Melanesiatimes.com – Pelantikan Pengurus Forum HMI Wati (Forhati) Papua Barat Daya, dengan mengambil thema “Pelopor Perubahan Untuk Pembangunan Majemuk Di Bumi Papua” Giat ini dilaksanakan di Vega Hotel, pada senin (27/05/2024).
Pelantikan ini di hadiri oleh Forkopinda Papua Barat Daya, KNPI, Cipayung, Fatayat NU, BKMT, KPWI dan Majelis Ta’lim Papua Barat Daya. Sedang dari tingkat Nasional di hadiri langsung Koordinator Presidium Forhati Nasional, Wa Ode Nurhayati dan Sekretaris Jenderal Forhati Nasional, Zulfa Sari Dewi Syam.
Jumlah kepengurusan Forhati Papua Barat Daya yang dilantik sebanyak 22 orang, secara langsung dilantik oleh Koordinator Presidium Forhati Nasional, Wa Ode Nurhayati.
Dalam keterangannya Koordinator Nasional Forhati, Wa Ode Nurhayati mengungkapkan “Kami hadir disini secara lengkap yah, Forhati dan Kahmi Nasional, sekaligus memberikan pesan kepada teman-teman Forhati Papua Barat Daya untuk lebih terdepan lagi eksistensinya untuk umat dan bangsa, pasalnya kehadiran HMI itu untuk umat dan bangsa, kata Korpres Forhati, kita hidup di tengah kemajemukan tapi bisa menjadi rahmat bagi semua orang, “ujar Wa Ode Nurhayati.
Dirinya berharap, Forhati harus menjadi yang terdepan untuk membelah hak-hak perempuan di Papua Barat Daya dan menjadi payung bagi perempuan-perempuan yang tertindas, serta menjadi contoh mulai dari kepribadian maupun secara kelembagaan dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan di Papua Barat Daya.
Wa Ode Nurhayati (Koordinator Presidium Forhati Nasional)
Hal senadapun disampaikan oleh Ketua Forhati Terpilih, Fatmawati Tamima “saya merasa bangga, Alhamdulillah pelantikan malam ini berjalan dengan baik dan lancar, kata Fatmawati, pada momentun kali ini boleh dikatakan versi lengkap, karena di hadiri Langsung oleh Koordinator Presidium Kahmi Nasional beserta Sekjen dan Koordinator Forhati Nasional beserta Sekjen” pungkas Fatmawati.
Ia juga menjelaskan, Forhati ini merupakan wadah dari berhimpunnya perempuan-perempuan yang berhimpun di HMI dan yang di kategorikan alumni, sehingga kita terhimpun kembali dalam Forum Alumni HMI Wati yang mana, saling membesarkan, saling memajukan, saling memotivasi Forhati khususnya dan seluruh perempuan Papua Barat Daya pada umumnya.
Tujuannya adalah, kita sama-sama memajukan perempuan, sama-sama mengangkat harkat dan derajat perempuan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan thema yang di usung, menjadi Pelopor Perubahan kepada perempuan dalam kemajemukan di Provinsi Papua Barat Daya.
Harapannya Forhati semoga setelah dilantik dapat bekerja dengan baik, menjalankan ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan pada pra Muswil Forhati kemarin dan Forhati bisa menjadi barometer kepada perempuan-perempuan demi terciptanya muslimah yang berkualitas insan cita.
Melanesiatimes.com – Pemerintah lewat dinas pendidikan dan kebudayaan maluku tengah menggelar kegiatan sosialisasi gerakan sekolah sehat pada tingkat SD dan SMP se kabupaten maluku tengah, senin, (27/05/2024).
Bertempat di baeleo Ir. Soekarno kota masohi, kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala sekolah SD dan SMP yang ada di lingkup pemda malteng.
Penjabat bupati maluku tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., yang berhalangan hadir diwakili oleh asisten perekonomian dan pembangunan setda maluku tengah Julius P. Boro, S.IP., M.MP.
Walau berhalangan hadir namun Sahubawa lewat Julius dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran para kepsek SD dan SMP sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama yang kuat untuk mewujudkan gerakan sekolah sehat yang sedang dicanangkan.
Menurutnya, “kehadiran kita semua di sini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa,” ucap Sahubawa.
