Blog

MELANESIATIMES.COM – Pemuda Pancasila Kecamatan Matraman Jakarta Timur mengajak Mahasiswa Papua gelar bakti sosial bersama warga dalam rangka memperingati HUT RI ke 76. Bakti sosial difokuskan untuk membersihkan sampah di kali Palmeriam sekaligus memberikan edukasi pentingnya menjaga lingkungan.

Andriyas Tuhenay M.Th selaku ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Matraman sekaligus kordinator bakti sosial mengapresiasi keterlibatan mahasiswa Papua melakukan bakti sosial.

“Pemuda harus punya semangat ke hal positif, karena kegiatan seperti ini adalah salah satu contoh pemuda dalam menjaga lingkungan. Kegiatan ini bukan pertama dan terakhir, tetapi akan terus bersinergi dalam kegiatan selanjutnya.” kata Andriyas kepada awak media, selasa, (17/08/2021)

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada lurah sekecamatan Matraman karena turut serta membantu mengirimkan petugas PPSU untuk membantu menyukseskan kegiatan hari ini.

Andriyas juga menegaskan pemuda Pancasila di wilayahnya selalu menghargai sesama tanpa membedakan warna kulit, ras maupun golongan. Menurutnya letak keindahan dan kekuatan Indonesia itu sendiri karena adanya sebuah perbedaan.

Pasalnya, perbedaan itu seyogyanya tidak untuk dijadikan persoalan, melainkan menjadikannya keindahan yang tak ternilai dari Indonesia.

“Jadi jangan jadikan perbedaan itu sebagai momok yang menakutkan, justru harus dipelihara sebagai semboyan Indonesia yakni bhinega tunggal Ika, hal ini dapat dibuktikan bahwa Pemuda Pancasila Kecamatan Matraman membangun silaturahmi dengan mahasiswa Papua melalui kegiatan bakti sosial,”ujarnya

Dalam Pantauan media ini, berbagai kota studi bahwa mahasiswa Papua juga menyambut 17 Agustus 2021 dengan mengibarkan bendera merah putih seperti Mahasiswa Kabupaten Yapen papua di Yogyakarta begitupun mahasiswa Papua di wilayah Banten juga merayakan HUT 17 Agustus 2021 melalu kegiatan silaturahmi untuk membangun hubungan persaudaraan sebagai wujud kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara Markus, salah satu mahasiswa papua di kota studi lainnya saat diminta komentarnya turut mengucapkan selamat HUT RI ke 76 Tahun 2021. Ia juga berharap agar mahasiswa Papua kelak kembali ke daerah dan berbakti membangun daerahnya lebih baik.

“Setelah menyelesaikan studi kita harus kembali ke daerah untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah Papua maupun Papua Barat sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa kami anak muda Papua kuliah di luar daerah dengan anggaran Otsus juga tidak sia-sia.” Ujarnya.

Markus juga, menyoroti berbagai aksi mahasiswa Papua dengan menggunakan simbol-simbol papua merdeka seakan dibiarkan oleh pihak kepolisian, hal itu terjadi hampir merata disetiap kota studi diantaranya kota Bandung, Yogyakarta dan Jakarta. Ia merasa heran pihak kepolisian melindungi aksi mahasiswa Papua dengan menggunakan simbol-simbol papua merdeka, padahal menurutnya Menkopolhukam telah menetapkan Gerakan Separatis Papua sebagai teroris dan masuk kategori organisasi terlarang.

“Itu artinya pihak kepolisian seharusnya menindak tegas terhadap siapapun yang menggunakan simbol-simbol papua merdeka, termasuk gerakan propoganda di media sosial, Sementara mahasiswa Papua pembela NKRI terkadang tidak diizinkan melakukan aksi secara bersamaan dengan kelompok mahasiswa Papua kontra NKRI.” kesalnya.

Mataram, MelanesiaTimes.com – Pemerintah masih merasa perlu memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB, Al Mukmin Betika. Ia menilai bahwa upaya penanggulangan pandemi Covid-19 perlu kerja bersama semua elemen masyarakat.

“Ayo gotong royong sembuhkan bangsa ini dari Covid-19,” kata Al-Mukmin dalam dialog publik di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/8/2021).

Ia juga mendukung pemerintah dalam melanjutkan PPKM di tengah situasi pandemi yang masih belum terkendali. Karena saat ini yang paling utama adalah bagaimana memfokuskan energi untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Hanya saja, PPKM juga tidak boleh hanya sekedar melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan sosial, akan tetapi yang lebih esensial adalah bagaimana budaya penerapan protokol kesehatan bisa dipatuhi oleh semua masyarakat khususnya di NTB.

