Melanesia Times

Blog

  • Bantah Isue Pimpinan Melarikan Diri, Manager Officer PT Gag Nikel : Ruang Dialog Terbuka di Balai Desa Kampung Gag

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Klarifikasi Manager Officer PT Gag Nikel, Rudi Sumual, terkait pemberitaan media online yang menyebutkan Direktur PT Gag Nikel dan Direktur Utama PT Antam melarikan diri dan enggan bertemu masyarakat Kampung Gag.

    Rudi menegaskan bahwa isue yang berkembang di salah satu portal berita tersebut merupakan kekeliruan informasi.

    “Kami ingin meluruskan bahwa informasi yang menyebutkan pimpinan kabur itu tidak benar,” tegasnya.

    Ia menjeleskan bahwa Pimpinan Utama PT GAG Nikel, Syarif Faisal Alkadrie, telah hadir dan bertatap muka langsung dengan warga di Balai Pertemuan Kampung Gag pada selasa 21 April 2026.

    Sumual menyampaikan bahwa komitmen untuk berdialog dengan Masyarakat Kampung Gag sangat terbuka. Bahkan, pertemuan kembali dilakukan pada keesokan harinya, tanggal 22 April 2026, guna memastikan aspirasi masyarakat dapat diserap secara baik.

    Ia juga menambahkan terkait momen keberangkatan yang menjadi isu media tersebut bahwa pada sore hari tanggal 21 April, memang terdapat rombongan tamu yang kembali ke Sorong.

    Hal ini dilakukan semata-mata karena mempertimbangkan keterbatasan waktu operasional pada bandara kota sorong yang tidak melayani penerbangan pada sore hingga malam hari.

    “Yang berangkat saat itu adalah tamu-tamu, sedangkan Bapak Syarif Faisal Alkadrie selaku Pimpinan tertinggi tidak ikut dalam rombongan tersebut sebagaimana yang diberitakan,” terang Rudi.

    Menurut Rudi, situasi sempat bersitegang akibat terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman. Namun, polemik itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah bersama masyarakat di Balai Desa Kampung Gag.

    “Kami berupaya menjembatani semua aspirasi dengan komunikasi yang efektif. Apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari mahasiswa serta masyarakat Pulau Gag sudah didengar langsung oleh pihak manajemen,” ujarnya.

    Tentang usulan program beasiswa yang sempat dipermasalahkan, Rudi memastikan bahwa pengajuan tersebut telah  diterima pihak perusahaan Saat ini proposal dalam tahapan kajian untuk segera dapat ditindaklanjuti.

    “Kami berkomitmen untuk terus menjaga hubungan harmonis dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur dialog yang konstruktif,” tutup Rudi.

  • Wapres Gibran Tinjau Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya, Bangunan Megah Bernuansa Lokal 100% Rampung

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan peninjauan langsung pembangunan kompleks gedung pusat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu (22/4/2026).

    Sebelum meninjau pusat pemerintahan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan diri mengunjungi RSUD Dr. John Piet Wanane di kilometer 24 Kabupaten Sorong.

    Dalam kunjungan itu, Wakil Presiden ke-14 ini didampingi, Menkopolhukam, Wamendagri dan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, beserta semua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    Usai meninjau lokasi, Gibran memberikan apresiasi terhadap desain dan konsep bangunan yang dinilai memadukan kemegahan dengan kearifan lokal Papua. Ia menilai arsitektur gedung tersebut mencerminkan identitas budaya Papua yang sangat unik, namun tetap dibangun dengan efisiensi anggaran.

    “Bangunannya cukup megah, tapi biayanya relatif lebih efisien dibandingkan pembangunan serupa di beberapa daerah lain di wilayah Papua,” ujar Gibran.

