Melanesia Times

Blog

  • Fraksi APPSA DPR Kota Sorong Setujui Perubahan APBD 2025 dengan Catatan Kritis

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong – Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) DPRK Kota Sorong menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Sorong, yang berlangsung si ruang sidang DPR Kota Sorong pada Selasa (30/09/2025).

    Pandangan akhir ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional yang menekankan asas akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, serta keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah.

    Fraksi APPSA menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 merupakan langkah penyesuaian atas dinamika fiskal, pergeseran antar kegiatan, optimalisasi SILPA, serta kebutuhan mendesak lainnya. Namun, perubahan tersebut tetap harus selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat.

    Dalam pandangan akhirnya, Fraksi APPSA memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan DPRK melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja sama dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan hingga pengajuan Raperda Perubahan APBD 2025. Meski demikian, APPSA menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil.

    Fraksi APPSA juga menyoroti dinamika pembahasan APBD Perubahan yang berlangsung singkat dan padat. Kondisi ini, menurut mereka, tidak ideal karena membatasi ruang kajian yang lebih mendalam terhadap setiap kebijakan anggaran. Ke depan, Fraksi APPSA meminta agar Pemerintah Kota Sorong menyusun jadwal pembahasan lebih terukur sesuai mekanisme yang berlaku.

    Selain itu, APPSA menilai momentum perubahan APBD 2025 harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pendapatan tanpa menambah beban masyarakat, serta percepatan penyerapan belanja dengan manajemen waktu yang ketat.

    Fokus Bidang Pendidikan

    Dalam bidang pendidikan, Fraksi APPSA menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Namun mereka menyoroti masih banyak anggaran yang terserap pada hibah lembaga nirlaba dan kegiatan seremonial, sementara kebutuhan mendasar sekolah belum sepenuhnya terpenuhi.

    Fraksi APPSA mendorong pemerintah agar lebih fokus pada pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, peningkatan kualitas guru, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta pemberian beasiswa khususnya bagi siswa berprestasi dan Orang Asli Papua (OAP).

    Prioritas Kesehatan dan RSUD Sele Be Solu

    Di sektor kesehatan, Fraksi APPSA menekankan pentingnya kebijakan pengendalian stunting secara menyeluruh, penyediaan gizi bagi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga penguatan posyandu dan puskesmas.

    APPSA juga menyoroti masalah ketersediaan obat di RSUD Sele Be Solu. Mereka meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat esensial melalui perencanaan berbasis kebutuhan penyakit dan buffer stock, sehingga pasien tidak harus mencari obat di luar rumah sakit. Anggaran kesehatan harus lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat, bukan kegiatan seremonial.

    Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    Fraksi APPSA mendorong pemerintah memperkuat alokasi anggaran pada OPD penghasil PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi PAD dapat ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta penyelesaian utang PT Tirta Remu agar pengelolaan air bersih dapat sepenuhnya dikelola pemerintah.

    Selain itu, dukungan anggaran berupa SDM fungsional, perangkat IT, serta pendataan lapangan dinilai penting untuk mendorong potensi PAD baru, termasuk di sektor pariwisata.

    Pengelolaan Dana Otsus

    Terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus), Fraksi APPSA menekankan bahwa pengelolaan harus transparan, adil, dan berpihak pada OAP. Dana tersebut harus diprioritaskan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

    Selain itu, penguatan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM OAP perlu diperluas agar mampu memberikan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.

    Sikap Akhir

    Setelah mencermati keseluruhan dinamika pembahasan, Fraksi APPSA menyatakan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti pemerintah.

