Melanesia Times

Blog

  • Gubernur Elisa Kambu Tutup MTQ Ke-II Papua Barat Daya, Siapkan Generasi Qurani Menuju Nasional

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 resmi ditutup oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam suasana khidmat yang menandai berakhirnya rangkaian syiar Al-Qur’an selama empat hari pelaksanaan kegiatan. Sabtu (4/7/2026).

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan MTQ Ke-II tingkat provinsi tersebut.

    “Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara, LPTQ, dewan hakim, para peserta, pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga penyelenggaraan MTQ Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan penuh khidmat,” ujar Elisa Kambu.

    Menurut Gubernur, MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih gelar juara, tetapi memiliki makna yang lebih luas sebagai media dakwah, syiar Islam, sekaligus sarana membangun kecintaan umat terhadap Al-Qur’an.

    “Nilai utama yang hendaknya kita bawa pulang bukan hanya prestasi, tetapi juga semangat untuk membaca, memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi yang menjunjung tinggi keberagaman akan terus berkomitmen membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghormati.

    “Nilai-nilai Al-Qur’an tentang kejujuran, keadilan, persaudaraan, kasih sayang, dan kepedulian sosial sangat relevan dalam memperkuat persatuan serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan,” tuturnya.

    Elisa Kambu juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta MTQ agar terus mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas keilmuan, baik bagi peserta yang berhasil meraih prestasi maupun yang belum memperoleh hasil terbaik.

    “Kepada para peserta yang belum memperoleh juara, jangan berkecil hati. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan berlatih, karena setiap ikhtiar yang dilakukan dengan keikhlasan akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” ujarnya.

    Ia berharap para kafilah yang meraih prestasi dapat mempersiapkan diri dengan maksimal untuk mewakili Papua Barat Daya pada MTQ tingkat nasional mendatang.

    “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendukung pembinaan generasi Qurani melalui sinergi bersama LPTQ, pemerintah kabupaten dan kota, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat,” kata Elisa.

    Dengan mengucapkan hamdalah, Gubernur Papua Barat Daya secara resmi menutup pelaksanaan MTQ Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.

    “Saya nyatakan Musabaqah Tilawatil Qur’an Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 resmi ditutup. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam membangun Papua Barat Daya yang maju, sejahtera, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan serta persatuan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia MTQ Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, Abdul Mutalib Salim, menyampaikan bahwa malam penutupan bukan sekadar akhir dari sebuah perlombaan, tetapi menjadi penutup rangkaian syiar Al-Qur’an yang telah mempertemukan putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

    “Malam ini bukan sekadar penutupan sebuah perlombaan, tetapi merupakan penutupan dari rangkaian syiar Al-Qur’an yang telah mempertemukan putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya dalam semangat ukhuwah Islamiyah dan kecintaan kepada Allah SWT,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa MTQ Ke-II diikuti enam kafilah yang berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat.

    Menurut Abdul Mutalib, penyelenggaraan MTQ tahun ini juga mulai menerapkan sistem digital dalam pengelolaan administrasi peserta, penyajian informasi, hingga rekapitulasi data sehingga proses pelaksanaan menjadi lebih cepat, efektif, dan akurat.

    “Pengalaman ini menjadi fondasi yang sangat berharga bagi penyelenggaraan MTQ di masa mendatang agar semakin modern dan profesional,” katanya.

    Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, jajaran LPTQ, pemerintah kabupaten dan kota, dewan hakim, panitera, TNI-Polri, tenaga kesehatan, petugas kebersihan, relawan, sponsor, media massa, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ.

    “Kami memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik dengan menjunjung tinggi sportivitas dan akhlakul karimah. Kepada peserta yang berhasil meraih prestasi kami ucapkan selamat, dan persiapkan diri untuk mengharumkan nama Papua Barat Daya pada MTQ tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah,” ungkapnya.

    Ia juga mengingatkan peserta yang belum berhasil meraih juara agar tidak berkecil hati karena nilai Al-Qur’an jauh lebih besar dibandingkan sekadar trofi atau medali.

