Melanesia Times

Blog

  • H.Iim Abdul Hosim Resmi Gantikan Rahman, S.STP. M.Si. Sebagai Ketua ICMI Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Papua Barat Daya kini resmi dipimpin oleh H. Iim Abdul Hosim, SE., MH sebagai ketua yang baru. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno pengurus yang berlangsung beberapa waktu lalu dan disepakati secara aklamasi sesuai mekanisme organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Senin (9/3/2026).

    H. Iim Abdul Hosim diketahui menggantikan ketua sebelumnya, Rahman, S.STP., M.Si. Pergantian kepemimpinan ini dilakukan karena Ketua pertama Rahman yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat penugasan baru di Jakarta sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

    Dengan adanya penugasan tersebut, pengurus ICMI melalui rapat pleno kembali menunjuk H. Iim Abdul Hosim sebagai Ketua ICMI Organisasi Wilayah Papua Barat Daya.

    Dalam jumpa persnya Ketua ICMI Papua Barat Daya, H. Iim Abdul Hosim, menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah menyiapkan sejumlah program strategis guna menghidupkan kembali peran organisasi serta memperkuat kontribusinya bagi masyarakat di Papua Barat Daya.

    Ia menjelaskan, salah satu fokus utama kepengurusan saat ini adalah memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Hal tersebut penting mengingat sebagian besar kepengurusan daerah telah terbentuk, sementara beberapa wilayah lainnya masih dalam proses pembentukan.

    “Kami sudah menyusun berbagai program yang diharapkan dapat membawa ICMI menjadi lebih baik ke depan. Kami juga akan memperkuat kerja sama dengan seluruh pengurus serta berbagai pihak agar organisasi ini dapat berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Iim.

    Menurutnya, ICMI akan tetap berpegang pada visi organisasi untuk mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan ketakwaan, keimanan, serta penguatan ilmu pengetahuan.

    H.Iim Abdul Hosim Resmi Gantikan Rahman, S.STP. M.Si. Sebagai Ketua ICMI Papua Barat Daya
    H. Iim Abdul Hosim Resmi Gantikan Rahman, S.STP. M.Si. Sebagai Ketua ICMI Papua Barat Daya

    Selain penguatan struktur organisasi, ICMI Papua Barat Daya juga berencana membentuk sejumlah lembaga atau bidang kerja baru yang bertujuan memperpendek jalur komunikasi antara organisasi dengan masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah tersebut.

    Program strategis lainnya yang tengah disiapkan adalah penguatan kajian-kajian strategis yang menyentuh berbagai isu penting, seperti lingkungan hidup, pengembangan ekosistem berbasis masyarakat, hingga pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Muslim Papua.

    “Pemberdayaan masyarakat Papua menjadi salah satu perhatian utama kami. ICMI ingin melibatkan mereka secara aktif agar dapat berperan dalam pembangunan daerah,” kata Iim.

    Tidak hanya itu, ICMI Papua Barat Daya juga merencanakan pengembangan sistem ekonomi internal berbasis teknologi keuangan atau fintech. Program ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian organisasi sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi para anggota.

    Sementara itu, Dewan Penasehat ICMI Papua Barat Daya, Tupono, menyampaikan dukungannya terhadap kepengurusan baru yang dipimpin H. Iim Abdul Hosim. Ia berharap organisasi ini mampu kembali memainkan peran strategis dalam pembangunan daerah dan penguatan umat.

    “ICMI adalah rumah besar bagi para cendekiawan Muslim. Saya berharap kepengurusan yang baru dapat menghidupkan kembali semangat intelektual, memperkuat solidaritas, serta menghadirkan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan Papua Barat Daya,” ujar Tupono.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ICMI dengan pemerintah, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat agar program-program organisasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

    “ICMI tidak boleh hanya menjadi organisasi simbolik. Kita harus hadir dengan kerja nyata, membangun pemikiran, serta mendorong lahirnya program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

  • Tersangka Sudah Ada, Tapi Kasus Tak Jalan: LBH Gerimis Bongkar Dugaan Kejanggalan di Imigrasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Penanganan kasus dua warga negara asing (WNA) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kantor Wilayah Imigrasi Papua Barat menuai sorotan tajam. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis), Yosep Titirlolobi, S.H., menilai penyidik Imigrasi tidak serius dalam mengusut perkara tersebut.

