Melanesia Times

Blog

  • Enam Kepala Daerah Hadiri Rapat Koordinasi dan Perjanjian Kerja Sama Nelayan Kawasan Timur

    Melanesiatimes.com – Kabar baik nih #TuandanPuan! Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para nelayan Indonesia.

    “Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ini juga dimaksudkan agar Nelayan di Kawasan Regional Timur Indonesia, dapat memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonominya,” kata Kepala Staf Kepresidenan @dr_moeldoko saat mengawal proses penandatanganan Kesepahaman Bersama sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sektor Kelautan dan Perikanan, Selasa (14/9).

    Serangkaian rapat koordinasi dan penandatanganan ini melibatkan berbagai pihak terkait termasuk dari @kkpgoid, @kemendagri, Baharkam Polri dan perwakilan pemerintah daerah dari 6 provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

    “Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan distribusi produk lokal dari wilayah Timur, sehingga tidak lagi Java-sentris,” kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir dalam acara.

  • Ketua Umum Golkar, Disarankan, Mulai Berfikir Objektif, Bukan Sebaliknya

    Melanesiatimes.com – Goyangan politik tanah air menjelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang makin memanas walaupun masyarakat indonesia sedang dalam keadaan perang melawan Covid19.

    Namun, ada hal yang menarik ditemukan ETOS Institute, terkait elit partai politik siapa yang pantas menjadi pemimpin pada pilpres 2024 mendatang.

    Apakah mungkin kader Partai Golkar seperti Bambang Soesatyo calon menjadi Presiden? sedangkan kita lihat di internal partai Golongan Karya, ada Ketum Umunnya pun kelihatannya ngotot untuk maju?

    Melihat hasil survei yang dilakukan ETOS Institute, Ketum Partai Golkar, disarankan mulai berpikir objektif, bukan sebaliknya.
    Artinya elektabilitas Bamsoet jauh diatas eletabilitas Aerlangga?

    Direktur ETOS Institute pun menyarakan warga negara khususnya kawan – kawan media monggo cek, karena murut Iskandar (Direktur Institute, baleho bukan ukuran dalam pertarungan di politik.

    “Baleho ada ukurannya dan ada manfaatnya, kalau masif tanpa tujuan juga endingnya nol lagi kata Iskandar, mohon di garis bawahi bahwa BALEHO bukan ukuran dalam mempopulerkan personal dan bukan juga bisa mendobrak elektabilitas personal kata Iskandar, sebagaimana di beritakan dalam berbagai media online, Selasa, (14/09/2021).

    Kalau bicara soal sebaran baleho, Aerlangga, adalah salah satu ketua partai yang memiliki baleho terbanyak seantero tanah air ini.

    Kalau kita melihat dari pernyataan Etos Institute, ternyata sebaran baleho itu bukan sesuatu yang menguntungkan dalam perhelatan politik, malah sebaliknya.

  • Viral..!! Vaksin Halal dan Aman Siapa yg Audit?

    Melanesiatimes.com – Masyarakat diharapkan tidak takut dan ragu ketika vaksin Covid-19 sudah siap untuk diberikan. Pemerintah tengah memastikan vaksin yang akan digunakan aman, memiliki efektivitas dan halal. Pemerintah juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan vaksin yang digunakan halal.

    Vaksin yang digunakan nanti sudah lulus uji klinis tahap 3, dan menerima emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) serta terdaftar di World Health Organization (WHO). “Uji klinis merupakan tahap yang harus dilalui setiap vaksin untuk memastikan aman digunakan manusia dan memiliki efektivitas menghasilkan imunitas tubuh terhadap Covid-19,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, Kamis (19/11/2020) di Kantor Presiden, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Namun pernyataan diatas secara logika terbantahkan dengan sebuah postingan yang viral di grup telegram yang dengan judul,

    “Coba Kita Flash Back.”

    Sesuai dengan rekomendasi WHO tahun 1970an, India memperkenalkan 3 dosis per-anak vaksin Poliomielitis Oral (OPV) ke dalam program imunisasi.

    Harapannya bisa melindungi anak-anak dari Polio. Faktanya, ratusan ribu anak di India justru menderita polio karena perlindungan vaksin tidak di audit yang mereka terima berdasarkan rekomendasi WHO. Catat baik-baik!

