Blog

  • Achmad Fanani Rosyidi: Transmigrasi di Papua dan Tantangan Hak Asasi Manusia

    Melanesiatimes.com – Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghidupkan kembali program transmigrasi di Tanah Papua menuai kontroversi. Program ini, yang sebelumnya dihentikan pada 2008 melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15/2008, kini dicanangkan untuk dilaksanakan kembali dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyampaikan dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR pada 29 Oktober 2024 bahwa transmigrasi bisa menjadi langkah untuk menyamakan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua dengan wilayah barat Indonesia.

    Namun, di tengah berbagai penolakan, Menteri Transmigrasi menyebutkan rencana ini lebih mengutamakan perpindahan lokal di antara wilayah Papua. “Di Papua, transmigrasi tidak harus selalu dari Jawa ke Papua,” jelasnya. Berikut ini adalah lima poin pandangan Achmad Fanani Rosyidi, seorang pengamat hak asasi manusia dan isu Papua, terkait rencana ini. Senin, (04/11/ 2024).

    Mengulang Pola Lama yang Menimbulkan Masalah

    Achmad Fanani menilai bahwa menghidupkan kembali transmigrasi di Papua merupakan langkah mundur yang cenderung mengulangi pendekatan pembangunan yang selama ini justru menimbulkan berbagai konflik. Kebijakan transmigrasi dinilai meningkatkan ketimpangan, memperkeruh konflik horizontal, serta mengancam keberadaan dan budaya masyarakat Orang Asli Papua (OAP). “Kebijakan ini malah berpotensi memperburuk ketimpangan dan rentan mengancam kelangsungan hidup OAP di tanah mereka sendiri,” ungkapnya.

    Keraguan Atas Penerapan Transmigrasi Lokal

    Meskipun pemerintah berencana mengutamakan transmigrasi lokal di Papua, Achmad meragukan implementasi kebijakan ini. Berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun, transmigrasi di Papua lebih sering melibatkan pendatang dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 1971 hingga 2000 menunjukkan adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan, yaitu 1,84% untuk OAP dibandingkan dengan 10,82% bagi penduduk non-Papua.

    Transmigrasi Sebagai Alat Kepentingan Elit

    Achmad juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa transmigrasi di Papua kerap digunakan sebagai sarana untuk melancarkan proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam, yang cenderung menguntungkan segelintir elit pemerintah dan pengusaha. Menurutnya, transmigrasi justru memperlebar ruang bagi aktor-aktor eksternal untuk mengambil alih sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

    Aspirasi Masyarakat OAP yang Terabaikan

    Rencana transmigrasi ini, menurut Achmad, lebih merepresentasikan suara elit pemerintahan pusat ketimbang suara asli dari masyarakat OAP. Banyak warga Papua menolak kebijakan ini karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. “Kebijakan ini seharusnya mencerminkan suara dari masyarakat Papua, bukan hanya keputusan sepihak dari pusat,” tambahnya.

    Solusi Alternatif: Prioritaskan Peningkatan Kualitas Hidup

    Achmad menegaskan bahwa sebaiknya pemerintah lebih berfokus pada solusi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Papua, yang masih berada di level terendah secara nasional. Pendidikan, kesehatan, perlindungan hak ulayat, pemberdayaan ekonomi, dan keterlibatan masyarakat lokal perlu menjadi prioritas utama dalam setiap program pembangunan di Papua. Pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis dinilai akan jauh lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan di Papua ketimbang kebijakan transmigrasi.

    Rencana transmigrasi kembali di Papua menjadi sorotan publik. Para pengamat HAM dan masyarakat OAP berharap pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan ini dan lebih mengedepankan program yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat setempat. Pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif OAP diyakini akan lebih mendorong kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Papua.

