Melanesia Times

Blog

  • LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan, Stabilitas Perbankan Nasional Tetap Terjaga

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) yang digelar pada 28 Mei 2026. Keputusan tersebut menetapkan TBP sebesar 3,50 persen untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6,00 persen untuk simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta 2,00 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juni hingga 30 September 2026.

    Keputusan mempertahankan TBP diambil dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan perbankan yang dinilai masih kondusif. LPS menilai perkembangan suku bunga pasar simpanan Rupiah maupun valuta asing masih menunjukkan kenaikan yang terbatas.

    Selain itu, penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan tetap kuat, kondisi likuiditas masih memadai, dan persaingan antarbank berlangsung sehat.

    “Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” demikian disampaikan LPS dalam keterangannya.

    LPS juga memastikan tingkat cakupan penjaminan simpanan masyarakat masih terjaga jauh di atas amanat undang-undang, yakni melebihi 90 persen dari total rekening nasabah bank. Oleh karena itu, kebijakan mempertahankan TBP dinilai masih relevan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

    Dari sisi intermediasi, industri perbankan nasional juga menunjukkan kinerja yang tetap solid. Hingga April 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 11,39 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara penyaluran kredit tumbuh 9,98 persen (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah juga tercatat lebih tinggi dibandingkan DPK valuta asing.

    Kondisi tersebut didukung oleh permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang masih terjaga dengan baik. Situasi ini dinilai mampu menjadi bantalan terhadap berbagai potensi risiko ekonomi maupun gejolak pasar keuangan di masa mendatang.

    Sementara itu, cakupan penjaminan simpanan masyarakat tetap berada pada level yang sangat tinggi. Data per April 2026 menunjukkan rekening nasabah bank umum yang dijamin penuh hingga Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening atau setara 99,94 persen dari total rekening.

    Sedangkan untuk BPR/BPRS, rekening yang dijamin penuh mencapai 15,58 juta rekening atau 99,98 persen dari total rekening nasabah.

    LPS menegaskan akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap TBP guna memastikan kebijakan penjaminan tetap sesuai dengan perkembangan ekonomi, kondisi perbankan, dan dinamika pasar keuangan.

    Dalam kesempatan itu, LPS juga kembali mengingatkan masyarakat terkait ketentuan penjaminan simpanan. Sesuai Undang-Undang, simpanan nasabah dijamin apabila memenuhi tiga syarat atau dikenal dengan istilah 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi TBP, serta tidak terkait tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

    “LPS selalu mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank,” tulis LPS.

    Selain kepada masyarakat, LPS juga meminta seluruh perbankan agar aktif menyampaikan informasi mengenai Tingkat Bunga Penjaminan secara transparan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk platform digital, sebagai bagian dari perlindungan nasabah dan peningkatan literasi keuangan publik.

  • Wali Kota Sorong Usulkan Pembangunan Labkesmas, Anggaran Rp.27 Miliar dari APBN 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong mengusulkan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di bekas bangunan RSUD Kabupaten Sorong yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Sorong. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi pusat pemeriksaan sampel makanan dan air minum di wilayah Papua Barat Daya.

    Usai melakukan kunjungan ke Posyandu Matahari dan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Rufei, Wali Kota Sorong, Wakil Wali Kota Sorong, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke bangunan eks RSUD Kabupaten Sorong, Jumat (29/5/2026).

    Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengatakan keberadaan laboratorium tersebut sangat penting karena hingga saat ini Papua Barat Daya belum memiliki fasilitas pemeriksaan laboratorium kesehatan yang memadai. Akibatnya, berbagai sampel makanan maupun air minum masih harus dikirim ke Makassar untuk dilakukan pengujian.

    “Bekas bangunan RSUD Kabupaten Sorong yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Sorong ini akan digunakan untuk memeriksa sampel-sampel makanan maupun air minum, termasuk sampel makanan untuk program MBG atau SPPG. Selama ini kita harus kirim ke Makassar untuk diperiksa dan itu membutuhkan waktu,” ujar Septinus Lobat saat melakukan peninjauan lokasi.

    Ia menjelaskan, pembangunan Labkesmas tersebut telah diusulkan ke Kementerian Kesehatan dan direncanakan mulai dibangun pada tahun 2026. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.

