Melanesia Times

Blog

  • Fraksi APPSA Setujui KUA-PPAS Perubahan 2025, Sembari Soroti Penyerapan Anggaran dan Layanan Publik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) DPR Kota Sorong menyampaikan pandangan akhir terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 dalam rapat pleno XXII paripurna XXIII, pada Kamis (25/09/2025).

    Dalam penyampaian tersebut, Fraksi APPSA memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kota Sorong dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun dokumen anggaran yang disesuaikan dengan kondisi aktual keuangan daerah.

    Fraksi APPSA menilai penyusunan KUA-PPAS Perubahan ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Namun, fraksi menyoroti adanya keterlambatan pembahasan yang seharusnya dimulai pada Juli 2025 tetapi baru terealisasi pada September 2025.

    Lusiana Saputri mewaliki Fraksi APPSA menegaskan, keterlambatan tersebut harus menjadi perhatian serius. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penyampaian Rancangan KUA-PPAS kepada DPRK wajib dilakukan paling lambat minggu kedua Juli, sedangkan pembahasan bersama DPRK harus dimulai pada minggu pertama Agustus. “Ketidakpatuhan pada jadwal ini berpotensi mengganggu keseluruhan siklus perencanaan dan pelaksanaan APBD,” tegasnya.

    Dalam pembahasan bersama TAPD, Lusiana dari Fraksi APPSA menekankan lima poin penting yang harus menjadi fokus Pemerintah Kota Sorong.

    Pertama:

    Ketepatan penyerapan anggaran. Fraksi meminta agar alokasi KUA-PPAS Perubahan sebesar Rp144,3 miliar dapat dimanfaatkan secara bijak, tepat sasaran, dan terserap maksimal dalam waktu tiga bulan ke depan. Dana tersebut diharapkan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, seperti peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur perkotaan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi, hingga penanganan masalah sosial dan lingkungan hidup.

    Kedua:

    Fraksi APPSA menyoroti pentingnya optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Kota diminta memperkuat sinergi dengan asosiasi CSR dan perusahaan lokal agar program CSR lebih terukur, berdampak nyata, dan berkesinambungan. “Program CSR harus berpihak pada masyarakat kecil, mendukung pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga penguatan UMKM,” jelas perwakilan fraksi.

    Ketiga:

    Fraksi menekankan urgensi penerangan jalan dan pemeliharaan infrastruktur lorong. Menurut Fraksi APPSA, penerangan jalan yang memadai berhubungan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Minimnya penerangan kerap memicu tindak kriminal seperti begal, pencurian, hingga tindak kekerasan. Program ini diharapkan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat dalam identifikasi titik rawan, pemantauan hasil, dan evaluasi berkala.

    Keempat:

    Fraksi APPSA meminta perhatian khusus terhadap dukungan anggaran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kedua dinas ini merupakan garda terdepan layanan publik dan administrasi vital daerah, namun saat ini masih berbagi gedung sehingga pelayanan dinilai belum maksimal. Fraksi mendorong adanya alokasi anggaran untuk rehabilitasi atau pembangunan kantor baru serta penguatan sistem digitalisasi data kependudukan dan layanan perizinan.

    “Dukcapil membutuhkan sistem data yang aman dan kuat untuk mendukung layanan kependudukan, pemilu, dan bantuan sosial, sedangkan PTSP perlu anggaran memadai untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong iklim investasi yang sehat,” ungkap juru bicara fraksi dalam rapat paripurna tersebut.

    Kelima:

    Fraksi APPSA menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Pemuda diminta dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah. Fraksi juga mendorong penguatan pembinaan atlet muda dan organisasi kepemudaan sebagai motor penggerak masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan berprestasi.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong 2025–2029, Fraksi APPSA melihat pembinaan pemuda berbasis olahraga dapat menjadi pondasi pengembangan karakter generasi muda. Olahraga dinilai bukan hanya sarana kesehatan, tetapi juga membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, dan solidaritas sosial.