    Vaksin Dengvaxia tahun 2016, tercacat 997 anak di Filipina sakit, pendarahan otak bahkan mati akibat vaksin Bill Gates yang juga direkomendasikan oleh WHO.

    Sekali lagi kebodohan kembali dipermainkan, vaksin Covid-19 tanpa ada yang audit direkomendasikan oleh WHO dengan tekanan pemerintah, alias mandat.

    Jawab di kolom komentar. Kapan ilmu kedokteran barat modern dibentuk? Siapa pendananya?

    Jika vaksin tidak ada yang audit, adapun masalah kesehatan bahkan kematian terhadap rakyat, siapa yang akan tanggungjawab? Pemerintah? Sektor medis? Industri farmasi? Omong kosong.

    #Vaksin @forthchanid

    Bersambung.…

  • Dipecat Sepihak Oleh Pengurus SPKA, Syamsul Bachri Menempuh Jalur Hukum

    Jakarta – Malang nian nasib yang dialami Syamsul Bachri, seorang pegawai PT.KAI yang berdinas di Divre II Sumatera Barat, dengan kesalahan yang seharusnya bisa dimusyawarahkan namun harus menerima pil pahit dengan dikeluarkan dari pekerjaannya, meskipun Syamsul Bachri mau bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya.

    Awal mulanya dari pendataan yang dilakukan oleh Syamsul Bachri terhadap aset PT.KAI yang berada di wilayah Emplasemen stasiun Kacang, terdapat beberapa bangunan yang belum memiliki kontrak sewa, diantara beberapa bangunan tersebut terdapat salah satu bangunan yang ditempati Rostina, enggan membayar sewa lahan yang dimanfaatkannya, namun selang beberapa bulan kemudian Rostina mau membayar sewa kontrak yang dititipkan kepada tetangganya sebesar 700 rb, Syamsul Bachri menerima uang sebanyak 700 ribu tersebut.

    Syamsul Bachri yang berniat menyerahkan kepada bagian yang berwenang untuk penagihan yakni bagian komersil non angkutan, namun karena berkas dan materinya belum lengkap sehingga uangnya masih dipegangnya, saat akan diserahkan kepada bagian yang menangani namun jawabannya, disuruh pegang tersebut sambil menunggu kelengkapan administrasinya.

    Justru disinalah masalah berawal, Syamsul Bachri mengalami kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan motornya rusak berat, maka dipakainya uang titipan untuk memperbaiki motor, namun saat akan mengembalikan uang tersebut tidak ada yang mau menerima, Syamsul Bachri malah dinyatakan mengundurkan diri, padahal dirinya tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri.

    Demi memperjuangkan keadilan, Syamsul Bachri menunjuk Kuasa Hukum Eko Wijaya and Partner, untuk melayangkan gugatan terhadap Ketua Umum SPKA juga Ketua SPKA DPD II Divre SumBar di pengadilan Negeri Bandung.

    Saat ditemui awak media, Syamsul Bachri menjelaskan, dirinya diperintahkan oleh atasannya yakni Manager Aset inisial (IDD), untuk membuat surat yang ditujukan kepada Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar menggunakan tulisan tangan, pada tanggal 14 Juli 2021saya membuat permohonan bantuan terkait masalah PHK.

    “Sebagai Anggota SPKA meminta bantuan kepada ketua DPD SPKA II Sumbar dengan tujuan untuk memohon keringanan hukuman disiplin serta saya telah mengakui kehilafan dan kesalahan saya, namun Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar, yakni, ID, malah menyampaikan hal yang diluar perkiraan saya, dengan perkataan yang keras dan menghina,” ujar Syamsul Bachri melalui rilis yang diterima media, Sabtu (11/sept/2021).

    Saudara ID berkata, KALAU KAMU INGIN DIBANTU DATANG KERUMAH BERSAMA ANAK DAN ISTRI, KALAU PERLU KAMU SUJUD DIKAKI SAYA, KALAU PERLU JILAT KAKI SAYA” kejadian ini disaksikan oleh salah satu pengurus DPD SPKA Divre II Sumbar Saudara Pendri.” Lanjut M.Syamsul Bachri.

    Syamsul Bachri menambahkan, dirinya juga sudah meminta bantuan kepada Ketua Umum SPKA melalui aplikasi WhatsApp namun kembalikan dan di arahkan kepada Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar.

