Blog

  • Gegap Gempita Warga Sorpus Menyambut Gasful: Ini Misi Penting Mereka

    Melanesiatimes.com – Kedatangan pasangan calon nomor urut 4, Agustie CR Sagrim dan Syaiful Maliki Arif (Gasful), disambut antusias oleh warga Sorpus, Kota Sorong, dengan serangkaian upacara adat Papua, termasuk pengalungan pinang dan mahkota khas serta dentuman tifa, pada Kamis (31/10/24).

    Dalam sambutannya, Gusti Sagrim menekankan pentingnya melestarikan budaya dan adat istiadat Papua. “Budaya harus terus kita jaga agar tidak punah di tanah kita sendiri,” ujarnya.

    Dia juga mengucapkan terima kasih kepada warga Sorpus yang hadir untuk mendengarkan visi dan misi Gasful. Gusti menekankan pentingnya menghadiri acara tersebut untuk memahami rencana mereka bagi masa depan Papua. “Lebih baik mendengarkan visi misi daripada terlalu fanatik, karena ini tentang siapa yang membawa kebaikan untuk Kota Sorong,” tambahnya.

    Gusti juga mengajak warga untuk tidak ragu-ragu dalam memilih dan menilai semua calon yang berkampanye. “Pilihan itu tentang selera. Jika Anda suka, pilih. Jika tidak, pilih yang lain,” katanya, disambut tepuk tangan meriah dari warga.

    Sorpus, menurut Gusti, merupakan miniatur Papua yang kaya akan keragaman etnis. Namun, ia menyayangkan reputasi negatif yang melekat akibat aktivitas pemuda di sana.

    “Sorpus adalah bagian dari diri saya. Saya berkomitmen untuk mengubah persepsi negatif ini dan membantu pemuda yang menganggur agar menjadi positif di mata masyarakat,” tegasnya.

    Gusti juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap potensi Sorpus, yang berdekatan dengan PT Pertamina. “Mengapa anak-anak Sorpus tidak bisa bekerja di Pertamina? Pemerintah seharusnya bisa menjamin hal ini,” kata Gusti dengan tegas.

    Dia menambahkan bahwa filosofi yang dipegangnya adalah memberi tanpa pamrih, sesuai ajaran kitab suci. “Saya percaya pada hukum tabur tuai. Jika Anda menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan, meski bukan dari orang yang sama,” pesan Gusti.

    Warga yang hadir menyatakan kegembiraannya dapat bertemu langsung dengan pasangan calon Gasful dan berharap mereka membawa perubahan positif bagi Pemerintah Kota Sorong.

    Dengan kehadiran Gasful yang penuh semangat, warga berharap mendapatkan pemimpin yang visioner dan tegas untuk masa depan yang lebih baik.

  • Lakukan Kampanye Tatap Muka, AFU Ditandu Oleh Masyarakat Moi Kalabra Sebagai Tanda Kehormatan

    Melanesiatimes.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (dikenal sebagai ARUS), mengadakan kampanye tatap muka yang berkesan di Distrik Beraur, Kabupaten Sorong. Acara ini berlangsung di lapangan sepak bola Kalabra pada Sabtu (02/11/2024).

    Perjalanan menuju kampung Kalabra penuh tantangan, melewati jalan rusak dan bukit terjal. Meski mobil beberapa kali terjebak di tanjakan, semangat pasangan ARUS tidak surut. Mereka bertekad menemui keluarga besar Moi Kalabra di Distrik Beraur.

    Petrus Kasihiw, calon Wakil Gubernur, menyatakan, “Hari ini perjalanan kami sangat mengesankan karena penuh tantangan. Di kota, kami jarang merasakan hal seperti ini, jadi kami sungguh menikmatinya,” ujarnya.

    Ia berjanji untuk memperbaiki infrastruktur jika terpilih. “Masyarakat pasti kesulitan dengan kondisi jalan seperti ini. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini,” tambah Petrus, yang akrab disapa Pit.

    Setibanya di lokasi, pasangan ARUS disambut ratusan warga Moi Kalabra dengan tarian adat yang penuh semangat, bahkan mengangkat Abdul Faris Umlati dalam tradisi lokal yang disebut “nohosia wan kovin.”

