Melanesia Times

Blog

  • Kungker Menteri Perumahan Muarar Sirait di Sorong, Dorong Percepatan Program Bedah Rumah dan Ekonomi Rakyat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (25/4/2026).

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan perumahan rakyat di wilayah Papua, yang menjadi salah satu prioritas nasional.

    Dalam agenda tersebut, Menteri didampingi oleh Billy Mambrasar, Anggota DPR RI Faujia Helga Tampubolon, Anggota DPD RI Agustinus R. Kambuaya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Wali Kota Sorong Septinus Lobat.

    Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan perumahan di Papua Barat Daya. Dalam keterangannya, Menteri Ara menegaskan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sesuai arahan Presiden Prabowo melakukan perubahan yang sangat mendasar di enam provinsi di Papua,” ujarnya.

    Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua yang menjadi sasaran program tersebut.

    “Tahun ini, setiap kabupaten/kota minimal mendapatkan 500 unit bedah rumah,” jelasnya.

    Dengan target tersebut, diperkirakan sekitar 21 ribu rumah akan diperbaiki di seluruh wilayah Papua sepanjang tahun 2026.

    Menurutnya, program ini merupakan langkah besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang layak.

    “Ini perubahan yang mendasar, karena Presiden punya komitmen kuat untuk membangun Papua,” tegasnya.

    Selain program bedah rumah, pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

    Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, untuk memperoleh akses pembiayaan. “Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan dan bunganya hanya 0,5 persen,” kata Ara.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat memperbaiki rumah sekaligus mengembangkan usaha berbasis rumah tangga. Menurutnya, banyak masyarakat, khususnya ibu-ibu, yang menjalankan usaha dari rumah sehingga membutuhkan dukungan permodalan.

    “Ini harusnya menggerakkan ekonomi rakyat, karena banyak usaha kecil berjalan dari rumah,” ujarnya.

    Maruarar Sirait juga menekankan pentingnya pembangunan yang terintegrasi antara perbaikan rumah dan peningkatan ekonomi keluarga. “Jangan hanya membangun rumahnya, tapi bangun juga ekonomi keluarganya,” tegasnya.

    Ia mencontohkan bahwa tanpa ekonomi yang kuat, rumah yang telah diperbaiki berpotensi kembali rusak. “Kalau ekonomi tidak berjalan, WC bisa rusak, atap bocor tidak diperbaiki, dan rumah kembali kumuh,” jelasnya.

    Di Kota Sorong sendiri, tercatat sekitar 18 ribu rumah masih dalam kondisi tidak layak huni. “Kita lihat di Sorong saja ada sekitar 18 ribu rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

    Untuk itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dalam menangani persoalan tersebut. “Kita bergandeng tangan dengan gubernur dan wali kota, anggaran kita satukan,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan rumah masyarakat melalui semangat gotong royong.

    Program serupa juga akan diterapkan di wilayah perbatasan negara. “Kita akan perbaiki rumah di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, juga di Kalimantan dan Sulawesi,” ujarnya.

    Sebanyak 15 ribu rumah ditargetkan akan diperbaiki di kawasan perbatasan tersebut. Menurutnya, hal ini penting untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat sebagai bagian dari Indonesia.

    Selain bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah subsidi secara masif di Papua. Program tersebut akan didukung oleh berbagai lembaga, termasuk Tapera, guna memperluas akses kepemilikan rumah.

    Secara keseluruhan, program perumahan mencakup tiga skema utama, yakni bedah rumah, KUR perumahan, dan rumah subsidi.

    Menteri Ara menilai program ini memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.“Pembangunan rumah akan menggerakkan banyak sektor ekonomi,” katanya.

    Ia menyebutkan bahwa sektor konstruksi, perdagangan material, hingga usaha kecil akan ikut terdorong. “Warung makan, toko bangunan, hingga petani dan nelayan juga akan merasakan dampaknya,” jelasnya.

    Secara khusus, ia menyoroti peningkatan signifikan program pembangunan perumahan di Kota Sorong yang sebelumnya 40 unit dan di tahun 2026 menjadi 607 Unit, penambahan sekitar 15%.