Gerakan sekolah sehat ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak bangsa.
“sehat bukan hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesehatan mental, sosial dan lingkungan,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi gerakan sekolah sehat ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Beberapa hal yang menjadi fokus dalam gerakan sekolah sehat ini ialah :
Kebersihan lingkungan sekolah
Pola hidup sehat
Kesehatan mental, dan
Pendidikan kesehatan
Karena pentingnya sosialisasi kegiatan ini sehingga Sahubawa menilai bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan baik jika semua pihak yang terkait dapat berperan bersama-sama.
“gerakan sekolah sehat ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, sekolah, orang tua maupun masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu Sahubawa juga mengajak semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam mendukung program ini.
“mari kita berpartisipasi aktif. Saya mengajak kita semua untuk jadikan gerakan sekolah sehat sebagai langkah awal menuju generasi yang lebih sehat, cerdas dan berkarakter,” ajak Sahubawa sebelum mengakhiri sambutannya. (HUAT)
Melanesiatimes.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui Aviation Full Terminal Babullah Ternate bersama BPBD Halmahera Barat menggelar kegiatan trauma healing bagi korban erupsi Gunung Ibu yang bertempat di pos pengungsian, Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Sabtu (25/05/2024).
Tentunya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pemulihan bagi para korban khususnya anak-anak.
“Kami menggelar kegiatan trauma healing ini dalam bentuk senam, membagikan kue serta hiburan yang kita lakukan terhadap anak-anak,” kata Sinki Anggriani selaku Community Development Officer Aviation Fuel Terminal Babullah Ternate.
Trauma healing ini, kata Sinki, bisa juga membantu anak-anak di pengungsian.
“Tujuan kami supaya mereka tetap enjoy dan mereka tetap happy. Dan sampai nanti akhirnya mereka pulang atau kembali lagi ke rumahnya,” jelas Sinki.
Menurut Sinki, hal ini merupakan langkah yang efektif. Apalagi anak-anak memang masanya untuk belajar dan bermain.
“Sehingga mereka lebih mudah menangkap hal-hal yang sifatnya permainan. Ini juga kita ada banyak beberapa gerakan untuk melatih mereka, supaya mereka terhibur dan lupa akan kejadian yang sudah mereka laluinya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Wawan Gunawan M.T Ali mengatakan, trauma healing adalah kerja sama dengan Pertamina Ternate, untuk membangun motivasi kepada anak-anak, agar supaya mereka tidak jenuh dalam kehidupan di pengungsian.
“Dan ini kami sangat harapkan mungkin ke depan lagi, akan dilakukan dalam waktu yang lebih banyak lagi. Intinya kami atas nama pemerintah daerah dan jajaran terkait dalam hal ini TNI/Polri dan semua unsur yang terlibat dalam pengungsian, berharap semua masyarakat pengungsi yang ada di sini, bisa merasa aman nyaman dan terbaiklah buat mereka,” ungkap Wawan.
Kegiatan ini, diharapkan bisa dilakukan sampai status gunung api turun.
“Supaya anak-anak yang tinggal di tenda pengungsian, tidak merasa jenuh dan bisa terhibur,” tandasnya.
Melanesiatimes.com, -Dalam rangka menjalin persaudaraan dan memperkuat persatuan warga Talaud Se-Kabupaten Jayapura, pelantikan Badan Pengurus PKBT “Porodisa” periode 2024-2027 dilakukan di Aula SMP Negeri 1 Sentani, Kabupaten Jayapura.
Perlu diketahui bahwa Persekutuan Keluarga Besar Talaud (PKBT) “Porodisa” hanya merupakan salah satu dari tiga pilar utama: Talaud, Sitaro, dan Sanger, yang terhimpun dalam Persekutuan Keluarga Besar Mahengke Nusa (PKBMN) Sulawesi Utara Tanah Papua.
Pelantikan Badan Pengurus PKBT “Porodisa” ini merupakan yang pertama kali. Terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus adalah Rommy Majuntu, S.Th., ST.
Dalam sambutannya, Majuntu mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Persekutuan Keluarga Besar Mahengke Nusa Sulawesi Utara Tanah Papua, dalam hal ini melalui Sekretaris Umum Mahengke Nusa dan Ketua I Mahengke Nusa Provinsi Papua yang berkenan melantik dan mengukuhkan Badan Pengurus PKBT “Porodisa” Kabupaten Jayapura.
