Melanesia Times

Blog

  • DPRK Sorong Ramaikan Karnaval Santa Claus Menyambut Natal 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong ikut ambil bagian dalam karnaval Santa Claus menyambut perayaan Natal 2025 yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme pada Senin, (1/12/2025).

    Keterlibatan DPRK Sorong dalam kegiatan ini menjadi dukungan lembaga legislatif terhadap perayaan keagamaan yang setiap tahun dinantikan masyarakat Kota Sorong.

    Hampir seluruh anggota DPRK Sorong terlihat hadir dalam rombongan peserta yang berjumlah sekitar 150. Kehadiran legislatif merupakan sebuah komitmen untuk terus dekat dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

    Rombongan DPRK Sorong dipimpin langsung oleh Ketua DPRK, Drs. Ec. John Lewarissa, yang turut berjalan bersama anggota, pegawai serta staf sekretariatnya sepanjang rute yang telah ditentukan.

    Para peserta dari DPRK Sorong tampil kompak mengenakan pakaian bernuansa Natal berwarna merah, memberikan warna tersendiri dan menambah keceriaan suasana karnaval santa claus di tahun ini.

    Longmarch dimulai dari depan SUPM Sorong, kemudian melintasi jalur utama kota hingga berakhir di lapangan upacara Pemerintah Kota Sorong sebagai titik finis kegiatan.

    Selama perjalanan, rombongan DPRK Sorong disambut hangat oleh warga yang memenuhi sisi jalan untuk menyaksikan perayaan tahunan tersebut.

    Sejumlah anggota DPRK Sorong juga tampak membagikan permen kepada anak-anak di sepanjang rute longmarch, menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan bagi para peserta karnaval.

    Dalam karnaval Santa claus tersebut DPRK juga membawah satu buah mobil yang di desain khusus seperti ruang persidangan yang menunjukkan komitmen DPRK dalam mengawal Aspirasi masyarakat Kota Sorong.

    Partisipasi DPRK Sorong dalam karnaval santa claus Natal 2025 diharapkan semakin mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus membawa semangat damai dan sukacita Natal bagi seluruh warga Kota Sorong.

  • Tingkatkan Kualitas Pariwisata, Dispora Parekraf PBD Wajibkan Penerapan Standar Usaha Berbasis Risiko

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora Parekraf) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 1—3 Desember 2025, di Hotel Vega Prime Kota Sorong.

    Kepala Dispora Parekraf Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya penerapan standar usaha di sektor pariwisata. “Kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha memahami bahwa standar usaha berbasis risiko bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari peningkatan kualitas layanan pariwisata,” ujarnya.

    Selain itu Ketua Panitia Bimtek, Irman Murafer, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan Permen Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. “Regulasi ini menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha memiliki sertifikat standar usaha dalam waktu satu tahun sejak perizinannya terverifikasi. Ini wajib, terutama bagi kategori usaha dengan risiko menengah tinggi,” ucap Irman.

    Irman menambahkan bahwa bimtek ini digelar untuk memastikan pemahaman yang benar mengenai pelaksanaan standar usaha. “Tujuan kami adalah membantu para pelaku usaha agar tidak salah langkah dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

    Tingkatkan Kualitas Pariwisata, Dispora Parekraf Wajibkan Penerapan Standar Usaha Berbasis Risiko
    Foto saat peserta sedang menerima materi

    Kegiatan ini diikuti pelaku usaha pariwisata dengan tingkat risiko menengah tinggi, seperti hotel, restoran, bar, diskotik, biro perjalanan wisata, serta perwakilan dinas pariwisata kabupaten dan kota.

    Pemateri utama dalam kegiatan tersebut, Agus Priyono, turut menyoroti pentingnya standar usaha dalam meningkatkan daya saing daerah. “Jika standar usaha diterapkan dengan benar, maka kualitas layanan meningkat, kepuasan wisatawan naik, dan pada akhirnya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Agus.

    Ia juga menekankan perlunya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam proses pembinaan dan monitoring. “Pengawasan bukan hanya soal mencari kesalahan, tetapi memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan yang tepat agar standar yang ditetapkan dapat dipenuhi,” jelas Agus.

    Selain meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah konsolidasi data terkait risiko kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan usaha pariwisata. Data ini nantinya menjadi rujukan untuk pembinaan lanjutan demi meningkatkan kualitas layanan sektor wisata.

    Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap sektor pariwisata di Papua Barat Daya menjadi lebih tertata, responsif terhadap risiko, dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. “Kami ingin Papua Barat Daya menjadi destinasi yang aman, nyaman, dan berkualitas,” tutup Yusdi.