    Kepada Melanesiatimes.com di Kota Sorong, Yosep menyebut proses hukum terhadap dua tersangka WNA yang ditangani penyidik Imigrasi Papua Barat terkesan mandek dan tertutup dari publik. Ia mengungkapkan, hingga lebih dari tiga bulan sejak penetapan tersangka, perkembangan kasus tersebut belum juga jelas.

    Menurut Yosep, sikap tertutup itu terlihat dari tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor. Padahal, kata dia, LBH Gerimis telah berulang kali meminta dokumen tersebut kepada pihak Imigrasi.

    “Sudah lebih dari tiga bulan kasus dua tersangka WNA ini seperti jalan di tempat. Ketika kami meminta SP2HP, mereka selalu mengelak dengan berbagai alasan yang tidak jelas,” ujar Yosep pada media ini Senin (9/3/2026).

    Ia menegaskan, dalam proses penyidikan perkara yang melibatkan warga negara asing, pihak Imigrasi memiliki kewajiban untuk menjamin akuntabilitas penanganan kasus. Salah satu bentuknya adalah dengan menyampaikan perkembangan penyidikan kepada pelapor melalui SP2HP, baik diminta maupun tidak diminta, terlebih jika kasus tersebut menjadi perhatian publik.

    “Ini seperti ada ketakutan dari pihak Imigrasi Papua Barat untuk membuka perkembangan penyidikan. Jangan sampai publik menilai ada upaya agar kasus ini dihentikan secara diam-diam,” tegasnya.

    Yosep juga menilai, jika penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi tidak memberikan SP2HP kepada pelapor, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prosedur penyidikan yang berlaku.

    “Bukan rahasia umum lagi, kalau penyidik tidak memberikan SP2HP kepada pelapor, itu sudah jelas melanggar aturan dan prosedur penyidikan,” katanya.

    Diketahui, LBH Gerimis sebelumnya melaporkan dua warga negara asing, yakni CEO PT Misool Eco Resort (MER) Andrew John Miners dan stafnya Dorothea Deardon Nelson. Keduanya diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dan telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Desember 2025.

    Namun hingga kini, lanjut Yosep, tidak ada kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Bahkan yang lebih mengejutkan, salah satu tersangka disebut masih bebas bepergian ke luar negeri tanpa adanya tindakan pencegahan dari pihak Imigrasi.

    “Yang lebih parah lagi, tersangka Andrew John Miners justru bebas keluar negeri tanpa dilakukan pencegahan. Seharusnya dia ditahan atau minimal dicegah bepergian, bukan dibiarkan bebas seperti ini,” tegas Yosep.

    Media ini juga telah menyelidiki kasus ini ke Imigrasi Kota Sorong, namun petugas Imigrasi yang merupakan salah satu pengawas, mengatakan sudah dilimpahkan ke kanwil Manokwari.

    “Imigrasi sorong tidak memegang alih, karena semua sudah dilimpahkan ke Kanwil Imigrasi Papua Barat,” kata Rizal

    Namun pada saat yang sama ada pegawai dari PT. MER yang sedang diperiksa di kantor Imigrasi kota sorong sesuai jadwal yang telah dibuat, namun pegawai Imigrasi tersebut membantah kalau ada pemeriksaan di Kota Sorong terkait Kasus PT. MER.

  • Pemkot Sorong Salurkan PMT untuk 60 Balita Stunting di Sorong Barat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui berbagai program intervensi gizi bagi anak-anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian makanan tambahan (PMT) kepada 60 balita yang mengalami stunting di Distrik Sorong Barat, Senin (9/3/2026).

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja kolaboratif antara Pemerintah Kota Sorong bersama Tim Penggerak PKK Kota Sorong, pemerintah distrik, serta mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah tersebut.

    Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa sinergi berbagai pihak sangat penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah yang menjadi fokus penanganan.

    “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dan kerja-kerja Pemerintah Kota Sorong yang berkolaborasi dengan Kampus Bukit Saitun yang saat ini sedang melaksanakan KKN di Sorong Barat. Kami juga berkolaborasi dengan Ketua dan seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Kota Sorong dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting,” ujarnya.

    Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar program penanganan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik dari unsur pemerintah distrik, Tim Penggerak PKK, maupun mahasiswa KKN yang ikut berkontribusi langsung kepada masyarakat.

