Melanesia Times

Blog

  • Usai Kunjungan Kerja, DPRP Papua Barat Daya dan Fraksi Khusus Tinjau SPPG MBG serta Sekolah Luar Biasa di Waisai

    WAISAI, MELANESIATIMES.COM – Usai melaksanakan kunjungan kerja bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, rombongan DPRP Papua Barat Daya (PBD) bersama Fraksi Khusus melanjutkan agenda dengan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Waisai serta mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan, Senin (13/7/2026).

    Dalam peninjauan tersebut, Anggota DPRK Papua Barat Daya dari Fraksi Khusus Dapil Raja Ampat, Franky Umpain, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

    Menurut Franky, keberadaan SPPG sebagai pusat pelayanan Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu terus mendapat perhatian agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    Selain meninjau SPPG, rombongan juga mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Waisai. Dari hasil peninjauan, keterbatasan ruang belajar serta meningkatnya jumlah peserta didik menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

    “Penambahan ruang kelas dan peningkatan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Franky Umpain.

    Ia berharap pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat segera mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana SLB demi mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal.

    Franky menegaskan, DPRK Papua Barat Daya bersama Fraksi Khusus akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran agar kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat menjadi prioritas dalam pembangunan.

    Melalui kunjungan lapangan tersebut, DPRP Papua Barat Daya bersama Fraksi Khusus berharap berbagai kebutuhan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan di Raja Ampat semakin inklusif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus.

  • Franky Umpain: Penggunaan Dana Otsus hingga Penataan Waisai Harus Jadi Prioritas Pembangunan Raja Ampat

    WAISAI, MELANESIATIMEA.COM – Anggota DPRK Jalur Khusus Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan (Dapil) Raja Ampat, Franky Umpain, menegaskan bahwa penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penataan Kota Waisai, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan sektor pariwisata harus menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Raja Ampat, Senin (13/7/26).

    Hal itu disampaikan Franky Umpain saat memberikan keterangan terkait hasil pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.

    Menurut Franky, penggunaan Dana Otsus harus dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Penggunaan Dana Otsus harus tepat sasaran dan sesuai dengan mandat undang-undang. Program yang dijalankan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,” ujarnya.

    Selain itu, Franky menilai pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Ia mencontohkan sektor kesehatan yang membutuhkan tenaga profesional agar berbagai fasilitas dan peralatan medis yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Ia juga menyoroti pentingnya penataan Kota Waisai sebagai wajah Raja Ampat. Menurutnya, kota yang tertata rapi dan nyaman akan memperkuat citra Raja Ampat sebagai destinasi wisata bertaraf internasional.

    “Penataan kota perlu dilakukan secara terencana, termasuk pengembangan kawasan wisata berbasis klaster agar wisatawan lebih mudah mengakses berbagai destinasi yang ada,” katanya.

    Franky juga meminta agar seluruh program pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, dapat disinergikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

    Di sektor infrastruktur, ia menilai pembangunan dan pengembangan pelabuhan harus terus dikawal karena memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Raja Ampat. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kewenangan pengelolaan wilayah laut yang berada di tingkat provinsi.

    Lebih lanjut, Franky mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya tumpang tindih regulasi pada kawasan konservasi, keterbatasan data lapangan, serta perlunya penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

    Karena itu, ia mendorong terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di Raja Ampat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

    “Dengan kolaborasi yang baik dan didukung data yang akurat, saya optimistis program-program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Raja Ampat,” tutup Franky Umpain.

  • Gubernur dan Wakapolda Hadiri Temu Raya V PAM GKI Se-Tanah Papua di Aimas

    Melanesiatimes.com, Aimas Kab.Sorong – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Daya, Kombes Pol. Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K., mewakili Kapolda Papua Barat Daya menghadiri pembukaan Temu Raya V Persekutuan Anggota Muda (PAM) Gereja Kristen Injili (GKI) se-Tanah Papua yang digelar di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Minggu (12/7/2026).

    Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIT tersebut mengangkat tema “Milikilah Hikmat dan Pengertian Supaya Engkau Hidup” dengan subtema “Temu Raya PAM GKI se-Tanah Papua sebagai ajang membangun spiritualitas dan karakter pemuda memasuki peradaban kedua Bangsa Papua dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 serta menghadapi perubahan global.”

    Pembukaan Temu Raya V PAM GKI dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Dr. Andrikus Mofu, M.Th., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua Barat Daya, serta peserta dari sekitar 70 klasis yang berasal dari 12 wilayah GKI se-Tanah Papua.

    Selama kegiatan berlangsung, suasana penuh sukacita dan kebersamaan terlihat mewarnai jalannya acara. Para peserta diajak untuk memperkuat nilai-nilai iman, hikmat, serta pengabdian sebagai generasi muda gereja yang siap menjadi agen perubahan dalam mendukung pembangunan Papua dan Indonesia.

    Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menjelaskan bahwa kehadiran Wakapolda Papua Barat Daya merupakan wujud dukungan Polri terhadap kegiatan keagamaan yang berfokus pada pembinaan generasi muda.

    “Kehadiran Wakapolda Papua Barat Daya merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan keagamaan dan pembinaan generasi muda yang berorientasi pada penguatan karakter, persatuan, serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif,” ujar Kompol Jenny.

    Ia menambahkan, Polri berkomitmen mendukung setiap kegiatan positif yang mampu mempererat persaudaraan, memperkuat nilai-nilai toleransi, serta membangun karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

    Temu Raya V PAM GKI se-Tanah Papua dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan berbagai agenda, mulai dari pembinaan rohani, diskusi, pengembangan karakter, hingga kegiatan kebersamaan antarpemuda GKI dari seluruh Tanah Papua.

    Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir generasi muda Papua yang memiliki iman yang kuat, berintegritas, berkarakter, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.(***)

  • Buka Pendaftaran: SC Ajak Kader Golkar Daftar Sebagai Calon Ketua DPD Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kota Sorong resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Sorong masa bakti 2025–2030.

    Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Sorong, Jalan Sungai Maruni Km 10, Kelurahan Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Minggu malam (12/7/2026).

    Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Steering Committee, M. Rizal, yang didampingi Sekretaris Steering Committee Joab Makaliti, anggota Steering Committee Yan Pieter Bosawer, Ketua Panitia Agata Ure Wukak, serta Ex Officio Siswanto.

    Dalam keterangannya, Steering Committee menjelaskan tahapan pelaksanaan pendaftaran calon ketua. Pengumuman pendaftaran dimulai pada 13 Juli 2026, dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengambilan berkas pada 13–14 Juli 2026. Selanjutnya, pengembalian berkas, verifikasi, serta penetapan calon dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026.

    Panitia menyampaikan bahwa pendaftaran dibuka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 17.00 WIT di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Sorong. Bakal calon dapat mendaftar secara langsung maupun melalui perwakilan yang ditunjuk. Namun, khusus pengembalian berkas pendaftaran wajib dilakukan langsung oleh bakal calon dan diterima panitia paling lambat pukul 18.00 WIT pada hari terakhir.Buka Pendaftaran: SC Ajak Kader Golkar Daftar Sebagai Calon Ketua DPD Kota Sorong

    “Steering Committee memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kader Partai Golkar Kota Sorong yang berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong periode 2025–2030 untuk datang mendaftar sesuai tahapan yang telah ditetapkan,” ujar M. Rizal.

    Menanggapi pertanyaan awak media terkait persyaratan pencalonan, panitia menjelaskan bahwa syarat lengkap akan diberikan saat pengambilan formulir pendaftaran. Meski demikian, salah satu syarat utama adalah bakal calon merupakan kader Partai Golkar.

    “Iya, itu harus kader. Tidak harus pengurus, tetapi yang kami utamakan memang berasal dari kader Partai Golkar,” jelasnya.

    Selain itu, panitia juga mengutamakan bakal calon yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Sorong, mengingat jabatan yang diperebutkan adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong.

    “Yang kami utamakan adalah kader yang ber-KTP Kota Sorong, karena ini merupakan pemilihan Ketua DPD Kota Sorong,” katanya.

