Melanesia Times

Blog

  • Reses Terakhir Tahap III DPRK Sorong di Remu Selatan, Warga Sampaikan Aspirasi Soal Insentif dan Lapangan Kerja

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kegiatan reses terakhir tahap III Anggota DPRK Sorong Daerah Pemilihan IV digelar di Kelurahan Remu Selatan Kota Sorong pada Selasa (04/11/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, masyarakat antusias menyampaikan berbagai aspirasi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar mereka, mulai dari masalah kesejahteraan kader, lapangan kerja, hingga persoalan lingkungan dan keamanan. Sorong (04/11/2025).

    Yemima Wanggai selaku Ketua RW di Kelurahan Remu Selatan, mewakili para kader posyandu, mengungkapkan keluhannya terkait kurangnya fasilitas posyandu di wilayah Remu Selatan. Ia menekankan bahwa program pemberian makanan tambahan setiap bulan sangat penting untuk menekan angka stunting di kalangan anak-anak.

    Menurut Yemima, selain minim fasilitas, kader posyandu juga belum mendapatkan insentif dari pemerintah. Padahal, mereka berperan penting dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak di tingkat kelurahan. Ia berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti agar kader lebih semangat dalam menjalankan tugasnya.

    Aspirasi lain datang dari warga bernama Sidik Rahakbauw. Ia menyoroti pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur, seperti pasar dan terminal di wilayah Remu Selatan. Sidik berharap agar masyarakat setempat, khususnya anak-anak muda Remu Selatan, dapat diprioritaskan sebagai tenaga kerja kasar.

    Reses Terakhir Tahap III DPRK Sorong di Remu Selatan, Warga Sampaikan Aspirasi Soal Insentif dan Lapangan Kerja
    Reses Tahap III Hari Kelima di Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong

    Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga dapat mengurangi potensi kriminalitas di wilayah tersebut. “Anak-anak Remu Selatan kadang dianggap preman, padahal yang preman itu bukan warga, tapi RT/RW-nya,” ujarnya sambil tersenyum.

    Sidik juga menambahkan bahwa pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat lokal Papua Barat Daya. Ia menilai, masih sering terjadi ketimpangan di mana warga dari luar Papua mendapat kesempatan kerja lebih dulu dibanding masyarakat asli setempat.

    Sementara itu, Seli, Ketua RT 02/RW 06, menyampaikan keluhan mengenai kondisi lingkungan di wilayahnya. Menurutnya, setiap kali hujan deras, tumpukan sampah masih sering terbawa aliran air hingga masuk ke pemukiman warga. Kondisi tersebut memicu keresahan karena dapat menimbulkan penyakit dan merusak kebersihan lingkungan.

    Seli berharap agar pemerintah dapat menambah fasilitas penanganan sampah dan memperbaiki saluran air di beberapa titik yang menjadi langganan banjir. Ia juga meminta agar penegakan disiplin masyarakat dalam membuang sampah dilakukan lebih tegas.

    Selain persoalan lingkungan, masyarakat juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan di wilayah Remu Selatan. Menurut warga, beberapa titik rawan masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat diminimalisir tingkat kejahatannya.

    Kegiatan reses ini menjadi ajang komunikasi dua arah antara masyarakat dan anggota dewan. Warga berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera diakomodir melalui program kerja pemerintah daerah maupun DPRK Sorong.

    Dengan berakhirnya reses tahap III di Kelurahan Remu Selatan, Ketua DPRK Sorong Drs. Ec.John Lewarissa berkomitmen akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat agar dapat diwujudkan dalam kebijakan pemerintah.

    “APBD ini untuk siapa? Kan untuk rakyat juga, jadi kita akan menindaklanjuti aspirasi ini” ungkapnya

    Ia menegaskan bahwa Reses Tahap III yang dilakukan oleh Komisi I sampai IV DPRK Sorong, akan ditindak lanjuti dalam rapat Paripurna, “jadi semua aspirasi yang diserap akan dilaporkan kepada pemerintah, setelah itu akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas-dinas terkait,” ungkap John Lewarissa.

