Melanesia Times

Blog

  • HIPMI Papua Barat Daya Gelar Tiga Agenda Strategis, Dorong Lahirnya Pengusaha Muda Berdaya Saing Global

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda), serta Forum Bisnis Daerah (Forbisda) sebagai bagian dari penguatan organisasi dan pengembangan kapasitas pengusaha muda.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pemerintahan Kota Sorong Lambertus Jitmau pada Sabtu (02/5/2026), yang diikuti oleh jajaran pengurus serta anggota HIPMI dari berbagai daerah Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    Pelaksanaan tiga agenda utama ini menjadi bagian penting dalam mendorong konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran HIPMI dalam pembangunan ekonomi daerah.

    Ketua panitia, Fadlia Rahaningmas, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh jajaran Badan Pengurus Daerah HIPMI Papua Barat Daya.

    Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.

    “Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami sekaligus komitmen terhadap prinsip keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas organisasi,” ujar Fadlia.

    Fadlia juga mengakui bahwa tugas penyelenggaraan kegiatan tidaklah ringan, mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh panitia.

    Namun demikian, dengan semangat kebersamaan, kolaborasi, dan dedikasi penuh dari seluruh panitia, kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

    “Kami menyadari tugas ini tidaklah ringan, namun dengan semangat kebersamaan dan dedikasi penuh dari panitia, kami berupaya menjalankannya dengan penuh hati,” tambahnya.

    Sementara itu, Muhammad Mafa Uswanas yang mewakili Ketua Umum BPP HIPMI menegaskan bahwa Rakerda, Diklatda, dan Forbisda merupakan tiga agenda utama yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi.

    Menurutnya, ketiga agenda tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi dan penguatan struktur organisasi HIPMI.

    “Tiga agenda ini merupakan wajib diikuti oleh pengurus DPC HIPMI. Jika ingin maju sebagai ketua HIPMI berikutnya, harus mengikuti kegiatan ini,” tegas Mafa dalam sambutannya.

    Ia juga menilai bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh HIPMI Papua Barat Daya ini merupakan agenda strategis yang akan menentukan arah organisasi ke depan.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut melalui sambutan Gubernur yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Novianto sekaligus membuka dengan resmi kegiatan tersebut.

    Dalam sambutannya, Novianto menegaskan bahwa Rakerda bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan, program kerja, serta langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Rapat kerja daerah bukan sekadar agenda organisasi, tetapi merupakan momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan daya saing pengusaha muda melalui pendidikan dan pelatihan, serta pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

    Lebih lanjut disampaikan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam dan peluang ekonomi yang sangat besar. Namun demikian, potensi tersebut tidak akan optimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat.

    “Di sinilah peran strategis HIPMI sebagai wadah pengusaha muda sangat dibutuhkan,” katanya.

    Pemerintah daerah, lanjut Novianto, berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penguatan akses permodalan, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Novianto berharap melalui Rakerda dan kegiatan pelatihan ini, HIPMI Papua Barat Daya mampu melahirkan program-program inovatif dan adaptif sesuai kebutuhan daerah.

    “Dengan mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, saya secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah I dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah I HIPMI Papua Barat Daya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan dunia usaha dan pembangunan daerah,” tutup Novianto.

  • Warga Perumahan 100 Waisai Digegerkan Penemuan Seorang Remaja Tewas Gantung Diri di Pohon Trembesi

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatines.com – Kabar duka datang dari Jalan Perumahan 100, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat tepat di depan TK Mawar.

    ‎Berdasarkan informasi, lelaki tersebut bernama Grein Kabes remaja asal Yarweser (Arefi) Distrik Batanta Utara, ditemukan tewas gantung diri di ujung pohon trembesi pada Jumat malam tanggal 1 Mei 2026.

    ‎Belum diketahui motif gantung diri tersebut. Namun dari versi yang dihimpun langsung di lapangan diduga kuat korban mengakhiri hidupnya karena hubungan asmara. Sementara di bawah pohon korban meninggalkan sepasang sendal bermerek Nike.

    Sendal Slop Merek Nike Milik Korban

    ‎Menurut keterangan warga setempat, peristiwa gantung diri ini ditemukan pada Jumat malam tanggal 1 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 WIT.

