Blog

  • Hadapi Ancaman Serangan Cyber, Publik Harus Cerdas

    Hadapi Ancaman Serangan Cyber, Publik Harus Cerdas

    Melanesiatimes.com – Komunitas IT sekaligus Redaksi Holopis.com Muhammad Ibnu meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, sebab akan mudah menjadi korban phising dan kejahatan cyber.

    “Kita harus bijaksana menggunakan IT, jangan mentang-mentang ahli lalu menjalankan kejahatan. Karena ada regulasi yang membatasi itu,” tegas Ibnu.

    Hal itu disampaikannya dalam Kegiatan Webinar “Menghadapi Tantangan di Era CyberSecurity dan Proteksi dari Ancaman Serangan Cyber” yang diselenggarakan oleh Universitas Teknokrat Indonesia dan Baintelkam Polri, Sabtu (27/11/2021).

    Menurutnya, publik harus cerdas, dan mencari informasi bermanfaat serta perbanyak literasi digital. Jangan mencari isu sentimen seperti SARA, yang seakan menguntungkan segelintir pihak sehingga mengarah ke radikal. Apalagi informasinya juga belum tentu benar.

    “Cek dulu, benar tidaknya baru di share. Saring sebelum sharing. Informasi yang dicari jangan yang mencari kesalahan yang sebenarnya kita nggak perlu,” ucapnya.

    Dikatakan Ibnu, Insan pers yang menjalankan profesinya pasti profesional, produknya mengikuti kaidah Jurnalistik. Tapi karena banyaknya media yang bertujuan untuk Propaganda, jadi masyarakat Indonesia harus pinter-pinter.

    “Belum tentu informasi mencerahkan. Aware soal data pribadi, juga soal literasi digital. Akses informasi kan bukan hanya Whatsapp, tapi Website atau cross platform. Rasa bijak Berinternet harus diterapkan. Jangan bergantung pada pemerintah. Pemerintah dan semua institusi harus bisa masuk dan kita sebarkan literasi digital yang positif,” sebutnya.

    Sementara itu, Dosen Universitas Teknokrat Indonesia Syaiful Ahnan menjelaskan sekilas era digital sekarang tergantung pada teknologi informasi dan kalau tidak connect internet maka akan hambar, dalam sistem jaringan internet maka akan ada celah keamanan dimana hacker mengeksplorasi data dan tidak ada bagian yang tidak di eksplorasi.

    “Cyber security ini bagaimana kita bisa menghidar dari cybercrime dan bagaimana kita memproteksi dini, cyber security itu seperti memproteksi resource data atau sistem dari serangan jaringan dan pysical security, kita perlu perlindungan atau firewall, dimana data adalah sesuatu hal yang berharga,” jelasnya.

    Disebutkan Anhar, pertemuan internet di dunia dimana Indonesia sekitar 64% dimana Brunai tertinggi di asia sekitar 95% penggunaan internet. Konsep cyber security ada 3, 1. Confidentiality, 2. Integrity, 3. Aviability. Lalu pencegahan nya dengan menggunakan aplikasi yang aman, jaringan aman, dan planning recovery. Bagaimana data agar bisa dilindungi? Ketika datanya tidak bisa dilindungi maka kepercayaan masyarakat akan hilang pada suatu instansi.

    “Dan yang paling populer adalah sosial engineering dimana menyamar sebagai karyawan dan diambil data. Lalu ketika ada malware mengeksploitasi server untuk mengambil resource. Sekarang ini bentuknya canggih, dalam bentuk IOT dimana dalam mengambil password langsung menggunakan tools,” bebernya.

    Dijelaskannya, dikalangan para cyber SocEng yang dimana kita secara sadar memberikan data pribadi yang muncul website fiktif atau lewat undian berhadiah. Lalu Ransomware dimana menggembok situs untuk dimintai tebusan agar dapat dibuka kembali. Tren cyber security tahun 2021, secara global Malware punya nama dan sedang menginfeksi melalui nama Botnet, dimana di asia juga banyak terjadi malware. Dan sekarang paling banyak menggunakan dokumen dan file aplication dimana kita download suatu file bisa disusupi Malware, juga data PDF sampai HTML.

    “Malware sering kali menyusupi lewat email dengan memberi link download file. Tidak menutup kemungkinan web juga terkena Malware,” terangnya.

