Melanesia Times

Blog

  • GEMPHA Sorot Perusahaan Mutiara di Pulau Ayem: Diduga 3 Tahun Beroperasi Tanpa Daftar di Disnaker, Hak Pekerja Diabaikan

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – DPD Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (GEMPHA) Papua Barat Daya menuding sebuah perusahaan budidaya mutiara berskala besar di Pulau Ayem, Distrik Batanta Selatan, beroperasi tanpa kepastian hukum dan mengabaikan hak pekerja lokal.

    Ketua DPD GEMPHA Papua Barat Daya, Roger Mambraku, S.H., mendesak Bupati Raja Ampat segera mengecek legalitas dan status perusahaan tersebut.

    “Perusahaan ini diduga sudah beroperasi sekitar tiga tahun, tapi belum terdaftar resmi di Dinas Tenaga Kerja Raja Ampat,” tegas Roger kepada media, Minggu (24/5/2026).

    Yang membuat GEMPHA geram, sejumlah pekerja mengaku mengalami PHK sepihak dan perlakuan yang jauh dari standar ketenagakerjaan.

    Menurut pengakuan pekerja yang diterima GEMPHA, perusahaan tidak memberikan hak dasar karyawan. Izin kedukaan saat keluarga meninggal ditolak. Upah diduga tidak sesuai UMR. Jaminan sosial, kesehatan, cuti tahunan, dan cuti sakit juga disebut tidak dijalankan.

    “Ketika ada keluarga meninggal dan mereka minta izin, perusahaan tidak kasih izin. Ini sangat disayangkan dan mencerminkan lemahnya perhatian terhadap hak-hak pekerja,” kata Roger.

    Ia menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Jika benar perusahaan belum terdaftar di Disnaker dan melanggar aturan ketenagakerjaan, pemerintah daerah wajib bertindak tegas.

    “Pemerintah daerah, khususnya Bupati Raja Ampat, harus segera periksa status dan legalitas perusahaan ini. Jangan sampai perusahaan besar beroperasi seenaknya tanpa memperhatikan aturan dan hak masyarakat adat maupun pekerja lokal,” ujarnya.

    GEMPHA juga meminta instansi terkait turun langsung ke Pulau Ayem untuk mengawasi aktivitas perusahaan. Tujuannya satu: memastikan hak pekerja dan masyarakat adat terlindungi sesuai hukum yang berlaku.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari perusahaan maupun Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terkait tudingan tersebut.

    Kasus ini menambah daftar panjang persoalan investasi di Papua Barat Daya yang masuk dengan skala besar, tapi minim pengawasan dan abai terhadap pekerja lokal.

  • “Rakyat Jangan Dibohongi!” Aktivis GMNI Soroti Dugaan Kejanggalan LKPJ 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polemik terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 terus menuai sorotan publik. Kali ini, kritik keras datang dari Bung Denis, pemuda Kota Sorong sekaligus aktivis hukum dan HAM DPD GMNI Tanah Papua, yang menilai adanya dugaan ketidaktransparanan dalam proses pembahasan hingga penutupan LKPJ oleh pihak legislatif dan eksekutif.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bung Denis saat ditemui di salah satu caffe di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (23/5/2026).

    Ia menegaskan, sebagai lembaga negara yang membawa simbol Garuda di dada, DPR maupun Pemerintah Kota Sorong seharusnya menjaga marwah institusi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik.

    “Sebagai penggiat hukum dan HAM, saya melihat apa yang dilakukan legislatif dan eksekutif jangan sampai mencoreng marwah besar lembaga negara. Kita bicara soal pemerintahan yang baik atau good government, adalah menjunjung keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat undang-undang,” tegas Denis.

    Ia mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan informasi berkaitan dengan keuangan negara maupun keuangan daerah harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum, aktivis, serta masyarakat sipil untuk ikut mengawal persoalan tersebut.

    Menurut Denis, publik berhak mengetahui hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR Kota Sorong, terutama jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau persoalan dalam penggunaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Kenapa hal yang seharusnya diumumkan justru tidak dibacakan dalam rapat pansus maupun rapat paripurna LKPJ? Bahkan terkesan ada sandi-sandi dan kode ‘main mata’ saat penyerahan ataupun penutupan LKPJ. Ini ada apa sebenarnya?” katanya.

