilai simbolik yang sempit.

    “Bagaimana bisa seorang tokoh sekaliber Gus Yahya Cholil Staquf masih di identifikasi dengan sentimen nilai simbolik yang sempit dan terkotak-kotak seperti itu. NU itu milik umat!,” paparnya

    “Menjadi ketua umum PB NU itu artinya representasi umat secara menyeluruh, terkhusus warga nahdliyin. Sama sekali ngga ada urusan dengan sentimen identitas HMI/KAHMI. Asli mau muntah lihatnya. Mereduksi kebesaran NU dalam satu kontak sempit HMI-PMII. Itu sempit sekali. Kurang pengetahuan dan tidak berilmu blas,” imbuhnya

  • Gamis Indonesia Apresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tangani Nataru

    Gamis Indonesia Apresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tangani Nataru

    Melanesiatimes.com – Gerakan Aktivis Muslim Indonesia (Gamis-Indonesia) mengapresiasi Kapolri Listyo Sigit yang saat malam Misa Natal di Gereja Katedral, hadir bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, pada Jumat (24/12/2021) lalu.

    Diketahui, pertemuan itu dilakukan dalam rangka mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 diseluruh Indonesia sehingga berjalan aman dan lancar.

    “Kami sangat apresiasi Kapolri meninjau langsung penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) saat malam Misa Natal di Gereja Katedral,” ujar Fahri dalam keterangan singkatnya, Selasa (28/12/2021)

    “Selain memastikan penegakan prokes di Gereja Katedral, Kapolri dan rombongan juga mengecek penerapan aplikasi PeduliLindungi hingga kapasitas jamaat yang melaksanakan ibadah secara offline di Gereja GPIB Paulus Jakarta,” tuturnya.

    Fahri juga menuturkan, penguatan Prokes saat Natal dan jelang Tahun Baru ini penting dilakukan untuk mengantisipasi adanya linjakan kasus baru periode Nataru nantinya.

    “Penguatan prokes sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus aktif virus Covid-19 usai periode Natal dan Tahun Baru (Nataru),” tambah Fahri

    Pun demikian juga, Fahri mengharapkan agar Nataru kali ini benar-benar aman dan tidak lagi muncul kasus baru sebagaimana yang terjadi pada tahun sebelumnya. Fahri mengingatkan semua pihak untuk tetap mempertahankan trend positif itu hingga setelah Natal dan Tahun Baru.

    “Mengingat pada tahun sebelumnya, terjadi penambahan kasus Covid-19. Pengalaman tahun lalu dijadikan pembelajaran dan evaluasi agar hal yang serupa tidak kembali terulang. Dengan begitu, tren positif pengendalian Covid-19 yang dewasa ini membaik dapat dipertahankan meskipun usai Natal dan tahun baru,” ucapnya.

    “Kepemimpinan Bapak Kapolri Listyo Sigit turun lansung kelapangan sangat patuh diapresiasi dan semoga masyarakat dapat mematuhi prokes dan semoga Indonesia cepat sembuh pulih dari Covid-19,” tutupnya.

  • Jelang Nataru, Nusa Ina Connection Apresiasi Kinerja TNI-Polri

    Jelang Nataru, Nusa Ina Connection Apresiasi Kinerja TNI-Polri

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nusa Ina Connection angkat bicara terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Natal dan jelang Tahun Baru 2022 (Nataru).

    Dari hasil pantauan kami terkait situasi Natal di Pulau Seram Provinsi Maluku dan secara umum di Kepulauan Maluku, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat berjalan sangat damai dan penuh dengan keharmonisan serta kesejukan.

    Abdullah Kelrey kepada bataviatimes.com, dia berharap Momentum Natal Tahun 2021 yang sudah berjalan damai dan sejuk ini, perlu di tingkatkan kualitas keamanan dan ketertiban dimasyarakat khusus di Maluku. “Kedamaian, Keharmonisan, dan Kesejukan di masyarakat Maluku ini harus terus kita jaga dan ditingkatkan,” ujar Koordinator Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey, Sabtu (25/12/2021)

    Lebih lanjut Bung Rey (sapaan akrabnya), momentum keharmonisan, kedamaian, dan kesejukan yang sudah di jalankan di hari Natal harus di rawat hingga perayaan Tahun Baru 2021-2022. Ia juga berharap, momentum ini tidak berhenti sampai disini, akan tetapi selama-lamanya di jaga dan dirawat oleh masyarakat Maluku.