    ‎Melihat hal itu, warga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Benar ternyata, ada seorang lelaki meninggal karena gantung diri menggunakan seutas tali.

    ‎Dari hasil penelusuran, Katew Kapisa (Teman Korban) menjelaskan bahwa sebelum mengakhiri hidup, Korban sempat menceritakan masalah hubungan asmaranya.

    ‎Katew mengaku syok setelah mendengar kabar terkait temannya yang ditemukan gantung diri di komplek perumahan 100.

    ‎Teman korban lantas menuju TKP. Setiba disana, Katew melihat di bawah pohon tepat korban ditemukan tewas telah dikerumuni warga komplek tersebut.

    ‎Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Raja Ampat.

  • Pemkot Sorong Lepas Jenazah Anggota DPRK Melkianus Way dengan Penghormatan Terakhir

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong melepas jenazah almarhum Melkianus Way, S.E., untuk diserahkan kepada pihak keluarga dalam suasana penuh duka dan penghormatan. Prosesi ini menjadi bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada daerah. Sabtu (2/5/2026)

    Pelepasan jenazah berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wali Kota Sorong, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh anggota DPRK Kota Sorong, serta keluarga dan kerabat almarhum yang tampak larut dalam suasana haru.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH., M.PA, menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian almarhum. Ia menegaskan bahwa kehilangan tersebut bukan hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Sorong.

    “Atas nama Pemerintah Kota Sorong, pribadi, dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan dalam menghadapi masa yang berat ini,” ujar Wali Kota.

    Almarhum Melkianus Way yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRK Kota Sorong dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan.

    Selama masa pengabdiannya, almarhum dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui pemikiran, kerja keras, dan pengabdian yang tulus bagi kemajuan Kota Sorong.

    Tak hanya itu, almarhum juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana, bersahaja, dan dekat dengan masyarakat. Nilai-nilai keteladanan yang ditinggalkannya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus melanjutkan pembangunan daerah.

    Prosesi pelepasan jenazah diakhiri dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terakhir, sekaligus harapan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta segala amal ibadahnya diterima.

  • Hardiknas 2026, Pemkot Sorong Perkuat Transformasi Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong menggelar upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong, Sabtu (2/5/2026).

    Peringatan tahun ini mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

    Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, didampingi Sekretaris Daerah Ruddy R. Lakku, S.Pi., M.M., serta dihadiri Asisten I Sekda Provinsi Papua Barat Daya, jajaran Forkopimda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, tokoh pendidikan, guru, hingga pelajar dari berbagai jenjang.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan bahwa peringatan Hardiknas menjadi momentum refleksi terhadap pelaksanaan pendidikan nasional.

    “Peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan sejauh mana upaya kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas,” demikian kutipan dalam sambutan tersebut.

    Disebutkan pula bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, mencakup aspek keimanan, akhlak, kecerdasan, keterampilan, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

    Sambutan tersebut juga mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan prinsip pendidikan “asah, asih, dan asuh” sebagai landasan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik.

    Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong berbagai kebijakan strategis, di antaranya revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta penerapan metode pembelajaran mendalam atau deep learning.

    Selain itu, peningkatan kompetensi guru juga menjadi perhatian utama melalui program pelatihan berkelanjutan dan pemberian beasiswa bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Diploma IV atau Strata 1.

    “Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai garda terdepan pendidikan,” lanjut kutipan sambutan tersebut.

    Dalam upaya tersebut, pemerintah memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp3.000.000 per semester melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini menargetkan 12.500 guru pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 150.000 guru pada tahun 2026.

    Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik melalui program sertifikasi dan pemberian insentif bagi guru honorer.

    Penguatan karakter peserta didik turut menjadi fokus melalui berbagai kegiatan di sekolah, seperti pembiasaan nilai-nilai positif, kepramukaan, serta pembelajaran berbasis pengalaman langsung.