“Kita lanjutkan PPKM, efektifkan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” tuturnya.

Polri butuh dukungan publik

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen pol Muhamad Iqbal membenarkan bahwa perlawanan terhadap Covid-19 tidak bisa dilakukan berdasarkan kelompok maupun individu, akan tetapi perlu kekompakan dan peran aktif semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

“Kebersamaan sangat penting untuk menjaga Kamtibmas di NTB. Konstruksi sosial yang harus dibangun dengan cara bersama, kegotong royongan itu adalah hal utama dalam menjaga negara ini,” kata Irjen Pol M Iqbal.

Ia juga mengapresiasi masukan dan kritikan kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan oleh kalangan masyarakat. Hanya saja, ruang-ruang demokrasi yang difasilitasi negara juga digunakan dengan cara-cara yang bijak dan tepat. Sehingga tujuan dari kritik tidak melenceng menjadi persoalan yang tidak etis apalagi berpotensi mengarah ke pelanggaran pidana.

“Pemuda mewarnai negara karena ada tiga peranan pemuda yang diharapkan, yakni fungsi kontrol yang diharapkan sebagai fungsi utama dalam mengawal semua kebijakan pemerintah yang ada. Dan hari ini dibuktikan bahwa demokrasi itu ada di tengah masyarakat,” tuturnya.

Perwira tinggi polri berpangkat bintang dua di pundaknya itu mengajak semua Mahasiswa di NTB khususnya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Karena hanya cara itu kunci terbaik mencegah menularan virus korona semakin meluas.

“Covid-19 belum ada obatnya, dan yang penting dilakukan adalah proses 3 M harus tetap diperhatikan,” ujarnya.

Terakhir, ia juga mengedukasi masyarakat melalui kalangan pemuda dan mahasiswa yang hadir dalam forum dialog interaktif tersebut, bahwa PPKM adalah upaya pemerintah pula dalam mengendalikan pandemi. Aktivitas masyarakat dibatasi agar potensi penularan tidak semakin melebar.

“PPKM yang dilakukan adalah hal penting untuk mencegah penularan COVID-19, mobilisasi masa harus ditekan karena itu PPKM jalan terbaik yang dilakukan. PPKM darurat, PPKM level adalah strategi yang paling baik dilakukan,” tandasnya.

“Harus optimis bahwa negara RI akan mampu melawan virus Covid-19, dengan semangat PPKM dan taati prokes COVID-19,” pungkasnya.

Covid menurun, tapi prokes jangan kendur

Dalam dialog publik tersebut, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Lalu Hamzi Fikri. Ia menyebut bahwa memang tren kasus penularan Covid-19 di wilayahnya cenderung menurun. Akan tetapi ia meminta kepada semua masyarakat agar tidak abai dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Satu hal yang harus dipahami dan dijalankan adalah prokes COVID, yakni terapkan 3 M, itu harus. Namun, masih banyak masyarakat kita yang abai terhadap prokes ini,” kata dr Lalu.

Kemudian tentang vaksinasi, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sedang berupaya keras untuk mempercepat target penyuntikan vaksin Covid-19 demi tercapainya herd immunity.

Tidak hanya vaksinasi saja, pembatasan mobilitas masyarakat juga terus digalakkan. Tujuannya adalah satu, bagaimana pandemi Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Berbicara secara strategi dan vaksinasi sudah dilakukan oleh pemerintah, strategi yang sekarang sedang dilakukan adalah PPKM juga merupakan strategi nasional yang cukup membawa dampak baik,” jelasnya.

Pun demikian, ia berharap peran aktif pemuda dan mahasiswa untuk ikut membantu mengedukasi masyarakat agar mau berupaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19. Mulai dari patuh terhadap protokol kesehatan hingga vaksinasi.

“Memang ada pembatas terhadap ruang gerak publik, namun ternyata tidak segampang yang diharapkan. Tapi, kita sedang berdampingan dengan COVID, hal inilah yang membuat virus covid itu harus dihadapi dengan prokes terutama memakai masker,” tuturnya.

Melanesiatimes.com – Akhir – akhir ini, masyarakat Papua dan Papua Barat selalu di hantui isu Hak Asasi Manusia. Hingga membuat nama besar Masyarakat Papua dan Papua Barat tersudutkan.

Hal tersebut membuat tokoh masyarakat adat Papua angkat bicara. Berikut pernyataannya :

Ente Selo Kepala Suku Kabupaten Jayawijaya Mengutuk Keras Pihak – Pihak yang Memainkan Isu HAM di Papua

Kami menyampaikan bahwa kasus pelanggaran HAM di era Otsus telah mengalami kebaikan.