    Fraksi APPSA menekankan pentingnya efektivitas penyerapan anggaran, transparansi belanja, kepatuhan hukum, serta pengawasan DPRK pada tahap berikutnya. Mereka berharap implementasi APBD Perubahan 2025 dapat menjaga kesinambungan layanan dasar, memperkuat fondasi fiskal daerah, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

  • Pegadaian Perkuat Ekonomi Papua dan Kawasan Timur Lewat Inovasi Digital dan Program Sosial

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – PT Pegadaian terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai terobosan di bidang inovasi layanan, program sosial, serta kinerja keuangan yang solid. Khusus di wilayah kerja Kanwil V Manado yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua, Pegadaian berhasil menghadirkan dampak nyata baik untuk nasabah maupun masyarakat luas. Selasa (30/09/2025).

    Pimpinan Wilayah PT Pegadaian Kanwil V Manado, Pratikno, menegaskan bahwa Pegadaian kini tidak lagi sekadar perusahaan gadai, melainkan telah menjadi mitra strategis masyarakat dalam mengelola keuangan.

    “Pegadaian menghadirkan inovasi layanan berbasis digital yang memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan, seperti tabungan emas, pembiayaan UMKM, dan berbagai produk lainnya. Kami juga mengedepankan tanggung jawab sosial dengan program literasi keuangan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah,” ungkap Pratikno.

    Transformasi digital melalui Aplikasi Pegadaian Digital terbukti meningkatkan kenyamanan nasabah. Jumlah pengguna aktif di wilayah timur Indonesia terus tumbuh signifikan, menandakan adopsi digital yang semakin kuat. Layanan ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara cepat, aman, dan transparan, baik untuk pembiayaan maupun investasi emas.

    Selain fokus pada bisnis, Pegadaian aktif melaksanakan program literasi keuangan yang menyasar pelajar, mahasiswa, komunitas perempuan, hingga pelaku UMKM. Edukasi ini penting agar masyarakat semakin bijak dalam mengelola keuangan dan berani berinvestasi demi masa depan. Berbagai kegiatan melalui Program Pegadaian Peduli juga digelar, mulai dari bantuan sarana pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

    Secara nasional, kinerja keuangan Pegadaian menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan kontribusi signifikan dari wilayah Kanwil V. Pertumbuhan tabungan emas dan pembiayaan produktif di kawasan timur menjadi salah satu motor penggerak peningkatan laba perusahaan. Komitmen ini diperkuat dengan hadirnya Bullion Bank Pegadaian yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi emas secara modern, aman, dan terintegrasi dengan ekosistem keuangan nasional.

    Deputy Bisnis Area Sorong menyampaikan bahwa kinerja di Papua khususnya Sorong semakin positif.

    “Kami di Area Sorong berhasil meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif bagi UMKM serta memperluas basis nasabah tabungan emas. Hal ini menjadi bukti bahwa Pegadaian tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang ikut menggerakkan ekonomi masyarakat Papua,” ujarnya.

    Ke depan, Pegadaian berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan yang relevan, memperluas program sosial, menjaga kinerja keuangan yang sehat, serta memperbesar kontribusi nyata bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi Pegadaian untuk menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan agen inklusi keuangan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Fraksi GIM DPRD Kota Sorong Nyatakan Sikap Setujui Raperda Perubahan APBD 2025 Pemerintah Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Pleno XXVI Paripurna XXIV DPRD Kota Sorong menjadi panggung penting bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan sikap politik mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. Selasa (30/09/2025).

    Sidang yang berlangsung khidmat ini menegaskan komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

    Sidang tersebut diawali dengan ungkapan syukur dari pimpinan dewan yang menekankan pentingnya peran Tuhan dalam memberikan kesehatan dan kesempatan bagi para wakil rakyat untuk menjalankan tugas konstitusional. Para anggota dewan menegaskan bahwa forum tersebut merupakan wujud tanggung jawab dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Kota Sorong.

    Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM) melalui juru bicaranya, Rinoldi Rumfeka, tampil memberikan pendapat akhir mereka terkait Raperda Perubahan APBD 2025. Fraksi ini menekankan bahwa meskipun pembahasan berlangsung singkat, substansi pembahasan harus membawa manfaat besar bagi masyarakat.