    Hingga saat ini, Steering Committee belum dapat memastikan jumlah kader yang akan maju sebagai calon ketua karena proses pendaftaran baru akan dibuka secara resmi pada 13 Juli 2026.

    “Untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan berapa jumlah calon. Kita tunggu saja setelah pendaftaran dibuka dan nanti akan kami informasikan kepada rekan-rekan media,” ungkapnya.

    Panitia juga memastikan tidak ada batasan usia bagi kader yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

    DSteering Committee mengajak seluruh kader Partai Golkar Kota Sorong untuk memanfaatkan momentum Musda VI sebagai ajang demokrasi internal partai sekaligus berkontribusi dalam menentukan arah kepemimpinan Partai Golkar di Kota Sorong selama lima tahun ke depan.

    “Kami mengajak seluruh kader Partai Golkar Kota Sorong untuk ikut serta dalam pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong periode 2025–2030. Mari bersama-sama membangun, bekerja, dan memajukan Partai Golkar agar semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sorong,” tutup M. Rizal.

  • Jadi Pembuka Buddhayana Run 5K Tahun 2026, KBI Kota Sorong Gaungkan Toleransi dan Kebersamaan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Kota Sorong mencatat sejarah sebagai daerah pertama yang menggelar Buddhayana Run 5K 2026, sebuah ajang olahraga nasional yang diselenggarakan serentak oleh Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) di delapan kota di Indonesia pada Minggu (12/7/2026).

    Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Buddhayana Run 5k tahun 2026 dan Kota Sorong merupakan kota pembuka kegiatan ini sebelum ditutup di kota Surabaya.

    Ketua Wihara Buddha Jayanti sekaligus Pengawas Keluarga Buddhayana Indonesia Kota Sorong, Bhiksu Bhadra Bhakti, mengatakan terpilihnya Kota Sorong sebagai tuan rumah pembukaan merupakan sebuah kehormatan. Menurutnya, meski banyak kota lain yang ingin menjadi penyelenggara, Sorong dipercaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut.

    “Ini merupakan pertama kalinya Buddhayana Run digelar di Kota Sorong. Ada 8 kota yang melaksanakan kegiatan ini secara nasional, dan Sorong dipercaya menjadi kota pertama sebagai pembuka. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami,” ujar Bhiksu Bhadra Bhakti.

    Ia menjelaskan, Wihara Buddha Jayanti berada di bawah naungan Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI). Meskipun di wilayah Papua terdapat sejumlah wihara dengan fasilitas yang lebih besar, Kota Sorong tetap dipercaya menjadi tuan rumah pembukaan Buddhayana Run 5K Tahun 2026.Jadi Pembuka Buddhayana Run 5K Tahun 2026, KBI Kota Sorong Gaungkan Toleransi dan Kebersamaan

    Lebih lanjut, Bhiksu Bhadra Bhakti menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Kota Sorong.

    “Kami tidak membeda-bedakan suku maupun agama. Melalui Buddhayana Run ini kami ingin menyampaikan pesan penting tentang menjaga toleransi dan kebersamaan. Sorong memiliki banyak suku, adat, dan agama, sehingga kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat persatuan masyarakat,” katanya.

    Ia berharap Buddhayana Run dapat menjadi agenda yang terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi Kota Sorong.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat menjaga persatuan masyarakat sekaligus memperkenalkan Kota Sorong kepada keluarga besar Buddhayana Indonesia maupun masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Buddhayana Run 5K tahun 2026 Kota Sorong, Darto Djoanda, menjelaskan bahwa Run 5K ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu lomba lari 5 kilometer untuk anak-anak putra dan putri, kategori dewasa putra dan putri, serta lomba busana terbaik. Dari setiap kategori dipilih tiga peserta tercepat, sementara kategori busana memberikan penghargaan bagi peserta dengan penampilan paling menarik.

    Usai penyerahan hadiah dan penghargaan kepada para pemenang, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan senam zumba bersama, pengundian doorprize, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi para peserta.

    Tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga dan hiburan, panitia juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membuka berbagai stan kuliner di area Wihara Buddha Jayanti. Kehadiran UMKM diharapkan mampu mendukung perputaran ekonomi lokal sekaligus memberikan kemudahan bagi peserta dan pengunjung untuk menikmati aneka makanan dan minuman selama kegiatan berlangsung.

    Darto Djoanda turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan memeriahkan Buddhayana Run sejak pagi hari.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak pukul 06.00 WIT hingga selesai. Semoga kebersamaan ini terus terjalin dan Buddhayana Run dapat menjadi agenda yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang,” tutupnya.

  • Buddhayana Run 2026 Hadir di Sorong, 500 Peserta Siap Ramaikan Fun Run Bertema “Stronger in Diversity”

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kota Sorong menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggelar Buddhayana Run 2026, sebuah ajang lari santai yang diselenggarakan oleh Keluarga Buddhayana Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara berskala nasional yang digelar serentak di delapan kota dan akan resmi dimulai pada Minggu, 12 Juli 2026. Sa

    Ketua Panitia Buddhayana Run Kota Sorong, Darto Tjoanda, mengatakan Sorong mendapat kehormatan sebagai kota pembuka dalam rangkaian kegiatan nasional tersebut. Setelah Sorong, kegiatan akan berlanjut ke Batam, Jambi, Pangkalpinang, Tangerang, Medan, Palembang, dan ditutup di Surabaya pada 30 Agustus 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta.

    “Ini merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan secara serentak di delapan kota. Kebetulan Sorong mendapat urutan pertama sebagai tuan rumah pembuka, sedangkan penutupannya akan berlangsung di Surabaya pada 30 Agustus 2026,” ujar Darto.

    Ia menjelaskan, antusiasme masyarakat terhadap Buddhayana Run sangat tinggi. Namun, keterbatasan lokasi penyelenggaraan membuat panitia membatasi jumlah peserta hanya sebanyak 500 orang, dan seluruh kuota tersebut telah terisi penuh.

    “Minat masyarakat sebenarnya sangat besar, tetapi karena kapasitas lokasi tidak memungkinkan, kami hanya membuka kuota maksimal 500 peserta dan semuanya sudah penuh,” katanya.

    Buddhayana Run di Kota Sorong mengusung konsep fun run sejauh 5 kilometer. Rute dimulai dari Wihara Buddha Jayanti, kemudian melewati Jalan Ahmad Yani, berputar di Lampu Merah Maranatha, dilanjutkan hingga kawasan Masjid Al Jihad sebelum kembali finis di titik awal.

    Selain kegiatan lari santai, panitia juga menyiapkan berbagai hiburan bagi peserta dan masyarakat. Setelah fun run selesai, acara akan dilanjutkan dengan senam zumba bersama, pembagian hadiah bagi para pemenang, serta pengundian doorprize yang didukung oleh berbagai sponsor.

    “Setelah fun run selesai, peserta akan mengikuti senam zumba bersama. Kemudian kami akan membagikan hadiah kepada para pemenang dan mengundi berbagai doorprize yang telah disiapkan sponsor,” jelasnya.

    Darto menambahkan, penyelenggaraan Buddhayana Run tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat hidup sehat melalui olahraga, tetapi juga memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman sesuai tema yang diusung tahun ini, yakni Stronger in Diversity.

    “Harapan kami melalui kegiatan ini adalah membangun kebersamaan. Sesuai moto Buddhayana Run, yaitu ‘Stronger in Diversity’, kekuatan itu dibangun melalui persatuan dalam keberagaman,” ungkapnya.

    Menurut Darto, Buddhayana Run merupakan agenda tahunan Keluarga Buddhayana Indonesia dan tahun 2026 menjadi penyelenggaraan yang kedua. Meski demikian, pelaksanaan di Kota Sorong pada tahun-tahun mendatang masih menunggu keputusan dari panitia pusat.

    “Ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua dan rencananya akan menjadi agenda tahunan. Namun, apakah Sorong kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah, semuanya masih menunggu keputusan dari pusat,” pungkasnya.