    “Tahun lalu pembangunan perumahan sebanyak 40 unit, sekarang menjadi 607 unit. Ini lonjakan yang luar biasa,” ungkapnya.

    Lonjakan tersebut dinilai sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan perumahan di daerah.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah membangun 100 unit rumah pada tahun 2025. Untuk tahun 2026, jumlah tersebut disesuaikan menjadi 70 unit akibat efisiensi anggaran.

    Di tingkat kota, Pemerintah Kota Sorong menargetkan pembangunan 65 unit rumah pada tahun ini.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Maruarar juga meminta agar pembangunan beberapa rumah tidak layak huni warga kokoda segera dimulai. Ia mendesak Pemerintah Kota Sorong untuk segera bergerak tanpa menunda waktu. “Mulai Senin depan harus sudah mulai dibangun yah,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sorong menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk menjalankan arahan tersebut. “Siap, mulai Senin kita kerjakan,” ujar Wali Kota Sorong.

    Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan perumahan di Papua Barat Daya. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Pemerintah optimistis, melalui kolaborasi dan pengawasan bersama, program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

    “Rakyat, aparat penegak hukum, dan media harus ikut mengawasi,” tutup MenPKP.

  • Robby Wanma Laporkan Pencemaran Nama Baik, Herry Korano Laporkan Balik Dugaan Korupsi Pokir Senilai Rp.1,2 Miliar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong  — Polemik hukum antara anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, Robby Wanma, dan Herry Clemens Korano kian memanas. Setelah dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, Herry Korano melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengambil langkah hukum balik dengan melaporkan dugaan korupsi anggaran pokok pikiran (pokir) senilai Rp1,2 miliar. Sabtu (25/4/2026).

    Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Yosep Titirlolobi, S.H., yang menjadi kuasa hukum Herry Korano, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati laporan yang telah dilayangkan oleh Robby Wanma. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kliennya siap menghadapi proses hukum dengan sejumlah bukti yang dimiliki.

    “Kami menghormati laporan tersebut karena itu adalah hak setiap warga negara. Namun kami juga akan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang cukup dalam proses hukum yang berjalan,” ujar Yosep kepada media.

    Lebih lanjut, Yosep menilai sikap Robby Wanma sebagai pejabat publik seharusnya tidak reaktif terhadap kritik yang berkembang di masyarakat, terutama terkait dugaan keterlibatan dalam praktik setoran dari mafia BBM.

    “Seharusnya sebagai pejabat publik tidak perlu kebakaran jenggot ketika dikritik. Apalagi jika nantinya kami dapat membuktikan dugaan keterlibatan tersebut, tentu akan menjadi persoalan serius,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Yosep juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pokir APBD Perubahan Tahun 2025 yang melekat pada Robby Wanma. Anggaran tersebut disebut mencapai Rp1,2 miliar dan diduga tidak disalurkan sesuai peruntukannya.

    Menurut Yosep, terdapat kejanggalan dalam penyaluran pokir tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebagian anggaran, yakni sebesar Rp600 juta, digunakan untuk pengadaan sound system di Gereja GPDI Efata Klawasi Kampung Salak, Kota Sorong.

    “Padahal yang bersangkutan merupakan representasi dari masyarakat Raja Ampat. Seharusnya bantuan pokir itu difokuskan ke daerah pemilihannya, bukan justru dialihkan ke tempat lain,” ujarnya.

    Selain itu, Yosep juga menyoroti bantuan sebesar Rp500 juta yang diberikan kepada Ketua IPNU Raja Ampat, Syamsuddin, untuk kegiatan pengembangan kapasitas usaha masyarakat pesisir yang dinilai tidak jelas peruntukannya.

    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung bantuan kepada Lembaga Adat Wardo yang hanya menerima Rp100 juta melalui ketuanya, Noak Manggaprauw. Padahal, menurut Yosep, lembaga adat tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pencalonan Robby Wanma sebagai anggota DPR melalui jalur afirmasi Otsus.

    “Atas dasar itu, kami menilai ada indikasi kuat bahwa anggaran pokir tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi disalahgunakan,” ungkap Yosep.

    Ia memastikan bahwa pada Senin, 27 April 2026, pihaknya akan mendampingi kliennya untuk secara resmi melaporkan dugaan tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Papua Barat Daya serta Kejaksaan.