    Setelah beristirahat, ARUS melanjutkan dengan sosialisasi politik kepada masyarakat Moi Kalabra. Tak hanya itu, delapan distrik lain juga hadir di lapangan sepak bola Distrik Beraur untuk mendengarkan pidato mereka.

  • Dukungan Keluarga Besar Pulau Buru: Siap Antarkan ARUS Jadi Gubernur-Wakil Gubernur PBD

    Melanesiatimes.com – Calon gubernur Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati, mengadakan pertemuan hangat dengan komunitas ibu-ibu pengajian Aliklas dan Hidayatunisa di Aimas, Kabupaten Sorong, bertempat di rumah Wiwik Sugiarti pada Kamis, 31 Oktober 2024.

    Kedatangan pasangan ARUS disambut meriah dengan lantunan hadrah dan prosesi pengalungan bunga oleh perwakilan ibu-ibu pengajian kepada AFU dan istrinya, Faujia H Tampubolon Umlati, yang juga merupakan anggota DPR RI.

    Dalam kesempatan tersebut, AFU menyampaikan secara singkat visi dan misi pasangan ARUS, serta berinteraksi langsung dengan para anggota majelis taklim.

    Selama interaksi, AFU mengajukan pertanyaan kepada para ibu mengenai alasan mereka hadir dalam acara silaturahmi bersama pasangan ARUS.

    Siti Asripa, mewakili majelis taklim, menyatakan bahwa kehadiran mereka tidak hanya untuk mendengarkan visi dan misi, tetapi juga untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan ARUS sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.

    “Kami penasaran dengan penampilan bapak yang ternyata menarik, tapi tentu saja yang paling tampan di hati saya adalah suami saya,” ujarnya sambil bercanda.

    “Kedatangan kami di sini bukan hanya untuk mendengarkan visi dan misi bapak AFU dan bapak Petrus, tetapi juga untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan ARUS,” tambahnya.

    Abdul Faris Umlati menegaskan komitmennya untuk memperhatikan sektor UMKM, pertanian, dan perikanan di Kabupaten Raja Ampat sebagai prioritas utama pasangan ARUS ke depan.

    AFU merasa gembira atas sambutan hangat dan penuh canda dari ibu-ibu pengajian Aliklas dan Hidayatunisa di Kabupaten Sorong.

    Ia juga meyakinkan para ibu majelis taklim bahwa keunggulan pasangan ARUS terletak pada dukungan dari dua anggota DPR RI, yang akan memperkuat konektivitas antara pusat dan daerah.

    “Pasangan ARUS memiliki dua anggota DPR RI, yaitu ibu Faujia Tampubolon dari Partai Demokrat dan bapak Rico Sia dari Partai NasDem. Mereka akan menjadi penghubung untuk menciptakan konektivitas antara pusat dan daerah jika ARUS terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur,” ujar AFU dengan tegas.

  • Peringati HUT ke-16 Kab. Tambrauw: BPJS Kesehatan dan Pemda Tandatangani Nota Kesepakatan Jamkesda

    Melanesiatimes.com – Dalam suasana meriah peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tambrauw yang ke-16, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, turut hadir untuk menyaksikan momen bersejarah ini.

    Giat yang digelar pada Selasa, 29 Oktober 2024, juga menjadi ajang penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja (NK-RK) antara Pupung dan Penjabat Bupati Kabupaten Tambrauw, Engelbertus G. Kocu, S.HUT., MM. Nota kesepakatan ini bertujuan untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun 2025.

    Penandatanganan NK-RK ini menandai langkah penting dalam menciptakan sinergi dan koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan program JKN. Diharapkan, kolaborasi ini mampu mengatasi berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan yang selama ini dihadapi, sekaligus mendukung upaya mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tambrauw, yang telah meraih predikat UHC non cut off.

    Dalam kesempatan tersebut, diungkapkan bahwa sebanyak 14.923 jiwa telah terdaftar untuk menerima manfaat kesehatan pada tahun 2025.

    Hal ini menunjukkan komitmen semua pihak untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih luas.

    Kabupaten Tambrauw sendiri telah menunjukkan prestasi mengesankan dengan tingkat keaktifan peserta JKN yang mencapai lebih dari 99%.

    Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Seluruh daerah di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk kota dan kabupaten lainnya, juga telah melampaui target partisipasi yang ditetapkan, yaitu di atas 98%.