    Di sisi lain, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi terus didorong, termasuk penguatan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

    Untuk memperluas akses pendidikan, pemerintah menghadirkan berbagai layanan seperti sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, sekolah terbuka, hingga pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

    Upacara peringatan Hardiknas 2026 di Kota Sorong berlangsung khidmat dengan diikuti peserta dari unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, tenaga pendidik, serta pelajar yang menunjukkan semangat bersama dalam memajukan dunia pendidikan.

  • FGD May Day 2026 di Sorong Berlangsung Kondusif, Buruh dan Pemerintah Bangun Dialog Konstruktif

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Seminar Focus Group Discussion (FGD) gabungan serikat buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Belagri Airport, Kota Sorong, berlangsung aman dan tertib, Jumat (01/05/2026).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperingati May Day dengan pendekatan dialogis dan kolaboratif, yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam isu ketenagakerjaan di Papua Barat Daya.

    Forum tersebut mempertemukan unsur buruh, pemerintah daerah, serta Polda Papua Barat Daya dalam satu ruang diskusi yang terbuka dan konstruktif.

    Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau kondusif tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sehingga seluruh rangkaian acara berjalan lancar.

    Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Angling Guntoro, S.I.K, menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan.

    “Kepolisian tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan melalui pendekatan dialog dan mediasi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, melalui Desk Ketenagakerjaan Polri, berbagai langkah preventif terus dilakukan, mulai dari deteksi dini terhadap potensi konflik hingga mediasi perselisihan hubungan industrial.

    Menurutnya, pendekatan tersebut dinilai efektif dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan ruang bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab.

    Kegiatan ini pun menjadi contoh nyata sinergi antar stakeholder dalam menjaga situasi tetap kondusif, khususnya pada momentum peringatan May Day di Papua Barat Daya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya Suroso, S.IP., M.A., Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat Daya Ir. Merry M.P, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Iguh Bimantoroyudo, Dirintelkam Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Angling Guntoro, S.I.K, serta Kepala Cabang BPJS Kesehatan H. Pinardi, S.IP.

  • Buaya Muncul di Perairan Amahai, Warga Diminta Waspada dan Hindari Aktivitas di Zona Rawan

    Melanesiatimes.com, Amahai Maluku Tengah – Penampakan buaya di perairan Amahai menggegerkan masyarakat setempat. Pemerintah Negeri Amahai pun mengeluarkan imbauan resmi agar warga meningkatkan kewaspadaan dan menghentikan aktivitas di sejumlah titik yang dinilai rawan.

    Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Pemerintah Negeri Amahai Nomor 140/35/PNA/IV/2026 tentang larangan beraktivitas di bantaran Kali Wairano, pesisir Kawaino, Melputih (kaki air Maruru), dan wilayah sekitarnya.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait kemunculan buaya yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa. Pemerintah setempat menilai perlu adanya langkah cepat untuk menyebarluaskan informasi demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

    Dalam surat edaran tersebut, pemerintah menegaskan sejumlah larangan yang wajib dipatuhi masyarakat, di antaranya:

    1. Mandi, berenang, dan bermain di sepanjang bantaran Kali Wairano, pesisir Kawaino, Melputih (kaki air Maruru), dan sekitarnya.

    2. Memancing, balobe/bameti, serta aktivitas menangkap ikan pada malam hari di area yang diduga menjadi habitat buaya.

    3. Membuang bangkai hewan atau sisa daging ke lokasi yang dapat memancing kemunculan buaya.

    Dalam keterangannya, pemerintah juga menekankan peran penting orang tua dalam mengawasi anak-anak. “Kepada para orang tua diharapkan menjaga anaknya untuk tidak mandi atau berenang dan bermain di beberapa titik yang sudah disampaikan,” demikian kutipan dalam edaran yang diterima media Melanesia Times di Masohi, Jumat (01/05/2026).

    Selain itu, masyarakat yang melihat atau menemukan keberadaan buaya diminta segera melaporkan kepada pihak terkait, seperti pengurus dusun atau lingkungan, Bhabinkamtibmas, perangkat negeri, Badan Saniri Negeri, hingga lembaga adat setempat.

