Melanesia Times

Blog

  • Plt Sekda Sorong Ingatkan Kedisiplinan ASN dan Percepatan Serapan Anggaran

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., bertindak sebagai pembina apel pagi Pemerintah Kota Sorong yang digelar di Lapangan Landscape, kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Senin (17/11/2025).

    Apel tersebut turut diikuti Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., para pimpinan OPD, ASN, serta tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Dalam amanatnya, Plt. Sekda menegaskan kembali pentingnya kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa setiap tanggal 17 merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran nasional sehingga seluruh ASN diwajibkan mengenakan seragam Korpri.

    Ia menekankan bahwa kewajiban tersebut harus dipatuhi secara konsisten. “Saya berharap bulan depan setiap tanggal 17 kita semua sebagai ASN wajib menggunakan seragam Korpri. Jangan ada yang menggunakan seragam lain,” tegasnya di hadapan seluruh peserta apel.

    Selain itu, Plt. Sekda menyoroti persoalan disiplin ASN yang dinilai masih belum maksimal. Salah satu indikatornya adalah rendahnya kehadiran dalam apel pagi di sejumlah OPD, padahal setiap OPD memiliki jumlah ASN yang cukup banyak.

    “Saya mohon tingkatkan kesadaran kita untuk melaksanakan tugas sebagai ASN. Banyak orang yang ingin menjadi ASN seperti kita, jadi mari kita bekerja dan menjalankan tugas dengan baik,” ujar Plt. Sekda, mengingatkan pentingnya komitmen dan rasa tanggung jawab.

    Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa sistem absensi elektronik atau absen ceklok akan mulai diterapkan secara penuh tahun depan. Dengan begitu, metode absensi manual tidak lagi digunakan dalam rangka meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pegawai.

    Plt. Sekda turut menyinggung laporan penyerapan anggaran pemerintah daerah yang masih berada pada angka 58,5 persen. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat waktu pelaksanaan program tahun anggaran yang semakin terbatas.

    Ia meminta seluruh pimpinan OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama pekerjaan fisik di lapangan, agar realisasi anggaran dapat tercapai sesuai target. Ia berharap kinerja pemerintah daerah terus meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

  • Pemkot Sorong Dorong Optimalisasi Reforma Agraria Lewat Rakor Akhir 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025, yang digelar sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan reforma agraria yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Ruang Anggrek, Lt.II, Kantor Wali Kota Sorong. Senin, (17/11/2025).

    Dalam sambutannya, Plt. Sekda Kota Sorong menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum strategis untuk memastikan seluruh program agraria berjalan sesuai tujuan. ditekankan juga pentingnya pemanfaatan sertifikat tanah bagi masyarakat.

    “Ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Kami berharap sertifikat yang telah diterbitkan dapat digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Melalui program reforma agraria, Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebut telah melakukan berbagai langkah seperti inventarisasi, pendataan, hingga penataan objek agraria. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial serta memperkuat pembangunan masyarakat.

    Plt. Sekda Kota Sorong juga mengajak seluruh peserta agar aktif memberikan masukan dan kontribusi selama pelaksanaan rapat. “Momentum ini penting untuk kita ikuti bersama. Saya berharap seluruh peserta dapat menghadiri dan memberikan saran konstruktif demi penyempurnaan program ke depan,” tambahnya.

    Pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pelaksanaan reforma agraria, baik melalui regulasi, pendampingan, maupun integrasi dengan program pembangunan daerah. Reforma agraria, katanya, bukan sekadar persoalan tanah, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Sorong.

  • Proses Hukum TPKS Berlanjut, Pemeriksaan YS Menunggu Satu Saksi Kunci

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Proses penyidikan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diduga dilakukan oleh Oknum Pejabat Daerah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat berinisial YS terus berlanjut di Polda Papua Barat Daya. Hingga kini, penyidik masih menunggu kehadiran satu saksi kunci sebelum menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor, Minggu, (16/11/2025).

    Pihak penyidik menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tambahan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kelengkapan alat bukti agar proses hukum berjalan objektif dan profesional.

    Dilansir dari laman facebook milik Dasnarebo Jaden yang juga merupakan Direktur YLBH Kasih Indah Papua itu, Dia menegaskan bahwa korban telah memberikan seluruh keterangan yang dibutuhkan dan berharap penyidikan dapat segera memasuki tahapan pemeriksaan terhadap terlapor.