    “Kami berterima kasih atas kolaborasi yang dilakukan bersama Tim Penggerak PKK, pemerintah distrik, dan juga mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 60 balita yang mengalami stunting menerima paket makanan tambahan sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.

    Wali Kota Sorong berharap program pemberian makanan tambahan ini dapat membantu mengurangi dampak stunting yang dialami oleh anak-anak di Distrik Sorong Barat.

    “Tadi ada sekitar 60 anak yang menerima paket makanan tambahan. Mudah-mudahan dengan adanya upaya ini dapat membantu mengurangi dampak stunting yang dialami oleh bayi dan balita yang ada di Distrik Sorong Barat,” tuturnya.

    Pemerintah Kota Sorong menegaskan akan terus mendorong berbagai program penanganan stunting melalui pendekatan kolaboratif, peningkatan edukasi kesehatan keluarga, serta penguatan peran masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan berkualitas di Kota Sorong.

  • Bangunan Beton di Areal Cagar Alam Tuai Sorotan, Bappemperda Raja Ampat Desak Tanggung Jawab BKSDA dan Pihak PT Yellu Mutiara

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Bangunan beton milik PT Yellu Mutiara di areal Cagar Alam Kampung Tomolol, Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya tuai sorotan DPRK.

    Ketua Bappemperda DPRK Raja Ampat Muamar Kadafi mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh PT Yellu Mutiara dengan membangun bangunan beton di areal konservasi cagar alam.

    “Cagar alam ditetapkan sebagai kawasan suaka alam yang wajib dijaga keaslian ekosistemnya, flora, fauna, dan tidak boleh diubah fungsi serta strukturnya,” ujarnya. (9/3/26).

    Menurut Dia, tindakan tersebut merupakan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

    Ketua Fraksi Hanura DPRK Raja Ampat itu menjelaskan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki kewenangan penuh sebagai pengelola kawasan konservasi, termasuk cagar alam, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Jika terjadi masalah di cagar alam seperti perambahan, illegal logging, kebakaran, atau perburuan. BKSDA berwenang mengambil tindakan preventif (pencegahan) maupun represif (penegakan hukum).

    “Sejauh yang kita lihat bangunan beton milik PT Yellu Mutiara ini hampir mencapai 100%. Itu artinya BKSDA lalai dalam menjaga dan melestarikan cagar alam di wilayah Misool. Maka BKSDA dan Pihak PT Yellu Mutiara bertanggung jawab Melakukan evaluasi kerusakan dan mengembalikan fungsi ekosistem cagar alam yang terdegradasi,” imbuhnya.

    Sebagai informasi tambahan salah satu masyarakat setempat yang namanya enggan disebutkan bahwa, pembangunan ini awal direncanakan berada di tanjung Lamusum Ket (Hutan Lindung). Namun, pihak PT Yellu Mutiara tidak mengindahkan hal tersebut, dengan membangun bangun beton di daratan Pulau Kasam yang merupakan areal Cagar Alam.

  • Festival Kampung Ramadhan Melati Raya Resmi Ditutup, MSR Apresiasi Antusiasme Warga dan UMKM

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Festival Kampung Ramadhan Melati Raya yang diinisiasi oleh Pemuda Muslim Melati Raya resmi ditutup pada Sabtu, 7 Maret 2026. Penutupan kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh Penasehat Pemuda Muslim Melati Raya, M. Sanusi Rahaningmas yang akrab disapa MSR.

    MSR menjelaskan bahwa pada awalnya penutupan festival direncanakan akan dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Daya. Namun karena adanya agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya, penutupan akhirnya diwakilkan kepadanya selaku penasehat organisasi pemuda tersebut.

    “Alhamdulillah hari ini, Sabtu 7 Maret 2026, kegiatan Festival Kampung Ramadhan Melati Raya yang diinisiasi oleh Pemuda Muslim Melati Raya resmi ditutup. Sejatinya penutupan direncanakan oleh Pak Gubernur, namun karena beliau memiliki agenda buka puasa bersama Insan Pers Papua Barat Daya di Panorama Hotel, maka penutupan dilakukan oleh saya selaku penasehat,” ujar MSR.

    Ia menjelaskan, festival tersebut berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 7 Maret 2026. Berbagai kegiatan lomba digelar untuk memeriahkan acara tersebut, mulai dari lomba adzan, fashion show, melukis, mewarnai, kaligrafi hingga lomba vokal religi yang diikuti oleh banyak peserta dari masyarakat sekitar.