    Surat edaran tersebut juga telah ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait, termasuk Camat Amahai, Kapolsek Amahai, Danramil 1502-02 Amahai, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Maluku, sebagai bentuk koordinasi dan langkah antisipatif bersama. (HUAT)

  • PELIKHA Papua Barat Daya Gaungkan Perjuangan Buruh di May Day 2026, Dorong Pembentukan PHI dan Regulasi Tenaga Kerja Lokal

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPD Pejuang Lintas Khatulistiwa (PELIKHA) Papua Barat Daya, Denisius Faruan, SH, menegaskan komitmen organisasinya dalam memperjuangkan hak-hak buruh pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Sorong.

    Dalam keterangannya, Denisius yang biasa di sapa Denis menyampaikan bahwa tahun ini Serikat PELIKHA memilih merayakan May Day secara mandiri, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang bergabung dengan asosiasi serikat buruh maupun pemerhati buruh di Papua Barat Daya.

    “Kami dari Serikat PELIKHA tidak ketinggalan merayakan May Day. Tahun ini kami melaksanakan kegiatan khusus untuk organisasi kami sebagai bentuk penguatan perjuangan buruh,” ujar Denis.

    Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari rekan-rekan pengurus di tingkat DPC Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, serta para mitra yang turut berkontribusi.

    Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih enam jam, dengan pembukaan yang digelar di Hotel Belagri, Kampung Baru, Kota Sorong, dan dilanjutkan dengan rangkaian diskusi serta dialog interaktif.

    Denis menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif DPC, sementara DPD berperan sebagai pendamping dan pelindung dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

    “Hajatan ini merupakan program dari DPC Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, sehingga kami di DPD hanya mendampingi serta memastikan kegiatan berjalan dengan baik,” katanya.

    Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong mewakili Wali Kota Sorong, yang berhalangan hadir karena agenda di luar daerah.

    PELIKHA Papua Barat Daya Gaungkan Perjuangan Buruh di May Day 2026, Dorong Pembentukan PHI dan Regulasi Tenaga Kerja Lokal
    Pembukaan Dialog Dalam Rangka Mey Day, di tandai dengan menabuk Tifa

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPD RI Hartono, unsur TNI dan Polri, serta berbagai stakeholder lainnya yang memiliki perhatian terhadap isu ketenagakerjaan.

    Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perjuangan dan perlindungan hak-hak buruh di Papua Barat Daya.

    Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat, dengan jumlah peserta yang mencapai sekitar 200 orang dari berbagai latar belakang.

    “Sekitar 200 orang hadir, sebagian besar merupakan perwakilan unit kerja dan perusahaan yang menjadi binaan kami selama ini,” ungkap Denis.

    Selain seremoni, kegiatan juga diisi dengan dialog selama kurang lebih empat jam yang membahas isu-isu strategis ketenagakerjaan baik secara nasional maupun daerah.

    Dalam dialog tersebut, PELIKHA kembali menegaskan tuntutan prioritasnya, yakni mendorong pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Papua Barat Daya.

    “Kami terus mendorong pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten agar menghadirkan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja,” tegasnya.

    Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap implementasi regulasi ketenagakerjaan nasional, termasuk peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja.

    Denisi menyebut bahwa regulasi nasional harus diiringi dengan kebijakan daerah yang responsif terhadap kondisi lokal di Papua Barat Daya.

    Oleh karena itu, PELIKHA mendorong DPR Provinsi Papua Barat Daya untuk merumuskan regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.

    Ia menyoroti adanya fenomena masuknya tenaga kerja dari luar daerah secara masif, bahkan diduga tanpa prosedur yang jelas.

    “Beberapa waktu lalu ditemukan ratusan pekerja dari luar yang diduga masuk tanpa mekanisme yang jelas dan bekerja di perusahaan perkebunan sawit di Sorong Selatan,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama di tengah tingginya angka pengangguran di Papua Barat Daya.

    “Kami bukan membatasi, tetapi ingin meminimalisir agar masyarakat lokal juga mendapatkan kesempatan kerja yang layak di daerahnya sendiri,” jelas Denis.

    Ia menambahkan bahwa dalam perspektif hukum dan konstitusi, setiap orang memiliki hak untuk bekerja, namun perlu ada pengaturan yang adil dan proporsional.

