Melanesia Times

Blog

  • LBH Sagu Pertanyakan Amdalalin Pembangunan Paragon Mall Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sagu mempertanyakan kelayakan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin) pada pembangunan Paragon Mall Sorong. Pertanyaan ini muncul menyusul terjadinya kemacetan panjang yang kerap terjadi di kawasan sekitar pusat perbelanjaan tersebut. Sabtu (8/11/2025).

    Direktur LBH Sagu, Ikbal Muhidin, menilai pembangunan Paragon tidak memperhatikan aspek lalu lintas sebagaimana seharusnya diatur dalam dokumen Amdalalin. Menurutnya, keberadaan mall baru ini justru memperburuk arus kendaraan di ruas jalan utama Kota Sorong.

    Ia menjelaskan, kemacetan parah sering kali terjadi mulai dari depan PLTD hingga kawasan Paragon, terutama pada jam-jam sibuk. Kondisi itu bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat pengguna jalan.

    “Bayangkan kalau ada ambulans yang sedang membawa pasien kritis lalu terjebak dalam kemacetan seperti itu. Apakah sudah ada solusi yang disiapkan oleh pihak terkait?” ujarnya

    Ikbal pun mempertanyakan langkah Dinas Perhubungan Kota Sorong dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan Paragon. Ia menilai, jika memang Amdalalin telah diterbitkan, maka seharusnya kemacetan seperti itu tidak terjadi.

    “Oleh karena itu, kami ingin tahu, apakah Paragon sudah memiliki Amdalalin? Kalau memang sudah, mengapa kemacetan bisa terjadi begitu parah dan terus berulang?” tegasnya.

    Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan izin pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lalu lintas. Ia menilai, kajian yang matang sangat diperlukan sebelum proyek besar seperti mall dijalankan.

    LBH Sagu meminta agar Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Paragon Mall. Evaluasi ini, katanya, penting dilakukan untuk memastikan kegiatan investasi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

    Ikbal menegaskan, pemerintah harus menempatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat di atas kepentingan bisnis. “Setiap pembangunan seharusnya membawa manfaat bagi publik, bukan menimbulkan masalah baru di jalan raya,” pungkasnya.

  • Dorong Transparansi Pembangunan, Pemkot Sorong Gelar Pelatihan Sistem Capital Investment Planning (CIP)

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kegiatan Kustomisasi dan Pelatihan Operasionalisasi Sistem/Aplikasi Capital Investment Planning (CIP) di Kota Sorong secara resmi dibuka oleh M. Ali Irmanda, S.T., M.Tr.AP., yang menjabat sebagai Kasubdit Perhubungan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kota Sorong melalui Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, James Burung, S.Sos., M.M. Jumat (6/11/2025).

    Pelaksanaan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola investasi infrastruktur perkotaan secara terintegrasi dan berbasis data spasial. Melalui penerapan sistem Capital Investment Planning (CIP), diharapkan setiap perangkat daerah mampu menentukan prioritas pembangunan yang lebih tepat, transparan, dan berkelanjutan.

    Sebagai salah satu dari 10 kota percontohan program NUDP, Kota Sorong memiliki tanggung jawab sekaligus peluang besar untuk menjadi role model dalam penerapan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Karena itu, kegiatan pelatihan ini penting untuk memastikan seluruh tim teknis dan perencana daerah memahami serta terampil menggunakan sistem CIP dengan baik.

    Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, S.Sos., M.M., menegaskan:

    “Kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan ruang belajar bersama untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, memperbaiki tata kelola perencanaan investasi daerah, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat,” Ucap Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong

    Dengan adanya program NUDP dan implementasi sistem CIP, saya yakin Kota Sorong dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta memperkuat daya saing kota di masa mendatang.

    Pemerintah Kota Sorong memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, terutama Kementerian PUPR, Tim NUDP, serta para fasilitator yang terus mendampingi sejak awal pelaksanaan program di Kota Sorong.