    Wapres Gibran Tinjau Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya, Bangunan Megah Bernuansa Lokal 100% Rampung
    Dr Corneles Sagrim, ST, M.MT. Kepala Balai Penataan Bangunan Kawasan Prasarana dan Kawasan Papua Barat Dirjen Cipta Karua Kementerian PU

    Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Papua Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Corneles Sagrim, menjelaskan bahwa progres pembangunan tahap pertama telah mencapai 100 persen.

    “Kami sudah melaporkan bahwa pekerjaan fisik utama telah selesai 100 persen. Saat ini tinggal tahap penyelesaian akhir seperti pemasangan lampu dan penataan halaman,” jelasnya.

    Ia menambahkan, dalam kawasan tersebut terdapat tiga bangunan utama yang telah dibangun, yakni Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor DPR Provinsi Papua Barat Daya.

    Proyek pembangunan tahap pertama ini menelan anggaran sekitar Rp444 miliar. Selanjutnya, pembangunan akan dilanjutkan pada tahap kedua yang mencakup pengembangan kawasan serta dukungan sistem manajemen akses (Privileged Access Management/PAM).

    Dari sisi lahan, pemerintah daerah telah membebaskan sekitar 55 hektare area. Namun, pemanfaatan untuk pembangunan tiga kantor tersebut saat ini baru mencakup kurang lebih 20 hektare.

    Untuk peresmian kompleks pusat pemerintahan tersebut, tinggal menunggu rampungnya tahap finishing serta penataan kawasan secara menyeluruh.

  • Musda Golkar Alot, Peserta Terancam Kehilangan Tempat Menginap

    Melanesiatimes.com, Masohi -Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah yang semula dijadwalkan berakhir pada Rabu pukul 12.00 WIT, hingga kini masih berlangsung alot dan penuh dinamika.

    Perdebatan panjang terjadi akibat tarik ulur sejumlah poin pembahasan, khususnya terkait regulasi rekomendasi dari masing-masing kecamatan. Isu tersebut dinilai krusial karena harus memiliki dasar legalitas yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam forum Musda.

    Situasi semakin kompleks setelah Ketua Panitia, Izac Sitaniapesy, mengaku kebingungan terkait keberlanjutan teknis kegiatan, terutama menyangkut tempat pelaksanaan dan akomodasi peserta.

    “Musda tetap berlanjut meskipun sudah melewati batas waktu yang ditetapkan panitia sejak awal. Karena belum selesai, kami harus berkoordinasi ulang untuk menentukan lokasi selanjutnya, sebab tempat yang digunakan saat ini hanya sampai hari ini,” ujar Izac kepada awak media usai sidang diskors.

    Ia menegaskan, persoalan tempat menjadi hal penting, bukan hanya untuk kelangsungan forum, tetapi juga terkait kebutuhan penginapan peserta.

    “Bukan hanya forum musyawarah, tetapi juga tempat menginap peserta. Kalau tidak, mereka mau istirahat di mana?” tambahnya.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan harapan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar A. Lessy, yang sebelumnya optimistis Musda dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Musda pada Selasa (21/04/2026).

    “Kita belajar dari pengalaman sebelumnya yang tidak sempat tuntas di tingkat kabupaten. Namun kali ini kami berharap Musda bisa berjalan lancar dan selesai di daerah,” ujar Lessy.

    Meski demikian, panitia tetap berkomitmen mendukung seluruh proses yang berlangsung sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun, mereka juga mengaku khawatir jika Musda terus berlarut-larut tanpa kepastian.

    Izac mengingatkan bahwa perencanaan awal hanya mencakup penyewaan tempat dan akomodasi peserta selama satu hari.

    “Jika kegiatan ini terus berlanjut, tentu kami harus siap dengan konsekuensi tambahan anggaran,” katanya.