    “Kami akan melaporkan dugaan korupsi anggaran pokir Rp1,2 miliar tersebut karena ada indikasi kuat terjadi penyimpangan dalam penyalurannya,” pungkasnya.

  • Talud Kampung Atkari Dalam Tahapan Pemeliharaan, Begini Klarifikasi CV Willys Jaya

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Perusahaan Pelaksanaan pembangunan talud di Kampung Atkari, Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat, beri klarifikasi terkait kondisi bangunan yang ambruk, Sabtu (25/4/26).

    ‎Direktur CV Willys Jaya menerangkan terkait Kondisi yang terjadi pada pembangunan talud di Distrik Misool Utara bukan unsur kesengajaan atau karena kualitas pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun, murni akibat cuaca yang cukup ekstrem pada tanggal 18 Maret 2026 lalu.

    Kondisi Curah Hujan yang Deras Mengakibatkan Ambruknya Talud di Distrik Misool Utara

    ‎”pada 18 Maret 2026 itu kondisi curah hujan cukup deras sehingga mengakibatkan kerusakan pada talud,” ungkap Elva A Watem Direktur CV Willys Jaya, Sabtu (25/4/26)

    ‎Terkait 100 persen pekerjaan yang disebutkan di salah satu portal media. Elva menegaskan bahwa, pekerjaan tersebut sudah melewati masa pemeriksaan baik Inspektorat maupun BPK sehingga anggaranya disesuaikan dengan bobot pekerjaan.

    ‎Bahkan menurutnya, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat maupun BPK terdapat kelebihan volume kerja. Selain itu, pihaknya selaku Direktur CV Willys Jaya berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan talud tersebut.

    ‎”Kami tetap menyelesaikan. Tidak ada alasan untuk tidak diselesaikan ini juga masih dalam tahapan pemeliharaan hingga mei 2026,” ujarnya.

    ‎Sebagai informasi tambahan, pihak perusahaan menyebutkan bahwa, pekerjaan talud di kampung Atkari Distrik Misool Utara masih dalam tahapan pemeliharaan hingga hingga mei 2026.

  • Promosi Besar-besaran di MAX 2026, Papua Barat Daya Bidik Wisatawan dan Investor Dunia

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus memperkuat promosi sektor pariwisata bahari dan ekonomi kreatif melalui partisipasi pada ajang Marine Actions Expo (MAX) 2026 yang berlangsung pada 24–26 April 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Keikutsertaan dalam event berskala nasional tersebut dinilai strategis untuk memperkenalkan potensi unggulan Papua Barat Daya kepada pasar nasional maupun internasional.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PBD, Yusdi Lamatenggo, mengatakan MAX 2026 menjadi ruang penting bagi daerah untuk memperkuat citra pariwisata Papua Barat Daya, khususnya wisata bahari yang telah dikenal luas di dunia internasional.

    “Event Marine Actions Expo (MAX) 2026 merupakan salah satu pameran bahari dan pariwisata laut terbesar yang menjadi wadah pertemuan para pelaku industri pariwisata, investor, dan masyarakat umum,” ujar Yusdi.

    Menurutnya, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam event tersebut tidak hanya sebatas promosi destinasi wisata, tetapi juga membuka peluang investasi serta kemitraan baru dalam pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan di daerah.

    Dalam kegiatan itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PBD menghadirkan Sosialisasi Tourism Information Center (TIC) Digital Papua Barat Daya. Program ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengenal potensi pariwisata Papua Barat Daya melalui platform digital yang lebih modern dan mudah diakses.Promosi Besar-besaran di MAX 2026, Papua Barat Daya Bidik Wisatawan dan Investor Dunia

    Selain itu, konsep kampanye tanpa kertas atau paperless juga menjadi bagian penting dalam sosialisasi tersebut. Pemerintah daerah mendorong peralihan dari penggunaan media fisik ke sistem digital guna meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

    “Melalui TIC Digital, masyarakat dan wisatawan bisa lebih mudah mendapatkan informasi tentang destinasi wisata, budaya, hingga potensi bahari Papua Barat Daya secara cepat dan efisien,” katanya.

