Melanesia Times

Blog

  • Libatkan 676 Petugas, BPS Canangkan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Papua Barat Daya melalui apel yang digelar di Lapangan Modern City, Kawasan Reklamasi Kota Sorong, pada Jumat (12/6/2026).

    Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Kepala BPS Provinsi Papua Barat Ir. Merry, M.P., serta perwakilan Pemerintah Kota Sorong yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, James Burung, S.Sos., M.M.

    Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Pendataan ini bertujuan memotret kondisi dan perkembangan ekonomi daerah melalui pencatatan seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

    Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, M.P., menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan Sensus Ekonomi yang kelima secara nasional.

    Menurut Merry, sebanyak 676 petugas sensus akan diterjunkan di seluruh Papua Barat Daya. Kota Sorong menjadi wilayah dengan jumlah petugas terbanyak, yakni 190 orang. Berdasarkan data administrasi BPS, saat ini terdapat sekitar 53 ribu unit usaha di Papua Barat Daya yang terdiri atas 247 usaha besar dan sekitar 51 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah.

    “Data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk pembinaan UMKM, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Merry.

    Selain mendata aktivitas usaha, BPS juga akan melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga. Data tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program perlindungan sosial dan pembangunan yang lebih efektif serta tepat sasaran.

    Pemerintah Kota Sorong menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mewakili Wali Kota Sorong, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, James Burung, mengatakan bahwa sejak April 2026 pemerintah daerah telah berkolaborasi dengan BPS Kota Sorong dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

    “Kami berharap upaya sosialisasi yang dilakukan dapat membantu petugas sensus menjangkau seluruh masyarakat di 10 distrik dan 41 kelurahan di Kota Sorong, sehingga pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” kata James.

    Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah maupun nasional selama satu dekade ke depan. Karena itu, ia meminta seluruh petugas sensus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas.

    “Saya hadir karena sensus ini sangat penting. Hasil sensus yang saudara kumpulkan akan menjadi dasar pembangunan Indonesia dan Papua Barat Daya untuk 10 tahun ke depan. Karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan,” tegas Elisa Kambu.

    Gubernur juga mengajak seluruh petugas sensus untuk bekerja dengan fokus, penuh dedikasi, serta menjadikan pelaksanaan sensus sebagai kesempatan mengembangkan kemampuan riset dan pengalaman di lapangan.

    Apel pencanangan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Rektor Universitas Victory Sorong, perwakilan pelaku usaha, Kepala BPS Kabupaten Sorong, Kepala BPS Kabupaten Raja Ampat, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.

    Kepala BPS Provinsi Papua Barat menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong. Acara juga dirangkaikan dengan penyematan atribut Petugas Sensus Ekonomi 2026 oleh Gubernur Papua Barat Daya didampingi perwakilan Pemerintah Kota Sorong, serta pengguntingan balon udara sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Daya. (***)

  • Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda PBD Perkuat Toleransi Lewat Bakti Sosial di 4 Rumah Ibadah

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Religi di empat rumah ibadah di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat (12/6/2026).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memperkuat smangat toleransi antarumat beragama.

    Kegiatan dipimpin oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Dax Emmanuelle, S.M., S.I.K., bersama personel yang telah ditugaskan. Empat rumah ibadah yang menjadi lokasi pelaksanaan bakti religi yakni Gereja Katolik St. Bernadus Aimas, Gereja GKI Bethel Mawolokmai Aimas, Masjid Baiturahman Malawili Aimas, dan Pura Jagat Sari Aimas.

    Dalam kegiatan tersebut, personel Polda Papua Barat Daya bersama pengurus dan masyarakat setempat melaksanakan kerja bakti membersihkan area rumah ibadah, halaman, serta fasilitas umum yang digunakan oleh jemaat dan umat. Selain itu, Polri juga menyerahkan bantuan sosial kepada pengurus rumah ibadah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

    Dirlantas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Dax Emmanuelle, mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi merupakan implementasi semangat Polri Presisi yang hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan dan sosial.

    “Momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini menjadi sarana bagi kami untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial dan bakti religi, kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir, peduli, dan siap memberikan kontribusi positif bagi lingkungan serta kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujar Kombes Pol. Dax Emmanuelle.

    Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan di berbagai rumah ibadah menjadi simbol komitmen Polda Papua Barat Daya dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman yang ada di Papua Barat Daya.