    “Sesungguhnya setiap ayat Al-Qur’an yang dibaca, dihafal, dipahami, dan diamalkan merupakan kemuliaan yang nilainya jauh lebih besar daripada sebuah piala atau medali,” tandasnya.

    Di akhir sambutannya, Abdul Mutalib Salim menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan serta membuka ruang bagi kritik dan masukan demi perbaikan pelaksanaan MTQ pada masa mendatang.

  • Papua Barat Daya Raih Juara II Pesparawi Nasional 2026, Barnabas: Prestasi Harus Dijaga Demi Kemuliaan Tuhan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, mengapresiasi capaian kontingen Papua Barat Daya dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) yang telah resmi ditutup pada 28 Juni 2026. Dalam kompetisi tingkat nasional tersebut, Papua Barat Daya berhasil meraih posisi juara II.

    Pernyataan tersebut disampaikan Barnabas Dowansiba yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat usai menghadiri Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya pada Sabtu (4/7/2026).

    Barnabas mengatakan prestasi yang diraih tersebut menjadi kebanggaan bersama dan diharapkan dapat terus dipertahankan, tidak hanya sebagai capaian dalam sebuah kompetisi, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan dan pemuliaan kepada Tuhan.

    “Prestasi yang telah diraih ini kiranya dapat dipertahankan, bukan hanya pada saat perlombaan saja, tetapi terus dijaga demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan tidak hanya dilakukan ketika ada kompetisi, tetapi harus terus dipelihara dalam kehidupan jemaat dan gereja di daerah masing-masing,” ujar Barnabas.

    Ia juga berharap kontingen Papua Barat Daya dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan sehingga mampu meraih hasil yang lebih baik pada penyelenggaraan Pesparawi berikutnya pada tahun 2029.

    “Khusus bagi Papua Barat Daya, apa yang telah direbut saat ini kiranya dapat dipertahankan. Harapan kami, pada penyelenggaraan tahun 2029 nanti dapat meraih prestasi yang lebih tinggi dan menjadi juara,” katanya.

    Menurut Barnabas, penyelenggaraan Pesparawi merupakan bagian dari pembinaan keagamaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Melalui kegiatan tersebut, umat Kristiani di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya mendapatkan wadah pembinaan spiritual melalui seni puji-pujian gerejawi.

    “Kementerian Agama memandang Pesparawi sebagai bagian dari pembinaan yang melekat. Melalui lembaga Pesparawi, umat memperoleh pembinaan rohani melalui puji-pujian yang dilaksanakan secara berkesinambungan,” ungkapnya.

    Barnabas menambahkan, dukungan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Pesparawi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diwujudkan melalui dukungan anggaran yang signifikan. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan kehidupan keagamaan di daerah.

    “Kementerian Agama sungguh peduli terhadap kegiatan Pesparawi. Dukungan itu tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari Kementerian Agama yang turut memberikan dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraannya. Ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung pembinaan umat melalui kegiatan keagamaan,” tutup Barnabas.

  • ‎Kuasa Hukum Korban Desak Dinkes dan Disnakertrans Raja Ampat Hentikan Operasional PT Misool Eco Resort ‎

    SORONG, MELANESIATIMES.COM – Kuasa Hukum korban Malpraktek PT Misool Eco Resort, Donald Jacobus, mendesak Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat untuk segera mengevaluasi, dan bila perlu menghentikan operasional perusahaan tersebut.‎

    ‎Desakan itu disampaikan terkait dugaan pelanggaran administratif serius pada klinik milik PT Misool Eco Resort di tengah proses hukum kasus dugaan malpraktik yang tengah bergulir di pengadilan.

    ‎”Bukti konkrit kami pegang: Klinik ini beroperasi tanpa izin Dinkes, tapi tetap rekrutmen. Bahkan perawat di klinik tersebut tidak memiliki Surat Izin Praktik [SIP]. Ada pula kolaborasi penanganan pasien yang dilakukan bersama pihak non-medis. Ini pelanggaran UU Kesehatan. Negara harus cabut izinnya,” tegas Donald, Sabtu [4/7/2026].

