Melanesia Times

Blog

  • 5 Mahasiswa Faperta UNAMIN Sorong Dampingi Poktan Margo Tani Olah Lahan dengan Kultivator

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong  – Lima mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) turun langsung mendampingi Kelompok Tani (Poktan) Margo Tani di Kelurahan Malasom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dalam upaya memodernisasi pengolahan lahan pertanian melalui penggunaan alat mesin pertanian berupa kultivator. Minggu (3/5/2026).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendampingan tersebut difokuskan pada percepatan persiapan lahan menjelang musim tanam, sekaligus mendorong efisiensi kerja petani melalui mekanisasi pertanian.

    Dosen pembimbing lapangan, Dr. Ajang Maruapey, SP., MP, yang akrab disapa Amar oleh kalangan petani, menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian. Menurutnya, penggunaan alat seperti kultivator dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi beban kerja petani.

    “Kami ingin mahasiswa tidak hanya menguasai teori di ruang kelas, tetapi juga mampu membantu petani dengan mengadopsi teknologi tepat guna sebagai langkah strategis untuk memajukan ketahanan pangan bersama,” ujar Dr. Amar.

    Sementara itu, Suparyono, anggota Poktan Margo Tani sekaligus pemilik lahan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim dari UNAMIN. Ia mengaku bantuan tenaga dan transfer teknologi yang diberikan sangat membantu dalam proses pengolahan lahannya.

    “Saya sangat menghargai kehadiran mahasiswa Fakultas Pertanian UNAMIN dan Bapak Dosen Amar di kebun saya. Hari ini mereka sangat membantu pekerjaan saya dan istri dalam pengolahan lahan,” ungkapnya.

    Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi petani lainnya di wilayah tersebut. Menurutnya, penggunaan mesin kultivator terbukti lebih efektif dibandingkan metode manual.

    Dari sisi mahasiswa, pengalaman ini menjadi pembelajaran berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Salah satu mahasiswi semester dua Program Studi Agroteknologi, Dian Fatma Sari, mengaku bangga dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

    “Kami bangga bisa belajar langsung di lapangan. Penggunaan mesin kultivator memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan cangkul manual,” katanya.

    Ia menambahkan, kesempatan tersebut membuka wawasan baru terkait mekanisasi pertanian dan memperkuat pemahaman praktis mahasiswa. “Pengalaman ini sangat membantu kami memahami teknologi alat mesin pertanian secara nyata,” ujarnya.

    Kegiatan pendampingan ini juga dinilai berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Keterlibatan mahasiswa di lapangan mencerminkan implementasi IKU 2, yakni pengalaman belajar di luar kampus melalui praktik langsung.

    Di sisi lain, peran aktif dosen dalam kegiatan ini turut mencerminkan pencapaian IKU 3, yaitu keterlibatan dosen dalam aktivitas di luar kampus. Hal ini sekaligus memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi secara aplikatif di tengah masyarakat.

    “Sinergi antara mahasiswa, dosen, dan petani ini memberikan dampak langsung pada produktivitas pertanian. Ini menunjukkan bahwa kampus hadir sebagai solusi atas permasalahan di lapangan,” tutup Dr. Amar.

  • Bupati Zulkarnain Lantik 43 Kepala Sekolah Di Lingkup Pemda Malteng

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Sebanyak 43 kepala sekolah resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain, Pelantikan tersebut berlangsung khidmat di lantai I Kantor Bupati Maluku Tengah pada Senin (4/5/2026).

    Acara ini turut disaksikan oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Eky Aristanto Punu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Dr. La Mansur, para asisten dan staf ahli bupati, pengawas sekolah, tokoh pendidikan, rohaniwan, insan pers, serta para kepala sekolah yang dilantik.

    Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    “Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudari yang baru dilantik sebagai kepala sekolah. Semoga Bapak/Ibu mampu mengemban amanah ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya.

    Zulkarnain menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni atau rotasi jabatan semata, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada para kepala sekolah untuk memimpin sektor pendidikan di daerah.

