Blog

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Rajif Ahmad. Kehadiran pria yang akrab disapa Bang Rajif ini membuat peta persaingan politik KNPI Raja Ampat semakin dinamis. Kamis, (04/12/25).

Selama ini Rajif ternyata bergerak dalam senyap. Begitu muncul di publik, dia langsung mengantongi 3 rekomendasi yakni Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK).

Rajif, secara resmi menyatakan kesiapannya untuk maju menahkodai induk organisasi kepemudaan terbesar di Raja Ampat ini. Meski baru menyatakan sikap secara terbuka pada pekan lalu, gelombang dukungan datang dari Gerakan Pemuda Muhammadiyah.

“Dinamika di lapangan sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa OKP dan DPD yang sebelumnya telah memberikan dukungan ke kandidat lain, kini mengalihkan dukungannya kepada kami setelah mengetahui visi besar yang kami bawa,” ujar salah satu tim pemenangan Rajif dalam keterangannya.

Kiprah Rajif di panggung politik terbilang fenomenal. Sebagai pendatang baru, dia cukup sukses menorehkan tinta emas dengan memorakporandakan daerah pemilihannya, bahkan mendominasi serta bersaing dengan sejumlah petahana.

Fakta ini menjadi bukti sahih bahwa sosoknya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, melintasi sekat demografi. Partai PPP, melalui Ketua PW Gerakan Pemuda Ka’bah Papua Barat Daya, Ruslan Rasid, memberikan mandat besar GPK kepadanya.

“Heterogenitas adalah warna yang membuat bangsa ini memiliki wibawa dibanding negara lain. Di KNPI nanti, kelompok minoritas harus mendapat tempat yang layak dan pemerataan akses. Kita merangkul semua, tanpa sekat,” tegas Rajif.

Menanggapi dinamika deklarasi yang terbilang singkat dibanding kandidat lain. Ia menegaskan bahwa kerja-kerja pengabdian tidak selalu harus terlihat dalam hingar-bingar deklarasi semata.

“Selama sepekan terakhir, kami intens berdiskusi dan menyerap aspirasi dari OKP dan DPD,” tutupnya.

SORONG, Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum pelapor MMM, Yance Dasnarebo selaku Direktur YLBH Kasih Indah Papua, melayangkan kritik keras terhadap lambannya penanganan laporan polisi LP/B/888/XI/2025/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT DAYA terkait dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diduga dilakukan oleh SAP, oknum Pegawai P3K pada Kantor Navigasi Sorong.

Hingga mendekati dua minggu sejak laporan dibuat, korban MMM dan para saksi belum juga dipanggil oleh penyidik Polresta Sorong Kota.

Dasnarebo menilai keterlambatan ini mencerminkan minimnya sense of crisis aparat dalam menangani kasus TPKS, padahal UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengamanatkan penanganan cepat, responsif, serta berorientasi pada kepentingan korban.

“Ini laporan TPKS, bukan perkara biasa. Setiap keterlambatan adalah bentuk pembiaran terhadap penderitaan korban. Sudah hampir dua minggu berlalu, tetapi belum ada pemanggilan terhadap korban maupun saksi. Ini sangat mengecewakan dan tidak mencerminkan standar pelayanan Polri,” tegas Dasnarebo.

Ia menambahkan, lambannya proses awal penyelidikan berpotensi menghambat pengungkapan fakta, mengurangi efektivitas pembuktian, serta memperburuk kondisi psikologis korban MMM. Menurutnya, situasi ini menunjukkan lemahnya mekanisme internal Polresta dalam menilai urgensi kasus kekerasan seksual.

“Kami meminta Kapolresta Sorong Kota untuk segera mengevaluasi kinerja penyidik. Penundaan seperti ini membuka ruang ketidakpastian hukum dan merugikan korban yang sudah berani melapor,” ujarnya.

Sebagai kuasa hukum, Dasnarebo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas, sekaligus mengingatkan bahwa UU TPKS memberikan mandat tegas kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan tanpa penundaan.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kampung Arawai, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dinilai cacat hukum, Selasa, (02/12/25).

Salah satu Calon Kepala Desa, Bakri Wauyai menduga, PLT Kampung Araway tidak profesional dalam menjalankan tahapan. Bahkan, dua kali membubarkan panitia pelaksana Pilkades tanpa sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Yang pertama tahapan tidak berjalan maksimal kandidat tidak memiliki timses dan saksi. Kedua pembubaran panitia kurang lebih dua kali tanpa sepengetahuan BPD,” ungkapnya.

Selain itu, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kampung Araway awalnya tercatat 94 namun, pada saat rekapitulasi, beruba menjadi 98 DPT dengan masing-masing perolehan;

• Nomor urut 01 dengan perolehan 51 suara
• Nomor urut 02 dengan perolehan 47 suara

Perubahan suara yang mencolok itu memicu keberatan calon nomor urut 02, ia meminta agar persoalan ini disikapi secara serius oleh panitia penyelenggara di tingkat kabupaten.

Lebih lanjut, Calon Nomor Urut 01 diduga tidak memenuhi syarat kriteria pencalonan karena hanya melampirkan KTP dan Ijazah pada saat pendaftaran, enggan menunjukan secara fisik administrasi lain seperti SKCK serta Surat Pengadilan.

Mirisnya, pada saat ditanyakan terkait masalah tersebut, PLT dan Panitia bersikeras untuk tetap menetapkan yang bersangkutan sebagai Cakades dengan dalil bahwa, perihal administrasi bisa disesuaikan usai terpilih sebagai Kepala Desa defenitif dan hal itu merupakan mufakat bersama antara PLT dengan BPD.

Padahal, dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33. Secara eksplisit, telah mengatur tentang kriteria pencalonan merupakan hal wajib yang harus diikuti para calon kades. Serta, terbentuknya Panitia selain menjalankan tahapan, juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi dari masing-masing kandidat. Proses ini sebagai upaya agar pemilihan berjalan akuntabel dan transparan.

Bakri juga menyampaikan bahwa, kalah dan menang merupakan hal wajar dalam perhelatan politik tetapi, proses pemilihan harus benar-benar ditegakkan sesuai aturan berlaku sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.

“Pada prinsipnya kalah menang merupakan hal wajar dalam setiap pemilihan hanya saja aturan harus betul-betul diterapkan dan ketika terjadi kesalahan wajib digugat karena itu hak masing-masing calon,” tegasnnya.

Ditambahkan, saat berjalannya pilkades panitia pengawas yang dibentuk distrik pun tidak dilibatkan, dari rentetan masalah tersebut patut diduga bahwa intervensi PLT telah merusak sistem pemilihan di kampung araway bahkan diduga kuat berpihak kepada salah satu kandidat.