Disinyalir bahwa masyarakat Talaud yang berdomisili di Kabupaten Jayapura cukup banyak, namun karena belum adanya wadah yang menghimpun mereka sehingga masing-masing orang masih hidup sendiri-sendiri.
Namun dengan adanya pelantikan ini, organisasi masyarakat Talaud Kabupaten Jayapura sudah resmi. Karena itu, dalam program 100 hari kerja, pihaknya akan berfokus untuk mendata ulang semua warga masyarakat Talaud Se-Kabupaten Jayapura dan mengajak mereka untuk bergabung dalam organisasi yang sudah terbentuk ini.
Ditegaskannya bahwa masyarakat Talaud harus bisa bersatu dan terus bekerjasama, karena para leluhur Talaud juga sebagai perintis peradaban manusia Papua. Tulang belulang para leluhur telah tertanam di tanah ini, sehingga semua orang Talaud harus berani tampil, dan ikut ambil bagian dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Penyerahan SK dari Ketua I Persekutuan Keluarga Besar Mahengke Nusa Sulawesi Utara, Provinsi Papua, Rudi Bukanaung, SE kepada Ketua Terpilih, Rommy Majuntu, ST.
“Kita harus bangkit dan bersatu. Dengan prinsip ‘Sansiot’te Sampate – Pate’, yang berarti “Satu Hati, Satu Pikiran, Satu Tindakan”, kita bekerjasama dengan saudara-saudara kita dari suku-suku lain, terutama suku-suku Perintis, untuk secara bersama-sama menyatakan sikap dan dukungan dalam menjaga hak kesulungan orang asli Papua pada setiap aspek pembangunan manusia di tanah Papua. Kita punya tanggung jawab moral dalam melanjutkan dan meneruskan karya peradaban manusia Papua yang sudah diletakkan oleh Para leluhur kita,” tegas Pria berdarah campuran Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua itu.
Di tempat yang sama, Ketua I Persekutuan Keluarga Besar Mahengke Nusa Sulawesi Utara Provinsi Papua, Rudi Bukanaung, SE mengungkapkan apresiasinya kepada Badan Pengurus PKBT “Porodisa” Kabupaten Jayapura yang baru dilantik.
Diakui Bukanaung bahwa sebenarnya perhimpunan ini sudah bersekutu cukup lama tetapi selama ini mereka belum mengorganisasi diri dengan baik. Setelah Musda Mahengke Nusa Ke-II tahun 2023, barulah ketiga pilar Mahengke Nusa: Masyarakat Sanger, Masyarakat Talaud, dan masyarakat Sitaro, dapat terbentuk secara terstruktur.
“Kami bersyukur karena Pengurus Porodisa di tingkat Kabupaten, mereka ini representasi dari masyarakat Talaud, yang secara geografis wilayah mereka berbatasan langsung dengan negara tetangga, Filipina. Mereka hari ini sudah bisa mengorganisasi diri”. Kami berharap supaya Badan Pengurus PKBT “Porodisa” segera melaporkan keberadaan organisasi mereka kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, untuk bisa memperoleh SK atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Dan, supaya dalam merumuskan program kerja, PKBT bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil Musda Ke-II Perkumpulan Masyarakat Mahengke Nusa Tahun 2023,” ungkap Bukanaung.
Terkait dengan pendaftaran PKBT “Porodisa”, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Abdul Hamid Toffir, S.Sos., M.Ap mengatakan bahwa dengan adanya pelantikan Badan Pengurus PKBT “Porodisa” pada hari ini berarti sudah menambah satu wadah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jayapura.
Dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2022, organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Jayapura sebanyak 323 organisasi. Namun, sampai hari ini, organisasi yang masih eksis atau aktif hanya ada 33. Dengan adanya pelantikan Badan Pengurus PKBT yang baru, maka bertambah lagi satu organisasi kemasyarakatan khususnya dari paguyuban.
Toffir menambahkan bahwa kalau dulu pemerintah melalui Kesbangpol bisa mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), tapi saat ini sudah tidak demikian. Kesbangpol tidak bisa mengeluarkan SKT, kecuali kalau organisasi kemasyarakatan itu secara on-line sudah mendaftarkan diri ke pusat. Nanti dari Pusat yang mengeluarkan SKT, kalau sudah memenuhi syarat.