    Selain itu, Putra asal pulau Seram itu juga memberikan apresiasi atas kinerja TNI-Polri di Provinsi Maluku terhadap jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru 2021-2022.

    “Kami berikan apresiasi karena bagi kami (Nusa Ina Connection) pihak keamanan dalam hal ini TNI-Polri sudah maksimal menjaga Kamtibmas di Provinsi Maluku jelang Natal dan Tahun Baru 2021-2022 ini,” ucapnya

    Lebih jauh, Bung Rey juga berharap kolaborasi yang dibangun oleh Bapak Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Pattimura dan semua pihak harus disyukuri dan terus dibina hingga kapanpun, agar Maluku yang telah diberikan julukan sebagai kota perdamaian dunia terus terawat dan terjaga dengan baik. Imbuhnya

  • Soal Teknologi 4.0, Ketua DPD AMII Jakarta: Milenial Banyak Yang Gaptek

    Soal Teknologi 4.0, Ketua DPD AMII Jakarta: Milenial Banyak Yang Gaptek

    Melanesiatimes.com – Yayasan Putra Bangsa Jakarta (YPBJ) hari ini menyelenggarakan seminar nasional bertemakan Digitalisasi Perspektif Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Informasi di Caffe Weef, Kebun Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur.

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPD AMII DKI Jakarta, Rangga Kurnia menuturkan, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat dimana semua aktivitas manusia memerlukan internet dan teknologi digital 4.0.

    Hal serupa juga menjadi tantangan utama bagi generasi muda. Menurutnya, generasi muda harus bisa mengetahui, menguasai dan mengelola kemajuan teknologi ini dengan baik, sehingga tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi.

    “Kita sekarang ini sudah mencapai era revolusi 4.0, yang mana segala sesuatu memerlukan internet dan teknologi digital. Digitalisasi memang tidak lepas dari perkembangan peradaban manusia,” ujar Ketua DPD AMII DKI Jakarta, Rangga Kurnia, Rabu (22/12/2021)

    “Tatangan utama generasi muda dalam perkembangan digital adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi,” tambahnya

    Rangga Kurnia dalam kesempatan itu menuturkan bahwa pemuda memiliki peranan penting sebagai subjek pembangunan dan menjadi agen perubahan untuk lingkungannya, melalui partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan.

    “Pemuda yang menjadi generasi penerus bangsa dan menjadi agen perubahan sudah seharusnya menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman yang sudah masuk pada era 4.0,” tutur Rangga

    Pasalnya, dengan perkembangan globalisasi yang berkembang maju dan pesat seperti saat ini, memudahkan semua orang dalam banyak hal. Namun demikian juga tidak sedikit orang masih saja menyalagunakan perkembangan digital ke arah arah negatif.

    “Persaingan global yang semakin canggih seharusnya menjadikan generasi muda lebih kreatif dalam mengimplemtasikan pengetahuanya. Sebagai jalan perubahan yang memajukan kualitas anak bangsa,” papar dia

    Menurutnya, generasi melenial hari ini banyak yang masih terperangkap dengan informasi hoax yang melalambuana di berbagai platform media sosial. Yang mana sifatnya hanya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Banyak juga generasi melenial yang masih gagap teknologi (gaptek) dan terlalu kaku dengan perkembangan teknologi hingga tidak kreatif dalam memanfaatkan teknologi sebagai satu tolak ukur kemajuan pengetahuan,” ucap Rangga

    “Padahal jika kita lihat perkembangan teknologi yang begitu pesat hari ini, seharusnya di manfaatkan dengan mudah oleh generasi melenial dalam bidang usaha agar lebih kreatif dalam manfaatkan perkembangan digitalisasi yang terus mengglobal,” sambungnya lagi

    Diakhir keterangannya, ia berharap agar generasi milenial saat ini memanfaatkan kemajuan itu dengan baik. Dimana harusnya generasi milenial hari ini sudah lebih cerdas dan peka terhadap perkembangan zaman teknologi informasi dewasa ini, dimana generasi melenial menjadi manusia yang lebih pintar karena akses segala sesuatunya sudah sangat mudah.