  • Dari Jalan Sehat hingga Pemeriksaan Gratis, HKN ke-61 di Sorong Sarat Edukasi Kesehatan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun 2025 di Kota Sorong berlangsung meriah. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobnat, S.K.M., MAP, menegaskan bahwa HKN bukan sekadar perayaan, melainkan momentum penting bagi seluruh tenaga kesehatan untuk memperkuat pola hidup sehat dan mempererat kerja sama lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Hal itu disampaikannya pada kegiatan jalan sehat bersama yang digelar Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jumat (7/11/2025), dalam rangka menyambut HKN ke-61. Ratusan peserta mengikuti kegiatan yang dimulai dari depan Ramayana Mall dan berakhir di Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong.

    Acara dilanjutkan dengan senam bersama, penarikan door prize, serta pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi ASN dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Kegiatan ini menjadi wujud nyata ajakan untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aktif.

    Dalam sambutannya, Jemima menjelaskan bahwa tema HKN tahun ini, “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, menegaskan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Selain menjalankan tugas melayani masyarakat, tenaga kesehatan juga harus menjadi teladan dalam menerapkan pola hidup sehat. Karena itu, kami mengadakan kegiatan seperti futsal putri, jalan sehat, dan senam bersama agar seluruh tenaga kesehatan bisa meneladankan gaya hidup sehat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, panitia HKN juga telah melaksanakan berbagai lomba untuk memeriahkan peringatan tersebut. Di antaranya pertandingan futsal putri yang diikuti 16 hingga 18 tim dari rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, klinik, serta OPD. Selain itu, ada juga lomba posyandu, kader teladan, dan tenaga kesehatan teladan.

    “Kegiatan ini kami lakukan untuk membangun persatuan, kebersamaan, dan silaturahmi antar tenaga kesehatan, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

    Jemima juga menekankan bahwa HKN harus dimaknai sebagai ajang refleksi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di Kota Sorong. Ia mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk terus berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan dengan baik.

    “Kalau ada hal-hal yang kurang pas, mari kita bicarakan dengan baik. Jangan sampai persoalan internal menghambat pelayanan kepada masyarakat, karena kita hadir untuk melayani,” tegasnya.

    Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong, Jermias Gembenop, S.Sos., M.H, memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan atas terselenggaranya rangkaian kegiatan HKN ke-61. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong mendukung penuh seluruh program kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    “Visi Wali Kota Sorong adalah menyehatkan seluruh masyarakat. Dinas Kesehatan memiliki peran besar dalam mewujudkan visi tersebut, bukan hanya melalui peningkatan layanan, tetapi juga melalui promosi dan edukasi perilaku hidup sehat,” ujar Jermias

    Jeremias menambahkan, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan di semua lini, mulai dari bidan, mantri, hingga petugas lapangan. Dengan demikian, pelayanan dapat dilakukan secara profesional dan proporsional.

    “Kesehatan adalah barometer kualitas pembangunan manusia. Jika kesehatan menurun, maka kualitas manusia juga ikut menurun. Karena itu, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama yang mendapat perhatian besar dari pemerintah,” jelasnya.

    Menurut Jeremias, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun masyarakat sehat. Ia mengajak seluruh jajaran kesehatan untuk bekerja secara sinergis sesuai peran masing-masing. “Ada bagian manajemen, ada pengatur, dan ada pelaksana. Semua harus saling terhubung dan berkolaborasi agar tujuan bersama tercapai,” tutup Gembenop.

    Ketua Panitia pelaksana yang juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jenny Isir, SKM, menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ASN dan masyarakat. Pemeriksaan mencakup jantung, kolesterol, asam urat, gula darah, status gizi, kesehatan jiwa, kesehatan wajah, malaria, dan HIV/AIDS.

    Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis lengkap yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter jantung, perawat, bidan, petugas gizi, analis, petugas skrining jiwa, serta apoteker. Peserta jalan sehat berasal dari berbagai kalangan, termasuk pimpinan OPD, rumah sakit, puskesmas, klinik, perguruan tinggi kesehatan, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dan kader.

    Untuk menambah semangat peserta, panitia juga menyediakan door prize menarik, seperti kulkas Polytron, sepeda, TV Aqua 50 inci, mesin cuci, oven listrik, smartwatch, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Puncak perayaan HKN ke-61 di Kota Sorong dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 November 2025.

  • Wali Kota Sorong Ikut Pendidikan Kepemimpinan di Lemhannas dan Singapura

    Melanesiatimes.com, 𝐉𝐚𝐤𝐚𝐫𝐭𝐚 – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menjadi salah satu dari 25 kepala daerah terpilih yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025. Program hasil kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas RI, dan National University of Singapore (NUS) ini berlangsung sejak 5 hingga 19 November 2025.

    Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah agar memiliki wawasan kebangsaan, kemampuan manajerial, serta karakter kenegarawanan yang kuat.

    Selama program berlangsung, peserta mengikuti pembelajaran di Lemhannas RI, dilanjutkan pelatihan selama tiga hari di NUS Singapura, dan akan menuntaskan sesi akhir di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

    Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan, para peserta dipilih melalui seleksi ketat oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Kursus ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan agar kepala daerah memiliki pemahaman yang utuh, holistik, dan integral terkait empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara, kepemimpinan, dan komunikasi,” jelas Gubernur Lemhanas RI.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menuturkan, sebagian besar peserta merupakan kepala daerah baru, yang belum memiliki pengalaman memimpin pemerintahan.

    “Dari seluruh peserta, 73 persen di antaranya merupakan kepala daerah baru. Melalui pendidikan ini, kenegarawanan dan nasionalisme, mereka diharapkan makin kuat serta mampu mempengaruhi masyarakat yang mereka pimpin,” ujar Mendagri.

    Di waktu terpisah, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., mengungkapkan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah, sehingga para kepala daerah termasuk dirinya, tidak hanya memahami aspek teknis pemerintahan, tetapi juga memiliki visi kebangsaan dan kemampuan strategis dalam memimpin pembangunan di wilayahnya.

    “Melalui KPPD ini, saya memperoleh banyak perspektif baru tentang tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi kebangsaan. Pengalaman belajar di Lemhannas dan NUS menjadi bekal penting untuk memperkuat kepemimpinan saya, dalam mendorong pembangunan yang berkarakter dan berkelanjutan di Kota Sorong,” ungkap Wali Kota Sorong. (𝑫𝒊𝒔𝒌𝒐𝒎𝒊𝒏𝒇𝒐 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒐𝒏𝒈)

  • Peringatan HKN ke-61 di Sorong Warnai Jalan Sehat, Senam, dan Pemeriksaan Gratis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Kota Sorong berlangsung semarak dan penuh antusiasme. Kegiatan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Forkopimda, dan masyarakat ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan menjaga kebugaran tubuh.

    Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, S.K.M., MAP., mengajak seluruh ASN dan masyarakat menjadikan peringatan HKN sebagai dorongan memperkuat gaya hidup sehat. Ia menekankan bahwa langkah sederhana seperti berolahraga teratur dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dapat menjadi awal dari perubahan besar menuju masyarakat yang lebih sehat.

    Ajakan tersebut disampaikannya seusai mengikuti kegiatan jalan sehat, senam bersama, dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Lapangan Landscape dan Lobi Kantor Wali Kota Sorong, Jumat (7/11/2025).

    Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang hadir dan ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut.

    Peringatan HKN ke-61 kali ini diawali dengan jalan sehat bersama dari Ramayana Mall menuju Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong. Ratusan peserta tampak bersemangat mengikuti kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan senam bersama, penarikan door prize, serta pemeriksaan kesehatan gratis yang terbuka bagi semua kalangan.

    Menurut Jemima, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis itu menyediakan beragam layanan, mulai dari anamnesa, skrining gizi, pemeriksaan laboratorium, hingga konsultasi dengan dokter umum dan spesialis. “Selain itu, juga tersedia pemeriksaan kesehatan jiwa, jantung dengan EKG, serta pelayanan apotek bagi peserta yang membutuhkan pengobatan lanjutan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh dari rumah sakit swasta serta Karantina Bandara. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan dini.

    “Semua ini kami lakukan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi ASN, Forkopimda, dan masyarakat yang hadir. Kami ingin menegaskan bahwa hidup sehat harus dimulai dari diri sendiri dan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari,” tegas Jemima.

    Dari data yang dihimpun Dinas Kominfo Kota Sorong, selain kegiatan jalan sehat dan senam bersama, Panitia HKN ke-61 juga telah melaksanakan berbagai lomba dan kegiatan hiburan. Beberapa di antaranya adalah futsal putri, lomba fashion show, dan tari kreasi yang digelar di Gedung Lambert Jitmau pada Kamis (6/11/2025).