    Saya meminta bantuan Tim Advokasi Bapak Idrus namun jawabannya”SUDAH PULANG SAJA BACHRI,TIDAK ADA YANG MAU MEMBANTU KAMU DI SPKA, SAYA TIDAK BISA APA-APA”Tutur Syamsul Bachri menuturkan ucapan Tim advokasi, Idrus.

    Sementara Kuasa Hukum Syamsul Bachri, Eko Wijaya,S.H.,C., Me, sangat menyayangkan jika seorang pengurus Serikat Pekerja Kereta Api yakni Saudara ID berbicara seperti demikian, seolah-olah oknum Pengurus SPKA tersebut sebagai pemilik organisasi SPKA sekaligus pemilik perusahaan BUMN, seharusnya SPKA menjadi Garda terdepan sebagai wakil Pekerja dalam memberikan perlindungan dan pembelaan hukum terhadap anggota SPKA yang mengalami masalah di Perusahaan dan jangan bertindak arogan serta terkesan SPKA menutup mata, Ini sangat bertentangan dengan AD/ART,PA/PO SPKA, bukannya melakukan perlindungan juga pembelaan sesuai amanat undang-undang,ini justru malah terkesan acuh, cuek dan tutup mata.

    “Akibat dari permasalahan ini nama baik Organisasi Serikat Pekerja Kereta Api dipertaruhkan, tercoreng serta akan menjadi preseden buruk bagi SPKA.” Jelas Eko Wijaya.

    Akibat ulah oknum Pengurus DPD SPKA Divre II Sumbar, Saudara ID seharusnya memperjuangkan, melindungi, membela hak serta kepentingan anggota dan keluarganya,Juga seharusnya sebagai Pimpinan Tertinggi di Organisasi SPKA, Ketua Umum SPKA beserta Sekjen SPKA seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan ini bukannya saling menyalahkan, mencari pembenaran dan pembelaan, lanjut kuasa hukum syamsul.

    “Akibat permasalahan ini Klien kami, saudara M.Syamsul Bachri memberikan kuasa kepada kami untuk menggugat SPKA, kami selaku tim kuasa hukum telah melayangkan gugatan terhadap ketua umum SPKA dan ketua SPKA DPD Divre II Sumbar di Pengadilan Negeri Bandung, terkait perbuatan melawan hukum dan pelanggaran pasal 335 ayat(1),pasal 264,pasal 263 ayat (1).” Tegas Kuasa Hukum Eko Wijaya,S.H.,C.Me. tuturnya.

  • Inilah Jumlah dan Metode yang Digunakan oleh Penjahat Untuk Mencuci Uang

    Melanesiatimes.com – Pencucian uang adalah proses di mana penjahat menyembunyikan atau menyamarkan hasil mereka dan gambarstock dari bola kaca di atas jejak uang. Membuat mereka tampaknya berasal dari sumber yang sah.

    Pencucian uang memungkinkan penjahat untuk menyembunyikan dan mengumpulkan kekayaan, menghindari penuntutan, menghindari pajak, meningkatkan keuntungan melalui reinvestasi, dan mendanai kegiatan kriminal lebih lanjut.

    Sementara banyak definisi untuk pencucian uang ada, itu dapat didefinisikan sangat sederhana sebagai mengubah uang “kotor” menjadi uang “bersih”. Dan ini adalah kejahatan yang signifikan – pencucian uang dapat merusak integritas dan stabilitas lembaga dan sistem keuangan, mencegah investasi asing, dan mendistorsi arus modal internasional.

    Negara dalam hal ini, badan atau lembaga penegakkan hukum harus memfokuskan upayanya pada fasilitasi pencucian uang, menargetkan pencuci uang profesional, fasilitator utama, penjaga gerbang, dan lembaga keuangan yang terlibat, antara lain.