    Menurut MSR, pembagian hadiah bagi para pemenang lomba telah dilakukan pada sore hari sebelum waktu berbuka puasa. Selain perlombaan, kegiatan tersebut juga diramaikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membuka stand kuliner dan berbagai produk lainnya.

    “Kurang lebih ada sekitar 28 stand UMKM yang berpartisipasi selama lima hari kegiatan. Mereka berjualan dan menurut pengakuan para pedagang, hasil yang mereka dapatkan cukup luar biasa,” jelasnya.

    Bahkan, kata MSR, sejumlah pedagang mengaku dagangan mereka sering kali habis sebelum waktu berbuka puasa karena tingginya antusiasme pengunjung yang datang dari dalam maupun luar lingkungan Melati Raya.

    Festival Kampung Ramadhan Melati Raya Resmi Ditutup, MSR Apresiasi Antusiasme Warga dan UMKM
    Penyerahan Piala kepada pemenang lomba Festival Kampung Ramadhan Pemuda Muslim Melati Raya

    “Beberapa pedagang menyampaikan kepada kami bahwa sebelum waktu berbuka puasa, menu yang mereka jual sudah habis dibeli pengunjung. Mereka bahkan berharap kegiatan seperti ini bisa digelar lebih lama, mungkin satu minggu atau sepuluh hari,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, MSR juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Bapak Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, serta para senator dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Ia mengakui bahwa dukungan yang diterima panitia memang tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan kegiatan. Namun berkat kerja sama dan semangat para pemuda, festival tersebut tetap dapat terlaksana hingga selesai dengan lancar.

    MSR juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang diinisiasi oleh Pemuda Muslim Melati Raya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan.

    “Kami sebagai penasehat tentu akan terus memotivasi dan mendorong kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan para pemuda. Selama ini mereka juga aktif melakukan kegiatan seperti dendang sahur keliling dari kompleks ke kompleks, dari masjid ke masjid, serta mengisi berbagai kegiatan keagamaan lainnya,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa Festival Kampung Ramadhan Melati Raya merupakan kegiatan perdana yang digagas oleh Pemuda Muslim Melati Raya dan diharapkan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar.

  • Buka Puasa Bersama, Gubernur Elisa Kambu Ajak Insan Pers Bersinergi Sampaikan Informasi Pembangunan di PBD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak insan pers untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan buka puasa bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan para pimpinan redaksi media serta wartawan yang bertugas di wilayah Papua Barat Daya.

    Kegiatan yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/3/2026).

    Buka puasa bersama pemerintah Papua Barat Daya bersama Insan Pers Se-Provinsi Papua Barat Daya dihadiri langsung Gubernur Elisa Kambu, Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Kareth, Kadis Kominfo Papua Barat Daya dan jajaran pemerintah daerah, serta pimpinan media dan wartawan dari berbagai media yang selama ini meliput kegiatan pemerintah provinsi.

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan rasa syukur karena di tengah berbagai kesibukan, pemerintah daerah dan insan media masih dapat berkumpul dalam suasana kebersamaan di bulan suci Ramadhan.

    “Atas nama pribadi dan keluarga, serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau dan keluarga, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim dan muslimah yang menjalankannya,” ujar Elisa Kambu.

    Ia juga mendoakan agar seluruh umat yang menjalankan ibadah puasa diberikan kesehatan, kesabaran, serta ketekunan selama menjalani bulan Ramadhan yang penuh berkah.

    Menurutnya, Ramadhan merupakan momentum yang baik untuk meningkatkan kualitas ibadah sekaligus mempererat hubungan persaudaraan. Ia mengingatkan bahwa waktu Ramadhan yang tersisa tinggal sekitar dua minggu sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, berdoa, serta berbagi dengan sesama.

    Lebih lanjut, Elisa Kambu menegaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun kemitraan yang baik dengan media. Ia menyadari bahwa pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Papua Barat Daya tanpa dukungan berbagai pihak.

    “Gubernur tidak bisa menjangkau seluruh pelosok sendirian. Teman-teman media adalah mata masyarakat sekaligus mata gubernur dalam menyampaikan informasi kepada publik,” katanya.