Bahwa amanat Otsus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM melalui pembentukan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi merupakan harapan bagi masyarakat Papua.

Untuk itu, saya Ente Selo Kepala Suku Kabupaten Jayawijaya menyampaikan :

1. Mendukung pemerintah dan DPR RI agar tetap melaksanakan dan memberlakukan Otsus bagi Papua.

2. Mendukung pemerintah segera melakukan dialog yang bermartabat dengan masyarakat adat Papua dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

3. Presiden Joko Widodo dengan kewenangan yang dimiliki bisa membuat kebijakan yang menjawab pergumulan masyarakat adat Papua selama ini.

4. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua dan penggiat HAM untuk tetap menggunakan cara-cara damai dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.

Melanesiatimes.com – Ketua DPW Asosiasi Mahasiswa Penggunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPSI) Alius Haluk mengatakan bahwa kedua aparat pelaku kekerasan terhadap orang Papua harus dicopot jabatannya dan di saksikan oleh rakyat Papua.

Hal ini disampaikan Alius dalam diskusi Papua virtual zoom pada Jumat, 30/07/21.
Dengan tema” Kasus Papua Jangan Lihat Sebatas Durasi Video 1 Menit, 20 Detik
Saja, Tapi???

Alius menyampaikan problem kekerasan di Merauke oleh Oknum TNI AU itu tidak akan selesai karena diikuti oleh historis Papua yang panjang semenjak bergabung ke Indonesia.

” Problem itu belum diselesaikan dengan benar. Jadi harus dicopot jabatannya bukan dimutasi lalu diberitakan saja,” ucap Alius.

Kalau boleh, kata Alius dialog adalah cara terbaik walaupun sudah dilakukan sejak jaman Presiden SBY namun tidak ada hasil dan manfaat.

” Kalau mau hadirkan tuh PBB sebagai wasit kemudian ajaklah aktor-aktor di Papua yang selalu menuntut Papua Merdeka biar tau kenapa Papua selalu bergejolak,” tegas Alius.

Menurutnya orang Papua masuk Indonesia belumlah final tetapi orang Indonesia selalu mengklaim kalau Papua itu Indonesia. Padahal kami sudah belajar banyak.

” Mau bersama Indonesia, atau Belanda atau merdeka sendiri. Itupun juga tidak pernah dilibatkan orang Papua sebagai yang punya hak untuk menentukan itu,” punkas Alius.

Dia menambahkan, apapun yang terjadi kelompok-kelompok politik Papua Merdeka yang ada di daerah dan front-front politik mahasiswa ditingkatan daerah studi tidak akan selesai.

” Mereka pasti akan heboh. Terus akan ada. Selama tidak ada penyelesaian secara serius oleh Indonesia,” tutup Alius.

Melanesiatime.com – Belakangan ini publik diramaikan dengan beredararnya sebuah video aksi dua personil TNI AU menginjak kepala warga di Merauke pada (27/7).

Peneliti Hak Asasi Manusia, Ahmad F Rosyidi menyayangkan aksi tersebut. Dia mengatakan menginjak kepala warga adalah hal yang tidak manusiawi.

” Itu orangnya kan disabilitas masa diperlakukan gitu sih. Gk ada cara lain lagi,” kata Ahmad dalam diskusi virtual pada Jumat,30/7/21.

Ahmad atau biasa di sapa Awe menjelaskan, kejadian seperti ini bukan baru terjadi terhadap orang Papua. Sudah banyak sekali seperti kasus rasisme di Surabaya.

“Puncaknya itukan kemarin sampai demo besar-besaran di Papua,” ucap Awe.

Persoalan Papua lanjut Awe, jangan dilihat dari persoalan ekonomi dan kebudayaan saja. Namun menurutnya, ada persoalan politik yang belum selesai.

” Indonesia belum mampu untuk meluruskan sejarah kelam itu. Dari Orde lama, Orba sampai sekarang. Makanya muncul aksi pemberontakan terus menerus,” jelasnya.

Dia berharap persoalan Papua harus segera selesai dengan cara dialog antara pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua (OAP) karena itu satu-satunya jalan.

” Semoga secepatnya dilakukan. Munkin itu jalan damai,” tutup Awe.

Melanesiatimes.com – Kabar masuknya, Indomaret di Kabupaten Halmahera Tengah menyeruak diberbagai kalangan dan menuai banyak tanya.