    Hingga berita ini diturunkan, forum Musda masih dalam kondisi skorsing berdasarkan kesepakatan peserta. Sidang dijadwalkan kembali dilanjutkan pada pukul 20.00 WIT atau setelah salat Isya, bertempat di Aula Pertemuan Lounussa Beach, Jalan Christina Martha Tiahahu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. (HUAT)

  • Kunjungi KNMP Warmasen, Wapres Gibran Tegaskan Komitmen Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nelayan

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Waisai Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya, Rabu (22/4/26)

    ‎Agenda Kunker tersebut, Wapres meninjau langsung 3 lokasi strategis yakni SD Negeri 2 Kota Waisai guna memastikan Program MBG, Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pasar Snonbukor Kelurahan Warmasen dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Raja Ampat.

    ‎Pantauan Melanesiatimes.com, pukul 09.45 WIT Wapres tiba di Lokasi KNMP Kelurahan Warmasen. Kunker Wapres Gibran ini disambut meriah masyarakat dan seluruh pedagang di pasar snonbukor ditandai dengan nyanyian lagu-lagu Papua oleh sanggar seni asal Kampung Sapokren diiringi musik bambu ciri Khas Raja Ampat.

    ‎Tak hanya meninjau lokasi, Wapres juga membuka ruang dialog bersama para nelayan KNMP Kelurahan Warmasen guna mamastikan persoalan utama yang sering dihadapi oleh para nelayan.

    ‎Dalam dialog itu seorang nelayan (Wailata) menyampaikan keresehan dan faktor penghambat produktivitas, dimulai dari minimnya transportasi, keterbatasan akses bbm, peralatan melaut, serta daya dukungan terhadap pengembangan usaha perikanan yang tidak optimal.

    ‎Nelayan menilai ketersediaan bahan bakar yang mumpuni dan mudah dijangkau merupakan bagian vital untuk tetap menjaga produktivitas melaut.

    ‎Sementara itu, Wapres Gibran menyampaikan bahwa apa yang telah diutarakan oleh para nelayan di KNMP Kelurahan Warmasen merupakan hal yang cukup urgen maka pihaknya segera menindaklanjuti seluruh usulan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

    ‎Wapres menegaskan dan memastikan bahwa pendekatan pembangunan tidak bersifat top-down, namun berbasis kebutuhan langsung pada nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih kelurahan Warmasen.

    “Bapak Ibu nanti saya perintahkan ini. Sekarang kan sudah ada B3OKP sama Komite percepatan pembangunan nanti akan dikawal sesuai permintaan para nelayan,” tegas Gibran dalam dialognya bersama para nelayan KNMP.

    ‎Kunker ini sebagai upaya pemerintah  dalam mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan di Raja Ampat, yang selama ini diketahui memiliki kekayaan alam lautnya namun terkendala infrastruktur dan suprastruktur.

    ‎Campur tangan pemerintah pusat pada kebutuhan dasar nelayan seperti BBM, alat tangkap, hingga kebutuhan perikanan lainnya dinilai krusial untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di pesisir Raja Ampat.

    ‎Nelayan KNMP Kelurahan Warmasen berharap Kunker Wapres ini tak hanya sekedar penyerapan aspirasi biasa. Tetapi, berlanjut pada program signifikan yang berdampak langsung terhadap produksi nelayan serta meningkatkan pendapatan para nelayan dari fluktuatif menjadi tetap dan berkelanjutan.

  • Rakor SILPA 2025, Papua Barat Daya Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menekankan pentingnya pelaksanaan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

    Penegasan tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya saat membuka kegiatan rakor yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (22/4/2026).

    Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, jajaran pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Dalam sambutannya, Pj Sekda menegaskan bahwa rekonsiliasi SILPA tidak hanya sebatas kegiatan administratif, tetapi memiliki peran penting dalam memastikan data keuangan daerah tersaji secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Proses rekonsiliasi ini tidak semata-mata menyamakan angka, tetapi juga memastikan seluruh komponen data mulai dari pendapatan, belanja, hingga sisa anggaran, termasuk dana otsus dan tambahan infrastruktur telah terverifikasi dan selaras,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana otonomi khusus bagi daerah di Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru, dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

    Menurutnya, hasil rekonsiliasi SILPA akan menjadi pijakan utama dalam proses perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara cermat dan menyeluruh.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rakor ini memiliki tiga tujuan utama, yakni menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun administratif, serta meningkatkan kualitas perumusan kebijakan ke depan.