    Denis juga mempertanyakan siapa aktor di balik dugaan tertutupnya hasil pembahasan tersebut. Ia menilai tindakan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil, sebab rakyat memiliki hak untuk mengetahui jalannya birokrasi pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.

    “Keuangan daerah itu milik rakyat. Kalau memang ada temuan-temuan dalam penggunaan anggaran di OPD, kenapa tidak dibacakan secara terbuka? Kalau benar ada yang ditutupi, saya sangat mengecam keras,” ujarnya.

    Lebih jauh, Denis mengingatkan agar jangan sampai muncul dugaan adanya praktik mafia birokrasi di lingkungan pemerintahan maupun lembaga legislatif Kota Sorong. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerhati hukum, dan aktivis untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.

    “Kita harus bongkar ini bersama-sama. Jangan sampai ada mafia-mafia kejahatan yang bermain di dua lembaga tersebut. Ini menyangkut marwah rakyat Kota Sorong,” katanya.

    Dalam pernyataannya, Denis juga mendesak Ketua DPR Kota Sorong segera menggelar konferensi pers untuk menyampaikan secara terbuka hasil kerja pansus kepada publik. Menurutnya, pansus telah bekerja selama satu bulan menggunakan anggaran rakyat, sehingga hasil kerjanya wajib diketahui masyarakat.

    “Saya berharap kepada Ketua DPR Kota Sorong agar hasil kerja keras pansus selama satu bulan harus diumumkan lewat media. Kalau tidak diumumkan, publik bisa menilai bahwa pansus LKPJ 2025 gagal dalam menjalankan tugas dan dikemudian hari jangan lagi ada Pansus,” tutupnya.

  • Selamat Jalan Willem Mambrasar, Tokoh Pemuda Raja Ampat yang Jadi Pengayom Generasi Muda

    SORONG, MELANESIATIMES.COM – Kabar duka menyelimuti masyarakat Raja Ampat. Salah satu tokoh daerah dan figur kepemudaan, Willem Mambrasar, berpulang pada Sabtu, 23 Mei 2026, di RS Sele Be Solu, Sorong.

    Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga dan kerabat, tapi juga bagi ribuan generasi muda Raja Ampat yang selama ini mengenalnya sebagai pengayom, pembina, dan sumber inspirasi.

    Sepanjang hidupnya, almarhum mendedikasikan diri untuk daerah. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Waigeo Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris KPU Raja Ampat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, hingga Ketua KNPI Kabupaten Raja Ampat.

    Komitmennya pada masa depan wilayah ini juga terlihat dari perannya sebagai Sekretaris Tim Pemekaran DOB Kabupaten Raja Ampat Selatan. Sebuah tugas yang lahir dari keyakinan bahwa aspirasi masyarakat harus diperjuangkan.

    Bagi anak muda Raja Ampat, nama Willem Mambrasar bukan sekadar pejabat. Ia adalah sosok yang dekat, tegas, tapi sederhana. Ia dikenal rajin memberi motivasi, arahan, dan dorongan agar generasi muda terus maju, berpendidikan, dan terlibat langsung dalam pembangunan daerah. Setiap kegiatan kepemudaan dan sosial yang ia dukung selalu meninggalkan pesan yang sama: jangan berhenti mengabdi untuk tanah sendiri.

    “Selamat jalan ke rumah Bapa di Sorga,” tulis kerabat dan sahabat dalam ucapan duka yang mengalir deras di media sosial.

    Suasana duka itu diperkuat dengan doa dan pengharapan iman dari masyarakat. “Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, segala puji bagi Allah,” tulis salah satu ungkapan belasungkawa yang beredar.

    Kepergian Willem Mambrasar adalah kehilangan besar bagi Raja Ampat. Teladannya dalam pengabdian, kepemimpinan, dan perjuangan membangun daerah akan terus hidup di tengah generasi muda yang pernah ia bina.

  • Kode Tangan Hentikan Wakil Wali Kota, Sidang LKPJ Diduga Penuh Settingan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Ketegangan mewarnai Rapat Paripurna IV DPR Kota Sorong Masa Persidangan II Tahun 2026 saat penyampaian tanggapan Pemerintah Kota Sorong terhadap rekomendasi LKPJ Wali Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (22/5/2026).

