Melanesiatimes.com – Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farly Sampe Toding, setelah mendapatkan informasi yang beredar di grup WhatsApp, terkait tingkat pengawasan terhadap beberapa caleg yang menggunakan fasilitas pemerintah seperti tiang-tiang listrik sebagai penyangga pamflet dan baliho, langsung memberikan respon, Selasa (12/12/2023).
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, melalui pesan WhatsAppnya, langsung memberikan tanggapan sekaligus ultimatum kepada para caleg, Farly menjelaskan “Sangat disayangkan, terdapat calon-calon legislatif maupun peserta Pemilu yang tidak memperhatikan surat himbauan yang telah disampaikan ulang-ulang oleh kami selaku Bawaslu PBD.
Pasalnya, dibeberapa pertemuan Bawaslu telah menyampaikan berulang kali bahwa, tempat yang dilarang untuk memasang umbul-umbul dalam Kampanye melalui pertemuan terbatas dan iklan dimedia Sosial, tanggal 28 Nov 2023 hingga 10 Februari 2024. Kata Farly.
Namun ada peserta yang tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang seperti, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan tembok, begitu pun berlaku untuk larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul.
“Kami akan menindak dengan tegas semua pelanggaran APK yang bertebaran di wilayah Provinsi Provinsi Papua Barat Daya.”. Tandas Farly.
Setelah berkordinasi dengan Satpol PP Provinsi PBD, besok semua Baliho dan APK akan kami tertibkan semua. “Saya minta kepada peserta Pemilu dan Caleg perhatikan larangan rambu-rambu dalam kampanye. Jangan pernah main-main dengan larangan Kampnye yang sudah diatur dalam dalam UU Pemilu”. Tegasnya.
Tinggalkan Balasan