    Dia kembali menuturkan bahwa Ransomware telah menyerang setiap negara dimana banyak celah dilayanan e-commerce seperti Tokopedia yang memperjualbelikan data, data 91 juta sekitar 1,5 terabit data yang dijual belikan. Bisnis email sekarang harus hati-hati jika kalian menggunakan mobile banking yang terintegrasi dengan email.

    Phishing yang paling besar terjadi di Facebook dan WhatsApp dimana 35% di email. Cybercrime tren sekarang adalah penipuan online dan penyebaran konten provokatif.

    “Secara Personal banyak yang memberikan konsultan security agar ada jaminan data aman. 90% sekarang banyak yang menggunakan layanan mobile dan harus ada unsur keamanan data dan kita perlu ada teknologi agar meminimalisir pencurian data,” kata dia lagi.

    Ditempat yang sama, Kanit Direktorat Keamanan Khusus Baintelkam Polri AKBP Listijohadi mengatakan beberapa hal kejahatan di dunia maya juga UU yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum yang wajib melindungi setiap warga negara, seperti halnya yang terjadi di dunia maya atau cybercrime yang tidak mengenal ruang dan waktu dimana ada niat pasti terjadi.

    Dia mengakui era teknologi sekarang bisa disalah gunakan demi keuntungan pribadi dan politik tertentu ini yang menyebabkan negara berkembang dalam menindak cybercrime dimana harus ada aturan dalam ITE juga sumberdaya manusia nya.

    “Melihat kondisi tersebut harus ada aturan dalam pemanfaatan teknologi dan komunikasi agar dapat berkembang optimal, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah telah menerbitkan UU no 11/2018 tentang ITE,” tambah dia.

    Dia kembali mengatakan terkait tema webinar ini tentang cybersecurity yaitu konsep perlindungan keamanan dan tindakan juga kebijakan pelatihan dan jaminan dalam melindungi perangkat atau aset pengguna, cybersecurity juga dalam upaya memastikan pencapaian dan pemeliharaan dalam penggunaannya seperti organisasi atau perusahaan dari kejahatan cyber.

    “UU ITE yang dimana mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau bisa sekumpulan data elektronik dan data akses informasi yang semuanya harus tersimpan secara rapi jangan sampai disisupi oleh penjahat cyber atau hacker,” tambah dia.

    UU ITE ini penting untuk era sekarang dimana perkembangan cukup pesat, dan dari UU ITE sudah banyak yang kena dari hoax, video hinaan dan mengujar kebencian yang viral begitu masif. Melalu situs patroli cyber polisi banyak sekali aduan tentang penipuan online 8541 kasus, penyebaran konten profokatif 7460 kasus, laporan pornografi 1308 kasus, laporan akses ilegal 1056 kasus, kasus pemerasan dan pencurian data pribadi, manipulasi data sekitar ratusan kasus. Namun demikian juga banyak kasus yang terselesaikan.

    Terkait laporan tersebut kerugian 3,88 Triliun Rupiah belum terkait pemerasan dan penipuan. Laporan kasus penipuan dan pinjaman online lewat WhatsApp 10.883 kasus. Belum lagi membahas jumlah pelaporan disetiap provinsi seperti Sumatra utara 473 kasus, Sumatra selatan 265 kasus, lampung 277 kasus, jawa ada di jawa barat 3974 kasus laporan, DKI 3821 kasus, dan di jateng dan jatim dibawah 2000, Indonesia timur di Sulawesi selatan 323 kasus, Sulawesi tenggara 96 kasus, papua barat 54 kasus.

    “Contoh kasus tentang kebocoran data BPJS dengan nama IDCoTs lalu kebocoran Lazada lalu Tokopedia juga kebocoran KPU ini yang lebih berbahaya. Lalu ramai dengan kebocoran data peduli lindungi dan sekarang diantisipasi dan sudah aman. Proses terjadinya cybercrime dimana melalui email yang dikirim yang didalamnya telah disusupi. Dengan banyaknya organisasi yang sudah melakukan sejumlah keamanan maka masih perlu antisipasi dari semua pengguna dalam mengamankan informasi,” pungkasnya.

  • La Nina Akan Sambangin Indonesia Awal Tahun 2021 Hingga 2022 Mendatang

    La Nina Akan Sambangin Indonesia Awal Tahun 2021 Hingga 2022 Mendatang

    Melanesiatimes.com – Masyarakat perlu bersiap-siap menghadapi La Nina di penghujung tahun 2021 Hingga Awal 2022.