  • M.Sanusi Rahaningmas Soroti Pekerjaan Drainase Jalan Basuki Rahmat dan Depan PLTD Dinilai Asal-Asalan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tokoh masyarakat Sorong, Sanusi Rahaningmas, menyampaikan kritik keras terhadap proses perbaikan drainase di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, khususnya di kawasan Almaarif hingga depan PLTD.

    Ia menilai pekerjaan yang dilakukan terkesan asal-asalan tanpa penataan yang baik, pernyataan ini disampaikan via WhatsApp pada Senin (1/12/2025).

    Sanusi mengatakan bahwa “cara pemasangan beton pada saluran drainase tidak dilakukan dengan standar teknis yang benar, seperti tidak menarik garis lurus dan tidak mengukur tinggi rendahnya dasar parit,” ujarnya

    Hal ini, menurutnya, berpotensi menyebabkan penumpukan lumpur dan tanah ketika terjadi hujan deras. Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah celah pada sambungan batu yang dibiarkan terbuka tanpa ditutup semen. Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko karena lumpur dapat masuk melalui celah-celah tersebut dan mengakibatkan parit kembali penuh meski baru diperbaiki.

    Menurut Sanusi, yang merupakan mantan Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya selama tiga periode serta pernah menjabat sebagai anggota DPD RI, “buruknya kualitas pekerjaan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari konsultan maupun dinas terkait,” pungkasnya.

    Ia menilai pekerjaan yang menggunakan anggaran negara seharusnya diawasi ketat agar tidak menjadi pemborosan.

    M.Sanusi Rahaningmas Soroti Pekerjaan Drainase Jalan Basuki Rahmat dan Depan PLTD Dinilai Asal-Asalan
    Dokumentasi: foto kondisi drainase di jalan Basuki Rahmat Depan SD Al-Ma’Arif Kota Sorong

    Sanusi juga mengingatkan para pejabat pengguna anggaran agar tidak hanya mengeluarkan SPK, tetapi turut memastikan kualitas pekerjaan di lapangan. Ia menekankan bahwa “alokasi dana untuk pembangunan drainase sangat penting karena menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas, terutama di Kota Sorong yang sering dilanda banjir,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa pekerjaan serupa yang dikerjakan di depan PLTD juga menunjukkan masalah yang sama, terutama pada cara pemasangan batu dinding penahan yang tidak teratur dan dasar parit yang tidak dikeruk rata sehingga aliran air menjadi tidak jelas.

    Sanusi, yang telah tinggal di daerah tersebut sejak 1987, mengingatkan para kontraktor agar tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerah ini. Ia menilai beberapa pejabat yang memiliki kewenangan seolah tidak menghiraukan kualitas pekerjaan yang dilakukan kontraktor dan konsultan.

    Untuk itu, Sanusi meminta anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kota agar menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana amanat undang-undang. Ia menegaskan bahwa “jika anggaran berasal dari APBN, maka pengawasan menjadi tugas DPR RI dan DPD RI, sementara jika dari APBD Provinsi atau Kota, maka anggota DPR Provinsi maupun DPRD Kota harus memastikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” jelas Sanusi

    Sanusi berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan drainase yang buruk terus berlarut-larut sehingga banjir tetap terjadi setiap tahun. Ia menilai, “janji para calon Wali Kota maupun Gubernur untuk mengatasi banjir tidak akan tercapai apabila kualitas pekerjaan drainase masih dilakukan secara asal-asalan,” tutupnya.

  • Kick Off HPN 2026: Kapolri Puji Peran Pers dalam Membangun Indonesia

    Melanesiatimes.com, Serang – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, menghadiri acara Gala Dinner dan Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Gala dinner diadakan di Gedung Negara Provinsi Banten pada Sabtu malam, 29 November 2025 sedang Kick Off berlangsung pada, Minggu, (30/11/2025).

    Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi insan pers untuk memperkuat kolaborasi jelang agenda besar organisasi pers pada tahun mendatang.

    Acara Gala dinner dihadiri Asisten Daerah III Pemprov Banten, Deni Hermawan, yang mewakili Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan dukungan terhadap penguatan ekosistem pers yang sehat dan profesional. Hadir pula Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ahmad Munir, serta perwakilan berbagai organisasi konstituen Dewan Pers.

    Gala dinner ini juga diikuti oleh jajaran pengurus media dan wartawan dari Banten serta berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran para tokoh pusat dan daerah menandai komitmen bersama untuk menghadirkan ruang dialog, sinergi, dan inovasi di tengah tantangan dunia media yang terus berkembang.