    “Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Polda Papua Barat Daya. Namun kami berharap penyidik segera memeriksa terlapor YS setelah saksi kunci hadir, agar perkara ini tidak berlarut-larut. Korban sudah kooperatif, memberikan keterangan lengkap, dan berhak mendapatkan kepastian hukum,” tegas Yance Dasnarebo SH.

    Menurutnya, kasus yang menyangkut pejabat publik tidak boleh dibiarkan berlama-lama karena dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terkait keseriusan penegakan hukum terhadap kasus TPKS.

    “Kasus ini harus ditangani transparan. Tidak boleh ada kesan tebang pilih, apalagi menyangkut kekerasan seksual. Kami percaya Polda Papua Barat Daya mampu bekerja profesional untuk memastikan keadilan bagi korban,” tambahnya.

    Polda Papua Barat Daya juga memastikan bahwa proses penyidikan tetap berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan menjamin perlindungan hukum bagi korban selama proses berlangsung.

    Setelah pemeriksaan saksi kunci selesai, penyidik dijadwalkan akan memanggil terlapor YS untuk memberikan keterangan resmi sebagai bagian dari kelanjutan proses penyidikan.

  • SPPG Ampera Targetkan 1.000 Porsi MBG Untuk Sekali Distribusi

    Melanesiatimes.com, Masohi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Masohi terus dijalankan. Salah satunya dengan mempersiapkan segala kebutuhan termasuk sarana dan prasarana penunjang operasional kerja.

    Terbaru ialah dengan melaunching Gedung Dapur SPPG Mama Haji Lulu yang beralamat di Jl. Abdullah Soulissa RT 001 RW 006 kelurahan ampera kecamatan Kota Masohi pada sabtu, (15/11/2025).

    Pantauan redaksi Melanesia Times di lokasi kegiatan, tampak sejumlah tamu undangan ikut menyaksikan acara grand launching termasuk Kapolsek Kota Masohi, perwakilan Kodim 1502 Masohi, masyarakat setempat, serta pengelola dan para pekerja.

    Sementara itu kehadiran Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir diwakili oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Maluku Tengah yakni Eliezer Istia.

    Dalam sambutannya, Zulkarnain menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat.

    “terutama bagi anak-anak usia sekolah,” jelasnya sebagaimana disampaikan Eliezer.

    Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa persoalan MBG bukan hanya soal menyiapkan makanan saja. Melainkan, sambung ia “yang terpenting adalah bagaimana memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang berkualitas, dan berpengaruh langsung terhadap tumbuh kembang, kecerdasan, serta daya tahan tubuh mereka,” tegasnya ketika berbicara mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini.

    Dalam acara tersebut, Bupati Maluku Tengah ini juga mengungkapkan jika kehadiran SPPG Kelurahan Ampera yang baru saja dilaunching, menurutnya merupakan bukti nyata komitmen Maluku Tengah dalam mendorong pemenuhan gizi anak lewat program MBG.

    Sehingga, lanjut ia memaparkan “bahwa keberadaan SPPG Ampera menjadi tambahan untuk dapur MBG berikutnya di Kota Masohi,” ungkap Zulkarnain merujuk pada keberadaan 2 dapur MBG sebelumnya yang sudah terlebih dulu ada yakni milik kelurahan Lesane dan kelurahan Letwaru.

    Disamping itu, apresiasi lebih diberikan oleh Bupati Zulkarnain kepada Yayasan Al Barqah Nahdliyin yang kembali dipercaya sebagai mitra pelaksana daerah (SPPG) untuk mendukung program ini.

    Harapannya “semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” kata dia singkat.

    Sambil berkaca pada beberapa kasus yang terjadi di daerah lain, Zulkarnain berpesan agar peran dapur pengelola MBG di Maluku Tengah jangan sampai terjadi kelalaian serupa hingga mengakibatkan para siswa mengalami keracunan.

    Dikatakan Zulkarnain “karena itu saya minta agar pengawasan diperketat, koordinasi antar pihak ditingkatkan, dan evaluasi dilakukan secara rutin,” pesannya.

    Menanggapi hal tersebut, pengelola dan para petugas SPPG Dapur Ampera menegaskan komitmennya dalam menjamin ketersediaan makanan yang bergizi dan higienis bagi para siswa.

    “InsyaAllah kami siap dan akan menjalankan program ini dengan baik, amanah, dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait,” kata Siti Ruhania (Pengelola Dapur SPPG Ampera) yang diwawancarai awak media sesaat setelah acara Grand Launching selesai.