    Fraksi GIM juga menyoroti adanya perbedaan pandangan dalam proses pembahasan, namun perbedaan itu disebut sebagai dinamika yang wajar. Justru melalui perbedaan, menurut mereka, lahir sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kota Sorong.

    “Yang terpenting adalah bagaimana semua pemangku kebijakan memiliki ketulusan hati untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Rinoldi Rumfeka dalam sidang.

    Sebagai bentuk apresiasi, Fraksi GIM menyampaikan penghargaan kepada pimpinan DPRD, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Sorong beserta jajarannya yang telah menyiapkan materi Raperda secara komprehensif. Mereka menegaskan, kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif adalah modal utama keberhasilan pembangunan.

    Dalam analisisnya, Fraksi GIM menilai bahwa pembahasan kali ini cukup melelahkan karena menguras waktu, tenaga, dan pikiran seluruh pihak. Namun, mereka mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak menghalangi tujuan utama, yakni mewujudkan kepentingan masyarakat Sorong.

    Fraksi GIM juga mengingatkan kembali bahwa pembahasan APBD merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, proses pembahasan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    Adapun perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dijelaskan Fraksi GIM, didasari oleh beberapa alasan pokok: penyesuaian terhadap pendapatan riil, perubahan prioritas belanja, efisiensi penggunaan anggaran, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional.

    Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Fraksi GIM menyampaikan enam poin pendapat akhir.

    Pertama, penyesuaian pendapatan riil dari transfer pemerintah pusat senilai Rp47,27 miliar serta SILPA 2024 senilai Rp95,03 miliar. Dana ini dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan kebersihan kota.

    Kedua, perubahan prioritas belanja diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini. Namun Fraksi GIM menekankan pentingnya penyempurnaan lebih lanjut agar kebijakan belanja semakin tepat sasaran.

    Ketiga, soal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, Fraksi GIM meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan alokasi sumber daya berjalan optimal serta menghindari pemborosan. Pengawasan internal juga dinilai sangat penting untuk mencegah kebocoran anggaran.

    Keempat, Fraksi GIM menegaskan bahwa perubahan APBD ini harus selaras dengan kebijakan nasional, seperti peningkatan kualitas SDM, pelayanan kesehatan, serta upaya pengentasan kemiskinan. Walau demikian, mereka menilai upaya ini masih terbatas dan perlu ditingkatkan.

    Kelima, Fraksi GIM memperingatkan agar penyerapan anggaran dipercepat. Hal ini mengingat tahun anggaran 2025 hanya menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Keterlambatan serapan anggaran dikhawatirkan berdampak pada tidak optimalnya realisasi program dan kegiatan.

    Keenam, Fraksi GIM kembali mengingatkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan. Tanpa PAD yang optimal, sulit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan visi-misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

    Tak hanya berhenti pada sikap politik, Fraksi GIM juga menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah. Misalnya, Dinas Perhubungan diminta mengoptimalkan aset, menambah PJU, meningkatkan perawatan kendaraan dinas, serta membuka jalur trayek ke Pasar Modern Rufei.

    Untuk sektor perikanan, Fraksi GIM meminta pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) baru serta peningkatan bantuan bagi nelayan pesisir agar sektor UMKM perikanan bisa tumbuh. Pada bidang kepemudaan, mereka mendukung kegiatan pemuda dan pembinaan usia dini, termasuk penyediaan sarana olahraga.

    Di sektor pendidikan, Fraksi GIM menekankan pentingnya peningkatan fasilitas belajar, pemerataan program pendidikan gratis, serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik. Sementara pada bidang kesehatan, mereka meminta penambahan fasilitas RS Sele Be Solu dan puskesmas, serta peningkatan tunjangan tenaga medis.

    Selain itu, Fraksi GIM menyoroti penyelesaian status tenaga honorer daerah melalui BKPSDM agar segera diangkat menjadi ASN. Hal ini dinilai penting untuk menjamin kepastian kerja dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

    Setelah menyampaikan seluruh pandangan dan rekomendasinya, Rinoldi Rumfeka atas nama Fraksi GIM akhirnya menyatakan sikap politik menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

    Dengan demikian, sidang paripurna tersebut menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Sorong untuk menjadikan APBD Perubahan 2025 sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat.