    La Nina diperkirakan sambangin Indonesia hingga akhir 2021 atau awal 2022 – antara bulan Desember, Januari, dan Februari. Fenomena tersebut ditandai dengan peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan kembali mengalami cuaca ekstrem akibat La Nina pada akhir 2021. Untuk itu, Kementerian PUPR mengambil sejumlah langkah mitigasi, salah satunya dengan mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana di tingkat pusat dan di balai besar/balai wilayah sungai seluruh Indonesia.

    Selanjutnya, dilaksanakan SOP siaga bencana dengan mengoptimasi tampungan pada infrastruktur pengendali banjir yaitu bendungan, kolam retensi, bendung gerak, bendung karet, terowongan pengendali banjir, floodway, dan pompa pengendali banjir. Secara keseluruhan volume tampungan banjir pada seluruh infrastruktur tersebut adalah 4,78 miliar m3.

    Untuk meningkatkan kesiagaan dilakukan pula inventarisasi bahan banjiran dan alat berat yang tersedia di balai besar/balai wilayah sungai di seluruh Indonesia.

  • Pemerintah Bangun Sarhunta di DPSP Mandalika

    Pemerintah Bangun Sarhunta di DPSP Mandalika

    Melanesiatimes.com – Kementerian PUPR membangun 398 unit sarana hunian pariwisata (sarhunta) di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sarhunta tersebut selain untuk mendukung DPSP Mandalika Lombok NTB, juga bisa menjadi alternatif hunian bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke NTB selama ajang balap internasional World Superbike (WSBK) dan MotoGP 2022 mendatang.

    Dalam kegiatan pembangunan sarhunta ini, masyarakat setempat dilibatkan mulai dari perencanaan teknis sampai kegiatan. Sarhunta yang dibuat memiliki standar homestay internasional dengan luasan 12 m2, ditambah dengan kamar mandi standar internasional. Rumah yang dikembangkan berkonsep kearifan lokal seperti rumah suku Sasak.

    Suinah, salah seorang warga Lombok Barat, mengaku senang mendapatkan bantuan pembangunan sarhunta. Ia berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan bertaraf internasional, hunian wisata miliknya akan ramai oleh pengunjung.

    Senada dengan Suinah, Epriyono warga lain penerima bantuan sarhunta juga berterima kasih kepada pemerintah. “Semaksimal mungkin kami akan memberikan yang terbaik untuk mengembalikan kondisi pawriwisata Lombok,” ujarnya.

    #SigapMembangunNegeri

  • Dugaan Mafia Tanah!! PGA: Terdakwa JAHJA KOMAR HIDAJAT Harus di Tangkap dan Diadili

    Dugaan Mafia Tanah!! PGA: Terdakwa JAHJA KOMAR HIDAJAT Harus di Tangkap dan Diadili

    Melanesiatimes.com – Perkumpulan Gerakan Aktivis (PGA) gelar aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menuntut agar Hakim melakukan amar putusan terhadap sdr tergugat JAHJA KOMAR HIDAYAT. Terkait perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau penipuan dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat(1) dan ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terjadi pada tanggal 21 mei 1999.

    Diketahui pada tanggal 7 Maret 2017 adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong Reg. No. 79/Pdt.G/2017/pn. Cbi antara penggugat sdr M. SAID ZAKARIA melalui kuasa hukum M. YASIN, SH, ABDUL ARIF, SH, dan FACHRUL RAMADAN, SH, pada kantor hukum Yassin dan Associates melawan tergugat sdr ZALDY SOFYAN direktur utama PT. TJITAJAM (pihak pelapor) berdasarkan akta No. 15 tanggal 9 juli 2015 Notaris H. ZARIUS YAN, SH, dan penggugat Intervensi sdr ROTENDI selaku direktur PT. TJITAJAM dan JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku komisaris PT. TJITAJAM berdasarkan akta No. 129 tahun 2003 Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, dimana penggugat intervensi sdr ROTENDI menggunakan putusan No. 108/Pdt.G/1999/Pn.jak. Tim sebagai dasar bukti kepemilikan PT. TJITAJAM. sehingga dalam hasil putusan No. 79/Pdt.G/2017/Pn. Cbi mengabulkan gugat penggugat dan penggugat intervensi yang merugikan tergugat (PT TJITAJAM Pelapor).

