Melanesia Times

Blog

  • GP Ansor Maluku Tengah Gelar Konfercab VII, Perkuat Sinergi Mengawal Pembangunan Daerah

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Maluku Tengah gelar Konferensi Cabang (KONFERCAB) VII dengan mengusung tema Merawat Ukhuwah, Menjalin Sinergitas Dalam Mengawal Pembangunan Di Maluku Tengah.

    Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah di Masohi pada jum’at, (05/06/2026).

    Konfercab VII menjadi momentum penting bagi GP Ansor Maluku Tengah dalam melakukan evaluasi organisasi, menyusun program kerja yang terukur ke depannya, sekaligus memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi.

    Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Zahlul Ikhsan.

    Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi atas konsistensi GP Ansor dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta berkontribusi dalam berbagai agenda pembangunan daerah.

    “atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kader GP Ansor yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, persatuan, serta kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah ini,” kata Bupati Zulkarnain sebagaimana disampaikan Ikhsan.

    Ia menambahkan “Konfercab bukan sekadar agenda organisasi untuk memilih kepemimpinan baru. Lebih dari itu, Konfercab adalah momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian, memperbarui semangat perjuangan, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan zaman,” ujarnya.

    Beliau juga menyinggung tema yang diangkat kali ini pada Konfercab ke VII. Menurutnya tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, dimana seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan dituntut untuk terus memperkuat persaudaraan dan membangun kolaborasi demi kemajuan Maluku Tengah.

    Dikatakan Zulkarnain, “kami percaya, GP Ansor memiliki modal yang sangat besar. Apalagi organisasi ini dihuni oleh anak-anak muda yang energik, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, dan selalu hadir di tengah masyarakat,” ucapnya.

    Karena itu, lanjut ia “saya mengajak seluruh kader GP Ansor Kabupaten Maluku Tengah untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Mari kita bangun kolaborasi yang lebih erat dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan moderasi beragama, pelestarian lingkungan, serta berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Maluku Tengah tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah. Daerah ini membutuhkan kerja bersama, membutuhkan gagasan, tenaga, dan ketulusan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk GP Ansor.

    Ketika pemerintah dan organisasi kepemudaan berjalan seiring, maka cita-cita menghadirkan Maluku Tengah yang maju, berdaya saing, dan harmonis akan semakin mudah kita wujudkan.

    Zulkarnain berpesan “kepada para peserta Konfercab, saya berharap forum ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik, melahirkan pemimpin yang amanah, serta memperkuat soliditas organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan,” pesannya singkat.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua GP Ansor Maluku Tengah, Ahmad Jalan Alwi, mengatakan pelaksanaan Konfercab merupakan amanat organisasi yang harus dituntaskan meski persiapannya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

    Menurut dia, setelah menerima mandat dari pimpinan organisasi pada 14 Mei 2026, pihaknya langsung bergerak menyiapkan seluruh tahapan hingga akhirnya Konfercab dapat terlaksana.

    “kurang lebih enam bulan kami mengemban amanah ini. Alhamdulillah hari ini tugas tersebut dapat kami tunaikan dengan baik melalui pelaksanaan Konfercab,” ujar Ajlan.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah GP Ansor Maluku yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya bersama jajaran pengurus untuk menjalankan roda organisasi hingga terselenggaranya konferensi.

    Ahmad juga mengakui persiapan kegiatan dilakukan dalam waktu kurang dari satu pekan setelah mendapat instruksi dari pimpinan wilayah.

    Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta apabila masih terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ajlan turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader dan pengurus cabang atas segala kekhilafan maupun kesalahan komunikasi selama menjalankan tugas sebagai Plt Ketua GP Ansor Maluku Tengah.

    Turut hadir perwakilan pengurus pusat organisasi GP Ansor, pengurus wilayah GP Ansor, jajaran pengurus cabang dan kader GP Ansor Kabupaten Maluku Tengah, Organisasi Kepemudaan, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda Malteng, Kemenag Malteng, Alumni GP Ansor, Pengurus NU Maluku Tengah, dan insan pers. (HUAT)

     

  • Polda Papua Barat Daya Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas Jelang Operasi Patuh Dofior 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Dofior 2026 yang akan digelar selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 Juni 2026, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcarlantas).

    Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Dax Emmanuelle, S.M., S.I.K., menegaskan bahwa Operasi Patuh Dofior 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif kepada masyarakat.

    “Operasi Patuh Dofior 2026 tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas secara mandiri. Dengan meningkatnya kepatuhan pengguna jalan, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan,” ujar Dax.

    Ia menjelaskan, sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi tersebut meliputi pengendara yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan, pengendara sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, berkendara melawan arus, hingga mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol.

    Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

    Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya juga mengimbau masyarakat untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berada di jalan raya.

    Melalui pelaksanaan Operasi Patuh Dofior 2026, Polda Papua Barat Daya berharap kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat semakin meningkat.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk bersama-sama mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan selamat. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas Dax.

    Sementara itu, Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, turut mengajak masyarakat untuk menyambut operasi tersebut dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

  • ‎Penambahan Kuota Akpol bagi OAP Diperlukan untuk Mewujudkan Afirmasi Otsus Papua

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – LBH Mambo Waswar menilai kuota penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol) bagi Orang Asli Papua (OAP) belum memenuhi prinsip afirmasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Lembaga tersebut mendesak pemerintah pusat menambah alokasi penerimaan OAP.

    ‎Direktur LBH Mambo Waswar, Arfan Poretoka, SH., MH, menyatakan pembangunan Papua harus diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, bukan hanya ekstraksi sumber daya alam. Menurutnya, minimnya akses OAP ke institusi strategis negara bertentangan dengan semangat keadilan distributif dalam kerangka Otsus.

    ‎“Jika besaran kuota hanya didasarkan pada jumlah penduduk dan peminat, maka jumlah SDM anak-anak Papua yang masuk sekolah kedinasan setiap tahun akan tetap sedikit. Mereka hanya jadi padi dalam tumpukan beras, dan peluang menduduki jabatan penting di institusi sangat minim,” ujar Arfan, Jumat, (5/6/26).

    ‎Ia menegaskan, apabila pemerintah pusat serius membangun SDM Papua, maka kuota penerimaan Akpol minimal harus ditetapkan 10 orang untuk setiap Polda di wilayah Papua.

    ‎“Negara wajib menjamin keterwakilan OAP dalam institusi penegak hukum sebagai bagian dari pemberdayaan struktural. Minimnya kuota Akpol menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan mandat UU Otsus,” katanya.

    ‎Arfan meminta Kapolda Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, dan anggota DPR Papua Barat Daya jalur Otsus menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi. Ia juga mendorong anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya membawa isu ini ke forum kebijakan nasional.

    ‎Secara normatif, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan kepada OAP di bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Arfan menyebut pengurangan kuota pendidikan kedinasan sebagai kemunduran terhadap prinsip affirmative action dalam Otsus.

    ‎“Penambahan kuota Akpol bagi OAP merupakan instrumen penting untuk memperkuat legitimasi Polri di Papua dan membangun kapasitas kepemimpinan lokal dalam penegakan hukum,” tutup Arfan.

  • BPK Apresiasi Tata Kelola Keuangan Malteng, Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-Turut

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal itu diketahui melalui laman resmi Pemda Malteng yang diterima Media Melanesia Times di Masohi pada kamis, (04/06/2026).

    Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Maluku.

    Diketahui bahwa raihan tersebut merupakan yang ke 11 kalinya secara berturut-turut dan mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta profesional.

    Sementara itu, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hari Haryanto di Kantor BPK Perwakilan Maluku.

    Acara tersebut berlangsung lancar dan dihadiri sejumlah Kepala Daerah serta pimpinan DPRD dari berbagai Kabupaten Kota di Provinsi Maluku.

    Dalam kesempatan tersebut BPK memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

    Khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima langsung oleh Bupati Zulkarnain Awat Amir yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herry MC Haurissa.