    Selain itu, Fraksi APPSA menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam KUA-PPAS Perubahan 2025 harus dipastikan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pengawasan ketat diperlukan agar belanja daerah tidak hanya terserap secara administrasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.

    Fraksi juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Sorong memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam setiap tahapan penyusunan APBD. Kolaborasi yang harmonis diyakini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih realistis, tepat sasaran, dan sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan Kota Sorong.

    Di akhir pandangan, Fraksi APPSA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan KUA-PPAS Perubahan 2025. Fraksi menuntut agar seluruh catatan kritis yang telah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti dan dijadikan acuan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran.

    Fraksi APPSA menyatakan dapat menyetujui Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi kami harus dilaksanakan secara serius,” tegas pimpinan fraksi menutup pandangan akhir.

    Persetujuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPR Kota Sorong siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik, menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan warga. Namun, komitmen tindak lanjut menjadi kunci agar seluruh rekomendasi tidak hanya berhenti di atas kertas.

    Dengan disahkannya KUA-PPAS Perubahan APBD 2025, Fraksi APPSA berharap roda pembangunan Kota Sorong dapat terus bergerak maju, meski waktu penyerapan anggaran relatif singkat. Kecepatan dan ketepatan pelaksanaan menjadi tantangan yang harus dijawab bersama demi kepentingan masyarakat luas.

  • Haru dan Sedih Saat Fraksi Golkar Sampaikan Dukacita atas Kepergian Mantan Anggota DPRK Sorong Aguste C.R. Sagrim 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam Rapat Paripurna XXII DPR Kota Sorong, Fraksi Partai Golkar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan anggota DPRK Sorong, Auguste C.R. Sagrim, S.T. Suasana rapat yang biasanya diwarnai pantun dan kata-kata hiburan kali ini terasa hening. Perwakilan Fraksi Golkar Muhammad Saman Bugis menegaskan, tidak ada ruang untuk keceriaan karena Kota Sorong tengah berduka atas kepergian sosok yang begitu berarti bagi masyarakat.

    Pernyataan itu disampaikan di hadapan semua anggota DPRK Kota Sorong, Wakil Wali Kota Sorong, Plt Sekda dan OPD di lingkup pemerintah Kota Sorong pada saat pandangan akhir fraksi di kantor DPR Kota Sorong pada Kamis (25/09/2025).

    Dalam pernyataannya, Fraksi Golkar menilai Auguste C.R. Sagrim bukan sekadar figur politik, melainkan anak Papua yang cerdas, berjiwa besar, dan memiliki kepedulian tulus terhadap generasi muda Sorong. “Kehadiran beliau adalah pelita yang membawa semangat, harapan, dan keyakinan bahwa anak-anak di tanah yang kaya ini layak bermimpi dan pantas berhasil,” demikian disampaikan dalam pandangan akhir fraksi.

    Golkar menyebut, dedikasi almarhum dalam mendukung anak-anak muda Sorong menjadi inspirasi yang akan terus hidup. Perjuangan beliau dinilai sebagai pengingat bahwa masa depan Kota Sorong berada di tangan generasi penerus yang berani bermimpi dan bekerja keras. “Kami di Fraksi Golkar benar-benar merasakan kekosongan yang ditinggalkan,” ujar perwakilan fraksi.

    Meski dirundung kesedihan, Fraksi Golkar mengajak seluruh pihak agar tidak larut dalam duka. Mereka menegaskan bahwa air mata yang menetes harus menjadi energi untuk menjaga dan meneruskan cita-cita almarhum. “Duka ini jangan sampai memadamkan tekad. Justru biarlah peristiwa ini menjadi pemicu kebersamaan dan penguat semangat untuk melanjutkan tugas-tugas besar bagi kemajuan Sorong,” lanjut pernyataan tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga menitipkan pesan khusus kepada Wali Kota Sorong dan seluruh pemangku kepentingan. Mereka meminta agar warisan karya dan nilai-nilai yang telah ditanamkan Auguste, terutama dalam memberdayakan anak-anak muda di bidang olahraga, khususnya sepak bola, dapat dijaga dan diteruskan.