    Dalam forum resmi tersebut, Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, diduga dibatasi hak bicaranya oleh salah satu anggota DPRD Kota Sorong. Insiden itu terjadi ketika Wakil Wali Kota tengah menyampaikan tanggapan terkait persoalan temuan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun tiba-tiba mendapat isyarat tangan dari kursi anggota dewan untuk menghentikan pembicaraannya.

    Tindakan tersebut dinilai tidak etis dilakukan oleh seorang anggota DPRD. Pasalnya, dalam mekanisme rapat paripurna sudah terdapat pembawa acara maupun pimpinan sidang yang memiliki kewenangan mengatur jalannya forum dan mengarahkan pembicara. Namun yang terjadi di DPR Kota Sorong justru memunculkan sorotan, karena seorang anggota dewan secara langsung memberikan kode kepada Wakil Wali Kota agar menghentikan penyampaiannya di tengah forum resmi.

    Situasi itu langsung memicu perhatian peserta sidang dan menjadi sorotan publik. Satu hari sebelumnya, Ketua Pansus LKPJ, Demanto Silalahi, menyampaikan bahwa hasil kerja pansus “aman-aman saja” dan tidak menemukan persoalan berarti dalam pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

    Namun ironisnya, dalam Rapat Paripurna IV DPR Kota Sorong tersebut, Ketua Pansus LKPJ, Demanto Silalahi, justru tidak terlihat menghadiri sidang paripurna. Ketidakhadiran Ketua Pansus ini pun semakin memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan keseriusan pansus dalam menyampaikan hasil kerja mereka kepada masyarakat.

    Pernyataan bahwa tidak ada temuan dalam pembahasan LKPJ justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Dari awal hingga penutupan pembahasan pansus dan pelaksanaan rapat paripurna, hasil detail temuan maupun evaluasi pansus LKPJ tidak pernah dibacakan secara terbuka di hadapan publik maupun peserta sidang. Kondisi ini memunculkan spekulasi adanya hal-hal yang sengaja ditutupi dalam proses pembahasan LKPJ tersebut.

    “Kalau memang tidak ada temuan-temuan di OPD Pemerintah Kota Sorong, seharusnya dibacakan saja secara terbuka. Kenapa sampai disetting sehingga hasil LKPJ tidak dibacakan? Ada apa dengan pansus?” menjadi pertanyaan yang berkembang di tengah publik usai rapat paripurna berlangsung.

    Publik pun mulai mempertanyakan transparansi kerja pansus yang telah bekerja selama kurang lebih satu bulan. Sejumlah pihak menilai pansus tidak terbuka terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Bahkan muncul dugaan bahwa pansus “masuk angin” dan lebih mengedepankan kepentingan politik dibanding kepentingan rakyat.

    “Kalau di kemudian hari ditemukan persoalan di OPD Pemerintah Kota Sorong, maka pansus LKPJ harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil hari ini,” demikian penilaian yang berkembang usai rapat paripurna berlangsung.

    Usai sidang, Wakil Wali Kota Sorong juga sempat ditanya awak media terkait kode tangan dari salah satu anggota DPR yang dianggap membatasi dirinya saat menyampaikan tanggapan. Menjawab pertanyaan tersebut, Anshar Karim mengatakan dirinya hanya ingin menyampaikan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kota Sorong. Namun ekspresi dan sikap Wakil Wali Kota saat memberikan jawaban justru dinilai publik seperti sedang menyembunyikan sesuatu.

    Rapat Paripurna IV DPR Kota Sorong terkait LKPJ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 akhirnya menuai kritik tajam dari masyarakat salah satunya Badko HMI Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tidak sedikit yang menilai forum tersebut hanya sebatas formalitas dan diduga telah “disetting” sebelum sidang berlangsung.

    Alih-alih menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap jalannya pemerintahan, rapat paripurna itu justru dianggap kehilangan substansi dan tidak memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Kota Sorong.

  • Bupati Raja Ampat Tutup Retret Kepala Kampung: “Jadikan Ini Titik Tolak Perubahan Nyata”

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, secara resmi menutup Retret Kepala Kampung Se-Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026. Penutupan berlangsung di Aula Gedung Wanita, Sabtu (23/5/2026), setelah rangkaian kegiatan berjalan lancar selama beberapa hari.

    Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas selesainya seluruh rangkaian retret. Ia menekankan bahwa materi dan pengalaman yang diterima peserta bukan sekadar ilmu di atas kertas, melainkan bekal yang harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata di kampung masing-masing.

    “Saya berharap, setiap materi dan pengalaman yang diperoleh tidak berhenti sebagai catatan di buku saja, tetapi benar-benar menjadi panduan dalam mengambil keputusan, menyusun program kerja, dan memimpin masyarakat dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.

    Bupati menitipkan pesan tegas kepada seluruh kepala kampung. Ia meminta mereka pulang dengan semangat baru dan menjadikan retret sebagai titik tolak perubahan nyata di kampung. Ilmu yang diperoleh diminta diterapkan, koordinasi dengan pemerintah distrik dan kabupaten diperkuat, serta masyarakat dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

    Bupati Raja Ampat Saat Memberi Penghargaan Kepada Peserta Kepala Kampung yang Mengikuti Retret

    Menurutnya, kepercayaan masyarakat adalah modal utama seorang pemimpin kampung. Modal itu hanya bisa dijaga melalui kerja yang jujur, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk terus mendampingi, membina, dan mengevaluasi kinerja pemerintahan kampung secara berkala. Dukungan teknis dan regulasi akan dipastikan tersedia agar kampung-kampung di Raja Ampat tumbuh menjadi mandiri, produktif, dan berdaya saing.

    “Pembangunan yang sejati lahir dari bawah, dari kampung, dari tangan rakyat, dan dari kepemimpinan yang penuh dedikasi. Keberhasilan kampung adalah keberhasilan kabupaten, dan keberhasilan kabupaten adalah kebanggaan kita bersama,” tegasnya.

    Di akhir sambutan, Bupati mengapresiasi panitia penyelenggara, narasumber, fasilitator, dan semua pihak yang berkontribusi menyukseskan kegiatan. Ia kemudian secara resmi menutup retret dan mengajak seluruh kepala kampung kembali bertugas dengan dedikasi penuh demi kemajuan masyarakat Raja Ampat.

  • Tim Elang Ringkus Komplotan Begal Rufei, Satu Pelaku Dibekuk 10 DPO Diburu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polsek Sorong Barat berhasil meringkus seorang terduga pelaku kejahatan jalanan yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), begal, dan pengeroyokan di Kota Sorong.

    Penangkapan dilakukan Tim Elang Polsek Sorong Barat pada Sabtu dini hari, 23 Mei 2026 sekitar pukul 02.00 WIT, di kawasan pangkalan ojek Tanjakan Kuburan Islam Rufei, Kota Sorong.

    Terduga pelaku berinisial IMK (19), warga Jalan D. Umbuta, Rufei, diamankan tanpa perlawanan saat petugas melakukan penggerebekan berdasarkan informasi masyarakat.

    Polisi menyebut IMK diduga menjadi bagian dari kelompok pelaku kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan warga di wilayah hukum Polsek Sorong Barat.

    Dalam menjalankan aksinya, pelaku bersama komplotannya yang kini masih buron diduga kerap berkumpul di bawah pohon mangga di kawasan Tanjakan Kuburan Islam Rufei sambil mengamati kendaraan yang melintas untuk menentukan sasaran. Kelompok tersebut disebut beraksi secara brutal dan tidak segan melakukan kekerasan terhadap korban.

    Dari hasil penyelidikan, IMK diduga terlibat dalam sedikitnya empat laporan polisi berbeda. Pada kasus LP/B/98/IV/2026, pelaku bersama rekannya menghadang korban berinisial RL yang tengah mengendarai sepeda motor, meminta uang, lalu merampas dompet korban sebelum melarikan diri.

    Sementara pada laporan LP/B/106/IV/2026, pelaku diduga mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 milik korban RG yang terparkir di teras rumah pada malam hari. Dalam kasus lainnya, yakni LP/B/116/VI/2026, korban AST dihadang saat berkendara, kemudian dipukul dan telepon genggamnya dirampas oleh pelaku bersama kelompoknya.

    Tak hanya itu, dalam laporan LP/B/130/V/2026, korban AR disebut sempat dikejar hingga terjatuh sebelum dibawa ke kawasan Kuburan Islam Rufei. Di lokasi tersebut korban diduga dikeroyok oleh pelaku dan rekan-rekannya, lalu dirampas telepon genggam serta uang miliknya.

    Kapolsek Sorong Barat AKP Max G. Pigai, S.Sos menjelaskan, penangkapan bermula saat Tim Opsnal menerima informasi sekitar pukul 01.30 WIT bahwa tersangka berada di pangkalan ojek Tanjakan Kuburan Islam. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penangkapan oleh Tim Elang.

    “Tim Elang bergerak cepat menuju lokasi dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan berarti, kemudian membawa yang bersangkutan ke Mapolsek Sorong Barat untuk proses hukum lebih lanjut,” jelasnya.

    Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, termasuk penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) awal dan pengembangan kasus. Polisi juga masih memburu barang bukti berupa satu unit Yamaha Mio IM3 dan beberapa telepon genggam milik korban yang diduga telah dijual atau disembunyikan.

    Selain itu, sebanyak 10 rekan tersangka masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), masing-masing berinisial RK, VK, Oyi, RHi, WU, Rael, Izak, AW, De, dan YH. Polisi memastikan pengejaran terhadap para pelaku lainnya terus dilakukan.

    Kapolresta Sorong Kota Amry Siahaan memberikan apresiasi atas keberhasilan Tim Elang Polsek Sorong Barat dalam mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, gerak cepat personel menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keamanan masyarakat dari aksi kriminal jalanan.

    “Saya mengapresiasi kinerja Tim Elang Polsek Sorong Barat yang berhasil meringkus pelaku kejahatan jalanan yang telah lama meresahkan warga. Ini bukti nyata bahwa Polresta Sorong Kota tidak pernah tidur dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.

    Ia juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku yang masih buron agar segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas oleh aparat kepolisian.

    “Dan kepada para DPO, kalian tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Aparat kami terus bergerak siang dan malam untuk menemukan kalian. Saya minta kepada saudara-saudara untuk segera menyerahkan diri secara baik-baik sebelum kami yang datang menjemput,” ujar Kapolresta.

    Kapolresta turut mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui adanya tindak kriminal di lingkungan sekitar. Menurutnya, kerja sama antara masyarakat dan kepolisian sangat penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Sorong tetap aman dan kondusif.

  • Badko HMI Ultimatum Pansus DPR Kota Sorong 1×24 Jam, Buka Hasil Temuan ke Publik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Papua Barat dan Papua Barat Daya, Abdullah Loklomin, menyoroti polemik tidak dibacakannya hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPR Kota Sorong, pada Jumat (22/5/2026.

    Ia menilai sikap tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat dan berpotensi memunculkan dugaan adanya kompromi antara legislatif dan eksekutif.

    Abdullah menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan hasil kerja Pansus yang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan namun tidak dipublikasikan dalam forum resmi DPR Kota Sorong. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui hasil pengawasan DPR terhadap kinerja Pemerintah Kota Sorong.

    “Tentu sangat kita sayangkan, khususnya kami di Badko HMI Papua Barat dan Papua Barat Daya, kenapa hasil kerja Pansus itu tidak dibacakan dalam LKPJ Walikota Sorong tahun anggaran 2025. Ini bisa saja menimbulkan dugaan adanya kompromi-kompromi di luar,” tegas Abdullah.

    Ia menekankan bahwa Pansus dibentuk menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat, sehingga hasil kerja mereka wajib disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, DPR Kota Sorong memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait rekomendasi maupun temuan terhadap kinerja pemerintah daerah.

    “Semua pihak berhak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Pansus. Karena Pansus ini dibentuk dan dibiayai oleh uang negara, artinya uang rakyat. Maka hasil kerja terkait kinerja Pemerintah Kota Sorong harus dibuka ke publik,” ujarnya.

    Abdullah juga mengingatkan agar fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah daerah tidak kehilangan independensinya. Ia mengaku khawatir jika tidak dibukanya hasil kerja Pansus justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

    “Jangan sampai legislatif yang menjalankan fungsi kontrol justru berselingkuh atau berkompromi dengan eksekutif sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat,” katanya.

    Ketua Badko HMI Papua Barat dan Papua Barat Daya pun mendesak Ketua DPRD Kota Sorong dan Ketua Pansus agar segera membuka hasil kerja Pansus kepada publik dalam waktu 1×24 jam. Jika tuntutan tersebut tidak direspons, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran bersama organisasi Cipayung di Kantor DPR Kota Sorong.

    “Kalau tidak dibuka ke publik, kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran dan mengundang teman-teman Cipayung untuk menduduki Kantor DPR Kota Sorong dan meminta pertanggungjawaban terhadap hasil kerja Pansus,” tegasnya.

    Selain menyoroti tidak dibacakannya hasil kerja Pansus, Abdullah juga menyesalkan ketidakhadiran Ketua Pansus dalam rapat paripurna LKPJ tersebut. Ia menilai hal itu sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban terhadap publik.

    “Kami juga sesalkan ketidakhadiran Ketua Pansus dalam rapat LKPJ. Entah alasannya apa, tetapi ini bentuk ketidakbertanggungjawaban kepada rakyat dan publik,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Abdullah turut menyinggung ketidakhadiran Ketua DPR dan Wali Kota Kota Sorong dalam agenda penting tersebut. Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi legislatif dan pemerintahan, seharusnya hadir dan terlibat langsung dalam pembahasan LKPJ demi menjaga fungsi pengawasan dan keseimbangan pemerintahan.

    “Ketidakhadiran tiga pimpinan strategis ini menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai ada kesepakatan atau kompromi tertentu di luar yang menyebabkan hasil kerja Pansus tidak dibacakan,” katanya.

    Ia menegaskan, posisi Ketua DPRD sebagai pimpinan legislatif sejajar dengan Wali Kota Sorong sebagai pimpinan eksekutif, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab menjaga mekanisme check and balance pemerintahan tetap berjalan secara sehat dan transparan.

  • Rapat Paripurna DPR Kota Sorong Tuai Polemik, Hasil Pansus LKPJ Tak Dibacakan, Ada Apa Dengan Pansus?

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda penyerahan rekomendasi DPRD terhadap materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan tajam.

    Sidang yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Sorong, pada Jumat (22/5/2026), justru memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.

    Pantauan Melanesiatimes.com, rapat yang seharusnya menjadi forum terbuka untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Sorong itu berlangsung tanpa pembacaan laporan maupun temuan Pansus.

    Dokumen rekomendasi hanya diserahkan secara simbolis tanpa dipaparkan di hadapan publik maupun anggota dewan secara terbuka. Situasi ini memicu kritik keras terhadap wakil rakyat yang dinilai gagal menunjukkan transparansi atas hasil kerja Pansus selama kurang lebih satu bulan.

    “Publik berhak mengetahui apa saja temuan Pansus terhadap kinerja OPD dan penggunaan anggaran daerah. Kalau hanya diserahkan tanpa dibacakan, masyarakat bisa menilai ada sesuatu yang sengaja ditutupi,” sorot sejumlah peserta sidang yang hadir dalam rapat tersebut.

    Sorotan semakin tajam karena Ketua Pansus diketahui tidak menghadiri rapat paripurna penting tersebut. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya ketidaksiapan atau bahkan upaya menghindari penyampaian hasil evaluasi kepada publik. Sejak awal hingga penutupan sidang, tidak ada satu pun poin investigasi maupun rekomendasi Pansus yang dibacakan secara terbuka.

    Rapat paripurna sendiri dibuka dan dilanjutkan dengan penyerahan berita acara serta penandatanganan oleh Wakil Ketua III DPR Kota Sorong, Robert Esra Dolorosa Malaseme. Namun mekanisme tersebut dianggap tidak menjawab substansi utama yang dinantikan masyarakat, yakni keterbukaan hasil pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

    Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat transparansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut, kepala daerah wajib menyampaikan atau membacakan nota pengantar LKPJ dalam rapat paripurna DPR yang bersifat khusus. Setelah itu DPR membentuk Pansus guna membahas dan memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Tidak dibacakannya hasil rekomendasi maupun temuan Pansus memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan apakah ada temuan penting terkait pengelolaan anggaran maupun kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang sengaja tidak diungkap ke ruang publik.