    Pencapaian ini patut diberikan apresiasi terutama kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali meraih opini tertinggi dari BPK.

    Prestasi ini menjadi bukti nyata seluruh elemen pemerintahan dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Capaian ini dimaknai bukan sekedar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 kali berturut-turut juga menunjukkan konsistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

    Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tengah Rakib Sahubawa, Inspektur Latif Ohorella, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) La Baiena, serta sejumlah pegawai di lingkup Pemkab Malteng. (HUAT)

  • Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Klinik Pratama Maju Bersama Selamatkan Kepesertaan JKN Warga Kurang Mampu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Klinik Pratama Maju Bersama resmi menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja yang mengalami tunggakan iuran. Kamis (4/6/2026).

    Kerja sama yang ditandatangani pada Kamis 29 Mei 2026 tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu agar tetap dapat mempertahankan status kepesertaan JKN dan memperoleh akses layanan kesehatan yang berkelanjutan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, menyampaikan apresiasi atas komitmen Klinik Pratama Maju Bersama yang secara konsisten menyalurkan bantuan melalui program CSR bagi peserta JKN yang menghadapi kesulitan ekonomi.

    “Program ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang sangat baik karena membantu peserta JKN yang mengalami tunggakan iuran agar kepesertaannya dapat kembali aktif. Kami berharap langkah yang dilakukan Klinik Pratama Maju Bersama dapat menginspirasi fasilitas kesehatan maupun badan usaha lainnya untuk turut berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Pupung.

    Menurutnya, keberlangsungan kepesertaan JKN sangat penting agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan. Karena itu, dukungan berbagai pihak melalui program CSR dinilai menjadi salah satu solusi untuk membantu peserta yang mengalami kendala ekonomi.

    Sementara itu, Pimpinan Klinik Pratama Maju Bersama, dr. Lydia Kurniawan, mengatakan inisiatif tersebut lahir dari kepedulian terhadap peserta JKN, khususnya peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang terdampak kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19.

    Ia menjelaskan, banyak peserta yang kehilangan pekerjaan sehingga mengalami tunggakan iuran dan tidak lagi dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal.

    “Melalui bantuan ini, kami berharap peserta yang kurang mampu, terutama yang memiliki penyakit kronis, dapat kembali aktif sebagai peserta JKN sehingga tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan secara berkelanjutan,” kata dr. Lydia.

    Menurutnya, kesinambungan pengobatan bagi peserta dengan penyakit kronis sangat penting untuk mencegah komplikasi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.

    BPJS Kesehatan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung keberlangsungan Program JKN. Melalui pemanfaatan dana CSR ini, diharapkan semakin banyak peserta yang terbantu melunasi tunggakan iuran sehingga kepesertaan tetap aktif dan akses terhadap layanan kesehatan dapat terus terjaga.

    Program tersebut sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong royong dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

  • Sambut Piala Dunia 2026, Polres Malteng Imbau Pengendara Patuhi Aturan Lalu Lintas dan Hindari Konvoi Berisiko

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah  – Antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Maluku Tengah. Euforia tersebut terlihat terutama di kalangan para pendukung tim nasional yang dipastikan akan berlaga pada ajang sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Utara.

    Meski demikian, Polres Maluku Tengah mengingatkan masyarakat agar tetap mengedepankan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas saat merayakan maupun menyambut perhelatan olahraga tersebut.

    Imbauan itu disampaikan Kasat Lantas Polres Maluku Tengah, Wahyu Sophan, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (4/6/2026).

    Menurut Wahyu, masyarakat diperbolehkan merayakan dan menunjukkan dukungan kepada tim favoritnya. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara tertib dan tidak mengabaikan keselamatan pengguna jalan lainnya.

    “Terkait dengan persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2026, imbauan dari kami Satlantas Polres Maluku Tengah bahwa masyarakat boleh merayakan dan ber-euforia terkait Piala Dunia ini,” ujar Wahyu.

    “Namun tentu dengan selalu tertib berlalu lintas,” lanjutnya.