    Selain itu, ia mengingatkan bahwa tingginya angka pengangguran dapat berdampak pada meningkatnya potensi kriminalitas, sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

    Denisius juga mengapresiasi dukungan dari Direktorat Bimas Polda Papua Barat Daya yang selama ini menjadi mitra PELIKHA dalam berbagai kegiatan.

    “Kami berterima kasih kepada Dir Bimas Polda Papua Barat Daya dan para mitra yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan anggaran pemerintah, melainkan hasil kolaborasi dengan mitra organisasi.

    “Kami mencoba membangun pendekatan dengan mitra, dan puji Tuhan kegiatan ini bisa berjalan lancar tanpa dukungan anggaran pemerintah,” ujarnya.

    Di waktu yang sama, kegiatan lain juga berlangsung di Kabupaten Sorong berupa rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR Kabupaten Sorong.

    Rapat tersebut membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan diskriminasi, perubahan status kerja tanpa sosialisasi, serta sengketa hak-hak pekerja.

    Denisius berharap peringatan May Day tidak hanya menjadi hari libur atau seremoni tahunan semata.

    “May Day harus menjadi momentum refleksi dan perjuangan nyata bagi kaum buruh, bukan sekadar peringatan,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung perhatian pemerintah pusat terhadap buruh, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam mendengarkan aspirasi buruh pada peringatan May Day di Jakarta.

    “Kami berharap pemerintah daerah juga membuka ruang dialog yang lebih luas agar aspirasi pekerja dapat didengar dan ditindaklanjuti,” tutup Denisius.

  • Skandal Sengketa Lahan Gerai Indomaret Korban Mengaku Adanya Praktik Penyuapan Senilai 70 Juta Rupiah

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Buntut pemalangan Gerai Indomaret oleh Petuanan Adat di Raja Ampat berujung penipuan, pemaksaan hingga penyuapan uang senilai 70 juta rupiah.

    ‎Dugaan penyuapan dengan unsur pemaksaan serta penipuan itu resmi dilaporkan ke polres Raja Ampat oleh Mahmud Daam selaku korban dari praktik para makelar tanah di Waisai.

    ‎Mahmud melaporkan kasus tersebut ke Polres Raja Ampat pada Jumat (1/5/2026), disertai penyerahan barang bukti berupa uang tunai.

    ‎Dalam laporan yang tercatat di Unit SPKT, disebutkan adanya praktik penyupan uang senilai 70 juta rupiah dari pihak tertentu melalui perantara.

    ‎Ironisnya, Pelapor mengaku hanya menerima uang senilai 50 juta, sementara nilai uang yang tercatat dalam kwitansi adalah 70 juta rupiah.

    ‎”Uang yang diserahkan senilai 50 juta rupiah namun di kwitansi tertulis 70 juta rupiah,”

    ‎Perbedaan nominal uang yang diterima tentu diduga merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penipuan.

    ‎Mahmud menyatakan bahwa uang sebesar 50 juta rupiah yang diterima telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti guna mendukung proses penyelidikan.

    ‎”Karena saya dipaksa untuk menandatangani maka saya lakukan dan di dalam kwitansi tidak jelas dana 70 juta sebagai pembayaran atau apa,” ujarnya

    ‎Sementara anak dari Mahmud Daam menduga bahwa uang yang diserahkan dengan kwitansi kosong tanpa keterangan merupakan upaya pelaku makelar tanah untuk mengubah putusan pengadilan pada tanggal 6 mei nanti.

    ‎Pelaku makelar tanah diketahui tengah menghadapi proses persidangan terkait sengketa lahan Indomaret di Waisai.

    ‎”terlapor sementara menjalan hukum perdata terkait sengketa lahan yang dibangunkan Indomaret. saya justru menduga proses transaksi ini untuk mengubah putusan pada tanggal 6 mei nanti,” Ujar anak korban.

    ‎Penyerahan tersebut dilakukan tanpa unsur paksaan dan telah dituangkan secara resmi dalam berita acara antara pelapor dan petugas kepolisian.

  • Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak Serukan Semangat Merdeka Belajar pada Hardiknas 2026

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, S.Sos., M.Tr.AP., menyampaikan pesan penting tentang peran pendidikan dalam membangun masa depan generasi muda. Pesan tersebut disampaikan kepada awak media pada Jumat (1/5/2026).