    ‎Menurutnya, rangkaian dugaan pelanggaran itu menunjukkan pola ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

    ‎”Badan hukum tidak bisa berlindung di balik direktur suruhan. Owner tidak bisa cuci tangan dari tanggung jawab hukum,” kecamnya.

    ‎Donald meminta Pemkab Raja Ampat melalui Dinkes dan Disnakertrans tidak menunda tindakan. Ia menyebut pembiaran terhadap operasional perusahaan yang diduga abai aturan sama saja mencederai kedaulatan hukum.

    ‎”Jika WNI melakukan ini di luar negeri, pasti diproses pidana. Tapi di sini, hukum seperti dicundangi. Ini praktik ‘jajahan modern’ di wilayah hukum NKRI,” ujarnya.

    ‎Sidang kasus dugaan malpraktik PT Misool Eco Resort sendiri kembali ditunda ke 7 Juli mendatang, setelah owner WNA dua kali mangkir tanpa kuasa sah di persidangan.

  • ‎Owner PT Misool Eco Resort Mangkir Panggilan Jaksa, Kuasa Hukum: Ini Praktik ‘Jajahan Modern’ ‎

    SORONG, MELANESIATIMES.COM – Proses hukum terhadap PT Misool Eco Resort dalam kasus dugaan malpraktik kembali menemui kebuntuan. Sidang yang semula diagendakan 30 Juni, ditunda ke 2 Juli, kembali tidak berjalan karena ketidakhadiran owner perusahaan yang merupakan Warga Negara Asing [WNA].

    ‎Majelis hakim sejak awal menegaskan, kehadiran owner atau surat kuasa khusus adalah syarat formil mutlak sesuai hukum acara perdata. Namun hingga sidang kedua, syarat itu tidak dipenuhi.

    ‎”Owner WNA dua kali mangkir tanpa kuasa sah. Ini bukan sekadar arogansi, tapi pelecehan terhadap lembaga peradilan dan itikad tidak baik dalam beracara,” tegas Kuasa Hukum pihak korban, Donald Jacobus*, Kamis [4/7/2026].

    ‎Berdasarkan akta perubahan terbaru, owner menjabat sebagai Direktur Utama. Sementara direktur yang hadir di persidangan ditolak hakim karena tidak memiliki legal standing untuk mewakili owner.

    ‎“Surat kuasa yang dibuat direktur tidak mengikat. Hakim benar menolaknya karena subjek hukumnya cacat formil,” jelasnya.

    ‎Akibat ketidaklengkapan itu, mediasi kembali ditunda ke tanggal 7 Juli. PT Misool Eco Resort diminta menyerahkan resume jawaban atas gugatan.

    ‎Selain persoalan hukum acara, kuasa hukum menyoroti dugaan pelanggaran administratif. Pihaknya mengklaim mengantongi bukti bahwa klinik milik PT Misool Eco Resort beroperasi tanpa izin resmi.

    ‎”Bukti konkrit kami pegang: Klinik ini beroperasi tanpa izin Dinkes, tapi tetap rekrutmen. Ini pelanggaran UU Kesehatan. Negara harus cabut izinnya,” ujarnya.

    ‎Atas dasar itu, kuasa hukum mendesak Dinas Kesehatan, Disnakertrans, dan Pemkab Raja Ampat untuk segera mengevaluasi total dan menghentikan operasional perusahaan.

    ‎”Badan hukum tidak bisa berlindung di balik direktur suruhan. Owner tidak bisa cuci tangan dari tanggung jawab hukum,” kecamnya.

    ‎Ia menyebut tindakan PT tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia.

    ‎”Jika WNI melakukan ini di luar negeri, pasti diproses pidana. Tapi di sini, hukum seperti dicundangi. Ini praktik ‘jajahan modern’ di wilayah hukum NKRI,” katanya.