    “Melalui forum ini, kita berupaya menyatukan basis data, mengurai berbagai persoalan di lapangan, dan menyusun langkah perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan tepat sasaran,” katanya.

    Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih terus berproses dalam memperkuat sistem kelembagaan dan tata kelola fiskal. Karena itu, pelaksanaan rakor ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas data serta memperkuat sinergi antar pemerintah.

    Pj Sekda juga mengingatkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, tidak hanya instansi yang menangani keuangan.

    Ia pun meminta seluruh peserta untuk mengikuti rakor dengan serius dan terbuka agar menghasilkan data yang final dan dapat dijadikan acuan bersama dalam pengambilan kebijakan.

    “Partisipasi aktif dan keterbukaan seluruh peserta sangat dibutuhkan agar hasil yang dicapai benar-benar komprehensif dan bisa menjadi rujukan bersama,” tegasnya.

    Pj Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, atas dukungan dan pendampingan yang terus diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk di wilayah Papua.

    Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan kesepahaman yang kuat dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

  • Blusukan ke Pasar Jembatan Puri Kota Sorong, Wapres Gibran Borong Dagangan dan Serap Aspirasi Warga

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan langsung ke Pasar Jembatan Puri, Kota Sorong Papua Barat Daya, pada Rabu (22/4/2026).

    Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut antusias oleh para pedagang dan warga yang memadati area pasar.

    Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran terlihat berinteraksi akrab dengan para pedagang sambil membeli berbagai kebutuhan yang dijual di lapak-lapak. Aksi memborong dagangan itu pun sontak menghadirkan suasana hangat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi para pedagang kecil.

    “Bapak Wapres Gibran belanja jualan kami,” ungkap sejumlah pedagang dengan wajah sumringah, menandakan rasa senang atas perhatian yang diberikan secara langsung.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, Gibran yang mengenakan kemeja berwarna biru muda tampak menyusuri lorong pasar, menyapa warga satu per satu, serta sesekali berhenti untuk berbincang. Kehadirannya juga dimanfaatkan masyarakat untuk mengabadikan momen melalui foto bersama.

    Di tengah kunjungan tersebut, aspirasi masyarakat pun turut mengemuka. Salah seorang warga, Yustina Kambu, berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada tenaga honorer, khususnya di Kota Sorong.

    “Saya honor paruh waktu di Perhubungan Kota Sorong. Saya minta agar Bapak Presiden memperhatikan kami, jangan ada perbedaan di kantor. Kalau bisa kami diangkat semua menjadi PNS,” ujarnya.

    Harapan serupa juga disampaikan Ketua Koperasi Nelayan Tangkap Tradisional Kota Sorong, Pieter Koromat. Ia mengaku bersyukur atas kunjungan Wapres yang dinilai memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi riil di pasar.

    “Harapan kami setelah kunjungan ini, pemerintah bisa lebih memperhatikan pasar kami, terutama soal modal usaha dan fasilitas. Masih banyak mama-mama Papua yang berjualan hanya beralaskan tikar karena belum ada meja yang memadai,” tuturnya.

    Menurut Pieter, pihak pengelola bersama pedagang telah melakukan pembenahan pasar sejak dua hari sebelum kunjungan berlangsung. Meski demikian, ia berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada kunjungan semata.

    “Kami minta pemerintah provinsi dan pemerintah kota benar-benar memperhatikan tempat ini. Jangan hanya datang, melihat, lalu pergi,” tegasnya.

    Kunjungan blusukan ini menjadi moment penting bagi pemerintah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong perbaikan fasilitas dan kesejahteraan pelaku usaha kecil di pasar tradisional.