    “Pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi merupakan bentuk kepercayaan dan amanah yang diberikan negara kepada saudara-saudara untuk memimpin garda terdepan pendidikan di Bumi Pamahanunusa yang kita cintai,” tegasnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa kepala sekolah memiliki dua peran penting, yakni sebagai manajer dan pemimpin instruksional dalam proses pendidikan di sekolah.

    “Sebagai kepala sekolah, saudara-saudara memegang dua peran sentral sekaligus, yakni sebagai manajer yang mengelola tata kelola sekolah dan sebagai pemimpin instruksional yang memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan kualitas terbaik,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Zulkarnain mengajak para kepala sekolah untuk terus berinovasi serta membangun sinergi dengan guru, orang tua, dan masyarakat demi meningkatkan mutu pendidikan.

    “Menjadi kepala sekolah bukan hanya sekadar administrator, tetapi juga pemimpin visioner yang bertanggung jawab dalam mengelola sekolah demi meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

    Menghadapi dinamika dunia pendidikan saat ini, ia berharap para kepala sekolah mampu mengimplementasikan berbagai program strategis dari Kementerian Pendidikan secara inovatif dan efektif.

    “Pastikan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan optimal di sekolah masing-masing. Pastikan juga pengelolaan dana sekolah dilakukan secara profesional dan akuntabel demi kenyamanan proses belajar-mengajar,” tegasnya.

    Bupati Zulkarnain juga mengingatkan bahwa sekolah merupakan tempat strategis dalam membentuk masa depan generasi bangsa.

    “Sekolah adalah laboratorium masa depan. Di tangan para kepala sekolah dan dewan guru, kualitas sumber daya manusia daerah ini dipertaruhkan,” ujarnya.

    Ia pun menantang para kepala sekolah untuk membuktikan kapasitas kepemimpinan mereka dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berprestasi.

    “Saya berharap sekolah-sekolah di bawah kepemimpinan saudara menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan unggul dalam prestasi,” tambahnya.

    Di akhir sambutan, Zulkarnain berharap pelantikan ini dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan serta percepatan capaian kinerja di sektor pendidikan.

    “Saya berharap dengan pelantikan ini akan ada peningkatan mutu pendidikan serta percepatan capaian kinerja. Mari kita perkuat kerja sama untuk mewujudkan pendidikan bermutu menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat,” tutupnya.

    Diketahui, pelantikan 43 kepala sekolah tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 821:125-SK/IV tertanggal 30 April 2026. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 12 kepala sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 31 kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD). (HUAT)

     

     

     

     

  • Kasus Sekolah Kalam Kudus Sorong, Majelis Hakim Tolak Seluruh Gugatan Penggugat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Perkara perdata yang melibatkan Guru Kelas SD Kalang Kudus, Maria Pujiati, dan Ketua Yayasan Kalam Kudus, resmi diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong dengan amar putusan menolak seluruh gugatan penggugat.

    Kuasa hukum tergugat, Dedi Kurniawan, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada majelis hakim atas putusan yang dinilai objektif, independen, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini secara objektif, independen, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya kepada awak media saat jumpa pers di sekolah kalam kudus pada Senin (4/5/2026).

    Ia menegaskan bahwa, putusan tersebut secara jelas menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti secara hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

    “Dalam putusan tersebut dinyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya, yang berarti dalil-dalil penggugat tidak terbukti secara hukum,” tegasnya.

    Dedi juga menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya mendampingi klien dengan berlandaskan itikad baik serta kehati-hatian, dan memastikan seluruh tindakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Posisi klien kami sejak awal berlandaskan itikad baik dan kehati-hatian, serta telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

    Menurutnya, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi klien, tetapi juga menjadi cerminan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan profesional.

    “Putusan ini bukan sekadar menerima atau menolak, tetapi memberikan kepastian hukum serta menegaskan bahwa setiap klaim harus didasarkan pada bukti dan dasar hukum yang kuat,” tambahnya.