    Melalui pertemuan ini, para pemimpin organisasi pers berkesempatan bertukar gagasan mengenai profesionalisme jurnalisme, penguatan industri media digital, hingga langkah-langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan ekosistem pers di tingkat nasional maupun daerah.

    Pagi harinya, Minggu, 30 November 2025, dilakukan Kick Off HPN 2026 dengan jalan sehat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri langsung memimpin start yang diikuti ratusan awak media dari berbagai daerah.

    Kapolri mengaku bangga dengan pelaksanaan HPN di Banten. Karena menurutnya pers adalah salah mitra utama Polri. Ia berharap Polri dan pers akan tetap solid menjadi mitra pembangunan Indonesia.

    “Terima kasih kepada insan pers di seluruh Indonesia. Kebersamaan Polri dan pers harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.

    Acara berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai pembuka rangkaian kegiatan resmi yang akan digelar pada Februari 2026 mendatang di Provinsi Banten.

  • Dukungan Presiden Prabowo Pacu Semangat Pemuda Papua Kembangkan Budidaya Ikan Lele

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk nyata perhatian tersebut adalah dukungan terhadap pengembangan usaha lokal yang digerakkan oleh pemuda kreatif di Papua Barat Daya, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Minggu (30/11/2025).

    Perhatian ini diwujudkan melalui bantuan kepada para pemuda yang mengembangkan usaha budidaya ternak Ikan lele yang dipelopori oleh Steven Arwakon bersama komunitasnya di Kampung Salak, Distrik Sorong Barat.

    Usaha yang mereka jalankan dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru.

    Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat meliputi 18.000 ekor bibit lele dan 700 kilogram pakan. Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas usaha para peternak muda Papua OAP (Orang Asli Papua) dan mendorong mereka untuk terus berinovasi dalam pengembangan sektor perikanan.

    Steven Arwakon, selaku penggerak utama budidaya lele di Kampung Salak, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah. Ia menilai bantuan tersebut menjadi dorongan besar bagi semangat para pemuda untuk terus berkarya dan berwirausaha di bidang perikanan.

    “Kami sangat berterima kasih atas perhatian Presiden Prabowo Subiyanto dan pemerintah pusat. Bantuan ini akan memacu kreativitas kami dalam mengembangkan usaha perikanan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Papua OAP,” ujarnya.

    Ia berharap dukungan ini dapat berkelanjutan dan menjadi contoh bagi generasi muda lainnya untuk berwirausaha.

    Pemerintah pusat menegaskan bahwa dukungan terhadap pemuda kreatif Papua Barat Daya merupakan bagian dari program penguatan ekonomi kerakyatan yang tengah digencarkan.

    Program ini menitikberatkan pada pengembangan usaha lokal yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Melalui pendekatan pemberdayaan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa generasi muda Papua dapat mengambil peran penting dalam perkembangan sektor ekonomi produktif, termasuk peternakan, perikanan, dan perkebunan.

    Dengan adanya bantuan tersebut, para pemuda Papua OAP diharapkan semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas usaha mereka, menciptakan peluang kerja baru, serta menjadi motor penggerak ekonomi lokal di wilayahnya masing-masing.

    Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya secara menyeluruh, sekaligus menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam membangun masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.

  • Data Akurat untuk Masa Depan OAP: Wakil Wali Kota Sorong Dorong Pendataan Inklusif

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menghadiri kegiatan Go Public Data Orang Asli Papua (OAP) dalam rangka Pendataan Agregat Kependudukan OAP yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Jumat (28/11/2025).

    Dalam sambutannya, Anshar Karim menegaskan bahwa pendataan menyeluruh terhadap OAP memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif bagi masyarakat adat Papua.

    “Pendataan ini sangat krusial. Data yang valid dan akurat menjadi pondasi penting dalam merencanakan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif untuk Orang Asli Papua,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar momentum administrasi kependudukan, melainkan langkah maju dan bermartabat untuk menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berkeadilan bagi seluruh OAP di Kota Sorong.

    Terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), Wakil Wali Kota menegaskan bahwa penerapan IKD bagi OAP menjadi inovasi penting dalam mempermudah layanan publik. Kehadiran IKD dinilai mampu mempermudah akses ke berbagai layanan seperti BPJS, pendidikan, dan administrasi pemerintahan lainnya secara lebih cepat dan efisien.

    Selain memberikan kemudahan, IKD juga menghadirkan keamanan data yang lebih baik karena dilengkapi sistem PIN dan verifikasi wajah. Dengan fitur tersebut, risiko penyalahgunaan informasi pribadi dapat diminimalkan.