  • Dua Periode: Partai Golkar Pastikan Beri Rekomendasi Ozan-Mario di 2029

    Melanesiatimes.com, Masohi Kabupaten Maluku Tengah – Ketua Umum Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Maluku Tengah Rudolf Lailossa menyampaikan komitmen partainya untuk kembali mendukung pemerintahan Ozan-Mario yang kedua kalinya atau 2 periode.

    Pernyataan tersebut disampaikan langsung Lailossa dalam acara pembukaan Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Golkar yang berlangsung di gedung islamic center Kota Masohi, pada selasa (21/04/2026).

    “hari ini Partai GOLKAR Maluku Tengah melaksanakan MUSDA ke X. Dan saya harus sampaikan bahwa kami semua sudah berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Ozan-Mario 2 periode nanti pada tahun 2029,” kata Lailossa ditengah penyampaian sambutannya.

    Selain memastikan rekomendasi partai ke barisan Malteng Bangkit, para kader lanjut Lailossa menambahkan “juga siap mengantarkan Ketua Golkar Provinsi Maluku Umar Lessy menuju senayan sebagai anggota DPR-RI,” koar Lailossa.

    Semangat ini terus dijaga mengingat sudah 2 kali pemilu di Maluku partai berlambang pohon beringin itu tak pernah berhasil mengirimkan wakilnya ke senayan.

    Sementara itu, diketahui bahwa Musda kali ini juga menempatkan 3 kader terbaik Golkar Maluku Tengah sebagai kandidat Ketua Umum yang akan bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum nanti.

    Mereka adalah Rusbandi Silawane, Hasan Al Katiri, dan Temy R Talaohu. Apapun hasilnya nanti, menurut Lailossa adalah bagian dari dinamika politik yang wajar, sehat, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi Partai Golkar yang baik.

    Terlebih, kata dia “mereka ketiganya adalah kader terbaik Golkar,” ujar Lailossa singkat.

    Disamping itu, kehadiran Bupati Zulkarnain pada acara Musda X Partai Golkar juga turut menambah kesan positif sebagai bentuk kolaborasi yang harmonis, dan satu tujuan dalam membangun Kabupaten Maluku Tengah.

    Lewat sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Partai Golkar atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terbangun dengan baik.

    Menurutnya “pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi, dan dalam banyak hal, Partai Golkar telah menunjukkan peran konstruktifnya dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah ini,” sahut Zulkarnain.

    Ia menegaskan bahwa partai politik merupakan pilar utama demokrasi. “bukan sekedar sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tetapi ruang untuk merawat gagasan, membangun kader, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Di situlah kualitas sebuah partai diuji, bukan hanya saat pemilu, tetapi dalam keseharian pengabdiannya,” kata Zulkarnain.

    Dalam konteks itu, Golkar punya rekam jejak panjang. Secara filosofis, Golkar dibangun di atas semangat kekaryaan, bahwa politik harus menghasilkan karya, bukan sekadar wacana.

    Ia mengingatkan bahwa keberpihakan kepada rakyat harus nyata, bukan sekedar retorika. Ini nilai yang sederhana, tetapi sangat kuat, dan tetap relevan sampai hari ini.

    Musda ke-10 bukan sekedar forum formal organisasi. Melainkan adalah ruang strategis untuk memperkuat arah partai, menajamkan visi, memperkaya gagasan, dan memastikan bahwa Golkar tetap menjadi kekuatan yang adaptif, rasional, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

    Kepada forum, Zulkarnain mengaku mengikuti perkembangan politik jelang Musda X Parta Golkar Di Maluku Tengah. “diskursusnya cukup ramai, baik di ruang-ruang publik maupun di dunia maya. Artinya apa? Artinya Golkar ini masih sangat “seksi” di Maluku Tengah. Seksi yang saya maksudkan bukan soal penampilan, tetapi soal daya tarik politik, menjadi pusat perhatian, diperbincangkan, bahkan diperdebatkan,” ungkapnya.