    Selain itu ia juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kelurahan. “Kami akan dorong agar ke depan, anggaran dapat dikelola langsung oleh pihak kelurahan, tidak lagi harus diterima melalui kantor distrik. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat dan tepat sasaran,” tutup Ketua DPR Kota Sorong John Lewarissa.

  • Reses Hari Keempat DPRK Sorong, Saman Bugis Soroti Keamanan, Banjir, Air Bersih dan Bantuan Sosial di Sorong Manoi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam pelaksanaan reses hari keempat tahap III, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong kembali menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi. Kegiatan tersebut menjadi ajang penting bagi wakil rakyat untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi warga di wilayah setempat. Senin (03/11/2025).

    Anggota DPRK Sorong, Mohammad Saman Bugis, yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu, menyoroti sedikitnya empat persoalan krusial yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Keempat hal tersebut adalah masalah keamanan lingkungan, persoalan air bersih, banjir, yang kerap melanda, serta penyaluran bantuan sosial seperti BLT dan PKH yang dinilai belum tepat sasaran.

    Menurut Saman Bugis, kondisi keamanan di beberapa titik di Distrik Sorong Manoi masih perlu pembenahan. Ia menilai, meningkatnya aktivitas masyarakat harus diimbangi dengan peran aktif aparat keamanan dan kesadaran warga dalam menjaga ketertiban bersama.

    “Masalah keamanan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus berkoordinasi dengan aparat untuk memastikan lingkungan masyarakat tetap aman dan kondusif. Jangan sampai warga merasa takut beraktivitas hanya karena ulah segelintir oknum,” tegas Mohammad Saman Bugis.

    Selain keamanan, masalah banjir juga menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa setiap musim hujan, banyak rumah warga di sekitar Malabutor dan wilayah sekitarnya tergenang air karena sistem drainase yang belum berfungsi maksimal. “Banjir bukan hanya persoalan teknis, tapi juga soal manajemen lingkungan yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.

    Saman Bugis juga menambahkan bahwa penanganan banjir memerlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah kota, kelurahan, dan masyarakat. “Kalau hanya mengandalkan dinas teknis, persoalan ini tidak akan selesai. Warga juga perlu ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air,” katanya.

    Sedangkan air bersih (Tirta Remu) yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat juga menjadi masalah kursial yang kadang mengalir dan kadang juga tidak mengalir sehingga masyarakat merasa bahwa hal ini perlu diperhatikan.

    “Warga keluhkan air bersih yang sering tidak mengalir, disamping itu ada persoalan utang antara pemerintah dan PT. Tirta Remu, jadi ketika persoalan ini kami selesaikan maka pemerintah akan mengambil alih Air bersih, sehingga bisa dibenahi dan dapat di alirkan ke warga masyarakat yang di butuhkan,” imbuhnya.

    Persoalan keempat yang diangkat adalah terkait dengan bantuan sosial pemerintah, baik BLT maupun PKH. Menurutnya, bantuan tersebut belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, ia berharap data penerima bansos dapat diperbarui dan disinkronkan dengan data dari Dinas Sosial serta kelurahan agar lebih akurat dan transparan.

    “Bantuan sosial itu harus tepat sasaran. Jangan sampai ada warga yang mampu malah menerima, sementara yang benar-benar miskin justru terlewat. Kami mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang agar tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat,” tutur Saman Bugis.

    Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh lima anggota DPRK Sorong dari Komisi IV, yakni Drs. Ec. John Lewarissa, Mohammad Saman Bugis, Syarif Nari, Permadi, dan Lusiana Saputri. Kehadiran mereka menjadi bentuk komitmen dalam menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul dari masyarakat di lapangan.

    Warga Malabutor yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas air bersih, hingga permintaan agar pemerintah memperhatikan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat pascapandemi.

