Melanesia Times

Blog

  • Pemda Malteng Terus Berupaya Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Masohi – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui program-program yang sudah direalisasikan.

    Salah satunya dengan melaksanakan gerakan ibu hamil sehat yang berlangsung di GOR Kecamatan Kota Masohi pada kamis, (10/07/2025).

    Giat kegiatan ini dibuka dengan resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Malteng, Julius P. Boro yang hadir mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP.

    Hal ini merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak.

    Diakui Zulkarnain, “kegiatan ini (gerakan ibu hamil sehat) adalah sebuah gerakan bersama yang bertujuan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat,” ujarnya.

    Sebab, lanjut ia menyampaikan “kesehatan ibu hamil merupakan kunci utama melahirkan generasi yang berkualitas,” tambah Zulkarnain.

    Diketahui bahwa pembukaan pelaksanaan gerakan ini bertujuan agar ibu hamil memiliki pengetahuan disamping memperoleh layanan kesehatan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting sejak sebelum bayi dilahirkan.

    Ditegaskan Zulkarnain, “hal penting yang harus kita maknai bersama adalah melalui kegiatan ini bagaimana upaya kita menjadikan ibu hamil sehat dan upaya kita mengkampanyekan agar para ibu ini peduli, agar stakeholder, lintas sektor dan semua yang ada di masyarakat bisa peduli terhadap ibu hamil sehingga tentunya kita dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mewujudkan zero stunting di Kabupaten Maluku Tengah,” jelas Zulkarnain sebagaimana disampaikan Julius Boro.

    Sejauh ini komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak terus dilakukan.

    Termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan tenaga kesehatan yang terlatih, serta terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan ibu hamil kepada masyarakat.

    Zulkarnain berharap gerakan ini tidak berhenti sampai di Kecamatan Kota Masohi saja, melainkan terus digelorakan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah.

    “mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu hamil agar dapat menjalani kehamilan dengan sehat dan melahirkan generasi yang berkualitas,” ajak Zulkarnain.

    Selanjutnya Julius Boro beserta para pimpinan OPD dan Forkopimda Malteng dipersilahkan meninjau langsung sarana dan prasarana khusus pelayanan ibu hamil yang disiapkan di lokasi kegiatan.

    Turut hadir Kadis Kesehatan Malteng, Kepala Kecamatan Kota Masohi dan Lurah, BPJS Kesehatan Cabang Masohi, Pengurus TP PKK, Tokoh Agama, pimpinan puskesmas, dan para ibu hamil. (HUAT)

  • Komisi II DPRK Kota Sorong Sidak Mendadak Pasar Sentral Remu Terkait Kenaikan Harga Bahan Pokok

    Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat Daya — Anggota DPRK Kota Sorong menggelar inspeksi mendadak di Pasar Sentral Remu guna menanggapi lonjakan harga bahan pokok yang sangat signifikan. Kenaikan harga yang tajam ini telah memicu keluhan dari masyarakat, dan sidak ini bertujuan untuk mengecek kondisi langsung di lapangan.

    Dipimpin oleh Ketua Komisi II, Muhammad Rum Rumonim, sidak ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRK Syarir Nurdin serta dua anggota lainnya, Muda Situmorang dan Yongki Soisa, yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi II, sidak ini berlangsung pada Jumat (11/07/2025).

    Mereka berkomitmen untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

    “Rakyat mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok yang sangat mendasar. Kami turun langsung untuk mencermati situasi ini,” ujar Rumonim saat berada di pasar. Sidak ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Selama sidak, anggota DPRK menemukan bahwa mayoritas komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan. Contohnya, harga rica atau cabe yang sebelumnya stabil di Rp60.000, kini telah melonjak hingga Rp210.000. Tak hanya cabe, harga tomat yang normalnya antara Rp25.000 hingga Rp30.000 sekarang mencapai Rp60.000. Sedangkan Beras naik Rp.5000 per karung untuk semua jenis beras premium, kecuali beras merek perahu atau karung kuning.