    Beliau berpesan tunjukkanlah jati diri Partai Golkar sebagai partai besar. “bermusda-lah dengan cara yang santun, dialogis, dan bermartabat. Perbedaan pilihan boleh, tetapi persatuan harus tetap dijaga,” kata Zulkarnain sembari mengakhiri sambutannya.

    Turut hadir sejumlah pengurus dan kader partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah beserta jajaran TNI/Polri. (HUAT)

     

     

     

  • Wapres Gibran Berikan Kado Spesial untuk Mama-mama Papua di Hari Kartini

    Melanesiatimes.com, Sorong, PBD – Peringatan Hari Kartini tahun ini menghadirkan suasana hangat dan penuh makna bagi ratusan mama Papua di Kota Sorong. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengajak para ibu berbelanja bersama di SAGA Supermarket & Department Store, Selasa (21/04/2026).

    Sebagai bentuk kepedulian sekaligus pendekatan langsung kepada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

    Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memuliakan peran perempuan. Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Kartini yang menempatkan perempuan sebagai pilar penting dalam keluarga maupun pembangunan bangsa.

    Sebanyak 100 ibu janda dilibatkan dalam kegiatan ini. Masing-masing menerima voucher belanja senilai Rp500.000 yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pokok hingga perlengkapan anak.

    Sejak kedatangan Wapres, suasana keakraban langsung terasa. Para mama Papua tampak antusias menyambut, bahkan berkesempatan berdialog dan berinteraksi secara langsung sambil berbelanja. Momen ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang sarat makna perjuangan perempuan Indonesia.

    Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Anie Nauw, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk kepedulian nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pihaknya secara khusus memfasilitasi 100 mama janda untuk bertemu langsung dengan Wakil Presiden.

    “Momentum ini luar biasa bagi kami. Di Hari Kartini, mama-mama Papua bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden dan merasakan perhatian nyata melalui kegiatan sederhana seperti belanja bersama,” ujarnya.

    Anie juga menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan terhadap perempuan, khususnya di Papua Barat Daya. Menurutnya, pemberdayaan perempuan harus terus diperkuat agar mampu berkontribusi lebih luas dalam berbagai sektor pembangunan.

    “Kami berharap ke depan tidak ada lagi ketimpangan. Perempuan Papua harus terus didorong untuk berdaya, berkarya, dan berdampak,” tambahnya.

    Salah satu penerima manfaat, Joice Merauga (46), mengaku sangat terbantu dengan adanya voucher tersebut. Sebagai janda yang menghidupi keluarga dari usaha kecil, bantuan ini menjadi penopang penting bagi kebutuhan sehari-hari.

    “Ini sangat membantu kami. Saya bisa beli kebutuhan anak-anak, seperti pampers, gula, telur, dan lainnya. Terima kasih untuk Bapak Gibran,” ungkapnya.

    Ia pun berharap perhatian serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang.

    “Semoga Bapak selalu diberkati bersama keluarga,” tuturnya singkat.

    Meski dikemas secara sederhana, kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan, mama-mama Papua—khususnya para janda—merasakan kehadiran pemerintah secara langsung melalui aksi yang menyentuh kebutuhan dasar mereka.

    Momen Hari Kartini kali ini pun tidak sekadar menjadi simbol peringatan, tetapi hadir dalam bentuk dukungan konkret yang memperkuat peran perempuan agar tetap tangguh, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

  • Gibran Pilih Dialog di Supermarket, Suara Warga Sorong Jadi Perhatian

    Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat Daya — Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kota Sorong menghadirkan nuansa tersendiri di tengah rutinitas warga. Selasa (21/4/2026).

    Dalam agenda kerjanya, Wapres memilih turun langsung ke pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan mendatangi Saga Supermarket, salah satu lokasi favorit warga untuk memenuhi kebutuhan harian.

