Melanesia Times

Blog

  • Kejahatan Berkedok Izin Usaha? Direktur LBH Mambo Waswar Soroti Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 di Raja Ampat

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Direktur LBH Mambo Waswar Raja Ampat, Arfan Poretoka, menilai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dievaluasi karena dinilai belum mampu menjawab persoalan pengawasan sumber daya kelautan di Raja Ampat. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menciptakan ruang bagi berbagai bentuk kejahatan maritim yang memanfaatkan lemahnya pengawasan dan tata kelola perizinan.

    ‎Arfan mengatakan, Raja Ampat tidak hanya menghadapi ancaman illegal fishing, tetapi juga praktik destructive fishing seperti penggunaan bom ikan dan racun, dugaan pengambilan satwa yang dilindungi, penyalahgunaan izin penangkapan, hingga aktivitas kapal yang diduga tidak sesuai dengan ruang lingkup perizinannya. Seluruh persoalan tersebut, katanya, harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap kawasan konservasi laut.

    ‎”Izin usaha bukan tameng hukum. Ketika izin diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas di luar ketentuan yang diberikan, maka yang dipersoalkan bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga efektivitas sistem pengawasan negara,” tegas Arfan.

    ‎Menurutnya, pengalihan kewenangan pengelolaan kelautan kepada pemerintah provinsi melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat. Tanpa koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PSDKP, TNI AL, dan Polair, pengawasan berpotensi menjadi lemah sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran di laut.

    ‎Arfan menegaskan bahwa setiap izin penangkapan ikan harus disertai pengawasan terhadap jenis hasil tangkapan, alat tangkap, daerah operasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan satwa dan kawasan konservasi. Menurutnya, apabila pengawasan tidak berjalan, izin dapat kehilangan fungsi sebagai instrumen pengendalian.

    ‎”Raja Ampat adalah kawasan konservasi kelas dunia. Negara tidak boleh hanya hadir saat menerbitkan izin, tetapi juga wajib hadir dalam pengawasan dan penegakan hukum. Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan izin atau tindak pidana perikanan, proses hukum harus dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu,” katanya.

    ‎LBH Mambo Waswar mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, PSDKP, Kepolisian Perairan, TNI AL, serta aparat penegak hukum lainnya melakukan audit terhadap sistem perizinan, memperkuat patroli pengawasan, dan menindak setiap dugaan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    ‎Arfan menilai keberhasilan menjaga Raja Ampat tidak cukup diukur dari banyaknya izin yang diterbitkan, melainkan dari kemampuan negara mencegah illegal fishing, destructive fishing, perdagangan satwa yang dilindungi, serta seluruh bentuk kejahatan maritim yang mengancam kelestarian ekosistem laut dan hak masyarakat pesisir.

  • KPU Papua Barat Daya Dorong Pemilih Disabilitas Pahami Hak Politik Sejak Bangku Sekolah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMA Luar Biasa (SMALB) Kota Sorong, Kamis (6/8/2026).

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU Papua Barat Daya mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif, sekaligus memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses informasi dan kesempatan yang setara untuk memahami hak serta proses demokrasi.

    Sosialisasi dihadiri Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias D. Kambu, bersama jajaran anggota KPU Papua Barat Daya, yakni Jefri O. Kambu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin), Fatmawati selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklih, Parmas dan SDM), serta Alexander Duwit selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

    Kehadiran jajaran komisioner KPU tersebut tidak sekadar memberikan materi, tetapi juga membuka ruang dialog langsung dengan para siswa yang masuk dalam kategori pemilih pemula. Edukasi diarahkan agar para siswa memahami bahwa keterbatasan fisik maupun sensorik tidak menjadi penghalang untuk menggunakan hak politik sebagai warga negara.

    Dari total 36 siswa SMA yang ada di SMALB tersebut, sebanyak 25 siswa telah berusia 17 tahun ke atas sehingga masuk dalam kategori pemilih pemula. Para siswa tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan aktif berinteraksi dengan jajaran KPU.

    Dalam sesi sosialisasi, peserta mendapatkan pemahaman mengenai hak pilih, pentingnya menjadi pemilih yang cerdas, serta tahapan penyelenggaraan pemilu. Para siswa juga diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman terkait aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilu.

    Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias D. Kambu, menegaskan bahwa pendidikan pemilih harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

    «“Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan mereka memahami hak pilihnya, berani berpartisipasi, dan dapat menggunakan hak suaranya secara mandiri, bebas, dan bermartabat,” ujar Andarias.»

    Sementara itu, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Papua Barat Daya, Fatmawati, menekankan bahwa pemilu yang inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas.

    Menurutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah memastikan informasi kepemiluan dapat diakses dan dipahami oleh seluruh kelompok pemilih dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

    Antusiasme para siswa terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Mereka aktif menjawab pertanyaan, mengikuti diskusi, serta menyampaikan pandangan mengenai pentingnya menggunakan hak suara dalam setiap proses demokrasi.KPU Papua Barat Daya Dorong Pemilih Disabilitas Pahami Hak Politik Sejak Bangku Sekolah

    Pendekatan dialogis yang diterapkan jajaran KPU membuat kegiatan berlangsung komunikatif dan mudah dipahami. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk mendengar secara langsung kebutuhan pemilih disabilitas, khususnya terkait akses informasi dan pelayanan kepemiluan.

    Melalui kegiatan ini, KPU Papua Barat Daya berharap kesadaran politik serta partisipasi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas dapat terus meningkat. Pendidikan pemilih sejak bangku sekolah dinilai penting untuk menumbuhkan budaya demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

    KPU Papua Barat Daya menegaskan bahwa demokrasi harus memberikan ruang yang sama bagi seluruh warga negara. Karena itu, tidak boleh ada kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, yang tertinggal dalam memperoleh informasi maupun menggunakan hak politiknya dalam proses demokrasi di Indonesia.

  • Ketua DPRP PBD Apresiasi Peluncuran SPPD-SP2D Daring, Dorong Kabupaten/Kota Segera Terapkan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, ST., M.Ak, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam meluncurkan sistem SPPD-SP2D secara daring sebagai bagian dari upaya mempercepat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (7/8/2026), dengan melibatkan kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Bank Papua serta kehadiran Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

    Ortis menilai penerapan sistem digital tersebut merupakan sebuah kemajuan penting dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses administrasi dan penyaluran keuangan daerah.

    Ia mengatakan, pemaparan dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sistem daring dengan mekanisme manual yang selama ini digunakan.

    “Peluncuran SPPD-SP2D daring hari ini sungguh hebat. Presentasi dari Dirjen Kemendagri menunjukkan perbandingan yang signifikan dengan sistem manual. Ini sangat membantu, terutama karena sudah menggunakan sistem tanpa kertas,” ujar Ortis.

    Menurutnya, digitalisasi tersebut dapat mempercepat alur kerja sekaligus mengurangi berbagai risiko yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses administrasi keuangan daerah.

    Ortis juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya untuk segera menerapkan sistem tersebut secara terintegrasi dengan perbankan pemerintah, termasuk Bank Papua yang memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan anggaran pembangunan daerah.

    “Kami mendorong kabupaten/kota untuk segera menerapkan sistem ini dan terintegrasi dengan bank pemerintah, termasuk Bank Papua sebagai pengelola utama anggaran pembangunan daerah,” katanya.

    Ia memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai mampu bergerak cepat dalam mengadopsi sistem digital tersebut.

    Ortis menyebut, sebagai salah satu provinsi hasil pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB), Papua Barat Daya telah menunjukkan respons yang sangat baik dalam mengikuti perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

    “Papua Barat Daya selaku wilayah DOB sungguh hebat karena telah mampu menempuh fase ini. Kita patut mengapresiasi karena sistem ini dapat mereduksi berbagai persoalan yang sebelumnya kerap menjadi aduan dari rekan-rekan di SKPD maupun para pelaksana proyek,” tuturnya.

    Lebih jauh, ia menilai penerapan sistem daring akan memberikan kemudahan dalam proses administrasi hingga mempercepat akses dan transaksi melalui sistem perbankan.

    Dengan adanya sistem yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi, Ortis berharap digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dapat terus dikembangkan sehingga pelayanan pemerintahan menjadi lebih efektif dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.

  • Gubernur Elisa Kambu Resmi Luncurkan SP2D Online SIPD dan KKPD, Perkuat Tata Kelola Keuangan Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Peluncuran tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong Papua Barat Daya, pada Jumat (7/8/2026).

    Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Agus Fatoni, jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bank Papua, Bank Indonesia, BPKP, DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh perangkat daerah.

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri beserta jajaran yang hadir di Kota Sorong. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi dukungan nyata bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah yang semakin modern dan akuntabel.

    Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua), Bank Indonesia, BPKP, DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh perangkat daerah yang telah berkolaborasi dan mendukung terselenggaranya peluncuran SP2D Online SIPD dan KKPD.

    Elisa Kambu menegaskan bahwa peluncuran SP2D Online SIPD dan KKPD merupakan momentum penting dalam perjalanan pembangunan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjamin pengelolaan setiap rupiah APBD secara tertib dan bertanggung jawab.

    Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh lagi mempertahankan pola kerja lama yang lambat, berbelit-belit, terlalu bergantung pada dokumen fisik, dan sulit dipantau. Pemerintah harus terus melakukan pembaruan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat pelayanan, memperkuat pengendalian, meningkatkan transparansi, serta mendukung kualitas pengambilan keputusan.

    “Oleh karena itu, peluncuran SP2D Online SIPD dan KKPD bukan sekadar peluncuran aplikasi atau fasilitas pembayaran. Ini merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan transaksi nontunai atau cashless government,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menjelaskan, transformasi tersebut harus menghadirkan perubahan nyata, mulai dari proses administrasi yang lebih sederhana, transaksi yang lebih transparan, hingga pengawasan yang dapat dilakukan sejak proses berlangsung, bukan hanya setelah kegiatan selesai.

    Dengan sistem yang terintegrasi, lanjutnya, pemerintah juga dapat mengurangi risiko duplikasi dokumen, manipulasi data, keterlambatan penyampaian SP2D, serta ketidaksesuaian antara dokumen pencairan dengan transaksi pada rekening kas daerah.

    Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa percepatan pencairan dana bukanlah satu-satunya tujuan. Kecepatan harus tetap diiringi dengan ketepatan, keamanan, kepatuhan, dan akuntabilitas. Setiap SP2D yang diterbitkan wajib didasarkan pada dokumen yang benar, anggaran yang tersedia, kegiatan yang sah, serta telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Elisa Kambu juga menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh mengurangi kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, teknologi harus menjadi instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian. Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kapasitas bendahara dan pengelola keuangan agar memahami prosedur, kewenangan, risiko, mekanisme pertanggungjawaban, serta langkah yang harus dilakukan apabila terjadi gangguan atau transaksi yang tidak sesuai.

    Selain itu, Inspektorat dan aparat pengawasan internal pemerintah diminta memperkuat pengendalian berbasis risiko sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kesalahan, tetapi mampu mencegah potensi penyimpangan sejak awal.

    Kepada Bank Papua, Gubernur berharap agar terus menjamin keandalan sistem, keamanan data, perlindungan transaksi, kontinuitas layanan, serta menyediakan layanan pengaduan dan penanganan gangguan secara cepat. Pelaksanaan SP2D Online SIPD dan KKPD juga akan dievaluasi secara berkala guna memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.Gubernur Elisa Kambu Resmi Luncurkan SP2D Online SIPD dan KKPD, Perkuat Tata Kelola Keuangan Papua Barat Daya

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

    Ia juga mengapresiasi Bank Papua atas kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah, termasuk kontribusi para bendahara dan peserta kegiatan teknis yang telah mendukung implementasi sistem tersebut.

    Menurut Agus Fatoni, penerapan SP2D Online yang terhubung dengan SIPD mampu memangkas proses pencairan dana yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama. Sistem tersebut mengubah proses manual menjadi layanan yang berlangsung secara real-time, tanpa penggunaan kertas (paperless), lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi, meminimalkan kelalaian administrasi, serta memperkuat proses pelaporan dan akuntabilitas.

    “SP2D Online yang terhubung dengan SIPD mengintegrasikan pemerintah daerah dengan perbankan secara langsung dalam proses pencairan dana sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien,” jelasnya.

    Agus Fatoni mengungkapkan bahwa hingga saat ini implementasi SP2D Online telah diterapkan di 311 pemerintah daerah di Indonesia, meliputi 29 provinsi, 64 kota, dan 265 kabupaten. Ia mengapresiasi daerah-daerah yang terus mendorong percepatan transformasi digital, termasuk Provinsi Papua Barat Daya yang resmi mengimplementasikan SP2D Online SIPD dan KKPD.

    Melalui peluncuran ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi memulai implementasi SP2D Online SIPD dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan. Gubernur Elisa Kambu berharap langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, aman, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

  • Pemkot Sorong Canangkan Bulan Vitamin A 2026, Perkuat Upaya Cegah Stunting

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong mencanangkan Bulan Pemberian Vitamin A Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan bayi dan balita sekaligus memperkuat pencegahan stunting di daerah tersebut.

    Pencanangan berlangsung di Posyandu Mawar, Kelurahan Puncak Cendrawasih, Kamis (6/8/2026), dan dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Lakku, S.Pi., M.M., yang mewakili Pemerintah Kota Sorong.

    Dalam kesempatan tersebut, Ruddy mengajak seluruh orang tua untuk secara rutin membawa bayi dan balita ke Posyandu maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, pemberian vitamin A merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.

    “Vitamin A memiliki manfaat penting bagi anak, mulai dari menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya kesadaran orang tua untuk memanfaatkan layanan pemberian vitamin A yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, kesehatan anak merupakan investasi jangka panjang dalam mempersiapkan generasi Kota Sorong yang sehat, berkualitas, dan mampu menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

    Ruddy juga mengajak para ibu dan keluarga yang telah memahami manfaat vitamin A untuk turut menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin banyak orang tua yang terdorong membawa bayi dan balita mereka ke Posyandu maupun fasilitas kesehatan selama pelaksanaan Bulan Pemberian Vitamin A.

    “Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tumbuh dalam kondisi kurang sehat. Karena itu, mari kita bersama-sama memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” pesannya.

    Pada kesempatan itu, Ruddy menyampaikan apresiasi kepada Tim Penggerak PKK Kota Sorong yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Penghargaan juga diberikan kepada para tenaga kesehatan, kader, dan sukarelawan Posyandu yang selama ini konsisten memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    Ia berharap pemberian vitamin A dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari penguatan pelayanan kesehatan anak di Kota Sorong.

    Selain program pemberian vitamin A, Pemerintah Kota Sorong juga terus memperkuat berbagai program kesehatan masyarakat, termasuk percepatan penurunan angka stunting.

    Ruddy menjelaskan, persoalan stunting tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi fisik atau tinggi badan anak. Lebih dari itu, stunting berkaitan erat dengan kecukupan gizi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dalam jangka panjang.

    Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan anak-anak memperoleh pemenuhan gizi serta pelayanan kesehatan secara optimal sejak usia dini.

    Pencanangan Bulan Pemberian Vitamin A tersebut turut dihadiri Kepala Puskesmas Sorong Barat Johny Kalasuat, S.KM., M.Kes., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong Margareth Alurie Urbinas, S.E., Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong Maria Ohoitimur, S.KM., M.Kes., Ketua Posyandu Mawar, para kader Posyandu, serta para orang tua yang membawa bayi dan balita untuk mendapatkan layanan pemberian vitamin A. (***)

  • Dana Otsus 2026 Menyentuh UMKM OAP, Pemkot dan DPR Kota Sorong Dorong Lahirnya Wirausahawan Baru

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perindustrian mulai mendorong penguatan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) melalui program pelatihan dan fasilitasi kewirausahaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026. Kamis (6/8/2026)

    Program tersebut dikemas dalam kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok Wirausaha Baru Pengelasan serta Pengembangan Produk Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) OAP, yang berlangsung selama dua hari, 6–7 Agustus 2026.

    Kegiatan resmi dibuka pada Kamis (6/8/2026) oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Kota Sorong.

    Pembukaan kegiatan turut dihadiri Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, Wakil Ketua III DPRK Kota Sorong Mekanisme Pengangkatan (Otsus), Robert E.F.D. Malaseme, S.IP., Kepala Dinas Perindustrian Kota Sorong Eduard Jitmau, S.E., serta para peserta pelatihan yang berasal dari kalangan Orang Asli Papua.

    Ketua DPRK Kota Sorong menyampaikan dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi yang menggunakan Dana Otsus. Ia menegaskan, pemanfaatan dana tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

    Menurutnya, pelatihan keterampilan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan adanya pendampingan berkelanjutan agar peserta mampu mengembangkan usaha secara mandiri, produktif, sekaligus memiliki daya saing.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua III DPRK Kota Sorong Mekanisme Pengangkatan (Otsus), Robert E.F.D. Malaseme. Ia mengapresiasi langkah Dinas Perindustrian yang memberikan ruang bagi OAP untuk menjadi subjek utama dalam pembangunan ekonomi melalui penguatan sektor usaha produktif.

    Ia menjelaskan, kehadiran DPRK melalui mekanisme pengangkatan Otsus juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan program-program afirmasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat OAP.

    Robert mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan secara serius dan memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru di Kota Sorong.

    Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan afirmasi yang lebih besar kepada Orang Asli Papua melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi.

    Menurutnya, pemberdayaan tersebut tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Kota Sorong dan DPRK dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

    Ia juga menyampaikan bahwa peserta yang menunjukkan kesungguhan serta perkembangan usaha yang baik akan menjadi prioritas dalam memperoleh dukungan lanjutan dari pemerintah.

    Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan skala bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

    Kepala Dinas Perindustrian Kota Sorong, Eduard Jitmau, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut terbagi dalam dua program utama.

    Program pertama yakni Fasilitasi Kelompok Wirausaha Baru Pengelasan, yang diikuti 25 peserta OAP dari kelompok usaha pengelasan dan pandai besi yang berasal dari kawasan Rufei, Sorpus, serta Jalan Baru/Jalan Feri.

    Sementara program kedua berupa Pelatihan dan Fasilitasi Produk Rumah Kemasan, yang diikuti 15 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) OAP bidang pengolahan pangan yang tersebar di wilayah Kota Sorong.

    Pelaksanaan pelatihan menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong serta praktisi desain kemasan lokal. Kegiatan berlangsung di Gedung Sentra IKM, Jalan Kanal Viktori KM 10, Kota Sorong.

    Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Sorong berharap dapat melahirkan lebih banyak wirausahawan baru dari kalangan OAP yang memiliki keterampilan, kompetensi, serta daya saing dalam mengembangkan usaha.

    Pemerintah juga berharap pemanfaatan Dana Otsus melalui program pemberdayaan ekonomi tidak hanya menghasilkan keterampilan baru, tetapi mampu menciptakan usaha yang berkelanjutan, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah.

  • DKP Raja Ampat : Kewenangan Izin Berada di Provinsi, Nelayan Dilema Bycatch Satwa Dilindungi

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Raja Ampat menegaskan bahwa kewenangan penerbitan izin penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 berada pada Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Kepala Bidang Tangkap DKP Kabupaten Raja Ampat, Adrian Kaiba, mengatakan sejak berlakunya regulasi tersebut, kewenangan pengelolaan urusan kelautan dan perikanan, termasuk penerbitan izin penangkapan ikan, telah beralih dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

    Akibat perubahan kewenangan itu, peran DKP Kabupaten Raja Ampat menjadi terbatas pada fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan di wilayahnya, serta menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai instansi yang memiliki kewenangan mengambil tindakan administratif.

    “Peran Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat lebih kepada pengawasan, memberikan imbauan kepada pelaku usaha, serta melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi,” ujar Adrian, Kamis (6/8/26).

    Ia menjelaskan, kapal-kapal yang memiliki izin beroperasi di WPPNRI 717 menggunakan alat tangkap pancing rawe dasar dengan target utama ikan pelagis dan ikan bernilai ekonomis, seperti tuna, tenggiri, manyung, serta jenis ikan konsumsi lainnya.

    Meski demikian, Adrian mengakui nelayan masih menghadapi persoalan tangkapan sampingan (bycatch). Menurutnya, proses pengangkatan pancing rawe dasar yang dapat memakan waktu lebih dari dua jam menyebabkan satwa yang dilindungi, seperti hiu, pari, maupun penyu, terkadang ikut terjerat dan ditemukan dalam kondisi mati atau sekarat.

    Ia menyebut kondisi tersebut menjadi dilema bagi nelayan karena di satu sisi terdapat ketentuan yang melarang penangkapan satwa dilindungi, sementara di sisi lain tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup kerap memengaruhi keputusan terhadap hasil tangkapan yang diperoleh.

    Untuk setiap laporan yang diterima dari lapangan, DKP Kabupaten Raja Ampat, kata Adrian, segera melakukan koordinasi dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan apabila lokasi kejadian berada di dalam kawasan konservasi. Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam aspek perizinan maupun tindak lanjut administratif.

    DKP Kabupaten Raja Ampat berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pengelola kawasan konservasi, serta aparat pengawasan perikanan dapat memperkuat tata kelola perikanan di WPPNRI 717 sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan tetap berlangsung sesuai ketentuan, dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

  • LBH Mambo Waswar Soroti Dugaan Shark Finning Berkedok Izin Penangkapan Ikan

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – LBH Mambo Waswar Raja Ampat mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, PSDKP, serta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan izin penangkapan ikan oleh kapal yang memiliki izin penangkapan di wilayah administrasi provinsi, namun diduga melakukan aktivitas penangkapan di kawasan perairan kabupaten dengan target ikan hiu yang sirip atau ekornya dipotong.

    ‎Berdasarkan dokumen ijin penangkapan yang beredar dan dicermati LBH, kapal MONDI STAR memiliki dokumen perizinan berupa NIB, Buku Kapal Perikanan, Standar Laik Operasi (SLO), Persetujuan Berlayar (SPB), dan menggunakan alat tangkap rawai dasar.

    ‎Namun, keberadaan dokumen administrasi tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran apabila dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan konservasi, wilayah pengelolaan, atau jenis tangkapan yang dilindungi.

    ‎Secara hukum, izin penangkapan ikan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh wilayah penangkapan, jenis alat tangkap, jenis ikan yang boleh ditangkap, serta kewajiban menjaga kelestarian sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, serta berbagai peraturan pelaksana KKP. ‎

    ‎Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pidana.

    ‎LBH Mambo Waswar juga menyoroti dugaan praktik shark finning, yaitu mengambil sirip atau ekor hiu dan membuang tubuhnya.

    ‎Praktik demikian bertentangan dengan prinsip konservasi perikanan. Ketentuan KKP mewajibkan hiu hasil tangkapan tertentu didaratkan secara utuh, bukan hanya sirip atau bagian tubuhnya, sebagai bagian dari tindakan konservasi.

    ‎Apabila hiu yang ditangkap termasuk hiu martil (Sphyrna spp.) atau hiu koboi (Carcharhinus longimanus), maka terdapat pembatasan khusus berdasarkan Permen KKP Nomor 5 Tahun 2018, sehingga aparat wajib memastikan jenis hiu yang ditangkap melalui identifikasi ilmiah.

    ‎LBH Mambo Waswar meminta aparat untuk memeriksa secara menyeluruh:

    ‎Kesesuaian lokasi penangkapan dengan wilayah yang diizinkan dalam dokumen kapal.

    ‎Jenis hiu yang ditangkap, apakah termasuk spesies yang dilindungi atau dibatasi.

    ‎Apakah seluruh tubuh hiu didaratkan atau hanya sirip/ekornya.

    ‎Logbook penangkapan ikan, hasil pendaratan ikan, serta jejak GPS/VMS kapal.

    ‎Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan konservasi dan kewajiban pelaporan hasil tangkapan.

    ‎LBH Mambo Waswar menegaskan bahwa kepemilikan izin bukanlah tameng hukum. ‎Apabila ditemukan fakta bahwa izin digunakan di luar ketentuan atau terdapat praktik penangkapan hiu yang bertentangan dengan aturan konservasi, maka izin tersebut dapat dikenai sanksi administratif, pencabutan izin, bahkan proses pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    ‎”Negara wajib melindungi sumber daya perikanan sebagai kekayaan nasional. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi semata, tetapi harus menyentuh praktik nyata di lapangan. Jika benar terjadi pemotongan sirip atau ekor hiu dan penangkapan dilakukan tidak sesuai ketentuan izin, maka aparat wajib bertindak tegas tanpa pandang bulu.”

    ‎

  • Mengaku Kantongi Izin dari Sorong, Kapal Empat R Diduga Eksploitasi Hiu Areal Konservasi Ayau

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Sebuah kapal nelayan bernama Empat R bernomor lambung 772 diduga melakukan aktivitas penangkapan hiu di perairan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kapal yang diawaki empat orang itu juga dilaporkan menjemur puluhan sirip hiu di atas geladak saat berada di kawasan yang dikenal sebagai bagian dari Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

    ‎Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menyebutkan kapal tersebut telah beroperasi di sekitar Ayau selama kurang lebih satu pekan. Selama itu, masyarakat mengaku menyaksikan aktivitas penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan di atas kapal.

    ‎Menurut keterangan warga, awak kapal menyampaikan bahwa mereka memiliki izin penangkapan yang diterbitkan dari wilayah Kota Sorong.

    ‎Namun, pengakuan tersebut belum dapat diverifikasi karena dokumen perizinan belum diperlihatkan kepada masyarakat maupun dikonfirmasi oleh instansi yang berwenang.

    ‎”Kami tahu kawasan ini dilindungi. Kami ingin menghentikan aktivitas mereka, tetapi mereka mengaku memiliki izin sehingga masyarakat memilih menunggu aparat,” ujar seorang warga Ayau yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    ‎Temuan itu memunculkan sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban dari instansi berwenang. Di antaranya, apakah izin yang dimaksud mencakup wilayah operasi di perairan Ayau, apakah lokasi penangkapan berada dalam zona yang memperbolehkan aktivitas perikanan, serta apakah spesies hiu yang diduga ditangkap termasuk yang dilindungi atau dibatasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

    ‎Perairan Kepulauan Ayau merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KEPMEN-KP/2021. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 mengatur larangan terhadap penangkapan, pembunuhan, perdagangan, maupun pemanfaatan hiu beserta bagian tubuhnya di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

    ‎Karena itu, pemeriksaan terhadap identitas kapal, dokumen perizinan, titik koordinat operasi, alat tangkap, serta jenis hasil tangkapan menjadi penting untuk memastikan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    ‎Sementara itu, masyarakat mendesak Satwas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, aparat penegak hukum, serta pengelola kawasan konservasi segera melakukan pemeriksaan di lapangan agar informasi yang berkembang dapat dipastikan berdasarkan hasil investigasi resmi.

    ‎Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih mengupayakan konfirmasi kepada, Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Satwas PSDKP, serta instansi terkait lainnya mengenai legalitas izin, wilayah operasi, dan aktivitas penangkapan yang dilaporkan masyarakat.

    ‎Redaksi memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Apabila terdapat penjelasan, bantahan, atau data pendukung, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, akurasi, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

  • Jaga Keamanan Wisatawan, Tourist Police Polda Papua Barat Daya Patroli di Dermaga

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Personel Tourist Police Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Papua Barat Daya hadir di kawasan dermaga untuk memastikan aktivitas masyarakat dan wisatawan berlangsung aman dan kondusif, pada Rabu (5/8/2026).

    Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 08.00 WIT tersebut tidak hanya diisi dengan pengamanan, tetapi juga pemantauan aktivitas masyarakat serta penyampaian imbauan keselamatan kepada wisatawan dan pengguna jasa transportasi laut.

    Tiga personel Tourist Police, yakni Aipda Ibo, Aipda Hasioland, dan Bripda Billy, melaksanakan kegiatan tersebut di bawah pembinaan AKP Najemudin selaku Kanit Sie Binmas Air Potdirga Subdit Patroli Ditpolairud Polda Papua Barat Daya.

    Di kawasan dermaga, personel memantau aktivitas wisatawan yang hendak melakukan perjalanan melalui jalur perairan. Kehadiran petugas sekaligus menjadi bagian dari pelayanan kepolisian untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

    Direktur Polairud Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Budy Utomo, S.I.K., mengatakan kehadiran Tourist Police merupakan upaya kepolisian dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan saat beraktivitas di wilayah perairan.

    “Personel Tourist Police hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat maupun wisatawan, sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan saat beraktivitas di wilayah perairan,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, personel juga memberikan imbauan kepada wisatawan, nakhoda, dan anak buah kapal (ABK) speed boat agar selalu mengutamakan keselamatan pelayaran.

    Pengguna jasa transportasi laut diingatkan untuk menggunakan perlengkapan keselamatan serta memperhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat terjadi selama perjalanan maupun saat kapal bersandar di dermaga.

    Personel Tourist Police juga mengajak seluruh pengguna transportasi laut untuk mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran sebagai upaya bersama mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah perairan.

    Melalui kegiatan tersebut, Ditpolairud Polda Papua Barat Daya terus mendorong terciptanya kawasan wisata perairan yang aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mendukung kenyamanan wisatawan selama melakukan perjalanan.

    Selama kegiatan berlangsung, situasi di kawasan dermaga terpantau aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat dan wisatawan berjalan dengan tertib, sementara personel Tourist Police tetap melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi laut.