    Salah satu pedagang menjelaskan bahwa lonjakan harga ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni gagal panen dan masalah transportasi barang. “Banyak sayuran yang kami beli dari luar Kota Sorong, seperti Manokwari, Seram, dan Makassar, yang turut mempengaruhi harga,” terang pedagang.

    Anggota DPRK Kota Sorong Lakukan Sidak Mendadak Terkait Kenaikan Harga Bahan Pokok
    Foto bersama anggota DPRK Kota Sorong dengan pihak manajemen Bone Indah

    Untuk beras, informasi yang diperoleh menyatakan bahwa komoditas ini juga diambil dari Makassar. Salah satu distributor besar di Kota Sorong, Bone Indah, mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras disebabkan oleh harga dari Makassar, sehingga harga di wilayah Sorong hanya mengikuti fluktuasi yang ada di sana.

    Bone Indah juga berfungsi sebagai suplier utama yang memiliki gudang untuk menampung beras langsung dari petani. Saat sidak berlangsung, mereka menunjukkan bahwa stok beras di gudang cukup banyak, bahkan bisa mencukupi kebutuhan selama dua bulan ke depan.

    Selain itu pihak manajemen Bone indah pun mengklaim bahwa kenaikan harga mereka merupakan harga yang terendah dibanding toko-toko yang lain.

    Tidak hanya menemukan lonjakan harga, sidak ini juga mengungkapkan keluhan dari pedagang terkait standar harga yang tidak merata. Hal ini membuat mereka meminta agar dibentuk satu asosiasi yang dapat menetapkan harga secara adil, agar semua pedagang dapat mengikuti standar harga yang telah disepakati.

    “Jangan sampai ada harga semau pedagang. Kita harus meratakan harga agar semua pedagang di sini bisa mendapatkan kesempatan yang sama,” tambah salah satu pedagang dengan harapan adanya regulasi yang lebih baik.

    Menanggapi temuan di lapangan, DPRK berencana untuk memanggil pihak terkait, seperti dinas perdagangan, Bulog, serta para suplier beras, dalam waktu dekat. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas permasalahan harga sembako yang naik secara drastis ini.

    Muhammad Rumonim menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas perdagangan untuk mengatasi persoalan harga. “Kami akan berupaya campur tangan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Rumonim.

    Sidak ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan serta perlindungan terhadap masyarakat. Anggota DPRK bertekad untuk terus memantau perkembangan harga dan memastikan stabilitas harga bahan pokok.

    Dengan tindakan ini, diharapkan kejadian lonjakan harga bahan pokok tidak terulang dan masyarakat Kota Sorong dapat hidup dengan lebih tenang dan sejahtera. Ke depan, dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pasar yang adil dan berkelanjutan.

  • Anggota DPRD Desak Pemprov Maluku Cabut Izin PT Batulicin Secara Permanen

    Melanesiatimes.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Akmal Soulisa mendesak pemerintah untuk segera menghentikan aktivitas operasional secara permanen PT Batulicin di Pulau Kei besar, Kabupaten Maluku Tenggara.

    Pria karib disapa Akmal ini melontarkan desakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi pelanggaran hukum dan ancaman kerusakan lingkungan.

    PT Batulicin diduga telah melakukan aktivitas pengangkutan material dalam jumlah yang besar tanpa adanya kepastian hukum.

    “Harusnya pemerintah lebih bijaksana, jangan hanya mementingkan kontraktor besar, atau perusahaan besar yang beroperasi tanpa memiliki kelengkapan dokumen, sementara perusahaan kecil mendapatkan perlakuan yang tidak adil tentu ini tidaklah benar,” tegas Akmal.

    Sebagai wakil rakyat, Akmal memastikan akan terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Apalagi, tegas dia, hal ini menyangkut lingkungan yang seharusnya dikelola dengan baik dan sesuai hukum.