    Wahyu menegaskan bahwa setiap pengguna kendaraan wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Keselamatan, kata dia, harus menjadi prioritas utama guna mencegah terjadinya kecelakaan maupun gangguan ketertiban di jalan raya.

    Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengutamakan etika berkendara saat euforia berlangsung, terutama ketika melakukan aktivitas di jalan raya.

    “Terlebih ketika berkendara di jalan raya, hendaklah mematuhi peraturan berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan serta senantiasa menghormati pengguna jalan lainnya,” katanya.

    Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa kenyamanan dan keselamatan bersama merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain hanya demi merayakan kemenangan atau memberikan dukungan kepada tim favorit.

    Menurutnya, semangat sportivitas dan persaudaraan yang menjadi nilai utama dalam Piala Dunia harus diwujudkan melalui sikap yang tertib, santun, dan bertanggung jawab saat berada di ruang publik, khususnya di jalan raya.

    “Karena keselamatan dan kenyamanan di jalan raya itu adalah hal yang utama. Tetap ciptakan surga untuk diri kita sendiri, tanpa harus menciptakan neraka bagi orang lain,” pesan Wahyu. (HUAT)

  • Car Free Day Masohi Makin Ramai, Dispora Siapkan Daya Tarik Tambahan

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Kegiatan Car Free Day (CFD) yang digagas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Maluku Tengah setiap Minggu pagi di Kota Masohi terus mendapat sambutan positif dari masyarakat.

    Tingginya antusiasme warga yang memadati lokasi kegiatan menjadi bukti bahwa Car Free Day telah berkembang menjadi ruang publik yang diminati untuk berolahraga, bersosialisasi, menikmati kuliner UMKM, hingga mengikuti berbagai aktivitas positif lainnya.

    Melihat besarnya partisipasi masyarakat, Dispora Maluku Tengah berencana menghadirkan sejumlah inovasi baru guna menambah daya tarik kegiatan tersebut.

    Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, Sukri, S.Sos., M.Si., mengatakan pihaknya tengah menyiapkan berbagai konsep kreatif yang akan disuguhkan kepada masyarakat pada pelaksanaan Car Free Day mendatang.

    “Berikutnya kami akan menambahkan inovasi-inovasi baru yang akan disuguhkan pada kegiatan Car Free Day,” kata Sukri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026).

    Menurutnya, inovasi yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk menambah semarak kegiatan, tetapi juga menjadi wadah bagi komunitas seni, budaya, dan pelaku kreatif di Maluku Tengah untuk menampilkan karya mereka.

    “Inovasi-inovasi tersebut bisa berupa live music, pertunjukan tari-tarian budaya, pameran lukisan, serta berbagai kegiatan kreatif lainnya,” ujarnya.

    Ia menambahkan, berbagai agenda tersebut disiapkan untuk membuka ruang ekspresi yang lebih luas bagi komunitas seni, budaya, dan kelompok kreatif lainnya di Maluku Tengah.

    “Ini ditujukan demi membuka ruang ekspresi seluas-luasnya bagi teman-teman komunitas seni, budaya, dan lainnya di Malteng,” tambahnya.

    Sejak diluncurkan beberapa waktu lalu, program Car Free Day diketahui berhasil menghadirkan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai instansi dan lembaga. Di antaranya Samudera UMKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, lembaga perbankan, serta sejumlah pihak lainnya.

    Kolaborasi tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang hadir setiap pekan. Selain berolahraga dan mengikuti senam bersama, warga juga dapat mengakses berbagai layanan publik seperti pengurusan dokumen administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, menikmati kuliner UMKM, hingga menyaksikan berbagai hiburan dan kegiatan kreatif seperti fashion show anak.

    Sukri menegaskan bahwa Car Free Day tidak hanya menjadi sarana olahraga dan rekreasi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun interaksi sosial, mempromosikan budaya lokal, dan memberdayakan komunitas.