    “Kami berharap melalui penandatanganan NKRK ini, sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw akan terus terjalin. Penting bagi kita untuk terus memperkuat kerjasama dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Kabupaten Tambrauw,” ujar Pupung Purnama.

    Dengan semangat HUT Kabupaten Tambrauw ke-16, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi lebih dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    Penandatanganan NK-RK ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga simbol harapan dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh warga Kabupaten Tambrauw.

    Melalui langkah-langkah nyata yang diambil, diharapkan Kabupaten Tambrauw dapat terus bergerak maju dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat.

  • Unsur Mens Rea Dalam Kasus Sumpah Palsu Ike Farida

    Melanesiatimes.com – Sidang pembuktian pemeriksaan ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara sumpah palsu dengant terdakwa Ike Farida hari ini , Kamis (31/10/2024) mengagendakan pemeriksaan keterangan saksi ahli pidana, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., M.BA.

    Dalam keterangannya saksi ahli menjelaskan beberapa hal tentang pemenuhan unsur pidana menurut pasal 242 KUHP dan hubungannya dengan sumpah novum.

    Ketika ditanya Jaksa tentang makna pasal 242 KUHP dalam kasus sumpah palsu, ahli menerangkan bahwa yang dapat dipidana dengan pasal itu adalah orang pribadi atau orang menyuruh kuasanya.

    Ahli juga menjelaskan tentang doktrin unsur pemidanaan harus ada opzet (kesengajaan), actus reus (perbuatan salah) dan mens rea (niat jahat).

    Dalam kasus sumpah palsu Ike Farida unsur pemidaan tersebut dimulai ketika PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tidak bisa dilaksanakan kemudian pengembang berniat mengembalikan uang yang telah dibayarkan, dan bahkan telah mengajukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dikabulkan, namun Ike Farida malah melaporkan pengembang ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan dihentikan karena tidak ada unsur pidanya (SP3), kemudian Ike Farida mengirim somasi sebanyak tiga kali dan berlanjut menggugat pengembang dengan tuduhan wanprestasi hingga perkaranya berlanjut sampai hari ini.

    “Jadi tadi sudah saya terangkan di depan sidang, bahwa yang katanya upaya hukum namun kalau saya bilang itu suatu mens rea (niat jahat), ngasih somasi tiga kali berturut-turut tiga minggu, yang kedua laporin pidana yang kemudian di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena tidak ada bukti adnya delik pidana), yang ketiga pihak perusahaan (pengembang) menitipkan uangnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian dibantahnya (Ike Farida) gak mau ngambil, yang keempat dia menggugat perdata, yang kelima terjadinya PK (Peninjuan Kembali dengan novum yang seolah-olah baru ditemukan) itu. Apa itu bukan mens rea, katanya itu upaya hukum, tapikan itu menyerang habis dengan berbagai cara,” kata ahli pidana Suhandi kepada Wartawan, Kamis (31/10/2024).

    “Terkait terpenuhi atau tidak Pasal 242 biarlah Majelis yang menilai, begitu juga bersalah atau tidaknya (Ike Farida) biar Majelis yang menentukan,” imbuh Suhandi lebih lanjut.

    Kuasa hukum Ike Farida sempat mempertanyakan mengapa Hakim Ketua tidak memberi peringatann terlebih dahulu sebagaimana Pasal 174 KUHP sebelum ditetapkan pidana sumpah palsu Pasal 242 KUHP? “Karena sumpah sudah dilakukan dan novum telah digunakan dalam perkara perdata sebelumnya,” kata ahli Suhandi.

    Kemudian kuasa hukum Ike Farida, Kamaruddin Simanjuntak juga menanyakan pendapat ahli kalau ada surat Kapolri kepada Polda Metrojaya yang tidak mens rea dan actus reus dalam perkara ini. Ahli menjawab bahwa ahli tidak pernah melihat surat tersebut. Kamaruddin juga mempertanyakan pendapat ahli mengenai penerapan Pasal 55 KUHP, dan ahli menjelaskan bahwa perbuatan pidana kemungkinan dilakukan lebih dari satu orang atau dan kawan-kawannya.

    Sebagaimana diketahui, bahwa dalam kasus sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida berkaitan dengan sumpah novum dilakukan oleh Nurindah Melati Monika Simbolon berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Ike Farida.