    ‎Kasus ini telah bergulir sejak 2024. Kuasa hukum meminta negara hadir dan tidak memberi ruang bagi korporasi asing yang abai hukum.

    ‎”Negara tidak boleh kalah oleh korporasi asing yang abai hukum. Harus ada efek jera,” tutupnya.

    ‎Sebelumnya, LBH Gerimis juga menyoroti persoalan keimigrasian yang menyeret Direktur Utama PT Misool Eco Resort.

    ‎Berdasarkan informasi, yang bersangkutan diduga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian.

    ‎Kuasa hukum korban menegaskan, informasi tersebut menambah daftar panjang dugaan ketidakpatuhan PT Misool Eco Resort terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

    ‎”Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, rangkaian fakta ini menunjukkan pola ketidakpatuhan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Donald.

  • BPJS Kesehatan: JKN Jadi Fondasi SDM Unggul dan Penggerak Ekonomi Nasional

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

    Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

    Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025.

    “Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Prihati Pujowaskito.

    Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan yang sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 725,3 juta kunjungan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

    “Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan,” kata Pujo.

    Transformasi digital terus diperkuat melalui berbagai inovasi layanan, seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut didukung oleh jejaring fasilitas kesehatan yang luas, terdiri atas 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

    Di sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap berada dalam kondisi sehat dan akuntabel. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat mencapai Rp30,04 triliun atau setara dengan kemampuan membayar klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan juga mencapai Rp3,94 triliun.

    “Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero),” terang Pujo.

    BPJS Kesehatan juga mencatat skor 97,67 dalam penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.

    Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.

    “Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat,” tambah Pujo.

    Sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen dari total pembiayaan tersebut digunakan untuk penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.

    Karena itu, BPJS Kesehatan terus mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kolektabilitas iuran, serta mengendalikan biaya pelayanan agar Program JKN tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang.

    “Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan,” tegas Pujo.

    Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan mengemban amanah besar dalam mengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja. Karena itu, pengelolaan Program JKN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.

    “Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ujar Stevanus.

    Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan bentuk nyata implementasi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, BPJS Kesehatan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola.

    Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menekankan pentingnya ketahanan pembiayaan Program JKN sebagai kunci dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif.

    “Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah,

    BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.(***)

  • Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat: Dana Otsus Rp273 Miliar Harus Prioritas untuk OAP, Bukan Sekadar Serapan

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Fraksi Otonomi Khusus DPRK Raja Ampat mendesak Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Orang Asli Papua [OAP] dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Desakan itu disampaikan dalam Pandangan Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna Penetapan Raperda LKPd 2025 menjadi Perda, Kamis [2/7/2026].

    ‎Pandangan akhir dibacakan Ketua Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat, Zet Demas Sauyai.

    ‎Fraksi menyoroti total Dana Otsus tahun 2026 yang disetarakan dengan nilai APBD 2025 sebesar Rp273.650.875.738. Dana itu dinilai sebagai instrumen afirmasi, bukan sekadar transfer dari pusat.

    ‎“Dana Otsus bukan sekadar dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan instrumen afirmasi yang lahir dari sejarah panjang perjuangan Orang Asli Papua. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar menjawab kebutuhan OAP di Raja Ampat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran,” tegas Zet.

    ‎Fraksi meminta alokasi 2026 diprioritaskan untuk beasiswa afirmasi bagi OAP, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dasar air bersih dan listrik, perlindungan hak masyarakat adat, serta pembangunan kampung.

    ‎Terkait tata kelola, Fraksi mendesak Pemda menindaklanjuti tuntas temuan BPK berupa kelebihan pembayaran pekerjaan, kelemahan penatausahaan keuangan, dan kelemahan sistem pengendalian intern.

    ‎“Permasalahan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi temuan yang berulang pada tahun-tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

    ‎Fraksi juga menyoroti efektivitas belanja daerah yang masih rendah. Selain itu, Pemda diminta memperkuat PAD melalui optimalisasi pariwisata, perikanan, dan jasa lingkungan, tanpa mengorbankan kelestarian alam Raja Ampat.