    “Kelemahannya adalah kurangnya kemauan untuk bisa tekun mengakses dan membaca. Padahal, semuanya sudah sangat terbuka dan mudah untuk diakses,” tutup Rangga Kurnia Septian

  • Overcrowding di Lapas dan Rutan, Ini Rekomendasi PB HMI

    Overcrowding di Lapas dan Rutan, Ini Rekomendasi PB HMI

    Melanesiatimes.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Periode 2021-2023 hari ini menyelenggarakan seminar nasional dengan bertemakan “Solusi Overcrowding Pada Lapas & Rutan di Indonesia”

    Dalam kesempatan itu, PB HMI melalui Ketua Bidang PTKP, Akmal Fahmi menuturkan bahwa sebagai negara hukum, maka perlindungan hukum atas rakyat menjadi unsur esensial, Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga Negaranya. Menurutnya, Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga Negaranya sebagai manusia.

    Dalam kesempatan yang sama, Lapas dan Rutan sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, maka kelayakan huni pun juga harus diperhatikan secara cermat dan tuntas.

    “Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan subsistem peradilan pidana. Rumah Tahanan Negara sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia,” ujar Ketua Bidang PTKP, Akmal Fahmi, Senin (20/12/2021)

    “Sementara sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembuangan akhir diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan jahat (tindak pidana). Sehingga ketika seorang warga binaan selesai menjalani masa hukuman dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab,” tambahnya

    Senada disampaikan, Gunawan Albima yang juga pengurus PB HMI menyatakan, dewasa ini banyak sekali problematika kebangsaan yang perlu di atensi untuk menemukan solusi penyelesaian. Salah satu problemnya ialah ada jumlah penghuni melebihi kapasitas daya tampung (Overcrowding) baik Lapas sampai Rumah Tahanan.

    “Jumlah penghuni yang tidak sesuai dengan daya tampung Rutan dan Lapas inilah yang sering menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidaklayakan kondisi hunian, kesulitan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban, serta terhambatnya pelaksanaan keselamatan dan keamanan,” tutur Gunawan

    Selain itu lanjut dia, Persoalan kepadatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia sejatinya bukan kejadian yang baru. Namun, solusinya yang tak kunjung terjadi.

    Untuk diketahui, menurut data Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) penghuni lapas di Indonesia mencapai 217.007 orang (201%) dari total kapasitas sebanyak 134.835 orang, dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) hanya tiga yang secara keseluruhan daerah pembinaannya tidak mencatatkan kelebihan penghuni dibanding kapasitas.

    “Hal ini menunjukan bahwa dari total 525 lapas dan rutan yang melaporkan data secara harian ke Kementerian Hukum dan HAM, tercatat 404 lapas dan rutan yang menampung penghuni melampaui kapasitasnya. Banyak hal yang sebenarnya membuat Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami Overcrowding (kelebihan kapasitas), mulai dari angka kriminalitas yang semakin tinggi sampai dengan penentuan sanksi pidana yang selalu memakai hukuman penjara sebagai hal yang paling ampuh,”paparnya

    Padahal kata Gunawan, jika merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdiri atas pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan pengadilan). Seharusnya masih ada alternatif lain dalam memberikan sanksi pidana selain pidana penjara.

    “Misalnya pidana denda dengan memperhatikan atau menambahkan pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang tertentu. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana Penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan atau perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar,”tegas Gunawan

    Adapun Mereka (PB HMI) merekomendasikan sejumlah poin yang diharapkan dapat menjadi solusi yang baik kepada pemerintah Indonesia terlebih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diantaranya:

    1. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM segera menerbitkan Peraturan mengenai penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar pengadilan (Restoratif Justice) sebagai alternatif kebijakan hukum pidana.

    2. Bahwa mayoritas Lapas dan Rutan di isi oleh Narapidana Narkotika, maka agar Para Aparat Penegak Hukum memakai alternatif dalam menghukum Pecandu Narkotika yaitu dengan cara Rehabilitasi.

    3. Menteri Hukum dan HAM agar segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan PP No.99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Aturan ketat pemberian Remisi pada Peraturan Pemerintah ini telah menjadi salah satu penyebab terjadinya Over kapasitas/kepadatan pada Lapas dan Rutan di Indonesia.

    4. Menteri Hukum dan HAM agar memperpanjang kebijaka yang tertuan pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

  • Razia Walikota Medan, 25 Sopir Kedapatan Positif Narkoba

    Razia Walikota Medan, 25 Sopir Kedapatan Positif Narkoba

    Melanesiatimes.com – Selama 4 hari razia angkutan kota (angkot) di sejumlah titik di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 25 pengemudi angkot kedapatan positif narkoba. Razia bertujuan untuk pendisplinan pascatabrakan angkot dengan kereta api beberapa waktu lalu.