    “Ini sudah kami usulkan ke Kementerian Kesehatan dan ready dibangun tahun ini juga,” katanya.

    Lokasi pembangunan laboratorium berada di lahan seluas kurang lebih tiga hektare. Meski sebagian area masih terdapat rumah-rumah lama milik petugas kesehatan, namun kawasan tersebut tetap masuk dalam aset Pemerintah Kota Sorong dan berada di area bekas rumah sakit.

    “Di belakang itu memang masih ada rumah-rumah petugas kesehatan, tetapi tanahnya masuk dalam lokasi rumah sakit yang sekarang menjadi aset pemerintah kota,” jelasnya.

    Untuk tahap awal, pembangunan Labkesmas dianggarkan sebesar Rp.27 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

    “Anggaran awal yang disiapkan sekitar Rp.27 miliar melalui APBN tahun ini,” ungkapnya.

    Septinus menilai lokasi bekas RSUD Kabupaten Sorong sangat strategis untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut karena sebelumnya juga difungsikan sebagai rumah sakit.

    “Lokasinya bagus dan strategis. Dulu rumah sakit juga berada di sini, sehingga sangat cocok untuk pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat,” pungkasnya.tutupnya.

  • Pemkot Sorong Gandeng HAKLI dan AKKOPSI Perangi Kawasan Kumuh dan TB

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Kunjungan lapangan yang dilakukan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan Pemerintah Kota Sorong menyoroti pentingnya penguatan sanitasi, lingkungan sehat, serta pengawasan pengelolaan pangan sebagai upaya pencegahan penyakit Tuberkulosis (TB).

    Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah titik di Kota Sorong, Jumat (29/5/2026), di antaranya Posyandu Rufei, rumah MBG/SPPG, dan Puskesmas Manoi.

    Ketua HAKLI, Prof. Dr. Arif Sumantri, SKM., M.Kes., mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara HAKLI, AKKOPSI, dan Pemerintah Kota Sorong dalam membangun sistem kesehatan lingkungan berbasis masyarakat.

    Menurutnya, Kota Sorong menunjukkan perkembangan positif dalam penanganan TB, namun masih perlu didorong agar menjadi model kota sehat di Indonesia Timur.

    “TB yang sembuh tidak lagi kambuh, sehingga diperlukan pola hidup sehat melalui lingkungan sehat, hidup sehat, dan makan sehat sebagai upaya preventif,” ujar Prof. Arif.Pemkot Sorong Gandeng HAKLI dan AKKOPSI Perangi Kawasan Kumuh dan TB

    Ia menekankan bahwa keberhasilan sanitasi dan kesehatan lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan.

    “Masyarakat harus punya kemauan hidup sehat melalui higiene sanitasi berbasis komunitas. Jangan kasih ikan kepada masyarakat, tapi kasih kail. Berikan pelatihan dan keterampilan agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut, HAKLI juga menyoroti pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau MBG, khususnya terkait pengawasan sanitasi dapur dan pengelolaan limbah makanan (food waste). Prof. Arif mengingatkan bahwa isu keracunan pangan paling rentan terjadi pada proses pengelolaan dapur sehingga pengawasan sanitasi perlu diperkuat.

    “Food waste jangan dijadikan limbah, tetapi harus menjadi berkah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan yang memiliki nilai ekonomi sirkular,” ucapnya.

    Ia juga mendorong agar setiap SPPG memiliki tenaga pengawas sanitasi lingkungan guna memastikan standar higiene sanitasi berjalan optimal. Menurutnya, keberadaan ahli sanitasi sangat penting selain tenaga gizi dan pengelola administrasi.

    “SOP saja tidak cukup tanpa pengawasan. Karena itu, kami berharap ada pengawas sanitasi di setiap SPPG atau minimal lima SPPG,” tambahnya.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat mengatakan Pemerintah Kota Sorong terus melakukan berbagai terobosan untuk menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah Sorong Barat yang menjadi salah satu fokus pembangunan dalam RPJMD 2024–2029.

    Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan intervensi melalui pembangunan sanitasi, akses air bersih, dan penataan lingkungan dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Daerah-daerah kumuh menjadi sasaran kolaborasi kami. Ada Bina Marga, Cipta Karya, Dinas Perumahan, semuanya bersinergi untuk memperbaiki sanitasi dan lingkungan masyarakat,” kata Septinus Lobat.

    Ia menyebutkan saat ini terdapat sekitar 43 titik kawasan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Sorong. Penanganan kawasan tersebut, lanjutnya, membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk dukungan dari HAKLI dan AKKOPSI.

    “Kunjungan ini sangat berharga bagi Kota Sorong. Mudah-mudahan dapat membantu kami menyiapkan masyarakat yang bersih, sehat, dan memiliki daya saing tinggi,” pungkasnya.

  • BEM Nusantara Soroti Penundaan Pembacaan Hasil Pansus LKPJ, Desak Transparansi DPR Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polemik penundaan pembacaan hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kembali menjadi sorotan publik di Kota Sorong. Penundaan yang terjadi beberapa kali itu memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait transparansi proses sidang dan keterbukaan informasi publik. Kamis (28/5/2026).

    Koordinator BEM Nusantara Papua Barat Daya, Zainudin Narwawan yang akrab disapa Zein, menilai penundaan pembacaan hasil temuan pansus telah menimbulkan kecurigaan publik. Menurutnya, situasi tersebut memunculkan dugaan adanya kompromi antara pihak legislatif dan eksekutif yang dinilai dapat mengaburkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

    “Beberapa pekan terakhir publik kembali dihebohkan dengan polemik penundaan pembacaan hasil temuan pansus ke publik. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa sidang LKPJ seolah diatur untuk mengelabui keterbukaan informasi publik,” ujar Zein.

    Ia juga menyoroti ketidakhadiran Wali Kota Sorong, Ketua DPRD Kota Sorong, dan Ketua Pansus dalam agenda sidang tersebut. Menurutnya, absennya tiga unsur penting itu menjadi persoalan serius yang memperkuat asumsi publik terkait adanya kompromi di balik penundaan sidang.

    “Ketidakhadiran Wali Kota Sorong, Ketua DPRD Kota Sorong, dan Ketua Pansus menjadi masalah tersendiri. Seolah sidang LKPJ yang mengalami penundaan akibat adanya kompromi gelap antara legislatif dan eksekutif,” katanya.

    Zein menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ia menilai hasil temuan pansus seharusnya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab lembaga publik.

    “UU Nomor 14 Tahun 2008 menjamin setiap warga negara berhak mengakses informasi dari badan publik. Karena itu, kami sangat menyayangkan jika fungsi check and balance legislatif dipaksa tumpul di hadapan eksekutif,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia berharap DPRD Kota Sorong, khususnya Panitia Khusus LKPJ, dapat bersikap lebih tegas, lugas, dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui hasil kerja pansus sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

    “Yang dikecualikan dalam UU KIP hanya menyangkut informasi pribadi, rahasia negara, dan rahasia bisnis. Karena itu, kami berharap pansus DPRD Kota Sorong lebih tegas dan mantap dalam menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat,” tutup Zein.

  • Polda PBD Hadir untuk Umat, Hewan Kurban Disalurkan ke Pondok Pesantren

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong – Kapolda Papua Barat Daya melalui Wakapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Semmy Ronny Thabaa, menyerahkan hewan kurban Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi kepada pimpinan Pondok Pesantren FAHD AL MUSLIM dalam kegiatan yang berlangsung pada Selasa (26/5/2026).

    Penyerahan hewan kurban tersebut menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus bentuk kebersamaan Polda Papua Barat Daya dengan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Iduladha.

    Dalam kegiatan itu, Wakapolda Papua Barat Daya didampingi Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pamobvit) Polda Papua Barat Daya Kombes Pol. Irwan Sunuddin, S.I.K., M.H., beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat Daya. Kehadiran jajaran pimpinan kepolisian tersebut disambut hangat oleh pimpinan Pondok Pesantren FAHD AL MUSLIM, Ustaz Muh. Faisal Mustamin, bersama para santri dan pengurus pondok pesantren.

    Kegiatan penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial keagamaan Polda Papua Barat Daya dalam mempererat hubungan silaturahmi antara institusi kepolisian dengan tokoh agama serta masyarakat.