    Beragam kegiatan tersebut menjadi bentuk kreativitas dan kebersamaan dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional, dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesehatan jasmani. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat semakin meningkat.

    Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan di Lapangan Landscape seusai senam bersama, Jemima menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan membangun silaturahmi antar tenaga kesehatan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

    Dengan semangat HKN ke-61 yang mengusung tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”, Dinas Kesehatan Kota Sorong berharap agar masyarakat terus menanamkan budaya hidup sehat dan menjaga pola hidup aktif. Momentum ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju Kota Sorong yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

  • DPR Kota Sorong Desak Pemulangan 4 Tapol dari Makassar ke Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Ketua DPR Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewarissa bersama tiga Wakil Ketua DPR secara resmi mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong agar empat tahanan politik (Tapol) yang kini menjalani sidang di Makassar agar usai keputusan segera dipulangkan ke Kota Sorong. Langkah ini dinilai penting demi menjaga hak keluarga dan stabilitas keamanan di wilayah Sorong. Kamis (6/11/2025).

    John Lewarissa menegaskan, para tahanan politik tersebut seharusnya menjalani hukuman di wilayah asal mereka agar tetap dapat dijenguk oleh keluarga. Ia menyebut, keputusan untuk mengirim surat tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral DPR Kota Sorong terhadap warganya.

    “Jangan biarkan mereka di Makassar, tapi kembalikan ke Kota Sorong agar anak, istri, dan keluarga mereka bisa melihat serta mengunjungi di Lapas Sorong,” ujar John

    Menurut John, upaya ini juga sejalan dengan fungsi DPR sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, terutama dalam menjaga rasa keadilan dan kemanusiaan bagi warga Sorong. Ia berharap agar surat yang telah dikirim dapat segera direspons positif oleh pihak kejaksaan.

    “Surat sudah kami sampaikan ke Kejari Sorong dan akan diteruskan ke Kejari Makassar untuk dipertimbangkan agar para tahanan tersebut bisa dipulangkan,” tegasnya.

    John menambahkan, pemulangan para Tapol juga memiliki dampak positif terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Sorong. Ia menilai, kehadiran mereka di Sorong dapat mengurangi potensi aksi demonstrasi atau gerakan solidaritas yang berpotensi memicu ketegangan sosial.

    Selain itu, DPR Kota Sorong menilai bahwa pemindahan para tahanan ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, karena menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat.

    “Dengan langkah ini, kami berharap suasana di Kota Sorong tetap kondusif dan masyarakat merasa aspirasinya didengar oleh pemerintah,” ucap John.

    Ia juga mengungkapkan, DPR Kota Sorong telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan langkah ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menurutnya, pemindahan tahanan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal kemanusiaan dan kebijakan daerah.

    Dalam kesempatan yang sama, John Lewarissa meminta dukungan dari Pemerintah Kota Sorong untuk memperkuat langkah DPR. Ia berharap Wali Kota Sorong dapat turut bersurat kepada Kejari Sorong sebagai bentuk dukungan politik dan solidaritas terhadap upaya pemulangan para Tapol.

    “Kami juga meminta kepada Wali Kota Sorong untuk menyurati Kejari Negeri Sorong sebagai bentuk dukungan terhadap langkah DPR Kota Sorong,” tutup Ketua DPR Kota Sorong John Lewarissa.

  • BPVP Sorong Gandeng PW Fatayat NU Gelar Tailor Made Training dan Rias Wajah di Waisai

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Balai Pelatihan Vokasi & Produktivitas (BPVP) Sorong gandeng PW Fatayat NU gelar Tailor Made Training (TMT) di Aula Babussalam, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (7/11/2025).

    TMT merupakan pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, dan persyaratan spesifik dari individu, tim, atau organisasi tertentu.

    Pelatihan tailor-made lebih fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan keterampilan dari peserta, organisasi, atau kelompok masyarakat.

    “Pelatihan ini merupakan program dari BPVP Sorong kami melakukan dua sub kejuruan yakni merias wajah dan menjahit pakaian dengan mesin,” ujar Sub Koordinator Bidang Penyelengaaraan Pelatihan BPVP Sorong, Daud Matius.

    Materi pelatihan yang diberikan tidak hanya melatih keterampilan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas.