  • ‎H. Abubakar Lodji Terpilih Pimpin MUI Papua Barat Daya Periode 2026-2031

    SORONG, MELANESIATIMES.COM – H. Abubakar Lodji, S.Ag., M.Pd. resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2031.

    ‎Keputusan itu diambil berdasarkan tindak lanjut Musyawarah Daerah I MUI PBD oleh 15 Tim Formatur yang terdiri atas unsur Dewan Pimpinan MUI, perwakilan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi dan cendekiawan Muslim di Kantor MUI PBD, Jl. Basuki Rahmat Km 12 Kota Sorong, Rabu [8/7/2026].

    ‎H. Abubakar Lodji adalah putra kelahiran Fafanlap, Distrik Misool Selatan. Beliau dikenal sebagai Qori yang pernah mengharumkan nama Irian Jaya di tingkat nasional, dan pernah memimpin MUI Kabupaten Raja Ampat selama 2 periode.

    ‎Dalam keterangannya, beliau menekankan bahwa jabatan ini adalah titipan dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT.

    ‎”Ini bukan kemenangan pribadi. Ini amanah dari Allah SWT yang harus kita pikul bersama. Kita adalah pelayan, bukan untuk dilayani. Mari kita luruskan niat karena Allah, satukan langkah dalam ukhuwah, untuk membangun Papua Barat Daya yang rukun, berilmu, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegas H. Abubakar Lodji.

    ‎Diharapkan, di bawah kepemimpinan beliau, MUI PBD dapat menjadi penyejuk, perekat umat, serta menguatkan peran ulama sebagai warasatul anbiya di Bumi Cenderawasih.

  • Keputusan Final dan Mengikat, Hi. Abu Bakar Lodji Resmi Terpilih sebagai Ketua MUI Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, PBD – Rapat lanjutan Tim Formatur Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya akhirnya menetapkan susunan Dewan Pimpinan MUI Papua Barat Daya periode baru. Dalam rapat yang berlangsung di Kota Sorong, yang dilaksanakan dua hari yaitu Selasa (7/7/2026) dan Rabu (8/7/2026). Dimana Abu Bakar Lodji, Ketua MUI Kabupaten Raja Ampat ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026 – 2031.

    Selain menetapkan Ketua Umum, tim formatur juga memilih Bacharudin Batjo Saimima sebagai Wakil Ketua 1, Ismail Agia sebagai Wakil Ketua 2, Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, serta Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat Daya.

    Ketua Tim Formatur MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2026) menjelaskan bahwa proses penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Musda I MUI Papua Barat Daya yang telah dilaksanakan pada 19–20 Juni 2026 yang digelar di salah satu hotel Kota Sorong.

    Ia mengatakan pembukaan Musda pada 19 Juni sempat diwarnai sejumlah dinamika, namun seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan hingga selesai. Selanjutnya, pada 20 Juni, sidang Musda dilaksanakan sesuai pedoman organisasi dengan membentuk Tim Formatur yang beranggotakan 15 orang, terdiri atas unsur Dewan Pimpinan MUI, perwakilan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi dan cendekiawan Muslim.

    Menurut Ahmad Nausrau, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur PBD, pada saat itu Tim Formatur didampingi langsung oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat MUI untuk wilayah Papua, yakni Buya Muhammad Zaitun Rasmin dan Buya Muhammad Asrul Tanjung. Sebelum pemilihan, seluruh anggota formatur diberikan arahan agar menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan sesuai ketentuan organisasi.

    Pemilihan dilakukan dua mekanisme yaitu musyawarah mufakat dan voting. Dimana peserta forum memilih untuk melalui mekanisme voting yang disepakati bersama. Dari 15 suara yang masuk saat itu, terdapat empat nama yang memperoleh dukungan, yakni Ahad Saka (1 suara), Abu Bakar Lodji (3 suara), Ismail Agia (5 suara), dan Bacharudin Batjo Saimima (6 suara).