    “Jadikan setiap anak Sorong percaya bahwa mereka bisa menjadi bintang, asalkan diberi kesempatan, kepercayaan, dan bimbingan,” tegas perwakilan fraksi. Fraksi Golkar menilai, generasi muda Papua memerlukan dukungan nyata agar potensi mereka dapat berkembang menjadi kekuatan bagi daerah.

    Golkar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan cita-cita besar almarhum. Menurut mereka, semangat Auguste dalam membina anak-anak muda adalah warisan tak ternilai yang harus menjadi pijakan kebijakan pembangunan Kota Sorong ke depan.

    Dengan penuh ketulusan, Fraksi Golkar menutup pandangan akhirnya dengan harapan agar setiap komitmen yang disampaikan dalam forum ini menjadi langkah nyata bagi perubahan positif. “Semoga semangat yang beliau wariskan mampu menginspirasi kita semua untuk membawa Sorong menuju masa depan yang lebih cerah,” demikian pesan penutup fraksi.

    Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda resmi DPRK Sorong, namun nuansa haru masih terasa di ruang sidang. Kehilangan sosok Auguste C.R. Sagrim menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk memajukan generasi muda Papua harus terus dilanjutkan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa dan dedikasi beliau.

  • Empati Terhadap Warga Terdampak Banjir Waisai, Demokrat Raja Ampat dan Srikandi Berbagi

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Bentuk kepedulian dan rasa empati terhadap masyarakat yang terdampak musibah banjir, Ketua DPC Srikandi Demokrat Raja Ampat, Apriyanti U Sangaji terjun langsung meninjau situasi dan kondisi serta menyalurkan bantuan sosial berupa makanan gratis dan kasur, Kamis (25/9/2025).

    Turut mendampingi para anggota Srikandi dan beberapa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat.

    Dalam kesempatan itu Ketua Srikandi Apriyanti U Sangaji mengatakan sengaja hari ini terjun langsung bersama beberapa pengurus Partai melakukan peninjauan situasi dan kondisi (sikon) banjir tepatnya di kota waisai Kabupaten Raja Ampat.

    “Selain sedikit berbagi kepada warga yang terdampak banjir di waisai dan peninjauan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi masyarakat kelak ketika ada bantuan dari partai kami sudah bisa memiliki data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan di kemudian hari,” kata Ketua DPC Srikandi Demokrat.

    Ketua Srikandi menjelaskan bantuan yang diberikan kepada warga yang terdampak banjir adalah bentuk kepedulian anggota DPR RI dan DPRK Provinsi Papua Barat Daya Partai Demokrat yakni, Faujia Helga Br. Tampubolon dan Ahmad Fardhal Umlati serta Anggota Fraksi Demokrat Kabupaten Raja Ampat.

    Selain itu ia juga menambahkan bahwa bantuan yang diberikan tidak seberapa besar namun, harapannya, dengan santunan tersebut dapat membantu meringankan sedikit beban yang dialami warga terdampak banjir.

  • Fraksi PKS Sorong Tegaskan Transparansi Anggaran, Soroti DUKCAPIL hingga CSR

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Kota Sorong menyampaikan pemandangan akhir terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. Pandangan akhir tersebut dibacakan oleh Syamsul Islam Bahri, mewakili Fraksi PKS dalam sidang paripurna XXIII DPR Kota Sorong pada Kamis (25/09/2025).

    Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS memberikan apresiasi sekaligus catatan penting kepada Pemerintah Kota Sorong agar pengelolaan anggaran semakin transparan dan akuntabel. Fraksi PKS mengapresiasi Wali Kota Sorong yang telah menanggapi pemandangan umum fraksi, khususnya rencana penyediaan sarana keterbukaan informasi publik melalui videotron atau reklame elektronik.

