Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Ketua Terpilih Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya, Nikodemus N. Atanay, akhirnya angkat bicara terkait konflik internal yang memanas di tubuh organisasi tersebut. Polemik yang mencuat ke publik ini diduga dipicu oleh langkah kontroversial Ketua Umum KAPP, Musa Haluk, yang dianggap tidak mampu menyelesaikan perpecahan di internal kepengurusan. Minggu (23/11/2025).
Ketegangan mulai terlihat setelah pelaksanaan Konferensi Daerah I (Konferda) KAPP Papua Barat Daya pada 30 Agustus 2025. Dalam forum resmi tersebut, proses pemilihan Ketua KAPP Papua Barat Daya berjalan terbuka dan menghasilkan keputusan final yang menempatkan Nikodemus sebagai ketua terpilih.
Nikodemus berhasil mengungguli dua kandidat lainnya dengan perolehan 4 suara, sementara Roymundus Nauw memperoleh 3 suara dan Naftali Hara mendapatkan 1 suara. Hasil ini kemudian disahkan dalam sidang resmi sesuai prosedur organisasi.
Namun, kemenangan tersebut tidak berlangsung mulus. Roymundus dan Naftali melayangkan protes keras atas hasil pemilihan. Persoalan pun berlanjut ke Dewan Kehormatan KAPP melalui sidang kode etik guna memastikan keabsahan proses dan hasil pemilihan.
Dewan Kehormatan kemudian menyatakan bahwa mekanisme pemilihan telah sesuai aturan dan menetapkan kembali Nikodemus sebagai Ketua Terpilih. Keputusan itu sekaligus mengakhiri polemik di tingkat etik organisasi setidaknya secara formal.
Tidak menerima keputusan tersebut, Roymundus dan Naftali justru mengajukan tuntutan baru. Mereka meminta Nikodemus mengganti seluruh anggaran pelaksanaan Konferda yang disebut mencapai Rp500 juta. Permintaan itu bahkan disertai surat pernyataan yang diminta untuk ditandatangani oleh ketua terpilih.
Nikodemus menolak memenuhi tuntutan tersebut dan memilih tidak menanggapi permintaan yang dinilainya tidak berdasar. Penolakan itu justru memicu langkah sepihak dari Roymundus dan Naftali yang kemudian diduga menemui Musa Haluk secara diam-diam.
Pertemuan itu menghasilkan terbitnya Surat Keputusan (SK) yang dianggap tidak sah oleh kubu Nikodemus. Tidak lama berselang, pelantikan pun digelar di hotel As (Luxio) Kota Sorong berdasarkan SK tersebut.
Acara pelantikan itu langsung diboikot oleh Nikodemus dan teman-teman. Ia menilai proses tersebut cacat prosedur serta bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KAPP. Menurutnya, semua langkah itu dilakukan tanpa legitimasi organisasi.
Nikodemus menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihak-pihak tertentu hanya akan memperdalam perpecahan di kalangan pengusaha adat Papua. Ia menilai organisasi seharusnya menjadi wadah pemersatu, bukan menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik semacam ini berpotensi merugikan pengusaha asli Papua yang selama ini bergantung pada kekuatan organisasi adat dalam memperjuangkan akses ekonomi. “Jangan sampai karena ambisi segelintir orang, kita justru saling menjatuhkan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Nikodemus secara tegas menyebut bahwa akar persoalan ini tidak lepas dari kegagalan Musa Haluk sebagai Ketua Umum KAPP dalam meredam konflik internal. Ia menilai Musa tidak menjalankan perannya sebagai pemimpin organisasi secara efektif.
Persoalan semakin memburuk hingga Dewan Kehormatan harus turun tangan mengambil alih pelaksanaan Konferda. Forum itu kemudian melahirkan keputusan sah yang menetapkan dirinya sebagai ketua terpilih.
Berdasarkan kondisi tersebut, Nikodemus meminta Dewan Kehormatan KAPP untuk mencopot Musa Haluk dari jabatannya sebagai Ketua Umum KAPP. Menurutnya, langkah itu penting demi memulihkan kepercayaan dan mempersatukan kembali keluarga besar KAPP di seluruh Papua.
Ia berharap konflik ini dapat segera diselesaikan melalui mekanisme internal agar organisasi kembali solid. “KAPP harus menjadi rumah besar bagi pengusaha adat Papua, bukan menjadi sumber perpecahan,” tegasnya.
Keputusan final adalah keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan KAPP Papua, sehingga mari kita bersatu, bergandeng tangan untuk membesarkan KAPP di Provinsi Papua Barat Daya dan membantu pemerintah untuk membangun tanah Papua yang lebih baik.