    Meski demikian, pihaknya tetap menghormati langkah hukum lanjutan yang ditempuh penggugat, yang diketahui telah mengajukan banding pada 29 April 2026 lalu.

    “Kami menghormati hak hukum penggugat yang telah mengajukan upaya banding. Kami memilih menahan diri dan menunggu proses hukum selanjutnya,” ujarnya.

    Dedi berharap, perkara ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk mengedepankan penyelesaian sengketa berdasarkan fakta, hukum, dan itikad baik.

    “Kami berharap ini menjadi pembelajaran agar setiap sengketa diselesaikan berdasarkan fakta, hukum, dan itikad baik,” katanya.

    Sementara itu, pihak sekolah Maria Pujiati menjelaskan bahwa perkara ini turut berdampak pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026–2027 yang mengalami penurunan signifikan.

    “Dampaknya ada pada penerimaan peserta didik baru yang mengalami penurunan hingga sekitar 70 persen,” ungkap Maria

    Meski demikian, proses belajar mengajar di sekolah disebut tetap berjalan normal tanpa gangguan.

    “Untuk proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa. Sekolah harus tetap menjamin kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik,” jelasnya.

    Terkait kronologi perkara, dijelaskan bahwa anak dari penggugat tidak mengikuti proses ujian akhir sekolah karena tidak memenuhi prosedur administrasi yang ditetapkan.

    “Sekolah telah memberikan pendampingan dan kesempatan, termasuk ujian susulan, namun hingga batas waktu yang ditentukan siswa tidak hadir,” ujar pihak kuasa hukum.

    Akibatnya, sekolah mengeluarkan keputusan bahwa siswa tersebut dianggap tidak mengikuti ujian dan dinyatakan mengundurkan diri sesuai prosedur yang berlaku.

    “Sekolah harus menjalankan aturan, sehingga siswa dinyatakan tidak mengikuti ujian dan dianggap mengundurkan diri,” jelas Budi

    Setelah itu, orang tua siswa memutuskan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain, yang disebut sebagai hak setiap orang tua.

    “Pemindahan sekolah merupakan hak orang tua, dan itu sepenuhnya kami hormati,” katanya.

    Namun, keputusan tersebut kemudian berujung pada gugatan terhadap pihak sekolah dengan dalil perbuatan melawan hukum.

    “Penggugat kemudian mengajukan gugatan dengan anggapan adanya perbuatan melawan hukum dari pihak sekolah,” ujarnya.

    Pihak tergugat juga menyebut adanya kerugian imaterial akibat perkara ini, meski belum dapat dirinci lebih lanjut.

    “Ada kerugian imaterial yang kami rasakan, namun untuk detailnya belum dapat kami sampaikan karena masih perlu koordinasi dengan klien,” ungkapnya.

    Di tengah perhatian publik yang cukup besar terhadap kasus ini, kuasa hukum menegaskan pihaknya tetap mengedepankan sikap hati-hati dan tidak ingin memperkeruh situasi.

    “Kami tetap mengedepankan itikad baik, kehati-hatian, dan tidak ingin menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” katanya.

    Pihaknya juga belum menentukan langkah hukum lanjutan dan memilih fokus menunggu proses banding yang sedang berjalan.

    “Kami belum memutuskan langkah hukum selanjutnya dan akan menunggu proses banding yang sedang ditempuh penggugat,” tutupnya.

  • Pemkot Sorong Hadiri Pelepasan 296 Orang Calon Jamaah Haji Tahun 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong Dinas Kebakaran (Damkar) hadiri Pelepasan jamaah calon haji Kloter 25 dan 26 Provinsi Papua Barat Daya tahun 1447 Hijriah / 2026 Masehi berlangsung khidmat di Hotel Vega Kota Sorong pada, Senin (4/5/2026).

    Kegiatan ini menjadi momen penting bagi para jamaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima setelah melalui berbagai tahapan persiapan. Suasana haru dan penuh doa mengiringi prosesi pelepasan, baik dari keluarga maupun para tamu undangan yang hadir.