    Perkara ini berkembang menjadi laporan pidana sumpah palsu, karena sumpah novum yang dilakukan Nurindah tersebut menyertakan novum Surat Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 3212 tertanggal 27 November 2015 yang sudah pernah digunakan pada perkara sebelumnya di Pengadilan negeri Jakarta Selatan dan tertera dalam salinan putuşan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015 yang dituliskan sebagai bukti P-65.

    Selain itu, Sumpah Novum juga menyertakan novum pencatatan pelaporan akta perkawinan pisah harta antara Ike Farida dan suaminya pada tahun 2017 yang sudah pernah digunakan sebagai bukti dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Sehari sebelumnya, Rabu (30/10/2024), saksi ahli digital forensik menyebutkan bahwa pihaknya telah memeriksa barang bukti elektronik berupa telpon genggam milik Nurindah untuk mengetahui percakapan antara Nurindah dengan Ike Farida dalam rentang waktu Februari – Desember 2020.

    Dalam percakapan WAG tergambar bahwa Nurindah, Kuasa Hukum Ike Farida pada saat itu secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan pengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum.

    Nurindah selaku kuasa hukum digambarkan selalu berkordinasi dan minta persetujuan kepada seseorang yang dipanggil Sensei (dalam bahasa Jepang berarti guru). Sensei ini juga terdengar sebagai sorok pimpinan yang mengontrol setiap tindakan Nurindah. Ahli menyebut bahwa Sensei ini tidak lain adalah terdakwa Ike Farida.

    “Saya memeriksa percakapan whatsapp group (WAG) antara Nurindah dengan anggota group yang membicarakan permohonan memori peninjauan kembali dan sidang sumpah novum”, kata Saji Purwanto ketika menjawab pertanyaan Jaksa, Rabu (30/10/2024).

    Hal tersebut mendapat tanggapan dari TIM Kuasa Hukum Ike Farida, berikut tanggapan/klarifikasi dari Kuasa Hukum terkait berita diatas :

    1. Bahwa kami menemukan berita berjudul “Unsur Mens Rea Dalam Kasus Sumpah
    Palsu Ike Farida” yang dipublikasikan dalam portal berita MELANESIATIMES
    (laman https://melanesiatimes.com/2024/11/01/unsur-mens-rea-dalam-kasus-sumpah-palsu-
    ike-farida/) pada 1 November 2024. Adapun dalam berita tersebut, terdapat
    informasi yang tidak akurat, antara lain:

    “…. namun Ike Farida malah melaporkan pengembang ke polisi dengan tuduhan
    penggelapan dan dihentikan karena tidak ada unsur pidanya (SP3), kemudian Ike Farida
    mengirim somasi sebanyak tiga kali dan berlanjut menggugat pengembang dengan
    tuduhan wanprestasi hingga perkaranya berlanjut sampai hari ini.”

    …
    “Dalam percakapan WAG tergambar bahwa Nurindah, Kuasa Hukum Ike Farida pada
    saat itu secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan
    terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan
    pengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum.”
    …
    “Nurindah selaku kuasa hukum digambarkan selalu berkordinasi dan minta persetujuan
    kepada seseorang yang dipanggil Sensei (dalam bahasa Jepang berarti guru). Sensei ini
    juga terdengar sebagai sorok pimpinan yang mengontrol setiap tindakan Nurindah.”

    2. Bahwa faktanya upaya hukum yang diajukan KLIEN, dari mulai melayangkan
    laporan polisi sampai memberikan somasi, tidaklah dapat dikategorikan sebagai
    itikad buruk, melainkan semata-mata ditujukan untuk mendapatkan hak
    keperdataannya. Faktanya, unsur kesengajaan justru dilakukan pihak
    pengembang dengan mengabaikan kewajibannya terhadap pendaftaran
    pertelaan apartemen/rumah susun sampai upaya peninjauan kembali diajukan
    (hal ini menunjukkan actus reus dan mens rea).