  • Fraksi PKS Sorong Tekankan Kebersihan, Perencanaan Partisipatif, dan Penguatan Damkar dalam APBD-P 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRK Kota Sorong menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan jantung pembangunan daerah sekaligus cermin keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat.

    Dalam pemandangan akhirnya terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, F-PKS menyatakan bahwa APBD tidak boleh dipandang sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Sorong.

    Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Sungep selaku juru bicara Fraksi PKS dalam sidang paripurna XXIV DPRK Sorong yang berlangsung pada Selasa (30/09/2025).

    Ia menekankan bahwa APBD-P 2025 harus menjadi momentum memperbaiki prioritas, memperkuat sinergi, sekaligus menjawab persoalan mendasar masyarakat.

    Kebersihan Kota Jadi Catatan Utama:

    Sungep menyampaikan bahwa kebersihan merupakan wajah peradaban sebuah kota. Kota yang bersih bukan hanya indah dipandang, tetapi juga sehat untuk dihuni.

    Menurutnya, hingga kini kebersihan masih menjadi keluhan utama warga Sorong. Tumpukan sampah di pasar, keterlambatan pengangkutan, hingga bau tidak sedap di TPS sementara, kerap menciptakan masalah lingkungan.

    Karena itu, dengan adanya penambahan anggaran pada Dinas Kebersihan, F-PKS menekankan bahwa peningkatan kinerja harus diutamakan, bukan sekadar menambah angka nominal.

    Beberapa hal yang didorong Fraksi PKS antara lain penetapan indikator kinerja yang jelas, pemetaan titik rawan sampah di wilayah padat penduduk dan pesisir, serta pemberian insentif bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

    “Lingkungan kotor akan menurunkan kualitas hidup dan menjadi sarang penyakit. Dengan tambahan anggaran, tidak ada lagi alasan bagi Dinas Kebersihan gagal mencapai target kinerja,” tegas Sungep.

    BAPPEDA Harus Dengarkan Aspirasi Rakyat:

    Selain kebersihan, Fraksi PKS juga menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dianggap sebagai dapur kebijakan pembangunan.

    F-PKS menuntut agar BAPPEDA mengakomodasi hasil reses anggota DPRK sebagai instrumen utama dalam penyusunan RKPD dan APBD. Reses, menurut mereka, bukan sekadar agenda seremonial, tetapi wadah penyerapan aspirasi rakyat secara langsung.

    Sungep menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk program nyata. Jika aspirasi hanya berhenti sebagai catatan tanpa realisasi, maka kekecewaan rakyat akan meningkat dan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap DPRK maupun pemerintah kota.

    “Dengan memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran, adil, dan berkeadilan antar Dapil,” jelasnya.

    Penguatan Kapasitas Damkar:

    F-PKS juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kota Sorong dinilai sangat rawan kebakaran mengingat kepadatan penduduk dan banyaknya kawasan pemukiman padat.

    Landasan hukum mengenai layanan kebakaran jelas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri No. 114 dan 122 Tahun 2018 mengenai standar teknis pelayanan dan sarana prasarana pemadam kebakaran.

    F-PKS mendesak pemerintah kota untuk menyediakan sarana prasarana memadai, termasuk pembangunan gedung dinas, penambahan pos pembantu di 10 distrik, serta pengadaan mobil pemadam, fire rescue, tangki air, hingga floating pump.

    Selain itu, setiap pos pembantu harus memiliki minimal enam personel terlatih dengan alat perlindungan diri memadai. Pencegahan kebakaran juga harus berbasis masyarakat dengan melibatkan relawan, melakukan sosialisasi penggunaan APAR, serta simulasi evakuasi di sekolah dan pasar.

    “Respon time harus maksimal 15 menit sejak laporan diterima. Itu adalah standar pelayanan minimal yang wajib dipenuhi pemerintah kota,” ujar Sungep menekankan.