    Acara pelepasan jamaah haji tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau. Sementara itu, Pemerintah Kota Sorong diwakili oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Ridwan Iribaram.

    Dalam sambutannya, perwakilan pemerintah menyampaikan dukungan penuh terhadap kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jamaah.

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kekompakan selama berada di Tanah Suci. Sebanyak 296 jamaah calon haji dari Provinsi Papua Barat Daya akan diberangkatkan pada musim haji tahun ini.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 jamaah berasal dari Kota Sorong, sementara sisanya berasal dari berbagai daerah lainnya di Papua Barat Daya.

    Para jamaah dijadwalkan bertolak dari Kota Sorong pada Kamis, 7 Mei 2026, menuju embarkasi sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.

    Pemerintah berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar tanpa kendala “Semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” ujar perwakilan pemerintah dalam kesempatan tersebut.

  • Apel Pagi, Wali Kota Sorong Tekankan Disiplin dan Percepatan Program Prioritas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong menggelar apel pagi rutin yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat, didampingi Wakil Wali Kota Anshar Karim, serta diikuti para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Sorong. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong pada Senin (4/5/2026).

    Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

    Ia menekankan bahwa disiplin bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dan etos kerja dalam setiap pelaksanaan tugas.

    Selain itu, ia menginstruksikan seluruh pimpinan OPD hingga kepala bidang untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Pemahaman mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinilai penting agar setiap program dan kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

    Wali Kota juga mengingatkan agar setiap kebijakan baru, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan nasional, segera dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pimpinan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kota Sorong tidak tertinggal informasi strategis yang berdampak pada pembangunan daerah.

    Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya integritas, kejujuran, dan loyalitas ASN dalam mendukung pelayanan publik. “Evaluasi kinerja akan terus dilakukan secara berkala, dan tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran jabatan bagi pejabat yang belum optimal,” tegasnya.

    Dalam hal koordinasi eksternal, Wali Kota meminta seluruh OPD lebih proaktif, terutama dalam menerima kunjungan pejabat negara. Ia menekankan pentingnya kesiapan data dan materi yang jelas serta terarah sebagai bentuk profesionalisme pemerintah daerah.

    Perhatian juga diberikan kepada para pengembang yang beraktivitas di Kota Sorong. Pemerintah meminta agar seluruh kegiatan pembangunan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku serta menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah.

    Pada kesempatan tersebut, Wali Kota turut menginstruksikan percepatan penataan kawasan Malawei dan Klasabi. Ia menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi, termasuk surat keterangan dari pihak kelurahan, sebagai dasar hukum penggunaan anggaran negara guna menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.

    Apel pagi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen ASN dalam meningkatkan kinerja, disiplin, serta sinergi antar perangkat daerah demi mendukung pembangunan Kota Sorong yang lebih baik dan berkelanjutan.

  • Adat Jadi Jembatan Damai di Sorong Raya, Thomas Malak Ajak Semua Pihak Kembali ke Nilai Budaya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Meningkatnya dinamika sosial dan pembangunan di wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat Daya, membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk lembaga masyarakat adat (LMA) Kota Sorong.

    Hal tersebut disampaikan dalam forum para-para masyarakat adat bertajuk Mimbar Aspirasi Santai (MAS) Papua Bicara yang diselenggarakan LMA Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong, Sabtu (2/5/2026).

    Dalam forum tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong, Thomas Malak, turut menyampaikan pandangannya.

    Thomas Malak mengajak seluruh masyarakat Kota Sorong untuk menjadikan adat dan budaya sebagai jembatan kedamaian di wilayah Papua Barat Daya.

    Ia menegaskan bahwa adat merupakan kunci penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

    “Kalau kita mau damai di Papua Barat Daya, kuncinya satu, kembalikan ke adat. Hukum adat dan hukum pemerintah adalah jembatan alternatif untuk penyelesaian masalah di Papua Barat Daya ini. Adat kami orang Moi diajarkan untuk saling hormat dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat dan budaya. Itu yang harus kita kedepankan,” tegas Thomas Malak di hadapan tokoh adat dan masyarakat.

    Menurut tokoh muda Malamoi tersebut, Papua Barat Daya yang dihuni oleh beragam suku dan agama membutuhkan satu benang merah untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai adat dan budaya dapat menjadi perekat tersebut.

    “Adat itu bukan milik suku tertentu saja. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan sasi bisa diterapkan oleh semua orang sesuai tempatnya. Hal itu menjadi jembatan menuju musyawarah agar tercapai kedamaian bersama,” jelasnya.

    Ia juga mencontohkan bahwa berbagai konflik di Sorong dapat diselesaikan melalui pendekatan adat, seperti sengketa tanah, kecelakaan, hingga konflik antar kampung.

    “Kalau kita pakai adat, tidak ada yang merasa kalah. Semua menang karena damai,” ujarnya.

    Thomas Malak turut mengajak generasi muda, intelektual, tokoh agama, dan tokoh adat di Sorong untuk tidak ragu mengedepankan pendekatan adat sebagai alternatif penyelesaian masalah.

    Ia mengingatkan bahwa peran generasi muda sangat penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat.

    “Anak muda harus jadi duta adat. Kalau adat punah, maka kedamaian juga ikut punah,” imbuhnya.

    Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menjadikan hukum adat sebagai bagian dari dasar kebijakan yang berjalan seiring dengan hukum pemerintah.

    Menurutnya, setiap program yang berkaitan dengan adat dan budaya harus mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara seimbang.

    Ajakan Thomas Malak mendapat dukungan dari sejumlah tokoh adat yang hadir. Mereka menilai adat merupakan identitas sekaligus alat pemersatu masyarakat Papua Barat Daya.

    “Kalau kita jaga adat dan lestarikan budaya, maka kita juga menjaga Papua Barat Daya. Kalau adat runtuh, kita semua runtuh,” katanya.

    Ia berharap seruan tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam langkah nyata, khususnya melalui pendidikan dasar bagi generasi muda.

    Menurutnya, pemuda perlu diperkenalkan dengan nilai-nilai adat dan budaya sejak dini agar tetap hidup dan menjadi fondasi kedamaian.

    “Adat itu jangkar. Kalau jangkarnya kuat, kapal Papua Barat Daya bisa melaju tanpa takut karam. Mari kita jaga bersama,” tutupnya.

  • HIPMI Papua Barat Daya Gelar Forum Bisnis Daerah, Perkuat Sinergi dan Kapasitas Pengusaha Muda

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat Daya menggelar Forum Bisnis Daerah (Forbisda) dengan menghadirkan tiga narasumber berpengalaman, Minggu (3/5/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Drey Kinder, Kota Sorong ini diikuti oleh mahasiswa serta pengurus BPC HIPMI se-Papua Barat Daya. Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis organisasi di tingkat daerah.

    Ketua Panitia Pelaksana, Fadlia Sanusi Rahaningmas, menjelaskan bahwa Forbisda dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda).

    “Forum Bisnis Daerah ini merupakan rangkaian dari Rakerda dan Diklatda yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, sementara Forbisda digelar hari ini,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Diklatda dan Forbisda memiliki peran penting dalam penguatan organisasi. Diklatda difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik anggota maupun pengurus HIPMI di daerah.

    Sementara itu, Forbisda bertujuan memperkuat sinergi, memperluas jaringan, serta mendorong kolaborasi bisnis antar anggota HIPMI.

    Koordinator Wilayah Indonesia Timur BPP HIPMI, Bachtiar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang telah memenuhi undangan HIPMI Papua Barat Daya.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah hadir dan berbagi ilmu dalam kegiatan Forbisda ini,” katanya.