    Pencucian uang biasanya dikaitkan dengan kejahatan yang memberikan keuntungan finansial, dan penjahat yang terlibat dalam pencucian uang memperoleh hasilnya dalam banyak cara. Beberapa kejahatan mereka meliputi:

    •  Kejahatan keuangan yang kompleks
    • Penipuan perawatan kesehatan
    • Perdagangan manusia
    • Korupsi publik internasional dan domestik
    • Perdagangan narkotika
    • Terorisme

    Jumlah dan berbagai metode yang digunakan oleh penjahat untuk mencuci uang membuat sulit untuk memberikan daftar lengkap, tetapi berikut adalah beberapa cara di mana penjahat mencuci hasil ilegal mereka:

    1. Lembaga keuangan
    2. Perdagangan internasional
    3. Logam mulia
    4. Real estat
    5. Penyedia layanan pihak ketiga
    6. Mata uang virtual

    Ada tiga langkah dalam proses pencucian uang – penempatan, pelapisan, dan integrasi. Penempatan merupakan entri awal dari hasil kriminal ke dalam sistem keuangan. Layering adalah yang paling kompleks dan sering melibatkan pergerakan dana internasional. Layering memisahkan hasil penjahat dari sumber aslinya dan menciptakan jejak audit yang kompleks melalui serangkaian transaksi keuangan. Dan integrasi terjadi ketika hasil pidana dikembalikan ke penjahat dari apa yang tampaknya menjadi sumber yang sah.

    Bersambung……

  • Kasus Kejahatan Kerah Putih, Umumnya Terjadi di Asia

    Melanesiatimes.com – Memahami White Collar Crime. Dalam memahami white collar crime, diperlukan pengetahuan terkait tipologi pelaku kejahatan tersebut. Sebab, definisi terkait suatu tindak kejahatan dapat digolongkan ke dalam white collar crime atau tidak dapat dilihat berdasarkan tipologi pelakunya.

    Tipologi pertama dilihat dari status social pelaku, apakah berasal dari status “terhormat” atau tidak. Status terhormat dalam hal ini merupakan suatu jabatan yang dimiliki pelaku dalam instansi, baik negera maupun swasta, yang ia miliki. Selanjutnya, tipologi yang dapat dilihat adalah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang komputerisasi atau tidak.

    Jika, iya, maka kejahatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai WCC dalam lingkup cyber crime. Terakhir, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok. Melalui ini, dapat dilihat pola seleksi dan penggolongan dari kasus white collar crime yang terjadi.

    Kasus WCC : Kasus white collar crime banyak tersebar di berbagai negara di Asia seiring dengan tekanan yang dihasilkan dari kondisi ekonomi saat krisis. Krisis menyebabkan banyak barang yang dipasarkan melebihi dari kapasitas pembeli. Sehingga perputaran uang tidak dapat berjalan lancar.

    Di asia-pasific hal ini menyebabkan berkurangnya permintaan untuk berbagai area ekspor, khususnya tourism, manufaktur dan komoditas. Dengan ini, pendapatan pemerintah juga menurun drastis, terutama dari pekerja luar negeri.

    Di era krisis ini, korupsi kemudian menjadi salah satu fenomena yang marak berkembang. Terhambatnya arus perputaran uang di masa krisis menyebabkan banyaknya tawaran hutang luar negeri.

    Tawaran hutang luar negeri inilah yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku white collar crime untuk menjalankan aksinya dengan berbagai bentuk modus kejahatan. Berbagai bentuk white collar crime yang umumnya terjadi di Asia antara lain seperti korupsi, penyuapan, penipuan, cuci uang, penggunaan asset publik untuk kepentingan pribadi, penjualan gelap, dan penghindaran pajak.

    Bersambung……

  • Kejahatan Kerah Putih

    Melanesiatimes.com – Kejahatan Kerah Putih disebut juga White Collar Crime. Konsep tentang White Collar Crime dikembangkan oleh farterland sebagai sebuah bentuk kritik terhadap teori-teori kriminologi yang mencoba menjelaskan suatu kejahatan berdasarkan pada struktur sosial dan tingkat ekonomi. Masyarakat miskin dan berasal dari kelas menengah bawah saja yang dianggap sebagai pelaku kejahatan atau kriminal atau calon pelaku kejahatan atau kriminal. Kejahatan hanya ditampilkan sebagai sebuah dampak yang diperoleh dari adanya kemiskinan dan kesengsaraan sehingga akhirnya kejahatan hanya mengacu pada “street crime” saja.

    Konsep White Collar Crime yang dikembangkan oleh Edwin Sutheland ini membantah bahwa kejahatan hanya dilakukan oleh masyarakat miskin dan berasal dari kelas bawah. Pada faktanya kejahatan tidak hanya berhubungan dengan kemiskinan dan maslah struktur sosial lainnya. Menurut Sutherland konsep White Collar Crime lebih berkaitan dengan teori Differential Association. Teori ini menyatakan bahwa sebenarnya kejahatan dapat dipelajari dan kejahatan tersbut dipelajari ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.