    Ia juga berharap para wartawan dapat terus menjalankan tugas secara profesional dengan menyajikan informasi yang objektif, berimbang, serta tetap berpegang pada rambu-rambu dan kode etik jurnalistik.

    “Kita tidak bisa mendayung perahu Papua Barat Daya ini sendirian. Kita harus bersama-sama mendayung agar daerah ini dapat maju menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama satu tahun masa kepemimpinannya masih ada pihak yang merasa belum sempat disapa atau diajak berkolaborasi secara maksimal.

    “Jika selama satu tahun ini ada yang merasa belum tersapa atau terabaikan, saya mohon maaf. Ke depan kita harus terus berjalan bersama tanpa alasan lagi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya Eltje S. Doo mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan insan pers.

    Ia mengungkapkan bahwa dirinya baru hampir satu bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya setelah mendapat kepercayaan dari Gubernur untuk memimpin dinas tersebut.

    Menurutnya, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 20 pimpinan media dan wartawan yang selama ini aktif meliput berbagai kegiatan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Melalui kegiatan di bulan yang baik ini, kami berharap silaturahmi dan sinergi antara pemerintah daerah dan teman-teman media dapat terus terjalin dengan baik,” kata Eltje.

    Kegiatan buka puasa bersama itu berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.

  • YPPM Maluku Gelar FGD Kepemiluan, Bahas Wacana Pilkada Kembali Dipilih DPR

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk kepemiluan di Kota Masohi, pada Jumat (6/3/2026).

    Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi berbagai elemen masyarakat untuk meninjau kebijakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari berbagai perspektif.

    FGD yang berlangsung di Cafe Wakupo, Kelurahan Ampera, Kota Masohi, berjalan lancar, dinamis, dan penuh suasana kebersamaan. Diskusi tersebut diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, hingga insan pers.

    Kegiatan ini dipicu oleh maraknya isu publik terkait wacana pengembalian mekanisme Pilkada kepada DPRD, sehingga pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Wacana tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat karena dinilai dapat memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

    Sebagian kalangan menilai bahwa jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, masyarakat dikhawatirkan akan kehilangan ruh demokrasi yang selama ini diperjuangkan sejak era reformasi pasca Orde Baru.

    Akademisi Yuslan Idris yang hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut mencoba mengkaji wacana itu dari sudut pandang demokrasi. Ia menilai praktik demokrasi saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dibenahi.

    “Cara elit politik melakukan praktik berdemokrasi hari ini sangat jauh dari kaidah dan norma-norma demokrasi yang dijunjung tinggi sejak lama,” ujar Yuslan dalam diskusi tersebut.

    Ia mencontohkan bahwa dalam sejumlah proses pemilihan umum masih kerap ditemukan praktik politik uang serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan berbagai pihak.

    “Kalau sudah hobi main politik uang, lantas bagaimana para elit itu bisa menyuarakan kebenaran dan keadilan di parlemen?” katanya.

    Menurut Yuslan, proses politik yang sehat seharusnya dimulai dari proses verifikasi dan penentuan kandidat yang berkualitas, bukan sekadar berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

    “Saya menyarankan proses berpolitik yang baik hendaknya diawali dengan verifikasi bakal kandidat yang baik pula, bukan menentukan asal ketua senang saja. Kandidat harus berkapasitas, teruji, loyal kepada rakyat, dan jujur memperjuangkan amanah rakyat,” jelasnya.

    Pendapat senada juga disampaikan narasumber kedua, Kayum Ely, yang merupakan jurnalis di Maluku Tengah. Ia melihat persoalan tersebut dari perspektif media dan dinamika politik di tingkat elit partai.

    “Kami sering berdiskusi dengan para elit partai politik di DPRD. Mayoritas dari mereka justru menyambut baik usulan ini, yaitu Pilkada dikembalikan ke DPR,” ungkap Ely.

    Menurutnya, sebagian elit partai berpendapat bahwa mekanisme tersebut dinilai dapat menekan biaya politik yang selama ini dianggap terlalu besar dalam proses Pilkada langsung.

    “Di tataran elit partai, banyak yang berpendapat bahwa jika hal itu terjadi, setidaknya bisa menghemat biaya politik yang selama ini sering dikeluhkan karena dinilai terlalu menguras anggaran,” tambahnya.