    Menurutnya, setiap BPD HIPMI memiliki kewajiban untuk melaksanakan agenda organisasi, yakni Rakerda, Diklatda, dan Forbisda sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

    “Melalui Rakerda, diharapkan pengurus HIPMI mampu menyusun program kerja yang dapat bersinergi dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

    Dalam forum tersebut, hadir sejumlah narasumber dari berbagai sektor strategis, di antaranya perwakilan Pertamina yang dibawakan oleh Sales Manager Branch Pertamina Patra Niaga, Yunus Maharrahman.

    Selain itu, materi juga disampaikan oleh Kepala Cabang Pembantu (KCP) Pasar Remu Bank Papua, Asep Ardiansyah, serta Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Papua Barat Daya, Eksan Musaad.

    HIPMI Papua Barat Daya Gelar Forum Bisnis Daerah, Perkuat Sinergi dan Kapasitas Pengusaha Muda
    Moment foto bersama Keluarga Besar HIPMI Bersama Mahasiswa Se-Kota Sorong

    Ketiga narasumber memberikan pemaparan terkait peluang bisnis, penguatan sektor ekonomi daerah, hingga strategi kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

    Pantauan di lokasi, kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi antara peserta dan narasumber yang membahas berbagai tantangan dan peluang usaha di Papua Barat Daya.

    Sebagai bentuk apresiasi, para narasumber menerima cenderamata yang diserahkan langsung oleh Koordinator Wilayah Indonesia Timur BPP HIPMI usai penyampaian materi.

    Melalui kegiatan ini, HIPMI Papua Barat Daya berharap dapat mendorong lahirnya pengusaha muda yang tangguh, inovatif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.

  • JHM Diduga Terlilit Utang Jual Beli Proyek Dengan Seorang Warga di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dugaan sengketa utang antara JHM yang diketahui sebagai Direktur PT. BMI dengan seorang warga berinisial RJ kembali mencuat. Persoalan ini bermula dari tawaran proyek rehabilitasi sekolah yang hingga kini tidak terealisasi, sehingga memicu tuntutan pengembalian dana.

    RJ mengungkapkan, awal mula persoalan terjadi saat dirinya menanyakan peluang proyek kepada seorang rekan JHM. Tiga hari kemudian, JHM menghubungi RJ dan menyampaikan adanya pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah dengan nilai sekitar Rp400 juta, sekaligus meminta RJ menyiapkan dokumen pendukung.

    “Waktu itu saya diminta siapkan dokumen karena katanya ada pekerjaan rehabilitasi sekolah dengan nilai sekitar Rp400 juta,” ujar RJ, saat di temui di salah satu kafe di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu (3/5/2026).

    Dalam pembicaraan awal, disebutkan adanya kesepakatan uang muka (DP) sebesar Rp20 juta. Namun, JHM terlebih dahulu meminta uang tanda jadi sebesar Rp5 juta kepada RJ, meski awalnya ia menginginkan DP sebesar Rp10 juta.

    RJ kemudian hanya mentransfer Rp5 juta dengan alasan sisa pembayaran akan diberikan setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.

    “Awalnya diminta Rp10 juta, tapi saya hanya kirim Rp5 juta dulu. Saya bilang nanti kalau SPK sudah ada, baru saya tambah lagi Rp5 juta,” jelas RJ.

    Setelah 3 hari berjalan JHM meminta tambahan dana untuk transportasi sebesar Rp1 juta dan beberapa hari kemudian, JHM kembali meminta biaya operasional, sehingga RJ kembali mentransfer Rp4 juta.

    “Setelah pembicaraan 3 hari JHM minta 1 juta, Jelang satu minggu, dia minta lagi biaya operasional, jadi saya kirim lagi Rp4 juta,” ungkapnya.

    Dengan demikian, total dana yang telah diserahkan RJ mencapai sekitar Rp10 juta. Namun, dalam proses menunggu realisasi proyek, RJ justru mendapat informasi bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh pihak lain.

    Namun JHM menjelaskan pekerjaan itu maaih fokus untuk relawan jadi nanti ada lagi baru diberikan kepadanya.

