Pemkot Sorong Salurkan PMT untuk 60 Balita Stunting di Sorong Barat

Written by

in

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui berbagai program intervensi gizi bagi anak-anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian makanan tambahan (PMT) kepada 60 balita yang mengalami stunting di Distrik Sorong Barat, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja kolaboratif antara Pemerintah Kota Sorong bersama Tim Penggerak PKK Kota Sorong, pemerintah distrik, serta mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah tersebut.

Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa sinergi berbagai pihak sangat penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah yang menjadi fokus penanganan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dan kerja-kerja Pemerintah Kota Sorong yang berkolaborasi dengan Kampus Bukit Saitun yang saat ini sedang melaksanakan KKN di Sorong Barat. Kami juga berkolaborasi dengan Ketua dan seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Kota Sorong dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar program penanganan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik dari unsur pemerintah distrik, Tim Penggerak PKK, maupun mahasiswa KKN yang ikut berkontribusi langsung kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang dilakukan bersama Tim Penggerak PKK, pemerintah distrik, dan juga mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 60 balita yang mengalami stunting menerima paket makanan tambahan sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.

Wali Kota Sorong berharap program pemberian makanan tambahan ini dapat membantu mengurangi dampak stunting yang dialami oleh anak-anak di Distrik Sorong Barat.

“Tadi ada sekitar 60 anak yang menerima paket makanan tambahan. Mudah-mudahan dengan adanya upaya ini dapat membantu mengurangi dampak stunting yang dialami oleh bayi dan balita yang ada di Distrik Sorong Barat,” tuturnya.

Pemerintah Kota Sorong menegaskan akan terus mendorong berbagai program penanganan stunting melalui pendekatan kolaboratif, peningkatan edukasi kesehatan keluarga, serta penguatan peran masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan berkualitas di Kota Sorong.

Comments

One response to “Pemkot Sorong Salurkan PMT untuk 60 Balita Stunting di Sorong Barat”

  1. Avatar dr. Louis Uspessy
    dr. Louis Uspessy

    Fokus Penanganan stunting sebaiknya lebih diarahkan untuk program pencegahan thd stunting itu sendiri, Memang baik PMT diberikan kepada Balita stunting, tetapi ini hanya memperbaiki status gizi balita itu saja, sementara stunting yang sudah terjadi tidak dapat diobati, alias permanen. Oleh sebab itu, alangkah bijak bila Program penanggulangan stunting lebih difokuskan kepada tindakan promotif & pencegahan, seperti edukasi kecukupan gizi bagi bumil dan busui, edukasi pegelolaan pangan lokal untuk kebutuhan gizi anak, bumil & busui, lalu Pemberian Nutrisi bagi Ibu Hamil yang berasal dari keluarga rawan stunting, pemberian suplemen tambah darah dan vitamin bagi ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan bergizi bagi ibu menyusui. Program penanganan stunting ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan program perbaikan infrastruktur air bersih, rumah layak huni, dan sanitasi. Perlu juga berkolaborasi dengan BKKBN untuk program Asah Asih Asuh, pendataan keluarga pra-sejahtera, keluarga rawan stunting, keluarga dengan anak lebih dari 3, harus juga berkolaborasi dengan dinas pertanian untuk ketahanan pangan, dinas perikanan untuk edukasi pola konsumsi protein laut, perlu juga berkolaborasi dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dlsb. Semua stakeholder harus dilibatkan baik pemerintah, tokoh adat, tokoh perempuan maupun tokoh agama dalam pengawasan gerakan penanggulangan stuning ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *