Blog

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Respon cepat terkait isue dugaan beredarnya susu kemasan kadaluwarsa pada saat pelaksanaan MBG di SD Negeri 02 Kota Waisai, Kamis, (27/11/25).

Kabag Ops Polres Raja Ampat, AKP Muhadi SH bersama Anggota reskrim meninjau langsung lokasi sekolah SD Negeri 02 Waisai, sebagai upaya klarifikasi ke pihak sekolah.

Setibanya di sekolah Kabag Ops bersama Anggota Reskrim Polres Raja mendapatkan informasi terkait salah satu orang tua murid yang menemukan kemasan susu tersebut pada saat pembagiam MBG.

Kemudian Kabag Ops Polres Raja bersama beberapa Anggota Reskrim mencari tahu keberadaan rumah dari orang tua tersebut dan menyampaikan keterangan sebagai berikut;

Saat pulang sekolah si anak membawah paket pembagian MBG, namun orang tua dari anak itu merasa ada keganjalan ketika melihat tulisan masa kadaluarsa dari kemasan susu cokelat 110 ml yang bertuliskan “OCT 25” sehingga hal tersebut dilaporkan ke grup orang tua murid SDN 02 Waisai, (wa terlampir).

Namun, kemungkinan ada anggota group SD Negeri 02 Waisai yang juga merupakan Orang tua murid dari siswa-siswi lainnya yang sengaja menyebarluaskan sehingga terpublish di beberapa media online.

Kemudian Kabag Ops dengan Anggota Reskrim Polres Raja Ampat mengamankan kotak susu kemasan yang diduga telah kadaluarsa dan sudah tidak berisi, (sudah di buang oleh orang tua murid)

Upaya kordinasikan dengan pihak SPPG MBG 3 Kota Waisai juga dilakukan oleh Kabag Ops bersama Anggota Reskrim dan terdapat perbandingan antara kadaluwarsa di tahun angka 2025 (angka 5!) berbeda dengan angka 2026 (angka 6).  (Perbandingan terlampir)

Kesimpulan Sementra :

• Pihak Polres Raja Ampat segera mengambil langkah dengan merespon info dari media tersebut sebagai bentuk pengawasan kebijakan pemerintah agar tidak memunculkan berbagai opini.
• Polres Raja Ampat belum dapat menyimpulkan karna harus disimpulkan secara profesional, proporsional dengan melibatkan ahli serta asal usul dari kemasan susu tersebut.
• Dalam dugaan ini belum ditemukan adanya siswa yang menjadi korban akibat mengonsumsi susu kemasan yang diduga telah kadaluwarsa.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Temuan susu yang diduga kadaluwarsa dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 02 Kota Waisai pada Rabu 26 November 2025 oleh Dapur 3 Waisai di respon langsung oleh Distributor Frisian Flag Tri Abadi Kota Sorong, Kamis, (27/11/25).

Saat dikonfirmasi media ini, salah satu sales distributor Frisian Flag Tri Abadi menjelaskan bahwa setiap permintaan atau pemesanan yang diajukan oleh MBG pihaknya selalu selektif mengenai waktu kadaluwarsa.

“Pak mohon izin ini setiap ada permintaan dari MBG kita slalu kasih susu baru tidak pernah kita kasih susu kadaluwarsa begitu pak,” ujar Saka Sales Frisian Flag dalam pesan WhatsAppnya.

Ia menambahkan bahwa susu kemasan Frisian Flag Coklat 110 ml banyak terjadi pemesanan di setiap tahun bahkan bulanan mulai dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk keperluan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Artinya Susu Kemasan Frisian Flag 110 ml ini merupakan susu familiar yang umum untuk dikonsumsi dan mudah ditemui di setiap supermarket hingga pedagang kaki lima.

Selain itu dilansir dari PBDNews.com Kepala SPPG Dapur 3 Kota Waisai, Stevani, menjelaskan bahwa susu yang dibagikan dipastikan tidak melewati masa kedaluwarsa. Menurutnya, tulisan yang tampak terhapus pada sebagian kemasan disebabkan oleh gesekan saat proses distribusi, bukan karena produk telah usang.

Terlepas dari persoalan tersebut masyarakat berharap agar Pihak MBG maupun distributor tetap meningkatkan quality control dan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus benar-benar diterapkan oleh SPPG, sehingga makanan maupun minum yang diberikan kepada siswa-siswi tetap layak untuk konsumsi.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Temuan susu yang diduga kadaluwarsa dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 02 Kota Waisai pada Rabu 26 November 2025 menuai sorotan tajam orang tua murid.

Awalnya susu itu dibagikan kepada siswa-siswi tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Sejumlah murid bahkan diberitakan Oleh PBDNews.com bahwa sempat telah mengonsumsi Susu bermerek Frisian Flag Coklat tersebut.

Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi para siswa. Banyak juga para orang tua merasa bersyukur karena anak mereka tidak sempat mengonsumsinya, namun tak sedikit pula yang cemas karena beberapa siswa-siswi terlanjur meminum susu kadaluwarsa tersebut.

Kekhawatiran para orang tua semakin memuncak karena insiden tersebut terjadi di tengah masa ujian akhir siswa-siswa yang seharusnya kesehatan mereka menjadi prioritas.

Kendala teknis memang sering terjadi pada saat pembagian. Namun demikian, hal itu tentu bukan alasan untuk menurunkan kualitas. Justru disinilah pentingnya quality control SOP harus benar-benar diterapkan oleh SPPG, sehingga makanan yang sampai ke tangan siswa tetap layak untuk konsumsi.

Salah satu orang tua siswa dengan penuh kekecewan menyayangkan kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pengelola MBG harusnya lebih jeli. Ini soal keselamatan anak-anak. Kalau susu sudah kadaluarsa begini, bisa berbahaya, bisa bikin anak keracunan,” ujarnya dengan nada kecewa.

Ia juga meminta dan mendesak agar pihak terkait segera mengevaluasi sistem distribusi.

“Yang sangat ditakutkan kalau terjadi sesuatu terhadap anak-anak, siapa yang akan bertanggung jawab? Pengelola MBG harus bisa melihat kondisi ini. Sangat disayangkan hal seperti ini terjadi,” imbuh salah satu orang tua siswa.

Para Orang tua pun berharap agar semua pihak yang terlibat dalam MBG untuk memperketat pengawasan, mulai dari proses pengadaan bahan, penyimpanan, hingga distribusi. agar makanan bergizi yang diberikan kepada siswa benar-benar aman, layak, dan sesuai standar kesehatan.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Sorotan tajam datang dari seorang advokad muda asal Provinsi Papua Barat Daya, Ariyadi Alexander, terhadap kinerja aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Raja Ampat, Kamis, (27/11/25).

Kuasa Hukum jebolan Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) itu menilai dugaan pengaduan penyerobotan lahan yang dilayangkan klainnya telah lama mengendap di Polres Raja Ampat dan terkesan didiamkan oleh Kapolres sendiri.

Padahal menurutnya, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur jelas mengenai fungsi, tugas, wewenang, susunan organisasi, dan kedudukan Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Selain itu Alex menjelaskan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 tahun 2024 telah mengatur tentang pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkuangan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas dasar itu, ia secara tegas mendesak Kapolda Papua Barat Daya untuk mengambil langkah korektif dengan mencopot Kapolres, Kasium dan pihak-pihak berkaitan dengan masalah Dumas di ruang lingkup Kepolisian Resor Raja Ampat.

“Menurut kami memang Polres Kabupaten Raja Ampat perlu di didik ulang oleh Kapolda tentang pelayanan pengaduan masyarakat (Dumas) sebab pengaduan masyarakat dari tanggal 19 November 2025 sampai tanggal 27 November 2025 tidak ada respon sama sekali,” ungkap Alex.

Melalui Kuasa Hukum, Pelapor ARM mempertanyakan perkembangan pengaduan tersebut namun jawaban yang diterima adalah Kapolres Raja Ampat sedang tidak di tempat.

“Artinya sepanjang waktu itu kapolres tidak pernah bertugas atau pun kalau bertugas berarti anak buahnya tidak pernah melanjutkan pengaduan ini. Kami minta untuk Kapolda tolong evaluasi bila tidak diperlukan lagi Kapolres Raja Ampat di ganti saja,” tegasnya.

Ariyadi menyampaikan bahwa langkah ini bukan semata kritik, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai advokad yang berkomitmen menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil, ia menegaskan pihaknya akan memantau setiap perkembangan Pengaduan Masyarakat dan tidak ada lagi Dumas yang dibiarkan tanpa penyelesaian.

“Sebagai Advokat, kami punya kewajiban moral untuk bersuara ketika hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat butuh kepastian bukan alasan,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi terkait keberadaan Kapolres Raja Ampat dan sejauh mana Dumas yang dilayangkan pelapor ARM ditindaklanjuti.