    “Car Free Day bukan sekadar menjadi sarana olahraga dan rekreasi masyarakat saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi ruang interaksi sosial, promosi budaya, serta pemberdayaan komunitas lokal,” tegasnya.

    Melalui berbagai agenda tambahan yang sedang dipersiapkan, Dispora Maluku Tengah berharap Car Free Day semakin diminati masyarakat dan mampu menjadi ikon aktivitas akhir pekan yang sehat, kreatif, dan produktif di Kota Masohi.

    “Kami berharap kegiatan Car Free Day dapat terus berkembang dan menjadi ikon aktivitas akhir pekan yang sehat, kreatif, serta produktif bagi masyarakat Kota Masohi,” tutup Sukri. (HUAT)

  • Plt Sekda Sorong Tegaskan Pimpinan OPD Jangan “Malas Tahu” SPIP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., CGRE, menegaskan bahwa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh bersikap “malas tahu” terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurutnya, SPIP merupakan instrumen penting dalam mencegah penyimpangan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa.

    Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kamis (4/6/2026).

    Dalam sambutannya, Ruddy mengapresiasi kehadiran Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat Daya bersama tim yang secara langsung memberikan sosialisasi serta bimbingan teknis kepada jajaran Pemerintah Kota Sorong.

    Ia menilai masih terdapat pemahaman yang keliru di sejumlah instansi yang menganggap SPIP hanya sebagai kewajiban administrasi semata. Padahal, SPIP memiliki fungsi strategis dalam mengukur kapasitas organisasi serta memastikan setiap program dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

    Menurutnya, berbagai kasus hukum yang mencuat ke publik, termasuk operasi tangkap tangan di sejumlah instansi pemerintah, menjadi pelajaran penting bahwa penguatan sistem pengendalian intern harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

    “SPIP harus diimplementasikan di semua OPD. Jangan sampai pimpinan OPD menyerahkan sepenuhnya kepada admin atau staf yang ditunjuk tanpa melakukan pembinaan, arahan, dan pengawasan. Kalau ingin Kota Sorong maju, pimpinan OPD harus terlibat dan memahami SPIP dengan baik,” tegas Ruddy.

    Selain itu, Plt Sekda juga menyoroti pentingnya peran pimpinan OPD dalam memastikan kepatuhan aparatur terhadap berbagai kewajiban administrasi, termasuk pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia meminta setiap pimpinan aktif mengingatkan dan mengawasi bawahannya agar seluruh kewajiban dapat dipenuhi tepat waktu.

    Ruddy berharap seluruh peserta yang terdiri dari pimpinan OPD, asesor, dan admin SPIP dapat mengikuti kegiatan tersebut secara serius sehingga memiliki pemahaman yang sama terkait langkah-langkah pelaksanaan SPIP Terintegrasi di masing-masing perangkat daerah.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Daya, Edi Sunardi, Ak., M.Ak., mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kembali pemahaman aparatur mengenai pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

    Menurut Edi, SPIP merupakan salah satu instrumen penting untuk memitigasi berbagai risiko penyimpangan dan tindak korupsi yang dapat muncul akibat penyalahgunaan kewenangan, keserakahan, maupun pembenaran terhadap tindakan yang tidak sesuai aturan.

    “SPIP bukan format yang harus diisi. Hakikatnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh organisasi, kemudian dituliskan dan dievaluasi apakah sudah berjalan dengan baik atau belum,” ujar Edi Sunardi.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri auditor BPKP Papua Barat Daya, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, serta para asesor dan admin SPIP dari seluruh perangkat daerah. Diharapkan melalui kegiatan ini, maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Sorong semakin meningkat sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

  • Papua Berdikari: Sinergi Akal, Adat, dan Strategi Dalam Pengelolaan Tanah Papua

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Pengamat kebijakan publik Papua, Faisal Warwey, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengadopsi semangat Berdikari sebagai kerangka pengelolaan wilayah, yang berarti berdiri di atas kaki sendiri dengan memadukan akal sehat, data terpercaya, dan martabat masyarakat setempat. Seruan ini diwujudkan sebagai jawaban atas dinamika pembangunan, pelestarian adat, dan kelestarian lingkungan yang kompleks di wilayah terbesar Indonesia.