    Tak hanya fokus pada promosi wisata, pemerintah daerah juga memberikan ruang bagi pengembangan ekonomi kreatif. Berbagai produk UMKM dan ekonomi kreatif khas Papua Barat Daya diperkenalkan kepada pengunjung booth pameran sebagai upaya memperluas pasar produk lokal.

    Produk-produk ekonomi kreatif tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM lokal sekaligus menjadi bagian dari identitas pariwisata Papua Barat Daya yang memiliki kekayaan budaya dan kerajinan khas daerah.

    Dalam event MAX 2026, transaksi Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C) juga menjadi agenda utama. Pelaku industri lokal seperti tour operator dan dive resort menawarkan paket wisata bahari eksklusif dengan promo khusus selama pameran berlangsung.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga memfasilitasi pelaku industri lokal seperti biro perjalanan wisata dan pengelola homestay agar dapat bertemu langsung dengan calon pembeli potensial maupun investor di sektor pariwisata.

    “Kami ingin pelaku industri lokal mendapat kesempatan lebih luas untuk membangun jaringan bisnis, memperluas promosi, dan meningkatkan kunjungan wisata ke Papua Barat Daya,” ujar Yusdi.

    Sebagai bagian dari promosi kolaboratif, pengunjung yang aktif berpartisipasi dalam kampanye wisata di media sosial juga mendapatkan berbagai suvenir khas Papua Barat Daya seperti stiker, gelang, tumbler, kipas, hingga buku profil pariwisata daerah.

    Ajang Marine Actions Expo (MAX) 2026 sendiri disebut sukses menarik perhatian publik. Event tersebut diikuti lebih dari 120 hingga 145 booth dari komunitas, pelaku industri, UMKM, hingga perwakilan daerah, serta dikunjungi lebih dari 100 ribu pengunjung.

    Papua Barat Daya memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat promosi pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian alam dan ekowisata. Raja Ampat sebagai ikon utama pariwisata Papua Barat Daya terus dipromosikan sebagai destinasi wisata kelas dunia yang telah memperoleh pengakuan internasional bergengsi, termasuk UNESCO Global Geopark dan Biosphere Reserves.

  • Polda Papua Barat Daya Bongkar Dua Kasus Ganja di Sorong, Ratusan Paket Disita

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong — Kepolisian Daerah Papua Barat Daya melalui Direktorat Reserse Narkoba kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dengan mengungkap dua kasus penyalahgunaan dan peredaran ganja di wilayah hukum Kota Sorong. Kamis (23/4/2026).

    Pengungkapan pertama dilakukan pada Selasa, 7 April 2026 sekitar pukul 21.33 WIT di Pelabuhan Kota Sorong. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua tersangka berinisial FDF dan TS yang diduga sebagai pengedar.

    Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti ganja dengan total berat mencapai 3.166,48 gram. Barang haram tersebut dikemas dalam ratusan plastik bening berukuran besar dan disimpan dalam beberapa tas.

    Adapun rincian barang bukti yang diamankan dalam kasus pertama meliputi satu tas biru berisi 60 plastik besar ganja, satu kantong plastik hitam berisi 50 plastik besar ganja, dua tas jinjing putih masing-masing berisi 50 dan 29 plastik besar ganja, satu koper hijau toska, satu tas jinjing kuning, dua lakban bening, serta satu unit telepon seluler merek Galaxy tipe A17.

    Sementara itu, pengungkapan kasus kedua dilakukan pada Senin, 13 April 2026 sekitar pukul 03.30 WIT, juga di kawasan Pelabuhan Kota Sorong. Dalam operasi tersebut, tim Ditresnarkoba berhasil membekuk satu tersangka berinisial Z.M.G.

    Dari tersangka Z.M.G, polisi menemukan barang bukti berupa satu tas ransel hitam merek Sportex yang berisi ganja dalam jumlah besar. Selain itu, turut diamankan 60 dan 64 paket plastik bening berukuran besar berisi ganja, dua kantong plastik hitam, dua lakban coklat, serta satu unit telepon seluler merek Nokia berwarna hitam.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para tersangka diketahui memperoleh ganja tersebut dari Papua Nugini (PNG) dan berencana mengedarkannya di wilayah Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

    Para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

    Polda Papua Barat Daya menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika, khususnya di jalur masuk seperti pelabuhan.