    Kehadiran personel Polri mendapat sambutan hangat dari para pengurus dan jemaat di setiap rumah ibadah. Mereka mengapresiasi kepedulian Polda Papua Barat Daya yang tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan rumah ibadah, tetapi juga mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

    Suasana penuh keakraban dan semangat gotong royong mewarnai jalannya kegiatan. Personel Polri dan warga tampak bekerja bersama membersihkan lingkungan rumah ibadah sembari berdialog dan bertukar aspirasi dalam suasana yang hangat dan kekeluargaan.

    Melalui kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Religi ini, Polda Papua Barat Daya berharap sinergi dengan masyarakat semakin kuat serta semangat persatuan dalam keberagaman terus terjaga. Sejalan dengan tema HUT Bhayangkara ke-80, Polri berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan hadir sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di Papua Barat Daya. (***)

  • Polresta Sorong Kota Gelar Bakti Sosial di TMP Tri Jaya Sakti Sambut HUT Bhayangkara ke-80

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polresta Sorong Kota menggelar kegiatan bakti sosial berupa kerja bakti (kurvey) di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Tri Jaya Sakti Sorong, Jumat (12/6/2026).

    Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIT tersebut melibatkan para Pejabat Utama (PJU) bersama seluruh personel Polresta Sorong Kota. Aksi bersih-bersih dilakukan di sepanjang ruas jalan depan TMP, halaman, hingga area di dalam kompleks makam pahlawan.

    Bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT Bhayangkara ke-80 sekaligus mendukung program unggulan Polri, Indonesia Asri, yang bertujuan menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong.

    Dalam pelaksanaannya, personel Polresta Sorong Kota tampak antusias membersihkan sampah, memangkas rumput liar, menyapu area makam, serta merapikan lingkungan sekitar TMP Tri Jaya Sakti. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara.

    Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., melalui Kabag SDM AKP Lukman Tindaon mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus penghormatan kepada jasa para pahlawan.

    “Bakti sosial ini merupakan bagian dari program unggulan Indonesia Asri yang dirangkaikan dengan kegiatan menjelang HUT Bhayangkara ke-80. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara,” ujar AKP Lukman Tindaon.

    Ia menambahkan, peringatan HUT Bhayangkara tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga berbagai aksi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun lingkungan.

    “Melalui kegiatan ini kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus mempererat semangat kebersamaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

    Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Sorong Kota menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri, sekaligus memaknai HUT Bhayangkara ke-80 dengan aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.(***)

  • Kenali Alur Rujukan Berjenjang JKN, Akses Layanan Kesehatan Jadi Lebih Tepat dan Efektif

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi melalui alur rujukan berjenjang. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan medis, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), hingga pelayanan dalam kondisi gawat darurat. Kamis (11/6/2016).

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, mengatakan bahwa FKTP merupakan pintu masuk utama bagi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. FKTP meliputi puskesmas, klinik pratama, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    “Di FKTP, peserta JKN dapat memperoleh berbagai layanan kesehatan, mulai dari pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pengobatan, tindakan medis nonspesialistik, hingga pelayanan obat dan laboratorium tingkat pertama. Jika diperlukan, peserta juga dapat memperoleh layanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis,” jelas Pupung.

    Ia menjelaskan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di FKTP peserta memerlukan penanganan lebih lanjut dan spesialistik, maka dokter akan memberikan surat rujukan ke FKRTL, seperti rumah sakit. Menurutnya, proses rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis, bukan atas permintaan peserta.

    “Rujukan ke rumah sakit diberikan apabila kondisi kesehatan peserta membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis maupun fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan kompetensi yang lebih lengkap. Hal ini bertujuan agar peserta mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan medisnya,” ujarnya.

    Pupung menambahkan, dalam kondisi gawat darurat peserta JKN dapat langsung mengakses layanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tanpa harus melalui FKTP terlebih dahulu. Penetapan kondisi kegawatdaruratan dilakukan oleh dokter yang bertugas di IGD sesuai dengan kewenangannya.

    “Apabila peserta mengalami kondisi yang mengancam nyawa, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, atau kondisi lain yang membutuhkan penanganan segera, peserta dapat langsung menuju IGD rumah sakit terdekat. Sistem ini memastikan peserta memperoleh pertolongan secepat mungkin dalam situasi darurat,” tambahnya.

    Salah satu peserta JKN dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Swasta, Jimmy Marseliana (56), turut membagikan pengalamannya saat memanfaatkan layanan kesehatan melalui Program JKN.