    Sejumlah kalangan bahkan mengingatkan bahwa tindakan menutup-nutupi dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi dapat berimplikasi hukum. Dalam Pasal 221 KUHP ditegaskan bahwa siapa pun yang sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan atau membantu menghindari proses hukum dapat dipidana.

    Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun UU Tipikor juga mengatur sanksi berat bagi pihak yang terlibat dalam upaya menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi ataupun melakukan pemufakatan jahat.

    Kini publik Kota Sorong menanti keberanian DPR Kota Sorong membuka secara terang benderang hasil kerja Pansus LKPJ. Transparansi dinilai menjadi harga mati agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga dan tidak menimbulkan kecurigaan adanya “main mata” dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

  • Warga Kota Sorong Ricuh Pasca Nobar Film Pesta Babi Dua Wartawan Jadi Korban

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kericuhan yang terjadi saat pembukaan blokade jalan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (21/5/2026) malam hingga Jumat (22/5/2026) dini hari mengakibatkan dua wartawan mengalami luka saat menjalankan tugas peliputan.

    Situasi mencekam terjadi setelah aparat keamanan berupaya membubarkan aksi blokade yang dilakukan ratusan massa di sejumlah ruas jalan utama kota.

    Aksi massa tersebut dipicu protes pasca pemutaran film “Pesta Babi” dan demonstrasi warga Papua yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam aksi itu, massa juga menyuarakan tuntutan politik terkait pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Aksi kemudian berkembang menjadi pemblokiran jalan di lima titik utama Kota Sorong. Lokasi yang diblokade meliputi Kompleks Sorpus di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tikungan Kantor RRI Sorong, depan Kantor PLN, depan Kompleks Pertokoan Yohan, serta kawasan Pasar Jembatan Puri di Jalan Jenderal Sudirman.

    Situasi mulai memanas ketika aparat kepolisian melakukan upaya pembukaan blokade. Massa melakukan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu, kayu, botol, hingga bom molotov. Sejumlah personel kepolisian dilaporkan terkena lemparan saat melakukan pengamanan di lapangan.

    Dua wartawan menjadi korban lemparan batu saat meliput aksi yang berlangsung di Kompleks Sorpus, Kota Sorong. Insiden tersebut terjadi ketika situasi di lokasi aksi mulai memanas dan massa terlibat saling lempar dengan aparat keamanan yang melakukan pengamanan di area tersebut.

    Kedua jurnalis yang berada di lapangan untuk menjalankan tugas peliputan terkena lemparan batu di tengah kericuhan yang pecah secara tiba-tiba. Meski mengalami luka, kedua wartawan dilaporkan dalam kondisi sadar dan langsung mendapatkan penanganan medis.

    Insiden ini kembali menjadi perhatian terkait pentingnya perlindungan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas peliputan di lapangan, terutama dalam situasi aksi massa yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

    Selain menyebabkan korban luka, kericuhan juga mengakibatkan sejumlah kendaraan roda empat mengalami kerusakan akibat lemparan massa. Aparat keamanan pun memperkuat penjagaan di sejumlah titik rawan guna mencegah kerusuhan meluas.

    Kapolresta Sorong Kota, Amry Siahaan, bersama personel di lapangan bahkan nyaris terkena lemparan molotov saat berada di sekitar lokasi kericuhan di Kompleks Sorpus.

    Untuk mengendalikan situasi, aparat gabungan dari Brimob Polda Papua Barat Daya, Polresta Sorong Kota, dan polsek jajaran diterjunkan ke lokasi. Polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan serta gas air mata setelah massa terus melakukan pelemparan terhadap petugas.

    Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan menyatakan situasi Kota Sorong telah berhasil dikendalikan pada Jumat dini hari. “Saat ini situasi sudah dapat dikendalikan dan kami terus meningkatkan patroli guna mencegah gangguan keamanan susulan,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Kota Sorong.

    Sementara itu, Kabag Ops Polresta Sorong Kota, Muhammad Andi Nurul Yaqin, mengatakan pihak kepolisian melakukan konsolidasi di Mako Polresta Sorong Kota usai pembukaan blokade jalan.