    “Tentu kami akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Apalagi ini berkaitan dengan perusakan lingkungan serta kegiatan yang tidak memiliki sandaran hukum yang berkaitan dengan perijinan,” ujarnya.

    “Sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang ilegal, maka tentu perlu di hentikan dan tidak di biarkan beroperasi,” sambung Akmal.

    Ia berharap pemerintah dan stakeholder terkait kedepan-nya lebih berhati-hati dan tegas terhadap setiap perusahaan yang beraktivitas di Maluku.

    Pasalnya, semua harus legal, mau merawat lingkungan dengan baik, dan tentunya membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan daerah.

    “Perlu disampaikan kepada pemerintah daerah khususnya kepada gubernur Maluku bahwa, pengoperasian PT Batulicin ini harus diberikan sangsi tegas dengan cara di tutup. Serta, menyelesaikan perijinan yang berlaku sesuai dengan peraturan, bukan mengeluarkan surat teguran, tapi harus di tutup,” tegas Akmal menutup keterangannya.

  • FMHI Geruduk KPK! Tuntut Ferdinand Eskol Cs Diperiksa dalam Skandal Command Center Bawaslu RI”

    Melanesiatimes.com – Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) pada Rabu (09/07/2025), terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan Command Center yang diduga menelan anggaran miliaran rupiah.

    Dalam aksi yang disebut sebagai Aksi Jilid II ini, para mahasiswa mendesak KPK RI agar segera memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat yang dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut. Mereka menyoroti peran Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam proyek yang dinilai sarat akan potensi korupsi.

    “KPK RI harus segera memanggil dan memeriksa Ferdinand Eskol Tiar Sirait selaku Deputi Bidang Administrasi yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta Rahmat Bagja sebagai Pengguna Anggaran,” tegas Koordinator Aksi, Iksan, dalam orasinya.

    Selain itu, FMHI juga menuntut agar Arief Budiman, Kepala Bagian Umum Bawaslu RI yang juga menjabat sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan/Panitia Lelang Barang dan Jasa, turut diperiksa atas perannya dalam proses pengadaan proyek tersebut.

    FMHI menilai proyek Command Center ini berpotensi merugikan keuangan negara dan diduga kuat terdapat praktik penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa.

    Iksan menambahkan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk konsistensi pengawalan kasus ini.

    “Kami akan kembali turun dalam Aksi Jilid III pekan depan jika KPK tidak segera menindaklanjuti laporan ini,” ujarnya.

  • Apel Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana Koarmada III Tahun 2025: Wujud Kesiapsiagaan dan Profesionalisme Prajurit

    Melanesiatimes.com, Katapop, Kab. Sorong — Komando Armada (Koarmada) III menggelar Apel Gelar Pasukan Latihan Penanggulangan Bencana untuk mengantisipasi siaga bencana dan kontinjensi tahun anggaran 2025.

    Kegiatan ini berlangsung di Dermaga Koarmada III, Katapop, Kabupaten Sorong, pada Kamis, 10 Juli 2025, dan dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., mewakili Pangkoarmada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si.

    Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kapoksahli Koarmada III, Laksma TNI Heriyanto, serta para asisten Pangkoarmada III dan Kepala Satuan Kerja Koarmada III. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap kesiapan menghadapi bencana.

    Ratusan personel dikerahkan untuk terlibat dalam kegiatan ini, termasuk satu ton perwira, satu ton bintara, dan satu ton tamtama, serta satu ton Satgas. Berbagai material utama juga disiapkan, di antaranya KRI TWD-526, KRI PSP-870, perahu karet, ambulans Diskes, truk pasukan, dan kendaraan pendukung lainnya untuk mendukung pelaksanaan latihan.

    Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Laksma Singgih, Pangkoarmada III menekankan bahwa apel gelar ini bukan sekadar rutinitas, melainkan merupakan wujud nyata pelaksanaan perintah komando dalam menghadapi potensi bencana alam dan situasi kontinjensi. “Kesiapsiagaan adalah kunci utama,” ujarnya dengan tegas.