    Melalui momentum reses ini, DPRK Sorong berkomitmen untuk menyalurkan semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah kota. Para legislator berharap hasil reses dapat menjadi dasar kebijakan dalam pembahasan program kerja dan anggaran di tahun mendatang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sorong yang lebih baik.

  • Pimpinan Redaksi Sorong Raya: Wartawan Harus Miliki Prinsip Dasar Jurnalistik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, – Dalam melakukan tugas hendaknya seorang Wartawan memiliki Prinsip Dasar Jurnalistik. Hal ini agar dapat menyediakan informasi yang akurat, objektif dan dapat dipercaya oleh public, selain itu masyarakat dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang bebas. Senin (03/1/2025).

    Pimpinan Media sorongraya.co, Mohammad Nasir Sukunwatan mengatakan, prinsip dasar jurnalis yang dimaksudkan adalah seorang wartawan harus menampilkan kebenaran dalam sebuah pemberitaan, harus independent, jurnalis sebagai forum public serta berita harus proporsional dan konferhensif.

    “Prinsip dasar jurnalistik ini harus diketahui dan dipahami oleh seorang wartawan, sehingga dalam melakukan tugasnya, wartawan tersebut tidak salah dalam menyalahgunakan profesi jurnalis, dan menciptakan kepercayaan public kepada wartawan tersebut,” kata Nasir Sukunwatan saat membawakan materi Jurnalis pada kegiatan HUMAS dan Protokoler Camp UNAMIN Batch II, di gedung Rektorat UNAMIN Sorong. Senin, 03 November 2025.

    Selain berpegang pada Prinsip Dasar Jurnalistik, kata Nasir seorang Wartawan juga harus memiliki kemampuan dasar jurnalistik yaitu, Dapat Menulis, Berbicara, bertindak sebagai foto grafi, video grafi, Produksi Audio, Riset Data, Produksi Audio, Investigasi dan Storyteling atau seni bercerita.

    Dihadapan peserta, Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Papua Barat Daya ini juga menjelaskan bahwa dalam peunilan penulisan jurnalistik tidak boleh bertele-tele. Maka dari itu, bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, dan padat sesuai dengan standar penulisan Pedoman Umum Bahasa Indonesia.

    “Sedapat mungkin dalam menulis berita jangan terlalu bertele-tele, harus singkat tepat. Tujuannya agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi penulisan jurnalistik tersebut. Harus bedakan street news dan berita feature,” tutur Nasir.

    Oleh karena itu Nasir berpesan agar para mahasiswa lebih banyak belajar dan mengembangkan diri, hal ini tentu berguna bagi diri pribadi, keluarga maupun lingkungan sekitar. “Kepada adik-adik agar jangan berhenti untuk selalu bejar, karena dengan belajar maka kita akan mampu mengubah dunia,” tambahnya.

    Perlu diketahui bahwa Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Protokoler UNAMIN Sorong ini merupakan langkah penting dalam mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Kehumasan dan Protokoler Camp Batch II, yang dijadwalkan berlangsung pada 3–6 November 2025.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh peserta dari berbagai fakultas, serta tim dari Biro Humas dan Protokoler. Sejumlah pimpinan biro turut hadir, di antaranya Kepala Biro Humas dan Protokoler.

    Kepala Biro Humas dan Promosi UNAMIN Sorong, Teguh Iskandar Alam menjelaskan bahwa kegiatan Technical Meeting ini bertujuan memastikan seluruh persiapan kehumasan dan protokoler berjalan dengan baik dan terkoordinasi.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan semua persiapan kehumasan dan protokoler berjalan lancar. Kami membahas rundown acara serta hal-hal yang perlu disiapkan guna mendukung kesuksesan Kehumasan dan Protokoler Camp Batch II,” ujar Teguh, dikutip dari laman resmi UNAMIN Sorong.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pelaksanaan acara dapat berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak positif bagi universitas dan masyarakat.