    ‎Untuk pemerataan, Fraksi merekomendasikan alokasi sebagian Dana Otsus kepada 117 kampung di Raja Ampat. Fraksi juga meminta prioritas afirmatif bagi pelaku usaha, penyedia barang/jasa, dan kontraktor milik OAP pada kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus.

    ‎“Kampung merupakan ujung tombak pembangunan Tanah Papua. Pengalokasian Dana Otsus kepada 117 kampung merupakan wujud nyata semangat desentralisasi asimetris dan keberpihakan Otsus kepada OAP di Raja Ampat,” tutup Zet.

  • 11 Kali WTP Raih Apresiasi, Fraksi Gerindra-Golkar Ajukan 9 Tuntutan Mendesak ke Pemkab Raja Ampat

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Fraksi Gerakan Indonesia Karya (gabungan Gerindra-Golkar) DPRK Raja Ampat akhirnya menyetujui rancangan Perda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

    ‎Dukungan ini disampaikan bersamaan dengan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 berturut-turut dari BPK RI.

    ‎Fraksi menilai prestasi ini bukti nyata kemajuan tata kelola keuangan daerah. Namun tegas diingatkan.

    ‎ “WTP bukanlah akhir segalanya, melainkan amanah yang harus dijaga dan dibuktikan lewat pelayanan nyata kepada rakyat.” Ujar Wakil Ketua Fraksi, Kamis (2/7/2026)

    ‎Tidak berhenti pada apresiasi, Anwar Kopong Wakil Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Karya juga menyampaikan 9 hal mendesak yang wajib segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Raja Ampat diantaranya:

    • ‎Selesaikan formasi P3K dan kuota 546 tenaga paling lambat akhir tahun ini; atur pembayaran TPP ASN dan P3K secara adil sesuai kemampuan keuangan daerah.
    • Tambahkan guru ASN/P3K di sekolah YPK, Madrasah, dan Yapis, di kampung-kampung, sepanjang aturan mengizinkan.
    • Angkat bangkai kapal nelayan yang kandas di Pulau Mioskun selambat-lambatnya bulan Juli ini.
    • Segera proses peningkatan status UPTD Pariwisata menjadi BLUD agar pelayanan lebih leluasa dan profesional.
    • Cairkan tunjangan khusus dokter spesialis ASN tanpa penundaan lagi.
    • Cari penyedia jasa pelayaran lain selain Belibis untuk rute Waisai–Sorong, demi mengakhiri ketergantungan tunggal dan menjamin konektivitas warga.
    • Tindak lanjuti hasil pemeriksaan dugaan penyalahgunaan dana kampung dengan tegas dan transparan.
    • Jelaskan secara terbuka alasan keterlambatan pelantikan Kepala Kampung Reni.
    • Lakukan peninjauan ulang kebijakan yang terkait dengan kasus tersebut.

    ‎Fraksi menegaskan persetujuan ini diberikan dengan harapan rekomendasi di atas tidak hanya masuk berita, tapi segera diwujudkan sebagai langkah nyata pemerintah daerah, agar keberhasilan di atas kertas berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat Raja Ampat.

  • MTQ Ke-II Papua Barat Daya Resmi Bergulir, 202 Peserta Bersaing Rebut Tiket ke MTQ Nasional

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Setelah resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan dilantiknya dewan hakim serta panitera, seluruh cabang perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya mulai dipertandingkan, Rabu (2/7/2026).

    Pelaksanaan lomba berlangsung di sejumlah venue, di antaranya Arena Utama MAN Kota Sorong, Gedung ACC Al-Akbar, dan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya.

    Sebanyak 202 peserta dari enam kabupaten/kota mengikuti berbagai cabang musabaqah dengan semangat menampilkan kemampuan terbaik mereka.