    “Saya suruh Kaka dia sabar-sabar dulu, karena kemarin masih di kasih ke relawan nanti ada lagi baru saya kasih” terang JHM

    Merasa dirugikan, RJ kemudian berupaya menghubungi JHM melalui rekannya agar dana yang telah diberikan dapat dikembalikan.

    “Saya minta dikembalikan karena proyeknya ternyata sudah dikerjakan orang lain,” katanya.

    RJ juga mengaku memperoleh informasi bahwa bukan hanya dirinya yang dimintai dana oleh JHM, melainkan ada pihak lain yang mengalami hal serupa.

    “Menurut informasi yang saya dapat, bukan hanya saya saja. Ada juga orang lain yang diperlakukan sama,” ujarnya.

    Bahkan, RJ menyebut JHM pernah membawa nama pemerintah Kota Sorong untuk menyiapkan uang 100 juta.

    “Dia pernah bawa nama pemerintah untuk minta Rp100 juta, tapi saya bilang selesaikan dulu yang ini, baru urus yang lain,” jelas RJ.

    Sementara itu, JHM saat dikonfirmasi membenarkan adanya dana yang diterima dari RJ, namun menegaskan jumlahnya tidak sebesar yang disebutkan.

    “Utangnya itu hanya Rp9 juta, bukan seperti yang disampaikan,” kata JHM.

    Ia juga mengaku telah melakukan pengembalian secara bertahap, yakni Rp1 juta sebanyak dua kali serta Rp500 ribu dalam beberapa kesempatan.

    “Saya sudah kembalikan bertahap, Rp1 juta dua kali, dan Rp500 ribu beberapa kali,” ujarnya.

    JHM menambahkan bahwa pada awalnya ia memang berniat memberikan proyek tersebut kepada RJ. Namun, karena situasi yang berkembang, ia memutuskan untuk membatalkan kerja sama dan fokus mengembalikan dana.

    “Sebenarnya mau saya kasih proyek, tapi karena sudah seperti ini, saya batalkan dan pilih kembalikan uangnya,” ungkapnya.

    Meski demikian, JHM tidak memberikan kepastian waktu terkait pelunasan sisa dana tersebut.

    “Nanti ada baru saya kembalikan,” katanya.

    Di sisi lain, RJ berharap adanya itikad baik dari JHM untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Ia menegaskan akan menempuh jalur hukum apabila tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat.

    “Saya minta sisa uang segera dikembalikan secepatnya. Kalau tidak, saya akan buat LP,” tegas RJ.

    Hingga saat ini, kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan terkait jumlah pasti sisa utang maupun waktu penyelesaiannya.

  • Kunjungan DPRK di Ayau Ungkap Fakta Menyedihkan Dibalik Pariwisata Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – 30 April 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) bersama Satuan Korsp Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) dan Pos Angkatan Laut (Posal) Waisai serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Raja Ampat melakukan inspeksi lapangan terkait sebuah kapal karam di Kepulauan Ayau.

    ‎Sebelumnya, sekitar Jumat 1 April 2026 masyarakat setempat melaporkan cuaca yang cukup ekstrem sehingga mengakibatkan kapal tersebut harus Karam tanpa Nahkoda maupun ABK.

    ‎Setibanya di lokasi, DPRK bersama Korpolairud, Posal dan DKP Kabupaten Raja Ampat, dikejutkan dengan kondisi Kapal ber-GT 298, No 1963/Be 2021DA No 9407/L yang bertuliskan ‘Alam Indah Samudra 11’ asal Bitung, Sulawesi Utara bermuatkan ikan pelagis seperti tuna, cakalang, tola dan momar diperkirakan 100 gros ton telah membusuk berhasil dicuri.

    ‎Lebih dari sekadar sebuah kapal karam, peristiwa ini adalah potret paling mengerikan tentang ambisi manusia, kekejaman dan perjuangan untuk bertahan hidup.