    Namun, setelah penghitungan suara dan Ketua Tim Formatur bersama Rektor IAIN ijin meninggalkan forum karena ada kegiatan mendesak dan ditunggu pesawat dijam yang sama, muncul perbedaan pandangan di antara anggota Tim Formatur mengenai hasil pemilihan tersebut. Kondisi itu membuat DPP MUI memutuskan hasil pemilihan belum dapat diumumkan dan penetapan Ketua Umum ditunda hingga diperoleh penyelesaian sesuai mekanisme organisasi.

    “Musda selesai sesuai jadwal, tetapi hasil pemilihan Ketua Umum belum diumumkan karena masih terdapat perbedaan pandangan di antara anggota Tim Formatur. Sebagai Ketua tim formatur, Saya diamanahkan DPP untuk segera menyelesaikan,” ujar Ahmad Nausrau.

    Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi lanjutan bersama DPP MUI, akhirnya digelar rapat lanjutan Tim Formatur yang diikuti 15 anggota, terdiri atas 14 peserta hadir secara langsung dan satu peserta mengikuti secara daring.

    Rapat tersebut juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI, yakni Buya Muhammad Zaitun Rasmin, Buya Azrul Tanjung dan Buya Amirsyah Tambunan, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman organisasi.

    Melalui musyawarah lanjutan itu, Tim Formatur akhirnya mencapai kesepakatan dan menetapkan susunan kepengurusan MUI Papua Barat Daya, dengan Abu Bakar Lodji sebagai Ketua Umum, Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, serta Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

    “Keputusan ini sudah final dan mengikat dengan persetujuan 15 formatur, ” ungkap Ahmad Nausrau.

    Ahmad Nausrau berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses Musda dapat menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat.

    “Ini menunjukkan besarnya kecintaan umat kepada Majelis Ulama Indonesia. Aspirasi yang berkembang hendaknya dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap MUI. Sekarang pengurus baru sudah terbentuk, mari seluruh pimpinan ormas Islam, para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, cendekiawan Muslim, dan seluruh umat bersama-sama memberikan dukungan kepada kepengurusan yang baru,” katanya.

    Ia menegaskan MUI memiliki peran strategis sebagai wadah umat sekaligus mitra pemerintah dalam memberikan bimbingan, pencerahan, dan menjaga syiar Islam. Karena itu, menurutnya, keberhasilan MUI tidak dapat terwujud tanpa dukungan seluruh elemen umat Islam di Papua Barat Daya.

    “Semoga dengan kepengurusan yang baru dapat menguatkan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra pemerintah yaituShodiqul Hukumah dan pelayan bagi umat atau Khadimul Ummah guna. Oleh karena itu kami mengajak seluruh umat untuk bersatu mendukung kepengurusan yang baru agar MUI dapat menjalankan amanah organisasi dan syiar dakwah dengan lebih baik demi kemaslahatan umat di Papua Barat Daya,” harapnya.

    Selanjutnya tugas Ketua Umum terpilih dan Dewan Pertimbangan adalah menyusun Pengurus harian yaitu wakil-wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Wakil Sekretaris Umum dan Wakil Bendahara Umum dengan masa tunggu 30 hari guna menerima SK DPP MUI Pusat.

    Sementara ketua-ketua dan anggota bidang akan di SKkan oleh DPW MUI Papua Barat Daya.

    Komposisi tim formatur terdiri atas unsur pengurus MUI Papua Barat Daya yakni Plt Ketua MUI Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Sanusi, dan Bendahara Nursanti. Dari unsur Dewan Pengarah MUI terdapat Kisman Rahayaan.

    Sementara dari unsur MUI kabupaten dan kota terdiri atas Ketua MUI Raja Ampat, Abu Bakar Loji, Ketua MUI Kota Sorong, Abdul Manan Fakaubun, Ketua MUI Kabupaten Sorong, Ahmad Sakka, Ketua MUI Tambrauw, Ibrahim Yenggren, serta Ketua MUI Sorong Selatan, Rifai Rumalean.

    Unsur organisasi kemasyarakatan Islam diwakili Ketua PW Muhammadiyah Papua Barat Daya Mungawan dan Sekretaris NU Papua Barat Daya Azis Silehu. Dari kalangan perguruan tinggi Islam dan akademisi diwakili Rektor IAIN Sorong Dr. Suparto Iribaram.