    White Collar Crime yang dikemukakan adalah untuk menunjukkan tipe pelaku kejahatan yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya. Kejahatan yang dilakukan dalam konsep White Collar Crime tidak didasarkan pada bentuk tindakan yang merugikan namun lebih mengutamakan pada ciri pelakunya yang berbeda.

    Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian uang (Money Laundering) merupakan salah satu kejahatan kerah putih (white collar crime). Dikatakan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Tidak diragukan lagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup mendukung praktik pencucian uang, sehingga banyak pandangan pencucian uang adalah kejahatan yang lahir di era globalisasi. Namun konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1920-an.

    “Pada tahun 1920-an, para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (laundry). Mereka banyak mendirikan usaha binatu (laundry) sebagai tempat persembunyian uang haram.”

    Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, memperkerjakan Meyer Lansky, seorang akuntan yang berkewarganegaraan Polandia, untuk melakukan pencucian uang dari kejahatannya dengan bisnis binatu ini yang dikenal Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena sistemnya dengan penggunaan uang tunai sehingga mempercepat proses pencucian uang yang diperoleh dari hasil pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyelundupan minuman beralkohol terlihat sebagai uang yang halal.

    Meskipun demikian, Al Capone dituntut dan dihukum dengan pidana penjara berdasarkan penghindaran pajak (tax evasion), sedangkan tindak pidana pencucian uangnya tidak dipidana. Namun saat itu sudah mulai dikenal istilah money laundering (pencucian uang).

    Bersambung……….

  • Trans Maluku Built for Equity and Social Justice

    Melanesiatimes.com – The government guarantees the development of archipelago-based road infrastructure in Maluku based on equity and social justice. Not solely the economic aspect. Therefore, the Presidential Staff Office (KSP) seeks advice and input from regional heads throughout Maluku, related to infrastructure development. “Infrastructure development plans must be aligned with regional needs. So that development is more targeted and really beneficial for the local community,” said Deputy I of the Presidential Staff Office, Febry Calvin Tetelepta when chairing a coordination meeting on road infrastructure development in Ambon, Wednesday (24/3).

    The government has set the construction of trans roads on 18 foremost, outermost, and underdeveloped (3T) islands as Strategic Priority Projects (Major Projects) in the 2020-2024 RPJMN. Of the 18 islands, 8 of them are in Maluku Province, namely Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, and Wetar. Febry said, this is a form of support and attention from the President in welfare development in Maluku Province.

    According to Febry, infrastructure development targets border islands which are the front porch as well as a symbol of honor for the nation and state. In addition, the development of Trans Maluku as part of the government’s commitment to Indonesia-centric development. “Don’t we don’t build roads because there are no cars passing by. In fact, cars do not pass because the road does not exist, so the government encourages that road sections on the islands can be penetrated and connected properly, “he said.

    On the same occasion, Director of Road Development of the Ministry of PUPR Herry Faza said that the aspirations of regional heads throughout Maluku would be directly discussed further in the Regional Consultation (Konreg) of the Ministry of PUPR. The main challenge, according to Herry, is budget availability because the state budget is still contracting due to the Covid-19 pandemic. “Furthermore, we will finalize the development plan and its implementation based on the priority scale,” Herry said.

    Meanwhile, Head of the Maluku National Road Implementation Center (BPJN) Jon Damanik added that synergy between the central and regional governments is needed so that road sections can be connected completely. In addition, local governments must also ensure the fulfillment of readiness criteria such as land readiness, permits, and others.

    Regional heads throughout Maluku welcomed the results of the coordination meeting facilitated by the KSP. Southeast Maluku Regent Muhamad Thaher Hanubun believes that collaboration in infrastructure development is the key to economic growth and regional development in Maluku in an equitable manner. Aru Islands Vice Regent Muin Sogalrey stated that the construction of road infrastructure in his region would improve connectivity and open isolation on border islands.

  • Alvin Akawijaya Putra Fokus Membangun Gerakan KNPI yang Berpihak Pada Kebutuhan Pemuda

    MELANESIATIMES.COM – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2021-2024 Hasil Madataris Musyawarah Daerah Ke XV yang telah di sahkan oleh tiga DPP KNPI dengan Ketua Umum dan Sekjen masing-masing bertanda tangan.