  • Dukung Musda Ke-II KNPI Raja Ampat, Damin : Yang Sudah Berafiliasi Jangan Menghambat Kerja Karateker

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemuda Raja Ampat sambut baik langkah Karateker Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Barat Daya yang akan segera menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ke-II.

    Damin menyebut Musyawarah Daerah (Musda) Ke-II KNPI Raja Ampat merupakan momentum bersejarah dan penting bagi generasi muda. Ia menagajak seluruh pemuda agar dapat berpartisi aktif dalam mendukung kerja-kerja Karateker.

    Selain mengajak untuk berpartisipasi aktif mendukung Musda Ke-II dibawah kepemimpinan Isak Yable, Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Misool Raya (IMAMIRA) itu menegaskan bahwa jangan ada lagi kelompok kepentingan yang membuat pernyataan-pernyataan untuk membatasi kerja karateker.

    “Sebagai generasi muda Raja Ampat mestinya mendukung bukan membatasi kerja karateker kita ini terlalu lama berjibaku dengan persoalan lisme-lisme yang terjadi dalam tubuh KNPI,” tandasnya, Senin, (3/11/2025).

    Damin juga menyarankan kepada kelompok yang telah terafiliasi dengan kandidat lain untuk tidak menghambat berjalannya rapim menuju musda dan membuat ruang konflik serta berpotensi memecahbelahkan pemuda Raja Ampat.

    “Kelompok yang berafiliasi dan sudah terkontaminasi dengan salah satu kandidat mestinya jangan membuat membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat kontroversial. Kenapa penting diingatkan karena, suara itu tidak lagi murni datang sebagai pemuda yang independent dan peduli terhadap KNPI,” pungkasnya.

    Ia juga berharap pemerintah dapat merespon kerja Karateker yakni Isak Yable. Karena menurutnya, KNPI merupakan satu-satunya wadah pemuda yang sudah pasti mendorong dan menyukseskan program pemerintah.

    “KNPI ini boleh dikata organisasi plat merah mitranya adalah pemerintah, wajib mendukung serta menyukseskan program yang didorong oleh pemerintah baik pusat maupun daerah,” pungkasnya.

    Diakhir keterangan tertulis, Damin kembali mempertegas pernyataannya dengan menyebutkan untuk tidak mengatasanamakan pemuda Raja Ampat dalam pusaran konflik kepentingan individu maupun kelompok pada kontestasi politik KNPI kali ini.

  • Wakil Wali Kota Sorong Tekankan Kedisiplinan, Kejujuran, dan Anti Korupsi dalam Apel Pagi ASN

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang berlangsung di Lapangan Landscape, Kantor Wali Kota Sorong pada Senin (03/11/2025).

    Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sorong menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan hal yang utama untuk dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Masuk kantor tepat waktu adalah bentuk tanggung jawab kita. Beberapa bulan terakhir saya melihat sudah tidak ada lagi yang menggunakan finger print untuk absensi. Padahal sebelumnya, antrean absensi masih terlihat setiap pagi. Saya sendiri berusaha datang setiap hari pukul 08.00 dan ikut absen,” ujar Wakil Wali Kota.

    Disampaikan juga, bahwa Wali Kota Sorong telah menegaskan agar kedepan, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan didasarkan pada rekaman absensi finger print, bukan lagi absen manual.

    Kebijakan ini diterapkan untuk menegakkan disiplin kerja dan mendorong keadilan dalam sistem kepegawaian.

    Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih rendah dalam penyerapan anggaran agar segera mempercepat pelaksanaannya. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran seringkali disebabkan oleh rendahnya kedisiplinan dan manajemen waktu.

    “Kalau masuk kantor jam 10, waktu kerja terasa sedikit. Tapi kalau kita hadir lebih pagi, sebelum jam 8, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Untuk itu, seluruh pegawai harus melaksanakan kedisiplinan waktu dengan baik,” Tegasnya.