  • Upacara Dan Makan Patita Warnai Perayaan HUT Kota Masohi Ke-67

    Melanesiatimes.com – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kota Masohi ke-67 digelar pada senin, (04/11/2024). Sebelumnya perayaan tersebut dimulai dengan sesi upacara di lapangan nusantara pagi harinya dan dilanjutkan ke pusat kota (area Masohi Plaza/MAPLAZ) untuk syukuran makan patita (istilah orang Maluku untuk budaya makan bersama) pukul 13.00 WIT.

    “hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-67 kota Masohi, sebuah momen berharga yang mengingatkan kita akan perjalanan panjang yang telah dilalui oleh kota yang kita banggakan ini,” ucap Sahubawa mengingatkan.

    Beliau juga menambahkan jika “di usia ke-67 ini, kota Masohi terus berkembang sebagai kota yang tidak hanya berperan penting bagi Maluku Tengah, tetapi juga memiliki potensi sebagai Jendela Indonesia Timur,” tambahnya.

    Pada perayaan HUT kota Masohi kali ini, pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama bergandengan tangan, gotong royong mensupport pembangunan di bumi pamahanunusa.

    Hal ini kemudian dituangkan dalam tema besar HUT kota Masohi ke-67 yakni transformasi kota Masohi menuju Maluku Tengah sebagai jendela Indonesia timur mendukung pembangunan Maluku menuju Indonesia emas.

    “tema ini mengandung visi besar untuk menjadikan Masohi sebgai pintu gerbang yang memperkenalkan kekayaan budaya, potensi ekonomi, serta kerukunan yang kuat dari Maluku Tengah ke wilayah timur Indonesia dan bahkan ke seluruh nusantara,” jelas Sahubawa.

    Acara HUT kota Masohi selanjutnya berlanjut ke makan patita bersama masyarakat. Berbagai menu masakan dihidangkan dalam perayaan tersebut guna memastikan setiap orang yang datang ke pusat kota memperoleh makanan dan minuman khas nusantara.

    Tampak seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta ikut ambil bagian dalam budaya makan patita. Setiap orang dapat dengan bebas mencicipi hidangan yang sudah tersedia.

    Sebelum syukuran makan patita berlangsung, Sahubawa meminta kepada seluruh masyarakat, ketua dan anggota DPRD kabupaten Maluku Tengah, TNI dan POLRI, para ASN, pegawai dan undangan lainnya agar selalu maknai kata Masohi yang berarti gotong royong sebagai semangat kebersamaan yang tak akan pernah dilupakan oleh semua orang dalam menjaga dan membangun kota Masohi.

    “ingat Masohi, ingat gotong royong. Jaga keharmonisan dan stabilitas yang telah kita rawat bersama selama ini,” ujarnya.

    “Dirgahayu kota Masohi yang ke-67, jangan jemu mendaki kalau hendak ke puncak cita,” pesan Sahubawa sembari mengajak seluruh masyarakat untuk memulai syukuran makan patita bersama. (HUAT)

  • Tim Kuasa Hukum ARUS Akan Laporkan Bawaslu Papua Barat Daya ke DKPP

    Melanesiatimes.com – Tim hukum yang mewakili pasangan calon (Paslon) Alfaris Umlati dan Petrus Kasihiw siap mengambil langkah hukum dengan melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Daya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

    Langkah ini diambil menyusul dugaan adanya cacat prosedural dalam rekomendasi pelanggaran administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada tanggal 28 Oktober 2024.

    Yohanes Akwan, S.H., M.AP, selaku kuasa hukum Paslon ARUS, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut dianggap tidak sah karena dasar dari rekomendasi itu sudah dihentikan oleh Gakkumdu Papua Barat Daya.

    “Dengan adanya keputusan penghentian kasus dari Gakkumdu, seharusnya Bawaslu tidak lagi mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yohanes mengungkapkan keprihatinannya bahwa tindakan Bawaslu PBD yang tetap melanjutkan rekomendasi tersebut berpotensi menciptakan konflik administratif antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya.

    “Ini bisa mengganggu proses pemilu yang sedang berlangsung,” tegasnya.