    Faisal Jihad Ngabalin selaku Koordinator Lapangan Perkumpulan Gerakan Aktivis (PGA) menyampaikan pelapor sdr IMAM TAMAMI SANTOSO selaku Direktur PT. TJITAJAM berdasarkan :Akta No. 29 tgl 22-11-2002 Notaris Ny. Nurul Huda, S.H. tidak mengetahui gugatan perdata dengan hasil putusan No. 108/Pdt.G/1999/Pn.Jak. Tim di pengadilan Negeri Jakarta timur sehingga pelapor menelusuri dan mencari tahu terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

    “Pada tanggal 7 Maret 2017 di Kantor Kengadilan Negeri Jakarta Timur pelapor sdr TAMAMI IMAM SANTOSO mendapatkan copy putusan No. 108/Pdt.G/Pn.Jak. Tim berikut copy surat kuasa Nomor : 009/SK/TJ/1999, tanggal 10 mei 1999 serta surat keterangan bantuan Hukum No. 32/BH/1999/PN.JKT.TIM, a.n DAULAT SARAGIH, tanggal 09 juni 1999,” ujar Koorlap Faisal Jihad Ngabalin kepada awak media di depan PN Jaktim, Kamis (25/11/2021).

    Sdr TAMAMI IMAM SANTOSO, lanjut Faisal (yang akrab disapa), baru mengetahui bahwa terlapor JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Direktur Utama PT. Tjitajam memberikan kuasa kepada DAULAT SARAGIH karyawan PT Tjitajam beralamat di Menara BCD lantai 3 Jl Jend Sudirman kav 26 berdasarkan SK Khusus Nomor : 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 mei 1999 dan terbitkan surat keterangan bantuan hukum Nomor : 32/BH/1999PN.JKR.TIM, a.n DAULAT SARAGIH.

    “Tanggal 09 juni 1999 diberikan kepada Sdr DAULAT SARAGIH karena Sdr DAULAT SARAGIH bukan pengacara/Advocad yang digunakan untuk mengajukan gugatan perdata dengan penggugat JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Direktur Utama PT Tjitajam yang memberikan kuasa kepada DAULAT SARAGIH karena sdr melawan tergugat CAKRA MARSONO, PONTEN CAHAYA SURBAKTI Dkk 13 (tiga belas) tergugat 4 ( empat ) turut tergugat, dengan serangkai kebohongan dan tipu muslihat (mengaku direktur utama PT TJITAJAM) yang diberikan oleh terlapor sehingga pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan No. 108/pdt.G/1999/Pn.Jak. Tim dengan adanya hasil putusan No. 108/pdt.g/1999/pn.Jak. Tim, PT PTITAJAM dengan direktur pelapor merasa dirugikan,” papar Faisal.

    Lanjut Faisal, dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pelapor ke AHU diperoleh surat kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor. AHU.2UM.01.01-987. tanggal 01 Desember 2015, perihal data PT.TJITAJAM yang menerangkan Data perusahan PT. PTITAJAM sejak tahun 1996-2015, bahwa pada tahun 1996 sdr JAHJA KOMAR HIDAJAT menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta No. 108 tanggal 15 April 1996 Notaris SUTJIPTO, SH, SK pengesahan AHU surat nomor C2-HT.01.04A.5018, tanggal 12 Agustus 1996 dan pada tahun 2004 sdr JAHJA KOMAR HIDAJAT menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003 Notaris BUNTARO TIGRIS, SH, SE, SK pengesahan AHU C-02729 HT.0104,TH.2004 tanggal 5 Februari 2004.

    “Bahwa JAHJA KOMAR HIDAYAT yang sebagai Direktur Utama PT. Tjitajam TIDAK SAH dan TIDAK LEGAL karena tidak sesuai dengan undang-undang RI No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dalam pasal 15, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. dan dengan tidak didaftarkan ke Departemen kehakiman atau tidak tercatat di Departemen kehakiman, maka Akta pernyataan keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 6 Maret 1998 PT. Tjitajam yang dibuat Notaris ELZA GAZALI, SH tidak berlaku,” tegas Faisal keterangannya.

    Faisal sampaikan juga bahwa hasil putusan Nomor : 108/pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim (putus pada tgl. 20 April 2000) digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan oleh JAHJA KOMAR HIDAJAT Dkk. Terhadap sdr DAULAT SARAGIH telah dilakukan pencarian namum sampai dengan saat ini belum ditemukan dan tidak diketahui alamat tempat tinggal dan keberadaanya, maka belum dapat dilakukan pemeriksaan, bahwa sdr DAULAT SARAGIH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara memberikan keterangan palsu dibawa sumpah dan atau penipuan dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dan berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah atau splitsing.