    Rangkaian kegiatan ini diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan di Raja Ampat. Pelatihan tersebut direncanakan berlangsung selama 12 hari kerja mulai Jumat (7/11) hingga Selasa (18/11).

    Para peserta mendapat berbagai materi, mulai dari berlatih menjahit pakaian, hingga merias wajah.

    Selain itu, peserta juga diberikan bekal materi pemasaran agar hasil produksi atau karyanya dapat dikenal dan terjual ke konsumen dengan memanfaatkan tren serta teknologi saat ini.

    “Harapan kami dengan adanya pelatihan selama 12 hari kedepan, kelak dapat memberi manfaat bagi peserta atau para ibu-ibu waisai yang mengikuti kegitan Tailor Made Training ini,” tutupnya.

  • BPJS Kesehatan Meringankan Beban Pendeta Daniel, Istri Jalani Pengobatan Liver

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Sebagai seorang pendeta, Daniel Liline (58) memahami betul arti tolong-menolong dalam kehidupan. Namun kali ini, ia sendiri yang merasakan manfaat dari gotong royong melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Saat ditemui, Daniel mengungkapkan Program JKN sangat membatu proses pengobatan istrinya yang kini sedang menjalani perawatan karena sakit yang cukup serius.

    “Dampak Program JKN bagi saya dan keluarga sangat besar, istri saya sakit liver dan sudah menjalani pengobatan sejak beberapa waktu lalu. Dari awal kami memakai JKN dan itu sangat membantu karena semua biaya ditaggung BPJS,” ungkap Daniel.

    Dia selanjutnya menceritakan perjalanan pengobatan istrinya yang cukup panjang. Semuanya dimulai dari pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong dr. J.P. Wanane, tempat pertama kali istrinya didiagnosis. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium dan konsultasi dengan dokter spesialis, diketahui penyakit yang diderita istrinya sudah cukup berat dan memerlukan penanganan lanjutan di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Melalui sistem rujukan berjenjang yang diterapkan BPJS Kesehatan, ia kemudian mendapatkan rujukan ke RS Siloam Kota Manado untuk menjalani perawatan lanjutan.

    “Setelah dari RSUD JP Wanane, kami dirujuk ke RS Siloam Manado. Di sana kami dilayani dengan baik. Petugas BPJS di rumah sakit juga membantu dan memberi solusi ketika kami butuh penjelasan soal proses perawatan. Kami benar-benar dibantu dari awal hingga rujukan, semua berjalan lancar,” katanya.

    Saat ini, istrinya sedang menjalani perawatan di RS Sele Be Solu dan sudah lebih dari seminggu dirawat. Seluruh biaya, mulai dari rawat inap, pemeriksaan, hingga obat-obatan, ditanggung oleh Program JKN. Daniel menyampaikan, selama proses tersebut, pelayanan di setiap rumah sakit yang dikunjungi berjalan baik, cepat dan tidak ada yang dipersulit.

    “Selama kami dirawat, tidak ada biaya yang dikenakan. Prosesnya mudah, dan obat-obatan juga disiapkan dengan baik. Kami merasa sangat terbantu karena saya bisa fokus mendampingi keluarga tanpa harus memikirkan biaya pengobatan yang cukup besar,” ujarnya.

    Sebagai peserta Program JKN segmen Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Daniel merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari program ini. Menurutnya, program ini memberikan perlindungan kesehatan yang sangat penting, terutama saat menghadapi situasi medis yang membutuhkan biaya besar.

    “Program JKN benar-benar membantu kami dalam menjalani pengobatan. Biaya pengobatan tentu tidak kecil jika harus dibayarkan sendiri. Dengan adanya BPJS, semuanya menjadi lebih ringan, apalagi saat ini cukup menunjukkan KTP bisa langsung dilayani,” tuturnya.

    Selain merasakan langsung manfaatnya, Daniel juga aktif menyampaikan kepada jemaat dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya agar memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum peduli, padahal program ini sangat berguna ketika dibutuhkan.

    “Saya selalu menghimbau jemaat saya, jangan tunggu sakit baru mau urus BPJS. Kadang mereka sakit tapi tidak punya uang, akhirnya tidak pergi berobat. Padahal kalau sudah jadi peserta, bisa langsung berobat tanpa khawatir soal biaya.” ucapnya.