    “Konsolidasi dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pergerakan massa pada Jumat pagi,” kata Andi Nurul Yaqin.

    Dalam penanganan kericuhan tersebut, polisi turut mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan. Keempatnya saat ini masih menjalani pemeriksaan guna mendalami peran masing-masing.

    Kericuhan di Kota Sorong menjadi perhatian serius aparat keamanan karena melibatkan aksi blokade jalan, penyerangan terhadap petugas, kerusakan kendaraan, hingga jatuhnya korban luka dari kalangan jurnalis. Polisi menegaskan pengamanan akan terus dilakukan hingga situasi benar-benar aman dan kondusif.

  • Antrean Online Mobile JKN Permudah Akses Warga Kota Sorong Berobat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Kemudahan layanan digital yang dihadirkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai fitur digital yang tersedia pada Aplikasi Mobile JKN kini semakin membantu peserta dalam mengakses layanan kesehatan secara cepat, praktis, dan efisien. Kamis (21/5/2026).

    Salah satu manfaat tersebut dirasakan Hartati (35), peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah, saat mendampingi ibunya menjalani pemeriksaan kontrol rutin di Klinik Prodens Kota Sorong. Ia mengaku aktif memanfaatkan fitur antrean online pada Aplikasi Mobile JKN untuk mempermudah proses pendaftaran layanan kesehatan.

    Menurut Hartati, penggunaan antrean online membuat dirinya dan sang ibu tidak perlu datang lebih awal hanya untuk mengambil nomor antrean di fasilitas kesehatan. Dengan sistem digital tersebut, jadwal pelayanan menjadi lebih teratur dan waktu tunggu pasien dapat diminimalkan.

    “Sudah lebih dari setahun ibu saya rutin berobat di Klinik Prodens Kota Sorong, tepatnya di Poli Jantung. Selama ini pelayanannya sangat baik, petugasnya ramah, dokter juga menjelaskan kondisi pasien dengan sangat jelas dan mudah dipahami,” ungkap Hartati.

    Ia menuturkan, selama mendampingi ibunya menjalani pengobatan, dirinya hampir tidak pernah mengalami kendala berarti dalam proses pelayanan. Kehadiran fitur antrean online dinilai semakin meningkatkan kenyamanan peserta dalam memperoleh layanan kesehatan.

    “Apalagi karena saya menggunakan fitur antrean online pada Aplikasi Mobile JKN, semua proses jadi lebih gampang dan cepat. Kami jadi tidak perlu menunggu lama di fasilitas kesehatan karena jadwal pelayanan sudah lebih teratur,” katanya.

    Tidak hanya memanfaatkan fitur antrean online, Hartati juga aktif menggunakan berbagai layanan digital lainnya yang tersedia pada Aplikasi Mobile JKN. Mulai dari fitur perubahan data peserta, kartu digital JKN, hingga informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit.

    Sebagai penanggung jawab pegawai di tempat kerjanya, Hartati mengaku fitur informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit sangat membantunya ketika ada rekan kerja yang membutuhkan penanganan medis secara cepat.

    “Saya juga sering menggunakan fitur ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Biasanya kalau ada teman kerja yang tiba-tiba sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, saya langsung mencari informasi rumah sakit yang masih tersedia tempat tidurnya melalui aplikasi. Itu sangat membantu saya dan orang-orang di sekitar saya,” jelasnya.

    Hartati menilai transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, akses layanan kesehatan kini menjadi lebih mudah dijangkau kapan saja tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit.

    Selain layanan rawat jalan, dirinya dan keluarga juga beberapa kali memanfaatkan layanan rawat inap menggunakan kepesertaan JKN. Ia bersyukur seluruh proses pelayanan berjalan lancar tanpa kendala administrasi maupun biaya tambahan.

    “Saya dan keluarga beberapa kali menggunakan fasilitas rawat inap di rumah sakit dengan kepesertaan JKN. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan seluruh biaya ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi kami bisa lebih tenang ketika ada anggota keluarga yang sakit,” tuturnya.

    Melalui pengalaman tersebut, Hartati berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan, khususnya Aplikasi Mobile JKN. Ia meyakini pemanfaatan layanan digital dapat membantu peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, nyaman, dan efisien.