    Saat ditemui di Klinik Prodens Kota Sorong, Jimmy mengaku telah beberapa kali menggunakan layanan kesehatan sesuai alur rujukan yang berlaku.

    “Awalnya saya datang ke FKTP tempat saya terdaftar karena mengalami batuk dan merasakan nyeri di bagian dada. Setelah diperiksa dokter, saya diberikan rujukan ke dokter spesialis jantung untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut,” tutur Jimmy.

    Selama kurang lebih tiga bulan menjalani pengobatan, Jimmy telah menjalani dua kali pemeriksaan oleh dokter spesialis jantung. Ia mengaku pelayanan yang diterimanya sangat baik dan seluruh proses berjalan lancar.

    “Pelayanan dari petugas maupun dokter sangat baik. Saya dilayani dengan ramah, mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami, dan yang paling penting tidak pernah dikenakan biaya tambahan selama menjalani pengobatan menggunakan JKN,” ungkapnya.

    Jimmy juga menceritakan bahwa dirinya pernah beberapa kali menjalani perawatan inap melalui IGD rumah sakit akibat gangguan pada paru-parunya. Dalam kondisi tersebut, ia dapat langsung memperoleh pelayanan tanpa harus melalui FKTP terlebih dahulu karena termasuk kondisi yang memerlukan penanganan segera.

    Melalui pemahaman yang baik mengenai alur pelayanan dan rujukan berjenjang dalam Program JKN, diharapkan peserta dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara tepat sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal sehingga setiap peserta memperoleh manfaat yang maksimal dari Program JKN.

  • Pemkot Sorong Bahas Hak Pakai dan Pengukuran Ulang Lahan TPA Bersama BPN dan Keluarga Osok Kabanmolo

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar pertemuan untuk membahas hak pakai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta hasil pengukuran ulang lahan yang menjadi objek pembahasan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan keluarga Osok Kabanmolo. Pertemuan berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Pemerintah Kota Sorong, pada Kamis (11/6/2026).

    Rapat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Lakku, S.Pi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, anggota DPRK Kota Sorong, tim dari BPN, serta keluarga Osok Kabanmolo.

    Pertemuan difokuskan pada penyampaian hasil pengukuran lahan sebagai dasar pembahasan penyelesaian status penggunaan lahan yang selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi TPA.

    Dalam pemaparannya, tim BPN menjelaskan bahwa hasil pengukuran menunjukkan luas lahan yang menjadi objek pembahasan mencapai 25.454 meter persegi. Sementara itu, luas lahan milik Pemerintah Kota Sorong di kawasan tersebut tercatat sekitar 100.000 meter persegi.

    Adapun lahan yang diklaim oleh keluarga Osok Kabanmolo memiliki luas sekitar 21.882 meter persegi. Lahan tersebut diketahui telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sorong sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Langkah penyelesaian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas penggunaan lahan sekaligus memastikan pelayanan publik di sektor pengelolaan sampah tetap berjalan dengan baik.

    Pemerintah Kota Sorong juga berharap proses penyelesaian dapat dilakukan melalui komunikasi yang konstruktif antara seluruh pihak, sehingga menghasilkan solusi yang adil, memberikan kepastian hukum, dan mengakomodasi kepentingan bersama.

  • Diduga Lakukan Pemerasan dan Penipuan, Anggota Polres Maybrat Inisial JTI Dilaporkan ke Polda PBD

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong – Seorang oknum anggota Polri berinisial JTI yang bertugas di Polres Maybrat dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya atas dugaan tindak pidana pemerasan dan penipuan terhadap seorang warga berinisial MW. Kamis (11/6/2026)

    Laporan tersebut kini telah memasuki tahap penyelidikan. Pelapor berinisial MW telah dimintai keterangan oleh penyidik, begitu pula seorang saksi berinisial NK yang disebut mengetahui kronologi peristiwa tersebut. Sementara itu, JTI dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai pihak terlapor.

    Kuasa hukum pelapor dari Kantor Hukum INTIM ARKIANG, S.H. & Partners berharap proses penanganan perkara dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif tanpa adanya perlakuan khusus karena status terlapor sebagai anggota kepolisian.

    “Kami meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan terbuka tanpa memandang kedinasan maupun institusi. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujar pihak kuasa hukum.

    Menurut kuasa hukum, apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan yang dilakukan terlapor tidak hanya berpotensi mengandung unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

    Mereka merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan setiap anggota Polri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Papua Barat Daya masih menangani proses hukum tersebut dan belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan terhadap terlapor.