    Kehadiran Gibran tidak sebatas agenda seremonial. Ia tampak menyusuri setiap sudut supermarket, berhenti di beberapa titik, lalu berbincang santai dengan para pembeli, terutama mama-mama Papua. Obrolan berlangsung akrab dan mengalir, membahas kondisi harga bahan pokok hingga berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

    Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan harapan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak memberatkan. Aspirasi itu mendapat perhatian serius dari Wapres, yang terlihat mendengarkan dengan saksama sekaligus memberikan tanggapan secara langsung. Interaksi ini dinilai membuka ruang komunikasi yang lebih jujur antara pemerintah dan masyarakat.

    Tak hanya berdialog, Gibran juga turut berbelanja bersama beberapa mama-mama Papua. Momen ini mencerminkan bentuk dukungan nyata terhadap aktivitas ekonomi lokal. Kehadiran Wapres di tengah aktivitas jual beli diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi sekaligus memberi semangat bagi pelaku usaha di daerah.

    Kunjungan tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, khususnya di kawasan Indonesia timur. Papua Barat Daya dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

    Sepanjang kunjungan berlangsung, antusiasme warga terlihat jelas. Banyak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog langsung, menyampaikan harapan, hingga mengabadikan momen bersama Wapres. Kehangatan interaksi tersebut mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap perhatian pemerintah pusat.

    Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib berkat dukungan aparat keamanan serta koordinasi pemerintah daerah. Lebih dari sekadar kunjungan kerja, kegiatan ini menjadi gambaran pendekatan kepemimpinan yang lebih dekat dengan masyarakat, terbuka terhadap aspirasi, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

    Melalui kunjungan seperti ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sorong pun menjadi salah satu titik strategis dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

  • Kinerja PUPR Papua Barat Daya Dikritisi, Pansus DPRP PBD Dalami Realisasi Program 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Panitia Khusus (Pansus) DPR Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) menyoroti sejumlah aspek krusial dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Barat Daya, terutama terkait kualitas perencanaan program serta tingkat penyerapan anggaran tahun 2025.

    Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas PUPR PBD di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (20/4/2026).

    Rapat ini menjadi bagian dari upaya legislatif dalam mengkaji secara mendalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    Ketua Pansus, Cartensz Malibela, menjelaskan bahwa forum tersebut difokuskan pada evaluasi realisasi program kerja tahun 2025. Ia menegaskan bahwa proses ini masih berada pada tahap pendalaman, sehingga belum dapat ditarik kesimpulan akhir.

    “Kami sudah melakukan RDP bersama Kepala Dinas PU. Dalam pertemuan ini, kami melakukan pendalaman terhadap LKPJ, khususnya realisasi program tahun 2025. Ada beberapa catatan yang kami temukan, namun saat ini masih dalam tahap pendalaman,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Cartensz menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini disebabkan proses verifikasi data dan dokumen masih terus berjalan.

    “Kami belum bisa menyatakan apakah laporan itu sesuai atau tidak, karena masih dalam proses pendalaman. RDP ini memang bertujuan untuk menggali lebih dalam data dan dokumen yang disampaikan kepada kami,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pembahasan LKPJ tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan evaluasi guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan objektif.

    “Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Biasanya setelah beberapa kali pertemuan, baru kita bisa melihat secara utuh hasilnya,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan program di sektor PUPR. Selain itu, optimalisasi penyerapan anggaran dinilai menjadi kunci agar program pembangunan, khususnya infrastruktur, dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Yang pasti, kami mendorong perbaikan dalam perencanaan dan peningkatan penyerapan anggaran. Ini penting karena kita berbicara soal pembangunan infrastruktur, bukan sekadar pengadaan program,” tegasnya.

    Cartensz menutup dengan memastikan bahwa seluruh data, dokumen, dan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus ditelaah secara menyeluruh sebelum Pansus menyampaikan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat Daya.

    “Kami akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh dokumen dan data yang ada. Hasilnya nanti akan kami sampaikan secara resmi,” pungkasnya.