    Catatan Kritis Fraksi PKS:

    Dalam kesimpulannya, Fraksi PKS menyatakan menerima Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan sejumlah catatan penting yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah kota.

    Pertama, kebersihan kota harus dijadikan prioritas dengan target kinerja yang terukur, agar wajah Sorong semakin bersih dan sehat.

    Kedua, BAPPEDA wajib mengintegrasikan hasil reses DPRK ke dalam perencanaan pembangunan, sehingga program benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.

    Ketiga, penguatan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus diwujudkan agar keselamatan jiwa dan harta warga kota terlindungi.

    APBD untuk Kesejahteraan Rakyat:

    “APBD bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang nyata,” ujar Sungep dalam penutup pernyataannya.

    F-PKS juga mengajak seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada rakyat.

    Dengan komitmen bersama, Fraksi PKS meyakini APBD dapat menjadi sarana mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Kota Sorong.

  • Tingkatkan Pemahaman SPPA dan Program Kota Layak Anak DP3AKB Raja Ampat Jalin Kerjasama Dengan Bapas Kelas II Sorong

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kota Sorong kunjungi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Raja Ampat pada jumat 19 september 2025.

    Kepala Bapas Kelas II Sorong, Frits Vence Suruan, didampingi oleh beberapa jajaran diantaranya Kepala Subseksi BKD, Pembimbingan Kemasyaratan Muda, Asisten Pembimbing Kemasyaratan, Staf BKD, Staf Keuangan.

    Kunjungan ini dijelaskan oleh Kepala DP3AKB, Ati Rumadaul, guna berkoordinasi terkait Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta rencana sosialisasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Program Kota Layak Anak di Kab Raja Ampat.

    Menurut Kadis DP3AKB Kabupaten Raja Ampat bahwa sosialisasi tentang SPPA dan Program Kota Layak Anak ini penting untuk ditindaklanjuti ketika ada si anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Anak, tetap diposisikan sebagai anak dengan segala hak-haknya.

    “SPPA ini penting disosialisasikan dan harus ditaati. Karena sebagai upaya memenuhi hak anak meski berada dalam proses hukum,” jelas Kepala DP3AKB Raja Ampat, Ati Rumadaul, Selasa (30/9/25).

    Lanjutnya, edukasi semacam ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab itulah koordinasi intens sering dilakukan oleh pihaknya ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan anak-anak.

    Sehingga dapat merubah pemahaman para Orang tua yang cenderung justru membiarkan anak ketika melakukan kesalahan dengan dalil acuannya, ketika ada perkara tidak diproses karena mash anak-anak.

    Ditambahkan proses diversi inilah yang masih belum dipahami. Bahwa hukum akan tetap berjalan dengan memperhatikan hak dan kebutuhan anak. Itulah yang terus disosialisasikan oleh pihaknya agar SPPA ini dipahami betul oleh para orang tua.

  • Maulid Nabi dan Milad BKPRMI Ke-48, Momentum Perkuat Ukhuwah di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Papua Barat Daya menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus syukuran Milad BKPRMI ke-48 tahun 2025 di Masjid Raya Al Akbar Sorong, Minggu (28/9/2025).

    Kegiatan penuh makna ini dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat Daya yang juga Wakil Gubernur PBD, KH. Ahmad Nausrau, MM, bersama para pimpinan ormas Islam, tokoh paguyuban, para senior BKPRMI, ustadz-ustadzah, serta  santri-santri.

    Acara dibuka dengan pembacaan laporan oleh Direktur Wilayah LPPTKA BKPRMI Papua Barat Daya, Ustadz Abdullah AR, M.Pd. Dalam laporannya, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak, termasuk para orang tua santri, yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan besar ini dapat terselenggara dengan lancar dan penuh kebersamaan.