    Kepada wartawan, Ruhania yang ditanyai seputar kesiapan pendistribusian MBG juga menyampaikan pihaknya akan menyiapkan maksimal 1.000 porsi untuk sekali masak.

    “maksimal 1.000 porsi, tapi untuk awal ini kami akan memulai dengan 912 penerima manfaat yang tersebar di 8 Sekolah dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA yang berada di Kota Masohi,” jelas Ruhania. (HUAT)

  • Gubernur Elisa Kambu Resmikan Hyper 5G Telkomsel, Gebrakan Baru untuk Transformasi Digital PBD

    Melanesiatimes.com 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 – Telkomsel resmi memperkenalkan teknologi Hyper 5G kepada masyarakat Papua Barat Daya melalui penyelenggaraan 5G Fest 2025, yang dibuka Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.

    Ajang ini menarik partisipasi warga, komunitas, dan pelaku UMKM yang terlibat dalam rangkaian kegiatan olahraga, seni, edukasi, serta ekonomi kreatif, dan berlangsung di Kantor Graha Merah Putih Sorong, Sabtu (15/11/2025).

    Dalam peresmian tersebut, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakob M. Kareth, M.Si; Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma R. Soelaiman, S.Sos., M.M; Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, S.Pi., M.Si; serta Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, S.Sos., M.M.

    Pada kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa kehadiran 5G menjadi salah satu pendorong percepatan pembangunan dan digitalisasi di Papua Barat Daya.

    “Saya memberi mengapresiasi kepada Telkomsel, karena telah menghadirkan ruang kolaboratif bagi UMKM dan generasi muda, untuk dapat menampilkan karya-karya mereka,” aku Gubernur.

    Sementara itu, Manager Mobile Consumer Telkomsel Branch Sorong, Dwi Rahmat Irfan, menyampaikan, 5G Fest 2025 Sorong dirancang untuk mempertemukan komunitas lokal, mitra strategis, serta UMKM dengan masyarakat.

    “Tingginya partisipasi menunjukkan potensi besar ekonomi kreatif di Sorong, dan kuatnya minat warga terhadap aktivitas berbasis digital,” papar Dwi.

    Tambahnya, festival ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan teknologi Hyper 5G yang kini mulai tersedia di beberapa titik di Kota Sorong. Layanan tersebut menawarkan kecepatan data lebih tinggi dan latensi rendah, sehingga membuka peluang baru bagi pengalaman digital yang lebih imersif.

    Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan Fun Run 5K yang diikuti lebih dari 750 peserta, disusul kelas Zumba dengan sekitar 200 peserta. Selain itu, lebih dari 100 peserta mengikuti lomba mewarnai anak dan turnamen mobile e-sport.

    Selain itu, sebanyak 15 UMKM meramaikan area bazar dengan kuliner dan kerajinan lokal, serta ditambah berbagai kompetisi seperti Got Talent dan Latte Art yang berlangsung sepanjang hari.

    Dari seluruh rangkaian di atas, kata Dwi, Telkomsel menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kolaboratif bersama UMKM, BUMN, dan komunitas, guna mendorong kreativitas generasi muda Papua Barat Daya melalui penyelenggaraan event serupa ke depan.

  • LPS Gandeng Media Gelar Media Gathering 2025: Perkuat Sinergitas Mulai dari Tanah Timur Indonesia

    Melanesiatimes.com, Makassar – Kantor Wilayah III Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengelar acara LPS Media Gathering 2025 yang bertajuk Cerita dari Tanah Timur yang bertujuan memperkuat sinergi antara LPS dengan media di wilayah Sulampua. Acara ini berlangsung di Kota Makassar pada 14-16 November 2025 dan dihadiri oleh 25 perwakilan media dari Kendari, Palu, Manado, dan Sorong. Dalam kegiatan tersebut, LPS menekankan pentingnya peran media dalam edukasi dan komunikasi mengenai program penjaminan simpanan LPS khususnya di wilayah Sulampua.

    Kepala Kantor Perwakilan (KPW) III LPS, Fuad Zaen, menyampaikan pentingnya peran media dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat di daerah. Menurut Fuad, media memiliki tanggung jawab untuk terus mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penjaminan simpanan. Media diharapkan mampu menyampaikan informasi LPS hadir untuk melindungi nasabah melalui program penjaminan simpanannya.