    3. Bahwa faktanya KLIEN memberikan kuasa penuh untuk proses peninjauan
    kembali kepada para kuasa hukumnya (tidak langsung turut terlibat dalam
    proses peninjauan kembali). Dalam hal ini, KLIEN tidak mengontrol setiap
    tindakan para penasihat hukumnya. KLIEN tidak mengetahui bahwa bukti baru,
    yang menjadi objek utama dalam perkara, pernah digunakan dalam perkara
    sebelumnya. Di samping itu, SP3D hasil Gelar Perkara Khusus yang diterbitkan
    kapolri menyebutkan bahwa tidak terdapat mens rea KLIEN atas pelaporan
    tuduhan pelanggaran Pasal 242 KUHP. Sehingga, pengajuan Novum tersebut
    bukanlah bentuk kesengajaan.

    4. Bahwa faktanya berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 609 K/Pid/2016 dalam
    pertimbangannya didapati bahwa seandainya suatu bukti yang dianggap sebagai
    novum pernah diajukan dan ternyata bukti tersebut tidak mempunyai kualitas
    sebagai novum, maka seseorang tidak dapat dipidana karena hal tersebut
    merupakan hak keperdataannya.

    5. Bahwa faktanya KLIEN merupakan konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah
    susun di Apartemen Casa Grande Residence, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta
    Selatan, dari PT Elite Prima Hutama (PT EPH). Meskipun telah dilunasi sejak Mei
    2012 lalu, PT EPH hingga kini menolak untuk memenuhi kewajibannya, yaitu
    menyerahkan unit tersebut secara keseluruhan, serta melakukan Perjanjian
    Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan
    alasan yang kabur dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan alasan tersebut,
    KLIEN mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT EPH di Pengadilan Negeri
    Jakarta Selatan.

    6. Bahwa demi mempertahankan hak keperdataannya, KLIEN telah menempuh
    upaya hukum dan memenangkan 8 (delapan) putusan pengadilan yang final dan
    binding, serta berkekuatan hukum tetap. Adapun sengketa kepemilikan tersebut
    semestinya berakhir dengan keluarnya Berita Acara Eksekusi secara
    SUKARELA berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
    No. 53 PK/PDT/2021 (Putusan PK 53/2021) pada 13 April 2021, sebagaimana
    dalam amar putusan menyatakan bahwa:

    a. PT EPH merupakan pengembang yang beritikad buruk, terbukti melakukan
    perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
    b. Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. merupakan pembeli yang beritikad baik dan patut
    dilindungi hukum; dan
    c. PT EPH dihukum untuk menyerahkan unit dan menandatangani PPJB.
    Alih-alih menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan,
    PT EPH justru merampas hak KLIEN selama 12 tahun dan kini mengusahakan
    segala cara untuk mengkriminalisasi konsumennya sendiri.

    Hormat kami,
    KUASA HUKUM DR. IKE FARIDA, S.H., LL.M.

  • Silaturahmi AFU Bersama Majelis Al-Iklas dan Hidayatunisa Kab.Sorong

    Melanesiatimes.com – Calon Gubernur Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati, mengadakan pertemuan hangat dengan ibu-ibu pengajian Al-Iklas dan Hidayatunisa di rumah Wiwik Sugiarti, Kabupaten Sorong, pada Kamis (31/10/2024).

    Kedatangan pasangan ARUS ini disambut meriah dengan lantunan hadrat dan pengalungan bunga oleh perwakilan ibu-ibu pengajian, menyambut Cagub AFU dan istrinya, Faujia H Tampubolon Umlati, yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI.

    Dalam kesempatan tersebut, AFU dengan singkat mempresentasikan visi dan misi pasangan ARUS, dilanjutkan dengan sesi interaksi bersama para ibu majelis taklim.

    Saat berinteraksi, Cagub AFU menanyakan alasan kehadiran ibu-ibu tersebut dalam acara silahturahmi ini.

    Mewakili para ibu, Siti Asripa menjelaskan bahwa kehadiran mereka bukan hanya untuk mendengar visi dan misi pasangan ARUS, tetapi juga untuk memberikan dukungan penuh kepada mereka sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.

    “Kami penasaran dengan wajah bapak yang ternyata ganteng juga.. tapi di hati saya, yang paling ganteng tetap suami saya,” selorohnya dengan nada bercanda.

    “Kami hadir untuk mendengar visi misi bapak AFU dan bapak Petrus. Kami juga ingin memberikan dukungan penuh kepada pasangan ARUS,” lanjutnya.

    Cagub Abdul Faris Umlati menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan sektor UMKM, pertanian, dan perikanan di Kabupaten Raja Ampat.