    Menurut Syamsul Islam Bahri, rencana penyediaan videotron merupakan langkah positif karena dapat mempublikasikan program dan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat secara luas. “Publikasi kegiatan pemerintahan adalah bagian dari keterbukaan informasi yang patut kita dukung”

    Namun, Syamsul menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran tidak dapat direduksi hanya pada publikasi kegiatan semata. Masyarakat berhak mendapatkan akses luas terhadap laporan keuangan, realisasi anggaran, capaian kinerja, hingga evaluasi program yang dipublikasikan secara reguler melalui kanal resmi pemerintah, seperti website Kota Sorong.

    “Transparansi bukan sekadar tayangan kegiatan seremonial, tetapi harus membuka akses publik untuk mengawasi penggunaan uang rakyat,” tegasnya dalam pemandangan akhir tersebut.

    Fraksi PKS juga mengingatkan, prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah diminta menjadikan aturan ini sebagai landasan dalam setiap kebijakan anggaran.

    Selain menyoroti pentingnya transparansi, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan strategis terkait pelayanan dasar dan pembangunan kota. Setidaknya ada empat sektor prioritas yang disampaikan, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR).

    Pertama:

    Fraksi PKS menyoroti kebutuhan penguatan anggaran di DUKCAPIL. Administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013, sehingga ketersediaan bahan baku KTP elektronik seperti tinta/tribon dan blanko harus dijamin agar masyarakat tidak kesulitan mengurus dokumen. Kekosongan bahan baku yang kerap terjadi dinilai menghambat pelayanan dasar.

    Fraksi PKS juga menilai kantor DUKCAPIL perlu ditata ulang dan dipisahkan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pemisahan ini diyakini akan meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan profesionalitas pelayanan. Selain itu, digitalisasi sistem pelayanan kependudukan harus diperkuat agar lebih cepat, transparan, dan mutakhir.

    Kedua:

    Sektor perhubungan menjadi perhatian serius, terutama terkait penerangan jalan umum yang dinilai masih kurang. Lampu jalan yang memadai sangat penting demi keselamatan pengguna jalan, khususnya di wilayah pinggiran kota. Fraksi PKS meminta penambahan anggaran untuk pengadaan lampu penerangan jalan, sekaligus mendorong Dinas Perhubungan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir, retribusi transportasi, dan pengelolaan terminal secara transparan.

    Ketiga:

    Fraksi PKS menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemuda merupakan aset masa depan bangsa, sementara olahraga menjadi sarana pembinaan karakter dan prestasi. Alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan kepemudaan, pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, hingga pembinaan atlet sejak usia dini.

    Keempat:

    Fraksi PKS mendorong pembentukan Tim Pengendali dan Optimalisasi CSR agar dana CSR perusahaan-perusahaan di Kota Sorong dapat dikelola lebih tepat sasaran. CSR diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi selaras dengan program pembangunan daerah seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

    Melalui pengelolaan CSR yang terarah, Fraksi PKS menilai dana dari sektor swasta dapat menjadi sumber tambahan pembiayaan pembangunan yang memperkuat APBD. Pemerintah daerah diminta untuk membuat regulasi dan pengawasan yang jelas agar CSR benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

    Sebagai kesimpulan, Syamsul Islam Bahri menyatakan dalam pandangan akhir Fraksi PKS menerima Rancangan KUA dan PPAS Perubahan RAPBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 dengan catatan penting. Pertama, pemerintah harus menindaklanjuti rekomendasi Fraksi terkait DUKCAPIL, Perhubungan, Pemuda dan Olahraga, serta pengelolaan CSR. Kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas wajib diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan dan realisasi APBD yang dapat diakses masyarakat secara daring.

    Fraksi PKS juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan APBD sebagai instrumen keadilan sosial, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Sorong. “Catatan dan rekomendasi ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab politik dan moral untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkas Syamsul Islam Bahri dalam pembacaan Pandangan akhir Fraksi.

  • Fraksi Golkar Setujui RAPBD 2025 Pemerintah Kota Sorong dengan 4 Syarat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Golkar DPR Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap janji dan program yang telah disampaikan Walikota Sorong dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan melalui pendapat akhir yang dibacakan oleh Muhammad Saman Bugis pada sidang paripurna XXIII pada Kamis (25/9/2025).