    Momentum Iduladha dimaknai tidak hanya sebagai ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama.

    Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa kegiatan kurban merupakan bentuk rasa syukur sekaligus komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan keluarga besar Polda Papua Barat Daya dengan masyarakat. Semoga bantuan hewan kurban ini dapat membawa berkah serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujar Wakapolda Papua Barat Daya.

    Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren FAHD AL MUSLIM, Ustaz Muh. Faisal Mustamin, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polda Papua Barat Daya atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada pondok pesantren serta para santri.

    Ia berharap sinergi dan hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin secara harmonis demi menjaga kebersamaan dan persatuan.

    Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan, kemudian ditutup dengan doa bersama serta sesi foto bersama antara jajaran Polda Papua Barat Daya dan pengurus Pondok Pesantren FAHD AL MUSLIM.

  • RSUD Kabupaten Sorong Resmi Layani Kateterisasi Jantung Darurat, Akses Pasien JKN Makin Cepat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – BPJS Kesehatan terus memperkuat akses layanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya melalui perluasan layanan kateterisasi jantung (cathlab) di RSUD Kabupaten Sorong, RSUD Dr. J.P. Wanane. Penambahan layanan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara BPJS Kesehatan Cabang Sorong dan RSUD Kabupaten Sorong pada (25/5/2026).

    Layanan kateterisasi jantung yang kini tersedia di RSUD Kabupaten Sorong mencakup tindakan Intervensi Kardiovaskular Perkutan (IKP) untuk kasus kegawatdaruratan atau penyelamatan nyawa (life saving). Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien jantung, khususnya peserta JKN di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, mengatakan penguatan pelayanan jantung menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan layanan kesehatan Program JKN, terutama di wilayah Indonesia Timur.

    “Pelayanan jantung ini menjadi salah satu target kerja sama dalam penyelenggaraan Program JKN, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Harapan kami ini akan menjadi awalan yang baik tidak hanya untuk pelayanan jantung yang bersifat gawat darurat, melainkan pelayanan penuh,” ujar Pupung.

    Ia berharap RSUD Kabupaten Sorong ke depan dapat berkembang menjadi pusat rujukan layanan jantung di kawasan Indonesia Timur.

    “Bahkan RSUD Kabupaten Sorong bisa menjadi pusat rujukan di Indonesia Timur, karena saat ini masih belum banyak rumah sakit yang dapat melayani tindakan jantung di wilayah timur Indonesia. Jadi harapan kami, rumah sakit ini bisa menjadi wajah utama layanan kesehatan,” tambahnya.

    Menurut Pupung, penguatan layanan kesehatan canggih merupakan langkah penting agar peserta JKN dapat memperoleh penanganan medis optimal tanpa terkendala akses maupun biaya, khususnya dalam kondisi darurat jantung yang membutuhkan tindakan cepat.

    Direktur RSUD Kabupaten Sorong, dr. Hendrik O.T. Mansa, Sp.B, Subspe-BD (K), menegaskan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang telah disepakati bersama BPJS Kesehatan.

    “Pelayanan jantung memang menjadi fokus utama kami di RSUD Kabupaten Sorong. Saya selaku direktur berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan layanan sesuai standar yang telah disepakati dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sangat baik bersama BPJS Kesehatan Cabang Sorong,” ungkap Hendrik.

    Ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas pasien yang menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Sorong merupakan peserta BPJS Kesehatan.

    “Sebanyak 96 persen pasien di RSUD merupakan pasien BPJS Kesehatan. Terima kasih atas kerja sama yang sangat baik antara RSUD Kabupaten Sorong dan BPJS Kesehatan Cabang Sorong,” katanya.

    Adapun layanan kateterisasi jantung di RSUD Kabupaten Sorong diprioritaskan untuk kasus akut penyelamatan nyawa, meliputi tindakan IKP Primer (Primary PCI), IKP Penyelamatan (Rescue PCI), dan IKP Dini (Early PCI).

    Pelayanan tersebut diberikan kepada pasien dengan kondisi ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI) dalam golden time kurang dari 12 jam sejak onset nyeri melalui tindakan Primary PCI.