    Ketua Umum BKPRMI Papua Barat Daya, M. Rustam Rumatiga, SE, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur sekaligus kebanggaannya atas kehadiran para tokoh penting, terutama Ketua MUI/Wakil Gubernur PBD. Rustam menegaskan komitmen BKPRMI untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung program-program strategis daerah. Salah satunya adalah program “Gerbang Emas untuk Indonesia Emas”, yang diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi muda Islam yang unggul dan berkarakter.

    Sementara itu, Ketua MUI sekaligus Wakil Gubernur Papua Barat Daya, KH. Ahmad Nausrau, MM, dalam tausiyahnya menekankan pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia berpesan agar BKPRMI mampu mencetak generasi Qur’ani yang tangguh dan berakhlak mulia. “Pemuda adalah masa depan bangsa. Jika mereka tumbuh dengan nilai-nilai Qur’an, maka masa depan Indonesia akan semakin cerah,” ujarnya.

    Peringatan Maulid Nabi menjadi inti acara dengan menghadirkan hikmah maulid yang disampaikan oleh Ustadz Agung Sibela, M.Pd. Dalam ceramahnya, Ustadz Agung mengajak seluruh jamaah untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ia menegaskan bahwa teladan Nabi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap kasih sayang, kejujuran, dan kepedulian sosial.

    Doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Kota Sorong, KH. Abd Manan Fakaubun, S.Pd.I, menjadi penutup rangkaian kegiatan keagamaan yang penuh khidmat. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan terasa hangat ketika seluruh undangan larut dalam doa untuk keselamatan bangsa, kemajuan umat Islam, dan keberkahan bagi BKPRMI yang telah memasuki usia ke-48 tahun.

    Sebagai simbol rasa syukur, acara dilanjutkan dengan Milad BKPRMI ke-48 yang disaksikan seluruh tamu undangan.  Momen penuh makna, menandai semangat kebersamaan dan tekad BKPRMI dalam terus berkontribusi bagi kemajuan dakwah di Papua Barat Daya.

    Tidak hanya itu, panitia juga menyiapkan pembagian “ember maulid” kepada para tamu undangan sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur. Ember maulid yang berisi berbagai bingkisan menjadi tanda kasih sekaligus kenang-kenangan dari peringatan yang sarat makna ini.

    Kehadiran para pemimpin ormas, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah menegaskan bahwa BKPRMI memiliki peran strategis dalam membangun generasi muda yang berdaya dan berkarakter Islami. Kolaborasi dengan pemerintah menjadi bukti bahwa dakwah dan pembangunan sosial dapat berjalan seiring demi terwujudnya masyarakat yang religius, harmonis, dan maju.

    Dengan semangat Maulid Nabi dan Milad BKPRMI ke-48, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah, memperkokoh iman, serta menanamkan nilai-nilai Qur’ani pada generasi muda.

    BKPRMI Papua Barat Daya pun bertekad untuk terus menjadi garda terdepan dalam mencetak pemuda masjid yang cerdas, berakhlak, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

  • IJTI Desak Penjelasan Istana soal Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN Indonesia

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan pernyataan sikap tegas menyikapi pencabutan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Tindakan tersebut dilakukan usai Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).

    Dalam pernyataannya, IJTI mengaku prihatin atas keputusan pencabutan kartu liputan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers. “Penarikan kartu identitas liputan Istana dari rekan jurnalis Diana Valencia dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik,” tegas IJTI dalam rilis resmi.

    IJTI juga meminta penjelasan resmi kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden terkait alasan pencabutan tersebut. Menurut IJTI, pertanyaan yang disampaikan Diana kepada Presiden Prabowo masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan dengan kepentingan publik. Terlebih, Presiden telah memberikan jawaban yang informatif terkait Program MBG yang menjadi perhatian masyarakat luas.

    Dalam sikapnya, IJTI menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin undang-undang, khususnya dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan, menurut IJTI, dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi penting.

    IJTI juga mengingatkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Pasal ini, kata IJTI, menjadi dasar perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

    Lebih lanjut, IJTI menilai kejadian ini menjadi peringatan serius akan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki peran vital dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan seimbang.