    Dalam sesi diskusi, berbagai pandangan juga muncul dari para peserta. Sejumlah tokoh pemuda di Masohi menilai bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD berpotensi mengkerdilkan peran rakyat dalam demokrasi.

    Namun di sisi lain, ada pula peserta yang berpandangan bahwa masyarakat terkadang belum sepenuhnya siap menjalankan demokrasi secara baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pengurus YPPM Maluku, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, sejumlah ketua umum dan kader organisasi kepemudaan (OKP), akademisi, mahasiswa, organisasi kedaerahan, kelompok disabilitas, serta insan pers.

  • Kolaborasi JMSI Bersama Fatayat NU PBD Gelar Doa Khotmil Qur’an dan Doa Bersama Perkuat Silaturahmi di Bulan Ramadhan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Papua Barat Daya bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya dan Takmir Masjid Baitussalam menggelar kegiatan khotmil Qur’an dan doa bersama di Masjid Baitussalam, Kota Sorong, Sabtu (7/3/2026).

    Kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat tersebut dirangkaikan dengan pembacaan Yasin dan tahlil tujuh hari untuk mengenang Ketua Fatayat NU almarhumah Hj. Margaret Aliyatul Maimunah yang wafat pada 1 Maret 2026 lalu. Selain itu, kegiatan turut dikemas dengan buka puasa bersama.

    Acara tersebut dihadiri jajaran pengurus Fatayat NU Papua Barat Daya, pengurus JMSI Papua Barat Daya, pengurus wilayah NU, tokoh agama, serta masyarakat yang turut mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan tersebut.

    Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya George Japsenang menyampaikan rasa duka cita mendalam atas wafatnya almarhumah Hj. Margaret Aliyatul Maimunah.

    Ia mengatakan kegiatan khotmil Qur’an dan doa bersama tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa almarhumah sekaligus mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.

    “Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan khotmil Qur’an, pembacaan Yasin dan tahlil tujuh hari untuk almarhumah Hj. Margaret Aliyatul Maimunah yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama,” ujar Plt Kepala Kesbangpol PBD George Japsenang.

    Lebih lanjut, atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dirinya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga besar Fatayat NU.

    “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi masa duka ini,” ucapnya.

    Menurut George, kegiatan keagamaan seperti ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan dan doa bagi almarhumah, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam.

    Ia menegaskan bahwa Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah yang dihuni masyarakat dengan berbagai suku, budaya, dan latar belakang, sehingga nilai kebersamaan, toleransi, serta saling menghormati menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian.

    “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong terbangunnya kehidupan sosial yang harmonis, di mana setiap elemen masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan daerah,” terangnya.

    Pada kesempatan itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta memperkuat kepedulian sosial demi kemajuan Papua Barat Daya.

    Sementara itu, Ketua Fatayat NU Papua Barat Daya Siti Syamsiyah mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum doa bersama untuk almarhumah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi.

    Menurutnya, Fatayat NU sebagai organisasi perempuan memiliki komitmen besar dalam memperjuangkan berbagai isu strategis, khususnya terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

    “Fatayat NU sebagai organisasi perempuan memiliki komitmen besar dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperjuangkan isu-isu perempuan dan perlindungan anak,” kata Ketua Fatayat NU Papua Barat Daya Siti Syamsiyah.

    Ia menjelaskan bahwa kepengurusan Fatayat NU Papua Barat Daya saat ini terus berupaya menjalankan berbagai program organisasi secara maksimal.

    Dirinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk JMSI Papua Barat Daya serta pengurus Takmir Masjid Baitussalam.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat yang hadir serta menjadi amal ibadah di bulan suci Ramadan,” harapnya.

    Pengurus Masjid Baitusalam, Muhammad memberikan apresiasi karena Fatayat NU memilih masjid tersebut sebagai salah satu tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Ia pun berharap kepada Pemerintah maupun Ormas dapat memperhatikan masjid-masjid dengan program silaturahmi rutin.

    Kemudian, Ketua JMSI Papua Barat Daya Aris Balubun mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi pers dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

    Aris menjelaskan bahwa JMSI sebagai salah satu organisasi konstituen Dewan Pers memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan di daerah.

    Menurutnya, kolaborasi antar organisasi menjadi kunci dalam membangun Papua Barat Daya yang lebih baik, terlebih provinsi tersebut masih tergolong sebagai daerah otonomi baru.