    Program JKN hadir untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Dengan prinsip gotong royong, peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit dan peserta yang mampu turut meringankan beban peserta lain yang membutuhkan. Pemerintah juga menanggung iuran bagi masyarakat yang terdaftar sebagai segmen kepesertaan PBI seperti keluarga Daniel, agar mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

    “Harapan saya, BPJS Kesehatan bisa lebih menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Masih banyak masyarakat yang belum tahu atau belum punya akses, jadi perlu ada upaya lebih untuk menjangkau mereka,” pesannya.

  • Dua Pejabat BPKAD Sorong Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi ATK

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.

    Langkah hukum ini diumumkan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat, Agustiawan Umar, pada Kamis (6/11/2025).

    Kasus tersebut berawal dari penyelidikan terhadap anggaran belanja barang dan jasa di BPKAD Kota Sorong tahun anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan dokumen keuangan, penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi di lapangan.

    Dua pejabat yang kini ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial HJT alias Hanok, mantan Kepala BPKAD Kota Sorong, dan BEPM alias Bambang, yang saat itu menjabat sebagai bendahara. Keduanya diduga terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran belanja ATK yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Pusat.

    Agustiawan menjelaskan bahwa nilai anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD Nomor 41.01.05.01.10.5.2 mencapai sekitar Rp1,35 miliar. Namun, dari hasil audit dan pemeriksaan ahli, ditemukan adanya kerugian negara yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp4,54 miliar.

    “Dari hasil penyidikan, kami menemukan bukti kuat bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut, yang menimbulkan kerugian negara cukup signifikan,” kata Agustiawan. Ia juga menambahkan bahwa kedua tersangka kini telah ditahan untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut.

    Kejati Papua Barat sebelumnya telah memeriksa tujuh saksi yang diduga mengetahui proses pengadaan ATK tersebut. Dari tujuh saksi, satu orang diketahui tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Keduanya juga dikenakan pasal tambahan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Selain itu, penyidik menyiapkan pasal subsider sebagai alternatif, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal ini menjerat setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi maupun orang lain.

    Agustiawan menegaskan bahwa Kejati Papua Barat akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru. “Kami akan menelusuri setiap aliran dana untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab di depan hukum,” pungkasnya.

  • Kades Rauki Dilaporkan ke Polres Raja Ampat, Dugaan Penggelapan Dana Desa dan Penyalahgunaan Wewenang

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Sekretaris Desa Rauki (Sekdes), Yohanes Imbir, resmi laporkan Kepala Desa-nya atas dugaan penggelapan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2024 serta penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan tanda tangan ke Polres Raja Ampat, Kamis, (6/11/2025).

    Dalam laporan tersebut, Kades Rauki diduga telah menggunakan uang senilai Rp 65.000.000 untuk membayar hutang pribadi, dan Menggelapkan Rp 160.000.000 dari anggaran desa, sehingga total kerugian negara mencapai Rp 225.000.000.

    Barang Bukti (BB) Yang Dikantongi Pelapor

    Selain itu, Kades Rauki diduga memalsukan tanda tangan Sekretaris dan Bendahara Desa untuk proses pencairan DDS, serta menonaktifkan keduanya secara sepihak tanpa adanya musyawarah dan SK resmi dari pihak berwenang.

    “Tindakan Kepala Kampung telah merugikan negara dan melanggar kepercayaan masyarakat. Kami meminta aparat penegak hukum menindak tegas perbuatan ini,” ujar Yohanes Imbir, Sekretaris Kampung Rauki.

    Laporan ini didampingi oleh Kuasa Hukum, Hayirul R, S.H., yang menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tuntas.

    “Kami memiliki bukti kuat berupa dokumen rekening, tanda tangan palsu, dan data pencairan dana. Dugaan ini bukan administrasi, tetapi tindak pidana yang merugikan keuangan negara,” tegas Hayirul R, S.H.

    Masyarakat Rauki berharap kasus ini segera diusut secara transparan dan profesional, demi menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola Dana Desa.

    Hingga tulisan ini diterbitkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak terlapor yakni Kades Rauki, Distrik Supnin, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.