    Kasus ini menarik perhatian publik karena dianggap dapat mempengaruhi jalannya pemilu. “Kami menduga ada pelanggaran kode etik dalam tindakan Bawaslu. Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti oleh DKPP RI agar penyelenggara pemilu ke depan dapat bekerja dengan lebih profesional dan mematuhi prosedur yang berlaku,” tutup Yohanes Akwan, menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu.

  • Gakkumdu PBD Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Terhadap Calon Gubernur Abdul Faris Umlati

    Melanesiatimes.com – Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Papua Barat Daya telah resmi menghentikan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran pidana yang melibatkan Calon Gubernur Abdul Faris Umlati (AFU). Kasus ini sebelumnya dilimpahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk ditindaklanjuti.

    Dalam penjelasannya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat, Kombes Pol. Novia Jaya, yang juga berperan sebagai Pembina Gakkumdu PBD, menyampaikan bahwa laporan polisi dengan nomor Pol B.228/X/2024 tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur formil yang diperlukan.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam pada saat konferensi pers di Rilych Panorama Hotel Kota Sorong pada malam hari, Minggu (03/11/2024) usai pertemuan dengan insan Pers.

    Dalam keterangannya Kombes Novia Jaya menjelaskan bahwa tim penyidik telah melakukan penelusuran yang mendalam dan merekomendasikan agar kasus ini ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu.

    “Ada dua langkah yang diambil oleh Gakkumdu. Pertama, administrasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu, dan kedua, kami telah membuat laporan polisi untuk menyelidiki lebih lanjut,” ujarnya.

    Pada tanggal 13 Oktober 2024, laporan polisi terkait dugaan pelanggaran pemilu atas nama Abdul Faris Umlati telah dibuat. Tim penyidik kemudian melaksanakan serangkaian langkah, termasuk membuat rencana penyidikan dan memeriksa sejumlah saksi.

    Kombes Novia menambahkan bahwa mereka memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan penyidikan, bukan hari kalender.

    Dalam proses ini, sebanyak 23 saksi, termasuk terlapor, telah dipanggil dan diperiksa. “Kami mengundang terlapor pada tanggal 24 Oktober, namun yang bersangkutan tidak hadir. Panggilan kedua dikeluarkan untuk tanggal 28 Oktober, dan akhirnya kami berhasil melakukan pemeriksaan,” jelasnya.

    Meskipun penyidikan terus berlanjut, Kombes Novia menegaskan pentingnya memenuhi unsur pembuktian sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang mengharuskan adanya keterangan ahli.

    “Kami mengadakan rapat untuk membahas pemeriksaan saksi ahli pidana dan ahli dari Kementerian Dalam Negeri. Kami perlu membuktikan aspek material dari perbuatan tersebut, serta aspek formil terkait surat penunjukan yang diterbitkan oleh terlapor,” tambahnya.

    Gakkumdu PBD kemudian melakukan koordinasi dengan Bawaslu PBD untuk mendatangi Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Oktober 2024, namun tidak mendapatkan tanggapan.

    Upaya lebih lanjut dilakukan dengan mengirimkan surat pada tanggal 25 Oktober, tetapi tetap tanpa balasan. “Kami sepakat untuk menghentikan kasus ini karena aspek material telah terpenuhi, namun aspek formil tidak,” tutup Kombes Novia.

    Sebelumnya, Bawaslu PBD, melalui Komisioner Zatriawati, telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU setempat terkait pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Abdul Faris Umlati. Surat rekomendasi tersebut, yang mengalami beberapa perubahan, menyatakan adanya pelanggaran dalam penggantian pejabat administrasi oleh calon gubernur tersebut.

    Zatriawati menegaskan bahwa temuan ini didasarkan pada hasil penelusuran dan kesepakatan dari pimpinan Bawaslu PBD. Rekomendasi tersebut meminta KPU untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. (Sintia_Rahayaan)

  • Pj Bupati Malteng Hadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Menyambut HUT Kota Masohi Ke-67

    Melanesiatimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat paripurna istimewa, sabtu, (02/11/2024) dalam rangka menyambut HUT Kota Masohi ke-67.