    AFU merasa senang dengan sambutan hangat dan penuh canda tawa dari para ibu-ibu pengajian Al-Iklas dan Hidayatunisa di Kabupaten Sorong.

    Ia juga menegaskan bahwa keunggulan pasangan ARUS dibandingkan kandidat lain adalah dukungan dua anggota DPR RI, yang akan membuka konektivitas antara pusat dan daerah.

    “Pasangan ARUS didukung dua anggota DPR RI, yaitu Ibu Faujia Tampubolon dari Partai Demokrat dan Bapak Rico Sia dari Partai NasDem. Mereka akan membantu menciptakan konektivitas antara pusat dan daerah jika ARUS terpilih,” jelas AFU.

  • Debat Publik Kedua: Joppye Wayangkau dan Ibrahim Wugaje Berkomitmen untuk Pemerintahan Bersih

    Melanesiatimes.com – Debat publik kedua calon kepala daerah Papua Barat Daya (PBD) berlangsung meriah di Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, pada Rabu malam (30/10/2024).

    memaparkan visi dan misi mereka untuk memimpin provinsi termuda Indonesia ini.

    Dalam kesempatan itu, Joppye Wayangkau menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. “Visi kami adalah mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri,” ujarnya dengan penuh percaya diri. Ia menjelaskan misi mereka yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran, serta penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi.

    Sebagai calon pemimpin, Wayangkau berkomitmen untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berkualitas, di mana sumber daya aparatur sipil negara (ASN) memiliki wawasan entrepreneurial. “Kami akan memperkuat monitoring dan evaluasi dalam setiap program pembangunan,” tegasnya.

    Wayangkau kemudian memaparkan 22 program strategis yang akan dijalankan jika mereka terpilih. Di antara program tersebut adalah pemberantasan korupsi, penetapan pimpinan SKPD berdasarkan keahlian, dan penganggaran yang terfokus pada keamanan, pendidikan, dan kesehatan.

    “Akses informasi penganggaran akan kami sajikan secara online untuk memberikan transparansi kepada masyarakat,” tambahnya.

    Ia juga menekankan pentingnya audit keuangan secara berkala dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Kami akan membuka diskusi publik untuk mendengarkan suara masyarakat,” ujarnya. Wayangkau berjanji akan memberikan sanksi bagi ASN yang tidak berprestasi dan penghargaan bagi yang menunjukkan integritas.

    “Pembangunan kantor gubernur dan instansi akan dilakukan secara bertahap, dengan prinsip efektif dan efisien,” kata Joppye, menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia percaya bahwa pemerintahan yang baik dimulai dari pemimpin yang bersih, jujur, dan disiplin.

    “Gubernur yang terpilih harus bisa memastikan bahwa semua aturan dilaksanakan dengan tepat, tanpa kebocoran dan tanpa tipu-menipu,” pungkasnya, menegaskan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

    Dengan semangat dan visi yang jelas, Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje siap menjadi agen perubahan bagi Papua Barat Daya, berupaya mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

  • Tampil Memukau di Debat Kedua, Paslon ARUS: Pentingnya IPM Dalam Upaya Membangun Papua Yang Lebih Baik

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya kembali menggelar debat publik kedua yang dinanti-nanti antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Acara debat publik kedua ini berlangsung di gedung Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu (30/10/2024).

    Debat publik kedua ini menjadi panggung bagi calon pemimpin untuk memaparkan visi-misi mereka serta beradu argumen mengenai ide-ide inovatif yang diusung.

    Paslon nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kashiw, tampil penuh percaya diri. Mereka tidak hanya menyampaikan rencana kerja, tetapi juga menjawab pertanyaan dari panelis dan saling berdiskusi dengan kandidat lainnya.

    Pengalaman Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw sebagai Bupati du periode menjadi modal kuat saat menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam debat.

    Usai debat, Abdul Faris menyatakan, “Kami yakin apa yang kami sampaikan sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pengelolaan anggaran, selama 10 tahun kami sudah menunjukkan kinerja yang baik,” kata AFU

    Ia menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan menekankan bahwa pencapaian 9 WTP selama masa kepemimpinannya adalah bukti nyata dari pengelolaan yang transparan.

    Lebih lanjut, Abdul Faris menjelaskan bahwa peran Gubernur tidak hanya sekadar memimpin, tetapi juga mengkolaborasikan program-program strategis antara kabupaten, kota, dan provinsi. “Kami perlu sinergi untuk mewujudkan kemajuan bersama,” tegasnya.