    Sebelum perlombaan dimulai, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melantik 41 dewan hakim dan 10 panitera yang bertugas mengawal jalannya perlombaan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

    Ketua Panitia MTQ II Papua Barat Daya, Abdul Mutalib Salim, mengatakan seluruh perangkat perlombaan telah siap menjalankan tugas sehingga setiap cabang dapat berlangsung dengan tertib, adil, dan transparan.

    “Para dewan hakim memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Papua Barat Daya pada MTQ Nasional. Karena itu, profesionalisme dan integritas menjadi hal yang utama,” ujarnya.

    Adapun cabang yang mulai diperlombakan meliputi Tilawah Al-Qur’an, Hifzhil Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Kaligrafi Al-Qur’an, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, serta sejumlah cabang lainnya sesuai ketentuan LPTQ Nasional.

    Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan perlombaan. Masing-masing kafilah membawa harapan besar untuk meraih prestasi sekaligus mengamankan tiket mewakili Papua Barat Daya pada MTQ Nasional Ke-31 di Provinsi Jawa Tengah.

    Pelaksanaan MTQ II Papua Barat Daya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi Qurani yang memiliki kemampuan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

    MTQ Ke-II Papua Barat Daya dijadwalkan berlangsung hingga 4 Juli 2026 dan diharapkan mampu melahirkan qari, qariah, hafiz, hafizah, mufasir, serta peserta terbaik yang siap mengharumkan nama Papua Barat Daya di tingkat nasional. (**)

  • MTQ Ke-II Papua Barat Daya Jadi Motor Penggerak Ekonomi Umat, Puluhan UMKM Ramaikan Arena MTQ

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya sejak 1 Juli hingga 4 Juli 2026 di MAN Kota Sorong tidak hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga diarahkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Ketua Panitia MTQ II Papua Barat Daya, Abdul Mutalib Salim, mengatakan tema MTQ tahun ini, “Melalui MTQ, Kita Kembangkan Ekonomi Umat Menuju Provinsi Papua Barat Daya yang Berdaya Saing”, dipilih untuk menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur’an harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

    Menurutnya, Al-Qur’an mengajarkan kejujuran, profesionalisme, kerja keras, dan keberkahan yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi umat.

    Selama pelaksanaan MTQ, panitia memberikan ruang bagi pelaku UMKM, produk halal, dan berbagai produk unggulan lokal untuk mempromosikan hasil usahanya kepada masyarakat.

    Abdul Mutalib berharap penyelenggaraan MTQ mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah di Papua Barat Daya.

    Selain menjadi ajang perlombaan, MTQ juga diharapkan menjadi penggerak pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Al-Qur’an sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Puluhan UMKM terlihat menjajakan berbagai produk unggulannya mulai dari minuman herbal, aneka minuman, makanan ringan hingga makanan berat bisa pengunjung nikmati di halaman MAN Kota Sorong. (**)

  • DPRK Raja Ampat Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Desak Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten [DPRK] Raja Ampat resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Tahun Anggaran 2025. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna, Kamis [2/7/2026].

    ‎Ketua DPRK Raja Ampat, Moh. Taufik Sarasa, S.T., mengatakan proses pembahasan Raperda berlangsung panjang dan intensif. Pembahasan melibatkan Badan Anggaran, Komisi, serta perangkat daerah terkait.

    ‎“Pembahasan berjalan panjang dan intensif. Kritik dan saran yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperkuat fungsi check and balance demi kepentingan rakyat dan kepatuhan terhadap aturan,” kata Taufik dalam pidatonya.

    ‎Taufik menegaskan, laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] menjadi acuan utama dalam menilai pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, temuan dan rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara tuntas.

    ‎“Laporan hasil audit BPK adalah cermin kondisi nyata pengelolaan keuangan. Tanpa penanganan tuntas atas temuan dan rekomendasi, fungsi pengawasan hanya menjadi formalitas yang berisiko mengulang kerugian daerah serta menggerus kepercayaan publik,” tegasnya.

    ‎Ia meminta seluruh instansi di lingkungan Pemkab Raja Ampat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu. Tujuannya, untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.