    “Melihat kronologis permasalan diatas tersebut maka Kami PERKUMPULAN GERAKAN AKTIVIS (PGA) menilai ini adalah perkara dugaan mafia tanah yang harus diselesaikan oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terdakwa YAHYA KOMAR HIDAYAT harus ditangkap dan di adili, dan kepada hakim yang menangani perkara tersebut segera jatuhkan amar putusan,” tandasnya.

    “Hakim jangan melindungi terdakwa yang sudah jelas melakukan kesalahan yang melanggar hukum,” tegas Faisal menutup.

    Adapun tuntutan dari PERKUMPULAN GERAKAN AKTIVIS sebagai berikut:

    1. Meminta Hakim yang menangani perkara dugaan mafia tanah terdakwa YAHYA KOMAR HIDAYAT untuk segera menjatuhkan amar putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.

    2. Mendesak Hakim yang tangani perkara dugaan mafia tanah saudara YAHYA KOMAR HIDAYAT untuk segera di hukum dan atau di vonis saudara terdakwa seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.

    3. Kami minta yang mulia hakim untuk tidak menebang pilih atas perkara dugaan mafia tanah sudara YAHYA KOMAR HIDAYAT.

    4. Terdakwa dugaan mafia tanah saudara YAHYA KOMAR HIDAYAT harus segera diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

  • Polres Jakpus Dinilai Tak Patuhi Motto ‘Presisi’ Kapolri, Ini Sikap Tegas Pengacara Johan Siwi

    Polres Jakpus Dinilai Tak Patuhi Motto ‘Presisi’ Kapolri, Ini Sikap Tegas Pengacara Johan Siwi

    Melanesiatimes.com – Kuasa hukum Agung Marwitoputro, Aston Putra Gultom SH melayangkan protes atas proses penangkapan hingga pembuatan laporan pemeriksaan (LP) kepada Johan Siwi yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanpa prosedur hukum yang semestinya.

    “Proses penangangan masalah ini sejak awal telah ganjal dan tidak lumrah bahkan kuat adanya dugaan oknum yang menyalahgunakan wewenang dan melampaui kewenangannya sebagai penegak hukum. Kuat dugaan Kami terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam proses LP dimaksud dan proses penanganan masalah ini cukup berdasar Hukum,” kata Kuasa Hukum Agung Marwitoputro, Aston Putra Gultom SH seperti yang termuat dalam rilis hukumnya, Kamis, (25/11/2021)

    Pasalnya, Johan Siwi yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP Nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkup kepolisian RI. Selain KUHAP penetapan Johan Siwi juga bertentangan dengan peraturan Kapokri (Perkapolri) yang mengatur perihal manajemen penyidikan.

    Selain itu, lanjut Aston Putra pihaknya hingga saat ini tidak menerima secara jelas identitas dari yang melaporkan Johan Siwi (tersangka). Sehingga pihaknya mempertanyakan kedudukan hukum atas pelapor tersebut sekaligus mengharapkan kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap Johan Siwi sebagai Direktur Utama PT. Prospek Energi Alam dan PT. Hutan Merah Indokayu.

    “Bahwa proses penerimaan LP dimaksud hingga saat ini tidak Pernah disebutkan dalam Surat/Dokumen yang kami terima dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bahwa siapa yang bertindak sebagai Pelapor dalam LP dimaksud. Kemudian, selain siapa yang bertindak sebagai pelapor dalam LP tersebut juga patut dipertanyakan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pelapor. Sebagai apakah Pelapor di PT. Prospek Energi Alam dan di PT. Hutan Merah Indokayu?,”tegas Aston Putra

    Lebih lanjut, segala tindakan pelapor dalam mewakili PT. Prospek Energi Alam dan PT. Hutan Merah Indokayu tidak memerlukan Ijin atau persetujuan dari pihak manapun atau siapapun dan khususnya membuat LP dimaksud sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

    “Padahal sudah sangat jelas Kedudukan Hukum (Legal Standing) Klien Kami (Tersangka) selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen) sehingga tidak memerlukan ijin dari siapapun dan/atau dari pihak manapun dalam melakukan tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,”lanjutnya

    Aston Putra menyatakan pihaknya menduga ada upaya mafia hukum dari proses penahanan Johan Siwi yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Pusat dalam kurung waktu yang singkat yakni 2 hari. Sehingga pihaknya menilai hal tersebut sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan unsur-unsur serta mekanisme hukum yang berlaku.