    Di sisi lain, Cawagub Petrus Kasihiw mengungkapkan rasa nyaman dan bahagia selama debat berlangsung. “Pengalaman kami di pemerintahan selama dua periode membuat kami mampu menjawab tantangan dengan baik,” ujarnya.

    Petrus menyoroti sejumlah inovasi yang telah membawa penghargaan, termasuk prestasi dalam pengurangan malaria di Papua yang mendapat pengakuan internasional dan penghargaan dari PBB.

    Dengan bangga, ia menyatakan bahwa pemerintahan yang baik dilandasi oleh birokrasi yang efisien. “Kami telah meraih WTP sebanyak 8 kali dan mendapat penghargaan atas pengelolaan kepegawaian yang baik,” sebut Pit sapaan akrabnya.

    Pit juga menekankan pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, yang diakui secara global.

    “Suatu daerah berhasil atau maju, salah satu tolak ukurnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tandasnya

    menurut Paslon ARUS debat ini bukan hanya sekadar ajang unjuk kemampuan, tetapi juga menjadi cermin bagi masyarakat untuk melihat calon pemimpin mereka ke depan. Dengan semangat kolaborasi dan pembuktian nyata, pasangan ini (ARUS) berkomitmen untuk membawa Papua Barat Daya menuju masa depan yang lebih baik.

  • Kemendikdasmen Tambahkan Materi Bimbingan Konseling pada Sertifikasi PPG demi Penguatan Pendidikan Karakter

    Melanesiatimes.com – Dalam upaya memperkuat pendidikan karakter di sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperbarui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan menambahkan materi bimbingan konseling dan pendidikan tinggi. Langkah ini dianggap penting untuk menunjang peran guru dalam membantu siswa secara lebih menyeluruh.

    “Kami telah memasukkan materi bimbingan konseling dan pendidikan tinggi dalam sertifikasi PPG,” ungkap Mendikdasmen Abdul Mu’ti kepada wartawan saat ditemui di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

    Penambahan materi ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan bimbingan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan karakter siswa. Mu’ti menegaskan, mulai 2025, akan ada peningkatan pengangkatan guru bimbingan konseling (BK) dan pelatihan intensif untuk mengembangkan keterampilan konseling para guru, termasuk guru kelas.

    “Guru yang telah lama bertugas, terutama guru kelas, akan mendapat pelatihan bimbingan konseling,” tambahnya.

    Mu’ti berharap para guru mampu memberikan perhatian lebih pada permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga peran guru tidak lagi sebatas pengajar. Dengan kemampuan konseling yang lebih baik, guru dapat menjadi pendukung dalam pengembangan bakat dan minat siswa, menghilangkan kesan bahwa guru BK hanya berfungsi untuk memberikan sanksi atau hukuman.

    “Dengan kemampuan konseling yang lebih baik, diharapkan guru BK berperan lebih sebagai mentor yang mendorong potensi siswa, bukan hanya sebagai pemberi hukuman,” jelasnya.

    Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif pada peran guru di sekolah, mengarah pada lingkungan belajar yang lebih inklusif dan membangun.

  • Ahli Forensik Ungkap Peran ‘Sensei’ dalam Kasus Sumpah Palsu Ike Farida

    Melanesiatimes.com – Sidang maraton pembuktian perkara sumpah palsu denganterdakwa Ike Farida hari ini , Rabu (30/10/2024) memasuki agenda terakhir pemeriksaan keterangan saksi dan ahli dari Jaksa Penuntut Umum, setelah sebelumnya menghadirkan mantan kuasa hukum Ike Farida, yaitu Nurindah Melati Monika Simbolon, Yahya Tulus Nami Hutabarat, Isdawati A Prihadi, dan Faizal Roni.

    Adapun saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa adalah Angga Yuda Prawira dari Kanwil BPN DKI Jakarta dan Faturohman dari KUA Makasar Jakarta Timur, serta saksi ahli digital forensik, Saji Purwanto, SH., MCFE., OSFTC., ACE., CHFI., ECSA.