  • Wabup Mario Lawalata Lepas Kontingen Silat MTs Muhammadiyah Sepa, Bidik Prestasi Nasional di Kejurnas Surabaya

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah — Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, secara resmi melepas Kontingen Pencak Silat MTs Muhammadiyah Sepa yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pencak Silat di Surabaya, Jawa Timur. Prosesi pelepasan berlangsung di Kantor Bupati Maluku Tengah, Masohi, Rabu (10/6/2026).

    Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terhadap pengembangan olahraga sekaligus pembinaan atlet-atlet muda berprestasi.

    Dalam sambutannya, Mario Lawalata menyampaikan apresiasi kepada para atlet, pelatih, dan pihak sekolah yang telah bekerja keras mempersiapkan diri menghadapi ajang nasional tersebut. Menurutnya, keikutsertaan kontingen MTs Muhammadiyah Sepa pada Kejurnas merupakan sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Maluku Tengah.

    “Keikutsertaan ini menjadi motivasi bagi cabang olahraga lainnya untuk terus terpacu meningkatkan prestasi di kancah nasional,” ujar Mario Lawalata.

    Ia berharap para atlet mampu menampilkan kemampuan terbaik selama bertanding serta memanfaatkan kejuaraan tersebut sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan memperluas wawasan di dunia olahraga.

    Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh atlet agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan.

    “Pesan saya, junjung tinggi sportivitas dan kedisiplinan. Jaga nama baik Kabupaten Maluku Tengah di manapun kita berada. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik,” pesannya sembari memberikan semangat dan ucapan selamat bertanding kepada seluruh kontingen.

    Kejuaraan Nasional Pencak Silat dijadwalkan berlangsung pada 20–24 Juni 2026 di Surabaya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap para atlet mampu mengharumkan nama daerah dengan meraih prestasi di tingkat nasional. Selama pelaksanaan kejuaraan, perkembangan para atlet juga akan terus dipantau hingga kembali ke Maluku Tengah. (HUAT)

  • Sempat Melarikan Diri, Terduga Begal Akhirnya Dibekuk Tim Elang Polsek Sorong Barat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang sebelumnya sempat melarikan diri. Penangkapan dilakukan pada Selasa (9/6/2026) sebagai tindak lanjut atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/152/VI/2026/SPKT/Polsek Sorong Barat/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya.

    Terduga pelaku berinisial FY alias Nando (18), warga Jalan Danau Umbata, Rufei, Distrik Sorong Barat. Sementara korbannya adalah HZF (18), seorang pelajar yang berdomisili di Jalan Trikora. Dalam perkara ini, polisi masih melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa satu unit telepon genggam milik korban.

    Kapolsek Sorong Barat menjelaskan, aksi begal tersebut terjadi saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Kampung Salak menuju Rufei Pemda. Ketika melintas di depan tanjakan kuburan, korban tiba-tiba dihadang pelaku.

    “Pelaku langsung memukul wajah dan bagian belakang kepala korban, kemudian merampas telepon genggam milik korban sebelum melarikan diri,” jelas pihak kepolisian.

    Usai kejadian, korban segera mendatangi Polsek Sorong Barat untuk membuat laporan polisi.

    Pengungkapan kasus bermula pada Minggu (7/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIT, ketika petugas piket Opsnal Polsek Sorong Barat menerima laporan melalui layanan darurat Polri 110 mengenai aksi begal di jalan menuju Kampung Salak.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Opsnal bersama petugas SPKT langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sejak saat itu, penyelidikan intensif dilakukan guna mengidentifikasi pelaku.

    Hingga pada Selasa (9/6/2026), polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku telah kembali ke kediamannya. Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kapolsek Sorong Barat, AKP Max G. Pigai, S.Sos., yang langsung memerintahkan tim untuk melakukan penangkapan.

    Saat petugas tiba di lokasi, FY yang sedang berada di depan rumah berusaha melarikan diri dengan melompati pagar seng di samping rumahnya. Tim kemudian melakukan pendekatan kepada keluarga pelaku.

    “Tim mengarahkan orang tua pelaku agar segera menyerahkan anaknya ke Polsek Sorong Barat. Upaya tersebut membuahkan hasil dan orang tua pelaku akhirnya membawa serta menyerahkan FY untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” ungkap petugas.

    Atas perbuatannya, FY disangkakan melanggar Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., memberikan apresiasi kepada Tim Elang Polsek Sorong Barat atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut dalam waktu singkat.