    “Kami berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya. Peran serta masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi,” tegas perwakilan kepolisian.

  • Resmikan Posyandu ILP, BPJS Kesehatan Sorong Hadirkan Layanan Keliling dan Digital

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – BPJS Kesehatan Cabang Sorong turut ambil bagian dalam kegiatan Peresmian Posyandu Integrasi Layanan Primer dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan di Rumah Singgah Karang Taruna “Tunas HBM” Kota Sorong. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sorong, Jermias Gembenop, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sorong, serta para kepala distrik dan lurah. Kamis (23/4/2026).

    Kehadiran BPJS Kesehatan dalam kegiatan ini menjadi bentuk nyata dukungan terhadap peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui momentum tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling yang merupakan inovasi pelayanan dengan konsep jemput bola, guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Dalam pelaksanaannya, BPJS Keliling memberikan berbagai layanan administrasi kepesertaan JKN yang didominasi oleh perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pendaftaran peserta baru, perubahan data, hingga konsultasi langsung terkait kepesertaan.

    Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga memberikan sosialisasi terkait kemudahan akses layanan melalui kanal digital. Masyarakat diperkenalkan dengan layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165 serta Aplikasi Mobile JKN. Melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan semakin memahami bahwa berbagai layanan kini dapat diakses secara mandiri tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama menyampaikan bahwa kehadiran BPJS Keliling dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman peserta terhadap hak dan kewajibannya dalam Program JKN.

    “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan akses layanan, baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang telah kami sediakan,” ujarnya.

    Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat memanfaatkan berbagai fitur seperti pengecekan status kepesertaan, kartu digital JKN, pendaftaran antrean pelayanan kesehatan, hingga perubahan data peserta. Sementara itu, layanan WhatsApp PANDAWA memberikan alternatif pelayanan yang cepat dan praktis, cukup melalui ponsel tanpa harus antre.

    Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan sosialisasi terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang nonaktif, tata cara reaktivasi bagi masyarakat kurang mampu, serta edukasi mengenai pendaftaran peserta mandiri bagi masyarakat umum.

    Dengan dukungan layanan digital seperti Aplikasi Mobile JKN dan PANDAWA, peserta kini dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan kapan saja dan di mana saja. Sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan diharapkan terus terjalin guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

  • Sidak Miras Berujung Rapat, Wali Kota dan DPR Sorong Perkuat Pengawasan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., menerima kunjungan Komisi II DPR Kota Sorong yang dipimpin Wakil Ketua I DPR Kota Sorong, Syahrir N., di ruang rapat Wali Kota, Kamis (23/4/2026).

    Pertemuan ini membahas langkah strategis pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Sorong.

    Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya dilakukan Komisi II ke sejumlah distributor dan gerai penjual minuman beralkohol. Sidak ini dilakukan berdasarkan berbagai masukan masyarakat yang diterima para anggota dewan saat masa reses pada awal tahun.

    Dalam pertemuan itu, Komisi II memaparkan temuan di lapangan, termasuk dugaan lemahnya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol. Laporan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Sorong.

    Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Komisi II DPR Kota Sorong dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan. Ia menilai, upaya tersebut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

    “Kami mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Komisi II. Ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola distribusi minuman beralkohol berjalan sesuai aturan,” ujar Wali Kota.

    Ia menegaskan bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh unsur, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sorong.

    “Pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPR, tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat,” tegasnya.

    Selain aspek pengawasan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Di satu sisi kita dorong peningkatan PAD, tetapi di sisi lain keamanan dan kenyamanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.

    Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperketat pengawasan distribusi minuman beralkohol di Kota Sorong, sehingga dapat meminimalisir potensi dampak negatif di tengah masyarakat.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt. Asisten III Setda Kota Sorong, Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, serta Sekretaris DPR Kota Sorong.

  • Posyandu ILP Resmi Hadir di HBM, Pemkot Sorong Dorong Layanan Kesehatan Menyeluruh

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong resmi meluncurkan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dirangkaikan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Peresmian tersebut dilakukan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jeremias Gembenop, yang mewakili Wali Kota Sorong, di Rumah Singgah, Jalan Sriti II HBM, Kota Sorong, Kamis (23/4/2026).