    Warwey menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dapat diibaratkan perpaduan kapur, sirih, dan pinang: ketiga elemen yang disatukan menghasilkan nilai simbolis persaudaraan, keberanian, dan kebenaran. Hal ini menjadi landasan untuk menyatukan akal, nilai adat, dan strategi pembangunan guna menjaga keutuhan tanah Papua.

    Latar Belakang: Keragaman sebagai Tantangan Kompleksitas

    Papua memiliki keanekaragaman yang luas, mulai dari wilayah Kepala Burung Sorong hingga Tanah Merah Merauke, serta sumber daya alam dan ekosistem unik seperti Danau Sentani dan keanekaragaman hayati laut Raja Ampat. Keragaman ini membuat permasalahan wilayah tidak dapat disederhanakan menjadi pilihan biner antara pembangunan ekonomi atau pelestarian alam.

    Warwey menekankan bahwa isu Papua melibatkan berbagai dimensi: nilai-nilai budaya yang harus dihormati, kebutuhan pangan dan energi untuk kepentingan nasional, kelestarian lingkungan, serta hak-hak masyarakat asli. Semua aspek ini tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

    Konteks Global: Berdikari sebagai Kebutuhan Strategis

    Dalam kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu, konsep Berdikari beralih dari sekadar wacana menjadi kebutuhan nasional. Penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi prioritas agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan luar. Wilayah timur, termasuk Papua, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam upaya ini, namun pengembangan sumber daya alam harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat adat, kearifan lokal, dan kelestarian ekosistem.

    Pendekatan Berbasis Data dan Partisipasi Masyarakat

    Untuk mengatasi permasalahan, diperlukan pendekatan yang berlandaskan data, peraturan hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat. Berikut adalah analisis untuk empat wilayah kunci:

    1. Sorong dan Wilayah Adat Moi

    Penolakan terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit berakar dari pengalaman buruk masa lalu yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan ekonomi. Kekhawatiran ini perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Pengembangan ekonomi tetap dapat dilakukan asalkan dikelola dengan baik: perusahaan dengan standar lingkungan tinggi, transparansi, dan pembagian keuntungan yang adil dapat beroperasi berdampingan dengan aktivitas ekonomi tradisional seperti pengolahan sagu.

    2. Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional

    Merauke memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional berkat luas lahan dan ketersediaan air yang cukup. Tantangan utama adalah mencegah konversi lahan yang dapat merusak ekosistem rawa. Solusinya adalah pengembangan pertanian berbasis sistem agroekologi, di mana masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai mitra yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan lahan.

    3. Danau Sentani

    Tekanan pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia telah mengancam kualitas air dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Keberlanjutan fungsi danau dapat dicapai dengan menerapkan konsep daya dukung lingkungan dan mengintegrasikan pengetahuan tradisional masyarakat dengan kebijakan modern. Pengakuan peran masyarakat adat sebagai penjaga ekosistem akan memperkuat upaya pelestarian dan membuka peluang ekonomi berkelanjutan.

    4. Raja Ampat dan Ekonomi Biru

    Sebagai pusat keanekaragaman hayati laut, Raja Ampat memerlukan pengelolaan yang mempertimbangkan tiga aspek: pengembangan pariwisata berkelas dengan volume terkontrol, pengakuan hukum terhadap sistem pengelolaan tradisional seperti Sasi Laut, dan pengolahan hasil laut melalui koperasi lokal. Pengelolaan yang baik juga akan meningkatkan posisi Indonesia dalam isu lingkungan internasional dan mencegah eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab.