    “Patut Kami duga proses Penerimaan LP dimaksud hingga Klien Kami ditetapkan sebagai Tersangka (hanya butuh 2 hari) adanya Atensi dan/atau Intervensi dan/atau Pesanan dari Oknum ataupun “Mafia Hukum”. Dimana LP itu dibuat pada tanggal 18 November 2021 kemudian dilakukan Penangkapan dan Penahanan pada tanggal 20 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. 250/S.16/XI/2021/Restro Jakpus tanggal 20 November 2021 dan Surat Perintah Penahanan No.174/S.17/XI/2021/ Restro Jakpus tanggal 21 November 2021, ada apa dengan dengan Polres Jakarta Pusat? Sebagai penegak hukum harusnya adil dan bijak menangani perkara hukum bukan malah sebaliknya,”tuturnya lagi

    Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka yang dilakukan oleh penyidik yang menangani masalah a quo tidak pernah memberikan/menyampaikan Dasar Hukum yang jelas kepada kami/klien kami terkait dengan bukti permulaan yang cukup dan saksi ataupun Ahli yang dijadikan sebagai Dasar Hukum ditetapkannya Klien Kami sebagai Tersangka dan ditahan. Maka besar dugaan kami, bahwa aparat kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Pusat berupaya memainkan hukum dalam urusan ini. Atau jangan-jangan diduga kapolresnya juga masuk angin ataukah bagaimana?,”paparnya

    Lebih jauh, kata Aston Putra, Johan Siwi (pelaku) sebelumnya berencana melakukan penarikan dana dari rekening perusahaan PT. Prospek Energi Alam dan PT. Hutan Merah Indokayu pada PT. BANK UOB Indonesia Cabang Muara Karang Jakarta Utara, namun sebaliknya dilakukan proses penahanan dan penangkapan bukan dari Polres setempat yakni Jakarta Utara melainkan Polres Jakarta Pusat.

    “Maka Locus Delictinya dalam masalah a quo terletak di Jakarta Utara yang notabenenya adalah Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara dan bukan Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Sehingga secara wewenang bukan termasuk dalam Polres Metro Jakarta Pusat (Kompetensi absolut),”terang Aston

    Fatalnya lagi, lanjut dia, segala tindakan penyitaan atas barang bukti yang saat ini dikuasai oleh penyidik yang menangani masalah a quo tidak berdasarkan pentetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Tindakan tersebut menurutnya, diduga melanggar ketentuan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

    “Bahkan adanya dugaan melakukan Abuse of power (Penyalahgunaan Kekuasaan) dan bukan hanya Menyalahgunakan Kekuasaan akan tetapi diduga telah melampaui kekuasaan sebagai penyidik. Penyidik seolah-olah bertindak sebagai Ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menyita barang bukti,”tegasnya lagi

    Senada disampaikan Gusti Agung Abd. H. SH bahwa pihaknya sangat mempercayai kerja hukum instansi Polri sebagai fungsi dibidang penegak hukum sebagaimana diamanahkan dalamUU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski demikian juga, masih di dapati oknum kepolisian yang diduga sengaja menyalahgunakan kewenangan dan fungsi Polri untuk kepentingan tertentu dan mengabaikan azas, kemanfaatan san keadilan hukum.

    “Kami sangat percaya Instansi Polri sebagai fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakkan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih melaksanakan tujuannya, meskipun masih terdapat ulah oknum yang mencoreng Intansi Terhormat ini.

    Selaras dengan Motto Polri yakni “PRESISI” (Prediktif, Responsibilitas, Transparan, dan Berkeadilan) dan juga semangat Kapolri untuk membenahi Polri dengan pernyataan tegas bahwa “Kalau Tak Mampu Membersihkan Ekor, Maka, Kepalanya Akan Saya Potong,”imbuhnya**

  • Jawara Aswaja Gelar Aksi Lawan Anarkisme

    Jawara Aswaja Gelar Aksi Lawan Anarkisme

    Melanesiatimes.com – Sejumlah warga Jakarta yang menamakan sebagai JAWARA ASWAJA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk tindakan Anarkis yang dapat menggangu kondisi kenyamanan dan keamanan khususnya di DKI Jakarta.