    Selain itu, tindakan revaskularisasi juga dapat dilakukan pada pasien STEMI yang datang lebih dari 12 hingga 48 jam, maupun lebih dari 48 jam dengan kondisi nyeri dada berkelanjutan, aritmia maligna, atau acute heart failure (AHF).

    Tidak hanya itu, layanan juga diberikan kepada pasien Sindrom Koroner Akut tanpa elevasi segmen ST (NSTEMI) atau Unstable Angina Pectoris (UAP) risiko tinggi dan sangat tinggi melalui tindakan Early PCI selama masa perawatan.

    RSUD Kabupaten Sorong turut menyediakan pelayanan Perikardiosintesis pada kasus efusi perikardium dengan tanda tamponade jantung, serta pemasangan Pacu Jantung Sementara (Temporary Pacemaker) maupun Pacu Jantung Permanen (Permanent Pacemaker) pada kondisi bradiaritmia berat sesuai indikasi medis.

    Sementara untuk pelayanan elektif Penyakit Jantung Koroner (PJK) stabil yang belum dapat dilakukan di RSUD Kabupaten Sorong, pasien dapat dirujuk ke pusat pelayanan kardiovaskular komprehensif yang telah bekerja sama dengan rumah sakit dan BPJS Kesehatan, yakni RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah.

    Dengan hadirnya layanan kateterisasi jantung di RSUD Kabupaten Sorong, BPJS Kesehatan berharap masyarakat Papua Barat Daya, khususnya peserta JKN, dapat memperoleh akses pelayanan jantung yang cepat, berkualitas, dan merata tanpa harus dirujuk jauh ke luar daerah.

  • Kritik Pedas BEM se-Sorong Raya, Pansus DPR Kota Sorong Dinilai Tutup Akses Informasi Publik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Koordinator BEM se-Sorong Raya, Musa Rumakey, menyoroti tidak dibacakannya hasil Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sorong. Rabu (27/5/2026).

    Ia menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius dalam praktik akuntabilitas publik dan transparansi kelembagaan di daerah.

    Menurut Musa, persoalan tersebut tidak dapat dianggap sekadar kelalaian administratif atau persoalan teknis persidangan. Ia menegaskan, hal itu harus dipandang sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga representasi rakyat.

    “Tidak dibacakannya hasil Pansus LKPJ dalam forum terbuka menunjukkan adanya persoalan serius dalam praktik akuntabilitas publik dan transparansi kelembagaan di tingkat daerah,” ujar Musa Rumakey.

    Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

    Dalam konteks tersebut, pembahasan LKPJ kepala daerah menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah, terutama terkait pelaksanaan APBD, efektivitas program pembangunan, hingga capaian kebijakan publik selama satu tahun anggaran.

    Musa menilai, LKPJ bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen evaluasi politik dan hukum terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembentukan Pansus dalam pembahasan LKPJ seharusnya menghasilkan rekomendasi, kritik, serta catatan strategis yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

    “Hasil Pansus seharusnya menjadi dokumen publik yang dibacakan dalam rapat paripurna agar masyarakat mengetahui secara langsung hasil pengawasan DPRD terhadap kepala daerah,” katanya.

    Ia menegaskan, tidak dibukanya hasil Pansus kepada publik berdampak serius terhadap prinsip transparansi pemerintahan. Masyarakat, kata dia, kehilangan akses informasi penting terkait realisasi program pemerintah, temuan DPRD terhadap kelemahan kebijakan, hingga rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan.

    Dalam prinsip good governance, lanjut Musa, transparansi merupakan syarat utama terciptanya pemerintahan yang akuntabel. Ia mengutip pandangan United Nations Development Programme (UNDP) yang menempatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai indikator fundamental tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Penyampaian hasil pengawasan DPRD kepada publik bukan sekadar formalitas politik, tetapi kewajiban etik dan demokratis agar masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah,” tegasnya.

    Musa juga mengingatkan bahwa tidak dibacakannya hasil Pansus berpotensi menimbulkan tiga persoalan mendasar. Pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah. Kedua, melemahnya kualitas pengawasan karena rekomendasi DPRD tidak diketahui publik. Ketiga, munculnya persepsi adanya kompromi politik antara legislatif dan eksekutif.

    “Minimnya keterbukaan informasi akan membuka ruang spekulasi publik yang dapat merusak legitimasi institusi DPRD,” ujarnya.