    Dalam pernyataannya, Bupati Petronela mengajak seluruh masyarakat untuk kembali mengenang jasa Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, yang dikenal dengan semboyannya: “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.”

    Ia menegaskan bahwa momentum Hardiknas menjadi saat yang tepat untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan yang meliputi 15 distrik dan 121 kampung.

    “Saya memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada bapak dan ibu guru yang menjadi garda terdepan pendidikan, terutama mereka yang bertugas di pelosok distrik. Dedikasi bapak dan ibu guru adalah pilar utama dalam kemajuan generasi penerus bangsa,” ujar Petronela.

    Menurutnya, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, tokoh adat, pemerintah kampung hingga aparatur distrik.

    “Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita pastikan tidak ada anak yang putus sekolah, karena pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Bupati Petronela juga mendorong penerapan konsep Merdeka Belajar secara konsisten di seluruh satuan pendidikan. Ia mengajak para tenaga pendidik untuk menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat.

    “Mari kita wujudkan Merdeka Belajar dengan menghadirkan kurikulum yang memerdekakan, kreatif, dan relevan. Jadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar,” katanya.

    Petronela memberikan motivasi kepada para pelajar agar terus semangat dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita.

    “Anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Raih cita-citamu dan jadilah kebanggaan orang tua, bangsa, dan negara, khususnya Tanah Papua yang kita cintai bersama,” ucapnya.

    Ia pun menutup dengan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional 2026, seraya mengajak seluruh pihak untuk terus bergerak bersama memajukan pendidikan.

    “Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita bersama-sama menyemarakkan Merdeka Belajar demi masa depan yang lebih gemilang,” tutupnya.

  • Pemkot Sorong Dukung Intelektual Muda Moi, Deklarasi Perdamaian Gaungkan Persatuan Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menyatakan dukungan penuh terhadap deklarasi Intelektual Muda Moi sebagai upaya memperkuat perdamaian di Papua Barat Daya. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan bincang santai bersama Wali Kota Sorong yang dirangkaikan dengan deklarasi Intelektual Muda Moi Kota Sorong, Jumat (01/05/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di Cafe Happy Time, tepat di depan Polresta Kota Sorong ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Sorong, unsur TNI, serta anggota DPR. Wali Kota Sorong diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jeremias Gembenop, S.Sos., M.H.

    Dalam sambutannya, Jeremias Gembenop menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai forum ini menjadi ruang penting bagi generasi muda, khususnya anak asli Papua, untuk menyampaikan gagasan dan pandangan mereka terhadap pembangunan daerah.

    “Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Intelektual Muda Moi yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai wadah diskusi yang sehat, terbuka, dan konstruktif,” ujarnya.

    Menurutnya, dialog seperti ini sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan generasi muda dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

    Ia juga menyoroti tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut, yakni “Membangun Keberagaman Guna Mewujudkan Kedamaian di Papua Barat Daya dalam Bingkai NKRI”. Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini.

    “Keberagaman adalah kekuatan yang harus kita jaga bersama. Ini bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi fondasi untuk memperkuat persatuan,” kata Jeremias.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di Papua Barat Daya.

    Ia menyebutkan bahwa Intelektual Muda Moi diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa kesejukan, serta menjadi teladan dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

    “Generasi muda harus tampil sebagai pelopor perdamaian, menjaga identitas budaya, dan menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

    Melalui kegiatan bincang santai ini, diharapkan lahir berbagai pemikiran cerdas dan solusi konkret yang dapat berkontribusi bagi kemajuan Kota Sorong dan Papua Barat Daya secara umum.

    Pemerintah Kota Sorong, lanjutnya, juga berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda, guna menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami siap bersinergi dengan semua pihak, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama membangun daerah yang aman, damai, dan sejahtera,” tegasnya.

    Mengakhiri sambutannya, Jeremias mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga persatuan dan mempererat rasa persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Mari kita jaga kebersamaan, perkuat persaudaraan, dan berkontribusi positif bagi daerah serta bangsa,” tutupnya.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama menuju Papua Barat Daya yang damai dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.