    Adapun perwakilan organisasi Islam lainnya adalah Ketua ICMI Papua Barat Daya, Iim Abdul Hosim dan Ahmad Loji dari Majelis Muslim Papua (MMP). Sementara unsur pesantren diwakili Ismail Agia dari Pondok Pesantren Emeyodere.

    Melalui musyawarah lanjutan itu, Tim Formatur akhirnya mencapai kesepakatan yaitu menetapkan dua nama sebagai calon ketua umum MUI PBD yaitu Abu Bakar Lodji dan Ismail Agia untuk dilaksanakan voting. Dimana diperoleh 9 suara untuk Abu Bakar Lodji dan 6 suara untuk Ismail Agia. Sehingga disepakati Ketua Umum MUI PBD adalah Abu Bakar Lodji.

    Selain itu tim formatur menetapkan susunan kepengurusan lainnya yaitu Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, serta Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Bacharudin Batjo Saimima sebagai Wakil Ketua I dan Ismail Agia sebagai Wakil Ketua II. (***)

  • Capaian IDI Papua Barat Daya Jadi Sorotan, Kemenko Polkam Dorong Perbaikan Kualitas Demokrasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, PBD – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan evaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada, Kamis (9/7/2026)

    Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengukuran IDI Tahun 2025 yang telah dirilis pada April 2026. Papua Barat Daya menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus karena capaian indeks demokrasinya mengalami penurunan dibanding target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Perwakilan Kemenko Polkam, Hariyadi, menjelaskan bahwa pihaknya hadir sebagai bagian dari Tim Nasional IDI yang terdiri dari Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, dan Bappenas. Menurutnya, Kemenko Polkam ditunjuk sebagai koordinator nasional pelaksanaan IDI sesuai amanat RPJMN.

    “Kehadiran kami di Papua Barat Daya bertujuan mengevaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025, khususnya di wilayah Papua Barat Daya dan daerah otonomi baru lainnya. Harapannya, pada tahun 2026 capaian IDI dapat meningkat dan minimal memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMN,” ujar Hariyadi.

    Ia menjelaskan bahwa evaluasi nasional IDI telah dimulai melalui kegiatan kick off di Semarang pada Mei 2026. Forum tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan penurunan capaian IDI di sejumlah daerah sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan.

    Sementara itu, perwakilan Bappenas, Maharani, mengatakan bahwa secara nasional target Indeks Demokrasi Indonesia berada pada kisaran 81,9 hingga 84,23 persen. Namun, setiap provinsi memiliki target yang berbeda sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah masing-masing.

    “Pengukuran terhadap Papua Barat Daya dan daerah otonomi baru lainnya baru dilakukan pertama kali pada tahun 2025. Karena itu, apabila hasilnya masih berada di bawah kategori sedang, hal tersebut masih cukup wajar. Yang terpenting sekarang adalah melakukan analisis dan koordinasi agar capaian IDI terus meningkat,” jelas Maharani.

    Ia menambahkan, forum evaluasi menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang masih lemah sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah perbaikan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Politik dan Keamanan BPS RI, Agus Pramono, memaparkan sejumlah indikator yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas demokrasi di wilayah Papua, termasuk Papua Barat Daya.

    “Temuan kami menunjukkan masih adanya hambatan terhadap kebebasan berpendapat. Hambatan tersebut muncul baik dari aparat pemerintahan maupun antar kelompok masyarakat. Bahkan terdapat kasus di mana masyarakat yang memiliki aspirasi politik berbeda mengalami intimidasi maupun serangan. Hal itu kami catat sebagai hambatan terhadap kebebasan berpendapat,” ungkap Agus.

    Selain itu, BPS juga menyoroti masih lemahnya penguatan kelembagaan demokrasi, terutama dalam aspek pelayanan publik. Menurut Agus, rendahnya nilai pelayanan publik bukan semata-mata karena pelayanan tidak dilakukan, melainkan banyak pemerintah daerah yang belum mampu menyampaikan bukti pendukung sesuai mekanisme penilaian Kementerian PANRB.