    Sebagai solusi, Musa mendorong DPRD Kota Sorong untuk memperkuat akuntabilitas kelembagaan melalui keterbukaan hasil Pansus kepada masyarakat. Ia meminta seluruh hasil Pansus LKPJ dibacakan secara terbuka dalam rapat paripurna serta dipublikasikan melalui media resmi DPRD agar dapat diakses publik.

    Selain itu, ia juga meminta DPRD membangun sistem dokumentasi dan keterbukaan informasi berbasis digital, termasuk memastikan rekomendasi Pansus memiliki mekanisme pengawasan lanjutan yang jelas melalui evaluasi berkala dan pelaporan terbuka kepada masyarakat.

    “Fungsi pengawasan DPRD tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus benar-benar menghasilkan dampak terhadap perbaikan kebijakan publik,” katanya.

    Musa menambahkan, dalam perspektif demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan filsuf Jurgen Habermas, legitimasi kekuasaan publik hanya dapat dipertahankan apabila proses pengambilan keputusan dan pengawasan berlangsung secara terbuka serta dapat diuji melalui ruang publik yang rasional.

    Karena itu, ia berharap polemik tidak dibacakannya hasil Pansus LKPJ Tahun 2025–2026 dapat menjadi momentum evaluasi kelembagaan bagi DPRD Kota Sorong untuk memperkuat transparansi, efektivitas pengawasan, dan komunikasi publik.

    “Dalam negara demokrasi, fungsi pengawasan legislatif tidak hanya diukur dari banyaknya rapat dan dokumen yang dihasilkan, tetapi sejauh mana hasil pengawasan itu diketahui publik, dijalankan pemerintah, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

  • Jenazah Diduga WNA Ditemukan Hanyut di Perairan Raja Ampat, Identitas Masih Misteri

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Tim gabungan Polres Raja Ampat, Basarnas, dan Pos TNI AL Waisai mengevakuasi sesosok jenazah yang diduga warga negara asing dari perairan Raja Ampat, Selasa (26/5/2026). Hingga malam ini, identitas korban belum terungkap.

    Evakuasi berlangsung di tengah cuaca yang tidak menentu. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Raja Ampat untuk proses identifikasi dan autopsi awal guna memastikan penyebab kematian.

    Kapolres Raja Ampat AKBP James P. Tegai memimpin langsung operasi evakuasi. Informasi awal diperoleh dari laporan warga yang melihat benda mencurigakan mengapung di laut.

    “Setelah mendapat informasi dari warga, kami langsung berkoordinasi dengan Basarnas dan turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban ke Waisai,” kata Kasat Reskrim Polres Raja Ampat Iptu Arantaun.

    Menurutnya, kondisi lapangan menyulitkan proses evakuasi. Namun kerja sama solid antara kepolisian, Basarnas, dan TNI AL membuat jenazah berhasil dievakuasi tanpa kendala berarti.

    Hingga kini polisi belum bisa memastikan identitas korban. Dugaan sementara mengarah pada warga negara asing, namun kepastian baru bisa diperoleh setelah proses identifikasi forensik selesai.

    “Korban telah dibawa ke RSUD Raja Ampat. Identitasnya belum diketahui dan masih dalam tahap penyelidikan,” jelas Arantaun.

    Polres Raja Ampat membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Imigrasi dan kedutaan besar jika korban terbukti WNA. Penyidik juga tengah mendalami penyebab kematian, apakah akibat kecelakaan laut, tindak pidana, atau faktor lain.

    Kapolres Raja Ampat mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi terkait korban agar segera melapor. Data tersebut dinilai krusial untuk mempercepat proses identifikasi.

    Kasus ini masih ditangani intensif oleh tim Reskrim Polres Raja Ampat. Penyelidikan diarahkan pada dua jalur: identifikasi korban dan pengungkapan penyebab kematian.

  • Wali Kota Sorong Tunjuk Plt Sekwan dan Plt Kepala Distrik Sorong Manoi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Septinus Lobat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Kota Sorong dan Plt. Kepala Distrik Sorong Manoi dalam kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Sorong melalui BKPSDM Kota Sorong, di Ruang Kerja Wali Kota Sorong, Selasa (26/5/2026).