    “Kami mengapresiasi kinerja Tim Elang Polsek Sorong Barat yang bergerak cepat dalam mengungkap kasus ini. Kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, kami mengimbau agar senantiasa waspada dan tidak ragu untuk segera melapor apabila menjadi korban atau menyaksikan tindak kejahatan. Manfaatkan layanan kedaruratan Polri di nomor 110 yang siap melayani masyarakat selama 24 jam,” tegas Kombes Pol Amry Siahaan.

    Polresta Sorong Kota menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pelaku kejahatan demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kota Sorong.

  • Bangun Kesadaran Hidup Bersih, Rutan Masohi Gelar Sosialisasi Hantavirus bagi Warga Binaan

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Masohi menggelar sosialisasi mengenai Hantavirus bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (9/6/2026).

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit.

    Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Nomor PAS.6.PK.03-1 tentang pentingnya peningkatan edukasi kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

    Bertempat di lingkungan Rutan Kelas IIB Masohi, kegiatan menghadirkan Dokter Rutan, Katelya Br. Tarigan, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan secara menyeluruh mengenai Hantavirus, mulai dari gejala, cara penularan, hingga langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    Selain itu, warga binaan juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Mereka diimbau untuk menjaga kebersihan kamar hunian, lingkungan sekitar, serta membiasakan perilaku hidup sehat guna meminimalkan risiko penyebaran penyakit.

    Kepala Rutan Kelas IIB Masohi, Idris Kilkoda, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Rutan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan seluruh warga binaan.

    “Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh warga binaan semakin memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit di lingkungan Rutan. Kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung proses pembinaan yang berjalan optimal,” ujar Idris.

    Sementara itu, Dokter Rutan Katelya Br. Tarigan menekankan bahwa kesadaran menjaga kebersihan lingkungan merupakan kunci utama dalam mencegah penyebaran Hantavirus.

    “Hantavirus dapat dicegah dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Kami mengimbau agar seluruh warga binaan selalu memperhatikan kebersihan diri maupun lingkungan hunian, karena kesehatan adalah tanggung jawab bersama,” jelasnya.

    Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif di bawah pengawasan petugas pengamanan Rutan. Para warga binaan juga mengikuti sosialisasi dengan antusias dan tertib.

    Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Masohi berharap kesadaran warga binaan terhadap pentingnya menjaga kesehatan terus meningkat, sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, bersih, dan produktif. (HUAT)

  • Arya Wedakarna-Putra Naibaho Pimpin GPM 2026-2031, GPM Se-Tanah Papua Sambut dengan Pesan Kolaborasi

    ‎RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Kongres Nasional XI Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2026–2031. Melalui sidang pleno di Bali, Arya Wedakarna terpilih sebagai Ketua Umum dan Putra Naibaho sebagai Sekretaris Jenderal.

    ‎Kongres bertema “Memperkuat Semangat Marhaenis, Membangun Pemuda Berdaulat” diikuti utusan dari seluruh wilayah Indonesia, tokoh pendiri, dan simpatisan. Kepengurusan baru menerima mandat untuk menghidupkan nilai marhaenisme, mempererat persaudaraan pemuda, dan menyusun program kerja yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kaum muda.

    ‎Ketua Umum terpilih Arya Wedakarna menyatakan fokus konsolidasi nasional dan pemenuhan aspirasi pemuda di seluruh daerah.

    ‎“Kami memegang tanggung jawab ini sebagai amanah sejarah. Prioritas kami menyatukan kekuatan GPM dari barat hingga timur Nusantara, menyusun program yang nyata manfaatnya, serta memastikan suara pemuda termasuk di Tanah Papua selalu didengar dan diperjuangkan,” ujarnya.

    ‎Koordinator GPM Se-Tanah Papua sekaligus Ketua DPD GPM Papua Barat Daya, Alfius Angky Dimara, menyampaikan dukungan terhadap kepengurusan baru. Ia menegaskan kesiapan DPD berkolaborasi menjalankan program kerja dan memperkuat organisasi di wilayah timur Indonesia.

    ‎“Bagi kami, semangat marhaenisme adalah semangat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. Kami siap berkontribusi maksimal,” katanya.

    ‎Selain menetapkan kepengurusan, Kongres XI menghasilkan rekomendasi strategis berupa penguatan struktur organisasi di daerah, pemberdayaan ekonomi pemuda, dan pembentukan karakter kader berlandaskan nilai perjuangan pendiri bangsa.