“Jadi ada dua cara, secara organisasi kalau sudah terdaftar di pusat, maka cukup melapor saja. Tapi kalau organisasi itu tidak terdaftar di pusat, maka kita bisa mengeluarkan SKT apabila semua persyaratan dipenuhi, barulah lewat Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Polhukam akan mengeluarkan persetujuan,” terang Toffir.
Meski demikian, Toffir mengakui bahwa pemerintah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pengurus PKBT “Porodisa” Kabupaten Jayapura. Karena menurutnya pemerintah saat ini menggalakkan berbagai macam aspek pembangunan. Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh dukungan, partisipasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga secara bersama-sama kita bisa menjalankan tugas dan pekerjaan kita di bidang masing-masing baik ekonominya, keamanannya, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. (Demmy)
Melanesiatimes.com – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten maluku tengah mengajak insan pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berdiskusi seputar rencana pengawasan pilkada yang akan digelar november mendatang, minggu, (26/05/2024).
Diskusi bersama yang dikemas dengan tema publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu tahun 2024 ini berlangsung di hotel isabella kota masohi.
Ketua Bawaslu malteng La Amisuri, S.Pdi., yang ditemani humas Bawaslu hadir di awal kegiatan dan menyempatkan waktu memberikan sambutan sekaligus membuka acara diskusi Bawaslu dan PWI maluku tengah.
Pada sambutan singkatnya itu Amisuri menyampaikan bahwa Bawaslu maluku tengah menjadikan pemilu 14 februari lalu sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih maksimal dengan berencana menggandeng pers agar bersama-sama mengawal pelaksanaan pilkada nanti.
“kami menyadari sepenuhnya bahwa peran serta masyarakat untuk membantu mengawasi jalannya pemilu masih kurang maksimal. Olehnya itu media harus berperan bersama kami,” jelasnya.
Lebih lanjut Amisuri menambahkan “kita semua harus melakukan pencegahan untuk hal-hal kecurangan pada pilkada dengan cara pengawasan bersama,” tambahnya.
Menanggapi persoalan demikian, ketua PWI maluku tengah Stewart Toisutta yang pada kesempatan ini juga bertindak sebagai nara sumber langsung memberikan ruang kepada teman-teman pers untuk menyampaikan saran, masukan dan lainnya kepada Bawaslu kabupaten agar dapat dipertimbangkan dalam rencana kolaborasi kedua lembaga tersebut.
“silahkan teman-teman pers untuk menyampaikan saran dan masukan serta apa saja yang bisa didiskusikan pada forum ini sehingga bisa diakomodir dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu nanti,” ujarnya.
“saya catat paling tidak ada beberapa masukan yang tadi sudah disampaikan diantaranya tentang usulan media center khusus yang akan menjadi ruang bagi rekan-rekan pers dan Bawaslu, keseriusan mengakomodir media dalam hal dokumentasi dan publikasi pada pilkada nanti, serta pola komunikasi aktif yang harus berjalan dengan baik antara PWI dan Bawaslu kabupaten maluku tengah,” lanjut Toisutta menambahkan.
Usulan keberadaan media center akan jelas membantu kolaborasi PWI dan Bawaslu kabupaten maluku tengah dalam hal berkomunikasi dan bertukar informasi tentunya yang berkaitan dengan isu atau temuan dalam pelaksanaan pemilu.
Sementara peran media akan sangat membantu dalam pengkayaan sumber informasi khususnya pada dokumentasi, publikasi dan pemberitaan yang akan dengan mudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan cepat dan tepat.
Menarik untuk disimak bagaimana rencana keduanya bisa menghasilkan kolaborasi yang baik terutama pada sistem pengawasan di pilkada november mendatang. (HUAT)
Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Raja Ampat, hari ini melantik serta mengambil sumpah dan janji 72 anggota Panwas dari 24 Distrik Se-Kabupaten Raja Ampat, pada Sabtu (25/05/2024).