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyerahkan SK pengunduran diri Sekretaris DPRD sebelumnya, Saul Erens Solossa, S.Sos., sekaligus menyerahkan SK Plt. Sekretaris DPRD Kota Sorong kepada Thamrin Tajuddin, S.T., M.M. Selain itu, SK Plt. Kepala Distrik Sorong Manoi juga diserahkan kepada Fredy Urbasa, S.E.

    Dalam arahannya, Septinus Lobat menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga loyalitas serta kesiapan penuh dalam mendukung jalannya pemerintahan di Kota Sorong.

    “Kita harus tetap menjaga komitmen dalam bekerja, loyal terhadap tugas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Thamrin Tajuddin yang dipercaya mengemban tugas sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kota Sorong. Menurutnya, kemampuan komunikasi serta kinerja yang selama ini ditunjukkan dinilai mampu membantu jalannya roda pemerintahan.

    Wali Kota mengakui tugas sebagai Sekretaris DPRD memiliki tanggung jawab besar dan mobilitas yang tinggi. Namun demikian, dedikasi dan loyalitas dalam bekerja menjadi hal utama yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pemerintahan daerah.

    Selain itu, Pemerintah Kota Sorong akan melakukan evaluasi dalam beberapa bulan pertama guna melihat efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat yang baru ditunjuk.

    Kepada Fredy Urbasa sebagai Plt. Kepala Distrik Sorong Manoi, Wali Kota berpesan agar mampu bekerja dengan baik di tengah masyarakat, menjaga stabilitas wilayah, serta memperkuat koordinasi pemerintahan di tingkat distrik.

    Melalui penyerahan SK tersebut, Pemerintah Kota Sorong berharap pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan DPRD maupun Distrik Sorong Manoi dapat terus berjalan optimal dan efektif.

  • Shalat Idul Adha di Masjid Agung Waisai, PHBI Targetkan Semua Masjid Berkurban

    ‎RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Raja Ampat, Sawaluddin Taesa, menyatakan bahwa pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 H/2026 M di Kota Waisai telah disepakati untuk dipusatkan di Masjid Agung.

    ‎Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi antara PHBI, MUI, Polres Raja Ampat, Kodim, Yonif TP 863/Bemanbe Bathun, dan ormas Islam se-Waisai.

    ‎“Untuk pelaksanaan salat Idul Adha tahun 2026 ini, kami PHBI berdasarkan hasil rapat bersama MUI, Polres, Kodim, batalyon, dan ormas Islam yang ada di Waisai, sepakat pelaksanaannya dipusatkan di Masjid Agung,” ujar Sawaluddin, Senin (26/5/2026).

    ‎Ia menambahkan, pawai takbiran tahun ini juga akan diatur menggunakan kendaraan bermotor agar seluruh masyarakat Kota Waisai dapat mengikuti dengan aman dan tertib.

    ‎“Tujuan kami agar semua jamaah bisa ikut takbiran dengan aman, tertib, dan sesuai aturan lalu lintas yang dianjurkan Satlantas Waisai,” katanya.

    ‎Terkait hewan kurban, Sawaluddin berharap tahun ini seluruh masjid di Kota Waisai dapat melaksanakan penyembelihan. Pemerintah daerah Raja Ampat telah menyalurkan 16 ekor hewan kurban, dengan rincian 6 ekor untuk kampung-kampung Islam dan 10 ekor untuk masjid di Kota Waisai.

    ‎Selain bantuan Pemda, Ketua PHBI memberi apresiasi dan terima kasih terhadap dukungan yang datang dari PT Gag Nikel, mantan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dan Ibu Helga, Ketua BKMT, Ketua GMT Raja Ampat, serta Muhammadiyah.

    ‎“Bantuan ini akan kami inventarisir dan atur agar merata sesuai jumlah jamaah. Masjid yang jamaahnya banyak bisa dapat 2–3 ekor, yang kecil 1 ekor. Alhamdulillah, besok semua masjid bisa ikut berkurban,” jelasnya.

    ‎Sawaluddin berharap ke depan Pemda Raja Ampat dapat membuka ruang koordinasi lebih luas agar seluruh kampung Islam di Raja Ampat juga bisa berkurban saat Idul Adha.