    Dalam pandangan akhir, Muhammad Saman Bugis menekankan bahwa pendapat akhir fraksi tidak lagi mengulang pembahasan teknis, melainkan fokus pada tanggapan Walikota Sorong yang telah disampaikan pada 23 September 2025. Menurutnya, jawaban Walikota merupakan bentuk kontrak politik yang harus dijaga bersama.

    Anggaran daerah ini adalah hasil keringat masyarakat Sorong. Setiap rupiah yang terkumpul melalui pajak, retribusi, dan setoran perusahaan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi merupakan harapan rakyat yang harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.

    Ia mencontohkan, rakyat yang membayar pajak kendaraan berharap jalan diperbaiki, masyarakat yang membayar retribusi pasar menginginkan fasilitas pasar yang bersih, dan pelanggan PDAM menuntut air bersih yang mengalir 24 jam. Harapan ini yang menjadi dasar Fraksi Golkar mengawal komitmen Walikota.

    Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan selama pembahasan anggaran bukanlah bentuk penentangan, melainkan kepedulian terhadap pembangunan Kota Sorong. Kami kritik karena kami peduli. Kami pertanyakan agar target PAD tidak terlalu optimis sehingga masyarakat tidak kecewa

    Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya belanja prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan infrastruktur. Menurutnya, alokasi anggaran tidak boleh hanya indah di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata.

    Fraksi Golkar juga mendukung upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Langkah ini penting agar Sorong tidak tertinggal dari kota-kota lain yang sudah maju dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Optimisme Fraksi Golkar semakin menguat setelah mendengar tanggapan positif dari Walikota Sorong. Walikota berjanji bahwa target pendapatan akan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan tren ekonomi, potensi riil daerah, serta kebijakan fiskal nasional.

    Walikota juga menegaskan bahwa alokasi belanja akan diarahkan untuk mendukung sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, kebersihan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi mewujudkan Kota Sorong yang bersih, hijau, aman, dan sejahtera.

    Tak hanya itu, Walikota berkomitmen meningkatkan PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak/retribusi, penguatan basis data wajib pajak, serta survei potensi pendapatan daerah. Fraksi Golkar menyebut komitmen tersebut sebagai janji konkret yang dapat diukur dan diawasi.

    Berdasarkan tanggapan Walikota, Fraksi Golkar menyatakan setuju terhadap KUA dan PPAS Perubahan RAPBD 2025. Namun, persetujuan tersebut diberikan dengan catatan bahwa seluruh komitmen pemerintah harus direalisasikan sesuai dengan kesepakatan.

    Dalam keputusan penting itu, Fraksi Golkar menetapkan empat poin utama pengawalan, yakni:

    1. Realisasi komitmen sesuai timeline yang telah disepakati bersama
    2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran harus dijamin di setiap tahap pelaksanaan.
    3. Pengawasan ketat oleh Fraksi Golkar untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
    4. Evaluasi berkala dan publikasi hasil agar masyarakat dapat memantau perkembangan.

    “Janji politik bukan untuk dilupakan setelah dokumen disahkan. Rakyat Sorong menunggu bukti nyata dari setiap komitmen yang telah disampaikan,” tegas Saman Bugis di hadapan sidang dewan.

    Fraksi Golkar mengingatkan agar anggaran yang disahkan tidak hanya menjadi dokumen indah di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam pembangunan nyata. Rakyat, kata Saman Bugis, telah lama menunggu perbaikan jalan, sekolah yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, dan air bersih yang mengalir 24 jam.

    Selain infrastruktur dasar, masyarakat juga menantikan kebijakan yang membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Sorong.

    “Waktu untuk mewujudkan mimpi rakyat adalah sekarang, bukan besok atau tahun depan. Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” tutupnya.

    Dengan sikap tegas ini, Fraksi Golkar berharap agar seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dapat bersinergi mengawal anggaran demi kepentingan bersama. Harapan rakyat Sorong, tegasnya, hanya dapat terwujud melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika politik.