    Dalam keterangannya saksi ahli digital forensik Saji Purwanto menjelaskan saksi adalah pihak yang memeriksa barang bukti elektronik yang disita dari saksi Nurindah Melati Monika Simbolon, salah satunya adalah telpon genggam. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui percakapan antara Nurindah dengan Ike Farida dalam rentang waktu Februari – Desember 2020, yang pada pokoknya berhubungan dengan pengajuan memori peninjauan kembali dan sidang sumpah novum Ike Farida yang diwakili Nurindah.

    “Saya memeriksa percakapan whatsapp group (WAG) antara Nurindah dengan anggota group yang membicarakan permohonan memori peninjauan kembali dan sidang sumpah novum”, kata Saji Purwanto ketika menjawab pertanyaan Jaksa, Rabu (30/10/2024).

    Dalam percakapan WAG tergambar bahwa Nurindah, Kuasa Hukum Ike Farida pada saat itu secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan pengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum.

    Nurindah selaku kuasa hukum digambarkan selalu berkordinasi dan minta persetujuan kepada seseorang yang dipanggil Sensei (dalam bahasa Jepang berarti guru). Sensei ini juga terdengar sebagai sorok pimpinan yang mengontrol setiap tindakan Nurindah. Ahli menyebut bahwa Sensei ini tidak lain adalah terdakwa Ike Farida.

    Menanggapi keterangan ahli tersebut, kuasa hukum Ike Farida berusaha mementahkan keterangan ahli dengan m menyatakan bahwa antara isi percakapan hasil uji forensik ahli dengan data [ercakapan yang dimiliki oleh Ike Farida terdapat perbedaan.

    “Mengapa terdapat perbedaan isi percakapan antara yang saudara ahli sampaikan dengan data yang kami punya, apakah saudara ahli merubah isi percakapan tersebut,” kata Kuasa Hukum Ike Farida, Agustrias Andhika.

    Ahli menjelaskan bahwa yang dipegang oleh kuasa hukum Ike Farida hanya berbentuk resume, sedangkan yang ahli sampaikan adalah kutipan percakapan yang sesuai aslinya. Majelis Hakim meminta ahli menunjukkan secara langsung isi percakapan lengkap dari komputer ahli, kemudian keterangan ahli dilanjutkan lagi.

    Sementara dalam keterangan saksi Angga Yuda Prawira menyampaikan bahwa Surat Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 27 November 2015 merupakan balasan terhadap surat dari Kantor Pengacara Isdawati, SH & Rekan tertanggal 11 November 2015.

    Surat inilah yang dijadikan bukti gugatan wanprestasi oleh Ike Farida kepada pengembang tahun 2015 dan dijadikan sebagai bukti baru atau novum oleh Ike Farida pada saat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tahun 2020.

    Kemudian keterangan saksi Faturohman mengatakan bahwa pencatatan pernikahan Ike Farida pada tahun 1995 tidak menyertakan perjanjian perkawinan pisah harta dengan suaminya yang berwarga negara asing, namun baru pada tahun 2017 Ike Farida mendaftarkan akta perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

    Sebagaimana diketahui bahwa perkara Ike Farida dengan Pengembang diawali tahun 2012 ketika Ike Farida tidak bisa membuat PPJB dan AJB dikarenakan suaminya warga negara asing dan diantara mereka tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta.

    Ketentuan Perjanjian Perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pokoknya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

    Kemudian pada tahun 2016, setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2016, isi Pasal 29 Ayat (1) berubah menjadi perjanjian perkawinan bisa dibuat pada saat, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

    Perubahan tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Ike Farida membuat perjanjian perkawinan pisah harta dengan suaminya pada tahun 2017. Namun, karena perkara pesanan unit apartemen antara Ike Farida dengan pengembang terjadi pada tahun 2012, dan gugatan wanprestasi berlangsung pada tahun 2015, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak bisa diberlakukan mundur, sehingga upaya banding yang memasukkan bukti akta perjanjian perkawinan tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018.

    Sebelumnya, pada Selasa (29/10/2024) saksi Yahya Yunus Nami Hutabarat, mantan Kuasa Hukum Ike Farida saat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengembang pada tahun 2015 juga menyampaikan bahwa ada keanehan, kenapa Surat BPN DKI Jakarta tahun 2015 yang jelas-jelas sudah digunakan pada pengadilan tingkat pertama, tetapi masih dijadikan sebagai bukti baru atau novum ketika Ike Farida mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.