    Pangkoarmada III juga menggarisbawahi pentingnya profesionalisme, kerja sama, dan pemahaman atas tugas dan tanggung jawab dari setiap prajurit. Lima poin penekanan menjadi acuan dalam pelaksanaan manuver lapangan di antaranya pemahaman terhadap direktif latihan dan pentingnya keselamatan.

    Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional satuan serta memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan Koarmada III dalam menghadapi berbagai skenario bencana di masa depan. Melalui latihan ini, diharapkan setiap personel siap dan terlatih dalam merespons situasi darurat.

    Suasana selama apel gelar berlangsung tertib dan lancar, menegaskan komitmen Koarmada III untuk siap menghadapi setiap tantangan dengan semangat profesionalisme dan disiplin yang tinggi.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Koarmada III untuk menjaga ketahanan dan keamanan wilayah maritim Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman bencana yang tidak terduga.

    Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai profesionalisme dan komitmen, Koarmada III memberikan contoh nyata dalam upaya penanggulangan bencana, yang merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial bagi prajurit TNI.

    (Dispen Koarmada III)

  • Wadansatgas INDO RDB 39-F Tinjau Progres Rehabilitasi Kantor Desa Ofaye

    Melanesiatimes.com, Ofaye Kongo – Wakil Komandan Satgas INDO RDB 39-F MONUSCO, Letkol Inf Edward Samosir, bersama Komandan Kompi Bantuan, Mayor Inf M. Deri Saputra, S.I.P, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pelaksanaan Quick Impact Project (QIP) yang berupa rehabilitasi kantor desa di Ofaye, Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo. Rabu (09/07/2025).

    Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa proyek rehabilitasi kantor desa berjalan lancar dan sesuai rencana. Saat ini, pembangunan sudah mencapai sekitar 40% dari total target dan telah berjalan selama 24 hari kerja, menunjukkan kemajuan yang signifikan dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    Dalam kesempatan peninjauan, Letkol Inf Edward menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana serta masyarakat sekitar yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung kelancaran program QIP. “Ini adalah wujud nyata komitmen Satgas INDO RDB 39-F dalam mendukung stabilitas dan pembangunan di wilayah penugasan kami,” ujarnya.

    Rehabilitasi kantor desa Ofaye menjadi salah satu prioritas program QIP, mengingat fungsinya yang sangat vital sebagai pusat koordinasi administrasi dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Proyek ini juga sejalan dengan mandat perdamaian MONUSCO yang mengedepankan pendekatan sipil dan kemanusiaan.

    Wadansatgas INDO RDB 39-F Tinjau Progres Rehabilitasi Kantor Desa Ofaye
    Wadansatgas INDO RDB 39-F Tinjau Progres Rehabilitasi Kantor Desa Ofaye

    Selain memantau langsung kondisi fisik bangunan, Letkol Inf Edward juga meluangkan waktu untuk berdialog dengan tokoh masyarakat dan aparat desa. Dalam perbincangan tersebut, ia mendengarkan harapan mereka terkait hasil akhir proyek, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Saya berharap setelah proyek ini selesai, kantor desa ini dapat difungsikan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tegas Letkol Edward, menambahkan harapannya terhadap kolaborasi antara pemerintah lokal dan warga dalam menjaga fasilitas tersebut agar tetap bermanfaat.

    Kegiatan peninjauan ini juga dimeriahkan dengan makan malam bersama prajurit yang sedang bertugas di Ofaye. Suasana hangat dan kekeluargaan menyelimuti acara tersebut, memberikan semangat tersendiri bagi para prajurit yang sedang berjuang jauh dari tanah air.

    “Momen seperti ini penting untuk menjaga moral dan kekompakan tim di lapangan,” lanjutnya, sembari mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh prajurit yang telah berkontribusi dalam misi kemanusiaan ini.