    “Media melalui cakupan, jangkauan, dan penyebarannya dapat menjangkau jauh lebih banyak masyarakat daripada yang dapat kami jangkau secara fisik. Oleh karena itu rekan-rekan media tentunya menjadi salah satu mitra strategis LPS dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya di wilayah Sulampua.” ujar Fuad Zaen.

    Fuad menambahkan bahwa melalui media gathering ini, LPS ingin mempererat kolaborasi dengan media agar sinergi yang sudah terjalin dapat semakin kuat. Hal ini penting, terutama mengingat tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

    Sementara itu, Deputi Kepala KPW III LPS, Prayitno Amigoro, memberikan gambaran mengenai cakupan penjaminan simpanan LPS di wilayah Sulawesi Selatan. Menurut Prayitno, berdasarkan data per 31 Oktober 2025, jumlah rekening nasabah bank yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,97% dari total rekening yang ada di Sulampua. Penjaminan ini mencakup rekening bank umum dan BPR/BPRS.

    Ia juga menekankan bahwa dana nasabah yang disimpan di bank yang memenuhi syarat 3T secara otomatis dijamin oleh LPS, sehingga nasabah tidak perlu khawatir mengenai keamanan simpanan mereka. LPS bertindak sebagai lembaga penjamin yang secara khusus ditugaskan untuk melindungi dana masyarakat di bank umum dan BPR/BPRS.

    Dalam kesempatan yang sama, Fuad Zaen juga menjelaskan bahwa LPS menjamin simpanan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank. Artinya, jika nasabah memiliki dana di satu bank yang melebihi Rp2 miliar, hanya Rp2 miliar pertama yang akan dijamin oleh LPS. Hal ini penting untuk diketahui nasabah agar mereka dapat mengelola dananya dengan lebih bijak.

    Nasabah yang memiliki uang melebihi batas maksimal nilai penjaminan, diimbau agar mendistribusikan simpanan ke berbagai rekening bank yang berbeda agar dana nasabah dijamin seluruhnya oleh LPS dalam situasi bank mengalami kebangkrutan atau dicabut izin usahanya.

    Media gathering yang diselenggarakan oleh LPS ini merupakan salah satu upaya untuk terus menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan media, yang diharapkan dapat membantu memperkuat pemahaman publik tentang fungsi dan tugas LPS. Melalui sinergi ini, LPS dan media diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu akurat, terpercaya, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

  • FGD Pemkot Sorong Ikut Rumuskan Langkah Konkret Jaga Stabilitas Harga Pangan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Tamrin Tajuddin, S.T., M.M., mewakili Wali Kota Sorong dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Kolaborasi Nasional-Daerah untuk Stabilisasi Harga Pangan Strategis di Provinsi Papua Barat Daya”. FGD tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Rabu, (12/11/2025).

    Kegiatan ini menghadirkan peserta dari berbagai instansi, khususnya para kepala dinas yang membidangi ketahanan pangan, perindustrian, pertanian, dan perdagangan se-Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, sejumlah perwakilan lembaga terkait turut berpartisipasi untuk mendukung penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga pangan.

    FGD yang berlangsung di Hotel Aston Sorong ini menjadi wadah diskusi strategis antara pemerintah pusat dan daerah guna merumuskan langkah konkret dalam menghadapi dinamika harga pangan. Ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga menjadi isu utama yang dibahas dalam forum tersebut.

    Untuk memperkaya perspektif, panitia menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari berbagai instansi nasional. Mereka di antaranya M. Siradj Parwito selaku Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan Kemenko Perekonomian, serta Maino Dwi Hartono yang menjabat Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada Badan Pangan Nasional.

    Selain itu, hadir pula Sudi Mardianto, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, yang memberikan paparan terkait tantangan produksi dan distribusi pangan. Pemikir pertanian nasional, Khudori, turut memberikan analisis mendalam mengenai kondisi pangan nasional dan dampaknya terhadap daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, terutama komoditas strategis. Kerja sama yang solid antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat di Papua Barat Daya.

    Pemerintah Kota Sorong menyatakan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan implementasi kebijakan terkait stabilisasi pangan. Melalui FGD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat langkah-langkah strategis agar kondisi pangan di daerah tetap terjaga dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

     

  • Sukses Kelola Kawasan Konservasi Berkelanjutan, BLUD UPTD KKP Raja Ampat Jadi Medium Untuk NTT Sumbar Maluku Hingga Delegasi Timor Leste

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Penerapan pendekatan, pengelolaan, dan inklusif oleh BLUD UPTD KKP Raja Ampat menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang diminati beberapa provinsi hingga negera tetangga.