    IJTI menekankan bahwa kerja jurnalistik tidak boleh diintervensi atau dibatasi oleh pihak mana pun, termasuk institusi negara. “Setiap upaya yang dapat diartikan sebagai intimidasi atau penghalangan tugas jurnalis harus dihentikan,” bunyi pernyataan IJTI.

    Organisasi jurnalis televisi itu juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak publik atas informasi. Kebebasan pers, menurut IJTI, bukan hanya hak jurnalis, tetapi juga hak warga negara untuk mengetahui informasi yang akurat.

    Kasus pencabutan kartu liputan ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan tentang komitmen pemerintah dalam menjamin iklim kebebasan pers di Indonesia. IJTI berharap peristiwa ini dapat segera dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi dunia jurnalistik nasional.

  • LBH-SAGU Apresiasi Sekolah Agraria Muhammadiyah, Dorong Kesadaran Kolektif Masyarakat Adat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Selalu Ada Getakan untuk Umat (LBH-SAGU), Alexander Sagey, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Agraria yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, Sabtu (28/9/2025).

    Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai dinamika konflik agraria dan hak hidup rakyat.

    Alexander menilai sekolah agraria tersebut memberikan nilai positif yang besar, terutama dalam membekali peserta dengan perspektif baru menghadapi tantangan perebutan lahan dan ancaman perampasan ruang hidup. “Kami mengapresiasi kegiatan ini karena memiliki nilai positif dan memberikan para peserta perspektif baru agar ke depannya siap menghadapi segala bentuk dinamika perebutan lahan serta hak-hak hidup masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, para peserta disuguhkan beragam materi yang disesuaikan dengan karakteristik budaya masing-masing. Dengan mengusung tema “Mitigasi Eskalasi Perampasan Ruang Hidup Masyarakat”, Sekolah Agraria berupaya mengingatkan kembali pentingnya kesadaran akan konflik sosial, ekonomi, hukum, hingga kebijakan negara yang kerap berpihak pada kepentingan oligarki.

    Sejumlah pemateri yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, praktisi, hingga aktivis LSM. Mereka menyampaikan pemikiran kritis mengenai strategi mempertahankan hak hidup masyarakat dari ancaman pengusaha dan penguasa yang kerap melakukan perampasan lahan secara tidak beraturan.

    Alexander menegaskan, forum-forum seperti Sekolah Agraria harus terus dibuka dan diperluas agar masyarakat memiliki ruang belajar dan bertukar gagasan. “Forum-forum semacam ini harusnya terus dibuka agar kita selalu merawat pikiran dengan instrumen perjuangan berdasar pada perspektif dan pengetahuan baru,” katanya.

    Ia berharap melalui kegiatan ini, generasi muda dan para aktivis dapat terus merawat kesadaran kolektif dalam memperjuangkan keadilan agraria. Semangat ini, lanjutnya, sangat penting untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat adat dan rakyat kecil.

    Selain memberikan pemahaman teoretis, sekolah ini juga menjadi sarana membangun jaringan antaraktivis dan masyarakat lintas daerah. Pertukaran pengalaman dan strategi diharapkan memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak agraria.

    Alexander menekankan pentingnya kontribusi nyata setelah mengikuti forum tersebut. Menurutnya, ilmu dan perspektif yang diperoleh harus diterjemahkan dalam aksi nyata di tengah masyarakat, terutama dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    “Semoga dari forum ini kita bisa memberikan kontribusi terhadap anak muda maupun aktivis lainnya untuk merawat kesadaran kolektif dan berjuang bersama demi cita-cita luhur kita semua serta mendorong ditetapkannya undang-undang hukum masyarakat adat,” pungkasnya.

  • Literasi Digital Diujung Timur:  Mafindo Sorong Bekali Guru dengan AI untuk Pendidikan yang Kritis dan Bijak

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – ​Puluhan guru dari berbagai jenjang, mulai dari SD hingga SMA/SMK, di Kota Sorong baru saja mengikuti pelatihan intensif dalam program “AI Goes to School” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Wilayah Sorong.