    ‎Lemahnya regulasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbub) tentang perlindungan wilayah teritorial bakal memperpanjang perilaku menyimpang oleh nelayan luar daerah.

    ‎Bahkan, kondisi ini kerap terjadi di seantero wilayah Raja Ampat. Tak hanya itu, praktik-praktik penangkapan ilegal dengan menggunakan pukat harimau (jaring ilegal) serta dinamyt fishing (bahan peledak) dan lainnya juga masif dilakukan.‎

    ‎Sementara para nelayan di Kepulauan Ayau yang terus menggantungkan hidup di lautan tengah merintih-menjerit terhadap peristiwa kelam di atas pasir putih pulau But/Moof.

    ‎Pada kordinat N 00⁰32’06.32″, E 130⁰44’06.72″ bagian Utara Raja Ampat tepatnya Pulau But/Moof. DPRK berhasil mengungkap fakta menyedihkan di balik gencarnya pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

  • Media Siber Jadi Ruang Kelas Kedua, JMSI Dorong Peran Aktif dalam Kemajuan Pendidikan Nasional

    Melanesiatimes.com, Jakarta — Media siber dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat kemajuan pendidikan nasional di tengah arus transformasi digital yang kian meluas. Sinergi antara dunia pendidikan dan media menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, dalam keterangannya kepada media, Sabtu (2/5/2026). Ia menegaskan bahwa peran media saat ini tidak lagi terbatas sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai sarana pembelajaran yang menjangkau masyarakat luas.

    “Pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas. Hari ini dapat dikatakan media siber adalah ruang belajar kedua yang menjangkau jutaan anak bangsa,” ujar Teguh, yang juga merupakan dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

    Menurutnya, kecepatan diseminasi informasi melalui berbagai platform digital membuka peluang besar dalam pemerataan akses pengetahuan. Kondisi ini dinilai mampu menjadi solusi atas ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah di Indonesia.

    “Media siber punya tanggung jawab besar. Tidak hanya menyebarkan berita, tapi juga mengkurasi konten yang mendidik, mencerdaskan, dan membangun karakter,” kata mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) tersebut.

    Teguh menekankan pentingnya jurnalisme yang berpihak pada literasi sebagai bentuk kontribusi nyata pers dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Ia juga menyoroti tantangan besar di era kecerdasan buatan dan otomatisasi yang terus mengubah lanskap dunia kerja. Tanpa kesiapan kompetensi digital dan kemampuan berpikir kritis, generasi muda dinilai berisiko tertinggal.

    “Kalau kita tidak menyiapkan SDM yang adaptif, melek teknologi, dan punya nalar kritis, kita akan jadi penonton di negeri sendiri. Di sinilah media siber harus hadir sebagai katalis,” tegasnya.

    Lebih lanjut, JMSI mendorong seluruh anggotanya untuk memperbanyak konten edukatif yang relevan dengan kebutuhan siswa, guru, dan orang tua. Konten tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari ulasan kurikulum hingga literasi digital dan kewargaan.

    “Jangan sampai media siber hanya ramai dengan sensasi. Kita perlu lebih banyak narasi yang mengangkat guru-guru inspiratif, inovasi sekolah, dan prestasi pelajar di daerah,” ucap Teguh.

    Ia juga mengajak adanya kolaborasi antara media siber, pemerintah, institusi pendidikan, serta komunitas belajar guna menciptakan ruang diskusi publik yang konstruktif dan berbasis data.

    Menurutnya, dialog terbuka sangat penting agar setiap kebijakan pendidikan dapat diperkaya dengan pengalaman nyata dari lapangan.

    “Hardiknas 2026 harus jadi momentum untuk merumuskan kembali peran pers dalam pendidikan. Media siber bukan sekadar penyampai informasi, tapi mitra pembangunan manusia Indonesia,” lanjutnya.

    Teguh mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam menghadapi persaingan global. Ia berharap peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini menjadi refleksi bersama bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab seluruh elemen, termasuk insan media siber.