    Pengembangan, pengelolaan dan pendanaan yang berkelanjutan itu berhasil menarik simpati tiga provinsi yakni Sumatra Barat (Sumbar), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan satu delegasi Conservation International asal Timor Leste untuk melakukan Study Tiru.

    Untuk diketahui Konservasi Indonesia dan Conservation International Timor Leste tengah mendukung pemangku kepentingan di semua tingkat dalam membangun perlindungan dan pengelolaan wilayah laut yang lebih efektif di Bentang Laut Sunda Kecil (Lesser Sunda Seascape). Bentang laut ini membentang melintasi wilayah provinsi dan juga negara, Indonesia dan Timor Leste.

    Indonesia sendiri melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan Marine Protected Area Vision 30 X 45, dengan target kawasan konservasi seluas 97,5 juta Ha (30% dari luas perairan laut Indonesia) di tahun 2045.

    Sedangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku mendukung upaya tersebut melalui pencadangan dan penetapan kawasan konservasi pada masing-masing wilayahnya. Hingga tahun 2021, luas Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTT mencapai 4.373.018,06 Ha, yang mencakup 10 kawasan.

    Pada tahun 2024 Provinsi Maluku juga telah menetapkan 11 kawasan konservasi perairan dengan luas 2.170.084,16 Ha, sedangkan kawasan yang sementara dalam proses inisiasi sebesar 1.806.577.18 Ha Pemerintah Provinsi NTT dan Maluku, dengan dukungan dari Konservasi Indonesia dan mitra lainnya, saat ini sedang dalam proses untuk menetapkan dua kawasan konservasi baru di sisi timur Bentang Laut Sunda Kecil, yaitu KKD Belu di NTT dan KKD Wetar di Maluku.

    Proses ini telah sampai pada tahapan konsultasi teknis di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Rencana tindak lanjut setelah penetapan kedua kawasan tersebut akan dilanjutkan dengan proses pembentukan atau konsolidasi lembaga pengelola kawasan.

    Conservation International Timor Leste tengah mendukung pembentukan Marine Protected Area (MPA) baru di distrik Manatutu, dan mendorong optimalisasi pengelolaan MPA di antaranya di bagian barat laut, di pulau Atauro, dan di Nino Konis Santana National Park berserta Community-based Marine Protected Area (CB-MPA) di Distrik Bobonaro.

    Syafri Tuharea, Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat Saat Memberi Materi

    Kunjungan belajar atau study tiru ini dilakukan sejak 10-13 November 2025 dan diikuti 30 peserta dari 3 provinsi yakni Sumbar, NTT, Maluku dan Timor Leste. guna mencari, memahami bagaimana model sukses pengelolaan kawasan konservasi laut berkelanjutan.

    Di Region segitiga terumbu karang dunia, model ini telah didemonstrasikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, sehingga mengantongi status “Berkelanjutan” dalam penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA), di samping itu ada pun pengakuan lainnya seperti ‘Blue Park Award”.

    Ari Benu, Perwakilan Konservasi Indonesia Asal NTT

    Salah satu perwakilan Konservasi Indonesia (KI) asal Nusa Tenggara Timur mengakui materi yang diberikan oleh Kepala Badan Layanan Umum Daerah, Syafri Tuharea, sangat menginspirasi dan mengedukasi dimulai dari pendirian hingga operasionalisasi Tim BLUD Raja Ampat dilapangan.

    “Hari pertama berupa informasi dan pembelajaran yang disampaikan oleh Kepala BLUD, hari kedua dan ketiga kami mengunjungi langsung ke beberapa titik lokasi untuk melihat cara Operasionalisasi yang dilakukan oleh teman-teman BLUD Raja Ampat dilapangan hal ini tentu menginspirasi dan sangat mengedukasi,” tutup Ari Benu, perwakilan KI asal NTT, di Port Of Waisai, Kamis, (13/11/2025).

  • BPJS Kesehatan Gandeng GOW Kota Sorong Ajak Perempuan Cegah Kanker Serviks Lewat Pap Smear Gratis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Ikatan Istri Karyawan BPJS (IIKB) Cabang Sorong menggelar kegiatan Sosialisasi Kesadaran Kanker Serviks dan Manfaat Pap Smear bagi anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Sorong. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Sorong ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para perempuan tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan pap smear.

    Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada perempuan di Indonesia. Penyakit ini kerap tidak menimbulkan gejala pada stadium awal, sehingga banyak kasus baru terdeteksi ketika sudah mencapai stadium lanjut. Padahal, dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, kanker serviks dapat dideteksi lebih dini dan peluang penyembuhannya menjadi jauh lebih besar.

    Pada sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama menyampaikan, peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat memanfaatkan layanan pap smear tanpa dipungut biaya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    “Apabila hasil pemeriksaan dokter menunjukkan adanya indikasi medis, peserta dapat diberikan pelayanan pemeriksaan pap smear, sesuai dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dokter di FKTP,” ujar Pupung, Kamis (13/11/2025).

    Pupung menjelaskan, layanan pap smear melalui Program JKN diberikan secara selektif melalui Skrining Riwayat Kesehatan (SRK) terlebih dahulu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Pasal 48 ayat (4). Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan medis peserta.

    “Prinsip layanan skrining dalam Program JKN adalah untuk mencegah dan mendeteksi dini penyakit pada kelompok masyarakat yang berisiko atau memiliki indikasi medis. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya dan terhindar dari penyakit serius yang dapat dicegah lebih awal,” jelas Pupung.

    BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks di lingkungan masing-masing.

    “Harapannya, setelah kegiatan ini, para peserta bisa mengedukasi anggota keluarga dan masyarakat sekitar agar tidak takut memeriksakan diri. Kesehatan adalah investasi jangka panjang yang harus dijaga,” tambah Pupung.

    Pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat peran promotif dan preventif dalam Program JKN, agar masyarakat tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika sakit, tetapi juga aktif melakukan pencegahan penyakit. Melalui kerja sama lintas sektor dengan organisasi perempuan seperti GOW Kota Sorong, BPJS Kesehatan berharap kesadaran akan pentingnya deteksi dini kanker serviks dapat meningkat dan berdampak nyata dalam menurunkan angka kasus di masyarakat.

    “Dengan pemeriksaan pap smear yang dapat diakses secara gratis bagi peserta JKN, diharapkan semakin banyak perempuan di Kota Sorong yang berani dan peduli untuk melakukan pemeriksaan dini, demi mencegah kanker serviks sejak awal dan menjaga kualitas hidup yang lebih sehat,” pungkas Pupung.

    Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan dan antusias hangat dari anggota GOW Kota Sorong. Materi yang disampaikan menjelaskan tentang faktor risiko kanker serviks, tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai serta pentingnya deteksi dini melalui pap smear.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua GOW Kota Sorong, Entin Suminar Anshar menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan IIKB Cabang Sorong atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai sangat bermanfaat bagi perempuan di daerah tersebut.

    “Kami sangat berterimakasih atas kegiatan sosialisasi ini. Banyak dari kami yang baru mengetahui bahwa pemeriksaan pap smear bisa dilakukan gratis melalui BPJS Kesehatan. Ini sangat membantu agar perempuan di Sorong lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi,” ungkapnya.

    Menurutnya kegiatan seperti ini sangat relevan untuk terus digalakkan, mengingat masih rendahnya kesadaran perempuan terhadap pemeriksaan kesehatan rutin. Edukasi yang dilakukan secara langsung kepada organisasi perempuan akan membantu memperluas jangkauan informasi di masyarakat.

  • Dugaan Korupsi ATK Rp4 Miliar, Kejati Papua Barat Kembali Periksa Sejumlah Pejabat Penting

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Kejaksaan Tinggi Papua Barat kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp4 miliar. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (13/11/2025).

    Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Kota Sorong hadir untuk memberikan keterangan terkait aliran anggaran pengadaan ATK tahun 2017.

    Beberapa saksi yang dipanggil dan diperiksa di antaranya adalah mantan Sekretaris Dewan (Sekwan), mantan Ketua DPRD Kota Sorong, serta Ketua DPRD Kota Sorong yang saat ini masih menjabat. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian di ruang Pidsus Kejati Papua Barat.

    Tim penyidik memfokuskan pemeriksaan pada proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengadaan ATK yang berlangsung pada tahun anggaran 2017. Dugaan sementara, terjadi ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dan realisasi belanja yang mengakibatkan potensi kerugian negara cukup besar.

    Pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih terus berlangsung, memastikan seluruh keterangan yang dibutuhkan untuk menguatkan alat bukti dalam perkara ini,

    Hingga berita ini diterbitkan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat.