Melanesia Times

Blog

  • Yosep Titirlolobi Soroti Pernyataan Senator PFM soal RS. Maleo: Jangan Asal Bicara, Pahami Aturan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Yosep Titirlolobi, S.H., mengingatkan Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Senator Paul Finsen Mayor (PFM), agar memahami ketentuan dan regulasi terkait persyaratan pendirian serta operasional rumah sakit swasta sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik. Rabu (12/8/2026)

    Pernyataan tersebut disampaikan Yosep menyikapi permintaan Senator PFM kepada Wali Kota Sorong untuk mencabut izin operasional Rumah Sakit (RS) Maleo.

    Menurut Yosep, pernyataan terkait RS Maleo harus didasarkan pada aturan dan fakta di lapangan, bukan asumsi pribadi.

    “Kalau tidak tahu aturan, jangan asal bunyi di media. Sebaiknya lebih banyak membaca dan memahami aturan terkait persyaratan mendirikan rumah sakit swasta sebelum memberikan pernyataan,” tegas Yosep kepada media ini.

    Yosep yang juga merupakan praktisi hukum di Kota Sorong menjelaskan, RS Maleo tidak didirikan di dalam bangunan ruko sebagaimana yang dipersoalkan. Menurutnya, rumah sakit tersebut dibangun dalam sebuah bangunan permanen yang secara fisik terintegrasi untuk menunjang keselamatan pasien serta kelancaran pelayanan medis.

    “RS Maleo bukan didirikan di dalam ruko. Rumah sakit ini dibangun dalam sebuah bangunan permanen dan terintegrasi secara fisik untuk menjamin keselamatan pasien serta kelancaran pelayanan medis,” jelasnya.

    Ia mengatakan, kondisi tersebut dapat dilihat dari tata letak bangunan RS Maleo yang berada dalam satu kesatuan lokasi, dengan lahan dan blok bangunan rumah sakit berada dalam satu area yang terintegrasi serta saling terhubung secara fisik.

    Menurut Yosep, pembangunan fisik rumah sakit juga telah memperhatikan keterhubungan antar-ruangan, termasuk aspek keselamatan pasien, kecepatan akses menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta area pelayanan dan perawatan intensif.

    “Kalau kita lihat pembangunan fisik RS Maleo, bangunannya terintegrasi antara ruangan yang satu dengan ruangan lainnya. Tentunya aspek keselamatan pasien, kecepatan akses ke IGD dan area perawatan intensif menjadi bagian yang diperhatikan,” ujarnya.

    Selain itu, Yosep menilai RS Maleo memiliki akses tersendiri, termasuk jalur keluar-masuk bagi ambulans yang menurutnya tidak bercampur dengan jalur pengunjung. Ia juga menyebut lokasi rumah sakit relatif jauh dari permukiman masyarakat.

    “RS Maleo memiliki jalur akses mandiri. Jalur masuk dan keluar, terutama bagi ambulans menuju IGD, tidak tercampur dengan jalur pengunjung,” katanya.

    Yosep juga mengungkapkan pengalaman pribadinya saat mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Maleo. Ia mengaku pernah menjalani perawatan selama tiga hari di rumah sakit tersebut dan menilai pelayanan yang diterimanya cukup baik.

    “Saya pernah berobat dan rawat inap selama tiga hari di rumah sakit tersebut. Pelayanannya cukup baik dan cepat. Dokter dan perawat juga ramah, sementara ruangan rawat inapnya cukup besar,” ungkapnya.

    Karena itu, Yosep menilai tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Sorong untuk menutup atau tidak memberikan izin operasional RS Maleo apabila seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi.

    Ia juga mengingatkan bahwa keputusan pemerintah untuk menutup sebuah fasilitas pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak hukum serta kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

    “Tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Sorong untuk menutup atau tidak memberikan izin operasional RS Maleo apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Pemerintah tentu harus mempertimbangkan dampak hukum dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

    Yosep juga menilai sejumlah pernyataan Senator PFM mengenai RS Maleo yang beredar di media lebih bersifat asumsi pribadi dan belum didukung data yang memadai.

    “Pernyataan yang disampaikan Senator PFM di beberapa pemberitaan media menurut saya lebih merupakan asumsi pribadi yang tidak didukung basis data yang kuat. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak 2010. Kalau memang ada persoalan mengenai keberadaan rumah sakit tersebut, mengapa baru sekarang dipersoalkan?” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yosep mengapresiasi langkah Wali Kota Sorong yang sebelumnya membentuk tim melalui Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk melakukan audit investigasi terhadap RS Maleo.

    Menurutnya, proses tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh manajemen RS Maleo.

    “Wali Kota Sorong telah membentuk tim melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan audit investigasi secara independen. Ada sejumlah rekomendasi perbaikan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh manajemen RS Maleo,” jelas Yosep.

    Atas dasar itu, ia mengapresiasi keputusan Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan yang kembali membuka operasional RS Maleo setelah proses evaluasi dan tindak lanjut dilakukan.

    Yosep juga berpendapat bahwa RS Maleo yang telah berdiri sejak 2010 tentunya memiliki dasar perizinan dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat didirikan. Ia menyebut aspek regulasi kesehatan juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita harus melihat aturan secara utuh. RS Maleo berdiri sejak 2010 dan tentu pendirian serta operasionalnya memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu. Jangan melihat persoalan hanya dari satu sisi,” katanya.

    Ia pun memberikan apresiasi kepada Wali Kota Sorong yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait operasional RS Maleo.

    “Kami mengapresiasi Wali Kota Sorong yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendengar dari satu pihak, tetapi melakukan audit, evaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan,” pungkas Yosep.

  • Dibuka Kembali, Operasional RS Maleo Dinilai Sesuai Aturan, Titirlolobi: Dinkes Sudah Tepat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Praktisi hukum Kota Sorong, Yosep Titirlolobi, S.H., menilai langkah Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan yang membuka kembali operasional Rumah Sakit Maleo telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Rabu (12/8/2026).

    Menurut Yosep, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat setelah pihak Rumah Sakit Maleo disebut telah menyelesaikan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan keselamatan pasien yang diberikan Dinas Kesehatan setelah melakukan audit investigasi di rumah sakit tersebut.

    “Sebagai praktisi hukum, kami menilai langkah yang diambil Dinas Kesehatan untuk membuka kembali operasional Rumah Sakit Maleo sudah tepat. Apalagi berdasarkan informasi yang kami terima, pihak rumah sakit telah menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan pelayanan dan keselamatan pasien,” kata Yosep kepada media ini.

    Ia mengatakan, Rumah Sakit Maleo juga telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan dan meningkatkan standar profesionalisme serta budaya keselamatan medis. Komitmen tersebut, kata dia, mencakup peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan upaya menjamin keselamatan pasien.

    Yosep juga menyoroti keberadaan Rumah Sakit Maleo yang telah berdiri sejak 2010 dan selama kurang lebih 16 tahun memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Selama ini sudah ribuan pasien yang datang berobat maupun mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Maleo. Karena itu, tentunya seluruh aspek pelayanan harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas,” ujarnya.

    Terkait adanya pernyataan dari salah satu senator yang meminta Pemerintah Kota Sorong mencabut izin operasional Rumah Sakit Maleo, Yosep meminta agar setiap pihak memahami terlebih dahulu aturan yang menjadi dasar penerbitan maupun pencabutan izin operasional rumah sakit.

    “Kalau ada oknum senator yang mengatakan Pemkot harus mencabut izin operasional Rumah Sakit Maleo, seharusnya yang bersangkutan lebih banyak membaca dan memahami aturan. Jangan asal berbicara kalau tidak memahami ketentuan yang berlaku,” tegas Yosep.

    Lebih lanjut, ia menilai dibukanya kembali operasional Rumah Sakit Maleo memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga di kawasan Kampung Baru dan sekitarnya yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan maupun rawat inap.

    Selain memberikan kemudahan akses kesehatan, keberadaan rumah sakit tersebut juga dinilai memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama para pemuda yang berada di lingkungan Rumah Sakit Maleo.

    “Dengan dibukanya kembali izin operasional Rumah Sakit Maleo oleh Pemerintah Kota Sorong, tentunya sangat membantu masyarakat di sekitar Kampung Baru yang membutuhkan pelayanan berobat maupun rawat inap. Tidak hanya itu, keberadaan rumah sakit juga memberikan dampak positif bagi para pemuda dan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Yosep.

  • Sejumlah Pejabat Polresta Sorong Kota Berganti, Kapolresta Amry Siahaan Tekankan Integritas dan Profesionalitas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polresta Sorong Kota mengalami pergantian dan pengukuhan. Prosesi pelantikan, serah terima jabatan (sertijab), dan pengukuhan tersebut dipimpin langsung Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., di lapangan apel Polresta Sorong Kota, Rabu (12/8/2026).

    Upacara tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya Nomor KEP/232/VIII/2026 dan KEP/233/VIII/2026 tertanggal 3 Agustus 2026.

    Dalam amanatnya, Kombes Pol Amry Siahaan mengatakan, rotasi dan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Selain sebagai bentuk penyegaran, mutasi juga menjadi bagian dari pembinaan karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja personel.

    Menurutnya, setiap pergantian jabatan dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi secara komprehensif dengan tetap mengedepankan profesionalitas serta integritas.

    “Rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi yang dinamis. Ini menjadi bagian dari penyegaran, pengembangan karier, sekaligus peningkatan kinerja,” ujar Amry.

    Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat resmi menempati jabatan baru. Mereka antara lain AKP Rusli Maknum, S.Sos., M.H. sebagai Kabagren; Iptu Rasbaya Pariatno Purba, S.H. sebagai Kabalog; AKP Sukarno sebagai Kasat Intelkam; AKP Jopi Kewilaa, S.AN. sebagai Kasat Lantas; AKP Fernando Immanuel Sipayung, S.Tr.K., S.I.K. sebagai Kapolsek Sorong Barat; serta Iptu Amru Al Jihad, S.Tr.K. sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut.

    Sementara itu, serah terima jabatan Kasat Narkoba dilakukan dari AKP Rachmat Djakatara, S.Tr.K., S.I.K., M.Si. kepada AKP Charlie Romisius Simanjuntak, S.Tr.K., S.I.K., M.M.

    Selain pelantikan dan sertijab, sejumlah pejabat juga dikukuhkan, yakni Kabag SDM AKP Lukman Tindaon, Kasat Reskrim AKP Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Samapta AKP Saroji, S.H., Kasat Polairud AKP Sultan M., S.Sos., serta Kapolsek Sorong Kota AKP Disa Javier Suwarta Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.Si.

    Kapolresta berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik maupun dikukuhkan agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas dan memahami karakteristik wilayah hukum Polresta Sorong Kota yang memiliki kompleksitas tersendiri.

    Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menunjukkan sikap arogan dalam menjalankan tugas, melainkan mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan bertanggung jawab.

    “Tanggung jawab atas suatu jabatan adalah amanah sekaligus kepercayaan yang di dalamnya mengandung konsekuensi tidak ringan,” tegas Amry.

    Ia menambahkan, soliditas dan kekompakan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian. Karena itu, seluruh personel diminta meningkatkan disiplin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Kita harus terus membangun soliditas, menjaga kekompakan dan meningkatkan disiplin, sehingga kehadiran Polri benar-benar memberikan rasa aman serta pelayanan prima bagi masyarakat,” katanya.

    Kepada para pejabat lama, Kapolresta menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polresta Sorong Kota.

    Ucapan penghargaan juga disampaikan kepada Bhayangkari yang selama ini setia mendampingi para suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.

    Menutup amanatnya, Amry berharap seluruh personel mampu menjaga nama baik institusi, meningkatkan prestasi, serta terus membangun kepercayaan publik.

    “Jaga nama baik organisasi dan teruslah memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga Polri semakin dicintai dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

  • Menjaga Raja Ampat dari Bangku Sekolah: 87 Anak Kofiau Belajar Konservasi

    Melanesiatimes.com, Raja Ampat — Upaya menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sejak usia dini terus diperkuat di kawasan konservasi Raja Ampat. Sebanyak 87 siswa sekolah dasar di Distrik Kofiau mengikuti program Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) untuk mengenal lebih dekat pentingnya menjaga ekosistem laut dan darat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.

    Kegiatan yang berlangsung pada 7–8 Agustus 2026 tersebut digagas Dinamika Alam Nusantara (DIANTARA) bersama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, dengan dukungan pendanaan hibah dari Blue Abadi Fund (BAF).

    Program PLH menyasar sekolah-sekolah yang berada di dalam Kawasan Konservasi Kofiau-Boo, salah satu dari lima kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) di Raja Ampat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi standar pelayanan pengelolaan kawasan, khususnya dalam aspek pendidikan dan penyadartahuan konservasi.

    Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, Hasan Makasar, S.Pd., menilai pendidikan lingkungan merupakan bagian penting dalam membangun pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

    “Penyadartahuan konservasi tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dewasa saja, tetapi perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Program PLH yang dilaksanakan DIANTARA menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam mendukung standar pelayanan pengelolaan kawasan, khususnya pada aspek pendidikan dan penyadartahuan,” ujar Hasan.

    Menurut Hasan, anak-anak di kawasan Kofiau-Boo perlu tumbuh dengan pemahaman bahwa laut, hutan, dan sumber daya alam bukan sekadar aset lingkungan, tetapi juga bagian dari identitas dan masa depan masyarakat Raja Ampat.

    “Kami berharap anak-anak di Kofiau-Boo tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga laut, hutan, dan sumber daya alam adalah bagian dari identitas dan masa depan mereka sebagai masyarakat Raja Ampat,” katanya.

    Ia menambahkan, penguatan pendidikan lingkungan di kampung-kampung yang berada dalam kawasan konservasi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan Raja Ampat. Generasi muda yang memahami nilai-nilai konservasi dinilai akan lebih siap mengambil peran sebagai penjaga kawasan di masa depan.

    Karena itu, pengelola kawasan berencana membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat untuk mendorong Pendidikan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari muatan lokal di satuan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sekaligus menjaga keberlanjutan program.

    Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan diikuti 87 siswa. Pada 7 Agustus 2026, PLH digelar di SD Negeri 37 Mikiran dengan peserta sebanyak 30 siswa kelas III hingga VI, terdiri atas 12 siswi dan 18 siswa.

    Sehari kemudian, 8 Agustus 2026, kegiatan dilanjutkan di SD YPK Bethel Deer yang diikuti 57 siswa kelas IV hingga VI. Peserta terdiri atas 32 siswi dan 25 siswa.

    Wakil Kepala SD Negeri 37 Mikiran, Yushein Ambafen, berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak anak di Kofiau mendapatkan kesempatan belajar tentang lingkungan dan konservasi.

    “Hal baik ini kiranya dapat berlangsung lagi di masa mendatang sehingga adik-adik dari peserta saat ini juga dapat terpapar PLH. Walaupun Kofiau-Boo merupakan pulau yang jauh dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera, semangat peduli lingkungan harus tetap menjadi gaya hidup dari generasi ke generasi,” kata Yushein.

    Dalam kegiatan tersebut, para siswa tidak hanya mendapatkan materi secara teoritis. Melalui metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, mereka diperkenalkan dengan fungsi ekosistem pesisir dan laut, pentingnya menjaga terumbu karang dan sumber daya alam, serta berbagai perilaku sederhana yang dapat diterapkan untuk melindungi lingkungan di sekitar mereka.

    Edukator DIANTARA, Warda Amir, mengatakan pendidikan lingkungan menjadi fondasi penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah kepulauan seperti Raja Ampat.

    “Pendidikan ini penting sebagai dasar bagi anak-anak usia dini untuk lebih mengenal dan mencintai alamnya. Kami berharap generasi muda Kofiau dapat tumbuh menjadi agen perubahan dan garda terdepan penjaga keberlanjutan ekosistem serta pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat,” ujarnya.

    Melalui pendidikan konservasi sejak dini, DIANTARA bersama para mitra berharap anak-anak Kofiau tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga tumbuh sebagai generasi yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

    Upaya tersebut dinilai penting bagi masa depan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Dari ruang-ruang kelas di pulau-pulau kecil, kesadaran menjaga laut dan alam diharapkan tumbuh menjadi gerakan lintas generasi untuk memastikan kekayaan alam Raja Ampat tetap lestari.

    Dinamika Alam Nusantara (DIANTARA) merupakan organisasi yang berfokus pada pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Papua Barat Daya. DIANTARA memperkuat pengetahuan, kesadaran, dan perilaku peduli lingkungan melalui pengembangan modul pembelajaran, bahan ajar, media edukasi, pelatihan fasilitator, serta pendampingan program pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat.

    Tim DIANTARA memiliki pengalaman melaksanakan program PLH di Sorong, Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana dengan pendekatan yang memadukan ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan konteks ekologis Papua. Ke depan, DIANTARA diarahkan untuk menjadi salah satu organisasi rujukan dan pusat pengembangan PLH di Papua, sekaligus mendukung lahirnya edukator dan fasilitator lingkungan yang kompeten serta generasi penjaga alam Papua.

  • Tak Hanya Pejabat, Sejumlah Mantan Narapidana Juga Diundang Upacara HUT RI ke-81 di Malteng

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah — Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) pada 17 Agustus 2026 mendatang tidak hanya akan dihadiri jajaran pejabat dan tamu undangan dari berbagai kalangan.

    Sejumlah mantan narapidana juga disebut masuk dalam daftar undangan untuk menghadiri upacara yang akan dipusatkan di Lapangan Nusantara, Kota Masohi.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Pemkab Maluku Tengah, Umar Sopalatu, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (12/8/2026) siang.

    Sopalatu mengatakan, panitia telah menyiapkan lebih dari 1.000 undangan yang akan dibagikan kepada berbagai unsur masyarakat dan pihak terkait untuk menghadiri rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini.

    “Untuk undangan sendiri, kami selaku panitia sudah menyiapkan sekitar 1.000 lebih,” kata Sopalatu.

    Menurutnya, undangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada instansi pemerintah maupun pejabat daerah, tetapi juga mencakup berbagai elemen masyarakat, termasuk sejumlah mantan narapidana.

    “Selain untuk instansi vertikal, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, raja, dan lainnya, kami juga mengundang mantan narapidana,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan bagian dari semangat kebersamaan dan persatuan dalam memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

    Di sisi lain, Sopalatu memastikan persiapan pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Maluku Tengah hingga saat ini berjalan dengan baik. Ia menyebut tingkat kesiapan panitia secara keseluruhan telah mencapai sekitar 90 persen.

    “Kalau mau ditanyakan terkait kesiapan, saya bisa katakan sudah 90 persen. Tinggal tahap akhir saja, termasuk gladi resik,” ujarnya.

    Dengan persiapan yang terus dimatangkan, panitia berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tengah dapat berlangsung aman, tertib, khidmat, dan lancar. (HUAT)

  • Paripurna LHP BPK Memanas! Hanya 14 dari 38 Anggota Hadir, Sebagian Anggota Banggar Pilih Tinggalkan Rapat Paripurna

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Rapat Paripurna IX DPRK Kota Sorong dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan. Forum yang seharusnya menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah itu dipertanyakan setelah disebut hanya dihadiri 14 dari total 38 anggota DPRK Kota Sorong.

    Persoalan tidak berhenti pada tingkat kehadiran. Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) juga disebut memilih meninggalkan rapat karena mempertanyakan mekanisme pembahasan LHP BPK serta hasil pembahasan Banggar yang menurut salah seorang anggotanya tidak diakomodasi oleh Pimpinan DPRK Kota Sorong.

    Sorotan tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Kota Sorong yang merupakan anggota Banggar saat ditemui di salah satu kafe di Kota Sorong, Rabu (12/8/2026).

    Menurutnya, LHP BPK merupakan dokumen penting karena memuat hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Sorong. Karena itu, LHP tidak seharusnya diperlakukan sebatas dokumen administratif atau agenda seremonial dalam rapat paripurna.

    “LHP BPK ini menyangkut pertanggungjawaban keuangan daerah dan uang rakyat. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara serius, terbuka dan sesuai aturan,” ujarnya.

    Banggar Persoalkan Mekanisme Pembahasan

    Beberapa Anggota Banggar mengatakan, LHP BPK semestinya dibahas terlebih dahulu di tingkat Banggar agar setiap temuan dan rekomendasi dapat dikaji secara menyeluruh.

    Menurutnya, proses pembahasan di Banggar membutuhkan waktu sekitar tiga hingga tujuh hari. Dalam rentang waktu tersebut, anggota dewan dapat mencermati substansi LHP dan menyusun hasil pembahasan sesuai kewenangan DPRK.

    “Dalam rapat Banggar, LHP itu harus dibahas. Tidak bisa hanya disampaikan kemudian selesai. Kami membutuhkan waktu sekitar tiga sampai tujuh hari untuk membahasnya, sehingga setiap temuan dan rekomendasi bisa dikaji dengan baik,” katanya.

    Namun, ia mengklaim hasil pembahasan Banggar tidak diakomodir oleh Pimpinan DPRK Kota Sorong. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan munculnya keberatan dari sejumlah anggota.

    “Kami mempertanyakan kenapa hasil keputusan Banggar tidak diakomodasi oleh pimpinan DPRK. Banggar sudah melakukan pembahasan dan menyampaikan hasilnya. Kalau hasil pembahasan itu tidak diakomodasi, lalu untuk apa Banggar melakukan pembahasan?” tegasnya.

    Sejumlah Anggota Banggar Tinggalkan Rapat

    Perbedaan pandangan tersebut disebut berujung pada keputusan sebagian anggota Banggar untuk meninggalkan rapat. Sikap itu, menurutnya, bukan bentuk penolakan terhadap LHP BPK, melainkan keberatan terhadap mekanisme yang dinilai perlu diperjelas.

    “Yang kami persoalkan bukan LHP BPK-nya. LHP itu harus dihormati dan ditindaklanjuti. Yang kami pertanyakan adalah mekanisme pembahasannya,” ujarnya.

    Ia menilai, pembahasan LHP harus dilakukan secara substantif agar DPRK dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan daerah.

    Kehadiran 14 Anggota Jadi Sorotan

    Selain persoalan pembahasan, kehadiran 14 anggota dari total 38 anggota DPRK Kota Sorong juga menjadi perhatian.

    Anggota Banggar tersebut meminta pimpinan DPRK memberikan penjelasan mengenai dasar pelaksanaan rapat, termasuk ketentuan kuorum yang digunakan.

    “Kalau memang secara aturan rapat tersebut memenuhi ketentuan, silakan dijelaskan kepada publik dasar hukumnya. Tetapi kalau ada ketentuan yang tidak terpenuhi, tentu harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

    LHP BPK Harus Ditindaklanjuti

    Secara regulasi, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

    Undang-undang tersebut mengatur bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK melalui pembahasan sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

    Fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK juga diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.

    Karena itu, penyampaian LHP BPK dalam Rapat Paripurna IX bukan menjadi akhir dari proses pengawasan. Setelah penyampaian, DPRK tetap memiliki fungsi untuk mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

    Pimpinan DPRK Diminta Berikan Penjelasan

    Anggota Banggar tersebut berharap polemik yang muncul dapat dijelaskan secara terbuka oleh Pimpinan DPRK Kota Sorong. Menurutnya, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

    “Ini bukan soal kepentingan pribadi atau kelompok. Ini soal bagaimana lembaga menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah. Kalau Banggar sudah membahas dan menghasilkan keputusan, tentu harus ada penjelasan apabila hasil tersebut tidak diakomodasi,” ujarnya.

    Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan terhadap keuangan daerah dijalankan, terlebih LHP BPK berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah.

    “Jangan sampai masyarakat kemudian bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kami hanya ingin prosesnya transparan, terbuka dan sesuai aturan,” pungkasnya.

    Media ini juga sudah berupaya menghubungi Ketua DPRK Kota Sorong, namun belum di respon. Hingga berita ini di terbitkan belum keterangan resmi dari Pimpinan DPRK Kota Sorong mengenai jumlah kehadiran anggota, mekanisme pelaksanaan Rapat Paripurna IX, serta alasan hasil pembahasan Banggar disebut tidak diakomodir masih diperlukan untuk memberikan ruang klarifikasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

  • Ketua NasDem Maybrat Dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya atas Dugaan Penipuan Rp.1,4 Miliar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Maybrat inisial AT, resmi dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya atas dugaan tindak pidana penipuan dan perbuatan curang dengan nilai kerugian yang dilaporkan mencapai Rp1,447 miliar.

    Laporan tersebut dibuat oleh OY melalui kuasa hukumnya, Yosep Titirlolobi, S.H., dari Kantor Firma Hukum Yosep Titirlolobi, S.H. and Partners. Laporan Polisi resmi dibuat pada Senin, (10/8/2026).

    Yosep mengatakan, laporan tersebut ditempuh setelah kliennya menilai tidak ada itikad baik dari AT untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sejak 2024.

    “Laporan Polisi resmi kami buat pada 10 Agustus 2026. Selama kurang lebih dua tahun, klien kami telah menunggu adanya itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian,” kata Yosep.

    Menurut Yosep, persoalan tersebut bermula pada 2024 ketika AT mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Maybrat. Saat itu, kata dia, AT meminta sejumlah uang kepada kliennya melalui transfer maupun secara tunai.

    Yosep menyebut, permintaan uang tersebut disertai dengan janji bahwa kliennya akan diberikan posisi strategis di Partai NasDem. Namun, menurut keterangan kliennya, janji tersebut hingga kini belum pernah terealisasi.

    “Permintaan uang dilakukan melalui transfer dan tunai. Pada saat itu ada janji kepada klien kami untuk menduduki jabatan strategis di Partai NasDem. Namun, sampai sekarang janji tersebut tidak pernah terealisasi,” ujarnya.

    Sebelum membuat laporan polisi, lanjut Yosep, pihaknya bersama klien juga telah menyampaikan laporan pengaduan kepada Polda Papua Barat Daya. Namun, dalam proses penanganan sebelumnya, pihaknya menilai belum ada penyelesaian terkait pengembalian uang tersebut.

    “Klien kami sebelumnya juga sudah pernah membuat laporan pengaduan ke Polda Papua Barat Daya. Namun, sampai proses penyelidikan berlangsung, tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang klien kami yang jika ditotalkan nilainya hampir mencapai Rp1,5 miliar,” jelas Yosep.

    Atas kondisi tersebut, Yosep menegaskan pihaknya mengambil langkah hukum dengan melaporkan AT secara resmi ke Polda Papua Barat Daya.

    “Karena tidak adanya itikad baik tersebut, kami sebagai kuasa hukum mendampingi klien untuk melaporkan yang bersangkutan atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang,” tegasnya.

    Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/42/VIII/2026/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA, tertanggal 10 Agustus 2026.

    Dalam laporan tersebut, dugaan tindak pidana yang dilaporkan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

  • Kuasa Hukum Pedagang Pasar Lama Waisai Layangkan Keberatan ke Pemkab Raja Ampat Tolak Rencana Penertiban

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kantor Hukum Aprianto A. Rasyid, S.H. & Partners yang mewakili para pedagang dan pemilik usaha di kawasan Pasar Lama Waisai, Kabupaten Raja Ampat, secara resmi melayangkan surat keberatan sekaligus permohonan penundaan tindakan penertiban kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Selasa (11/8/2026).

    Langkah hukum ini diambil menyusul diterbitkannya dua surat instruksi dari pemerintah daerah terkait penghentian aktivitas perdagangan dan relokasi pedagang ke Pasar Snonbukor.

    Polemik ini bermula ketika Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Surat Nomor 500.6.17.1/142/DPP-RA pada 5 Agustus 2026, yang disusul oleh Surat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nomor 300.1/447/SATPOL PP pada 6 Agustus 2026. Surat tersebut berisi instruksi penertiban aktivitas perdagangan di pinggiran kali/Pasar Lama dan pengembalian pedagang ke Pasar Snonbukor.

    Namun, tim kuasa hukum para pedagang yang terdiri dari Aprianto A Rasid, S.H., Hayirul R, S.H., dan Hariyadi Alexander, S.H., menegaskan penolakan tegas terhadap rencana pembongkaran tersebut dengan sejumlah argumen hukum:

    Status Kepemilikan Tanah: Para klien beraktivitas di atas tanah pribadi, bukan di atas fasilitas umum, bahu jalan, atau aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

    Putusan Mahkamah Agung: Tim kuasa hukum merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2039 K/Pdt/2025 yang berkaitan dengan kejelasan status kepemilikan sah atas objek tanah di wilayah Kota Waisai.

    Tuntutan Pembuktian Administratif: Pemkab Raja Ampat diminta menunjukkan dokumen otentik, peta ruang milik jalan, serta alas hak yang sah jika bersikeras mendalilkan bahwa lokasi tersebut merupakan aset daerah atau bahu jalan.

    Dalam surat keberatannya, pihak kuasa hukum mendesak Pemkab Raja Ampat untuk menempuh langkah-langkah persuasif dan cermat sebelum melakukan tindakan represif. Mereka meminta pemerintah daerah untuk:

    Menunda segala bentuk pembongkaran hingga ada verifikasi dan pengukuran lapangan secara transparan.

    Memberikan kejelasan dasar hukum tertulis serta pasal yang dianggap dilanggar oleh para pedagang.

    Mengadakan pertemuan dialog resmi antara pemerintah daerah dengan para pedagang dan kuasa hukum.

    Sebagai bentuk transparansi, tembusan surat keberatan ini turut disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Pengadilan Negeri Sorong, Kejaksaan Negeri Sorong, DPRK Kabupaten Raja Ampat, serta Polres Raja Ampat.

  • Sambut HUT RI ke-81, Polresta Sorong Kota Bagikan 100 Bibit Pohon kepada Petani

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026, Polresta Sorong Kota menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan pembagian bibit pohon gratis dan penanaman pohon bersama masyarakat di Kampung Salak, Kelurahan Klawasi, Kota Sorong, Selasa (11/8/2026).

    Kegiatan yang berlangsung pukul 11.00 hingga 12.15 WIT tersebut dipimpin langsung Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., didampingi Kabagops Kompol H. Andi M. Nurul Yaqin, S.I.K., M.H., Kabag SDM AKP Lukman Tindaon, para pejabat utama Polresta Sorong Kota, personel Polresta Sorong Kota, serta personel Polsek Sorong Barat.

    Dalam kegiatan tersebut, Polresta Sorong Kota menyerahkan sebanyak 100 bibit pohon kepada petani dan pemilik lahan. Bantuan itu diberikan sebagai sarana kontak sekaligus bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

    Dari 100 bibit yang disalurkan, terdiri atas 35 bibit matoa, 30 bibit durian, lima bibit rambutan, 21 bibit sirsak belanda, lima bibit jeruk cina, dua bibit manggis, dan dua bibit sukun.

    Tak hanya menyerahkan bibit, Kapolresta Sorong Kota bersama para pejabat utama Polresta turut melakukan penanaman pohon di lokasi yang telah disiapkan. Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat, khususnya para petani, untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memanfaatkan lahan secara produktif.

    Usai kegiatan penanaman, Kapolresta juga berdialog langsung dengan para petani dan pemilik lahan. Dalam tatap muka tersebut, berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan aktivitas pertanian turut disampaikan dan didengarkan.

    Perwakilan kelompok tani, Tamrin, yang mewakili 10 anggota kelompok tani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polresta Sorong Kota atas kepedulian serta bantuan bibit yang diberikan kepada masyarakat.

    “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Selain membantu penghijauan, bibit-bibit ini juga bisa dikembangkan menjadi tanaman produktif yang nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tamrin.

    Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan lingkungan apabila dirawat serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

    Kegiatan pembagian dan penanaman bibit pohon tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Peran Polri tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan serta penguatan hubungan kemitraan dengan warga.

    Melalui kegiatan ini, Polresta Sorong Kota berharap sinergi bersama masyarakat terus terjaga dalam menciptakan lingkungan yang hijau, asri, produktif, dan berkelanjutan. Momentum tersebut sekaligus menjadi bagian dari semangat bersama dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81 Tahun 2026.

  • Milad ke-43 Yayasan An-Nur, Muhudar Wailegi Tekankan Peran Pendidikan bagi Generasi Muda

    Kota Sorong, 11 Agustus 2026 — Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Muhudar Wailegi, menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk generasi muda yang beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Muhudar pada momentum Syukuran Milad ke-43 Yayasan An-Nur Tahun 2026 yang mengusung tema “Milad dalam Perspektif Islam Rahmatan lil ‘Alamin”, di Kota Sorong, Selasa (11/8/2026).

    Muhudar menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang Yayasan An-Nur yang telah memasuki usia 43 tahun. Menurutnya, usia tersebut bukan sekadar angka, tetapi merupakan catatan panjang pengabdian, perjuangan, kesabaran, serta keteguhan dalam mempertahankan cita-cita lembaga.

    Atas nama pribadi dan Kementerian Agama Kota Sorong, Muhudar menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga besar Yayasan An-Nur. Ia berharap perjalanan pengabdian selama 43 tahun terus mendapatkan ridha dan keberkahan Allah SWT serta semakin luas memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Menurut Muhudar, tema “Milad dalam Perspektif Islam Rahmatan lil ‘Alamin” memiliki pesan penting bagi perjalanan Yayasan An-Nur ke depan. Islam, kata dia, tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengajarkan bagaimana menghadirkan kebaikan, kedamaian, kasih sayang, dan kemanfaatan bagi sesama serta lingkungan.

    Karena itu, semangat Rahmatan lil ‘Alamin diharapkan menjadi ruh dalam setiap langkah pengabdian Yayasan An-Nur, khususnya melalui pendidikan, pembinaan, keteladanan, dan pelayanan kepada masyarakat.

    Muhudar menilai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung cepat harus diimbangi dengan penguatan iman dan akhlak.

    Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual dan karakter yang baik agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

    “Kemajuan ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan keteguhan iman. Kemajuan teknologi harus diiringi dengan akhlak. Dan kebebasan memperoleh informasi harus disertai dengan kemampuan untuk menyaring, memahami, dan menggunakannya secara bijaksana,” tegas Muhudar.

    Ia berharap pendidikan yang dikembangkan Yayasan An-Nur mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

    “Jadikan ilmu sebagai penerang kehidupan, jadikan pendidikan sebagai jalan kemajuan, dan jadikan akhlak sebagai fondasi dalam setiap pengabdian,” pesannya.

    Muhudar menjelaskan, iman harus menjadi kompas dalam kehidupan, ilmu menjadi bekal untuk menghadapi perubahan, sementara akhlak menjadi cerminan kualitas keimanan dan ilmu yang dimiliki.

    Memasuki usia ke-43, Muhudar juga mengajak keluarga besar Yayasan An-Nur memaknai nama An-Nur yang berarti cahaya sebagai semangat dalam menjalankan pengabdian.

    Ia berharap Yayasan An-Nur terus menjadi cahaya melalui pendidikan dan pengabdian dengan mencerdaskan, membimbing, memuliakan, serta memberikan harapan kepada generasi muda.

    “Cahaya tidak memilih siapa yang boleh diterangi. Cahaya hadir untuk menerangi. Demikian pula hendaknya Yayasan An-Nur. Teruslah menjadi cahaya melalui pendidikan dan pengabdian; mencerdaskan, membimbing, memuliakan, serta memberikan harapan kepada generasi muda,” ujar Muhudar.

    Ia juga mendorong Yayasan An-Nur untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pendidikan dan berbagai bentuk pelayanan sosial keagamaan.

    Menurutnya, semangat Rahmatan lil ‘Alamin harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui kepedulian, persaudaraan, kerukunan, serta upaya menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat.

    Muhudar turut menyoroti keberagaman masyarakat Kota Sorong yang terdiri atas berbagai suku, budaya, tradisi, dan agama. Keberagaman tersebut, menurutnya, merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama.

    Semangat Rahmatan lil ‘Alamin perlu diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persaudaraan, menghindari sikap keras dan ekstrem, serta membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

    “Yayasan An-Nur diharapkan terus menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan masyarakat Kota Sorong,” katanya.

    Selain penguatan pendidikan, Muhudar berharap Yayasan An-Nur terus meningkatkan tata kelola kelembagaan, transparansi pengelolaan, profesionalisme pelayanan, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

    Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Setiap ilmu yang diajarkan, generasi yang dibimbing, dan kebaikan yang dilakukan dapat menjadi bagian dari amal jariyah yang terus memberikan manfaat.

    “Mari kita jadikan perjalanan Yayasan An-Nur bukan hanya sebagai perjalanan usia, tetapi sebagai perjalanan manfaat yang terus tumbuh dari generasi ke generasi,” ajaknya.

    Pada Milad ke-43 ini, Muhudar berharap Yayasan An-Nur semakin maju, berkembang, dipercaya masyarakat, dan semakin luas memberikan manfaat.

    Ia juga mendoakan agar Yayasan An-Nur terus menjadi lembaga yang menghadirkan cahaya, ilmu, kedamaian, dan kemanfaatan bagi masyarakat Kota Sorong, tanah Papua, serta seluruh alam.

    “Semoga Yayasan An-Nur semakin maju, semakin berkembang, semakin dipercaya masyarakat, dan semakin luas memberikan manfaat. Semoga terus menjadi cahaya yang menerangi, rahmat yang menyejukkan, dan pengabdian yang tidak pernah berhenti,” pungkasnya.