  • LBH-SAGU Desak Transparansi Penembakan Terhadap Maikel Welerubun Saat Kerusuhan di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Lembaga Bantuan Hukum Selalu Ada Gerakan untuk Umat (LBH-SAGU) menyoroti insiden penembakan yang menimpa seorang warga bernama Maikel Welerubun saat kerusuhan yang terjadi di Kota Sorong pada 27 September lalu. Peristiwa tersebut menyita perhatian publik karena melibatkan dugaan penggunaan peluru tajam oleh aparat keamanan.

    Sekretaris LBH-SAGU, Alexander Sagey, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Menurutnya, hingga kini informasi yang beredar masih simpang siur, terutama terkait keterlibatan oknum aparat dari unsur TNI maupun Polri. Ia menegaskan pentingnya kejelasan dan transparansi agar masyarakat tidak terus diselimuti kebingungan dan spekulasi.

    “Banyak informasi yang belum jelas dan bahkan saling bertentangan. Karena itu, kami mendesak aparat terkait untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini,” ujar Alexander dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (25/09/2025).

    Alexander menambahkan, hasil uji forensik yang dilakukan terhadap tubuh korban menunjukkan adanya temuan selongsong peluru yang tertinggal. Bukti tersebut dinilai sangat penting untuk mengidentifikasi jenis senjata dan pihak yang menggunakan peluru tajam dalam kerusuhan tersebut.

    “Selongsong peluru yang ditemukan di tubuh korban adalah bukti nyata. Ini menjadi kunci untuk menelusuri siapa oknum aparat yang menyalahi prosedur dengan menembakkan peluru tajam,” tegasnya.

    LBH-SAGU menilai bahwa meskipun korban Maikel Welerubun selamat dan tidak meninggal dunia, penggunaan peluru tajam tetap merupakan pelanggaran serius terhadap standar operasional prosedur (SOP). Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, seharusnya mengedepankan langkah-langkah pengamanan non-mematikan ketika menghadapi kerusuhan massa.

    “Dalam kondisi pengamanan masyarakat, peluru tajam seharusnya tidak digunakan. SOP sudah sangat jelas, keselamatan warga adalah prioritas utama,” jelas Alexander.

    Lebih jauh, LBH-SAGU juga meminta agar proses investigasi dilakukan secara independen dengan melibatkan lembaga-lembaga yang kredibel. Langkah ini dinilai penting agar hasil penyelidikan dapat diterima masyarakat secara terbuka dan tidak menimbulkan kecurigaan.

    Alexander menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia berharap kasus ini menjadi momentum bagi aparat untuk memperbaiki mekanisme pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

    “Kami berharap pemerintah, TNI, dan Polri benar-benar serius menangani masalah ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan akibat lambatnya proses pengungkapan kebenaran,” tutupnya.

    Insiden penembakan Maikel Welerubun kini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia dan tokoh masyarakat. Warga Sorong berharap hasil investigasi dapat segera diumumkan agar kepastian hukum dan rasa aman kembali terjaga di tengah masyarakat.

  • Fasilitas Rusak, Warga Keluhkan Pelayanan Puskesmas Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Salah satu warga Kota Sorong mengeluhkan kondisi fasilitas pelayanan di Puskesmas Sorong yang dinilai jauh dari kata layak. Warga terpaksa mendapat pelayanan kesehatan di luar ruangan akibat kerusakan fasilitas, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan terutama saat hujan. Rabu (24/09/2025).

    Bewar, warga Distrik Sorong, menyebut kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Kesehatan.

    Menurutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang seharusnya menjadi garda terdepan justru terkesan diabaikan. “Kita mau buat Surat Keterangan Kesehatan, petugasnya bilang tidak bisa karena lampu mati. Air menembus plafon, petugas takut menyalakan komputer karena khawatir kena setrum,” ungkapnya.

    Ia menilai, Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan memiliki peran penting tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga edukasi, informasi, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Selain itu, Puskesmas juga bertugas melakukan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. “Fasilitas seperti ini tidak mencerminkan fungsi Puskesmas yang sebenarnya,” tegas Bewar.