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu kabupaten Raja Ampat, Imran Rumbara menyampaikan, “bapak/ibu yang barusan di lantik dan diambil sumpahnya, harus menjaga integritas, etika dan moral sebagai pengawas dalam kontestasi politik pada pemilukada tahun 2024, “kata Imran
Menurutnya, sebagai anggota pengawas Distrik, harus mahami aturan dengan cara-cara yang profesionalisme dan akuntabel dalam hal pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran di pemilukada 2024.
Bapak/ibu yang baru saja terlantik, harus tetap membangun soliditas bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi di masing-masing Distrik, selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten.
“Dengan membangun koordinasi secara intens kepada pimpinan-pimpinan Bawaslu kabupaten Raja Ampat, sembari dapat juga menangani segalah macam problem dan polemik yang terjadi di Distrik masing-masing secara cepat dan tepat,” tutur Rumbara
Ketua Bawaslu kabupaten Raja Ampat, Imran Rumbara
Dikatakannya, pelaksanaan pemilukada ini harus berintegritas, Akuntabel dan berkualitas, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang mampu merangkul semua masyarakat kabupaten Raja Ampat.
“Ketika seorang pemimpin itu lahir dari proses yang baik, maka dalam kepemimpinannya ia akan menjadi pemimpin yang baik pula, akan tetapi ketika pemimpin itu lahir dari sebuah proses kecurangan yang terstruktur, maka integritas dan loyalitasnya juga dipertanyakan, “Pungkasnya
Bapak/ibu anggota panwas distrik yang hari ini dilantik, setelah setelah menerima pembekalan, bapak/ibu harus mampu mendedikasikan diri kepada lembaga ini dan loyal terhadap apa yang di amanahkan oleh negara kepada bapak/ibu sebagai penyelenggara.
Karena bapak/ibu merupakan ujung tombak daripada pengawasan pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2024, yang mana di pundak bapak/ibu tanggung jawab itu di emban.
Oleh sebab itu, saya beserta pimpinan bawaslu kabupaten Raja Ampat, mengharapkan agar semua proses pemilukada ini, dapat berjalan dengan baik, aman, jujur, adil dan bermartabat serta menjadi mata keadilan bagi seluruh masyarakat kabupaten Raja Ampat,” tutup Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Imran Rumbara.
Melanesiatimes.com – Dalam rangka menetapkan program kerja tahunan, Pengurus KK Kei Kabupaten Jayapura melaksanakan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Ke-2 Tahun 2024 di Balai Latihan Pertanian (BLP) Yahim Sentani, Jumat, 24/05/2024.
Dalam arahannya, Ketua Badan Pengurus KK Kei Kabupaten Jayapura, Laurentius Maturbongs, S.Pt., M.Sc menjelaskan bahwa Kerukunan Keluarga Kei Kabupaten Jayapura merupakan sebuah organisasi atau kelompok yang dibentuk dari “kita, oleh kita dan untuk kita.”
Pembentukan kerukunan ini bertujuan untuk memelihara budaya dan tradisi Kei serta untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya, adat istiadat, bahasa, dan tradisi Kei di tengah-tengah multietnis yang ada.
Maturbongs mengungkapkan bahwa orang Kei Kabupaten Jayapura harus bersyukur karena pembentukan KK Kei Provinsi Papua pertama kali digagaskan di Kabupaten Jayapura tahun 1992, dengan maksud untuk mempererat hubungan dan kerjasama di antara sesama orang Kei, menciptakan rasa kebersamaan, dan membangun solidaritas, memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota organisasi yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan finansial, moral, maupun bantuan lainnya.
Hal ini juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi dan pelatihan keterampilan. Menjadi jembatan antara KK Kei dan pihak luar, termasuk pemerintah daerah, untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan KK Kei.
Memberikan pendidikan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup sesama orang Kei dan memastikan bahwa identitas orang Kei tetap hidup dan dihargai di tengah dinamika sosial dan budaya yang terus berubah.
Dengan demikian, terbentuknya KK Kei Kabupaten Jayapura bertujuan untuk membangun komunitas yang solid, harmonis, dan berdaya di antara masyarakat Kei yang tinggal di Kabupaten Jayapura serta sebagai sarana untuk memperkuat identitas suku dan memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi orang Kei tetap hidup di tengah arus modernisasi.