    “Ketika bukti autentik pelayanan publik tidak tersedia atau tidak memenuhi standar pengukuran, maka nilainya menjadi nol. Kondisi ini berdampak langsung terhadap nilai Indeks Demokrasi Indonesia dan pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan pemerintah pusat, termasuk mekanisme reward and punishment kepada daerah,” jelasnya.

    Agus juga menegaskan bahwa kualitas demokrasi menjadi salah satu faktor yang turut diperhatikan oleh dunia usaha dalam menilai iklim investasi suatu daerah.

    “Daerah yang memiliki kualitas demokrasi baik tentu akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Karena itu, peningkatan kualitas demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” katanya.

    Lebih lanjut, BPS menyoroti rendahnya capaian indikator kinerja DPRD di Papua Barat Daya. Dari target penyusunan 25 peraturan daerah (Perda), hanya lima yang berhasil direalisasikan sehingga capaian indikator tersebut baru mencapai sekitar 21 persen.

    Menurut Agus, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), agar target yang ditetapkan lebih realistis dan dapat tercapai sehingga tidak berdampak pada penurunan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di masa mendatang.

  • Polresta Sorong Kota Ringkus Residivis Perampok Sopir Taksi Online, Satu Pelaku Masih Diburu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Mangewang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sorong Kota berhasil menangkap seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang meresahkan masyarakat. Pelaku berinisial MB alias Maku (25) diringkus pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 12.05 WIT setelah sempat berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap.

    Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP/B/620/VI/2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tertanggal 28 Juni 2026. Kasus ini bermula dari aksi perampokan terhadap seorang sopir taksi online berinisial NAP (40) di Jalan Manggis, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.

    Dalam peristiwa itu, korban dianiaya saat sedang mengangkat barang milik penumpang ke bagasi kendaraan. Pelaku kemudian merampas telepon genggam milik korban sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 11.40 WIT, Tim Mangewang memperoleh informasi bahwa pelaku berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., segera melakukan konsolidasi serta Analisa Antisipasi Perkiraan (AAP) sebelum melaksanakan penangkapan.

    Petugas kemudian melakukan pemetaan lokasi dan pengepungan di jalur yang diperkirakan akan dilalui pelaku. Saat hendak diamankan, MB berusaha kabur dengan sepeda motornya, namun berhasil dihadang hingga terjatuh. Pelaku kembali mencoba melarikan diri dengan berlari ke arah gerbang SMA Negeri 3 Kota Sorong, tetapi akhirnya berhasil diringkus saat memanjat pagar sekolah.

    Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolresta Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil interogasi awal, MB mengakui telah memukul korban sebelum merampas telepon genggam miliknya. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan seorang residivis yang pernah terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam yang digunakan pelaku saat beraksi serta satu unit telepon genggam merek Infinix milik korban.

    Sementara itu, satu pelaku lainnya yang diketahui berinisial Y.N. hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Polisi terus melakukan pengejaran untuk mengungkap keterlibatan pelaku tersebut.

    Atas perbuatannya, MB dijerat Pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun.

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., mengapresiasi kerja cepat Tim Mangewang Satreskrim yang berhasil mengungkap kasus tersebut dalam waktu kurang dari sepuluh hari sejak laporan diterima.

    “Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Ini adalah bukti komitmen Polresta Sorong Kota dalam menjaga rasa aman masyarakat,” tegas Kapolresta.

    Kapolresta juga memberikan peringatan kepada pelaku lain yang masih buron agar segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian.

    “Kepada pelaku lain yang masih buron, segera menyerahkan diri. Kami akan terus memburu hingga tuntas. Jangan menambah beban hukum dengan terus melarikan diri,” ujarnya.

    Selain itu, Kapolresta mengimbau masyarakat, khususnya para pengemudi ojek dan taksi online, agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat bekerja serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas atau orang yang mencurigakan.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan. Jangan ragu melapor apabila melihat atau mengalami tindak kejahatan agar dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.(***)