    Lebih jauh, Bewar menyoroti kepemimpinan di Puskesmas Sorong yang menurutnya perlu dievaluasi. “Gambar suatu kantor atau lembaga itu mencerminkan kepemimpinan orang di dalamnya, termasuk pimpinan. Pemerintah Kota Sorong harus mengevaluasi pimpinan Puskesmas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

    Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Sorong tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Menurutnya, masalah fasilitas yang rusak dan pelayanan yang tidak layak berdampak langsung pada hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang baik dan aman.

    Ketika dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Sorong, Agustina Naa, menolak memberikan keterangan. Saat ditemui wartawan, Agustina justru bersikap emosional dan meminta jurnalis meninggalkan area Puskesmas. “Bapak dan Ibu ini siapa? Tidak boleh liput di sini, jangan tanya saya,” ujarnya dengan nada tegas.

    Pantauan media di lokasi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terpaksa dilakukan di teras Puskesmas. Kondisi ini membuat warga harus berdesakan, terutama saat hujan, sehingga menambah ketidaknyamanan dan risiko bagi pasien maupun tenaga medis.

    Kerusakan fasilitas Puskesmas terlihat jelas. Plafon bangunan tampak roboh, diduga akibat konstruksi yang tidak kuat. Material baja ringan dan tripleks yang digunakan tidak mampu menahan derasnya air hujan, menyebabkan air merembes ke hampir seluruh ruangan dan memutus aliran listrik.

    Ruang pertemuan yang berhadapan langsung dengan ruangan Kepala Puskesmas juga mengalami kerusakan parah. Air membanjiri hampir seluruh bagian ruangan, namun kondisi tersebut tampak tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak pengelola Puskesmas.

    Informasi yang diperoleh menyebutkan kerusakan fasilitas ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Namun hingga kini, belum terlihat upaya perbaikan berarti yang dilakukan pihak Puskesmas maupun pemerintah setempat.

    Warga berharap Pemerintah Kota Sorong segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki fasilitas Puskesmas Sorong. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan kepemimpinan Puskesmas dinilai mendesak, demi memastikan pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan aman.

    Pantauan media ini juga menemukan bahwa, aturan yang diterapkan sangat meresahkan masyarakat, pasalnya setiap warga yang masuk dalam ruang pelayanan harus membuka sepatu, hal ini membuat warga resah terkait aturan tersebut.

  • Peduli Korban Banjir dan Tanah Longsor, DPC Srikandi Demokrat Raja Ampat Gelar Santunan Hingga Buka Dapur Gratis

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Srikandi Demokrat berikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor yang melanda Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat pada Selasa 23 September 2025.

    Kegiatan tersebut belangsung di beberapa titik kota waisai dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Srikandi Demokrat Kabupaten Raja Ampat, Apriyanti U Sangaji dan para anggota.

    Santunan atau bantuan yang diberikan berupa kasur dan sembilan bahan pokok (sembako) aksi peduli ini atas instruksi Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Papua Barat Daya Faujia Helga Br. Tampubolon kepada DPC Srikandi Demokrat Kabupaten Raja Ampat.

    Rencananya, pada kamis 25 september, DPC Srikandi Demokrat Kabupaten Raja Ampat bakal gelar dapur umum untuk memberikan makan gratis kepada korban banjir dan tanah longsor yang menimpa warga kota waisai.

    Santuan hingga gelar dapur umum ini merupakan aksi kepedulian para Kader Demokrat Kabupaten Raja Ampat dan berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para warga kota waisai yang terdampak banjir dan tanah longsor serta dukungan moril bagi mereka.

    Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa kepedulian dan aksi nyata dari berbagai pihak maupun kalangan sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi serta kondisi yang se-darurat ini.

  • Pencegahan Bukan Seremonial Diskusi, Tegas Ketua DPRK Raja Ampat Minta BPBD, PU dan DLH Evaluasi Total

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Bencana banjir dan tanah longsor yang kembali melanda kota waisai pada selasa 23 september 2025 Ketua DPRK minta dinas BPBD, PU, DLH Kabupaten Raja Ampat lakukan tindakan evaluasi secara menyeleruh.