Atas dasar itu, Maturbongs berharap agar dengan adanya kegiatan Muskercab Ke-2 Tahun 2024, ini menjadi kesempatan bagi para Sesepuh, Penasehat, Badan Pengurus dan setiap seksi yang ada untuk dapat menyusun program-program kerja strategis, yang dapat berdampak positif bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kei tetapi juga sesama warga yang lain di Kabupaten Jayapura selama 5 tahun ke depan, dalam masa kepemimpinannya.
“Program kerja yang kita bahas hari ini, ada yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada 10 seksi yang sudah merumuskan program kerja strategis mereka. Dari rumusan program kerja yang ada, pada intinya semua bertujuan untuk mewujudkan visi misi organisasi kita, yakni: “Berjalan Bersama dalam Semangat “Ain Ni Ain” (semua adalah saudara).
Penyerahan laporan pertanggung jawaban dari Ketua Panitia Pelantikan Pengurus KK Kei periode 2024-2029 kepada Ketua Terpilih Laurentius Maturbongs.
Lebih lanjut dikatakannya, “Kita tentu berharap bahwa dari program kerja yang ada dapat berdampak positif dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Kei di kabupaten Jayapura tetapi juga bisa melayani warga masyarakat yang lain. Hal ini sesuai dengan tekad dan komitmen kita pada waktu pelantikan Badan Pengurus KK Kei Kabupaten Jayapura April lalu,” ucap pria kelahiran Merauke, yang kini kembali menjabat Ketua KK Kei Kabupaten Jayapura itu.
Senada dengan itu, sekretaris KK Kei Kabupaten Jayapura, Aloysius Rahagiar, M.Pt mengungkapkan bahwa kegiatan Muskercab Ke-2 Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyatukan semua orang Kei yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Masalah terbesar kita hari ini adalah pendataan warga yang masih belum jelas, sehingga kita belum bisa memastikan jumlah populasi orang Kei secara keseluruhan di Kabupaten Jayapura. Padahal kita ini banyak. Karena itu, program kerja utama dari bidang Organisasi adalah pendataan ulang warga. Hal ini penting bukan hanya untuk mengetahui jumlah populasi orang Kei, tetapi juga membantu pengurus dalam menyusun program-program kerja strategis yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.”
Menurutnya dengan pendataan warga yang jelas, contoh seperti isu adanya anak-anak Kei yang putus sekolah bisa dibina dengan baik. Juga, kegiatan seperti kursus komputer dan kursus mengemudi dari bidang kepemudaan bisa dilakukan untuk memberdayakan kaum muda. Karena itu, dirinya berharap agar warga masyarakat Kei yang berdomisili di kabupaten Jayapura mesti mau terlibat aktif di Kerukunan dan memberikan data identitasnya sehingga memudahkan pengurus dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan warga.
“Harapan utama kami adalah supaya semua orang Kei yang berada di lima wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura dapat terlibat aktif dalam Kerukunan. Di sini kita tidak memilih, apakah dari Kei Besar atau dari Kei Kecil, kita semua satu. Falsafah hidup “Ain Ni Ain” telah menyatukan kita semua yang berbeda di tanah rantau, sehingga jangan segan-segan untuk hadir bersama di dalam Kerukunan.
Mari kita bergandengan tangan. Kami pengurus hanyalah perpanjangan tangan. Tapi bahwa kehadiran kami tanpa didukung oleh keluarga KK Kei, kami tidak ada artinya,” harap Rahagiar sembari mengajak.
Kegiatan yang berlangsung seharian itu, dihadiri antar lain: Sesepuh dan Penasehat Kerukunan, Badan Pengurus KK Kei Kabupaten Jayapura, Kordinator dan anggota masing-masing Bidang. Acara ditutup dengan penyerahan laporan pertanggung jawaban Ketua Panitia Pelantikan Pengurus KK Kei Kabupaten Jayapura periode 2024-2029 kepada Ketua Terpilih, Laurentius Maturbongs, S.Pt., M.Sc dan foto bersama. (Demmy)
Melanesiatimes.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai hari ini, belum menentukan pilihan kepada kandidat bakal calon wali kota sorong manapun, karena masih dalam proses penjajakan. Sabtu (25/05/2024).
Ditemui di salah satu cafe kota sorong, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syaiful Maliki Arif, memberikan klarifikasi terkait poster yang beredar bertuliskan Sahabat Lama, bahwasanya beliau disandingkan dengan Pj. Wali kota sorong, Septinus Lobat sebagai Paslon wali kota dan wakil wali kota Sorong.
Dikatakannya Sampai saat ini PKS belum menentukan sikap apalagi mengeluarkan rekomendasi kepada kandidat tertentu dalam kontestasi pemilukada tahun 2024.
“Poster itu bukan kami yang buat, tetapi datangnya dari simpatisan yang menghendaki saya agar berpasangan dengan bapak Septinus Lobat, kata Saiful.
Ia membenarkan bahwa “memang ada komunikasi dengan pak Lobat, tetapi, sampai saat ini secara kepartaian belum memutuskan untuk mendukung kandidat nomor satu kota sorong dan bukan pak Lobat saja, kami juga menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon wali kota yang kami anggap berpeluang di kota sorong, ” tegas Syaiful Maliki.
Ia menjelaskan beberapa kandidat yang membangun komunikasi di antaranya, Petronela Kambuaya bersama Lambert Jitmau sambil berdiskusi tentang sorong ke depan dan membahas tentang peluang dalam berkoalisi dengan PKS.
Kemudian dengan Dance Sangkek, kami juga bertukar pendapat terkait peluang-peluang kedepan. Sama halnya juga dengan Gusti Sagrim, kami bertemu dan menggali peluang-peluang yang sama, berkoalisi dengan beliau dan di usung sebagai nomor 1.
“Terlepas dari semua itu, kami berprinsip bahwa siapapun wali kotanya, PKS tetap harga mati sebagai wakil wali kota. Sebab kami memiliki 4 kursi dan gerbong besar yang kami bawah, karena itu sudah di amanahkan kepada kami untuk menjadi calon wakil wali kotanya, “terang Ketua DPW PKS Provinsi Papua Barat Daya.
Terkait dengan mitra koalisi, “saat ini PKS sedang menjalani komunikasi intens dengan beberapa pimpinan partai, yakni PKB, Nasdem, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk Partai-partai lainnya yang mau bersama-sama dalam kontestasi pemilukada nanti, ” tutup Syaiful Maliki Arif.
Melanesiatimes.com – Sebanyak 54 anggota panitia pengawas kecamatan (PANWASCAM) se kabupaten maluku tengah mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah sore ini, sabtu, (25/05/2024).
Giat kegiatan yang dilaksanakan di baeleo Ir. Soekarno kota masohi ini dihadiri oleh ketua Bawaslu kabupaten maluku tengah La Amisuri, S.Pdi beserta komisioner lainnya, sekretaris Bawaslu malteng Iksan, SH, ketua KPU kabupaten maluku tengah Abdurahim Lesnussa, Dandim 1502 masohi Letkol Czi. M. Yusuf Aksa, ST., MM., serta Dra. Silviana Matemu, M.Si., yang datang mewakili Pj Bupati Maluku Tengah.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu kabupaten maluku tengah La Amisuri, S.Pdi memberikan pesan tegas kepada 54 anggota panwascam se kabupaten maluku tengah yang dilantik agar tidak main-main dalam menjalankan fungsi kontrolnya sebagai representasi Bawaslu di tingkat kecamatan.
“berkaca dari pengalaman sebelumnya, jadi saya tegaskan bahwa jangan ada yang berani bertindak di luar prosedur,” tegasnya.
Amisuri juga menambahkan “jangan lagi ada persoalan di tingkat kecamatan yang tidak bisa diselesaikan. Seolah berharap akan diselesaikan di kabupaten,” tambahnya.
Bawaslu kabupaten maluku tengah memang menjadi sorotan di pemilu 2024 kemarin. Hal ini tak lepas dari beberapa petugas panwascam yang lalai dan tidak menjalankan peran fungsinya dengan baik sehingga masalah di kecamatan yang seharusnya dapat diselesaikan malah berlanjut ke kabupaten.
“itulah sebabnya kami ganti mereka yang dievaluasi kinerjanya kemarin dengan merekrut yang baru. Dan sebagian besar yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik kami pertahankan tanpa melalui tahapan tes lagi,” lanjut Amisuri menambahkan.