    Rapat paripurna tersebut dipimipin oleh ketua DPRD sementara Herry M. C. Haurissa dan dihadiri anggota DPRD kabupaten Maluku Tengah serta sejumlah tamu undangan mulai dari Pj Bupati Malteng Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., para pimpinan OPD, unsur TNI dan POLRI, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, staf ahli, perwakilan partai politik, pimpinan organisasi perempuan, camat, KPN, saniri dan insan pers.

    Sebagai penjabat bupati Maluku Tengah, Sahubawa menegaskan bahwa Kota Masohi memiliki sejarah panjang dalam cerita perjalanan bangsa Indonesia.

    Dikatakannya “daerah ini telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia,” ucap Sahubawa ditengah penyampaian sambutannya.

    “bukan itu saja, sejak awal bahkan Maluku merupakan salah satu provinsi dari delapan provinsi yang terbentuk sejak awal setelah Indonesia merdeka,” tambahnya.

    Karena alasan itulah sehingga sang proklamator presiden pertama republik Indonesia Ir. Soekarno menapakkan kakinya di bumi pamahanunusa untuk meresmikan dan memberi nama Masohi sebagai ibukota kabupaten Maluku Tengah yang memiliki arti ‘bekerja sama atau gotong royong’ dalam budaya lokal.

    Harapannya “ini selalu menjadi pondasi kita dari nilai-nilai kebaikan yang terus melekat membentuk jiwa serta semangat dalam setiap langkah pembangunan kota Masohi,” kata Sahubawa mengharapkan.

    Diketahui bahwa pada momentum peringatan hari ulang tahun kota Masohi kali ini, pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah mengusung tema besar yakni transformasi kota Masohi menuju Maluku Tengah sebagai jendela Indonesia timur, mendukung pembangunan Maluku dan Indonesia Emas.

    Tema tersebut menurut Sahubawa “mencerminkan kota Masohi menjadi pengembangan dan kebanggaan, bukan hanya bagi Maluku Tengah, tetapi juga bagi Maluku dan seluruh Indonesia Timur,” jelasnya.

    Di usia yang ke-67 ini, kota Masohi telah berkembang pesat di berbagai sektor, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun kebudayaan.

    Sahubawa menyampaikan jika “upaya transformasi yang sedang dilakukan hari ini semata-mata bertujuan untuk menjadikan kota Masohi sebagai kota yang berdaya saing dan berkontribusi besar terhadap pembangunan Maluku Maju dan visi Indonesia emas,” ungkap Sahubawa.

    Keberhasilan membangun kota Masohi lanjut Sahubawa juga merupakan “kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah, legislatif dan seluruh masyarakat yang secara aktif berperan dalam pembangunan kota Masohi,” ujarnya.

    Beliau mengungkapkan jika gerak sejarah pembangunan kota Masohi dan kabupaten Maluku Tengah juga tidak terlepas dari peranan maupun kontribusi dari setiap kepala daerah, masyarakat negeri-negeri dan DPRD di setiap generasi sejak tahun 1957 sampai saat ini.

    Menurutnya “eksistensi kota Masohi hingga usianya yang ke-67 tahun, tentunya tidak terlepas dari ikhtiar dan komitmen para pendiri daerah dan terutama dukungan para Raja, tokoh adat, tokoh masyarakat dari negeri Sepa, Amahai, Rutah, Tamilouw, Waraka dan negeri-negeri lainnya,” kata Sahubawa menyampaikan.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, tak lupa beliau mengajak seluruh masyarakat bahwa sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang berkelanjutan, pada tanggal 27 November 2024 nanti, agar semua orang dapat mendukung penyelenggaraan pilkada yang lancar, aman dan damai.