    “Tidak dapat  dipungkiri pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya menyangkut Demo sering dilakukan oleh mahasiswa pada hari-hari besar nasional diberbagai titik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintahan sering menimbulkan aksi anarkhis” ujar Darmanto, kordinator Jawara Aswaja kepada awak media, Senin (22/11) di Jakarta.

    Dirinya juga menyerukan kepada Pihak Keamanan Polri agar dalam setiap pengamanan aksi unjuk rasa agar tetap mengedepankan sisi Humanis dengan tidak mengurangi penegakan Hukum.

    “Perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi untuk aksi  massa/demonstrasi yang ideal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban” tambah Darmanto

    Tidak ditaatinya aturan-aturan dalam berdemo membuat satuan Polisi pengamanan terpaksa ambil tindakan tegas mulai dari penyekatan atau pembatasan lokasi aksi, penggunaan mobil watercanon hingga penembakan gas air mata yang terkadang sering dilakukan untuk mensterilkan aksi demo yang anarkis.

    Oleh karenanya, dirinya mengingatkan kembali untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengikuti aturan yang berlaku terkait penyampaian aspirasi di muka umum, seperti yang telah dilakukan dirinya berserta Jawara Aswaja pada aksi damai di Bundaran Indosat , Senin 15 November 2021 yang lalu.

  • Indonesia Serius Tangani Dampak dari Perubahan Iklim

    Indonesia Serius Tangani Dampak dari Perubahan Iklim

    Melanesiatimes.com – Presiden Jokowi tinjauan peresmian modern rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (18/2021).

    Berikut penjelasan selengkapnya sebagaimana di sampaikan oleh Presiden Jokowi lewat akun Instagram nya.

    Saya meninjau Persemaian Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, hari ini. Saya mengajak serta sejumlah duta besar negara sahabat untuk Indonesia yaitu Duta Besar Amerika Serikat Sung Yong Kim, Duta Besar Inggris Owen Jenkins, Duta Besar Kanada Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

    Saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak dari perubahan iklim. Nursery center yang saya tunjukkan ini bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit dalam setahun.

    Saya mengajak para dubes melihat sejumlah fasilitas seperti area perkecambahan, rumah produksi, aklimatisasi, hingga area penanaman terbuka. Sejumlah bibit pohon yang disiapkan di sini nantinya akan ditanam di lahan-lahan kritis yang membutuhkan.

    Pemerintah menargetkan membangun kurang lebih 30 pusat persemaian serupa dalam tiga tahun ke depan. Pemerintah juga akan mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit dan perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan nursery-nursery seperti ini untuk perbaikan di lingkungan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan itu.

  • Beri Jempol ke Densus 88, Ini kata Ketum GPMI

    Beri Jempol ke Densus 88, Ini kata Ketum GPMI

    Melanesiatimes.com – Kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri semakin tak terbendung lagi melalui aksi penangkapan teroris yang mulai viral belakangan ini. Salah satunya terkait penangkapan tiga orang tokoh yang diduga terlibat aksi terorisme.

    Umar Wala selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) mengapresiasi dan mendukung kinerja Densus 88 antiteror dalam pemberantasan aksi teroris.

    “GPMI beri jempol dan sangat mendukung apa yang dilakukan Densus 88 dan selalu berada digarda terdepan untuk melawan aksi teroris,” kata Umar dikutip dari keterangan rilisnya pada Jumat, 19/21.

    Menurut Umar, persoalan teroris tidak ada ruang untuk didiamkan lagi. Saatnya rakyat bersama densus 88 bersatu memberantas teroris sampai ke akar-akarnya.

    ” Sudah saatnya rakyat atau pemuda harus berpola pikir sinergitas dengan pihak terkait untuk menjaga bangsa dan negara dari ancaman terorisme,” tambah Umar.

    GPMI memandang Kinerja Densus 88 Antiteror Polri di bawah Irjen. Pol marthius Hukom sangat memberikan nilai positif kepada masyarakat atas penangkapan tiga tokoh terduga kasus tindakan terorisme.

    Diketahui Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris berinisial FO, AA dan AZ. Ketiganya diduga berafiliasi dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

  • Aliansi Kader PMII JABAR Minta Presiden Jokowi Copot Beberapa Menteri dan Evaluasi Kapolri

    Aliansi Kader PMII JABAR Minta Presiden Jokowi Copot Beberapa Menteri dan Evaluasi Kapolri

    Melanesiatimes.com – Puluhan Kader PMII yang tergabung dalam Aliansi Kader PMII Jawa Barat menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Depan Gerbang Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Rabu, 17/11/2021.