    Selain itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Sorong, Onesimus Assem, S.Sos., dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa data OAP yang dikumpulkan akan dibawa ke pemerintah pusat untuk mendorong penganggaran melalui APBN.

    Menurutnya, selama ini pendataan OAP lebih banyak tersedia di tingkat daerah dan belum sepenuhnya terhimpun di pusat.

    “Data ini telah kami susun dan kami serahkan langsung ke Jakarta dengan tujuan agar kebutuhan OAP dapat dianggarkan melalui APBN,” jelasnya.

    Ia menyebutkan bahwa berbagai kepala daerah merespons positif inovasi pendataan tersebut, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Program pendataan ini tidak hanya diterapkan di Papua Barat Daya, tetapi juga mencakup seluruh enam provinsi di Tanah Papua.

    “Aspek ini penting agar status Orang Asli Papua benar-benar jelas, sehingga apa pun kebutuhan mereka dapat dianggarkan secara tepat sasaran langsung untuk OAP,” tutupnya.

  • Pemerintah Pusat Salurkan Bantuan Mesin Tempel untuk Perkuat Ekonomi Nelayan Kepulauan Doom

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong  – Pemerintah Pusat melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di wilayah kepulauan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Minggu (30/11/2025).

    Wujud dukungan tersebut diberikan melalui bantuan mesin tempel perahu kepada salah satu tokoh adat suku Moi kepulauan, Bahrun Warwey.

    Bantuan berupa mesin tempel perahu merek Yamaha berkapasitas 18 PK ini diberikan untuk menunjang aktivitas melaut para nelayan serta membantu kebutuhan transportasi laut masyarakat setempat. Diharapkan, fasilitas ini dapat mendorong peningkatan produktivitas sekaligus membantu menumbuhkan ekonomi keluarga para nelayan.

    Bahrun Warwey, selaku Kepala Suku Moi wilayah kepulauan Kelurahan Doom, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat nelayan.

    “Kami sangat berterima kasih atas perhatian Presiden Prabowo Subiyanto dan pemerintah pusat. Bantuan ini akan memacu kreativitas kami dalam meningkatkan pendapatan, baik mencari ikan maupun sebagai jasa transportasi penyebrangan laut, sekaligus meningkatkan perekonomian,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Bahrun menyampaikan bahwa “Kami berharap dukungan ini dapat berkelanjutan dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk peduli kepada masyarakat nelayan di kepulauan,” ujarnya penuh harap.

    Pemerintah pusat menegaskan bahwa dukungan kepada masyarakat nelayan di wilayah kepulauan selaras dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada penguatan usaha lokal sebagai pilar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Melalui bantuan ini, masyarakat pesisir diharapkan dapat terus berinovasi dan berkembang, sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi, memperluas peluang usaha, serta menciptakan pemerataan pembangunan guna menurunkan angka kemiskinan di wilayah kepulauan.

  • LMA Kabupaten Sorong Kembali Terima Bantuan dari Presiden Prabowo

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong kembali menerima bantuan dalam bentuk kendaraan operasional sepeda motor dan perangkat laptop dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sosial dan pemberdayaan lembaga adat di Tanah Papua yang berlangsung di Kabupaten Sorong pada Sabtu (29/11/2025).

    Bantuan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang telah beberapa kali diberikan Presiden Prabowo kepada para kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga tokoh agama di wilayah Papua. Program tersebut dinilai menjadi sarana peningkatan kapasitas lembaga adat dalam menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat.

    Ketua LMA Kabupaten Sorong, Kornelis Usily, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, bantuan itu sangat membantu aktivitas administratif dan operasional LMA yang selama ini masih mengalami keterbatasan sarana.

    “Selama ini kalau mengetik dokumen lembaga, kami harus mencari tempat di luar. Operasional kendaraan pun belum ada sehingga kami sering menyewa untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas kepeduliannya kepada lembaga dan dewan adat di Tanah Papua,” ujar Kornelis.

    Ia berharap program bantuan ini terus berlanjut di masa mendatang, karena manfaatnya dirasakan secara nyata dan langsung oleh masyarakat adat di tingkat terbawah.

    Kornelis juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah menjadi dorongan penting bagi keberlanjutan peran LMA dalam menjaga hak dan identitas adat di wilayah Kabupaten Sorong.

    Dengan adanya dukungan tersebut, LMA Kabupaten Sorong optimistis dapat meningkatkan efektivitas kerja kelembagaan dan memperluas jangkauan pelayanan terhadap masyarakat adat di daerah tersebut.