    “saya yakin dengan semangat Masohi, kita dapat bersama-sama memastikan bahwa proses pemilihan ini berjalan dengan lancar, sukses, tetap menjaga keharmonisan dan stabilitas yang telah kita rawat bersama,” ingat Sahubawa. (HUAT)

  • Pentingnya Peran Media dalam Pengawasan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan awak media untuk membahas penanganan pelanggaran Pilkada 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Sorong, pada (03/11/2024).

    Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sompetoding, menekankan betapa pentingnya peran media dalam memantau dan menangani pelanggaran pemilu. Menurutnya, media memiliki posisi strategis sebagai sumber informasi publik yang terpercaya di era digital ini.

    Farli berharap media dapat mempertahankan netralitas dalam pemberitaan mereka. Kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan sangat bergantung pada objektivitas dan integritas media dalam melaporkan berbagai peristiwa, termasuk Pilkada.

    Dalam sambutannya, Farli mengakui bahwa media memiliki hak untuk meliput setiap agenda negara terkait Pilkada.

    “Informasi yang disampaikan oleh media sangat membantu Bawaslu dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka, khususnya dalam menangani pelanggaran pemilu,” ujarnya

    Farli juga mengingatkan media untuk tetap berimbang dalam pemberitaan terkait pemilu. Ia menekankan pentingnya mematuhi pedoman dan kode etik jurnalistik yang berlaku, demi menjaga profesionalisme dan kredibilitas.

    Bawaslu mengimbau media mitra agar memberitakan seluruh agenda pasangan calon peserta Pilkada secara adil. Hal ini dianggap penting untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat.

    Selama pertemuan, awak media diberikan pemahaman mendalam tentang pelanggaran Pilkada, mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan historis. Pengetahuan ini diharapkan dapat memperkuat peran media sebagai mitra responsif Bawaslu.

    Farli menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu, badan pengawas, dan media dalam menciptakan suasana politik yang kondusif. Kerjasama yang solid diharapkan dapat memberikan edukasi pemilu kepada masyarakat, sehingga tercipta pemilu yang jujur dan adil.

    Sebagai penutup, Farli menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat bekerja sama secara harmonis untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan transparan. Dengan peran aktif media, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga. (Sintia_Rahayaan)

  • Bertemu dengan Keluarga Besar SBT, AFU Janjikan Perubahan Besar untuk Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Pasangan calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1, Abdul Faris Umlati (AFU), mengadakan sosialisasi politik yang menarik perhatian banyak pihak, terutama Pemuda Seram Bagian Timur (SBT).

    Sosialisasi tatap muka ini dilaksanakan di Kompleks Klademak pantai sorong Papua Barat Daya pada Minggu (03/11/2024).

    Giat ini enjadi ajang bagi AFU untuk memaparkan berbagai rencana ambisiusnya dalam menghadapi tantangan di Papua Barat Daya.

    Dalam pidatonya, AFU menyoroti masalah banjir yang kerap melanda daerah tersebut. Ia berjanji akan menerapkan solusi efektif, seperti perbaikan sistem drainase dan pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir yang sering merugikan masyarakat.

    Selain itu, AFU juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia berencana untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua penduduk.

    “Ketika kami di percaya Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, maka hal yang menjadi keluhan masyarakat akan kami bereskan,” pungkasnya.

    Keamanan menjadi fokus utama lainnya dalam kampanye AFU. Ia berjanji untuk meningkatkan keamanan dengan menambah jumlah personel di lapangan dan memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum.

    “Langkah ini diambil untuk menanggulangi masalah begal yang meresahkan warga,” ucap AFU.

    Tidak hanya itu, AFU juga berkomitmen untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Ia berencana menggandeng investor untuk mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian, yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

    AFU juga menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan darah, olehnya itu Ia berencana meluncurkan berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan agar generasi muda siap bersaing di dunia kerja. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

    Dalam sosialisasi tersebut, AFU menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya adalah prioritas utamanya. Ia berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi warga dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.

    AFU mengajak seluruh masyarakat, terutama pemuda, untuk bersatu dalam membangun Papua Barat Daya yang lebih baik. Ia percaya bahwa dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, visi untuk mewujudkan daerah yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan dapat tercapai.