    Pengawasan yang ketat terhadap proyek ini diharapkan dapat memastikan semua tahapan berjalan dengan baik hingga penyelesaian akhir. Dengan selesainya rehabilitasi kantor desa, diharapkan dapat menjadi aset berharga bagi masyarakat Ofaye dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

    Wadansatgas berkomitmen untuk terus memonitor dan mendukung setiap progres yang ada, mengingat pentingnya peran proyek ini dalam mendukung perdamaian dan pembangunan di wilayah tersebut.

  • Tingkatkan Kemampuan Tempur, Satkopaska Koarmada III Gelar Latihan Menembak Senjata Bantu di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Guna mengasah kemampuan tempur dan meningkatkan profesionalisme prajurit, Satuan Pasukan Katak Komando Armada (Satkopaska) Koarmada III menggelar Latihan Kualifikasi Kedua (K2) Menembak Senjata Bantu di Lapangan Tembak Makorem 181/PVT, Sorong, Papua Barat Daya, Selasa(08/07/2025).

    Latihan yang merupakan bagian dari program Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini dipimpin oleh Perwira Staf Operasi Satkopaska Koarmada III, Mayor Laut (S) Eko Edward Sakti N., S.H., M.Tr. Opsla, dan diikuti oleh 30 personel yang terbagi dalam kelompok Denlat, Pelaku, serta Pendukung.

    Kegiatan dimulai sejak pukul 08.20 hingga 16.15 WIT, diawali dengan briefing dan doa bersama, serta pengecekan kesehatan oleh tim Dinas Kesehatan Koarmada III. Selanjutnya, para prajurit melaksanakan latihan menembak perorangan dengan jarak 100 meter dan 200 meter menggunakan berbagai jenis senjata bantu.

    Sebanyak 19 pucuk senjata digunakan dalam latihan ini, termasuk Ares, MG5, GPMG, HK 417, dan CZ Bren 807, dengan total amunisi mencapai lebih dari 7.600 butir dari berbagai kaliber. Materi latihan mencakup prosedur tindakan segera atau Immediate Action Drill, serta sesi khusus menembak sniper yang dilaksanakan usai waktu istirahat.

    Wakil Komandan Detasemen 2 Satkopaska Koarmada III, Kapten Laut (P) Country Aurora A.P. Arofah, S.T.Han, turut memberikan pembekalan taktis kepada peserta, khususnya tentang langkah cepat dan tepat dalam menghadapi situasi darurat di medan pertempuran.

    Latihan ditutup dengan evaluasi menyeluruh guna mengukur capaian keterampilan prajurit sekaligus sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas latihan ke depan.

    Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Latihan ini menjadi bukti komitmen Satkopaska Koarmada III dalam membina kesiapsiagaan tempur dan menjaga kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Pemda Malteng Gelar Sosialisasi Perpres: Pentingnya Memahami Pokok Perubahan Pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025

    Melanesiatimes.com,  Masohi  – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah gelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Implementasi Katalog dalam PBJ Pemerintah pada rabu, (09/07/2025).

    Bertempat di gedung Baplitbangda Kota Masohi, giat kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yakni pada tanggal 9 Juli untuk sesi penyampaian materi sosialisasi seputar Perpres yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 Juli untuk penjelasan mengenai implementasi katalog dalam PBJ pemerintah.

    Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Ismail, SE., M.Si., yang ditemui di lokasi kegiatan menyampaikan “sebanyak 80 orang dari berbagai OPD termasuk dari kecamatan (mines Banda, Leihitu, dan Salahutu) ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini,” jelas Ismail kepada wartawan.

    Ismail menambahkan bahwa kegiatan sejalan dengan arahan Bupati Zulkarnain Awat Amir yang menginginkan agar secepatnya “sosialisasi (terkait Peraturan Presiden dimaksud) dapat diatur, disampaikan, dan disebarluaskan supaya pelaku pengadaan barang dan jasa di Maluku Tengah bisa memahami dengan jelas perubahan ini,” ungkapnya.