    “Ini merupakan salah satu program JMSI dalam rangkaian kegiatan safari ramadan sekaligus bentuk kerja sama dan kepercayaan antar organisasi kemasyarakatan dalam membangun kolaborasi serta memperkuat kebersamaan masyarakat,” tutur Ketua JMSI PBD Aris Balubun.

    Ia berharap momentum Ramadan dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat persaudaraan antar umat beragama di Provinsi ke-38 di Indonesia ini.

    Sebelumnya Pengurus Wilayah JMSI Papua Barat Daya menggelar kegiatan safari ramadan bersama Rumah Sedekah (RUSH) Bersama Sorong Raya di Kabupaten Sorong. (**)

  • Aksi Nyata Kapolresta Amry Siahaan: Bantu Bangun Kembali Pangkalan Ojek Rusak di Lido

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K, M.H., menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan material dan membangun kembali pangkalan ojek yang rusak di Kompleks Lido, Jalan Yos Sudarso. Langkah ini dilakukan pada Kamis, (5/3/ 2026), menyusul insiden pengrusakan oleh sekelompok orang yang dipicu oleh adanya kesalahpahaman di wilayah tersebut.

    Fasilitas yang mendapatkan perbaikan tidak hanya terbatas pada pangkalan ojek, tetapi juga mencakup tempat pencucian motor dan usaha pangkas rambut (barbershop) yang ada di kompleks tersebut.

    Untuk mendukung proses pembangunan kembali, Polresta Sorong Kota menyalurkan bantuan material berupa kayu papan sebanyak kurang lebih 1 kubik, kayu ukuran 5×10 dan 5×5 sebanyak 1 kubik, serta 55 lembar seng.

    Kapolresta Amry Siahaan menyatakan bahwa meskipun jumlah sumbangan tersebut mungkin tidak besar, ia berharap bantuan ini dapat memberikan dampak yang bermakna bagi warga di Kompleks Lido. “Meskipun sumbangan ini tidak dalam jumlah besar, namun diharapkan dapat memberikan bantuan yang bermakna bagi warga,” tuturnya.

    Aksi sosial ini disambut haru dan apresiasi oleh warga setempat. Ibu Nona, pemilik barbershop yang usahanya rusak, menyampaikan rasa terima kasihnya karena tempat usaha tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian sehari-hari. Senada dengan hal itu, tokoh masyarakat Lido yang juga Wakil Ketua LMA YAWA, Pdt. AHO, menilai tindakan ini sebagai bukti kepedulian Polri dan menyatakan komitmennya untuk bekerja sama menjaga keamanan.

    “Kami akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Polresta untuk sama-sama membantu kamtibmas di wilayah ini,” tegas Pdt. AHO.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta juga memberikan pesan kamtibmas kepada warga agar setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara damai. Beliau juga mengimbau warga agar saling mengingatkan untuk tidak mengonsumsi minuman keras (miras) di pangkalan ojek.

    Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dan akses yang lebih baik terhadap layanan ojek di lingkungan mereka. Hingga saat ini, pangkalan ojek tersebut masih dalam tahap perbaikan agar dapat segera digunakan kembali oleh masyarakat.

  • Launching LBH Hollandia, Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura, Perluas Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura Provinsi Papua Barat Daya secara resmi melaunching Lembaga Bantuan Hukum Hollandia sebagai bentuk komitmen memberikan pelayanan dan pendampingan hukum bagi masyarakat di Papua Barat Daya.

    Kegiatan peluncuran ini berlangsung usai pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura Provinsi Papua Barat Daya di Gedung Lambert Jitmau pada Sabtu (7/3/2026).

    Peluncuran lembaga bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya para alumni untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan hukum.

    Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Hollandia diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum secara profesional.

    Ketua Umum Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan bahwa pembentukan LBH Hollandia merupakan langkah nyata alumni dalam memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

    Menurutnya, lembaga ini hadir untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum agar mendapatkan pendampingan yang tepat.

    “LBH ini kami bentuk agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, khususnya bagi mereka yang kurang mampu,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara, sehingga keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

    “Kami ingin memastikan masyarakat memiliki tempat untuk mencari bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum,” katanya.

    Selain memberikan pendampingan hukum, LBH Hollandia juga diharapkan dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum.

    “Kami berharap LBH Hollandia dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan serta memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” tambah Elisa Kambu.