    ​Kegiatan yang berlangsung di LAB MAN Kota Sorong dari pagi hingga siang hari ini dipenuhi antusiasme. pada Sabtu (28/09/2025).

    Para guru terlihat sangat aktif mengajukan berbagai pertanyaan, menunjukkan tingginya minat mereka terhadap teknologi baru ini.

    ​Menurut Muhid, Koordinator Wilayah Mafindo Sorong. kelas ini adalah bagian dari program yang bertujuan untuk memperkenalkan Kecerdasan Artifisial (AI), etika penggunaannya, dan pemanfaatan secara bijak dalam dunia pendidikan. Menguasai Tools AI untuk Modul Pembelajaran Kreatif.

    ​Dalam sesi ini, para guru didorong untuk menjadi lebih kreatif dengan memanfaatkan berbagai tools AI, seperti Napkin AI, Gemini AI, Suno AI, dan ChatGPT, untuk menciptakan modul pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif di kelas.

    ​Pelatihan ini didampingi oleh Trainer dan Asisten Trainer yang merupakan pengurus Mafindo Wilayah Sorong, yang semuanya telah mengikuti proses Training of Trainers (TOT) dari Mafindo Pusat.

    ​Taufani, perwakilan dari Tim Program AI Goes to School, mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat membuat guru-guru lebih kreatif dalam merancang proses belajar-mengajar. Lebih lanjut, diharapkan para guru juga dapat mendorong siswa-siswi untuk menggunakan AI secara lebih bijak dan kritis.

    ​Mafindo Sorong juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala MAN Kota Sorong yang telah menyediakan fasilitas gedung untuk terlaksananya kegiatan ini. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut guna meningkatkan kualitas pendidikan di bidang literasi digital di Sorong.

  • Dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025 Mandek, DPRP Papua Barat Daya Desak Gubernur Segera Diserahkan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong– Dokumen rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025 hingga deadline pembahasan pada bulan September belum juga diterima Dewan Perwakilan Rakyat PBD.

    Padahal Siklus pembahasan sampai penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2025 pada bulan Juli -September setiap tahunya.

    Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat Daya Fredrik Frans A. Marlisa,S.T pihaknya sudah menyurati Gubernur Papua Barat Daya melalui tim amggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mempertanyakan kesiapan dan kapan proses penyerahan dokumen keuangan negara tersebut.

    “Kami (DPRP) sudah surati untuk mempertanyakan dokumen KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2025 tapi belum ada jawaban hingga saat ini,” tegas Fredrik kepada wartawan saat menghadiri Musda JMSI Papua Barat Daya di Darefan Hotel Kota Sorong, Sabtu (27/09/2025).

    Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, bahwa permainan bola panas pembahasan rancana KUA-PPAS Perubahan tahun 2025 bukan di DPRP tetapi ekselutif PBD.

    “Permainan bola itu bukan di kita tetapi di eksekutif, mereka harus menyusun rencana KUA-PPAS terkait dengan pagu indkatif, kami DPRP PBD siap melaksanakan tahapan ini,” ujarnya.

    Tahapan ini bisa terkendala berkaitan dengan penetapan beberapa peraturan daerah seperti RPJMD Gubernur, karena KUA-PPAS menggambarkan visi-misi kepala daerah terpilih.

    Kemudian penetapan perda LKPj LHP BPK RI dan LKPD pemerintah daerah tahun 2024 , didalam dokumen ini terdapat SILPA yang akan ditetapkan kembali dalam APBD setiap tahun berjalan, proses ini butuh waktu 14 hari.

    “Penetapan Peraturan daerah ini sudah dilakukan, kami berharap TAPD Papua Barat Daya segera memberikan dokumen KUA-PPAS Perubahan untuk dibahas bersama Banggar DPRP mengingat waktu yang sangat singkat,” sahutnya.