    “maka kita hadirkan para narasumber yang ahli dalam hal ini sehingga dapat memberikan penjelasan kepada para peserta dan harapannya setelah ini mereka bisa mengaplikasikannya dengan maksimal di OPD masing-masing,” harapnya.

    Sementara itu, salah satu fasilitator/narasumber dalam kegiatan tersebut, Juni Irawati, S.Kom., M.H., CCMS., CPSp., CPOF., yang disinggung mengenai pokok-pokok perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengatakan setidaknya terdapat 4 poin penting.

    “yaitu terkait Perluasan Ruang Lingkup, Penguatan Penggunaan Katalog Elektronik, Afirmasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, serta Percepatan Proses Pengadaan dan Inovasi Dalam PBJ,” jelas Irawati.

    “contoh kecil kalau sebelumnya Ruang Lingkup untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu hanya APBN, APBD, maka sekarang ada penambahan Institusi lainnya dan Pemerintah Desa. Begitu pun dengan penggunaan Katalog Elektronik yang menurutnya sudah ada kewajiban e-purchasing dengan mengutamakan penggunaan Produk yang sudah ada di E-Katalog,” jelas Irawati menyampaikan.

    Selain beberapa contoh perubahan tersebut, Irawati kepada wartawan juga menambahkan tentang penggunaan produk dalam negeri yang juga mengalami perubahan.

    Dimana penjelasan Irawati mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67, artinya, kata dia “berapapun nilainya kita harus tetap mengutamakan produk dalam negeri,” katanya singkat.

    “untuk frekuensi harga juga kami sudah melakukan namun hanya untuk pengadaan barang saja. Dan pemberlakuan frekuensi harga ini hanya untuk barang yang nilai TKDNnya minimal 25%,” jelas Irawati.

    Saat ditanya tentang perubahan pada regulasi terbaru lainnya di sistem E-Katalog khusus jasa konsultasi, Irawati menanggapi “hal ini sekarang bisa dilakukan secara e-purchasing,” jawab fasilitator LKPP Pemda Bengkulu ini singkat. (HUAT)

  • Kondisi Keamanan Kota Sorong: Fopera Soroti Peningkatan Tindakan Kriminal

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Fopera (Forum Peduli Rakyat Papua Barat Daya), Yanto Ijie, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya tindakan kriminal di Kota Sorong.

    Dalam pernyataannya kepada media ini, Yanto menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tanpa memiliki kepentingan pribadi atau menyinggung pihak mana pun. Rabu (09/07/2025).

    Sebagai warga Kota Sorong, Yanto merasa penting untuk menyampaikan pendapatnya. “Kota Sorong, yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, tengah menghadapi tantangan besar terkait keamanan. Kami melihat adanya peningkatan tindak kriminalitas yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Namun, Yanto mencatat bahwa Kota Sorong sangat gelap di malam hari. Meskipun memiliki sumber listrik tenaga gas, situasi penerangan kota belum optimal. “Ini harus menjadi perhatian pemerintah agar keamanan masyarakat dapat terjaga,” tambahnya.

    Pentingnya penerangan kota di malam hari juga mendorong Yanto untuk meminta pemerintah daerah agar mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling). Ia berharap lurah, RT, dan kepala distrik dapat bekerja sama untuk meningkatkan keamanan di tiap lingkungan masyarakat. “Poskamling harus diaktifkan untuk menjaga keamanan lingkungan dan memberikan rasa aman bagi warga,” jelas Yanto.

    Lebih lanjut, Yanto mengusulkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta TNI dan Polri untuk meningkatkan patroli pengamanan di seluruh area Kota Sorong. “Patroli pengamanan yang rutin perlu dilakukan untuk memastikan ketertiban, terutama mengingat kota ini merupakan ibu kota provinsi,” ujarnya.