    Dalam sambutannya, Jeremias menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi fondasi utama dalam mendorong pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Posyandu ILP merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih inklusif dan merata di tengah masyarakat.

    “Kesehatan adalah dasar penting dalam pembangunan kota. Melalui Posyandu ILP, pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, menyeluruh, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, Posyandu ILP hadir dengan konsep yang berbeda dibandingkan posyandu konvensional. Jika sebelumnya layanan lebih difokuskan pada ibu hamil dan balita, kini cakupannya diperluas hingga mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.

    “Pendekatan ini memungkinkan setiap warga mendapatkan pemantauan kesehatan secara rutin, sehingga pencegahan penyakit dapat dilakukan sejak dini,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Sorong juga memberikan apresiasi kepada Karang Taruna Tunas HBM yang telah berinisiatif menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Peran aktif generasi muda tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kontribusi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami mengapresiasi keterlibatan pemuda melalui Karang Taruna yang telah menjadi motor penggerak kegiatan positif di lingkungan masyarakat,” ungkapnya.

    Pemerintah turut mengimbau masyarakat HBM agar memanfaatkan keberadaan Posyandu ILP secara optimal, tidak hanya saat mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga untuk melakukan pemeriksaan rutin sebagai langkah pencegahan.

    Selain itu, para tenaga kesehatan dan kader posyandu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal, ramah, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tersedia.

    Dengan diresmikannya Posyandu Integrasi Layanan Primer di wilayah HBM, Pemerintah Kota Sorong berharap fasilitas ini mampu memberikan manfaat nyata serta mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Pembagian Bantuan Sembako, Lurah Klasabi Salurkan untuk 1.440 Kepala Keluarga

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, menyalurkan bantuan sembako kepada sebanyak 1.440 kepala keluarga sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

    Penyerahan ini berlangsung di kantor Lurah Klasabi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong pada Jumat (24/4/2026).

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kelurahan Klasabi, Abdul Rasid Hanubun, yang memastikan proses distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

    Penyerahan bantuan ini diawali secara simbolis oleh pihak Bulog kepada Kepala Kelurahan Klasabi, sebelum kemudian dilanjutkan pendistribusiannya kepada warga Kelurahan Klasabi.

    Dalam penyaluran itu, setiap kepala keluarga menerima dua karung beras dengan berat 20 kilogram serta dua kemasan minyak goreng berukuran 4 liter.

    Abdul Rasid Hanubun menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan upaya pemerintah kelurahan dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi kebutuhan pokok yang terus meningkat.

    “Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi, sehingga bantuan dapat diterima oleh warga yang berhak.

    “Data penerima sudah kami sesuaikan agar penyaluran ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Warga yang menerima bantuan tampak antusias dan mengapresiasi langkah pemerintah kelurahan yang dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Salah satu warga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah setempat.

    “Kami sangat bersyukur atas bantuan ini, karena sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga,” ungkapnya.

    Pemerintah Kelurahan Klasabi berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.

  • Peringati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, Lapas dan Bapas Sorong Gelar Donor Darah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIIB Sorong bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sorong menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kamis (23/4/2026).

    Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh antusiasme dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat yang turut berpartisipasi.

    Bakti sosial ini melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kantor Imigrasi Sorong, Unit Transfusi Darah Sele Be Solu, serta Puskesmas Malanu, yang bersama-sama mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

    Sinergi antarinstansi tersebut menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

    Kepala Lapas Sorong, Sukarna Trisna Atmaja, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan seremonial semata.

    Ia menegaskan, kegiatan ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata jajaran pemasyarakatan dalam membantu ketersediaan stok darah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial, baik di lingkungan petugas maupun masyarakat luas,” ujarnya.

    Selain donor darah, kegiatan ini juga diisi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pengecekan tekanan darah, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan umum lainnya.

    Layanan tersebut disambut baik oleh para peserta yang memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka secara langsung.

    Dari pelaksanaan donor darah, berhasil dikumpulkan sebanyak 48 kantong darah, dan kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mempererat kerja sama lintas instansi serta memperkuat komitmen mewujudkan pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berintegritas.