    Inti Pendekatan: Pengakuan Martabat dan Kapasitas Masyarakat

    Warwey menegaskan bahwa aspek paling mendasar dalam seluruh strategi adalah pengakuan terhadap martabat dan kemampuan masyarakat Papua. Masyarakat adat bukan objek pembangunan, melainkan pemilik hak atas tanah dan sumber daya alam, serta subjek utama yang berhak menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

    Prinsip Dasar Kebijakan

    Sebagai penutup, Warwey menyampaikan tiga prinsip yang harus menjadi landasan kebijakan untuk Papua:

    • Pengambilan keputusan berlandaskan data akurat dan pengetahuan ilmiah
    • Penegakan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta hak ulayat masyarakat adat
    • Pengembangan berwawasan jangka panjang yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam

    Menurutnya, Papua tidak perlu memilih antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Kedua tujuan tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan yang didasarkan pada akal sehat, keberanian, dan komitmen pada kebenaran yang merupakan makna sesungguhnya dari semangat Berdikari bagi Papua dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

  • Pengendalian Banjir Kali Remu Dimulai, Pemkot Sorong Bentuk Tim Pengadaan Tanah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Papua Barat menggelar Rapat Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir di Kota Sorong. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Anggrek Kota Sorong, Rabu (3/6/2026).

    Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, A.Md, Kepala Balai Kementerian PU Papua Barat Wempy Nauw, S.T., M.T., Asisten I Setda Kota Sorong Jeremias Gempenop, S.Sos., M.H., Asisten II Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., pimpinan OPD terkait, para kepala distrik, lurah, serta unsur masyarakat.

    Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim mengatakan, program pengendalian banjir merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan mengurangi risiko banjir, tetapi juga mendukung penataan kawasan perkotaan agar lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.

    “Kita perlu bersatu padu mendukung kegiatan ini. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting, terutama warga yang berada di bantaran Kali Remu dan terkena pembebasan lahan,” ujarnya.

    Menurut Anshar, kondisi bantaran Kali Remu saat ini masih memerlukan penataan yang serius. Karena itu, seluruh pihak diminta berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya program tersebut demi kepentingan bersama.

    Ia menilai penataan kawasan sungai akan memberikan dampak positif bagi wajah Kota Sorong. Sejumlah kota di Indonesia telah berhasil menjadikan kawasan sungai sebagai ruang publik yang bersih, tertata, dan menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

    Untuk mendukung kelancaran program, Wakil Wali Kota meminta OPD terkait, kepala distrik, dan lurah melakukan pendataan secara menyeluruh serta memperkuat sosialisasi kepada warga yang terdampak proses pengadaan tanah.

    Sementara itu, Kepala Balai Kementerian PU Papua Barat, Wempy Nauw, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk pengendalian banjir telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu. Berbagai tahapan, termasuk konsultasi publik dengan masyarakat, telah dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan.

    “Kota Sorong merupakan pintu gerbang utama Tanah Papua sekaligus ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Karena itu, penanganan banjir menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung pembangunan daerah,” katanya

    Wempy menjelaskan, kawasan Bandara Sorong berada di antara aliran Sungai Remu dan Sungai Klagison. Apabila kedua sungai tersebut tidak ditangani secara optimal, maka berpotensi mengganggu akses transportasi dan aktivitas masyarakat di Kota Sorong.

    Dalam rencana yang telah disusun, pengendalian banjir akan dilakukan di sepanjang Sungai Remu dari hulu hingga hilir dengan kebutuhan pembebasan lahan sekitar 13,5 hektare. Namun pada tahap awal tahun 2026, pemerintah memprioritaskan pembebasan lahan sekitar 5 hektare sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

    Ia menambahkan, proses ganti rugi lahan dan bangunan masyarakat akan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim appraisal independen sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Fokus tahun 2026 adalah pembebasan lahan terlebih dahulu. Setelah menjadi aset negara, baru dilakukan pembangunan fisik oleh pihak terkait,” ungkapnya.

    Melalui pembentukan Tim Pengadaan Tanah ini, Pemerintah Kota Sorong bersama Balai Kementerian PU Papua Barat berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar sehingga program pengendalian banjir dan penataan kawasan Sungai Remu dapat segera terealisasi demi menciptakan Kota Sorong yang lebih aman, tertata, dan bebas dari ancaman banjir.