    Pengunjuk rasa meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dan mencopot menteri-menteri serta beberapa pembantu presiden yang berkinerja rendah, memanfaatkan jabatan untuk mempertahankan kekayaan dan pendapatan, serta pejabat yang menggunakan jembatannya untuk pencitraan politik dan mobilisasi pendukung menjelang pemilu 2024.

    “Kami meminta Bapak Presiden untuk mengevaluasi menteri-menteri yang tidak mampu bekerja maksimal, masih banyak SDM kita untuk membantu pak Jokowi ini. Apalagi mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis dan mobilisasi kekuatan politik.” pungkas Junen, Koordinator Aksi.

    Junen juga menegaskan agar dalam waktu dekat presiden mencopot menteri-menteri tersebut bermasalah tersebut. Beberapa diantaranya adalah Menteri BUMN Erick Tohir yang terlalu banyak pencitraan tapi disisi lain BUMN-BUMN pada bangkrut. Selain itu, ada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM dan Menteri KLHK.

    Kader PMII Jawa Barat ini juga mengevaluasi Kelembagaan POLRI yang selama ini selalu bermasalah. Sudah menjadi pengetahuan umum banyak anggota POLRI yang bermasalah, baik di internal ataupun di tengah masyarakat. Namun kata junen, tidak ada perbaikan-perbaikan yang signifikan.

    “Sudah terlalu banyak kekerasan dan masalah yang dilakukan oknum-oknum Polri. Artinya tidak hanya cukup dengan merotasi jabatan-jabatan, tapi juga melakukan evaluasi menyeluruh. Sejak rekrutment, pembinaan, sampai penugasan” tegas junen

    Junen juga meminta Kapolri untuk menyelidiki oknum-oknum Kepolisian yang berelasi dengan cukong-cukong pebisnis, baik di pusat ataupun daerah.

    Dalam aksi tersebut, masa aksi juga menyerukan dan mendekas presiden Jokowi untuk menolak rencana pengisian PLT jabatan kepada daerah mendatang oleh Anggota Kepolisian.

  • Ini Alasan Koordinator Ina Connection, Bangga Punya Gubernur seperti Murad Ismail

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nusa Ina Connection angkat bicara soal penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (RI) kepada Gubernur Maluku (Murad Ismail).

    Penghargaan seperti ini, tidak diberikan kepada semua kepala daerah di Indonesia, karena menyangkut dengan penilaian kinerja dan transparan pengelolaan anggaran negara dan negara tidak boleh bermain- main dalam memberikan anugerah. Kalau penghargaan dari lembaga swasta itu bisa dibuat, bisa di beli oleh siapapun. “Sudah menjadi rahasia umum”.

    Sebagai generasi muda Maluku, saya bangga menjadi warga Maluku karena Pak Murad Ismail dapat Anugerah dari Pemerintah Pusat dan beliau orang yang cerdas, tegas, kerjanya cerdas dan memiliki optimisme yang tinggi untuk bangun negeri. Ujar, Abdullah Kelrey, Koordinator Nusa Ina Connection, Selasa, (16/11/2021).

    “Dengan optismis dan kerja cerdasnya, ia (Murad Ismail) berhasil dan memang layak mendapatkan Anugerah dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (RI).”

    Selain itu, lanjut Kelrey, “pak Gubernur Maluku, Murad Ismail, bagi saya, beliau adalah panutan, karena beliau memiliki kapasitas jaringan baik nasional maupun internasional yang mumpuni, serta jam terbang yang sangat baik, rakyat maluku butuh pemimpin seperti ini. Pemimpin seperti ini yang layak untuk di pertahankan, agar kedepan Maluku lebih berkembang dan maju.”

    Untuk itu, Kelrey menegaskan, “Sangat bangga dan mengapresiasi kinerja Pak Gubernur Maluku, “terima kasih Pak Murad Ismail atas kinerja dan optimisme nya bangun Maluku.”

    Untuk diketahui, Gubernur Maluku, Murad Ismail, Menerima anugerah sebagai Pemerintah Daerah Peduli Perlindungan Konsumen tahun 2021 dari Kementrian Perdagangan.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, pada acara puncak Hari Konsumen Nasional ( Harkonas ) 2021 di Jakarta. Selain Maluku, provinsi lain yang mendapat penghargaan adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat.