Blog

  • Dugaan Jual Beli WTP, Mahasiswa Geruduk Kantor Pusat BPK RI

    Melanesiatimes.com – Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM INDONESIA) dan Forum Domokrasi Rakyat Jakarta (FODRJA) geruduk Kantor Pusat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) jln. Gatot Subroto Kav. 31, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada, Jumat, (31/05/2024).

    Koordinator aksi satu Rafi mewakili Forum Domokrasi Rakyat Jakarta (FODRJA) mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh seluruh instansi negara termasuk kementerian dan BUMN.

    “Namun fakta di lapangan terjadi kami melihat BPK RI hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan lebih dari setiap proyek yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini” Ujar Rafi saat berorasi di depan Kantor BPK RI

    Lebi lanjut kata Rafi, Saat ini telah diketahui bahwa adanya Dugaan kasus jual beli status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu diungkap Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Hermanto bahwa BPK secara sengaja meminta uang sebesar dua belas milyar rupiah agar status WTP tetap diberikan walaupun ada kejanggalan pada program Food Estate yang telah dikerjakan oleh KEMENTAN

    “Belum lagi kasus proyek fiktif yang juga diminta oleh oknum BPK RI senilai sepuluh milyar rupiah kepada PT waskita karya yang dimana itu sangat amat merugikan negara serta rakyat secara umum” Ungkapnya

    Iya juga mengungkapkan, ada fakta ini mungkin hanya sebagian kecil kasus yang telah terungkap dipublik dimana BPK RI yang seharusnya menurut UU RI Nomor 16 tahun 2006 bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara secara independen, objektif dan berintegeritas ternyata hanya menjadi ladang korupsi yang sangat merugikan negara.

    “Pada masalah ini kami juga melihat bahwa ada sindikat besar di tubuh BPK RI dan ini perlu dibersihkan sampai keakar-akarnya demi terwujudnya tatanan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi serta berintegeritas” Turunya

    Ditempat yang sama juga Ikhsan koordinator aksi dua wakili Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) membeberakna Fakta lain, yang sudah mencuat dipublik bahwa kasus yang sama juga terjadi di berbagai daerah dan kementerian misalnya kasus BTS (Base Transceiver Station), kasus Bupati Kabupaten Bogor, kasus bupati Kuansing, Kasus PT. waskita karya semuanya melibatkan kan pihak Badan Pemeriksa Keuangan pada seluruh kasus tersebut

    “Tidak hanya sampai disitu saja, saat ini terjadi lagi dugaan suap WTP di Kementerian Pertanian, maka dari hal ini semua kami melihat bahwa oknum BPK itu tidak amanah menjalankan tugas yang diberikan. Dengan begitu, tidak ada lagi lembaga yang bisa menggaransi pengelolaan APBD dan APBN dinegara ini” ungkapnya saat berorasi

    Selain itu juga aktivis JAM Indonesia itu. Merasa heran dengan Majelis kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI yang selama ini dengan kasus yang sudah berulang kalip terjadi namun tidak ada satu pun respon tegas oleh Majelis kehormatan Kode Etik BPK RI terkait kasus-kasus tersebut, ada apa dengan majelis Kode Etik BPK.?

    “Kami menilai bahwa publik jangan terlalu berharap dengan peran lembaga tersebut. MKKE BPK RI yang seharusnya menjadi lembaga pengadilan terkait oknum yang dengan sengaja bermain “nakal” di lingkungan BPK RI seakan tidak berfungsi, karena sifatnya hanya kumpulan anggota majelis yang didominasi pimpinan, apalagi mereka juga bagian kolega. Dugaan kita selama ini, bahwa sifatnya Majelis Etik hanya menunggu namun tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh oleh oknum anggota BPK yang sudah mencoreng citra lembaga BPK RI.” Pungkasnya

    Selain itu ikhsan juga mendesak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan oknum BPK dengan inisial ‘HS’

    “dimana fakta persidangan menyebutkan oknum auditor BPK inisial ‘HS’ juga terlibat dalam Kasus dugaan korupsi Menteri Pertanian, maka sudah menjadi domain KPK untuk menetapkan tersangka kepada oknum anggota Auditor BPK inisial “HS”Tersebut.” Pungkasnya

    Dengan hal tersebut diatas kami dari Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Forum Drmokrasi Rakyat Jakarta Akan Menggelar Aksi dengan Tuntutan sebagai berikut.

    1. Meminta Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI untuk segera melakukan evaluasi terhadap anggota BPK RI inisial ‘HS’ yang diduga Kuat terlibat suap sebesar Dua Belas Miliar Rupiah terkait Kasus pemberian status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian.

    2. Meminta KPK RI untuk segera melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Serta Pemanggilan dan Penetapan Tersangka kepada anggota BPK RI inisial ‘HS’.atas dugaan suap Dua Belas Miliar Rupiah terkait pemberian status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian.

    3. Mendesak KPK RI untuk segera memanggil dan memeriksa Oknum Auditor BPK RI yang diduga Kuat terlibat dalam suap dua belas miliar rupiah terkait kasus pemberian status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian.

  • Beni Wahon: Dana Hibah Daerah Bisa Dipakai Sebelum Tahapan Reviuw, Sesuai Surat Edaran Bawaslu RI

    Melanesiatimes.com – Kunjungan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat yang juga masih menangani Provinsi Papua Barat, melakukan kunjungan ke Sekretariat Bawaslu Kota Sorong pada jum’at (31/05/2024).

    Kunjungan sekaligus monitoring kelembagaan terutama berhubungan dengan Sekretariat, kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat sambangi Bawaslu Kota Sorong.

    “Sehubungan dengan akan berakhirnya pengelolaan anggaran tahapan pemilu, maka kami ke kota sorong dan kabupaten lainnya untuk monitoring anggaran penyelesaian tahapan pemilu, ” ungkap Beni Wahon.

    Beni Wahon juga menjelaskan, tahapan pemilu sudah selesai dan penggunaan anggaran yang kursial sudah berakhir, sehinggah pihaknya akan fokus kepada anggaran pemilukada.

    Dikatakannya, semua Daerah Otonom Baru (DOB), masih mengacuh kepada Daerah induk, sehingga kepengurusan masih berkoordinasi dengan Satker induk, misalnya Papua Barat Daya, masih mengurus di Papua Barat.

    Terkait dengan Dana hibah pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Beni menjelaskan, “kita ada mekanise tersendiri dalam pengelolaan dana hibah tersebut, karena ada tahapan penelitian dan reviuw oleh Inspektorat wilayah III dan Biro Perencanaan Bawaslu RI,” tutur Wahon.

    Lebih lanjut ia mengatakan “beberapa hari lalu kita sudah lakukan pra reviuw dan akan dilanjutkan dengan reviuw yang terpusat di jakarta.

    Ada juga surat edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, bahwasanya, tahapan ini sudah berjalan maka diberikan dispensasi kepada Daerah yang sudah ada dana hibahnya untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan, sebelum masuk pada tahapan reviuw.

    Terkait dengan Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu 4 Provinsi diwilayah Papua, Beni Wahon menuturkan, masih menjadi open bidik bagi esalon II, baik di Provinsi maupun di pusat dan saat ini semua masih berproses di Bawaslu RI.

    “Oleh sebab itu kita tetap menungguh, karena sementara ini sudah masuk pada tahap 3 besar, tinggal penetapan kepala Sekretariat secara definitif untuk 4 wilayah DOB di Papua,”jelas Beni

    Untuk sementara semua masih di handel oleh Provinsi induk, pasalnya di daerah otonom baru hanya Plt yang kewenangannya terbatas, hanya megurus administrasi, sedang kebijakan anggaran belum bisa.

    Beni berharap agar secepatnya di tunjuk Kepala Sekretariat (Kasek) definitif, sehingga semua tahapan bisa berjalan maksimal dan terlaksana dengan baik, biar kami yang di Papua Barat atau satker induk fokus di Papua Barat saja. Harap Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat, Beni Wahon.

  • Augusty C.R. Sagrim: Optimis Dapat Rekomendasi, Setelah Terima Surat Tugas Dari DPW PAN

    Augusty C.R. Sagrim: Optimis Dapat Rekomendasi, Setelah Terima Surat Tugas Dari DPW PAN

    Melanesiatimes.com Auguste C.R Sagrim S.T mendapat surat tugas dari DPW Partai Amanat Nasional (PAN) yang diberikan oleh Ketua DPW Syafruddin Sabonnama, pada jumat. (31/05/2024)

    Dalam pernyataannya di kantor DPW PAN yang bertempat di HBM, usai mendapatkan surat tugas dari DPW PAN, Gusty ucapkan terima kasih kepada DPW PAN, yang sudah memberikan surat tugas kepadanya, sembari mengatakan bahwa, hampir semua surat-surat tugas yang diterima oleh calon kepala daerah di wilayah PBD, ada biaya besar yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan itu.

    Begitupun dengan surat rekomendasi, tentu banyak biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan tiket pilkada tersebut, kendati hari ini DPW PAN mematahkan semua asumsi itu dengan memberikan kepada saya surat tugas tanpa mengeluarkan 1 rupiahpun, kalaupun partai lain yang memainkan seperti begitu, bisa saja itu hanya individu.

    “Saya dapat surat tugas dari DPW PAN, tanpa mengeluarkan satu rupiahpun untuk mendapatkannya, misalkan dari partai lain ada, mungkin itu dari individu saja,”ujar Augusty

    Lebih lanjut ia menyampaikan, dengan mendapatkan surat tugas tersebut, persentase elektabilitas dari 0 itu naik ke angka 50% dan saya yakin bisa mendapatkan rekomendasi PAN.

    Supaya saya bisa meyakinkan partai PAN bahwa surat tugas yang diberikan kepada saya, maka saya akan memanfaatkan surat tugas ini sebagai motivasi untuk meyakinkan publik, bahwa keseriusan saya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon walikota sorong dan layak mendapatkan rekomendasi dari Partai PAN,” tegas gusty.

    Terkait surat tugas dari Partai lain saat di wawancarai ia menyampaikan, “baru Partai PAN yang memberikan surat tugas kepada saya, bahkan kita semua tau, bahwa sampai saat ini belum ada bakal calon yang mengklaim sudah mendapatkan rekomendasi, kalaupun ada, itu baru sebatas surat tugas bukan rekomendasi, “terangnya.

    Di waktu yang sama Ketua DPW PAN menambahkan, “kepada saudaraku Augusty C.R Sagrim, silahkan melakukan segala macam upaya agar meyakinkan DPW PAN agar layak mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Sorong, ” pungkas Sabonama

    Sagrim berharap, yang akan mendampingi sebagai calon Wakil Walikota adalah orang yang bisa memback up dan melengkapi kekurangan saya, wakil tidak boleh sebagai ban serep, akan tetapi bisa bergandengan tangan untuk sama-sama membangun kota ini ke depan jauh lebih baik lagi. (Fadel)

  • Jelang PILKADA SAMBAS, DPP PAN dan Demokrat Berikan Rekomendasi Untuk Fahrur Rofi

    Jelang PILKADA SAMBAS, DPP PAN dan Demokrat Berikan Rekomendasi Untuk Fahrur Rofi

    Melanesiatimes.com – Jelang pilkada serentak tahun 2024, banyak politisi kini menyiapkan diri untuk maju bertarung di daerahnya masing – masing, salah satunya di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

    Politisi muda asal sambas Fahrur Rofi yang juga merupakan Wakil Bupati Kabupaten Sambas petahana yang menjabat sejak 14 Juni 2021 lalu, kini mendapat kepercayaan dari DPP PAN untuk bertarung pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Sambas.

    Surat rekomendasi dari DPP PAN dengan Nomor : 908/PILKADA/V/2024 di serahkan secara langsung oleh Yandri Susanto yang merupakan Tim Pilkada DPP PAN, dalam surat tersebut bahwa DPP PAN menyetujui dan merekomendasikan Fahrur Rofi, sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Sambas Periode 2024-2029.

    Bukan tanpa alasan, Fahrur Rofi yang merupakan representasi anak anak muda di anggap mampu membawa perubahan besar di Kabupaten Sambas untuk keluar dari garis kemiskinan dan ketimpangan sosial serta pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

    Fahrur Rofi saat ditemui oleh awak media pada Kamis/30/5/2024 menyatakan “Alhamdulillah, rekomendasi DPP PAN merupakan suatu kehormatan dan kebahagian bagi saya serta para relawan dan masyarakat Sambas dalam menghadapi pilkada 2024”.

    Lanjut Rofi, Selain PAN, Partai Demokrat juga menjadi bagian dari partai koalisi kita, insyaAllah Golkar, Nasdem & PKS sedang kita upayakan termasuk partai partai yang lain, kita sangat terbuka untuk partai koalisi dengan harapan tentunya adanya koalisi besar untuk mengembalikan marwah dan kehormatan Kabupaten Sambas.

    Saya memohon doa restu dan dukungan masyarakat Sambas, para relawan dan partai koalisi agar bersama sama mewujudkan harapan masyarakat sambas, dan saya sangat optimis dengan semangat kebersamaan yang kita bangun selama ini jika kehendak Allah kita akan wujudkan kemenangan untuk Sambas bermarwah. Tutup Fahrur Rofi

  • Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Lakukan Inspeksi di SPPBE Kota

    Melanesiatimes.com – Sebagai upaya untuk memastikan LPG yang disalurkan ke masyarakat sesuai takaran, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas (Quantity & Quality) LPG di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Kota Ambon pada Rabu (29/5/2024).

    “Tentu (pengawasan) LPG wajib dilakukan, hal ini menjadi standar di Pertamina melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas suatu produk untuk menjamin produk tersebut layak dipasarkan ke masyarakat,” ujar Angga Yudiwinata Putra selaku Sales Area Manager Retail Maluku Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.

    Aditya Herdy Permadi selaku Sales Branch Manager Rayon I Maluku Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menambahkan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui sistem sampling. “Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian pemberian label dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta perlindungan kepada konsumen,” katanya.

    Dalam inspeksi tersebut, telah dilakukan pengukuran terhadap 10 sampling tabung untuk memastikan ukuran dan berat tabung sesuai.

    “Berdasarkan hasil pengecekan 10 sampling tabung LPG yang sudah dilakukan, seluruh sample tabung memiliki berat tabung dan isi diatas 27 kg dan sudah sesuai dengan ketentuan,” lanjutnya.

    Untuk memastikan kualitas dan kuantitas produk LPG sebelum ke konsumen, Pertamina Patra Niaga mewajibkan seluruh SPBE melakukan langkah Standard Operating Procedure (SOP) sebelum pengisian gas ke tabung.

    SOP tersebut meliputi pengecekan akurasi mesin pengisian sebelum dioperasikan, pengecekan kualitas produk dengan uji lab di terminal LPG, pengecekan visual kondisi tabung sebelum pengisian, proses uji sampling mesin pengisian setiap awal dan pergantian shift, dan termasuk pemasangan seal karet bila tidak ada di tabung.

    Prosedur selanjutnya adalah pemasangan tutup pengaman dan segel di tabung serta pengecekan kebocoran pada tabung sebelum diangkut ke truk agen. Pertamina Patra Niaga juga menerapkan sistem audit bagi seluruh SPBE melalui Pertamina Way yang dilakukan lembaga audit berkompeten dan independen.

    “Dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan tentu diperlukan sistem audit untuk jaminan kualitas dan kuantitas, kemudian perlu melihat bagaimana kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi peralatan dan fasilitas, aspek health, safety, security, and environment (HSSE), serta administrasi. Melalui Pertamina Way, seluruh SPPBE diharapkan dapat beroperasi sesuai SOP yang ditetapkan,” tutur Edi Mangun selaku Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.

    Edi menyampaikan bahwa pengecekan pengisian tabung gas LPG di SPPBE dilaksanakan di wilayah sales area secara berkala untuk memastikan tera meterologi dalam kondisi aktif.

    “Pertamina melakukan pengecekan pengisian tabung LPG secara berkala serta melakukan pengawasan dalam pengisian tabung gas di SPPBE agar takaran LPG yang dipasarkan ke masyarakat tepat,” ujar Edi.

    Edi menambahkan bahwa antisipasi adanya sisa gas di dalam tabung LPG yang mempengaruhi jumlah pengisian ke tabung LPG terus dilakukan di masing-masing stasiun pengisian untuk mencegah adanya kesalahan takaran yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat banyak.

    “Pertamina Patra Niaga akan memberikan sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasi kepada SPPBE yang tidak memenuhi ketentuan,” tutupnya.

  • Butuh Jasa Konsultan Hukum? Perhatikan Hal Ini Sebelum Memilih

    Melanesiatimes.com – Menjalani proses hukum, baik itu pidana, perdata, maupun bisnis, bisa menjadi hal yang rumit dan penuh tekanan. Di sinilah peran penting konsultan hukum dalam membantu Anda menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat dan sesuai hukum.

    Namun, memilih konsultan hukum yang tepat tidak boleh asal-asalan. Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum memilih jasa konsultan hukum:

    1. Bidang Keahlian

    Pastikan konsultan hukum yang Anda pilih memiliki keahlian di bidang hukum yang Anda perlukan. Konsultan hukum dengan pengalaman dan pengetahuan mendalam di bidang tertentu akan lebih mampu memberikan solusi yang tepat dan efektif untuk masalah Anda.

    2. Reputasi dan Pengalaman

    Cari tahu reputasi dan pengalaman konsultan hukum tersebut. Anda dapat mencari informasi melalui website, media sosial, atau rekomendasi dari orang lain.

    3. Biaya Jasa

    Setiap konsultan hukum memiliki tarif yang berbeda-beda. Pastikan Anda memahami dengan jelas struktur biaya dan apa saja yang termasuk dalam layanan tersebut. Jangan ragu untuk menanyakan detail biaya sebelum menyetujui kerjasama.

    4. Komunikasi dan Kepercayaan

    Pilihlah konsultan hukum yang mudah diajak berkomunikasi dan Anda merasa nyaman untuk bertukar informasi. Bangunlah rasa percaya dengan konsultan hukum Anda agar proses konsultasi dan penyelesaian masalah dapat berjalan dengan lancar.

    5. Legalitas

    Pastikan konsultan hukum yang Anda pilih memiliki izin praktik yang sah dari organisasi advokat terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan layanan hukum yang profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku.

    Tips Mencari Konsultan Hukum:

    • Cari informasi online: Banyak website dan platform online yang menyediakan direktori konsultan hukum. Anda dapat mencari berdasarkan lokasi, bidang keahlian, dan pengalaman.
    • Minta rekomendasi: Tanyakan kepada teman, keluarga, atau kolega yang pernah menggunakan jasa konsultan hukum.
    • Hubungi organisasi advokat: Organisasi advokat di daerah Anda dapat memberikan rekomendasi konsultan hukum yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

    Manfaat Menggunakan Jasa Konsultan Hukum:

    • Mendapatkan nasihat hukum yang tepat: Konsultan hukum dapat membantu Anda memahami hak dan kewajiban Anda dalam suatu perkara hukum.
    • Membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang legal: Konsultan hukum dapat membantu Anda menyelesaikan masalah dengan cara yang sesuai dengan hukum dan meminimalkan risiko kerugian.
    • Mewakili Anda di pengadilan: Jika Anda terlibat dalam perkara di pengadilan, konsultan hukum dapat mewakili Anda dan membela hak-hak Anda.
    • Menyusun dokumen hukum: Konsultan hukum dapat membantu Anda menyusun dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat perjanjian, gugatan, atau pembelaan.

    Kesimpulan:

    Memilih jasa konsultan hukum yang tepat adalah langkah penting dalam menyelesaikan masalah hukum Anda. Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, Anda dapat memilih konsultan hukum yang terpercaya dan profesional untuk membantu Anda mencapai hasil yang terbaik.

  • Bawaslu Provinsi PBD Bersama Bawaslu Papua Barat Menggelar Penyusunan SAKIP Dan Reviuw Dana Hibah Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat,  pada selasa (28/05/2024)

    Giat ini mengusung thema “Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pra Penelitian Reviuw Anggaran Dana Hibah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Tahun 2024 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Kegiatan yang bertempat di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong di hadiri oleh 12 orang, terdiri dari Ketua dan Sekretaris Bawaslu 6 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, dan yang mewakili dari Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-fak, dan Kabupaten Wondama.

    Ketua Bawaslu PBD, berharap dengan kegiatan tersebut, penggunaan anggaran Pilkada dapat digunakan dengan baik dan juga bisa dipertanggung jawabkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat,” Ungkap Ketua Bawaslu PBD Farly Sampe Toding Rego.

    Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, mulai dari (28-29) Di buka oleh Ketua Bawaslu PBD, Farly Sampe Toding Rego, perwakilan Inspektorat RI sebagai Narasumber yang memberikan materi selama kegiatan berlangsung.

    Selain terselenggaranya tahapan dengan baik penggunaan anggaran pun harus lebih baik, tidak hanya sukses di tahapan tetapi penggunaan anggaran juga harus sesuai” ungkap Farly.

    Terkait dengan Dana Hibah, Kabupaten/Kota, Farly menyampaikan dari 6 Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat Daya, hanya Kabupaten Sorong yang belum melakukan NPHD, sedangkan untuk 5 Kabupaten/Kota lainnya sudah di lakukan transfer ke rekeningnya masing-masing, “kita berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sorong agar cepat melakukan pencarian dana hibah agar dapat membantu proses tahapan yang sudah dan sedang berlangsung sampai saat ini,”tegas Rego.

    Proses pengawasan pencalonan perseorangan maupun penerimaan badan ADHOC sudah berjalan. Sedangkan di tanggal 31 nanti, Bawaslu akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Tentunya membutuhkan anggaran, sehingga kami pertegas kepada pemerintah, khususnya bupati kabupaten sorong agar, secepatnya memproses dana hibah tersebut.

    Sesuai dengan permendagri yang diberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk membiayai, pemilukada tahun 2024.

    “Selain sekretariat sentra penegakan hukum terpadu, honor dari teman-teman badan adhoc baik Panwascam/Distrik maupun PPL di lapangan harusnya sudah ada, oleh sebab itu anggaran hibahnya di percep biar mempermudah pengawasan sampai pada tingkat di bawah,” tutup Ketua Bawaslu PBD, Farly Sampe Toding Rego. (Fadel)

  • Waketum DPP Golkar: Suami Istri Bisa Mendapat Rekomendasi DPP, Kenapa Tidak

    Melanesiatimes.com – Dalam kunjungan kerja di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, beserta pemerintah Papua Barat Daya dan Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua Barat, melaunching plat nomor baru Provinsi Papua Barat Daya, di Aston Hotel pada Senin (27/05/2024).

    Kehadiran Waketum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang juga sebagai Ketua Komisi II DPR RI, dikota Sorong, Papua Barat Daya, merupakan agenda kunjungan kerja DPR RI, salah satunya adalah launching plat nomor Papua Barat Daya yang sebelumnya adalah PB, berubah menjadi PY.

    Seusai launching plat nomor, Waketum DPP Partai Golkar, ditanyai terkait persoalan daerah yang menjadi polemik di masyarakat, yaitu rekomendasi partai golkar, yang di sinyalir bahwa, ada suami istri yang akan mengikuti kontestasi politik tahun 2024.

    ketika ditanyai terkait rekomendasi tersebut, Waketum DPP Golkar menyampaikan “untuk meraih kursi 01 PBD kita harus mempersiapkan kader-kader terbaik yang kita anggap punya kecakapan untuk memimpin daerah, punya kapasitas kepemimpinan kemudian komunikasi yang baik dengan masyarakat.

    Yang kedua, mempunyai popularitas dan elektabilitas yang baik. Selama kader-kader pimpinan partai memiliki persyaratan yang saya sebutkan tadi, terlepas dari latar belakangnya diq apa, apakah kemudian suami/istri atau tidak, kami akan dukung,” ungkap Waketum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR RI, “ujar Doli

    Lebih lanjut ia mengatakan ” kalau misalkan dua-duanya elektabilitasnya bagus dan masyarakat menginginkan kenapa tidak?. Tapi sekali lagi dasarnya adalah daya dukung, daya terima dari masyarakat yang akan kita lihat dari hasil survei nanti,”tambahnya

    Terkait waktu penentuan rekomendasi dari Partai Golkar untuk mengusung siapa yang akan mendapatkannya, Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa “kami akan putuskan beberapa hari menjelang pendaftaran ke KPU dari tanggal 27-29 Agustus 2024, kita lihat perkembangan kalau memang dilapangan dukungannya sudah kuat, baik itu dukungan sosial masyarakat ataupun dukungan partai politik tentu bisa saja kita akan buat dukungan itu agak cepat, “pungkasnya

    Ketika ditanya awak media terkait surat rekomendasi kepada dua orang kandidat, pihaknya menjawab, tidak mungkin DPP mengeluarkan rekomendasi diberikan kepada dua orang kandidat. Peraturannya satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan itu satu paket, terdiri dari partai politik ataupun gabungan partai politik harus mengusulkan satu pasang calon.

    Selain itu surat tugas yang kemarin dikeluarkan menjelang pemilu, adalah salah satu cara kita untuk bagaimana seluruh agenda partai golkar bisa dimenangkan termasuk pileg dan pilpres, “jadi bagi siapapun apakah itu kader golkar ataupun pimpinan golkar yang berkeinginan untuk maju menjadi kepala daerah itu kita kasih tugas dulu, untuk memenangkan agenda partai golkar di pemilu dan menang pilpres.” Ungkap Doli

    DPP Partai Golkar hanya punya satu surat keputusan yang menjadi lampiran B1KWK pada saat nanti mendaftar di KPU, jadi masih panjang perjalanan, masih terbuka.

    Intinya golkar ingin menang dan ideal itu adalah kalau kita punya kader atau pimpinan partai golkar bisa menjadi kepala daerah, itu yang sedang kita rencanakan di seluruh provinsi dan kabupaten/Kota yang ada di Indonesia termasuk di Papua Barat Daya ini, “tutupnya. (Fadel)

  • Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah, Majelis Wilayah Kahmi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Pelantikan Pengurus Korps Alumni HMI (Kahmi) Papua Barat Daya, dengan mengambil thema “Pelopor Perubahan Untuk Pembangunan Majemuk Di Bumi Papua” Giat ini dilaksanakan di Vega Hotel, pada senin (27/05/2024).

    Pelantikan ini di hadiri oleh Forkopinda Papua Barat Daya, KNPI, Cipayung, Fatayat NU, BKMT, KPWI dan Majelis Ta’lim Papua Barat Daya. Sedang dari tingkat Koordinator Presidium Kahmi Nasional, Ahmad Doli Kurnia, beserta Sekretariat Jenderal, Syamsul Qomar, Bendahara Umum Sabaruddin dan Presedium Forhati Nasional, Wa Ode Nurhayati dan Sekretaris Jenderal Forhati Nasional, Zulfa Sari Dewi Syam.

    Majelis Wilayah Kahmi Papua Barat Daya, dilantik langsung oleh Koordinator Presidium Kahmi Nasional, Ahmad Doli Kurnia, dengan komposisi pengurus sebanyak 85 anggota, bersamaan dengan itu, pelantikan juga dilakukan oleh Forhati Wilayah Papua Barat Daya yang dilantik langsung oleh Koordinator Presidium Forhati Nasional, Wa Ode Nurhayati.

    Dalam sambutannya Koordinator Presidium Kahmi Nasional menjelaskan, yang memperjuangkan Kahmi di Papua Barat Daya ini tentu harus bekerja keras, “kalau tidak bisa disuruh berat, berat adalah, kalau tak pandai-pandai, strataknya bisa kalah sama Ketua Forhati,” singgung Doli.

    Ia melanjutkan, Papua ini merupakan salah satu indikator maju dan berkembangnya Indonesia, pasalnya kalau kita lihat proses kemajuan itu dulu keliatan, ada isu kesenjangan yang selalu menimbulkan kedekatan, tetapi semakin maju Indonesia, isu stabilitas itu semakin sempit.

    Dulu kalau kita bicara kesenjangan itu antara, Jakarta luar Jakarta,  berkembang sedikit isu kesenjangannya adalah Jawa laur Jawa, berkembang lagi, isu kesenjangannya adalah Timur dan barat. Sekarang pemerintah kita mengambil terobosan baru, menggeser ibu kota ke tengah Kalimantan, untuk memudahkan dari timur ke Kalimantan, begitupun dengan Papua yang merupakan indikator, kalau Papua maju dan berkembang pesat sama dengan yang lain, maka itu menjadi salah satu keberhasilan Indonesia membangun secara merata.

    Olehnya itu “saya salah satu orang yang mempunyai perhatian khusus terhadapa tanah Papua ini, makanya kami membuat percepatan pemekaran,” ungkap Doli.

    Dr. H.Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si.MT (Korpres Majelis Nasional Kahmi) bersama Dr. Bustamin Wahid (Korpres Majelis Wilayah Kahmi Papua Barat Daya)

    Hal senadapun disampaikan oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi Papua Barat Daya, Bustamin Wahid “semangat pelantikan itu terbaca dari thema yang di usung oleh Kahmi itu sendiri yakni “Pelopor Perubahan Untuk Pembangunan Majemuk Di Bumi Papua”

    Dasar argumennya sederhana yakni, kita belajar dari semangat keindonesiaan dan keislaman, itu kita belajar dari beberapa tokoh-tokoh islam di Papua yang berbicara tentang bagaimana menggerakkan Perubahan di tanah Papua seperti, Ipari Anggiluli dari sorong selatan, Raja Ibrahim Bauw dari Fak-fak, Raja Mahmud Singgirei Rumagesan dari Fak-fak, kemudian Salabudin Bin Talabuddin yang menggerakkan sarekat islam di Raja Ampat.

    “Kenapa momentum ini selalu diceritakan, karena ini sebagai dasar pijak dari cerita argumen sejarah, kemudian membuat sejarah masa depan, “pungkas Bustamin.

    Lanjut, dari hal ini Kahmi mencoba untuk membaca dari perspektif sejarah kemudian melahirkan dan menggagas sejarah baru, oleh sebab itu kahmi hadir sebagai Pelopor Perubahan di atas tanah ini, ” terangnya.

    Selain dari itu, hal yang menarik lain ialah Kahmi akan membaca frustasi sosial yang luar biasa, ketika bicara tentang orang asli dan bukan orang asli, ini menjadi frustasi sosial baru, menjelang kontestasi politik.

    Ini menjadi hal menarik untuk Kahmi mendorong semua itu dalam rangka, menjawab bahwa sesungguhnya keterkaitan relasi sosial yang kuno, yang lampau, yang sekian lama di bangun oleh leluhur itu jangan dirusak, kerana perkara kepentingan politik kekuasaan.

    Untuk itu kedepan, demokrasi kita jauh lebih Majemuk manfaatkan kecerdasan Majemuk ini sebagai jawaban atas proses pembangunan di Papua Barat Daya, yang notabenen sebagai Provinsi yang masih belia. Ini gagasan-gagasan kedepan yang Kahmi inisiatif.

    “Dalam mendorong semua ini, kita juga sudah punya program prioritas, yakni membuat seminar tentang sejarah islam masuk Papua dan akan merekomendasikan itu sebagai satu kebijakan kepada pemerintah Papua Barat Daya sebagai hari libur,” terang Bustamin

    Harapannya adalah, Kahmi akan bergandeng tangan dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, bersinergi dan berkolaborasi dalam mendorong dan mendukung semua program kerja pemerintah baik itu fisik, nonfisik bahkan dari segi pemikiran dan konsep.

  • Demi Korban Gempa di Bawean, Danone Bantu 300 Juta Melalui LAZISNU

    Melanesiatimes.com – Danone Indonesia kembali mengalirkan bantuan donasi kemanusiaan melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah NU atau LAZIS NU.

    Kali ini, Danone menyumbang sebesar Rp 300 juta untuk membangun kembali fasilitas publik yang hancur akibat bencana gempa yang terjadi di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, pada 12 Mei lalu.

    Donasi diserahkan langsung oleh Head of Danone Government and External Scientific Affairs, Rachmat Hidayat, kepada Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU, Qohari Cholil, di Aula Lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat pada 13 Mei lalu.

    Turut mendampingi diantaranya Ketua PBNU. H Choirul Sholeh Rasyid dan Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana Alam dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, Halik Rumkel.

    Ketua PBNU Choirul Sholeh Rasyid menyampaikan rasa syukur atas donasi tersebut dan menjelaskan bahwa bantuan akan dialokasikan untuk kegiatan hunian sementara bagi warga terdampak gempa di Bawean.

    Ia menjelaskan, LAZISNU berencana mendirikan 500 unit hunian sementara untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal setelah terdampak bencana. Saat ini, 70 unit telah berhasil dibangun, masih diperlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan tersisa.

    “Alhamdulillah, hari ini PBNU yang disampaikan kepada LAZISNU menerima bantuan sejumlah 300 juta dan bantuan tersebut akan dialokasikan untuk bencana alam gempa di Bawean, Gresik Jawa Timur. LAZISNU sudah membuat perencanaan mereka mendirikan huntara 500 unit. LAZISNU sudah membangun 70 unit masih ada kekurangan 430 unit. LAZISNU terus berusaha bersama donatur lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami musibah gempa,” ujar Kiai Choirul.

    Sementara, Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Qohari Cholil, mengungkapkan Danone telah kesekian kalinya mempercayakan aksi kemanusiaannya melalui LAZISNU. Sebelumnya, Danone juga mengamanahkan bantuan untuk Palestina kepada LAZISNU.

    Dia menambahkan LAZISNU akan bekerja sama dengan LPBI PBNU dalam melakukan pendistribusian bantuan di lapangan. Selain itu, LAZISNU akan mengirimkan bantuan lain seperti bahan makanan siap saji dan tenaga psikososial untuk membantu proses pemulihan psikologis para korban.

    “Sebanyak 500 huntara yang memang nanti dibutuhkan oleh masyarakat Bawean untuk hunian sementara. Jadi, recovery, tapi sementara karena memang masih labil di sana. Ini (huntara) diperlukan oleh penyintas karena kondisinya masih labil dan masyarakat perlu berteduh dari hujan dan terik matahari. Insyaallah dengan bantuan ini akan kita wujudkan hunian sementara,”  tuturnya.

    Qohari Cholil mengungkapkan banyak warga yang masih takut masuk rumah lantaran banyak gempa susulan yang masih sering terjadi sehingga dibutuhkan untuk pembangunan hunian sementara.

    “Sebelumnya LAZISNU telah memberikan bantuan melalui LAZISNU Bawean dan akan mengirimkan kembali di minggu ini untuk membantu para penyintas gempa,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Danone’s Government and External Scientific Affairs Rachmat Hidayat menyatakan komitmennya untuk mendukung respons terhadap bencana di Bawean dan berkolaborasi dengan PBNU.

    “Mekanismenya nanti akan kita selaraskan dengan strategi PBNU dalam melakukan respons terhadap bencana yang sedang terjadi khususnya di Bawean. Kita sepenuhnya akan berkolaborasi mendukung. Salah satu perwujudannya adalah membantu hunian sementara,” katanya.

    Rachmat mengatakan bahwa penyaluran donasi melalui PBNU ini bukan kali pertama. Sebelumnya, pihak Danone telah berkolaborasi dengan PBNU dalam berbagai program kemanusiaan, termasuk bantuan untuk korban di Gaza dan program pendidikan.

    Dengan adanya kerja sama ini, ia berharap bantuan dapat tersalurkan dengan efektif dan membantu meringankan beban para warga terdampak gempa Bawean.

    “Sebelumnya kita melakukan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza atas bencana kemanusiaan yang sedang terjadi. Sebelumnya juga kita ada kerja sama di bidang pendidikan melalui LP Ma’arif kita membantu PBNU untuk mengedukasi masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” tukasnya.

    “Tahun lalu kita memberikan bantuan berupa untuk menyediakan air bersih, air minum kepada masyarakat yang membutuhkan kita juga menyalurkannya melalui PBNU,” pungkasnya.