    Selain kedisiplinan, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya kejujuran dalam bekerja, terutama dalam proses pelayanan publik seperti perizinan.

    “Tanpa kejujuran, masyarakat tidak akan percaya kepada kita. Dalam proses administrasi dan perizinan, jangan sampai ada praktik yang mempersulit masyarakat. Usaha yang tidak membutuhkan UKL-UPL jangan dipaksakan, karena itu akan memberatkan masyarakat,” Jelasnya.

    Kemudahan dalam perizinan akan membuka peluang investasi di Kota Sorong. Semakin banyak usaha dan perusahaan berdiri, maka semakin luas pula lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    “Kalau perizinan dipermudah, investasi akan masuk, usaha tumbuh di mana-mana, dan masyarakat kita akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan,” Ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong terhadap pemberantasan korupsi.

    “Kita harus berkomitmen untuk tidak memberi ruang bagi praktik yang melanggar. ASN harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Mari kita buktikan bahwa ASN Pemerintah Kota Sorong adalah pribadi-pribadi yang profesional, amanah, dan jujur,” Ucapnya.

    Menutup arahannya, Wakil Wali Kota menyampaikan pesan dari Wali Kota Sorong yang dalam beberapa hari ke depan akan melaksanakan tugas di luar kota.

    “Pak Wali Kota berpesan agar seluruh ASN tetap disiplin, menjaga solidaritas dan kekompakan, serta tetap bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang telah diberikan,” Tutup Wakil Wali Kota. (Dinas Kominfo Kota Sorong).

  • Ketua DPRK Sorong Bahas Solusi Pasar Bersama dan Hutang Tirta Remu dalam Reses Tahap III

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPRK Sorong, Drs. Ec. John Lewarissa, dalam kegiatan reses hari ke-IV tahap III, menyoroti sejumlah persoalan penting yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya pemanfaatan Pasar Bersama yang hingga kini belum difungsikan serta permasalahan utang pemerintah kepada Tirta Remu. Senin (03/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, John Lewarissa mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini masih memiliki utang kepada Tirta Remu sebesar 5 miliar rupiah. Ia menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu dan kinerja Tirta Remu tetap optimal.

    “Masalah utang pemerintah kepada PDAM sebesar lima miliar rupiah ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai berlarut-larut karena berpengaruh terhadap operasional perusahaan daerah dan pelayanan kepada warga,” tegasnya.

    Setelah dilakukan penyelesaian pembayaran maka pemerintah akan mengambil alih Tirta Remu.

    Selain menyoroti persoalan Tirta Remu, John Lewarissa juga menegaskan bahwa mulai Januari 2026, pembangunan Pasar Sentral akan segera dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa seluruh pedagang yang beraktivitas di Pasar Sentral nantinya akan direlokasi sementara ke lokasi strategis agar aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.

    Salah satu lokasi yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Sorong dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) adalah Pasar Bersama. Selain itu, terdapat juga alternatif lain seperti lahan kosong di samping Gedung Olahraga Kota Sorong.

    John Lewarissa menilai, Pasar Bersama merupakan lokasi paling ideal untuk dijadikan tempat penampungan sementara para pedagang, khususnya penjual ikan dan kebutuhan pokok. Menurutnya, dengan koordinasi yang baik, kegiatan jual beli tidak akan terganggu meski Pasar Sentral sedang dalam proses pembangunan.

    “Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota agar Pasar Bersama bisa dimanfaatkan sementara bagi pedagang kaki lima, terutama penjual ikan. Setelah pembangunan Pasar Sentral selesai, seluruh pedagang akan kembali menempati lapak yang telah disediakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ketua DPRK Sorong ini menyebutkan akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Wali Kota Sorong untuk membahas teknis pemanfaatan Pasar Bersama. Ia juga menegaskan pentingnya melibatkan pemilik hak ulayat dalam setiap pembahasan agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.