    Razia juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna moda transportasi umum. Razia digelar Pemerintah (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polrestabes Medan, TNI, BNNP Sumut, dan Satpol PP.

    Wali Kota Medan, Bobby Nasution, turun langsung ke lokasi razia di Jalan Gatot Subroto Medan, depan Plaza Medan Fair. Selain ingin melihat langsung razia, Bobby juga menanyakan langsung kelengkapan surat-surat kendaraan kepada para pengemudi angkot.

    Didampingi Dandim 0201/Medan, Kol Inf Hindratno Devidanto, dan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, Bobby sempat bertanya kepada 4 orang sopir angkot yang diketahui positif narkoba.

    “Saya sempat menanyakan alasan kenapa mereka menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Saya juga menasihati mereka untuk tidak lagi mengonsumsi narkoba,” kata Bobby, Kamis (16/12/2021).

    Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga memantau pelaksanaan tes urine terhadap para sopir angkot. Bobby berharap, razia rutin yang digelar dapat menertibkan sejumlah pengemudi angkot, sekaligus meningkatkan kesadaran dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas.

    “Banyak pelanggaran yang ditemukan selama razia, baik ringan maupun berat. Selain tidak memiliki SIM, ada juga angkot yang dibawa sopir ‘tembak’ hingga positif narkoba,” sebutnya.

    Bagi para sopir angkot yang melakukan pelanggaran aturan, diberikan sanksi tegas lewat koordinasi bersama Polrestabes Medan dan Kodim 0201/Medan. Bagi sopir tembak, diberi peringatan keras kepada pemilik angkot.

    “Yang positif narkoba kita serahkan ke pihak berwajib,” ucap Bobby.

    Diungkapkan Bobby, banyaknya pelanggaran yang terjadi menjadi catatan untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak pengelola atau Organda. Sehingga ke depan para sopir angkot dapat lebih baik dan tertib saat berkendara.

    Sumber : liputan6.com

  • Kronologi Aksi Oknum PKC PMII Sulsel dan Sultra yang Berujung Pelemparan Botol Air Mineral Terhadap Sekjen PB PMII

    Kronologi Aksi Oknum PKC PMII Sulsel dan Sultra yang Berujung Pelemparan Botol Air Mineral Terhadap Sekjen PB PMII

    Melanesiatimes.com – Sejumlah massa yang mengatasnamakan PMII se-Sulsel dan Sultra menggeruduk Sekretariat PB PMII Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat, Selasa (14/12) dini hari. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung anarkis dan berujung aksi kekerasan fisik terhadap Sekjen PB PMII Muhammad Rafsanjani memakai botol.

    Massa tersebut terdiri dari oknum PKC PMII Sulsel dan PKC PMII Sultra. Mereka menuntut atas kejelasan SK PKC Sulsel dan SK beberapa cabang di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa berangkat ke Jakarta dengan meminta bantuan kepada beberapa instansi dengan dalih akan melaksanakan Rakornas di Jakarta. Namun tidak digubris. Padahal, dalam aturan PMII baik itu AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO) tidak ada bahasan Rakornas.

    Kronologi Pelemparan Botol ke Sekjen PB PMII

    Pada tanggal 11 desember 2021 pukul 04.000 dini hari beberapa oknum yang mengatasnamakan PKC PMII Sulsel dan Sultra berangkat dari Makassar menuju Jakarta menggunakan KM Dobonsolo.

    Pada tanggal 14 desember 2021 massa aksi tiba di Jakarta dan langsung mengarah ke Sekertariat PB PMII Jalan Salemba Tengah. Tiba di lokasi tepat pada pukul 00.15 WIB, massa melakukan aski demonstrasi dengan membakar kayu dan menutup pagar PB PMII. Dengan adanya aksi tersebut beberapa warga yang tinggal disekitaran lokasi dikabarkan merasa terganggu.

    Kemudian pada Rabu (15/12) pukul 01.41 WiB dini hari. Sekretaris Jendral PB PMII Muhammad Rafsanjani menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi serta berdiskusi bersama massa aksi.

    Belum selesai sekjend PB PMII berbicara, salah seorang oknum melemparkan botol ke arah Sekjend. Aksi tidak terpuji itu kemudian diikuti oknum lainnya dengan memukul botol sangat keras ke arah sekjend tersebut. Selanjutnya perwakilan PB PMII yang ikut mendampingi Sekjend menarik mundur dan membawa Sekjend PB PMII untuk meninggalkan massa aksi.