    Alvin Akawijaya Putra Ketua Umum mengatakan spirit penyatuan dapat memperkuat konsolidasi internal KNPI Sultra untuk menyongsong penguatan kelembangaan KNPI

    “Tentu dengan lahirnya KNPI yang membawa spirit penyatuan akan menjadi oase bagi kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Bangsa kita, khususnya di Sulawesi Tenggara,
    Sebagai Ikhtiar awal yang akan dilakukan oleh KNPI Sultra tentunya memperkuat konsolidasi Internal menjadi sebuah keharusan demi menyongsong penguatan kelembagaan menuju era baru KNPI Sultra, Ujar Alvin dalam press realasenya yang diterima media, Rabu (8/Sept/2021).

    Selain itu ia juga menyampaikan komitmen KNPI Sultra dalam beberpa agenda yang akan dikawal bersma – sama.

    “Bersama sama dengan seluruh Element Pemuda di Sulawesi Tenggara untuk turut serta dalam mengurai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya menghadapi Pademi Covid-19 yang saat ini melanda Negeri kita dengan harapan Pemuda menjadi bagaian dari pada Solusi bukan menjadi bagian dari masalah yang harus dihadapi. Fokus membangun Gerakan KNPI yang berpihak pada kebutuhan pemuda hari ini dengan mengkolaborasikan seluruh element serta stakeholder dalam bentuk Peta Jalan Pemuda Sultra,” Tegasnya.

    Ketua KNPI itu pun mengatakan  dalam Waktu dekat akan menyelenggarakan Pelantikan serta Rapat Kerja KNPI Sultra Periode 2021-2024.

    “Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melakukan pelantikan yang nantinya akan dilanjukan dengan rapat kerja untuk  memformulasikan program kerja KNPI Sultra dibawah roda kepemimpinan saya, tukasnya.

  • Muhammad Marasabessy Pimpin ICMI Maluku, Inilah Harapan Nusa Ina Connection

    Melanesiatimes.com – Nusa Ina Connection, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ayahanda Muhammad Marasabessy menjadi Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Maluku Periode 2021-2024. Semoga kedepan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ICMI Maluku berjalan dengan baik hingga akhir periode. Amin

    Nusa Ina Connection sangat mengaprersiasi dan berharap ICMI Maluku dibawah kepemimpinan Ayahanda Muhammad Marasabessy dapat bekerjasama dengan semua pihak terutama yang seirama dan terpenting dengan pemerintahan provinsi Maluku dibawah kememimpinan Bapak Murad Ismail agar sama – sama membangkitkan maluku dari ketertinggalan. “Bekerjasama, saling suport, untuk membangun, jangan saling sikut – menyikut.”

    Kerja sama dan saling suport itu penting, karena, kami melihat kondisi masyarakat Indonesia terutama umat muslim, saat ini masih seperti kondisi dimana awal kelahiran ICMI. “Saya merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, terutama kepemimpinan di kalangan umat Islam. Masing-masing kelompok sibuk dengan kelompoknya sendiri – sendiri, serta berjuang secara parsial sesuai dengan aliran dan profesi masing-masing,” keadaan ini membawa kita dalam kemunduran dan kemiskinan. Ujar, Koordinator Nusa Ina Konnection, Abdullah Kelrey, Senin, (06 – September – 2021).

    Untuk itu, saya melihat tugas dan tanggungjawab ICMI Maluku sangat berat, namun kalau adanya kesadaran kerjasama dan suportifitas dibangun, saya yakini ICMI Maluku kedepan sukses memberantas kebodohan dan kemiskinan di Maluku. Apalagi dengan semangat Ayahanda Muhammad Marasabessy dan Bapak Murad Ismail, semua pasti berjalan dengan baik dan lancar. Tutur Kelrey

    Dalam kesempatan ini, Kelrey berharap kepada Bapak Gubernur Maluku, untuk diawal kepemimpinan Ayahan Muhammad Marasabeesy, Bapak Gubernur dapat merealisasikan apa yang menjadi permintaan serta harapan ICMI Maluku, agar kerja – kerja organisasi dapat berjalan dengan lancar, tanpa fasilitas organisasi seperti sekretariat parmanen saya pikir organisasi pasti menjadi beban dan akhirnya kerja – kerja organisasi bisa mandek. “wajib direalisasikan, ini kerja keumatan, tidak boleh ada tawar – menawar.” Tutup Kelrey