    “Kami akan bertemu dengan Bapak Wali Kota untuk mendiskusikan masalah Pasar Bersama ini. Setelah itu, kami juga akan menemui pemilik hak ulayat untuk membicarakan terkait status lahan tersebut,” kata John Lewarissa.

    Diketahui, terdapat tiga nama pemilik hak ulayat atas lahan Pasar Bersama yang akan diajak duduk bersama dalam waktu dekat. DPRK Sorong menilai pendekatan dialog menjadi langkah utama untuk menemukan kesepahaman bersama antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pedagang.

    Sementara itu, anggota DPRK Sorong Komisi IV, Syarif Nari, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima, menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai koordinasi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan relokasi pedagang agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi.

    Syarif Nari berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan Malabutor serta para Ketua RT setempat dalam mempersiapkan langkah relokasi pedagang. Ia berharap, proses pemindahan dapat dilakukan dengan tertib dan tanpa menghambat aktivitas masyarakat.

    “Langkah ini harus kita siapkan bersama. Kami akan berbicara dengan pihak kelurahan dan RT agar relokasi berjalan lancar dan pedagang bisa segera beraktivitas di lokasi sementara,” ujarnya.

    Dengan adanya koordinasi antara DPRK Sorong, pemerintah daerah, dan para pedagang, diharapkan permasalahan Pasar Bersama, pembangunan Pasar Sentral, serta penyelesaian utang Tirta Remu sebesar 5 miliar rupiah dapat terselesaikan dengan baik, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat Kota Sorong.

  • Warga Malabutor Sampaikan Sejumlah Aspirasi dalam Reses Tahap III DPRK Sorong Dapil IV 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota DPRK Sorong lakukan Reses ke IV tahap III di Kelurahan Malabutor, Kota Sorong, menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan beragam aspirasi dan keluhan langsung kepada para wakil rakyat yang berlangsung di kantor Kelurahan Malabutor pada Senin (03/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti berbagai persoalan mulai dari bantuan sosial yang belum tepat sasaran hingga, air bersih Tirta Remu dan penataan lingkungan sekitar pasar bersama.

    Salah satu hal yang paling banyak dibahas warga adalah terkait penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan BLT. Mereka berharap agar pendistribusian bantuan dapat dilakukan dengan lebih adil dan tepat sasaran. Menurut warga, masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak terdata.

    Selain itu, warga juga meminta agar data KPU dan Sosial disinkronkan dengan data kependudukan di Disdukcapil dan kelurahan. Hal ini dinilai penting agar pendataan pemilih ke depan dapat lebih akurat, sekaligus mmenghindari bantuan yang tidak tepat sasaran.

    Dalam reses tersebut, masalah infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Warga mengusulkan agar akses jalan dari Pasar Bersama menuju ke belakang Mace Daeng segera diperbaiki, karena kondisi jalan yang rusak cukup menghambat aktivitas masyarakat sekitar.

    Ketua DPR Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewarissa, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjemput aspirasi warga secara langsung. Ia menyampaikan bahwa pada reses tahun 2026 mendatang, pihak DPR berencana turun langsung ke lapangan dan tidak lagi menggelar reses di kantor kelurahan.

    Selain membahas infrastruktur dan bantuan sosial, John Lewarissa juga menyinggung soal keberadaan Koperasi Merah Putih. Namun, Lurah Malabutor menjelaskan bahwa koperasi tersebut belum berjalan karena masih terkendala anggaran. Ia berharap dukungan dari DPR agar program koperasi ini bisa segera terealisasi untuk mendukung perekonomian warga.

    Masalah lain yang turut mencuat adalah soal lapak-lapak liar yang berdiri di bahu jalan dan trotoar depan Pasar Bersama. Ketua RT setempat mempertanyakan legalitas pembangunan lapak tersebut karena muncul secara tiba-tiba tanpa izin yang jelas.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRK Sorong Syarif Nari menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah kelurahan harus melalui koordinasi antara RT, RW, dan pemerintah kelurahan. Jika ditemukan lapak liar tanpa izin, maka pihaknya akan mendorong langkah tegas, termasuk pembongkaran setelah adanya surat peringatan resmi.