  • Ketua DPRK Raja Ampat Apresiasi Dua Raperda Strategis

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, mengapresiasi dedikasi dan kontribusi pikiran para anggota Dewan, yang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

    Apresiasi itu disampaikan Moh Taufik, usai Rapat Pleno ke-V Masa Sidang 2025 atas laporan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kabupaten Raja Ampat, Muamar Kadafi, terkait hasil analisis serta kajian ketat hingga lahirnya Perda Inisiatif dan Perda Usulan Pemerintah Daerah.

    “Sebagai Ketua saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman di Bapemperda yang telah membentuk dan juga membacakan perda usulan inisiatif DPRK Raja Ampat yang dibacakan oleh Ketua Bapemperda sendiri,” ungkap Ketua DPRK, Sabtu, (29/11/25).

    Menurutnya dua Raperda ini merupakan bentuk dukungan DPRK terhadap Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah strategis itu menjadi landasan arah kebijakan Kabupaten Raja Ampat pada tahun mendatang.

    “Raperda ini tentunya untuk mengakomodir kebutuhan landasan hukum guna mencapai visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah,” kata Taufik.

    Taufik menilai, perkembangan jaman menuntut adanya perubahan dan terobosan pikiran yang lebih modern. Mulai dari perencanaan, pengawasan dan eksekusi pembangunan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

    Untuk itu, Taufik menerangkan Raperda tentang pantai WTC menjadi senjata ampuh bagi pemerintah untuk menta pembangunan hingga berinvestasi jangka panjang.

    “Perda WTC ini bukan hanya penataan tetapi juga bisa dijadikan ruang investasi daerah melalui retrisbusi dan PAD,” ujarnya

    Selain itu, DPRK juga menyiapkan langkah strategis untuk perangi masalah utama daerah dengan merancang regulasi khusus terkait sampah plastik.

    “Masalah kompleks jadi ancaman universal yaitu sampah plastik. harapannya setelah diberlakukan Raperda ini, UKM, UMKM, bahkan Indomaret dan Alfamart. Tidak lagi menyediakan kantong kresek berbaur plastik sehingga keasrian alam laut daerah ini tetap terjaga dan jauh dari ancaman sampah plastik,” pungkasnya.

    Moh Taufik, menambahkan bahwa, masalah data penduduk juga merupakan problem utama pemerintah yang sering dialami disdukcapil untuk itu DPRK menyuguhkan rancangan peraturan daerah khusus bagi Pekerja, Pencari Kerja dan Pekerja Imigran.

    “Selain Wisatawan Raja Ampat juga sering dikunjungi pekerja namun mereka enggan ber-KTP Raja Ampat hal itu tentu menjadi masalah krusial maka Raperda tentang Kewajiban memiliki dokumen kependudukan Raja Ampat bagi pekerja, pencari kerja, dan pekerja imigran adalah solusi di balik masalah ini,” tutupnya.

  • Jenius !!! Eksekusi Raperda Strategis, Simbol Era Baru DPRK Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Rapat Pleno ke-V Masa Sidang 2025. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Raja Ampat, Muamar Kadafi, memaparkan kesiapan dalam menjalankan fungsi legislasi sesuai amanat Pasal 61 Peraturan DPRK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

    Dihadapan para Pimpinan DPRK, Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat serta seluruh unsur Forkompimda. Khadafi menerangkan bahwa, Bapemperda telah menyuguhkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas, baik dari usulan inisiatif DPRK maupun dari Pemerintah Daerah.

    “Seluruh Raperda ini dirancang untuk menjawab kebutuhan daerah, memperkuat kepastian hukum, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik,” tegas Khadafi, Sabtu (29/11/25).

    Raperda Inisiatif DPRK:

    1. Pengurangan penggunaan produk kemasan plastik.
    2. Kewajiban memiliki dokumen kependudukan Raja Ampat bagi pekerja, pencari kerja, dan pekerja imigran.
    3. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan Pantai Waisai Torang Cinta.

    Raperda Usulan Eksekutif:

    1. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh.
    2. Pemberian insentif dan kemudahan investasi.

    Khadafi juga menyebutkan, seluruh rangkaian materi Raperda yang dibacakan olehnya telah melewati tahapan analisis tajam dan kajian yang mendalam sehingga tidak terjadi kontradiksi antar peraturan baik pusat maupun daerah serta relevan terhadap kebutuhan infrastruktur di tingkat Kabupaten/Kota.

    “Raperda, baik inisiatif maupun eksekutif, telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga layak untuk masuk tahap pembahasan lebih lanjut,” ujar Kadafi.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRK, para anggota, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat yang mana telah memberikan saran masukan dalam proses penyusunan regulasi.

    “Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting bagi hadirnya produk hukum yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik dan masyarakat Raja Ampat,” tutupnya.