    Yanto juga menekankan bahwa Kota Sorong adalah pintu masuk bagi penduduk, barang, dan orang di Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, dia menilai sudah saatnya dilakukan operasi yustisi untuk menertibkan penduduk. “Tidak semua orang dapat dengan mudah masuk dan tinggal di kota ini; kita perlu menjaga ketertiban dan keamanan,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Yanto meminta agar Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meningkatkan penerangan kota, terutama pada malam hari. “Dengan adanya fasilitas listrik tenaga gas, seharusnya bisa memaksimalkan penerangan di area publik,” paparnya.

    Ia menekankan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. “Kesadaran dan peran aktif masyarakat juga sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan mereka,” tandasnya.

    Keberadaan poskamling dan anggota masyarakat yang aktif terlibat dalam pengawasan sangat diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif di Kota Sorong. “Kita harus saling bahu-membahu untuk menjaga keamanan kota ini,” tegas Yanto.

    Dalam rangka mencapai hal tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama. “Kami mengajak semua pihak untuk peduli dan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” ujarnya.

    Yanto juga berharap ada dukungan penuh dari pemerintah dan pihak berwenang dalam menjalankan program-program keamanan tersebut. “Kami ingin melihat Kota Sorong yang aman dan nyaman bagi semua warganya,” harapnya.

    Penegakan hukum yang tegas dan preventif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Yanto menekankan pentingnya upaya sinergis dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini.

    Ke depan, diharapkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan dapat membuahkan hasil yang positif dalam menurunkan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di Kota Sorong. “Mari kita jaga Kota Sorong bersama-sama agar tetap aman, nyaman, dan sejahtera,” tutup Yanto Ijie.

    Dengan upaya bersama, diharapkan Kota Sorong dapat menjadi kota yang lebih baik, sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Papua Barat Daya.

  • Pemda Malteng Gelar Sosialisasi Perpres Dan Implementasi Katalog Dalam PBJ Pemerintah

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah lewat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Malteng gelar kegiatan sosialisasi terkait peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, rabu (09/07/2025).

    Giat kegiatan tersebut berlangsung di aula pertemuan Lt.III Bapplitbangda sejak pukul 10.00 hingga 16.09 WIT setelah melalui dua sesi penyampaian sosialisasi yang dibawakan oleh fasilitator/narasumber.

    Rahfan Mokoginta, SKM., MSA., CCMS., CPSp., CST., Fasilitator LKPP dari Pemerintah Kota Kotamobagu yang bertindak sebagai narasumber pertama terlihat saling bergantian menyampaikan materi sosialisasi dengan sesama fasilitator LKPP lainnya Juni Irawati, S.Kom., M.H., CCMS., CPSp., CPOF., yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

    Sementara itu, ketidakhadiran Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP., diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Malteng, Julius Boro.

    Dalam sambutannya, Zulkarnain menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

    Sehingga, kata dia “proses ini harus dikelola secara profesional, transparan, efisien, dan akuntabel,” ujar Zulkarnain sebagaimana disampaikan Julius Boro.

    Oleh karena itu, lanjut Zulkarnain menambahkan “perubahan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks,” ucapnya.

    Beliau berharap melalui sosialisasi seperti ini, akan lebih meningkatkan pemahaman bagi setiap pelaku pengadaan barang dan jasa di Maluku Tengah, terlebih bagi para PPK, PPTK, dan tim teknis dari setiap OPD.

    “semoga mereka (para peserta sosialisasi) bisa memahami secara menyeluruh perubahan regulasi ini, dan mampu menerapkannya secara tepat dalam setiap proses pengadaan di lingkungan kerja masing-masing,” harap Zulkarnain.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, Zulkarnain menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber sembari berharap “semoga ilmu yang dibagikan dapat memperkaya pemahaman dan meningkatkan kapasitas para pelaksana pengadaan di daerah kita tercinta,” sahutnya.

    “semoga kegiatan ini berjalan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan tata kelola pemerintahan menuju Malteng Bangkit,” tutup Zulkarnain.

    Turut hadir Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Ismail, SE., M.Si., dan OPD lingkup Pemda Malteng. (HUAT)