    Dalam kesempatan tersebut, Syarif Nari juga menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung upaya pemerintah untuk menata kawasan pasar agar pedagan dari pasar Sentral untuk menempai sementar, sampai pembangunan pasar sentral selesai di bangun baru para pedagang kembali lagi.

    Ia juga menilai penertiban lapak liar perlu dilakukan demi menciptakan ketertiban dan keselamatan bersama.

    Ketua DPR John Lewarissa menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya terkait perbaikan Jalan Selat Karimata. Ia memastikan proses pengaspalan akan segera dilakukan dalam waktu dekat untuk meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas.

    Reses kali ini menjadi wadah efektif bagi warga Malabutor untuk menyuarakan harapan dan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Pemerintah daerah dan DPRK Sorong pun diharapkan dapat menindaklanjuti setiap aspirasi tersebut agar pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Malabutor semakin baik ke depan.

     

  • Mewakili Wali Kota, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Resmikan Pastori GKI Oikumene

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Mewakili Wali Kota Sorong, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., menghadiri sekaligus meresmikan Pastori Jemaat GKI Oikumene Yonif 762. Minggu (02/11/2025)

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut Komandan Batalyon Infanteri 762/Vira Yudha Sakti (VYS), Letkol Inf Sujarwo, S.H., yang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada keluarga Hutapea atas dukungan dan sumbangsihnya bagi pelayanan jemaat dan masyarakat.

    Dalam sambutan tertulis Wali Kota Sorong yang dibacakan oleh Staf Ahli, disampaikan bahwa pembangunan pastori merupakan bukti nyata kebersamaan dan komitmen iman seluruh pihak.

    “Pembangunan pastori ini bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga merupakan wujud nyata kebersamaan, gotong royong, dan komitmen iman jemaat serta seluruh pihak yang terlibat. Pastori adalah rumah pelayanan, tempat kediaman hamba Tuhan, tempat berdoa, dan pusat penggembalaan bagi umat.”katanya

    Beliau menambahkan bahwa kehadiran pastori diharapkan semakin mempererat hubungan antara gereja, pemerintah, dan unsur TNI dalam semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

    “Kehadiran pastori ini hendaknya semakin mempererat hubungan antara gereja, pemerintah, dan unsur TNI, dalam semangat pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat serta untuk kemuliaan nama Tuhan.” tambahnya

    “Sorong terus berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan dan pembinaan rohani di tengah masyarakat, karena kami percaya bahwa iman yang kuat akan melahirkan moral yang baik, dan moral yang baik akan membentuk masyarakat yang damai dan tertib.” tutupnya

  • DPC BMP Raja Ampat Berbagi Sembako Kepada Warga Waisai, Sapokren dan Warsambin

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Dewan Pimipinan Cabang (DPC) Barisan Merah Putih (BMP) Kabupaten Raja Ampat gelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada warga, Waisai, Papua Barat Daya, Minggu (2/11/2025).

    Kegiatan sosial ini digelar di tiga lokasi berbeda, yakni Kota Waisai, Sapokren, dan Warsambin, Kabupaten Raja Ampat.

    Sebanyak 150 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, serta sembilan bahan pokok lainnya dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan.

    Penyaluran bantuan dipimpin oleh Ketua DPC BPM RI Kabupaten Raja Ampat Herman Dimara didampingi Sekertaris Steven Manggaprou dan Wakil Ketua I, Kundrat Kaisepo, serta Anggota lainnya.

    BMP Berbagi Sembako Kepada Warga Warsambin di Pimpin Wakil Ketua I Kundrat Kaisepo

    Dalam kesempatan itu, Herman Dimara, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab sosial DPC BMP Raja Ampat. Melalui bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Raja Ampat yang benar-benar membutuhkan.