    Dalam penutup acara, AFU menyampaikan harapannya agar kehadirannya sebagai calon gubernur dapat membawa perubahan positif. Ia optimis bahwa dengan tekad yang kuat dan rencana yang matang, dukungan masyarakat dalam pemilihan mendatang dapat diraih.

    Dengan berbagai rencana dan komitmen yang telah disampaikan, AFU berharap dapat menjadikan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. Kampanye ini menegaskan tekadnya untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.

  • Paslon ARUS Optimis Menang 100% di Melati Raya

    Melanesiatimes.com – Dukungan yang terus mengalir kepada pasangan calon nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, semakin memperkuat posisi mereka dalam kontestasi Pilgub Papua Barat Daya. Kehadiran pasangan dengan jargon ARUS ini mengguncang Kompleks Perumahan Melati Raya, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu (03/11/2024).

    Atmosfer di Kompleks Melati Raya berubah menjadi lautan semangat ketika duet bupati dua periode ini menyapa warga. Banyak yang memprediksi bahwa mereka akan memenangkan Pilgub Papua Barat Daya pada 27 November mendatang, berkat pengalaman dan kepemimpinan mereka yang telah terbukti.

    Abdul Manan Fakaubun, seorang tokoh masyarakat di kompleks tersebut, mengungkapkan kekagumannya terhadap kedua kandidat. “Saya sangat mengenal pribadi Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw. Mereka adalah pemimpin yang bersahaja dan dekat dengan masyarakat,” ujar Abdul dengan penuh keyakinan.

    Menurut Abdul Manan, rekam jejak dan kemampuan kepemimpinan dari pasangan ini menjadikan mereka pilihan yang tepat untuk memimpin Papua Barat Daya. “Dalam pemilihan nanti, saya hanya mendukung pasangan ARUS. Mereka adalah harapan kita semua,” tegasnya.

    Abdul Manan juga mengajak seluruh warga Kompleks Melati Raya untuk bersatu mendukung pasangan ARUS. “Marilah kita memilih pemimpin yang pasti menang. Sekali ARUS, tetap ARUS,” tambahnya dengan antusias.

    Sementara itu, calon Gubernur Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati, menyampaikan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan warga Melati Raya. “Dukungan ini sangat berarti bagi kami. Kami maju untuk membawa perubahan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua Barat Daya,” kata Abdul Faris Umlati dengan penuh harap.

    Optimisme menyelimuti pasangan ini setelah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Abdul Faris Umlati merasa semakin yakin bahwa pasangan ARUS akan keluar sebagai pemenang dalam Pilgub mendatang.

    Dengan pendekatan yang dekat dengan masyarakat dan visi perubahan yang jelas, pasangan ARUS berharap dapat membawa Papua Barat Daya menuju masa depan yang lebih baik. Dukungan kuat dari basis pemilih seperti di Melati Raya menjadi modal penting dalam perjuangan mereka.

    Kehadiran dan dukungan yang meriah di Kompleks Melati Raya ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap perubahan yang dijanjikan oleh pasangan ARUS. Harapan akan masa depan yang lebih baik menjadi semangat yang menggerakkan langkah mereka menuju kemenangan.

  • Pemimpin Berpengalaman Siap Bangun Papua Barat Daya: Dukungan Penuh Suku Moi Klabra

    Melanesiatimes.com – Dalam upaya membangun Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Daya, diperlukan pemimpin yang benar-benar peduli. Wanurian Kabupaten Sorong (02/11/2024).

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan berkomitmen dalam membangun daerah.

    Pasangan ini mendapat dukungan penuh dari keluarga besar suku Moi Klabra yang tersebar di delapan distrik: BUK, Klabot, Hobart, Klawak, Bagun, Botein, Beraur, dan Konhir.