Sekedar diketahui, Indomaret adalah salah satu toko raksasa yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Tentu, memiliki modal yang cukup besar dan mudah menguasai pasar. Sehingga, ini akan berdampak buruk terhadap usaha masyarakat lokal.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sitopo Kader, menyoroti kabar tersebut dengan membeberkan bahwa, jaringan marketing Indomaret pada umumnya menjual berbagai produk, lebih dari ratusan varian produk dan sangat siap menjamin kebutuhan konsumen.

‘’Dari skala ekonomi, Indomaret sangat mapan menyedian varian produk yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan. tentu ini, akan menggeser pedagang kaki lima dan pasar tradisional. Sehingga, secara ekonomi terjadi persaingan yang tidak sopan.’’ Ujarnya, pada Sabtu (07/08/2021).

Dampak dari itu, income pedagang kaki lima dan pasar tradisional bisa menurun drastis dan berpotensi terjadi collaps dari sisi perputaran keuangan.

‘’Indikatornya, bisa dilihat dari aspek siklus keuangan, antara pedagang kaki lima dan pasar tradisional masih akan beredar normal di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena, dua sektor masih saling menetes. Bila, Indomaret masuk sebagai tren ekonomi modern maka, tentu menyerap keuangan satu pintu. Itu artinya, indomaret meraup keuntungan yang cukup besar, dan pengeluaranya tidak berbanding lurus dengan income, sehingga peredaran keuangan tidak (balance).’’ Kata Sitopo, yang juga selaku Wasekjend Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (PB HMI).

Lanjut dia, bila dalil Pemerintah memasukan Indomaret untuk mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), rekrutment tenaga kerja lokal sebagai upaya memutuskan angka pengangguran, dan visi perubahan pada aspek ekonomi modern, ini sangatlah nihil.

Oleh karena kata Sitopo, kurang lebih dari 10 perusahan tambang aktif yang sudah bereksploitasi di Kabupaten Halmahera Tengah sangat bersumbangsih besar terhadap PAD, dan daya serap tenaga kerja yang cukup besar. hal ini sangat mendorong ekonomi daerah yang maju dan berkembang.

‘’Sejauh ini belum ada transparansi dari pemerintah atas sumbangan PAD yang diberikan oleh perusahan tambang. Jadi, dalil pemerintah dalam hal ini bisa terpatahkan. Harusnya, pemerintah terus melakukan pengamatan terhadap sektor ekonomi yang tumbuh subur ditengah masyarakat dan berupaya mensuport dari sisi penganggaran.’’ Tutupnya.

Melanesiatimes.com – Program Vaksinasi terus digencarkan baik di pusat maupun daerah. Salah satunya di lakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk memberikan tambahan imun kepada warga agar tidak mudah terpapar COVID – 19.

Kapolda NTB Irjen. Pol. Mohammad Iqbal S.I.K ., M.H. menghadiri sekaligus meninjau pelaksanaan Vaksinasi Presisi Merdeka Goes To Campus Sinergi TNI-Polri bersama Universitas Islam Negeri Mataram dan Cipayung Plus guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 di NTB hari kamis tanggal (05/8/2021).

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Kasrem 162/WB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Asisten 1 Setda Prov. NTB, Irwasda Polda NTB, Kaban Kesbangpoldagri Prov. NTB, Kadinkes Prov. NTB, PJU Polda NTB, GM, Angkasa Pura, Rektor UIN, Wakil Rektor III UIN, Koordinator Cipayung Plus NTB dan Presma UIN Bertempat di Auditorium Universitas Islam Negeri, Kota Mataram.

Vaksinasi Goes To Campus ini sebagai bentuk dukungan penuh dan sinergisitas antara TNI-Polri Provinsi NTB dengan kalangan kampus, termasuk dengan Universitas Islam Negeri Mataram, untuk mencapai hard immunity dan ikhtiar bangsa indonesia agar keluar dari pendemi Covid-19 tegas Jendral M. Iqbal dalam keterangannya.

Acara 1.000 Vaksinasi Presisi Goes To Campus yang bekerjasama denga Cipayung Plus di lakukan oleh Kapolda NTB ini cukup mendapat respon positif dari masyarakat Kampus, dan banyak mahasiswa/mahasiswi yang antusias antri agar mendapatkan Vaksin. Dalam acara tersebut terlihat semua mengikuti protokol kesehatan.

Angka kasus Covid di NTB, perkembangan terakhir (4/8/2021), tercatat yang dirawat sebanyak 1.786 (8,45 persen. Sedangkan yang sembuh sebanyak 18.646 (88,21 persen). Demikian sumber Dinas Kesehatan NTB.
Untuk kasus yang meninggal karena Covid sebanyak 706 orang (3,34 persen). Sehingga total kasus di NTB sebanyak 21.138.