    Berbagi Sembako Kepada Warga Sapokren dipimpin Langsung Ketua DPC BMP RI Raja Ampat Herman Dimara

    “Dengan adanya giat sosial ini dapat sedikit membantu masyarakat dan mempererat hubungan baik antara DPC BMP dan warga Raja Ampat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk sinergi dan kepedulian kami terhadap lingkungan sosial,” ujar Herman Ketua DPC BMP Kabupaten Raja Ampat.

    Pembagian sembako itu disambut antusias oleh warga di tiga lokasi tersebut dan mengapresiasi atas kepedulian DPC BMP terhadap masyarakat Raja Ampat.

    Kegiatan sosial ini menjadi salah satu upaya DPC BMP Raja Ampat untuk hadir dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kontribusi sosial yang berkelanjutan.

  • Momen Unik..!!! Gubernur Elisa Ajak Dubes UEA Makan Papeda

    Melanesiatimes.com, PBD – Kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdullah Salem AlDhaheri, ke Provinsi Papua Barat Daya pada Minggu (02/11/2025).

    Kunjungan bilateral ini menyisakan kesan unik dan hangat. Dalam suasana penuh keakraban, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengajak sang Dubes menikmati hidangan khas Papua, yaitu Papeda, bersama ikan kuah kuning.

    Setibanya di Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok (DEO) Kota Sorong, Dubes Abdullah disambut langsung oleh Gubernur Elisa Kambu bersama Wakil Gubernur Ahmad Nausrau serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Suasana penyambutan berlangsung hangat, menandakan hubungan baik antara kedua pihak yang tengah menjajaki kerja sama bilateral.

    Rombongan kemudian bergerak menuju Marina Star Resto, tempat pertemuan resmi sekaligus jamuan makan siang. Di tempat inilah, selain membahas arah kerja sama ekonomi dan investasi, terjadi momen menarik yang mencuri perhatian.

    Dalam suasana santai, Gubernur Elisa memperkenalkan makanan tradisional Papua kepada tamunya. Hidangan utama yang disuguhkan adalah ikan kuah kuning dan Papeda makanan khas dari sagu yang memiliki tekstur lengket seperti lem dan disajikan dengan kuah ikan berbumbu khas.

    Gubernur Elisa dengan ramah mengajak Dubes Abdullah untuk mencoba Papeda. Dengan senyum lebar, Elisa memperagakan cara mengambil Papeda menggunakan sumpit panjang khas Papua, lalu mencampurnya dengan kuah ikan kuning yang hangat. Momen itu mengundang tawa kecil di meja makan.

    Sambil memperlihatkan cara menyantap yang benar, Gubernur Elisa bahkan dengan penuh perhatian menuangkan kuah ikan ke piring Dubes Abdullah. Tindakan itu menjadi simbol keramahan dan penghormatan terhadap tamu dari Timur Tengah tersebut.

    Momen Unik..!!! Gubernur Elisa Kambu Ajak Dubes UEA Makan Papeda, Momen Unik dalam Kunjungan Bilateral
    Moment ketika Gubernur Elisa menuangkan kua ikan ke piring Dubes UEA

    Dubes Abdullah tampak antusias dan berusaha mengikuti cara makan yang diajarkan. Meski sempat terlihat kagok dengan tekstur Papeda yang unik, ia akhirnya berhasil mencicipinya dan tersenyum puas, mengisyaratkan rasa nikmat dari kuliner khas Papua itu.

    Tak hanya sang Dubes, seorang staf Kedutaan UEA yang turut hadir juga ikut mencoba Papeda. Mereka tampak menikmati pengalaman baru tersebut, sambil memuji cita rasa ikan kuah kuning yang kaya rempah dan segar.

    Momen sederhana namun sarat makna itu menandai kedekatan hubungan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Uni Emirat Arab. Melalui tradisi kuliner, Gubernur Elisa berhasil memperkenalkan keunikan budaya Papua sekaligus mempererat hubungan persahabatan antarbangsa.