    Dukungan ini dideklarasikan dalam pertemuan dengan masyarakat di Lapangan sepak bola Telafif Kampung Wanurian, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong, Provinsi Barat Barat Daya pada Sabtu 02 November 2024

    Bernard Holis, ketua relawan masyarakat suku Moi Klabra Raya, menyatakan bahwa masyarakat menginginkan kemajuan di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong dan Klabra Raya. Oleh karena itu, kemenangan pasangan ARUS menjadi tanggung jawab bersama.

    “Kami dari 8 Distrik Moi Klabra Raya menyatakan dukungan penuh dan siap memenangkan pasangan Abdul Faris Umlati – Petrus Kasihiw sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur PBD periode 2024-2029 pada 27 November 2024,” ujar Bernard Holis dalam pernyataannya di Lapangan sepak bola Telafif Wanurian.

    Masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang diharapkan dapat diwujudkan oleh pasangan ARUS jika terpilih, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

    Calon Gubernur dan Wakil Gubernur AFU dan Petrus Kasihiw menanggapi dengan positif aspirasi tersebut. Kedua bupati dua periode ini berkomitmen untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan baik.

    Acara tatap muka ini juga dihadiri oleh ketua tim pemenangan ARUS, Zeth Kadakolo, yang merupakan putra Moi Keling, serta pengurus partai koalisi pengusung dan ketua LMA Malamoi, Silas Kalami. Meski sederhana, acara ini berlangsung meriah dan dipadati oleh masyarakat setempat.

  • G4SFUL Janjikan Insentif Bulanan untuk Supir Angkutan Umum di Sorong

    Melanesiatimes.com – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong, Gusti Sagrim dan Syaiful Maliki Arief, yang dikenal dengan nama GASFUL, berkomitmen memberikan insentif bulanan kepada supir angkutan umum di kota Sorong.

    Tak hanya itu, supir transportasi laut rute Sorong-Doom juga akan menerima insentif bulanan jika pasangan nomor empat ini terpilih untuk memimpin selama lima tahun ke depan.

    Laode Syamsir, ketua tim pemenangan G4SFUL, menyatakan bahwa ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh supir angkutan darat dan laut untuk mendapatkan insentif tersebut. Mantan anggota DPRD Kota Sorong ini menegaskan bahwa anggaran daerah telah diperhitungkan untuk merealisasikan program ini.

    Program ini dinamakan “Taksi Berdaya”, di mana setiap supir angkutan umum akan mendapatkan Kartu Taksi Berdaya. “Ini ditujukan khusus untuk angkutan umum (taksi kuning) di kota Sorong,” ujar Laode Samsir kepada wartawan, Jumat, 1 November 2024.

    Menurut Laode Syamsir, Pasar Remu dan Pasar Modern adalah pusat perekonomian di Kota Sorong yang dihubungkan oleh angkutan umum. “Angkutan umum menawarkan harga terjangkau dan sejak lama menjadi pahlawan transportasi. Namun, dengan kemajuan teknologi, transportasi tradisional mulai terpinggirkan. Di sinilah peran pemerintah diperlukan,” jelas Laode.

    Selain insentif, Laode menekankan pentingnya penataan kota yang baik, termasuk trayek angkutan umum dalam kota dan antar kabupaten. Program ini telah dimasukkan dalam visi misi G4SFUL.

    Anis, seorang supir angkutan umum di Sorong, menyambut baik program ini. Ia merasa hanya Gusti dan Syaiful yang benar-benar peduli dengan nasib supir angkutan umum dan memasukkan hal itu dalam program kerja mereka.

    “Ini adalah langkah terobosan bagi kami, para supir angkutan umum. Dari semua pasangan calon, hanya G4SFUL yang langsung menawarkan program untuk supir angkutan dalam kota Sorong,” kata Anis.

    Ia juga menyebutkan bahwa penataan trayek angkutan umum dalam kota dan antar kabupaten adalah hal yang penting dan harus diperhatikan oleh pemimpin daerah. “Kalau G4SFUL memberikan insentif langsung kepada supir, ini benar-benar terobosan luar biasa,” tambah Anis.