Sebelum mengakhiri sambutannya, tak lupa Amisuri mempertegas kembali komitmennya untuk selalu menjaga marwah Bawaslu malteng dengan mengingatkan kepada panwascam agar tidak menyalahgunakan anggaran dan bertindak semaunya sendiri tanpa berkoordinasi dengan atasan.
“saya pastikan akan menindak tegas siapapun dari panwascam yang melanggar komitmen, menyalahgunakan anggaran dan tidak profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai panwascam dengan baik,” tutupnya dengan tegas. (HUAT)
Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong, hari ini melantik 30 anggota Panwascam/Distrik, di Belagri Hotel, pada Sabtu (25/05/2024).
Dalam sambutannya Plt Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Sefnat Kareth mengatakan, “kalian merupakan Pengawal demokrasi, ujung tombak di pemilukada, sehingga bekerja harus profesional dan berintegritas, bekerja sesuai dengan regulasi, jangan keluar dari rel regulasi, karena pidana menanti kita, jadi jangan sampai mengorbankan diri dan lembaga,” Kata Korsek.
Menurutnya, koordinasi itu penting, olehnya itu ketika ada persoalan cepat koordinasi ke atas sehingga kita bisa menangani segalah macam persoalan dengan cepat dan tanggap, jangan biarkan persoalan berlarut-larut, “kata Sefnat Kareth selaku Korsek Bawaslu PBD.
Hal senadapun disampaikan Ketua Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone Sahureka, “sebagai Ketua Bawaslu, saya menyambut gembira dan apresiasi kepada anggota Panwascam/Distrik yang hari ini telah dilantik dan mau mendedikasikan diri sebagai anggota pengawasan tingkat bawah, kata Sahureka, ntah itu anggota eksisting maupun reguler yang mengisi kekosongan di 6 Distrik.
Dalam penlatikan tersebut, ada 8 anggota yang merupakan anggota reguler sedang 22 anggota lainnya merupakan eksisting dari evaluasi sesuai dengan tahapan dan keputusan KPU pasal 475 tentang evaluasi.
“Kita tau bersama bahwa pelaksanaan pemilukada yang berintegritas, Akuntabel, berkualitas merupakan tujuan kita bersama, namun kita ketahui dilapangan tentu menemui banyak kendala-kendala, contohnya seperti pemilu kemarin, begitu banyak ketidak jujuran, begitu banyak kepentingan – kepentingan, makanya itu sebagai Panwascam/Distrik, penting sekali untuk menguji integritas yang tadi Bapak/Ibu bacakan, sumpah janji, integritas, loyalitas, jujur dan adil, harus benar-benar ditegakan, “pungkas Ivone.
Menurutnya fenomena pemilu yang baru saja kita lewati bagi bapak/ibu Panwascam/Distrik yang eksisting mungkin tidak terlalu besar tetapi bagi kami pimpinan bawaslu kota itu sangat berdampak sekali, karena ada proses-proses yang dilalui di dalamnya.
Terkait dengan anggaran, terkadang turunnya terlambat, tetapi proses tahapan tetap terus berjalan, untuk itu bapak/ibu yang terlantik di hari ini agar bisa beredukasi di masing-masing distrik, sesuai pengalaman-pengalaman yang ada, harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat Distrik.
Sebagai leadership harus memahami tupoksi kita sebagai pemimpin di distrik itu, apa tugas dan tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan, semua itu harus dipahami dengan baik sebagai modal dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi nanti.
Setelah mendapat pembekalan, diharapkan bapak/ibu mampu memetahkan potensi kerawanan di masing-masing Distrik, kerawanan seperti apa dan cara penyelesaiannya sengketanya seperti apa, itu harus bapak/ibu pahami.
Sahureka juga menegaskan, apabila dalam proses tahapan di pemilukada ini, anggota Panwascam/Distrik, tidak kooperatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka kami akan memberikan rekomendasi agar tidak lagi menjadi anggota Pengawas di pemilu berikutnya.
“Oleh sebab itu, besar harapan saya, proses evaluasi yang kemarin kita lakukan bersama khususnya yang eksisting bisa menularkan kepada anggota yang baru, sehingga bisa beradaptasi dengan masyarakat, bagaimana kearifan lokal, budaya itu sama-sama kita jaga dalam mengawali pesta demokrasi, pilkada tahun 2024 ini berjalan dengan baik, aman, jujur dan adil, “Ketua Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone Sahureka.