    Bencana banjir dan tanah longsor kali ini merupakan banjir bandang terburuk sepanjang sejarah bencana yang terjadi. Seluruh ibu kota kabupaten Raja Ampat digenangi air dengan ketinggian variatif diatas pinggang orang dewasa dan terputusnya sejumlah akses jalan hingga kerugian material berupa barang-barang elektronik dan bangunan milik warga.

    Ketua DPRK menegaskan perihal bencana ini jangan hanya dipandang sebagai seremonial diskusi. Namun, langkah pencegahan harus benar-benar dilaksanakan sehingga masyarakat bisa mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya bencana tersebut.

    Bukan hanya evakuasi terhadap korban bencana tetapi penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap tindakan normalisasi serta perbaikan yang dilakukan BPBD dan Dinas PU Kabupaten Raja Ampat.

    “Sehingga langkah pencegahan ini benar-benar diterapkan dan masyarakat bisa merasakan serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi persoalan bencana ini,” terangnya, Rabu (24/9/25).

    Dia juga meminta kepada BPBD Kabupaten Raja Ampat wajib memiliki peta rawan bencana dan lebih konsisten memberikan informasi tentang kondisi masa depan seperti suhu, angin, dan curah hujan, serta menyertakan peringatan untuk potensi bahaya.

    “Penting adanya peta rawan bencana dan update-an informasi terbaru terus dilakukan oleh BPBD sehingga kewaspadaan masyarakat selalu ditingkatkan berdasarakan informasi yang diperoleh baik update-an maupun peta rawan bencana milik BPBD,” katanya.

    Selain itu, pihaknya berharap agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masif melakukan monitoring atau mengidentifikasi lokasi serta menyosialisasikan dampak dibalik pembukaan lahan baru tanpa kajian khsus dan tak beraturan.

    “Contoh seperti di belakang PLN, GOR, POLRES perumahan 100 banyak bangunan dan pembukan lahan baru yang dilakukan tanpa ada kajian-kajian khusus terhadap dampak bencana di kemudian hari,” kata Taufik.

    Persoalan ini penting untuk ditindaklanjuti melalui papan informasi larangan. Sebab, menurutnya, faktor utama yang melatarbelakangi bencana banjir dan tanah longsor ini akibat dari terjadi penebangan liar dan pembukaan lahan baru tanpa dasar kajian resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat.

  • Banjir dan Tanah Longsor Kembali Melanda Kota Waisai Ketua Fraksi HNI Minta Pemda Raja Ampat Sikapi Serius dan Lebih Spesifikasi

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Curah hujan deras 2 jam lebih mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir dan terjadi tanah longsor dibeberapa titik lokasi di kota waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Selasa (23/09/25).

    Bukan hanya curah hujan namun naiknya debit air sungaiyang mengakibatkan seantero kota waisai kembali dilanda banjir dan tanah longsor.

    Pantauan Melanesiatimes.com, Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia (HNI), Muamar Kadafi, meninjau langsung salah satu lokasi terjadinya banjir tersebut.

    Menurutnya, perlu ada penanganan serius dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat.

    “Banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai dibelakang kantor PLN untuk itu selaku ketua fraksi HNI saya menegaskan pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan ini, karena berdasarkan peninjauan dilokasi banyak tumpukan kayu dan sampah yang berserakan,” ujarnya.

    Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia (HNI) Muamar Kadafi S.Sos (Kaos Putih) Saat Diwawancarai

    Saat dikonfirmasi terkait pembentukan TRC BPBD dan SK tanggap darurat, pihaknya menjelaskan belum bisa menjawab kondisi saat ini untuk itu perlu ada penanganan lebih serius dan spesifik dari Pemerintah Daerah.

    “Menurut saya belum bisa menjawab kondisi ril hari ini perlu adanya penangan secara spesifik dan lebih serius pemerintah harus bisa melihat secara khusus. Sebab, jika tidak dilakukan maka kemungkin besar bencana ini bisa kembali terjadi,” tutupnya.